7/13/2019 Perkabaharkam No. 1 Th 2012
1/19
PERATURAN BADAN PEMELIHARA KEAMANANKEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2012TENTANG
PELETON PENGURAI MASSA
7/13/2019 Perkabaharkam No. 1 Th 2012
2/19
BAB IKETENTUAN UMUM
PASAL 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat Neg
yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban amsyarakat, menegakhukum, serta memberikan perlindungan pengayoman, dan pelayanan kepada masyara
dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Sabhara adalah salah satu fungsi yang merupakan bagian dari fungsi-fungsi yang ada
Polri.
3. Kepala Kesatuan Kewilayahan yang selanjutnya disingkat Kasatwil adalah pelaksana tu
dan wewenang Polri di wilayah Kecamatan, Kabupaten / Kota, dan Provinsi.
4. Tindakan Kepolisian adalah upaya paksa dan / atau tindakan lain yang dilakukan secbertanggung jawab menurut hukum yang berlaku untuk mencegah, menghambat, a
menghentikan anarki atau pelaku kejahatan lainnya yang mengancam keselamatan, a
membahayakan jiwa raga, harta benda atau kehormatan kesusilaan, guna mewujudktertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketenteraman masyarakat.
7/13/2019 Perkabaharkam No. 1 Th 2012
3/19
5. Keamanan dan ketertiban masyarakat yang selanjutnya disingkat Kamtibmas adalah skondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya pro
pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum serta terbinanya ketenteraman y
mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuamasyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelangg
hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.
6. Peleton Pengurai Massa yang selanjutnya disingkat Tonraimas adalah Peleton Sabhara y
bertugas mengurai / membubarkan / menceraiberaikan dan melokalisir massa y
melakukan tidakan anarki sehingga mengganggu Kamtibmas berfungsi sebagai kekupenindak tahap awal dan berperan sebagai stabilisator anarki.
7. Anarki adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja atau terang-terangnan oleh seseoatau sekelompok orang yang bertentangan dengan norma hukum yang mengakiba
kekacauan, membahayakan kemanan umum, mengancam keselamatan jiwa dan / barkerusakan fasilitas umum atau hak milik orang lain.
8. Kendaraan Pengurai Massa yang selanjutnya disingkat Ranraimas adalahkendaraan roda
(sepeda motor) yang digunakan sebagai sarana pendukung operasional untuk melaksana
tugas mengurai / membubarkan / menceraiberaikan dan melokalisir kekuatan massa y
mengganggu Kamtibmas.
9. Mengurai massa adalah tindakan kepolisian untuk memecah dan melemahkan konsen
serta kekuatan massa menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil.
7/13/2019 Perkabaharkam No. 1 Th 2012
4/19
10. Kewajiban umum adalah kewajiban yang diberikan kepada anggota Psesuai kewenangannya untuk bertindak atau tidak bertindak menupenilaian sendiri untuk menjaga, memelihara ketertiban dan menjam
keselamatan umum.
11. Diskresi kepolisian adalah tindakan anggota kepolisian berwenamengambil keputusan dalam situasi tertentu yang membutuhkpertimbangan sendiri demi kepentingan umum.
12. Kendali taktis adalah pengendalian oleh Kepala Kesatuan Kewilayah
yang berwenang mengatur segala tindakan Tonraimas di lokasi.
13. Kendali teknis adalah pengendalian oleh pejabat pembina fungsi a
pimpinan Tonraimas yang bertanggung jawab atas teknis pelaksanatugas di lokasi.
14. Acara Arahan Pimpinan yang selanjutnya disingkat AAP adalah kegiayang dilakukan oleh kendali taktis dan teknis berupa pemberian arah
kepada seluruh anggota Polri sebelum diterjunkan ke lapangan unmelaksanakan tugas.
