KEBIJAKAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN BERBASIS DAYA DUKUNG DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP
Dr. Ir. Darhamsyah, M.Si
Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sulawesi Maluku
Makassar, 2 Mei 2019
P3E SULAWESI MALUKU
KEMENTERIAN
LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN
Visit https://www.sustaindonesia.com
Dr. Ir. Darhamsyah, M.Si. C.Mt• Director of Development Management Center for Sulawesi and
Maluku Ecoregion, Ministry of Environment and Forestry, Republic of Indonesia
• Founder of Smart Eco-Life• Ecolife and Heart Leadership Motivator-Certified Motivation
Trainer
Formal Education• Civil Engineering, Environmental and Sanitary Engineering, Hasanuddin
University• Urban Management, Hasanuddin University• Public Administration, Makassar State University
Training Course• Environmental Management• Social Capacity Development• Leadership • Caracter Building• Motivator
Experiences• Consultant• Columnist• Trainer/Coach• Public Speaker
Contact:Phone: 0821 92 77 11 44Email: [email protected]
https://www.sustaindonesia.com
KERANGKA PEMBANGUNAN DIBENTUK DARI URGENSI PERCEPATAN
PERTUMBUHAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK
10 PROGRAM PRIORITAS
NASIONALPRIORITAS DAERAH
Pembangunan
perumahan &
permukiman
Kedaulatan
pangan
Kedaulatan
energi dan
kelistrikan
Kemaritiman &
kelautan
Pariwisata
Kawasan
Industri & KEKPembangunan
perkotaanPembangunan
perdesaan
Revolusi
Mental
Pembangunan
kesehatan
FUNGSI ALAT UKUR/INDIKATOR
LINGKUNGAN HIDUP ADALAH MODAL PEMBANGUNAN
Penyedia Alokasi RuangPenyumbang Pendapatan dari Sumber Daya Alam
Penyedia Jasa Lingkungan dan Ekosistem
Pelindung dari Resiko Bencana
Pertumbuhan dan Pemerataan
Kualitas SDA dan
LH
Daya Tampung
Daya Dukung
PENERAPAN DAYA DUKUNG DAN DAYA
TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP
SEBAGAI INPUT DALAM PENYUSUNAN RENCANA PERLINDUNGAN
DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RPPLH)
SEBAGAI MUATAN DALAM PENYUSUNAN KAJIAN LINGKUNGAN
HIDUP STRATEGIS (KLHS)
DDDT LH PULAU SULAWESI
A. Perhitungan DDDT LH Ekoregion Sulawesi
1. DDDT LH IndikatifEkoregion Sulawesi
1. DDDT LH Indikatif Kep. Maluku 2. DDDT LH IndikatifKep. Maluku Utara
B. Perhitungan DDDT LH Ekoregion Maluku
Dokumen DDDTLH Indikatif
Pulau Sulawesi dan Maluku 2017 - 2018
PETA STATUS DAYA DUKUNG PANGAN PULAU SULAWESI
LUASPOPULASI PER
GRIDKETERSEDIAAN KEBUTUHAN AMBANG SELISIH
(Ha) (Jiwa) (Kkal/Tahun) (Kkal/Tahun) (Jiwa) (Jiwa) (Ha) % (Ha) %
Gorontalo 1,201,699 1,150,479 2,953,645,510,202 902,838,395,250 3,762,921 2,612,442 1,072,930.59 5.78% 128,768 0.69%
Sulawesi Barat 1,654,866 1,306,643 2,120,619,544,399 1,025,388,094,250 2,704,674 1,398,031 1,433,404.59 7.72% 221,462 1.19%
