LLAAPPOORRAANN AAKKUUNNTTAABBIILLIITTAASS KKIINNEERRJJAA IINNSSTTAANNSSII PPEEMMEERRIINNTTAAHH
(( LL AA KK II PP ))
DDIINNAASS KKOOPPEERRAASSII,, UUSSAAHHAA KKEECCIILL DDAANN MMEENNEENNGGAAHH PPRROOVVIINNSSII BBEENNGGKKUULLUU
TTAAHHUUNN 22001188
PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
2018
KATA PENGANTAR
Dalam rangka meningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Provinsi Bengkulu secara transparan dan
akuntabel, maka telah diterapakan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan
terukur melalui Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) serta
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada setiap akhir tahun
anggaran.
Adapaun maksud dan tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan
gambaran yang konkrit dan menyeluruh tentang hasil pelaksanaan kegiatan
pembangunan di Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi tugas dan
wewenang serta tanggung jawab Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi
Bengkulu. Seperti biasanya, LAKIP Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi
Bengkulu Tahun 2018 disusun dengan prinsip kejujuran, obyektif dan transparan yang
mengacu kepada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun
2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah.
LAKIP Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Bengkulu Tahun 2018 masih
memiliki banyak kekurangan. Untuk itu, masukan dari stakeholder sangat diharapkan.
Akhir kata, semoga LAKIP Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Bengkulu
Tahun 2018 dapat bermanfaat dan memberikan informasi yang cukup baik serta dapat
menjadi referensi untuk meningkatkan upaya pemberdayaan koperasi, usaha kecil dan
menengah di Provinsi Bengkulu dimasa yang akan datang.
Bengkulu, Januari 2018
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bengkulu,
H. MUSLIH Z, SH., MSi Pembina Utama Madya
NIP. 19601101 198909 1 001
RINGKASAN EKSEKUTIF
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bengkulu sesuai dengan Visi “Terwujudnya Lembaga Pemerintah Daerah Yang Terdepan Dalam Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Yang Mandiri Dan Berdaya Saing” dan Misi, yaitu: a. Mewujudkan Tata Kelola Lembaga Pemerintahan Yang Baik dan Bersih (Good and Clean
Governance); dan b. Meningkatkan Kemandirian Dan Daya Saing Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah.
Dengan Program/Kegiatan berusaha secara maksimal untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Usaha dan kerja keras tersebut belum cukup karena masih banyak program/kegiatan secara substansi belum tercapai. Hal tersebut disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut: 1) Belum optimalnya sistem kerja dan kinerja di internal OPD; 2) Sumber daya yang terbatas, baik itu sumber daya aparatur, sarana dan prasarana serta
anggaran; dan 3) Regulasi yang yang memaksa OPD melakukan perubahan sasaran strategis dan target
kinerja; Realisasi Anggaran yang dialokasikan untuk Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2018 guna mencapai Target Sasaran yang telah ditetapkan, adalah: a. APBD Provinsi Bengkulu Tahun 2018 yang dialokasikan untuk Dinas Koperasi, Usaha Kecil
Dan Menengah Provinsi Bengkulu, sebesar Rp. 9.578.967.600,- dengan realisasi serapan sebesar Rp.8.096.615.854,-. Jika dihitung secara persentase, realisasi anggaran yang dicapai sebesar 84.52 persen.
b. Anggaran Dekonsentrasi Tahun 2018 yang dialokasikan untuk Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Bengkulu, sebesar Rp.2.584.926.000,- dengan realisasi serapan sebesar Rp.2.317.343.449,-. Jika dihitung secara persentase, realisasi anggaran yang dicapai sebesar 89.65 persen.
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Koperasi
dan Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Bengkulu Tahun 2018 dilaksanakan
berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata
Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari
implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) guna
mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia.
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Koperasi Dan Usaha
Kecil Dan Menengah Provinsi Bengkulu Tahun 2018 diharapkan dapat :
1. Mendorong Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bengkulu di
dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan
pada peraturan perundang-undangan, kebijakan yang transparan dan dapat
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
2. Menjadi masukan dan umpan baik bagi instansi lain maupun pihak-pihak yang
berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja;
3. Menumbuhkan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Koperasi, Usaha
Kecil dan Menengah Provinsi Bengkulu di dalam pelaksanaan program/kegiatan
dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.
1.2. Dasar Hukum
Dasar Hukum yang dijadikan landasan dalam menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi
Bengkulu sebagai berikut :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah-Implikasinya terhadap Sistem Akuntabilitas Instansi
Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksaan Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
1.3. Gambaran Organisasi
Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu dan Peraturan
Gubernur Bengkulu Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi
Bengkulu, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Bengkulu mempunyai
tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan di Bidang Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi kewenangannya serta menyelenggarakan
fungsi sebagai berikut :
1) Perumusan kebijakan penerbitan izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan
wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah
provinsi;
2) Pelaksanaan kebijakan penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang
pembantu serta kantor kas Koperasi Simpan Pinjam untuk koperasi dengan
wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah
provinsi;
3) Penetapan hasil pemeriksaan dan pengawasan Koperasi yang wilayah
keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
4) Penetapan hasil pemeriksaan dan pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit
Simpan Pinjam yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam
1 (satu) daerah provinsi;
5) Penetapan hasil penilaian kesehatan Koperasi dan Koperasi Simpan Pinjam/Unit
Simpan Pinjam yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam
1 (satu) daerah provinsi;
6) Pengkoordinasian pendidikan dan pelatihan koperasi yang wilayah
keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
7) Pengkoordinasian pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang wilayah
keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;;
8) Pengkoordinasian pemberdayaan usaha kecil yang dilakukan melalui pendataan,
kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan
para pemangku kepentingan;
9) Pengkoordinasian pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala
usaha kecil menjadi usaha menengah;
10) Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional;
11) Pelaksanaan administrasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; dan
12) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur Bengkulu.
Tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bengkulu
tersebut diatas, berdasarkan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 44 Tahun 2016
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Bengkulu, diuraikan dan didistribusikan
kepada Sekretaris dan Kepala Bidang, sebagai berikut:
1) Sekretariat
Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas mengarahkan
penyusunan program kerja, mengelola urusan keuangan, kepegawaian,
persuratan, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi dan informasi,
mengidentifikasi produk hukum daerah serta menginventarisasi permasalahan
kelembagaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Sekretaris menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut:
a) Penyusunan rencana pelaksanaan tugas kesekretariat;
b) Penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja Dinas Koperasi dan
Usaha Kecil dan Menengah;
c) Penyelenggaraan urusan Tata Usaha Kantor, rumah tangga dinas, urusan
perlengkapan dan urusan kepegawaian di lingkungan Dinas Koperasi dan
Usaha Kecil dan Menengah;
d) Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah serta memberikan pelayanan administrasi kepada bidang-bidang
lain di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
e) Pelayanan informasi publik di bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah;
f) Pengkoordinasian proses identifikasi produk hukum daerah;
g) Pengkoordinasian dan pengidentifikasian permasalahan pada bidang teknis
dalam melaksanakan tugas fungsi serta pelaksanaan fasilitasi dalam
penyelesaian permasalahan pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah;
h) Penghadiri rapat-rapat kedinasan sesuai disposisi kepala dinas;
i) Pengevaluasian pelaksanaan tugas sekretariat;
j) Penyusunan laporan pelaksanaan tugas sekretariat; dan
k) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas
2) Bidang Perizinan Dan Kelembagaan
Bidang Perizinan Dan Kelembagaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
mempunyai tugas melaksanakan verifikasi data, dokumen perizinan dan
pembentukan serta pembubaran Koperasi/Koperasi Simpan Pinjam/Usaha Simpan
Pinjam. Kepala Bidang Perizinan Dan Kelembagaan menyelenggarakan fungsi,
sebagai berikut:
a) Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Bidang Perizinan dan Kelembagaan;
b) Penyiapan bahan dan dokumen yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas
Bidang Perizinan dan Kelembagaan;
c) Pengkoordinasian pelaksanaan verifikasi data dan jumlah Koperasi yang
akurat;
d) Pengkoordinasian pelaksanaan verifikasi data dan jumlah Koperasi Simpan
Pinjam/Unit Simpan Pinjam yang akurat;
e) Pengkoordinasian pelaksanaan verifikasi dokumen Izin Usaha Simpan Pinjam
untuk Koperasi;
f) Pengkoordinasian pelaksanaan verifikasi dokumen Izin Pembukaan Kantor
Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas;
g) Pengkoordinasian pembentukan Koperasi, Perubahan Anggaran Dasar
Koperasi dan Pembubaran Koperasi;
h) Pengkoordinasian pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan
Laporan Tahunan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam;
i) Pengkoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan pemberdayaan koperasi;
j) Menghadiri rapat teknis di Bidang Perizinan dan Kelembagaan sesuai dengan
disposisi atasan;
k) Pengevaluasian pelaksanaan tugas Bidang Perizinan dan Kelembagaan;
l) Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas Bidang Perizinan dan Kelembagaan;
dan
m) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
3) Bidang Pengawasan Dan Pemeriksaan
Bidang Pengawasan Dan Pemeriksaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
mempunyai tugas mengkoordinasikan pengawasan, pemeriksaan dan penilaian
kesehatan serta penerapan sanksi bagi Koperasi/Koperasi Simpan Pinjam/Usaha
Simpan Pinjam. Kepala Bidang Pengawasan Dan Pemeriksaan menyelenggarakan
fungsi, sebagai berikut:
a) Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Bidang Pengawasan dan
Pemeriksaan;
b) Penyiapan bahan dan dokumen yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas
Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan;
c) Pengkoordinasian pengawasan dan pemeriksaan koperasi yang wilayah
keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
d) Pengkoordinasian pengawasan dan pemeriksaan Koperasi Simpan
Pinjam/Unit Simpan Pinjam yang wilayah keanggotaannya lintas daerah
kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
e) Pengkoordinasian pelaksanaan penilaian kesehatan Koperasi Simpan
Pinjam/Unit Simpan Pinjam;
f) Pengkoordinasian upaya penciptaan iklim usaha simpan pinjam yang sehat
melalui penilaian koperasi;
g) Pengkoordinasian penyediaan data kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit
Simpan Pinjam;
h) Pengkoordinasikan penerapan peraturan perundang-undangan dan sanksi
bagi koperasi;
i) Menghadiri rapat teknis Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan;
j) Pengevaluasian pelaksanaan tugas Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan;
k) Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas Bidang Pengawasan dan
Pemeriksaan; dan
l) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
4) Bidang Pemberdayaan Koperasi
Bidang Pemberdayaan Koperasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
mempunyai tugas melaksanakan pemberdayaan, memperluas akses permodalan,
mempromosikan dan melakukan perlindungan terhadap usaha koperasi. Kepala
Bidang Pemberdayaan Koperasi menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut:
a) Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Bidang Pemberdayaan Koperasi;
b) Penyiapan bahan dan dokumen yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas
Bidang Pemberdayaan Koperasi;
c) Pengkoordinasian pelaksanaan pemberdayaan koperasi;
d) Pengkoordinasian perluasan akses pembiayaan/ permodalan bagi koperasi;
e) Mempromosikan akses pasar bagi produk koperasi di dalam dan luar negeri;
f) Pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis anggota
koperasi;
g) Pengkoordinasian kemitraan antar koperasi dan badan usaha lainnya;
h) Pengkoordinasian pelaksanaan pendidikan dan latihan bagi perangkat
organisasi koperasi;
i) Pengkoordinasian pelaksanaan perlindungan koperasi;
j) Menghadiri rapat teknis Bidang Pemberdayaan Koperasi;
k) Pengevaluasian pelaksanaan tugas Bidang Pemberdayaan Koperasi;
l) Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas Bidang Pemberdayaan Koperasi; dan
m) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
5) Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil
Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
mempunyai tugas melaksanakan pemberdayaan dan perlindungan usaha kecil,
mempromosikan dan membuka akses pasar bagi produk usaha kecil, melakukan
monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan usaha kecil.
Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil menyelenggarakan fungsi, sebagai
berikut:
a) Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil;
b) Penyiapan bahan dan dokumen yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas
Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil;
c) Pengkoordinasian pemberdayaan dan perlindungan usaha kecil;
d) Mempromosikan akses pasar bagi produk usaha kecil di dalam dan luar
negeri;
e) Pengkoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan pemberdayaan usaha kecil;
f) Pengkoordinasian pendataan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK);
g) Pengkoordinasian pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan
skala usaha kecil menjadi usaha menengah;
h) Pengkoordinasian pengembangan kewirausahaan;
i) Menghadiri rapat teknis Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil;
j) Pengevaluasian pelaksanaan tugas Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil;
k) Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil;
dan
l) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
Disamping tugas dan fungsi Sekretariat dan Bidang tersebut diatas, maka untuk
melaksanakan sebagian tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi
Bengkulu dalam Bidang Pendidikan dan Pelatihan serta Peningkatan Daya Saing
Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, berdasarkan Peraturan Gubernur
Nomor 61 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi
Serta Tata Kerja UPTD Pada Dinas KUKM Provinsi Bengkulu, ditetapkan 2 (dua) Unit
Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), yaitu:
1) UPTD Pendidikan Dan Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi
Bengkulu;
2) UPTD Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi
Bengkulu.
Secara ringkas Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi
Bengkulu dapat dilihat pada Gambar 1.1. dibawah ini.
Gambar 1.1.
Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Bengkulu
DINAS KOPERASI, USAHA
KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI BENGKULU
SEKRETARIAT
BIDANG PERIZINAN
DAN KELEMBAGAAN
BIDANG PENGAWASAN
DAN PEMERIKSAAN BIDANG
PEMBERDAYAAN
KOPERASI
BIDANG
PEMBERDAYAAN
USAHA KECIL
UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH
(UPTD)
SUB – BAG
UMUM
SUB – BAG
PERENCANAAN,
EVALUASI DAN
PELAPORAN
SUB – BAG
KEUANGAN
SEKSI
PERIZINAN
SEKSI
KELEMBAGAAN
SEKSI MONITORING,
EVALUASI,
PELAPORAN DAN
DATA KOPERASI
SEKSI PENILAIAN
KESEHATAN
KSP/USP
SEKSI
PEMERIKSAAN
KELEMBAGAAN
DAN USAHA
KOPERASI
SEKSI PENERAPAN
PERATURAN DAN
SANKSI
SEKSI FASILITASI
USAHA KOPERASI
SEKSI PENGEMBANGAN,
PENGUATAN DAN
PERLINDUNGAN
KOPERASI
SEKSI
PENINGKATAN
KUALITAS SDM
KOPERASI
SEKSI FASILITASI
USAHA KECIL
SEKSI
PENGEMBANGAN,
PENGUATAN DAN
PERLINDUNGAN
USAHA KECIL
SEKSI
PENINGKATAN
KUALITAS
KEWIRAUSAH
AAN
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
1.4. Sistematika Penulisan
Adapun sistematika penulisan RENSTRA Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021, adalah:
BAB I : PENDAHULUAN
Menjelaskan latar belakang, landasan hukum, gambaran umum organisasi
serta sistematika penulisan
BAB II : PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA
Menjelaskan perencanaan kinerja yang digariskan didalam RENSTRA Dinas
Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Bengkulu mulai dari visi,
misi, tujuan, sasaran, indikator kinerja sasaran dan arah kebijakan
program. Selain itu juga menyajikan Perjanjian Kinerja tahun 2018 yang
ditandatangani oleh Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
Provinsi Bengkulu dan Gubernur Bengkulu.
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN
Menjelaskan capaian kinerja sasaran yang diperoleh melalui pengukuran
kinerja. Aspek yang diukur meliputi Perjanjian Kinerja tahun 2018 minimal
Indikator Kinerja Utama (IKU). Selain itu juga pada bab ini
menggambarkan alokasi anggaran serta realisasi seluruh anggaran di
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Bengkulu tahun 2018,
baik APBN maupun APBD.
