11
www.betterwork.org/indonesia
Better Work Indonesia
Betterworkindo
Better Work Indonesia funded by :
PABRIK GARMENPANDUAN KONSTRUKSI
www.betterwork.org/indonesia
InternationalLabourOrganization
Better Work Indonesia didanai oleh:
2
PENGANTAR 3
1. PERENCANAAN BANGUNAN GEDUNG 4
1.1 Peraturan tentang Perencanaan Bangunan Gedung 4
1.2 Persyaratan Administrasi 6
1.3 Persyaratan Teknis 6
1.4 Bagan 1. Perencanaan Bangunan Gedung 8
2. PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG 9
2.1 Peraturan tentang K3 Konstruksi 9
2.2 Pelaksanaan Konstruksi 10
2.3 Bagan 2. Proses Pembangunan Bangunan Gedung 11
3. PEMANFAATAN BANGUNAN GEDUNG (OPERASIONAL) 13
3.1 Bagan 3. Kelengkapan Syarat Pada Saat Pemanfaatan Gedung 13
3.2 Jadwal Pemeriksaan Berkala 15
3.3 Prosedur Pemeriksaan Berkala 16
3.4 Gambar 1. Proses Penyelenggaraan Bangunan 17
3.5 Gambar 2. Contoh Formulir Inspeksi Kesehatan Lingkungan di bagian Perkantoran 18
3.7 Tabel 1. Jadwal Pemeriksaan Berkala 20
3.8 Tabel 2. Pihak Ketiga yang Dapat Melaksanakan Jasa Inspeksi Bangunan 23
4. LAMPIRAN 24
4.1 Lampiran I : Contoh Sertifikat Laik Fungsi 24
4.2 Lampiran II : Formulis Inspeksi Bangunan 29
5. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 30
DA
FTA
R I
SI
3
Dampak dari runtuhnya pabrik garmen di Bangladesh pada tanggal 24 April 2013 yang telah membinasakan 1,100 nyawa, terus terdengar di banyak wilayah. Di Indonesia, sebagian besar tenaga kerja adalah perempuan, oleh karena itu, langkah-langkah tegas harus diambil dalam rangka menjamin keselamatan para pekerja.
Sebelum bencana tersebut melanda Bangladesh, beberapa pekerja telah melaporkan adanya keretakan dan kerusakan pada bagian depan gedung pabrik kepada pemilik perusahaan yang tetap bersikeras bahwa keadaan tersebut aman. Pemerintah menuding pemilik maupun pengelola gedung telah menggunakan bahan-bahan yang tidak memenuhi standar. Pemilik perusahaan secara illegal telah membuat pabrik garmen tingkat tiga dan meletakkan peralatan berat, walaupun struktur bangunan pabrik tersebut tidak dirancang untuk mendukung jenis aktifitas dan peralatan tersebut. Kedua pihak tersebut terus menerus mengalihkan tanggung jawab dan saling tuding, kerugian ekonomi tidak sebanding dengan nyawa yang telah hilang.
Kerugian dari kejadian ini, selain banyaknya korban jiwa baik yang meninggal dunia maupun luka– luka, penahanan pemilik pabrik, demonstrasi masyarakat karena penutupan pabrik, berhentinya proses produksi sehingga target produksi dari pembeli tidak terpenuhi, sampai dengan penutupan pabrik garmen oleh pemerintah. Pada tanggal 8 Mei 2013, pemerintah Bangladesh mengumumkan penutupan 18 pabrik garmen dengan alasan keselamatan, sesuai pembicaraan dengan Organisasi Perburuhan International (ILO).
Industri garmen di Bangladesh merupakan penghasil pakaian terbesar kedua di dunia senilai USD 20 miliar dan meyumbang 80 persen ekspor di negara asia selatan pada tahun 2012. Namun banyak kejadian yang terjadi di negara industri garmen ini, selain runtuhnya pabrik di Rana Plaza: terjadi kebakaran pada bulan November 2012 yang telah menewaskan 112 dan juga pada tanggal 9 Mei 2013 yang newaskan 8 orang. Belajar dari serangkaian tragedi tersebut, maka perlu adanya sebuah panduan konstruksi untuk pabrik garmen dalam rangka menjamin keselamatan para pekerja di industri garmen di Indonesia.
Panduan ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi investor, pengembang, konsultan, kontraktor, dan pihak lain yang akan melakukan pembangunan pabrik garmen di Indonesia. Panduan ini tidak hanya berisi tentang peraturan–peraturan saja tetapi juga memberikan informasi awal proses, prosedur dalam merencanakan, mendisain, dan membangun pabrik garmen di Indonesia dengan pendekatan secara sistematis. Selain itu, kami juga telah menyiapkan panduan menjaga keselamatan gedung dan konstrusinya, dan panduan pemanfaatan gedung ketika konstruksi telah siap.
Jakarta, 2013
Better Work Indonesia
PE
NG
AN
TAR
44
RECOGNITION BY NATIONAL LAWSThe Act of the Republic of Indonesia Number 4/1997 concerning Disabled People, and its implementing regulation, Government Regulation No. 43/1998 (on Efforts to Improve the Social Welfare of Persons with Disabilities), and the Ministry of Manpower and Transmigration Decree Number 205/1999 are the two major legislation concerning persons with disabilities. As for employment related articles, the quota provision (Article 14) states that employers/owners have to employ one person with disability per 100 employees. Article 28 sets out the penalty (around 20,000 USD) for companies that fail to fulfill the quota. However, regulations have not been adopted to give effect to this requirement, with the result that it has not been implemented.
RECOGNITION BY INTERNATIONAL CONVENTIONSThere are two main international legal instruments that regulate the employment rights of persons with disabilities.
1. UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities (2006) and its Optional Protocol are the most achieved international legal instrument on disability. Indonesia ratified the UN Convention in November 2011. (Law No. 19 Year 2011 on the Ratification on the Convention on the Rights of Persons with Disabilities).
Article 27 of the UNCRPD concerns the employment rights of persons with disabilities,emphasizing the following:
• Non-discrimination • Promotion of employment in the private sector. • Ensurement of reasonable accommodation.
