Download - Download (PDF, 2.09MB)

Transcript

11

www.betterwork.org/indonesia

Better Work Indonesia

Betterworkindo

Better Work Indonesia funded by :

PABRIK GARMENPANDUAN KONSTRUKSI

www.betterwork.org/indonesia

InternationalLabourOrganization

Better Work Indonesia didanai oleh:

2

PENGANTAR 3

1. PERENCANAAN BANGUNAN GEDUNG 4

1.1 Peraturan tentang Perencanaan Bangunan Gedung 4

1.2 Persyaratan Administrasi 6

1.3 Persyaratan Teknis 6

1.4 Bagan 1. Perencanaan Bangunan Gedung 8

2. PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG 9

2.1 Peraturan tentang K3 Konstruksi 9

2.2 Pelaksanaan Konstruksi 10

2.3 Bagan 2. Proses Pembangunan Bangunan Gedung 11

3. PEMANFAATAN BANGUNAN GEDUNG (OPERASIONAL) 13

3.1 Bagan 3. Kelengkapan Syarat Pada Saat Pemanfaatan Gedung 13

3.2 Jadwal Pemeriksaan Berkala 15

3.3 Prosedur Pemeriksaan Berkala 16

3.4 Gambar 1. Proses Penyelenggaraan Bangunan 17

3.5 Gambar 2. Contoh Formulir Inspeksi Kesehatan Lingkungan di bagian Perkantoran 18

3.7 Tabel 1. Jadwal Pemeriksaan Berkala 20

3.8 Tabel 2. Pihak Ketiga yang Dapat Melaksanakan Jasa Inspeksi Bangunan 23

4. LAMPIRAN 24

4.1 Lampiran I : Contoh Sertifikat Laik Fungsi 24

4.2 Lampiran II : Formulis Inspeksi Bangunan 29

5. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 30

DA

FTA

R I

SI

3

Dampak dari runtuhnya pabrik garmen di Bangladesh pada tanggal 24 April 2013 yang telah membinasakan 1,100 nyawa, terus terdengar di banyak wilayah. Di Indonesia, sebagian besar tenaga kerja adalah perempuan, oleh karena itu, langkah-langkah tegas harus diambil dalam rangka menjamin keselamatan para pekerja.

Sebelum bencana tersebut melanda Bangladesh, beberapa pekerja telah melaporkan adanya keretakan dan kerusakan pada bagian depan gedung pabrik kepada pemilik perusahaan yang tetap bersikeras bahwa keadaan tersebut aman. Pemerintah menuding pemilik maupun pengelola gedung telah menggunakan bahan-bahan yang tidak memenuhi standar. Pemilik perusahaan secara illegal telah membuat pabrik garmen tingkat tiga dan meletakkan peralatan berat, walaupun struktur bangunan pabrik tersebut tidak dirancang untuk mendukung jenis aktifitas dan peralatan tersebut. Kedua pihak tersebut terus menerus mengalihkan tanggung jawab dan saling tuding, kerugian ekonomi tidak sebanding dengan nyawa yang telah hilang.

Kerugian dari kejadian ini, selain banyaknya korban jiwa baik yang meninggal dunia maupun luka– luka, penahanan pemilik pabrik, demonstrasi masyarakat karena penutupan pabrik, berhentinya proses produksi sehingga target produksi dari pembeli tidak terpenuhi, sampai dengan penutupan pabrik garmen oleh pemerintah. Pada tanggal 8 Mei 2013, pemerintah Bangladesh mengumumkan penutupan 18 pabrik garmen dengan alasan keselamatan, sesuai pembicaraan dengan Organisasi Perburuhan International (ILO).