Sulawesi Selatan 4,543,941 8,519,659 17,241,346,362,222 6,685,802,400,250 21,969,232 13,449,573 4,182,647.34 22.52% 361,294 1.95%
Sulawesi Tengah 6,096,013 2,920,984 7,046,942,842,815 2,292,242,194,000 8,982,725 6,061,741 5,571,783.07 30.00% 524,230 2.82%
Sulawesi Tenggara 3,631,577 2,551,112 3,048,480,070,088 2,001,985,142,000 3,880,666 1,329,554 2,966,044.75 15.97% 665,532 3.58%
Sulawesi Utara 1,446,864 2,436,055 2,898,802,821,739 1,911,694,161,250 3,695,404 1,259,349 1,096,357.44 5.90% 350,506 1.89%
TOTAL 18,574,960 18,884,932 35,309,837,151,466 14,819,950,387,000 44,995,622 26,110,690 16,323,167.77 87.88% 2,251,792 12.12%
PROVINSIWILAYAH BELUM MELAMPAUI WILAYAH MELAMPAUI
Secara umum Status Daya Dukung Pangan PulauSulawesi Belum Melampaui, dengan total potensiketersediaan energi pangan (alami) sebesar35,309,837,151,466 Kkal/Tahun, mampu mendukungkebutuhan energi pangan populasi penduduk sebesar44,995,622 jiwa (ambang batas), sementara jumlahpenduduk eksisting Pulau Sulawesi 18,884,932 jiwa,sehingga masih surplus sebesar 26,110,690 jiwa. Luaswilayah yang belum melampaui 16,323,167.77 Ha atau87,88% dari luas pulau Sulawesi sedangkan luas wilayahyang sudah melampaui 2,251,792 Ha atau 12,12% dariluas Pulau Sulawesi
STATUS DAYA DUKUNG PANGAN PULAU SULAWESI
BELUM MELAMPAUI
MELAMPAUI
PETA STATUS DAYA DUKUNG AIR PULAU SULAWESI
Secara umum Status Daya Dukung Air Pulau SulawesiBelum Melampaui, dengan total potensi ketersediaan air(alami) sebesar 226,626,288,183 m3/tahun, mampumendukung kebutuhan air domestik dan lahan populasipenduduk sebesar 2,021,322,644 jiwa (ambang batas),sementara jumlah penduduk eksisting Pulau Sulawesimencapai 18,884,932 jiwa, sehingga masih surplussebesar 2,002,437,712 jiwa. Luas wilayah yang belummelampaui 16,846,559 Ha atau 90,69% dari total LuasPulau Sulawesi sedangkan luas wilayah yang sudahmelampaui 1,728,401 Ha atau 9,31% dari total LuasPulau Sulawesi
STATUS DAYA DUKUNG AIR PULAU SULAWESI
BELUM MELAMPAUI
MELAMPAUI
LUASPOPULASI
PER GRIDKETERSEDIAAN
KEBUTUHAN
DOMESTIK
KEBUTUHAN
LAHAN
KEBUTUHAN
TOTALAMBANG SELISIH
(Ha) (Jiwa) (m3/Tahun) (m3/Tahun) (m3/Tahun) (m3/Tahun) (Jiwa) (Jiwa) (Ha) % (Ha) %
Gorontalo 1,201,699 1,150,479 7,175,742,604 2,609,392,635 99,401,386 2,708,794,021 52,851,202 51,700,723 998,705 5.38% 202,994 1.09%
Sulawesi Barat 1,654,866 1,306,643 21,244,036,174 4,443,236,405 112,893,955 4,556,130,360 194,452,952 193,146,309 1,512,623 8.14% 142,243 0.77%
Sulawesi Selatan 4,543,941 8,519,659 96,959,675,662 22,049,982,663 736,098,538 22,786,081,200 867,010,599 858,490,940 4,011,621 21.60% 532,321 2.87%
Sulawesi Tengah 6,096,013 2,920,984 64,328,209,418 9,613,939,873 252,373,018 9,866,312,890 633,267,681 630,346,697 5,808,789 31.27% 287,224 1.55%