Reasonable accommodation means: “necessary and appropriate modification and adjustments not imposing a disproportionate or undue burden, where needed in a particular case, to ensure to persons with disabilities the enjoyment or exercise on an equal basis with others of all human rights and fundamental freedoms” (Article 2, CRPD).
2. ILO Convention No. 159 and Recommendation No. 168 also regulates rights of persons with disabilities. The Government of Indonesia is yet to ratify this ILO Convention. The
Convention promote: • Equal opportunity between disabled workers and workers generally. • Equal treatment in respect of access to, retention of, and advancement in employment.
WHY HIRE PEOPLE WITH DISABILITIES?
1.1
1.2
PERENCANAAN BANGUNAN
GEDUNG
Peraturan tentang Perencanaan Bangunan Gedung
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung
• Pasal 7
(1) Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung.
(2) Persyaratan administratif bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi persyaratan status hak atas tanah, status kepemilikan bangunan gedung, dan izin mendirikan bangunan.
(3) Persyaratan teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi persyaratan tata bangunan dan persyaratan keandalan bangunan gedung.
• Pasal 9 menganai persyaratan tata bangunan meliputi persyaratan peruntukan dan intensitas bangunan gedung, arsitek bangunan gedung, dan persyaratan pengendalian dampak lingkungan
• Pasal 16 mengenai persyaratan keandalan bangunan gedung meliputi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan
• Pasal 17 mengenai persyaratan keselamatan bangunan gedung meliputi persyaratan kemampuan bangunan gedung untuk mendukung beban muatan, serta kemampuan bangunan dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran dan bahaya petir
• Pasal 21 mengenai persyaratan kesehatan bangunan gedung meliputi persyaratan sistem penghawaan, pencahayaan, sanitasi, dan penggunaan bahan bangunan
• Pasal 26 mengenai persyaratan kenyamanan meliputi kenyamanan ruang gerak dan hubungan antarruang, kondisi udara dalam ruang, pandangan, serta tingkat getaran dan tingkat kebisingan
• Pasal 27 mengenai persyaratan kemudahan meliputi kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan gedung, serta kelengkapan prasarana dan sarana dalam pemanfaatan bangunan gedung
• Pasal 34 mengenai penyelenggaraan bangunan gedung meliputi kegiatan pembangunan, pemanfaatan, pelestarian, dan pembongkaran
54
RECOGNITION BY NATIONAL LAWSThe Act of the Republic of Indonesia Number 4/1997 concerning Disabled People, and its implementing regulation, Government Regulation No. 43/1998 (on Efforts to Improve the Social Welfare of Persons with Disabilities), and the Ministry of Manpower and Transmigration Decree Number 205/1999 are the two major legislation concerning persons with disabilities. As for employment related articles, the quota provision (Article 14) states that employers/owners have to employ one person with disability per 100 employees. Article 28 sets out the penalty (around 20,000 USD) for companies that fail to fulfill the quota. However, regulations have not been adopted to give effect to this requirement, with the result that it has not been implemented.
RECOGNITION BY INTERNATIONAL CONVENTIONSThere are two main international legal instruments that regulate the employment rights of persons with disabilities.
1. UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities (2006) and its Optional Protocol are the most achieved international legal instrument on disability. Indonesia ratified the UN Convention in November 2011. (Law No. 19 Year 2011 on the Ratification on the Convention on the Rights of Persons with Disabilities).
Article 27 of the UNCRPD concerns the employment rights of persons with disabilities,emphasizing the following:
• Non-discrimination • Promotion of employment in the private sector. • Ensurement of reasonable accommodation.
Reasonable accommodation means: “necessary and appropriate modification and adjustments not imposing a disproportionate or undue burden, where needed in a particular case, to ensure to persons with disabilities the enjoyment or exercise on an equal basis with others of all human rights and fundamental freedoms” (Article 2, CRPD).
2. ILO Convention No. 159 and Recommendation No. 168 also regulates rights of persons with disabilities. The Government of Indonesia is yet to ratify this ILO Convention. The
Convention promote: • Equal opportunity between disabled workers and workers generally. • Equal treatment in respect of access to, retention of, and advancement in employment.
WHY HIRE PEOPLE WITH DISABILITIES?
1.1
1.2
• Pasal 40 mengenai hak dan kewajiban pemilik dan pengguna bangunan gedung
2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 06/PRT/M/2007 tentang pedoman umum rencana tata bangunan dan lingkungan
• Pasal 3 (1) mengenai materi pokok rencana tata bangunan dan lingkungan meliputi
a. Program bangunan dan lingkungan
b. Rencana umum dan panduan rancangan
c. Rencana investasi
d. Ketentuan pengendalian rencana
e. Pedoman pengendalian pelaksanaan
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2010 Tentang Pedoman Pemanfaatan Dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan
• Pasal 3 mengenai lingkup pengaturan pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan
• Pasal 4 mengenai izin, dispensasi, dan rekomendasi
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 29/PRT/M/2006 Tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung
• Pasal 4 (1) mengenai persyaratan teknis bangunan gedung meliputi:
a. Persyaratan tata bangunan dan lingkungan yang terdiri dari:
1) Peruntukan lokasi dan intensitas bangunan gedung;
2) Arsitektur bangunan gedung;
3) Pengendalian dampak lingkungan;
4) Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL); dan
5) Pembangunan bangunan gedung di atas dan/atau di bawah tanah, air dan/atau prasarana/sarana umum.
b. Persyaratan keandalan bangunan gedung yang terdiri dari:
1) Persyaratan keselamatan bangunan gedung;
2) Persyaratan kesehatan bangunan gedung;
3) Persyaratan kenyamanan bangunan gedung; dan
4) Persyaratan kemudahan bangunan gedung.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung
• Pasal 8 mengenai persyaratan bangunan gedung
• Pasal 14 mengenai izin mendirikan bangunan
• Pasal 16 mengenai persyaratan tata bangun
• Pasal 31 mengenai persyaratan keandalan bangunan gedung
6
• Pasal 62 mengenai penyelenggaraan bangunan gedung
Setiap bangunan gedung harus memenuhi dua persyaratan yaitu persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan.