Industri garmen di Bangladesh merupakan penghasil pakaian terbesar kedua di dunia senilai USD 20 miliar dan meyumbang 80 persen ekspor di negara asia selatan pada tahun 2012. Namun banyak kejadian yang terjadi di negara industri garmen ini, selain runtuhnya pabrik di Rana Plaza: terjadi kebakaran pada bulan November 2012 yang telah menewaskan 112 dan juga pada tanggal 9 Mei 2013 yang newaskan 8 orang. Belajar dari serangkaian tragedi tersebut, maka perlu adanya sebuah panduan konstruksi untuk pabrik garmen dalam rangka menjamin keselamatan para pekerja di industri garmen di Indonesia.

Panduan ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi investor, pengembang, konsultan, kontraktor, dan pihak lain yang akan melakukan pembangunan pabrik garmen di Indonesia. Panduan ini tidak hanya berisi tentang peraturan–peraturan saja tetapi juga memberikan informasi awal proses, prosedur dalam merencanakan, mendisain, dan membangun pabrik garmen di Indonesia dengan pendekatan secara sistematis. Selain itu, kami juga telah menyiapkan panduan menjaga keselamatan gedung dan konstrusinya, dan panduan pemanfaatan gedung ketika konstruksi telah siap.

Jakarta, 2013

Better Work Indonesia

PE

NG

AN

TAR

44

RECOGNITION BY NATIONAL LAWSThe Act of the Republic of Indonesia Number 4/1997 concerning Disabled People, and its implementing regulation, Government Regulation No. 43/1998 (on Efforts to Improve the Social Welfare of Persons with Disabilities), and the Ministry of Manpower and Transmigration Decree Number 205/1999 are the two major legislation concerning persons with disabilities. As for employment related articles, the quota provision (Article 14) states that employers/owners have to employ one person with disability per 100 employees. Article 28 sets out the penalty (around 20,000 USD) for companies that fail to fulfill the quota. However, regulations have not been adopted to give effect to this requirement, with the result that it has not been implemented.

RECOGNITION BY INTERNATIONAL CONVENTIONSThere are two main international legal instruments that regulate the employment rights of persons with disabilities.

1. UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities (2006) and its Optional Protocol are the most achieved international legal instrument on disability. Indonesia ratified the UN Convention in November 2011. (Law No. 19 Year 2011 on the Ratification on the Convention on the Rights of Persons with Disabilities).

Article 27 of the UNCRPD concerns the employment rights of persons with disabilities,emphasizing the following:

• Non-discrimination • Promotion of employment in the private sector. • Ensurement of reasonable accommodation.

Reasonable accommodation means: “necessary and appropriate modification and adjustments not imposing a disproportionate or undue burden, where needed in a particular case, to ensure to persons with disabilities the enjoyment or exercise on an equal basis with others of all human rights and fundamental freedoms” (Article 2, CRPD).

2. ILO Convention No. 159 and Recommendation No. 168 also regulates rights of persons with disabilities. The Government of Indonesia is yet to ratify this ILO Convention. The

Convention promote: • Equal opportunity between disabled workers and workers generally. • Equal treatment in respect of access to, retention of, and advancement in employment.

WHY HIRE PEOPLE WITH DISABILITIES?

1.1

1.2

PERENCANAAN BANGUNAN

GEDUNG

Peraturan tentang Perencanaan Bangunan Gedung

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung

• Pasal 7

(1) Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung.

(2) Persyaratan administratif bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi persyaratan status hak atas tanah, status kepemilikan bangunan gedung, dan izin mendirikan bangunan.

(3) Persyaratan teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi persyaratan tata bangunan dan persyaratan keandalan bangunan gedung.