BAB IV : PENUTUP
Menyajikan kesimpulan dan saran dari hasil pembahasan pada bab-bab
sebelumnya.
BAB II
PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA
2.1. Perencanaan Strategis Dan Perjanjian Kinerja
Sesuai dengan arah kebijakan yang telah dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi
Bengkulu Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021, maka disusunlah Rencana Strategis
(RENSTRA) Dinas Koperasi, Usaha, Kecil Dan Menengah Provinsi Bengkulu yang
memuat visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan selama 5
tahun dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Visi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021
yang didasari oleh Visi Pemerintah Provinsi Bengkulu seperti yang tertuang didalam
Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021, adalah:
“Terwujudnya Lembaga Pemerintah Daerah Yang Terdepan Dalam
Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Yang
Mandiri Dan Berdaya Saing”
Visi tersebut diatas mempunyai makna, sebagai berikut:
a) Lembaga Pemerintah Daerah Yang Terdepan. mengandung makna bahwa Dinas
Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Bengkulu akan meniadi Lembaga
Pemerintah Daerah yang paling utama dalam memberdayakan Koperasi, Usaha
Mikro Kecil dan Menengah di Provinsi Bengkulu;
b) Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, mengandung
makna bahwa Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Bengkulu akan
melakukan peningkatan kapasitas usaha dan pelaku Koperasi, Usaha Mikro, Kecil
dan Menengah. Pemberdayaan mengandung arti bahwa fasilitasi pemerintah
tidak diarahkan menjadikan ketergantungan, namun meniadi stimulan dalam
memperkuat kapasitasnya;
c) Mandiri Dan Berdaya Saing, mengandung makna bahwa Dinas Koperasi, Usaha
Kecil Dan Menengah Provinsi Bengkulu akan menjadikan Koperasi, Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah sebuah lembaga perekonomian rakyat yang kuat dalam
menjalankan usahanya dan mampu menghasilkan produk yang bersaing di pasar
regional, nasional dan internasional.
Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk
mewujudkan visi. Visi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Bengkulu
Tahun 2016-2021 tersebut diatas dijabarkan kedalam beberapa Misi, yaitu:
1. Mewujudkan Tata Kelola Lembaga Pemerintahan Yang Baik dan Bersih (Good
and Clean Governance); dan
2. Meningkatkan Kemandirian Dan Daya Saing Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan
Menengah.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah diperlukan untuk mencapai Visi dan Misi yang
telah ditetapkan didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi
Bengkulu Tahun 2016-2021 dan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan
Menengah Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021.
Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam periode tertentu.
Sinergi dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan, maka Tujuan Dinas Koperasi,
Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Bengkulu selama tahun 2016-2021, adalah:
1. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Dalam Rangka Pencapaian
Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih (Good and Clean Government); dan
2. Meningkatnya Pertumbuhan Perekonomian Dan Peran Serta Masyarakat Demi
Mewujudkan Penanggulangan Kemiskinan Dan Pengangguran.
Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata spesifik dan terukur. Sasaran
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Bengkulu selama tahun 2016-
2021, adalah:
1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kantor;
2. Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi;
3. Meningkatnya Kepatuhan Dan Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Usaha
Simpan Pinjam;
4. Meningkatnya Produktifitas Koperasi;
5. Meningkatnya Kualitas Dan Daya Saing Usaha Kecil Dan Menengah;
6. Meningkatnya Kualitas Dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Perkoperasian Dan
Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah;
7. Meningkatnya Kualitas Dan Daya Saing Produk Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan
Menengah.
Secara ringkas Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi
Bengkulu Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada Tabel 4.3. dibawah ini.
Tabel 4.3. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Bengkulu
Tahun 2016-2021
VISI Terwujudnya Lembaga Pemerintah Daerah Yang Terdepan Dalam Pemberdayaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Yang Mandiri
Dan Berdaya Saing
MISI I Mewujudkan Tata Kelola Lembaga Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih (Good and Clean Government)
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Dalam Rangka Pencapaian Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih (Good and Clean Government)
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kantor
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran
1) Menyediakan Jasa Surat Menyurat; 2) Menyediakan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air Dan Listrik; 3) Menyediakan Jasa Administrasi Keuangan; 4) Menyediakan Alat Tulis Kantor; 5) Menyediakan Barang Cetakan Dan
Penggandaan 6) Menyediakan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7) Menyediakan Peralatan Rumah Tangga 8) Menyediakan Bahan Bacaan Dan Peraturan
Perundang-Undangan 9) Melaksanakan Koordinasi Dan Konsultasi Ke