Persyaratan Administrasi
Persyaratan administrasi meliputi beberapa hal antara lain:
1. Persyaratan status hak atas tanah, dan/atau izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah
2. Status kepemilikan bangunan
Status kepemilikan bangunan gedung dibuktikan dengan surat bukti kepemilikan bangunan gedung yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah.
3. Izin mendirikan bangunan gedung
Setiap pihak yang akan mendirikan bangunan wajib memiliki izin mendirikan bangunan gedung yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah (walikota/bupati) melalui proses permohonan izin mendirikan bangunan gedung. Surat izin mendirikan bangunan ini juga merupakan prasyarat untuk mendapatkan pelayanan utilitas umum kabupaten/kota. Untuk memperoleh izin tersebut, maka harus melengkapi beberapa persyaratan yaitu:
a. Tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah
b. Data pemilik bangunan gedung
c. Rencana teknis bangunan gedung
d. Hasil analisis mengenai dampak lingkungan bagi bangunan gedung yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan
Persyaratan Teknis
Persyaratan teknis bangunan gedung sebagai berikut:
1. Persyaratan tata bangunan, meliputi
a. Persyaratan peruntukan dan intensitas bangunan gedung
→ Persyaratan peruntukan lokasi bangunan gedung tersebut sesuai dengan RT RW (Rencana Tata Ruang Wilayah) kabupaten/kota, RDTRKP (Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan) dan/atau RTBL (Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan).
→ Persyaratan intensitas bangunan meliputi persyaratan kepadatan, ketinggian, dan jarak bebas bangunan gedung
b. Arsitektur bangunan gedung
c. Persyaratan pengendalian dampak lingkungan
RTBL memuat materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan.
7
2. Persyaratan keandalan bangunan gedung, meliputi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan.
a. Persyaratan keselamatan meliputi persyaratan kemampuan bangunan gedung untuk mendukung beban muatan, serta kemampuan bangunan gedung dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran dan bahaya petir
b. Persyaratan kesehatan
Persyaratan kesehatan bangunan gedung meliputi persyaratan sistem penghawaan, pencahayaan, sanitasi, dan penggunaan bahan bangunan gedung. Untuk memenuhi persyaratan sistem penghawaan, setiap bangunan gedung harus mempunyai ventilasi alami dan/atau ventilasi mekanik/buatan sesuai dengan fungsinya
c. Persyaratan Kenyamanan
Persyaratan kenyamanan bangunan gedung meliputi kenyamanan ruang gerak dan hubungan antarruang, kondisi udara dalam ruang, pandangan, serta tingkat getaran dan tingkat kebisingan
d. Persyaratan kemudahan
Persyaratan kemudahan meliputi kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan gedung, serta kelengkapan prasarana dan sarana dalam pemanfaatan bangunan gedung. Kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan gedung meliputi tersedianya fasilitas dan aksesibilitas yang mudah, aman, dan nyaman termasuk bagi penyandang cacat dan lanjut usia. Kelengkapan prasarana dan sarana pada bangunan gedung untuk kepentingan umum meliputi penyediaan fasilitas yang cukup untuk ruang ibadah, ruang ganti, ruangan bayi, toilet, tempat parkir, tempat sampah, serta fasilitas komunikasi dan informasi
8
Bag
an 1
. Per
enca
naan
Ban
guna
n G
edun
g
Pere
ncan
aan
Ban
guna
n G
edun
g
1.
Su
ra
t k
ep
em
ilik
an
bang
unan
2.
Su
rat
izin
m
en
dir
ika
n ba
ngun
an (I
MB)
1.
RTBL
(R
enca
na
Tata
Ba
ngun
an
dan
Ling
kung
an
Pem
erin
tah/
Pem
da
Pem
erin
tah/
Pem
da
1.
Sur
at h
ak a
tas
tana
h an
tara
pem
ilik
tana
h de
ngan
pe
mili
k ba
ngun
an2.
Dat
a pe
mili
k ba
ngun
an
gedu
ng3.
Re
ncan
a te
knis
ba
ngun
an g
edun
g4.
Has
il ana
lisis
men
gena
i da
mpa
k lin
gkun
gan
Pem
ilik/
Peng
usah
a
Pers
yara
tan
tata
ba
ngun
an:
1.
peru
ntuk
an
dan
inte
nsita
s2.
ar
site
ktur
ban
guna
n3.
pe
ngen
dalia
n da
mpa
k lin
gkun
gan
Pers
yara
tan
kean
dala
n ba
ngun
an:
1.
Kese
lam
atan
2.
Kese
hata
n3.
Ke
nyam
anan
4.