• Pasal 9 menganai persyaratan tata bangunan meliputi persyaratan peruntukan dan intensitas bangunan gedung, arsitek bangunan gedung, dan persyaratan pengendalian dampak lingkungan

• Pasal 16 mengenai persyaratan keandalan bangunan gedung meliputi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan

• Pasal 17 mengenai persyaratan keselamatan bangunan gedung meliputi persyaratan kemampuan bangunan gedung untuk mendukung beban muatan, serta kemampuan bangunan dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran dan bahaya petir

• Pasal 21 mengenai persyaratan kesehatan bangunan gedung meliputi persyaratan sistem penghawaan, pencahayaan, sanitasi, dan penggunaan bahan bangunan

• Pasal 26 mengenai persyaratan kenyamanan meliputi kenyamanan ruang gerak dan hubungan antarruang, kondisi udara dalam ruang, pandangan, serta tingkat getaran dan tingkat kebisingan

• Pasal 27 mengenai persyaratan kemudahan meliputi kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan gedung, serta kelengkapan prasarana dan sarana dalam pemanfaatan bangunan gedung

• Pasal 34 mengenai penyelenggaraan bangunan gedung meliputi kegiatan pembangunan, pemanfaatan, pelestarian, dan pembongkaran

54

RECOGNITION BY NATIONAL LAWSThe Act of the Republic of Indonesia Number 4/1997 concerning Disabled People, and its implementing regulation, Government Regulation No. 43/1998 (on Efforts to Improve the Social Welfare of Persons with Disabilities), and the Ministry of Manpower and Transmigration Decree Number 205/1999 are the two major legislation concerning persons with disabilities. As for employment related articles, the quota provision (Article 14) states that employers/owners have to employ one person with disability per 100 employees. Article 28 sets out the penalty (around 20,000 USD) for companies that fail to fulfill the quota. However, regulations have not been adopted to give effect to this requirement, with the result that it has not been implemented.

RECOGNITION BY INTERNATIONAL CONVENTIONSThere are two main international legal instruments that regulate the employment rights of persons with disabilities.

1. UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities (2006) and its Optional Protocol are the most achieved international legal instrument on disability. Indonesia ratified the UN Convention in November 2011. (Law No. 19 Year 2011 on the Ratification on the Convention on the Rights of Persons with Disabilities).

Article 27 of the UNCRPD concerns the employment rights of persons with disabilities,emphasizing the following:

• Non-discrimination • Promotion of employment in the private sector. • Ensurement of reasonable accommodation.

Reasonable accommodation means: “necessary and appropriate modification and adjustments not imposing a disproportionate or undue burden, where needed in a particular case, to ensure to persons with disabilities the enjoyment or exercise on an equal basis with others of all human rights and fundamental freedoms” (Article 2, CRPD).

2. ILO Convention No. 159 and Recommendation No. 168 also regulates rights of persons with disabilities. The Government of Indonesia is yet to ratify this ILO Convention. The

Convention promote: • Equal opportunity between disabled workers and workers generally. • Equal treatment in respect of access to, retention of, and advancement in employment.

WHY HIRE PEOPLE WITH DISABILITIES?

1.1

1.2

• Pasal 40 mengenai hak dan kewajiban pemilik dan pengguna bangunan gedung

2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 06/PRT/M/2007 tentang pedoman umum rencana tata bangunan dan lingkungan

• Pasal 3 (1) mengenai materi pokok rencana tata bangunan dan lingkungan meliputi

a. Program bangunan dan lingkungan

b. Rencana umum dan panduan rancangan

c. Rencana investasi

d. Ketentuan pengendalian rencana

e. Pedoman pengendalian pelaksanaan

3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2010 Tentang Pedoman Pemanfaatan Dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan

• Pasal 3 mengenai lingkup pengaturan pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan

• Pasal 4 mengenai izin, dispensasi, dan rekomendasi

4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 29/PRT/M/2006 Tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung

• Pasal 4 (1) mengenai persyaratan teknis bangunan gedung meliputi:

a. Persyaratan tata bangunan dan lingkungan yang terdiri dari:

1) Peruntukan lokasi dan intensitas bangunan gedung;

2) Arsitektur bangunan gedung;

3) Pengendalian dampak lingkungan;

4) Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL); dan

5) Pembangunan bangunan gedung di atas dan/atau di bawah tanah, air dan/atau prasarana/sarana umum.

b. Persyaratan keandalan bangunan gedung yang terdiri dari:

1) Persyaratan keselamatan bangunan gedung;

2) Persyaratan kesehatan bangunan gedung;

3) Persyaratan kenyamanan bangunan gedung; dan

4) Persyaratan kemudahan bangunan gedung.