Luar Daerah 10) Menyediakan Jasa Administrasi Dan Teknis
Perkantoran
Meningkatkan Sarana Dan Prasarana Aparatur
1) Menyediakan Perlengkapan Gedung Kantor 2) Menyediakan Peralatan Gedung Kantor 3) Menyediakan Meubeler 4) Melaksanakan Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor 5) Melaksanakan Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional 6) Melaksanakan Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Gedung Kantor 7) Melaksanakan Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Gedung Kantor 8) Melaksanakan Rehabilitasi Sedang/Berat
Gedung Kantor 9) Melaksanakan Pembangunan Pagar Gedung
Kantor 10) Melaksanakan Pembangunan Pelataran Parkir
Gedung Kantor
Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1) Melaksanakan Pendidikan Dan Pelatihan Formal/Informal
Meningkatkan Kualitas Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
1) Menyusun Dokumen Perencanaan, Penganggaran Dan Pelaporan
2) Melaksanakan Penatausahaan Kearsipan Dan Inventaris Barang Milik Negara
MISI II Meningkatkan Kemandirian Dan Daya Saing Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
Meningkatnya Pertumbuhan Perekonomian Dan Peran Serta Masyarakat Demi Mewujudkan Penanggulangan Kemiskinan Dan Pengangguran
Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi
Meningkatkan Kualitas Kelembagaan Koperasi
1) Melaksanakan Penatusahaan Kelembagaan Koperasi
2) Penyelenggarakan Perizinan Dan Pembentukan Badan Hukum Koperasi
3) Meningkatkan Dan Mengembangkan Data Koperasi
Meningkatnya Kepatuhan Dan Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Usaha Simpan Pinjam
Meningkatkan Pengawasan KSP/USP 1) Meningkatkan Kualitas Dan Kesehatan KSP/USP
2) Melaksanakan Pemeriksaan Dan Pengawasan KSP/USP
3) Melaksanakan Rekomendasi Pengawasan Dan Rehabilitasi KSP/USP Bermasalah
Meningkatnya Produktifitas Koperasi Menciptakan Iklim Usaha Yang Kondusif 1) Melaksanakan Pengelolaan dan Pengembangan Website dan Sistem Informasi Koperasi dan UKM
2) Melaksanakan Koordinasi Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan Bidang Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
3) Melaksanakan Penyusunan Profil Koperasi dan UMKM
Memberdayakan Dan Mengembangkan Usaha Koperasi
1) Peningkatkan Perluasan Akses Permodalan Bagi Koperasi Dan UKM
2) Mengembangkan Jaringan Pemasaran Produk Usaha Koperasi
3) Meningkatkan Kemampuan Teknis Pembina KUKM
Meningkatnya Kualitas Dan Daya Saing Usaha Kecil Dan Menengah
Memberdayakan Usaha Kecil Dan Menengah Serta Mengembangkan Kewirausahaan
1) Melaksanakan Promosi Produk Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah
2) Meningkatkan Perluasan Pemanfaatan KUR/UMI Bagi UMKM
3) Melaksanakan Pembinaan Dan Pengembangan Sentra Usaha Kecil Menengah
4) Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Program SHAT
Meningkatnya Kualitas Dan Kapasitas Sumber Daya Perkoperasian Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah
Meningkatkan Kapasitas Lembaga Pelatihan Koperasi
1) Melaksanakan Pelatihan dan Bimbingan Teknis Bidang Koperasi dan UMKM
2) Meningkatkan Sarana Dan Prasarana Pendidikan Dan Pelatihan Perkoperasian
3) Mempersiapkan Akreditasi Balai Pelatihan Koperasi
Meningkatnya Kualitas Dan Daya Saing Produk Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah
Peningkatkan Daya Saing Koperasi dan UMKM Melalui Layanan Usaha Terpadu
1) Meningkatkan Sarana Dan Prasarana Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT)
2) Mengembangkan UMKM melalui Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT)
2.2. Perjanjian Kinerja/Penetapan Kinerja
Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi
Bengkulu Tahun 2018, sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021,
adalah:
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
OPD : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran : 2018
No Sasaran Strategis Indikator Sasaran Target
Tahun 2018 Keterangan
1 Meningkatnya Tata kelola Kinerja
OPD Peningkatan Nilai SAKIP BB RPJMD
2 Meningkatnya Kualitas
Kelembagaan Koperasi
Jumlah Koperasi Sehat dan
Aktif 2025 RPJMD
3
Meningkatnya kepatuhan dan
kesehatan koperasi simpan
pinjam/Usaha Simpan Pinjam
Persentase pertumbuhan
KSP/USP Sehat 25 RPJMD
4 Meningkatnya Produktifitas
Koperasi
Persentase Peningkatan
Volume Usaha Koperasi 15 RPJMD
5 Meningkatnya Kualitas Dan Daya
Saing Usaha Kecil Dan Menengah
Persentase Pertumbuhan
Kelompok Usaha Baru
(KUB)/Wira Usaha Baru (WUB)
20 RPJMD
Jumlah Sentra Usaha Mikro,
Kecil Dan Menengah Yang
Dibangun
20 RPJMD
6
Meningkatnya Kualitas Dan
Kapasitas Sumber Daya Manusia
Perkoperasian Dan Usaha Mikro
Kecil Dan Menengah
Jumlah Pelaku Usaha Mikro,
Kecil Dan Menengah Yang
Mendapat Bimbingan Teknis,
Pelatihan Dan Pendampingan
550 RPJMD
Jumlah Pengurus Koperasi Yang
Mendapat Bimbingan Teknis,
Pelatihan Dan Pendampingan
60 RPJMD
7
Meningkatnya Kualitas Dan Daya
Saing Produk Koperasi, Usaha
Mikro, Kecil Dan Menengah
Jumlah Produk Usaha Mikro,
Kecil Dan Menengah Yang
Terstandarisasi (SNI, Halal,
BPPOM dll)
150 RPJMD
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN
3.1. Pencapaian Kinerja Sasaran
Capaian Kinerja Sasaran diperoleh melalui pengukuran kinerja. Aspek yang diukur
adalah Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bengkulu
Tahun 2018 dan pengukurannya disajikan dalam perbandingan antara target setiap
indikator dengan realisasi capaian.