Kem
udah
an
Pem
ilik/
Peng
usah
a
Pers
yara
tan
Adm
inis
tras
i
Pers
yara
tan
Te
knis
Kese
lam
atan
•
Kem
ampu
an b
angu
nan
gedu
ng u
ntuk
men
duku
ng
beba
n m
uata
n•
K
emam
puan
ban
guna
n ge
dung
dal
am m
ence
gah
dan
men
angg
ulan
gi
baha
ya
keba
kara
n da
n ba
haya
pet
ir
Kese
hata
n•
Si
stem
pen
ghaw
aan,
•
Penc
ahay
aan,
•
Sani
tasi
, dan
•
Peng
guna
an
baha
n ba
ngun
an g
edun
g
Keny
aman
an•
Ke
nyam
anan
ru
ang
gera
k da
n hu
bung
an
anta
rrua
ng,
•
Kon
disi
uda
ra d
alam
ru
ang,
•
Pand
anga
n, s
erta
•
Tin
gkat
get
aran
dan
tin
gkat
keb
isin
gan
Kem
udah
an•
K
emud
ahan
hub
unga
n ke
, da
ri, d
an d
i da
lam
ba
ngun
an
gedu
ng,
sert
a•
Ke
leng
kapa
n pr
asar
ana
dan
sara
na
dala
m
pem
anfa
atan
ban
guna
n ge
dung
9
PEMBANGUNAN BANGUNAN
GEDUNG
Peraturan tentang K3 Konstruksi:
1. Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
2. Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
• Bab II Pasal 2 (1) dan (2) mengenai ruang lingkup
• Bab III Pasal 3 (1) mengenai syarat-syarat keselamatan kerja
3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja; Bab II Pasal 4,5,6,7 mengenai sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja; Bab IV bagian pertama mengenai jaminan kecelakaan kerja
5. Peraturan Menteri PU No. 09/PRT/M/2008 tentang Pedoman SMK3 Konstruksi Bidang PU; Bab 3 Pasal 4 mengenai ketentuan penyelenggaraan Sistem Manajemen K3 (SMK3) konstruksi
6 Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.Per. 05/Men/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja; Bab III Pasal 3 dan 4 mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan Bab IV Pasal 5 mengenai audit sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja
7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Per. 2/MEN/1980 tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja;
• Pasal 2 : Pemeriksaan kesehatan sebelum bekerja
• Pasal 3 : Pemeriksaan kesehatan berkala
• Pasal 5 : Pemeriksaan kesehatan khusus
8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. 3/MEN/1998 tentang Tata Cara Pelaporan dan Pemeriksaan Kecelakaan; Bab II Pasal 2,3,4 dan 5 mengenai tata cara pelaporan kecelakaan dan Bab III Pasal 6,7,8 dan 9 mengenai pemeriksaan kecelakaan
9. Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Tenaga Kerja No. 174/MEN/1986 dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) No. 104/KPTS/1986 tentang K3 pada Tempat Kegiatan Konstruksi;
4
RECOGNITION BY NATIONAL LAWSThe Act of the Republic of Indonesia Number 4/1997 concerning Disabled People, and its implementing regulation, Government Regulation No. 43/1998 (on Efforts to Improve the Social Welfare of Persons with Disabilities), and the Ministry of Manpower and Transmigration Decree Number 205/1999 are the two major legislation concerning persons with disabilities. As for employment related articles, the quota provision (Article 14) states that employers/owners have to employ one person with disability per 100 employees. Article 28 sets out the penalty (around 20,000 USD) for companies that fail to fulfill the quota. However, regulations have not been adopted to give effect to this requirement, with the result that it has not been implemented.
RECOGNITION BY INTERNATIONAL CONVENTIONSThere are two main international legal instruments that regulate the employment rights of persons with disabilities.
1. UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities (2006) and its Optional Protocol are the most achieved international legal instrument on disability. Indonesia ratified the UN Convention in November 2011. (Law No. 19 Year 2011 on the Ratification on the Convention on the Rights of Persons with Disabilities).
Article 27 of the UNCRPD concerns the employment rights of persons with disabilities,emphasizing the following:
• Non-discrimination • Promotion of employment in the private sector. • Ensurement of reasonable accommodation.
Reasonable accommodation means: “necessary and appropriate modification and adjustments not imposing a disproportionate or undue burden, where needed in a particular case, to ensure to persons with disabilities the enjoyment or exercise on an equal basis with others of all human rights and fundamental freedoms” (Article 2, CRPD).
2. ILO Convention No. 159 and Recommendation No. 168 also regulates rights of persons with disabilities. The Government of Indonesia is yet to ratify this ILO Convention. The
Convention promote: • Equal opportunity between disabled workers and workers generally. • Equal treatment in respect of access to, retention of, and advancement in employment.
WHY HIRE PEOPLE WITH DISABILITIES?
1.1
1.2
10
• Pasal 2 Konstraktor Wajib Penuhi Syarat –Syarat K3
• Pasal 3 Menteri Pekerjaan Umum Memberi Sanksiadministrasi
• Pasal 4 Koordinasi Depnakertrans Dan Pekerjaan Umum
• Pasal 5 Ahli K3 Konstruksi
• Pasal 6 Pengawasan Depnaker Dan Pekerjaan Umum
Pembangunan bangunan gedung diselenggarakan melalui tahapan perencanaan teknis dan pelaksanaan beserta pengawasannya. Lingkup pelayanan jasa perencanaan teknis bangunan gedung meliputi:
a. Penyusunan konsep perencanaan;
b. Prarencana;
c. Pengembangan rencana;
d. Rencana detail;
e. Pembuatan dokumen pelaksanaan konstruksi;
f. Pemberian penjelasan dan evaluasi pengadaan jasa pelaksanaan;
g. Pengawasan berkala pelaksanaan konstruksi bangunan gedung; dan h. Penyusunan petunjuk pemanfaatan bangunan gedung.
Tim ahli bangunan gedung ditetapkan oleh Bupati atau Walikota, kecuali untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta ditetapkan oleh Gubernur. Keanggotaan tim ahli bangunan gedung terdiri atas unsur-unsur perguruan tinggi, asosiasi profesi, masyarakat ahli, dan instansi pemerintah yang berkompeten dalam memberikan pertimbangan teknis di bidang bangunan gedung, yang meliputi bidang arsitektur bangunan gedung dan perkotaan, struktur dan konstruksi, mekanikal dan elektrikal, pertamanan/lanskap, dan tata ruangdalam/ interior, serta keselamatan dan kesehatan kerja serta keahlian lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan fungsi bangunan gedung. Pertimbangan teknis tim ahli bangunan gedung harus tertulis dan tidak menghambat proses pelayanan perizinan. Pertimbangan teknis tim ahli bangunan gedung berupa hasil pengkajian objektif terhadap pemenuhan persyaratan teknis yang mempertimbangkan unsur klasifikasi dan bangunan gedung, termasuk pertimbangan aspek ekonomi, sosial, dan budaya.