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung

• Pasal 8 mengenai persyaratan bangunan gedung

• Pasal 14 mengenai izin mendirikan bangunan

• Pasal 16 mengenai persyaratan tata bangun

• Pasal 31 mengenai persyaratan keandalan bangunan gedung

6

• Pasal 62 mengenai penyelenggaraan bangunan gedung

Setiap bangunan gedung harus memenuhi dua persyaratan yaitu persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan.

Persyaratan Administrasi

Persyaratan administrasi meliputi beberapa hal antara lain:

1. Persyaratan status hak atas tanah, dan/atau izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah

2. Status kepemilikan bangunan

Status kepemilikan bangunan gedung dibuktikan dengan surat bukti kepemilikan bangunan gedung yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah.

3. Izin mendirikan bangunan gedung

Setiap pihak yang akan mendirikan bangunan wajib memiliki izin mendirikan bangunan gedung yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah (walikota/bupati) melalui proses permohonan izin mendirikan bangunan gedung. Surat izin mendirikan bangunan ini juga merupakan prasyarat untuk mendapatkan pelayanan utilitas umum kabupaten/kota. Untuk memperoleh izin tersebut, maka harus melengkapi beberapa persyaratan yaitu:

a. Tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah

b. Data pemilik bangunan gedung

c. Rencana teknis bangunan gedung

d. Hasil analisis mengenai dampak lingkungan bagi bangunan gedung yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan

Persyaratan Teknis

Persyaratan teknis bangunan gedung sebagai berikut:

1. Persyaratan tata bangunan, meliputi

a. Persyaratan peruntukan dan intensitas bangunan gedung

→ Persyaratan peruntukan lokasi bangunan gedung tersebut sesuai dengan RT RW (Rencana Tata Ruang Wilayah) kabupaten/kota, RDTRKP (Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan) dan/atau RTBL (Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan).

→ Persyaratan intensitas bangunan meliputi persyaratan kepadatan, ketinggian, dan jarak bebas bangunan gedung

b. Arsitektur bangunan gedung

c. Persyaratan pengendalian dampak lingkungan

RTBL memuat materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan.

7

2. Persyaratan keandalan bangunan gedung, meliputi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan.

a. Persyaratan keselamatan meliputi persyaratan kemampuan bangunan gedung untuk mendukung beban muatan, serta kemampuan bangunan gedung dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran dan bahaya petir

b. Persyaratan kesehatan

Persyaratan kesehatan bangunan gedung meliputi persyaratan sistem penghawaan, pencahayaan, sanitasi, dan penggunaan bahan bangunan gedung. Untuk memenuhi persyaratan sistem penghawaan, setiap bangunan gedung harus mempunyai ventilasi alami dan/atau ventilasi mekanik/buatan sesuai dengan fungsinya

c. Persyaratan Kenyamanan

Persyaratan kenyamanan bangunan gedung meliputi kenyamanan ruang gerak dan hubungan antarruang, kondisi udara dalam ruang, pandangan, serta tingkat getaran dan tingkat kebisingan

d. Persyaratan kemudahan

Persyaratan kemudahan meliputi kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan gedung, serta kelengkapan prasarana dan sarana dalam pemanfaatan bangunan gedung. Kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan gedung meliputi tersedianya fasilitas dan aksesibilitas yang mudah, aman, dan nyaman termasuk bagi penyandang cacat dan lanjut usia. Kelengkapan prasarana dan sarana pada bangunan gedung untuk kepentingan umum meliputi penyediaan fasilitas yang cukup untuk ruang ibadah, ruang ganti, ruangan bayi, toilet, tempat parkir, tempat sampah, serta fasilitas komunikasi dan informasi

8

Bag

an 1

. Per

enca

naan

Ban

guna

n G

edun

g

Pere

ncan

aan

Ban

guna

n G

edun

g

1.