I. Misi I : Mewujudkan Tata Kelola Lembaga Pemerintahan Yang Baik
Dan Bersih (Good and Clean Government)
Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kantor
Tabel 3.1.1.
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
No Sasaran Strategis Indikator Sasaran Target
Tahun 2018
Realisasi
Tahun 2018
%
Capaian
1 Meningkatnya Kualitas
Pelayanan Kantor
Nilai Evaluasi Pelayanan
Publik Dinas Koperasi, Usaha
Kecil dan Menengah Provinsi
Bengkulu
Hijau Hijau
Nilai Evaluasi SAKIP Dinas
Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah Provinsi Bengkulu
B BB
Analisa:
a. Evaluasi Pelayanan Publik Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi
Bengkulu belum optimal karena Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
Provinsi Bengkulu baru terbentuk setelah Perubahan Struktur Organisasi Tata Kerja
(SOTK) Tahun 2018.
b. Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Bengkulu
pada tahun 2018 berdasarkan hasil evaluasi Inspektorat Provinsi Bengkulu, adalah
BB.
II. Misi II : Meningkatkan Kemandirian Dan Daya Saing Koperasi, Usaha
Mikro, Kecil Dan Menengah
Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi
Tabel 3.1.2.
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
No Sasaran Strategis Indikator Sasaran Target
Tahun 2018
Realisasi
Tahun 2018
%
Capaian
1 Meningkatnya Kualitas
Kelembagaan Koperasi
Jumlah Koperasi Sehat dan
Aktif 2.077 1.787 -7.51 %
Analisa:
Jumlah Koperasi Sehat Dan Aktif pada tahun 2017 sebanyak 2.077 unit sedangkan
pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 1.787 unit atau menurun sebesar
7.51 persen sedangkan bila dibandingkan dengan target yang diperjanjikan pada tahun
2018, yaitu sebesar 1.975 maka meningkat sebesar 5.16 persen. Hal tersebut
disebabkan karena Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Bengkulu saat
ini telah melakukan koreksi data manual menjadi Sistem Data secara Online (Online
Data System) yang dikembangkan oleh Kementerian Koperasi Dan UKM Republik
Indonesia.
II. Misi II : Meningkatkan Kemandirian Dan Daya Saing Koperasi, Usaha
Mikro, Kecil Dan Menengah
Sasaran 2 : Meningkatnya Kepatuhan Dan Kesehatan Koperasi Simpan
Pinjam/Usaha Simpan Pinjam
Tabel 3.1.3.
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
No Sasaran Strategis Indikator Sasaran Target
Tahun 2018
Realisasi
Tahun 2018
%
Capaian
1
Meningkatnya
Kepatuhan Dan
Kesehatan Koperasi
Simpan Pinjam/Usaha
Simpan Pinjam
Persentase Pertumbuhan
KSP/USP Sehat 25 21.77 -12.90 %
Analisa:
Jumlah KSP/USP Sehat pada tahun 2018, sebanyak 248 unit sedangkan pada tahun
2017 sebanyak 485 unit atau mengalami penurunan sebesar 32.33 persen. Capaian
tersebut masih kurang dari target capaian yang ditarget. Hal tersebut terutama
disebabkan oleh anggaran yang disediakan untuk program/kegiatan yang mendukung
belum tersedia secara optimal.
II. Misi II : Meningkatkan Kemandirian Dan Daya Saing Koperasi, Usaha
Mikro, Kecil Dan Menengah
Sasaran 3 : Meningkatnya Produktifitas Koperasi
Tabel 3.1.4.
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
No Sasaran Strategis Indikator Sasaran Target
Tahun 2018
Realisasi
Tahun 2018
%
Capaian
1 Meningkatnya
Produktifitas Koperasi
Persentase Peningkatan
Volume Usaha Koperasi 35 97.69 179.12
Analisa:
Volume Usaha Koperasi pada tahun 2017 tercatat sebesar Rp.62.094.766.270,-
sedangkan pada tahun 2018 tercatat sebesar Rp.342.439.001.732,- atau mengalami
peningkatan sebesar 97.69 persen. Capaian tersebut melebihi target capaian yang
diperjanjikan, sebesar 179.12 persen.
II. Misi II : Meningkatkan Kemandirian Dan Daya Saing Koperasi, Usaha
Mikro, Kecil Dan Menengah
Sasaran 4 : Meningkatnya Kualitas Dan Daya Saing Usaha Kecil Dan
Menengah
Tabel 3.1.5.
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
No Sasaran Strategis Indikator Sasaran Target
Tahun 2018
Realisasi
Tahun 2018
%
Capaian
1
Meningkatnya Kualitas
Dan Daya Saing Usaha
Kecil Dan Menengah
Persentase Pertumbuhan
Kelompok Usaha Baru (KUB) /
Wira Usaha Baru (WUB)
20 12.34 -62.01
Jumlah Sentra Usaha Mikro,
Kecil Dan Menengah Yang
Dibangun/Dibina
20 28 140 %
Analisa:
a. Jumlah Kelompok Usaha Baru (KUB)/Wira Usaha Baru (WUB) pada tahun 2017
berkisar pada angka 5.717 dan meningkat pada tahun 2018 menjadi berkisar pada
angka 3.548 atau sebesar 8.7 persen. Persentase pertumbuhan tersebut belum
tercapai secara optimal karena pelaku UMKM rata-rata sering berpindah-pindah
usaha sehingga agak menyulitkan dalam melakukan pendataan dan pembinaan.
b. Jumlah Sentra Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah yang telah dibina sampai dengan
tahun 2018 ada 100 (seratus) sentra yang tersebar di 10 (sepuluh)
Kabupaten/Kota. Sentra-sentra tersebut rata-rata bergerak dibidang agro-maritim
dan jasa perdagangan. Capaian tersebut melebihi dari target kinerja yang
diperjanjikan.