Pelaksanaan Konstruksi
Pelaksanaan konstruksi bangunan gedung dimulai setelah pemilik bangunan gedung memperoleh izin mendirikan bangunan gedung dan harus berdasarkan dokumen rencana teknis yang telah disetujui dan disahkan. Kegiatan pelaksanaan konstruksi bangunan gedung meliputi
a. Pemeriksaan dokumen pelaksanaan meliputi pemeriksaan kelengkapan, kebenaran, dan keterlaksanaan konstruksi (constructability) dari semua dokumen pelaksanaan pekerjaan
11
b. Persiapan lapangan meliputi penyusunan program pelaksanaan, mobilisasi sumber daya, dan penyiapan fisik lapangan
c. Kegiatan konstruksi meliputi pelaksanaan pekerjaan konstruksi fisik di lapangan, pembuatan laporan kemajuan pekerjaan, penyusunan gambar kerja pelaksanaan (shop drawings) dan gambar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang dilaksanakan (as built drawings), serta kegiatan masa pemeliharaan konstruksi. Pelaksanaan konstruksi bangunan gedung harus menerapkan prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja (K3)
d. Kegiatan pemeriksaan akhir pekerjaan konstruksi meliputi pemeriksaan hasil akhir pekerjaan konstruksi bangunan gedung terhadap kesesuaian dengan dokumen pelaksanaan
e. Hasil akhir pekerjaan pelaksanaan konstruksi berwujud bangunan gedung yang laik fungsi termasuk prasarana dan sarananya yang dilengkapi dengan dokumen pelaksanaan konstruksi, gambar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang dilaksanakan (as built drawings), pedoman pengoperasian dan pemeliharaan bangunan gedung, peralatan serta perlengkapan mekanikal dan elektrikal bangunan gedung serta dokumen penyerahan hasil pekerjaan
Pemerintah daerah menerbitkan sertifikat laik fungsi terhadap bangunan gedung yang telah selesai dibangun dan telah memenuhi persyaratan kelaikan fungsi berdasarkan hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung sebagai syarat untuk dapat dimanfaatkan. Sertifikat laik fungsi berlaku selama berlaku 5 (lima) tahun untuk bangunan gedung pabrik. Sertifikat laik fungsi bangunan gedung diberikan atas dasar permintaan (pengajuan) pemilik untuk seluruh atau sebagian bangunan gedung sesuai dengan hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung (PP No.36/2005 Pasal 71 ayat 4).
Pembangunan Bangunan Gedung
1. Penilaian dan p e r s e t u j u a n d o k u m e n rencana teknis bangunan
2. Penerbitan sertifikat laik fungsi
Pemerintah/Pemda
Dokumen rencana teknis bangunan gedung berupa rencana-rencana teknis arsitektur, struktur dan konstruksi, mekanikal dan elektrikal, pertamanan, tata ruang-dalam, dll.
Pemilik/Pengusaha
• pemeriksaan dokumen pelaksanaan,
• persiapan lapangan,• kegiatan konstruksi,• pemeriksaan akhir pekerjaan
konstruksi• penyerahan hasil akhir pekerjaan
Pengawasan pelaksanaan konstruski
Penyerahan hasil akhir pekerjaan
Kons
truk
si
Bagan 2. Proses pembangunan bangunan gedung
12
Beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai dokumen terkait Sertifikat Laik Fungsi (SLF), antara lain:
1. Jika gedung yang telah digunakan belum memiliki Sertifikat Laik Fungsi, maka pemilik gedung harus segera mengurus beberapa dokumen
a. Pengajuan SLF dapat dilakukan setelah pelaksanaan bangunan gedung selesai keseluruhan dengan dilengkapi data-data kelengkapan persyaratan IMB, surat bukti kepemilikan tanah, dokumen-dokumen pengkajian teknis
b. Berkas yang telah lengkap diajukan ke Suku Dinas Perizinan Bangunan wilayah Kota Administrasi setempat
c. Setelah dinilai berkas lengkap, maka Suku Dinas akan mengirmkan berkas ke Suku dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan untuk pemeriksaan lapangan dan membuat laporan serta rekomendasi kepada Suku Dinas Perizinan Bangunan untuk penerbitan SLF
d. Selanjutnya berkas diproses lanjut untuk penerbitan SLF
e. SLF yang sudah diterbitkan akan dikirim pemberitahuan kepada Pemilik untuk pengambilan SLF
f. Pemilik atau kuasanya (dengan menunjukkan Surat Kuasa dari Pemilik) dapat mengambil SLF di Loket Pelayanan Suku Dinas Perizinan Kota Administrasi setempat
Sanksi hukum yang dapat timbul apabila menggunakan bangunan sebelum memperoleh SLF diatur dalam Pasal 283 ayat (2) Perda No. 7/2010, sebagai berikut: “Setiap pemilik bangunan gedung, pengguna bangunan gedung, penyedia jasa konstruksi bangunan gedung yang melanggar ketentuan Pasal 13 ayat (3), Pasal 15 ayat (1), Pasal 124 ayat (3), 183 ayat (1), Pasal 186 ayat (4), Pasal 188 ayat (1), Pasal 191, Pasal 192, Pasal 195, Pasal 231 ayat (1), Pasal 237 ayat (1), dan Pasal 245 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).”
Dalam ketentuan pidana tersebut, terdapat pasal yang berkaitan dengan SLF, yaitu pasal 237 ayat (1). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa setiap pemilik bangunan gedung, pengguna bangunan gedung, penyedia jasa konstruksi bangunan gedung yang tidak memiliki SLF pada saat memanfaatkan bangunan gedung, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta Rupiah).
2. Jika gedung yang akan digunakan merupakan gedung sewa, maka pengguna gedung harus melengkapi beberapa syarat yang serupa dengan poin 1 diatas dan ditambah dokumen surat hak atas tanah antara pemilik tanah dengan pemilik bangunan, data pemilik bangunan gedung
3. Institusi yang terkait dengan pengurusan sertifikat laik fungsi ini antara lain Bupati/Walikota dan Gubernur untuk DKI Jakarta, Dinas Perizinan Bangunan
13
Pemanfaatan bangunan gedung merupakan kegiatan memanfaatkan bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan dalam izin mendirikan bangunan gedung termasuk kegiatan pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan secara berkala. Pemanfaatan bangunan gedung hanya dapat dilakukan setelah pemilik bangunan gedung memperoleh sertifikat laik fungsi (SLF).