Sulawesi Tenggara 3,631,577 2,551,112 21,466,704,024 8,554,178,663 220,416,077 8,774,594,739 149,449,697 146,898,585 3,130,989 16.86% 500,588 2.69%
Sulawesi Utara 1,446,864 2,436,055 15,451,920,301 4,713,246,715 210,475,152 4,923,721,867 124,290,513 121,854,458 1,383,833 7.45% 63,031 0.34%
TOTAL 18,574,960 18,884,932 226,626,288,183 51,983,976,953 1,631,658,125 53,615,635,078 2,021,322,644 2,002,437,712 16,846,559 90.69% 1,728,401 9.31%
PROVINSI
WILAYAH BELUM
MELAMPAUI
WILAYAH
MELAMPAUI
Ketahanan Pangan danPengelolaan Pesisir (2017)
On Process KetersediaanEnergi dan PengendalianPerubahan Iklim (2019)
Bencana Lingkungan danPengelolaan Keanekaragaman
Hayati (2018)
A R A H A NR e n c a n a p e n g e l o l a a n s u m b e r
A l a m d a n l i n g k u n g a n h i d u p BERBASIS DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG
LINGKUNGAN HIDUP INDIKATIF
2017
ISU KETAHANAN
PANGAN dan ISU
PENGELOLAAN PESISIR
Arahan RPSDALH:
31.03
2.90
7.31 52.83
23.89
3.96 2.69 8.72
15.24
3.60
10.06
3.02 3.78
18.30
1.46
1.63
Luas (%) 40.61
12.18
4.53 1.23
2.01
6.31 Luas (%)
6.77
35.95
Arahan RPSDALH:
:
:
Mengikuti arahan sektor kehutanan
Pengembangan areal cadangan
pertanian pangan berkelanjutan
Pengembangan areal selain
pertanian pangan
Pengembangan dan pengelolaan
areal pertanian pangan berkelanjutan
Pengembangan pertanian ramah
lingkungan dan alih fungsi secara
bertahap ke areal selain pangan
Peningkatan pemanfaatan teknologi
dan sistem manajemen lahan
:
:
:
:
pertanian pangan yang ada (aktual)Luas (%)
9.430.11 1.69
18.86
69.90
5.79
13.06
53.09
28.06
Luas (%)
18.17 34.97
Luas (%)
33.6813.18
Arahan RPSDALH:
: Mengikuti Rencana Struktur Ruang
: Menyesuaikan dengan regulasi dikawasan hutan Pengembangan
jalan dengan memperhatikan
kaidah lingkungan
dan keberlanjutan lahan pertanianpangan
Tidak merekomendasikan
pengembangan jalan dengan
memaksimalkan akses jalan yang
tersedia
:
:
16.51%0.97%, 4.93%
1% , 5%
25.57
%,26%
68.53
%,68%
Luas (%)
0.10% 3.52%
79.87%
Luas(%)
0.86 , 6.81 ,1% 7%
44.02 ,44% 48.31 ,
48%
Luas (%)
ARAHAN RPSDALH BERBASIS DDDTLH TERKAIT ISU
PENGELOLAAN PESISIR
ARAHAN RPSDALH TERKAIT ISU PENGELOLAAN PESISIR
SULAWESI SELATAN
2018
ISU BENCANA
LINGKUNGAN danISU
KEANEKARAGAMAN
HAYATI
ARAHAN RPSDALH SEKTOR KEHUTANAN TERKAIT ISU BENCANA LINGKUNGAN (BANJIR
DAN LONGSOR) PULAU SULAWESI DAN KEPULAUAN MALUKU
6,17%
276,240.37
0,12%
Fungsi Tutupan Hutan DipertahankanEdukasi dan Relokasi PemukimanAgroforestry Agroforestry dengan Teknik KTA
Pemanfaatan Berbasi Korporasi denganTeknik KTA
Tidak Prioritas PenanggulanganBanjir dan Longsor
Pemanfaatan Non Kehutanan denganTeknik KTA
Tubuh Air
Prioritas Rehabilitasi
Rehabilitasi
3.57% 6.14%
8.56%
0.08%
52.90%
2.97%
1.04%
0.62% 7.03%
0.04% 1.50% 1.59% 0.02%
27.27%