II. Misi II : Meningkatkan Kemandirian Dan Daya Saing Koperasi, Usaha
Mikro, Kecil Dan Menengah
Sasaran 5 : Meningkatnya Kualitas Dan Kapasitas Sumber Daya Manusia
Perkoperasian Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah
Tabel 3.1.6.
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
No Sasaran Strategis Indikator Sasaran Target
Tahun 2018
Realisasi
Tahun 2018
%
Capaian
1
Meningkatnya Kualitas
Dan Kapasitas Sumber
Daya Manusia
Perkoperasian Dan
Usaha Mikro, Kecil Dan
Menengah
Jumlah Pelaku Usaha Mikro,
Kecil Dan Menengah Yang
Mendapat Bimbingan Teknis,
Pelatihan Dan Pendampingan
185 207 11.89
Jumlah Pengurus Koperasi Yang
Mendapat Bimbingan Teknis,
Pelatihan Dan Pendampingan
280 301 7.50
Analisa:
a. Jumlah Pelaku Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Yang Mendapat Bimbingan
Teknis, Pelatihan Dan Pendampingan pada Tahun Anggaran 2018 berjumlah 1.399
orang, meningkat 34.59 persen dari target yang diperjanjikan. Capaian ini belum
optimal karena anggaran yang tersedia bagi peningkatan kapasitas pelaku UMKM
masih bertumpu kepada Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik.
b. Jumlah Pengurus Koperasi Yang Mendapat Bimbingan Teknis, Pelatihan Dan
Pendampingan pada Tahun Anggaran 2018 berjumlah 450 orang, meningkat 6.68
persen dari target yang diperjanjikan. Capaian ini belum optimal karena anggaran
yang tersedia bagi peningkatan kapasitas pelaku UMKM masih bertumpu kepada
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik.
II. Misi II : Meningkatkan Kemandirian Dan Daya Saing Koperasi, Usaha
Mikro, Kecil Dan Menengah
Sasaran 6 : Meningkatnya Kualitas Dan Daya Saing Produk Koperasi,
Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah
Tabel 3.1.7.
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
No Sasaran Strategis Indikator Sasaran Target
Tahun 2018
Realisasi
Tahun 2018
%
Capaian
1
Meningkatnya Kualitas
Dan Daya Saing Produk
Koperasi, Usaha Mikro,
Kecil Dan Menengah
Jumlah Produk Usaha Mikro,
Kecil Dan Menengah Yang
Terstandarisasi (SNI, Halal,
BPOM dll)
150 167 11.33
Analisa:
Jumlah Produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang telah terstandarisasi (SNI,
Halal, BPOM dll) sudah cukup banyak dan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan
yang cukup signifikan.
3.2. Akuntabilitas Keuangan
Realisasi Anggaran yang dialokasikan untuk Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan
Menengah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2018 guna mencapai Target Sasaran
yang telah ditetapkan, adalah:
a. APBD Provinsi Bengkulu Tahun 2018 yang dialokasikan untuk Dinas Koperasi,
Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Bengkulu, sebesar Rp. 9.578.967.600,- dengan
realisasi serapan sebesar Rp. 8.096.615.854,-. Jika dihitung secara persentase,
realisasi anggaran yang dicapai sebesar 84.52 persentase.
b. Anggaran Dekonsentrasi Tahun 2018 yang dialokasikan untuk Dinas Koperasi,
Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Bengkulu, sebesar Rp. 2.584.926.000,- dengan
realisasi serapan sebesar Rp. 2.317.343.449,-. Jika dihitung secara persentase,
realisasi anggaran yang dicapai sebesar 89.65 persen.
Realisasi Anggaran per Program/Kegiatan di Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan
Menengah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2018 dapat dilihat pada Tabel 3.2.1.
dibawah ini.
Tabel 3.2.1.