Kegiatan pemeliharaan bangunan gedung meliputi pembersihan, perapian, pemeriksaan, pengujian, perbaikan dan/atau penggantian bahan atau perlengkapan bangunan gedung, dan kegiatan sejenis lainnya berdasarkan pedoman pengoperasian dan pemeliharaan bangunan gedung. Kegiatan pelaksanaan pemeliharaan bangunan gedung harus menerapkan prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Hasil kegiatan pemeliharaan dituangkan dalam laporan pemeliharaan yang digunakan untuk pertimbangan penetapan perpanjangan sertifikat laik fungsi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Dalam hal pemeliharaan menggunakan penyedia jasa pemeliharaan maka pengadaan jasa pemeliharaan bangunan gedung dilakukan melalui pelelangan, pemilihan langsung, atau penunjukan langsung. Hubungan kerja antara penyedia jasa pemeliharaan bangunan gedung dan pemilik atau pengguna bangunan gedung harus dilaksanakan berdasarkan ikatan kerja yang dituangkan dalam perjanjian tertulis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
PEMANFAATAN BANGUNAN
GEDUNG (OPERASIONAL)
Bagan 3. Kelengkapan syarat pada saat pemanfaatan gedung
4
RECOGNITION BY NATIONAL LAWSThe Act of the Republic of Indonesia Number 4/1997 concerning Disabled People, and its implementing regulation, Government Regulation No. 43/1998 (on Efforts to Improve the Social Welfare of Persons with Disabilities), and the Ministry of Manpower and Transmigration Decree Number 205/1999 are the two major legislation concerning persons with disabilities. As for employment related articles, the quota provision (Article 14) states that employers/owners have to employ one person with disability per 100 employees. Article 28 sets out the penalty (around 20,000 USD) for companies that fail to fulfill the quota. However, regulations have not been adopted to give effect to this requirement, with the result that it has not been implemented.
RECOGNITION BY INTERNATIONAL CONVENTIONSThere are two main international legal instruments that regulate the employment rights of persons with disabilities.
1. UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities (2006) and its Optional Protocol are the most achieved international legal instrument on disability. Indonesia ratified the UN Convention in November 2011. (Law No. 19 Year 2011 on the Ratification on the Convention on the Rights of Persons with Disabilities).
Article 27 of the UNCRPD concerns the employment rights of persons with disabilities,emphasizing the following:
• Non-discrimination • Promotion of employment in the private sector. • Ensurement of reasonable accommodation.
Reasonable accommodation means: “necessary and appropriate modification and adjustments not imposing a disproportionate or undue burden, where needed in a particular case, to ensure to persons with disabilities the enjoyment or exercise on an equal basis with others of all human rights and fundamental freedoms” (Article 2, CRPD).
2. ILO Convention No. 159 and Recommendation No. 168 also regulates rights of persons with disabilities. The Government of Indonesia is yet to ratify this ILO Convention. The
Convention promote: • Equal opportunity between disabled workers and workers generally. • Equal treatment in respect of access to, retention of, and advancement in employment.
WHY HIRE PEOPLE WITH DISABILITIES?
1.1
1.2
Pemanfaat bangunan gedung
(operasional)
• P e r t i m b a n g a n dan penilaian p e r p a n j a n g a n sertifikat laik fungsi
• P e n g a w a s a n terhadap pema-nfaatan gedung
• L a p o r a n p e m e l i h a r a a n gedung
• L a p o r a n pemeriksaan berkala
• P e r p a n j a n g a n sertifikat laik fungsi
Pemerintah/Pemda Pemilik/Pengusaha
14
Kegiatan perawatan bangunan gedung meliputi perbaikan dan/atau penggantian bagian bangunan, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana berdasarkan dokumen rencana teknis perawatan bangunan gedung. Perbaikan dan/atau penggantian dalam kegiatan perawatan bangunan gedung dengan tingkat kerusakan sedang dan berat dilakukan setelah dokumen rencana teknis perawatan bangunan gedung disetujui oleh pemerintah daerah. Persetujuan rencana teknis perawatan bangunan gedung tertentu dan yang memiliki kompleksitas teknis tinggi dilakukan setelah mendapat pertimbangan tim ahli bangunan gedung. Hasil kegiatan perawatan dituangkan dalam laporan perawatan yang digunakan untuk pertimbangan penetapan perpanjangan sertifikat laik fungsi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
Pemeriksaan secara berkala bangunan gedung dilakukan untuk seluruh atau sebagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana dalam rangka pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung, guna memperoleh perpanjangan sertifikat laik fungsi. Kegiatan pemeriksaan secara berkala bangunan gedung harus dicatat dalam bentuk laporan.
Perpanjangan sertifikat laik fungsi bangunan gedung pada masa pemanfaatan diterbitkan oleh pemerintah daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun berdasarkan hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung terhadap pemenuhan persyaratan teknis dan fungsi bangunan gedung sesuai dengan izin mendirikan bangunan gedung. Pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung wajib mengajukan permohonan perpanjangan sertifikat laik fungsi kepada pemerintah daerah paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sebelum masa berlaku sertifikat laik fungsi berakhir. Sertifikat laik fungsi bangunan gedung diberikan atas dasar permintaan pemilik untuk seluruh atau sebagian bangunan gedung sesuai dengan hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung. Pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung dilakukan oleh penyedia jasa pengkajian teknis bangunan gedung.
Lingkup pelayanan jasa pengkajian teknis bangunan gedung meliputi:
a. pemeriksaan dokumen administratif, pelaksanaan, pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung;
b. kegiatan pemeriksaan kondisi bangunan gedung terhadap pemenuhan persyaratan teknis termasuk pengujian keandalan bangunan gedung;
c. kegiatan analisis dan evaluasi; dan
d. kegiatan penyusunan laporan.