7/13/2019 Perkabaharkam No. 1 Th 2012
5/19
Peraturan ini bertujuan untuk memberikan pedoman kepada personel Polridalam melaksanakan tugas penanganan kerusuhan massa dan / atau anarki
guna mengantisipasi dan mengurangi dan / atau menghilangkan dampak
yang dapat mengganggu stabilitas Kamtibmas
Prinsip-prinsip peraturan ini meliputi :a. Legalitas, semua tindakan Kepolisian harus sesuai dengan perundang-
undangan yang berlaku;b. Nessesitas, penggunaan kekuatan dapat dilakukan bila memang
diperlukan dan tidak dapat dihindarkan berdasarkan situasi yangdihadapi;
c. Proporsionalitas, penggunaan kekuatan harus dilaksanakan secara
seimbang antara ancaman yang dihadapi dan tingkat kekuatan ataurespon anggota Polri, sehingga tidak menimbulkan kerugian / korban /
penderitaan yang berlebihan;
d. Preventif , tindakan kepolisian mengutamakan pencegahan;e. Reasonable, tindakan kepolisian diambil dengan mempertimbangkan
secara logis situasi dan kondisi dari ancaman atau perlawanan pelakukejahatan terhadap petugas atau bahayanya terhadap masyarakat
PASAL 3
PASAL 2
7/13/2019 Perkabaharkam No. 1 Th 2012
6/19
BAB III
PELAKSANAAN
(1) Bentuk Ancaman Gangguan (AG) yang dapat menjadi
perbuatan anarki berupa :
a. membawa senjata (api, tajam);
b. membawa bahan berbahaya (padat, cair, dan gas);
c.
membawa senjata / bahan berbahaya lainnya (ketapel,
kejut), dan / atau
d. melakukan tindakan provokatif (menghasut).
Bagian Pertama
Bentuk, Sifat, Pelaku, dan Akibat Anarki
Pasal 4
7/13/2019 Perkabaharkam No. 1 Th 2012
7/19
(2) Bentuk Gangguan Nyata (GN) :
a. perkelahian massal;
b. pembakaran;
c.
perusakan;d. pengancaman;e.
penganiayaan;f. pemerkosaan;
g. penghilangan nyawa orang;h. penyanderaan;
i.
penculikan;j. pengeroyokan;k. sabotase;
l.
penjarahan;m. sabotase;n. penjarahan;
o.
perampasan;p. pencurian; dan / atau
q. melawan / menghina petugas dengan menggunakanatau tanpa menggunakan alat dan / atau senjata.
7/13/2019 Perkabaharkam No. 1 Th 2012
8/19
Sifat anarki antara lain :a. agresif;b. spontan;c. sporadis;
d. sadirs;e. menimbulkan ketakutanf. brutal;g. berdampak luas; danh. pada umumnya dilakukan secara massal.
Pasal 5
Pasal 6
Pelaku anarki berupa:
a. perorangan, dengan mengabaikan peraturan yang ada, dan berdampak luas terhadap stabiliasKamtibmas; dan / ataub. kelompok atau kolektif, baik yang dikendalikan / digerakkan oleh seseorang maupun tidak
dikendalikan oleh seseorang namun dilakukan secara bersama-sama, dan berdampak luasterhadap stabilitas Kamtibmas.
Akibat dari anarki dapat menyebabkan terjadinya :
a. kerugian jiwa dan harta benda yang berpengaruh terhadap stabilitas Kamtibmas ataumeresahkan masyarakat luas atau keselamatan masyarakat;
b. gangguan terhadap stabilitas Kamtibmas yang menyebabkan fungsi pemerintahan maupunaktivitas keseharian masyarakat tidak dapat berlangsung dengan lancar; dan
c. ganggunguan terhadap operasionalisasi dan fungsi suatu institusi tertentu, baik swasta maupunpemerintah.
Pasal 7
7/13/2019 Perkabaharkam No. 1 Th 2012
9/19
(1) Pelaksana kegiatan Tonraimas beserta konfigurasinya adalah personelSabhara yang ada di satuan Dalmas Polda dan Polres.
(2) Tonraimas merupakan peleton khusus yang dapa bertugas secaramandiri dengan atas perintah atau menjadi bagian dari satuan Dalmas.
Bagian KeduaPelaksana, Konfigurasi, Persyaratan Tonraimas, dan
Bentuk-bentuk Sasaran
Pasal 8
(1) Konfigurasi Tonraimas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi :
a. Konfigurasi Personel; dan
b. Konfigurasi peralatan.
(2) Konfigurasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalamLampiran yang tidak terpidahkan dari peraturan ini.
Pasal 9
7/13/2019 Perkabaharkam No. 1 Th 2012
10/19
Persyaratan Tonraimas meliputi :
a. memiliki kualifikasi kemampuan sesuai persyaratan personel dalmas;
b. mahir mengemudikan kendaraan bermotor roda dua;
c. memiliki Surat Izin Mengemudi Golongan C;
d. mampu menggunakan peralatan perorangan;
e. mampu mengoperasionalkan peralatan Flash Ball; dan
f. mampu menembak dengan sasaran statis maupun sasaran berjalan.