Su

ra

t k

ep

em

ilik

an

bang

unan

2.

Su

rat

izin

m

en

dir

ika

n ba

ngun

an (I

MB)

1.

RTBL

(R

enca

na

Tata

Ba

ngun

an

dan

Ling

kung

an

Pem

erin

tah/

Pem

da

Pem

erin

tah/

Pem

da

1.

Sur

at h

ak a

tas

tana

h an

tara

pem

ilik

tana

h de

ngan

pe

mili

k ba

ngun

an2.

Dat

a pe

mili

k ba

ngun

an

gedu

ng3.

Re

ncan

a te

knis

ba

ngun

an g

edun

g4.

Has

il ana

lisis

men

gena

i da

mpa

k lin

gkun

gan

Pem

ilik/

Peng

usah

a

Pers

yara

tan

tata

ba

ngun

an:

1.

peru

ntuk

an

dan

inte

nsita

s2.

ar

site

ktur

ban

guna

n3.

pe

ngen

dalia

n da

mpa

k lin

gkun

gan

Pers

yara

tan

kean

dala

n ba

ngun

an:

1.

Kese

lam

atan

2.

Kese

hata

n3.

Ke

nyam

anan

4.

Kem

udah

an

Pem

ilik/

Peng

usah

a

Pers

yara

tan

Adm

inis

tras

i

Pers

yara

tan

Te

knis

Kese

lam

atan

Kem

ampu

an b

angu

nan

gedu

ng u

ntuk

men

duku

ng

beba

n m

uata

n•

K

emam

puan

ban

guna

n ge

dung

dal

am m

ence

gah

dan

men

angg

ulan

gi

baha

ya

keba

kara

n da

n ba

haya

pet

ir

Kese

hata

n•

Si

stem

pen

ghaw

aan,

Penc

ahay

aan,

Sani

tasi

, dan

Peng

guna

an

baha

n ba

ngun

an g

edun

g

Keny

aman

an•

Ke

nyam

anan

ru

ang

gera

k da

n hu

bung

an

anta

rrua

ng,

Kon

disi

uda

ra d

alam

ru

ang,

Pand

anga

n, s

erta

Tin

gkat

get

aran

dan

tin

gkat

keb

isin

gan

Kem

udah

an•

K

emud

ahan

hub

unga

n ke

, da

ri, d

an d

i da

lam

ba

ngun

an

gedu

ng,

sert

a•

Ke

leng

kapa

n pr

asar

ana

dan

sara

na

dala

m

pem

anfa

atan

ban

guna

n ge

dung

9

PEMBANGUNAN BANGUNAN

GEDUNG

Peraturan tentang K3 Konstruksi:

1. Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;

2. Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

• Bab II Pasal 2 (1) dan (2) mengenai ruang lingkup

• Bab III Pasal 3 (1) mengenai syarat-syarat keselamatan kerja

3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja; Bab II Pasal 4,5,6,7 mengenai sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja

4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja; Bab IV bagian pertama mengenai jaminan kecelakaan kerja

5. Peraturan Menteri PU No. 09/PRT/M/2008 tentang Pedoman SMK3 Konstruksi Bidang PU; Bab 3 Pasal 4 mengenai ketentuan penyelenggaraan Sistem Manajemen K3 (SMK3) konstruksi

6 Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.Per. 05/Men/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja; Bab III Pasal 3 dan 4 mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan Bab IV Pasal 5 mengenai audit sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja

7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Per. 2/MEN/1980 tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja;