Pengawasan terhadap pemanfaatan bangunan gedung dilakukan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah pada saat pengajuan perpanjangan sertifikat laik fungsi dan/atau adanya laporan dari masyarakat. Pemerintah daerah dapat melakukan pengawasan terhadap bangunan gedung yang memiliki indikasi perubahan fungsi dan/atau bangunan gedung yang membahayakan lingkungan.
15
Sesuai dengan Peraturan Menteri PU No.16 Tahun 2010 tentang Pemeriksaan Rutin Bangunan
• Pasal 3 (1) : Pemeriksaan berkala gedung meliputi
a. Komponen arsitektural bangunan gedung;
b. Komponen struktural bangunan gedung;
c. Komponen mekanikal bangunan gedung;
d. Komponen elektrikal bangunan gedung; dan e. Komponan tata ruang luar bangunan gedung.
• Pasal 5 (1) : Pembinaan Teknis dilakukan oleh
a. Pemerintah untuk meningkatkan pemenuhan persyaratan dan tertib penyelenggaraan bangunan gedung
b. Pemerintah daerah untuk melaksanakan pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung di daerah, dan
c. Masyarakat yang terkait dengan bangunan gedung bersama-sama dengan pemerintah daerah untuk sebagian penyelenggaraan pelaksanaan dan pembinaan
Pemeriksaan atau inspeksi eksternal dapat menggunakan jasa vendor atau pihak ketiga, Yang merupakan perusahaan pengawas manajemen konstruksi gedung yang juga memiliki SIUP sebagai jasa inspeksi bangunan. Daftar beberapa perusahaan yang dapat melakukan inspeksi dapat dilihat pada Tabel 2. Sedangkan untuk inspeksi internal dapat dilakukan oleh pihak internal perusahaan dengan tetap mengacu pada aturan pemeriksaan berkala bangunan Peraturan Menteri PU No. 16/2010 dan lampirannya.
Pemeriksaan berkala bangunan gedung, sesuai fungsinya, dilakukan untuk kurun waktu tertentu, dan dokumen hasil pemeriksaan berkala disusun menurut format baku sebagai kelengkapan dokumen perpanjangan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).
Jadwal Pemeriksaan Berkala
Pemeriksaan berkala pada bangunan gedung dilakukan pada setiap komponen dan elemen bangunan gedung yang jadwalnya dapat dilakukan setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tiga bulanan, setiap enam bulanan, setiap tahun, dan dimungkinkan pula diperiksa untuk jadwal waktu yang lebih panjang. Untuk memudahkan pemeriksaan berkala atas elemen sistem bangunan gedung, jadwal pemeriksaan secara berkala disusun dalam bentuk Daftar Simak yang sesuai dan dilakukan seperti tertera pada Tabel 1.
16
Prosedur Pemeriksaan Berkala
Pemeriksaan berkala dilakukan bukan saja sekedar kegiatan rutin yang terkait dengan pergantian suku cadang yang mencapai usia efektif tetapi juga dikarenakan terjadinya kerusakan yang memerlukan perawatan dan perbaikan pada komponen dan elemen bangunan gedung.
Dalam kaitan dengan proses perpanjangan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Bangunan Gedung, pemeriksaan berkala dilakukan pada tahap pemanfaatan bangunan gedung dimana dilakukan pemeriksaan atas seluruh komponen bangunan gedung secara rinci dan sistematik dengan menggunakan metode pemeriksaan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan teknis baku serta dilakukan oleh orang atau penyedia jasa yang mempunyai kompetensi di bidangnya.
Pemeriksaan berkala diawali dengan pemeriksaan kelengkapan dokumen administrasi berupa:
• Dokumen kepemilikan tanah dan bangungan gedung
• Dokumen pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung
• Dokumen pengoperasian bangunan gedung
• Dokumen pemeriksaan berkala (yang mengacu pada jadwal rutin pemeriksaan)
17
20
‐ Dokum
en pem
eriksaan
berkala (y
ang men
gacu pad
a jadw
al ru
tin pem
eriksaan
)
Gamba
r 1. P
roses P
enye
leng
garaan
Ban
guna
n
Gam
bar 1
. Pr
oses
Pen
yele
ngga
raan
Ban
guna
n
18
23
Figure 2. Sample Sanitary In
spectio
n Form
(Note: detailed inspectio
n form
s are available from
building inspectio
n companies)
Berik
ut c
onto
h fo
rmul
ir in
spek
si u
ntuk
san
itasi
kes
ehat
an l
ingk
unga
n d
i pe
rkan
tora
n (g
amba
r 2)
. Fo
rmul
ir in
spek
si m
enge
nai
kons
truks
i ban
guna
n le
bih
leng
kapn
ya d
imili
ki o
leh
peru
saha
an ja
sa in
spek
si b
angu
nan
19
Gam
bar 2
.. C
onto
h Fo
rmul
ir In
spek
si K
eseh
atan
Lin
gkun
gan
di b
agia
n Pe
rkan
tora
n
24
Figure 3. Sam
ple En
vironm
ental H
ealth
Inspectio
n Form
20
No.
Uraian
Rentan
g Pe
meriksaan
Ke
terang
an
Elem
en Sistem Ban
guna
n Ha
rian
Minggua
n Bu
lana
n 3 Bu
lana
n 6 Bu
lana
n Ta
huna
n 3‐5
Tahu
nan
# Pe
meriksaan
Kh
usus
1 Umum
Fungsi Ru
ang
Fungsi Ba
ngun
an
Ke
bersihan
Keandalan Ba
ngun
an
‐ Keamanan
‐ K
eselam
atan
‐ K
eseh
atan
‐ K
enyamanan
‐ K
emud
ahan
√
√ √
√
√
√ √
√
2 Arsitektural
Eksterior
‐ Pen
utup
Atap
‐ Dinding
Luar
‐ Pintu & Je
ndela
‐ Lisp
lank
‐ T
alang
Interio
r ‐ D
inding
Dalam
‐ Langit‐langit
‐ Lantai
√
√ √ √ √ √ √ √
Tabe
l 1.
Jadw
al P
emer
iksa
an B
erka
la
21
No.