Target Dan Realisasi Keuangan
Berdasarkan Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2018
Program/Kegiatan Alokasi Realisasi %
Capaian 1 2 3 5
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat 15.450.000 11.511.000 74.50
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
215.000.000 137.688.135 64.04
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 151.430.000 140.580.000 92.83
Penyediaan Alat Tulis Kantor 160.000.000 159.328.500 99.58
Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 75.000.000 60.185.000 64.04
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
60.000.000 59.974.318 99.96
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 80.000.000 79.179.145 98.97
Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan
35.000.000 21.733.000 62.09
Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah
350.000.000 338.643.890 96.76
Penyediaan Jasa Administrasi Dan Teknis Perkantoran
223.625.600 204.750.000 91.56
Publikasi, Media Cetak dan Elektronik 100.000.000 69.410.000 69.41
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 50.000.000 49.964.000 99.93
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 150.000.000 148.463.000 98.98
`Penyediaan Meubeler 75.000.000 74.700.000 97.41
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 189.000.000 182.766.280 96.70
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
350.000.000 282.894.000 80.83
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
100.000.000 12.128.000 12.13
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
20.000.000 4.398.000 21.99
Rehab sedang Berat Gedung Kantor 200.000.000 194.815.000 97.41
Pembangunan Pagar Gedung Kantor 200.000.000 194.331.000 97.17
Pembangunan Pelataran Parkir Gedung Kantor 200.000.000 194.441.000 97.22
Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional 120.000.000 119.072.000 99.23
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu 40.500.000 25.400.000 62.71
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan Dan Pelatihan Formal/Informal 75.000.000 68.656.000 91.54
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran Dan Pelaporan
50.000.000 46.600.000 93.20
Penatausahaan Kearsipan Dan Inventaris Barang Milik Negara
110.000.000 87.512.200
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
Penatausahaan Kelembagaan Koperasi 398.460.000 331.783.049 83.27
Peningkatan Dan Pengembangan Data Dan Informasi Koperasi
225.000.000 173.147.700 76.95
Program Peningkatan Pengawasan Dan Penilaian Kesehatan KSP/USP
Peningaktan Kualitas Dan Kesehatan KSP/USP 250.000.000 233.147.700 93.26
Pemeriksaan Dan Pengawasan KSP/USP 90.000.000 82.684.992 91.87
Penerapan Rekomendasi Pengawasan Dan Rehabilitasi KSP/USP Bermasalah
90.000.000 85.765.000 95.29
Program Pemberdayaan Dan Pengembangan Usaha Koperasi
Peningkatan Dan Perluasan Akses Permodalan Bagi Koperasi Dan UKM
220.685.000 203.819.209 92.36
Pengembangan Jaringan Pemasaran Produk Usaha Koperasi
217.926.000 210.075.999 96.40
Peningkatan Kemampuan Teknis Pembina KUKM 50.000.000 49.908.000 99.82
Program Pemberdayaan Usaha Kecil Dan Kewirausahaan
Promosi Produk Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah 898.950.000 817.709.049 90.96
Peningkatan Dan Perluasan Pemanfaatan KUR Bagi UKM
828.741.000 549.030.188 66.25
Pembinaan Dan Pengembangan Sentra Usaha Kecil Menengah
277.500.000 87.185.650 31.42
Monitoring dan Evaluasi Program SHAT 86.700.000 76.785.000 88.56
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Pelatihan Koperasi
Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pendidikan Dan Pelatihan Perkoperasian
100.000.000 95.550.000 95.55
Pelatihan dan Bimbingan Teknis dan Pendampingan tentang Capacity Building Koperasi dan UMK (DAK)
1.500.000.000 1.282.282.600 85.49
Program Penciptaan Iklim Usaha Yang Kondusif
Koordinasi Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan Bidang Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
300.000.000 273.082.350 91.03
Penyusunan Profil Koperasi Dan UKM 100.000.000 76.623.000 76.62
Program Peningkatan Saya saing Koperasi dan UMKM melalui Layanan Usaha Terpadu
Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Usaha terpadu
200.000.000 199.485.000 99.74
Pengembangan PLUT bagi KUMKM 350.000.000 299.427.900 85.55
J U M L A H 9.578.967.600 8.096.615.854 84.52
BAB IV
PENUTUP
4.1. Kesimpulan
Tahun Anggaran 2018 telah usai dan sesuai dengan Instruksi Presiden Indonesia Nomor 7
Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Dinas Koperasi, Usaha
Kecil Dan Menengah Provinsi Bengkulu menyusun Laporan Kinerja atas pelaksanaan
program/kegiatan sesuai dengan dengan tugas dan fungsinya.
Anggaran Program/Kegiatan yang dialokasikan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan
Menengah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2018 yang berasal dari APBD Provinsi
Bengkulu Tahun 2018, sebesar Rp.9.578.967.600,- dengan realisasi serapan sebesar
Rp.8.096.676.246,-. Jika dihitung secara persentase, realisasi anggaran yang dicapai
sebesar 84.53 persen.
Sedangkan Anggaran Program/Kegiatan yang dialokasikan pada Dinas Koperasi, Usaha
Kecil Dan Menengah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2018 yang berasal dari Dana
Dekonsentrasi, sebesar Rp.2.584.926.000,- dengan realisasi serapan sebesar
Rp.2.312.568.449,-. Jika dihitung secara persentase, realisasi anggaran yang dicapai
sebesar 89.46 persen.
4.2. Saran
Upaya pencapian Target Kinerja dari Sasaran Strategis pada masa yang akan datang dapat
lebih optimal, dibutuhkan langkah-langkah perbaikan, antara lain :
a. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi
OPD;
b. Meningkatkan kualitas dokumen yang terkait dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP), mulai dari dokumen Perencanaan Strategis (RENSTRA)
hingga ke Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui evaluasi secara berkala
sehingga dapat berjalan secara selaras dan terukur;
c. Melakukan identifikasi terhadap lemahnya proses dan fungsi koordinasi dalam
pencapaian sasaran strategis melalui pelaksanaan program/kegiatan;
d. Penetapan dan penunjukan Pelaksana Kegiatan diusahakan sesuai dengan bidang dan
tugas dan fungsi masing-masing sehingga dapat terlaksana sesuai dengan target yang
telah direncanakan dan ditetapkan.
Demikian Lapoaran Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini disusun, masih
banyak kekurangan dalam penyusunannya. Untuk itu saran dan kritik membangun sangat
diharapkan demi optimalnya dokumen ini.
Top Related