• Pasal 2 : Pemeriksaan kesehatan sebelum bekerja

• Pasal 3 : Pemeriksaan kesehatan berkala

• Pasal 5 : Pemeriksaan kesehatan khusus

8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. 3/MEN/1998 tentang Tata Cara Pelaporan dan Pemeriksaan Kecelakaan; Bab II Pasal 2,3,4 dan 5 mengenai tata cara pelaporan kecelakaan dan Bab III Pasal 6,7,8 dan 9 mengenai pemeriksaan kecelakaan

9. Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Tenaga Kerja No. 174/MEN/1986 dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) No. 104/KPTS/1986 tentang K3 pada Tempat Kegiatan Konstruksi;

4

RECOGNITION BY NATIONAL LAWSThe Act of the Republic of Indonesia Number 4/1997 concerning Disabled People, and its implementing regulation, Government Regulation No. 43/1998 (on Efforts to Improve the Social Welfare of Persons with Disabilities), and the Ministry of Manpower and Transmigration Decree Number 205/1999 are the two major legislation concerning persons with disabilities. As for employment related articles, the quota provision (Article 14) states that employers/owners have to employ one person with disability per 100 employees. Article 28 sets out the penalty (around 20,000 USD) for companies that fail to fulfill the quota. However, regulations have not been adopted to give effect to this requirement, with the result that it has not been implemented.

RECOGNITION BY INTERNATIONAL CONVENTIONSThere are two main international legal instruments that regulate the employment rights of persons with disabilities.

1. UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities (2006) and its Optional Protocol are the most achieved international legal instrument on disability. Indonesia ratified the UN Convention in November 2011. (Law No. 19 Year 2011 on the Ratification on the Convention on the Rights of Persons with Disabilities).

Article 27 of the UNCRPD concerns the employment rights of persons with disabilities,emphasizing the following:

• Non-discrimination • Promotion of employment in the private sector. • Ensurement of reasonable accommodation.

Reasonable accommodation means: “necessary and appropriate modification and adjustments not imposing a disproportionate or undue burden, where needed in a particular case, to ensure to persons with disabilities the enjoyment or exercise on an equal basis with others of all human rights and fundamental freedoms” (Article 2, CRPD).

2. ILO Convention No. 159 and Recommendation No. 168 also regulates rights of persons with disabilities. The Government of Indonesia is yet to ratify this ILO Convention. The

Convention promote: • Equal opportunity between disabled workers and workers generally. • Equal treatment in respect of access to, retention of, and advancement in employment.

WHY HIRE PEOPLE WITH DISABILITIES?

1.1

1.2

10

• Pasal 2 Konstraktor Wajib Penuhi Syarat –Syarat K3

• Pasal 3 Menteri Pekerjaan Umum Memberi Sanksiadministrasi

• Pasal 4 Koordinasi Depnakertrans Dan Pekerjaan Umum

• Pasal 5 Ahli K3 Konstruksi

• Pasal 6 Pengawasan Depnaker Dan Pekerjaan Umum

Pembangunan bangunan gedung diselenggarakan melalui tahapan perencanaan teknis dan pelaksanaan beserta pengawasannya. Lingkup pelayanan jasa perencanaan teknis bangunan gedung meliputi:

a. Penyusunan konsep perencanaan;

b. Prarencana;

c. Pengembangan rencana;

d. Rencana detail;

e. Pembuatan dokumen pelaksanaan konstruksi;

f. Pemberian penjelasan dan evaluasi pengadaan jasa pelaksanaan;

g. Pengawasan berkala pelaksanaan konstruksi bangunan gedung; dan h. Penyusunan petunjuk pemanfaatan bangunan gedung.