Uraian
Rentan
g Pe
meriksaan
Ke
terang
an
Elem
en Sistem Ban
guna
n Ha
rian
Minggua
n Bu
lana
n 3 Bu
lana
n 6 Bu
lana
n Ta
huna
n 3 – 5
Tahu
nan
# Pe
meriksaan
Kh
usus
3 Struktural
Po
ndasi
Dind
ing Ge
ser
Ko
lom & Balok
Pelat
Atap
Pond
asi M
esin
√
√ √
√, #
√, #
√, #
# setelah gempa
bu
mi, kebakaran
atau
ben
cana
alam
lainnya
4 Mekanikal
Pe
manas
Pend
ingin
Co
oling To
wer
Ko
nden
sor
Pipa
Distrib
usi Pem
anas dan
Tata
Udara
Pipa
Gas atau Uap
Fan Co
il
Unit P
enghantar U
dara
Sistem
Keb
akaran
(Pom
pa, H
idran, Sprinkler)
Po
mpa
Pipa
Air
Pe
manas Air
Perle
ngkapan Sanitasi
Lift
Ru
ang Mesin Lif
Go
ndola
√
√ √
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √
√
√ √
22
No.
Uraian
Rentan
g Pe
meriksaan
Keterang
an
Elem
en Sistem Ban
guna
n Ha
rian
Minggua
n Bu
lana
n 3 Bu
lana
n 6 Bu
lana
n Ta
huna
n 3‐5
Tahu
nan
# Pe
meriksaan
Kh
usus
5 Elektrikal
Lubang
Orang
Manho
les
Transformer
Pane
l
Sistem
Instalasi Listrik
Sistem
Pen
erangan
Pene
rangan
Darurat
Ge
nset
Uninterrupted
Pow
er Sup
ply
Alat Pen
deteksi D
ini / Alarm
Sirkuit T
elevisi Tertutup
Penangkal Petir
√ √ √
√
√
√
√ √
√
√
√
6 Tata Ruang
Luar
Jalan Setapak
Tangga Luar
Jalan Lingkungan
Gili‐gili
Parkir
Dind
ing Penahan Tanah
Pagar
Pene
rangan
Luar
Pertam
anan
Saluran
√
√
√
√ √ √ √ √
√ √
# Dilakukan oleh
Instansi yang
berwen
ang (m
isalnya Dinas Keb
akaran)
23
28
Table 2. Third Party/Building Inspectio
n Service Providers
No
Nam
e Ad
dress
Company W
ebsite
1 Sucofin
do
Graha Sucofin
do 1st floo
r Jl. Ra
ya Pasar M
inggu
Kav. 34 Jakarta 12780
Phon
e: (021) 798
3666
Ext. 111
6, 112
4 Fax
: (021) 798
6473, 798
3888
Em
ail: customer.service@sucofin
do.co.id
http://w
ww.sucofindo
.co.id/?lev=2
&services=25&
sector=31
2.
PT W
igati Teknikind
o Ko
mplek LUK BP
PT, B
lok N‐10 RT
06 / R
W 02
Bakti Jaya, Cisa
uk, Tangerang, 15315
Ph
one : +62
‐21‐ 70120
563
Fax : +62‐21
‐756
4913
http://w
ww.wigatite
knikindo
.com
/
3.
PT Citra Inspeksin
do M
andiri
Gedu
ng Dharm
abakti , Jl. Seno
pati No.74
Lt.2
Jakarta 11120
Phon
e : +62 21
7228396
Fax : +62
21 722839
6 Em
ail : marketin
g@pt‐cim
.com
http://w
ww.pt‐
cim.com
/con
tact.htm
l
4.
PT Virama
Karya
(Persero)
Pusat
Jakarta
Jl. Hangtuah Ra
ya No. 26, Keb
ayoran
Baru, Ja
karta
Selatan
Phon
e : +62
21 7397
545
Fax : +62
21 7204
331
Email : adm
http://w
ww.vira
makarya.co.id/w
eb/
Note: ILO‐Better W
ork Indo
nesia
only provides a list of third partie
s to pe
rform inspectio
n services, but is not obligated
to bear respo
nsibility and
/or liabilities
on th
e activ
ities con
ducted
by the third
party.Ta
bel 2
. Pih
ak K
etig
a ya
ng d
apat
mel
aksa
naka
n ja
sa in
spek
si b
angu
nan
Not
e: IL
O - B
ette
r Wor
k In
done
sia
hany
a m
embe
rikan
daf
tar p
ihak
ket
iga
yang
dap
at m
elak
ukan
jasa
insp
eksi
ban
guna
n te
tapi
ILO
– Be
tter W
ork
mel
epas
kan
diri
dari
sega
la re
siko
ata
s ak
tifita
s ya
ng d
ilaku
kaan
ole
h pi
hak
ketig
a te
rseb
ut
30
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
1. Undang-Undang RI No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
2. Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
3. Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
5. Peraturan Pemerintah RI No. 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 29/PRT/M/2006 Tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 06/PRT/M/2007 tentang pedoman umum rencana tata bangunan dan lingkungan
9. Peraturan Menteri PU No. 09/PRT/M/2008 tentang Pedoman SMK3 Konstruksi Bidang PU
10. Peraturan Menteri PU No.16 Tahun 2010 tentang Pemeriksaan Rutin Bangunan
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2010 Tentang Pedoman Pemanfaatan Dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan
12. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No.7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung
13. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Per. 2/MEN/1980 tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja
14. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.Per. 05/Men/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
15. Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. 3/MEN/1998 tentang Tata Cara Pelaporan dan Pemeriksaan Kecelakaan
16. Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Tenaga Kerja No. 174/MEN/1986 dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) No. 104/KPTS/1986 tentang K3 pada Tempat Kegiatan Konstruksi;
17. http://izinbangunan.com/perizinan.php?sid=2
18. http://www.hukumproperti.com/sanksi-hukum-yang-dapat-timbul-karena-penggunaan-bangunan-sebelum-memperoleh-sertifikat-laik-fungsi/#more-1517