Pasal 10
Bentuk-bentuk sasaran yang menjadi objek penugasan Tonraimas meliputi :
a. kelompok massa yang melakukan tindakan mengarah anarki dan dapatmengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat;
b. benda dan / atau peralatan yang digunakan oleh massa untuk melakukananarki; dan
c. lokasi dan / atau tempat terjadinya anarki.
Pasal 11
7/13/2019 Perkabaharkam No. 1 Th 2012
11/19
Tindakan yang dilakukan oleh Tonraimas berdasarkan :
a. p e r t i m ba n g ka n m a n fa a t d a n r e si k o d a r i
tindakannya;
b. kepentingan organisasi Polri;
c. kepentingan umum.
Bagian Ketiga
Cara Bertindak
Paragraf Satu
Pasal 12
7/13/2019 Perkabaharkam No. 1 Th 2012
12/19
(1) Setelah menerima pemberitahuan adanya rusuh massa, maka kendali taktismaupun teknis segera melakukan kegiatan persiapan dan memberikan AAP.
(2) Kegiatan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
a. menyiapkan surat perintah;b. menyiapkan kekuatan personel yang mengawaki Ranraimas;
c. melakukan pengecekan jumlah personel, kendaraan, perlengkapan, dan
peralatan perorangan;d. menyiapkan / menentukan rute menuju objek / TKP;
e. menentukan sistem komunikasi Tonraimas secara berjenjang; dan
f. menentukan formasi peleton pada saat akan berangkat menuju ke sasaran
yaitu membentuk formasi berbanjar dua atau membentuk formasi situasionaldengan satu unit menjadi ujung tombak (cucuk).
(3) AAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. memberikan gambaran situasi tentang kondisi akhir yang terjadi di objek /TKP kerusuhan;
b. menentukan pola tindak / urutan tindakan yang akan dilakukan dalammengurai massa;
c.
menentukan formasi yang akan dilakukan dalam menghadapi danmelakukan tindakan mengurai / memecah belah konsentrasi massa;
d. mematuhi larangan dan kewajiban yang dilakukan oleh anggota Raimas;
dane. setelah AAP Tonraimas menuju sasaran.
Pasal 13
7/13/2019 Perkabaharkam No. 1 Th 2012
13/19
Larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (3) huruf d adalah :a. bersikap arogan dan mudah terpancing emosi oleh perilaku massa;b. melakukan tindakan kekerasan;c. membawa peralatan selain peralatan dan kelengkapan Raimas;
d. melakukan pengejaran secara perorarangan tanpa ada perintah dari pimpinannya;e. mengeluarkan kata-kata kotor, pelecahan seksual / perbuatan asusila dan mencaci maki
massa;f. malakukan perbuatan lainnya yang melanggar peraturan perundang-undangan; dang. menggunakan Ranraimas untuk kepentingan pribadi dan tidak sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya
Pasal 14
Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf d adalah :a. senantiasa menggunakan perlengkapan perorangan yang ditentukan;b. bergerak dalam ikatan peleton;c.
melakukan pemeliharaan dan perawatan kendaraan Raimas yang digunakan;d. menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia;
e.
melaksanakan penguraian / pencerai beraian massa sesuai dengan ketentuan;f. setiap pergerakan dan tindakan Tonraimas harus atas dasar perintah pimpinan lapangan
(Dantonraimas);
g. melindungi jiwa raga dan harta benda;h. tetap menjaga dan mengembalikan situasi menjadi kondusif;i.
patuh dan taat kepada perintah pimpinan lapangan yang bertanggung jawab sesuai
tingkatannya; danj. menaati peraturan lalu lintas dan perundang-undangan lainnya.
Pasal 15
P f K ti
7/13/2019 Perkabaharkam No. 1 Th 2012
14/19
Tindakan yang dilakukan Tonraimas di lokasi / sasaran adalah sebagai berikut :a. memakai masker gas sebelum masuk ke dalam lokasi anarki;b. membentuk formasi bersaf menghadap ke arah massa yang sedang melakukan aksi anarki;c. membagi Tonraimas menjadi dua kelompok dan masing-masing membentuk formasi bersaf
menghadap ke arah massa;
d. memberikan himbauan kepada massa untuk menghentikan tindakannya dan membubarkan diri,sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari peraturan ini;
e. melakukan tembakan gas air mata, apabila massa tidak mengindahkan himbauan;f. mendorong massa ke arah yang menurut penilaian petugas merupakan daerah aman sambil
menunggu datangnya pasukan bantuan;
g. melakukan penangkapan terhadap pelaku apabila memungkinkan;h. meninggalkan sasaran untuk melakukan konsolidasi apabila situasi telah terkendali; dani. melaporkan semua rangkaian kegiatan kepada Kasatwil.