Tim ahli bangunan gedung ditetapkan oleh Bupati atau Walikota, kecuali untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta ditetapkan oleh Gubernur. Keanggotaan tim ahli bangunan gedung terdiri atas unsur-unsur perguruan tinggi, asosiasi profesi, masyarakat ahli, dan instansi pemerintah yang berkompeten dalam memberikan pertimbangan teknis di bidang bangunan gedung, yang meliputi bidang arsitektur bangunan gedung dan perkotaan, struktur dan konstruksi, mekanikal dan elektrikal, pertamanan/lanskap, dan tata ruangdalam/ interior, serta keselamatan dan kesehatan kerja serta keahlian lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan fungsi bangunan gedung. Pertimbangan teknis tim ahli bangunan gedung harus tertulis dan tidak menghambat proses pelayanan perizinan. Pertimbangan teknis tim ahli bangunan gedung berupa hasil pengkajian objektif terhadap pemenuhan persyaratan teknis yang mempertimbangkan unsur klasifikasi dan bangunan gedung, termasuk pertimbangan aspek ekonomi, sosial, dan budaya.

Pelaksanaan Konstruksi

Pelaksanaan konstruksi bangunan gedung dimulai setelah pemilik bangunan gedung memperoleh izin mendirikan bangunan gedung dan harus berdasarkan dokumen rencana teknis yang telah disetujui dan disahkan. Kegiatan pelaksanaan konstruksi bangunan gedung meliputi

a. Pemeriksaan dokumen pelaksanaan meliputi pemeriksaan kelengkapan, kebenaran, dan keterlaksanaan konstruksi (constructability) dari semua dokumen pelaksanaan pekerjaan

11

b. Persiapan lapangan meliputi penyusunan program pelaksanaan, mobilisasi sumber daya, dan penyiapan fisik lapangan

c. Kegiatan konstruksi meliputi pelaksanaan pekerjaan konstruksi fisik di lapangan, pembuatan laporan kemajuan pekerjaan, penyusunan gambar kerja pelaksanaan (shop drawings) dan gambar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang dilaksanakan (as built drawings), serta kegiatan masa pemeliharaan konstruksi. Pelaksanaan konstruksi bangunan gedung harus menerapkan prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja (K3)

d. Kegiatan pemeriksaan akhir pekerjaan konstruksi meliputi pemeriksaan hasil akhir pekerjaan konstruksi bangunan gedung terhadap kesesuaian dengan dokumen pelaksanaan

e. Hasil akhir pekerjaan pelaksanaan konstruksi berwujud bangunan gedung yang laik fungsi termasuk prasarana dan sarananya yang dilengkapi dengan dokumen pelaksanaan konstruksi, gambar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang dilaksanakan (as built drawings), pedoman pengoperasian dan pemeliharaan bangunan gedung, peralatan serta perlengkapan mekanikal dan elektrikal bangunan gedung serta dokumen penyerahan hasil pekerjaan

Pemerintah daerah menerbitkan sertifikat laik fungsi terhadap bangunan gedung yang telah selesai dibangun dan telah memenuhi persyaratan kelaikan fungsi berdasarkan hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung sebagai syarat untuk dapat dimanfaatkan. Sertifikat laik fungsi berlaku selama berlaku 5 (lima) tahun untuk bangunan gedung pabrik. Sertifikat laik fungsi bangunan gedung diberikan atas dasar permintaan (pengajuan) pemilik untuk seluruh atau sebagian bangunan gedung sesuai dengan hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung (PP No.36/2005 Pasal 71 ayat 4).

Pembangunan Bangunan Gedung

1. Penilaian dan p e r s e t u j u a n d o k u m e n rencana teknis bangunan

2. Penerbitan sertifikat laik fungsi

Pemerintah/Pemda

Dokumen rencana teknis bangunan gedung berupa rencana-rencana teknis arsitektur, struktur dan konstruksi, mekanikal dan elektrikal, pertamanan, tata ruang-dalam, dll.