35.50%
0.47%
2.68%0.55%
30.39%
33,336.0628,420.71308.29
222.00
7,366.25 130,126.90
62,182.53
1,541.49153,773.69
0,03% 0,61% 0,99% 0,10%
16,79%
2,03%
4,23%
68,93%
Keterangan
: Mengikuti Arahan SektorKehutanan
: Pembinaan danPengawasan
Penerapan Prinsip-Prinsip
Good Mining Practice:
: Penerapan Prinsip-PrinsipGreen Mining
Penerapan Prinsip-Prinsip
Mitigasi/ Konservasi
:
1.37%: Preservasi / PeninjauanUlang Izin
: Zona Non Sektor Kehutanan
dan Pertambangan
%
20.33 2.77% 2.41%
%
48.21
24.89% 0.01%
20.33 2.77% 2.41%
%
48.211.37% %
24.89% 0.01%
20.33 2.77% 2.41%
%
48.21
1.37% %
24.89% 0.01%
20.33 2.7% %
1.37%
24.89%
7 2.41
%
48.21%
0.01%
ARAHAN RPSDALH
TERKAIT ISU
SEKTOR INDUSTRI, RENCANA WILAYAH PENGEMBANGAN INDUSTRI (WPI)
BENCANA LINGKUNGAN (BANJIR DAN LONGSOR) PULAU SULAWESI
WPI Sulawesi Selatan WPI Sulawesi Tengah WPI Sulawesi Utara
1 11
2
16.46%
3
4
25
3
0.39%
9.47% 14.43%
35.02%
40.68%
2.60% 5.14%
14.40%
45.42%
32.44%
9.02%
27.89%
46.63%
TANTANGAN PERTIMBANGAN KEPALA DAERAH
1. MENJAGA DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP
• Menekan laju penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
• Menggunakan pendekatan perencanaan dengan satuan DAS dan ekosistem
• Memastikan kabupaten penyedia jasa lingkungan tetap menjadi daerah konservasi dan intensitas pembangunan fisiknya harus dibatasi
Bagaimana cara agar daerah yang menjadi pengguna jasa lingkungan dapat memberikan
kompensasi pada daerah yang menjadi penyedia jasa lingkungan
2. MEMILIH PRIORITAS PEMBANGUNAN SECARA BIJAK
• Pertumbuhan seperti apa yang diinginkan? Peningkatan pendapatan atau distribusi manfaat dan resiko secara adil?
• Bagaimana mengelola dampak dan resiko lingkungan hidup yang ditimbulkan ? Mengutamakan pendekatan rekayasa teknologi, atau menurunkan intensitas pembangunan?
• Apa skenario pembangunan berkelanjutan yang dipilih?
Bagaimana caranya, agar biaya sosial, biaya kerusakan, dan biaya penyusutan SDA dapat
mengoreksi pertumbuhan ekonomi sehingga kepala daerah siap untuk melaksanakan
mitigasi dan lebih bijak dalam mengambil keputusan
MEMAKSIMALKAN PENCAPAIAN SASARAN DAN MANFAAT
PEMBANGUNAN ADALAH :
1. Menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak
terlampaui
2. Menjaga agar fungsi lingkungan hidup sebagai penyedia SDA, serta
jasa dan layanan ekosistem tidak terganggu
3. Meminimalkan dampak dan resiko, terutama bagi kelompok
masyarakat maupun spesies yang rentan
4. Meningkatkan kualitas SDA dan lingkungan hidup
TERIMA
KASIHPUSAT PENGENDALIAN PEMBANGUNAN
EKOREGION SULAWESI DAN MALUKUGedung Rachmat Witoelar
Jl. Perintis Kemerdekaan KM. 17 Sudiang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar,
Provinsi Sulawesi Selatan 90241Tlp/Fax: +62411 - 555702/ +62411 – 555703
Top Related