Paragraf KetigaTahap Pelaksanaan
Pasal 16
Tindakan yang dilakukan Tonraimas di lokasi / sasaran adalah sebagai berikut :a. kendali taktis dan teknis melakukan konsolidasi dengan kegiatan pengecekan terhadap kekuatan
personel dan kondisi akhir peralatan yang digunakan;b. setelah selesai melaksanakan tugas maka Tonraimas segera kembali ke induk satuan dengan
tertib.
Paragraf KeempatTahap Pelaksanaan
Pasal 17
7/13/2019 Perkabaharkam No. 1 Th 2012
15/19
(1) Dalam pelaksanaan kegiatan penguraian massa, Dantonraimas dapat melakukan koordinasi
dengan Satuan Fungsi Kepolisian lainnya guna mendukung pelaksanaan tugasnya; dan(2) Kasatwil dapat melakukan koordiansi dengan Satuan kewilyahan terdekat dan instansi terkait
lainnya untuk mencapai hasil yang maksimal.
Bagian KelimaKoordinasi dan Pengendalian
Pasal 18
(1) Pejabat yang berwenang dalam pengendalian adalah :a. Tingkat Provinsi berada pada Kapolda;b. Tingkat kabupaten / Kota berada pada Kapolres; danc.
Tingkat Kecamatan berada pada Kapolsek.(2) Dirsabhara Polda / Kasatsabhara Polres bertanggung jawab secara teknis penggunaan Tonraimas
yang berada di wilayahnya; dan(3) Dantonraimas bertanggung jawab secara teknis pada saat dan setelah kekuatan digunakan.
Pasal 19
(1) Susunan kekuatan personel yang mengawaki kendaraan pengurai massa terdiri dari tingkatpeleton;
(2) Susunan kekuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang takterpisahkan dari Peraturan ini.
Bagian KelimaKetentuan Lain
Pasal 20
7/13/2019 Perkabaharkam No. 1 Th 2012
16/19
BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21
.
Ditetapkan di Jakartapada tanggal 12 Januari 2012
Peraturan Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri ini mulaiberlaku pada tanggal ditetapkan
7/13/2019 Perkabaharkam No. 1 Th 2012
17/19
LAMPIRAN
PERATURAN BADAN PEMELIHARA KEAMANAN
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIANOMOR 1 TAHUN 2012
TENTANGPELETON PENGURAI MASSA
7/13/2019 Perkabaharkam No. 1 Th 2012
18/19
1. konfigurasi personel Tonraimas berjumlah tiga puluh orang teridiri dari :a. Danton berpangkat Inspektur;
b. pengemudi kendaraan Raimas: lima belas orangc. operator / penembak: empat belas orang
2. konfigurasi peralatan Tonraimas terdiri dari :
a. peralatan satuan :
1. ramor roda dua lima belas unit;
2. helm tiga puluh buah;3. rompi pelindung badan tiga puluh set;
4. sarung tangan kulit tiga puluh pasang;5. pengeras suara (Megaphone) satu unit;
6. flash ball empat belas pucuk dan munisinya;7. pesawat Handy Talky (ht) satu unit; dan
8. masker gas tiga puluh buah.
b. perlengkapan perorangan :1. pakaian PDL 1 A;2. tongkat T; dan
3. borgol.
KONFIGURASI PERSONEL DAN PERALATAN
PELETON PENGURAI MASSA
7/13/2019 Perkabaharkam No. 1 Th 2012
19/19
PERHATIAN-PERHATIAN
ATAS NAMA UNDANG-UNDANG KAMI SELAKU ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA MENGHIMBAU KEPADA SAUDARA-SAUDARA SEKALIAN :
1. HENTIKAN KEGIATAN SAUDARA-SAUDARA;
2. SAYA ULANGI HENTIKAN KEGIATAN SAUDARA-SAUDARA;
3. APABILA SAUDARA-SAUDARA TIDAK MAU MENGHENTIKAN KEGIATAN YANG
SAUDARA-SAUDARA LAKUKAN MAKA KAMI AKAN MELAKUKAN TINDAKAN TEGAS;
4. KAMI AKAN MELAKUKAN TINDAKAN TEGAS SETELAH HITUNGAN MUNDUR MULAI
DARI : EMPAT, TIGA, DUA, SATU.
HIMBAUAN PELETON PENGURAI MASSA
SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 15 HURUF d
Top Related