Pemilik/Pengusaha

• pemeriksaan dokumen pelaksanaan,

• persiapan lapangan,• kegiatan konstruksi,• pemeriksaan akhir pekerjaan

konstruksi• penyerahan hasil akhir pekerjaan

Pengawasan pelaksanaan konstruski

Penyerahan hasil akhir pekerjaan

Kons

truk

si

Bagan 2. Proses pembangunan bangunan gedung

12

Beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai dokumen terkait Sertifikat Laik Fungsi (SLF), antara lain:

1. Jika gedung yang telah digunakan belum memiliki Sertifikat Laik Fungsi, maka pemilik gedung harus segera mengurus beberapa dokumen

a. Pengajuan SLF dapat dilakukan setelah pelaksanaan bangunan gedung selesai keseluruhan dengan dilengkapi data-data kelengkapan persyaratan IMB, surat bukti kepemilikan tanah, dokumen-dokumen pengkajian teknis

b. Berkas yang telah lengkap diajukan ke Suku Dinas Perizinan Bangunan wilayah Kota Administrasi setempat

c. Setelah dinilai berkas lengkap, maka Suku Dinas akan mengirmkan berkas ke Suku dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan untuk pemeriksaan lapangan dan membuat laporan serta rekomendasi kepada Suku Dinas Perizinan Bangunan untuk penerbitan SLF

d. Selanjutnya berkas diproses lanjut untuk penerbitan SLF

e. SLF yang sudah diterbitkan akan dikirim pemberitahuan kepada Pemilik untuk pengambilan SLF

f. Pemilik atau kuasanya (dengan menunjukkan Surat Kuasa dari Pemilik) dapat mengambil SLF di Loket Pelayanan Suku Dinas Perizinan Kota Administrasi setempat

Sanksi hukum yang dapat timbul apabila menggunakan bangunan sebelum memperoleh SLF diatur dalam Pasal 283 ayat (2) Perda No. 7/2010, sebagai berikut: “Setiap pemilik bangunan gedung, pengguna bangunan gedung, penyedia jasa konstruksi bangunan gedung yang melanggar ketentuan Pasal 13 ayat (3), Pasal 15 ayat (1), Pasal 124 ayat (3), 183 ayat (1), Pasal 186 ayat (4), Pasal 188 ayat (1), Pasal 191, Pasal 192, Pasal 195, Pasal 231 ayat (1), Pasal 237 ayat (1), dan Pasal 245 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).”

Dalam ketentuan pidana tersebut, terdapat pasal yang berkaitan dengan SLF, yaitu pasal 237 ayat (1). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa setiap pemilik bangunan gedung, pengguna bangunan gedung, penyedia jasa konstruksi bangunan gedung yang tidak memiliki SLF pada saat memanfaatkan bangunan gedung, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta Rupiah).

2. Jika gedung yang akan digunakan merupakan gedung sewa, maka pengguna gedung harus melengkapi beberapa syarat yang serupa dengan poin 1 diatas dan ditambah dokumen surat hak atas tanah antara pemilik tanah dengan pemilik bangunan, data pemilik bangunan gedung

3. Institusi yang terkait dengan pengurusan sertifikat laik fungsi ini antara lain Bupati/Walikota dan Gubernur untuk DKI Jakarta, Dinas Perizinan Bangunan

13

Pemanfaatan bangunan gedung merupakan kegiatan memanfaatkan bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan dalam izin mendirikan bangunan gedung termasuk kegiatan pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan secara berkala. Pemanfaatan bangunan gedung hanya dapat dilakukan setelah pemilik bangunan gedung memperoleh sertifikat laik fungsi (SLF).

Kegiatan pemeliharaan bangunan gedung meliputi pembersihan, perapian, pemeriksaan, pengujian, perbaikan dan/atau penggantian bahan atau perlengkapan bangunan gedung, dan kegiatan sejenis lainnya berdasarkan pedoman pengoperasian dan pemeliharaan bangunan gedung. Kegiatan pelaksanaan pemeliharaan bangunan gedung harus menerapkan prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Hasil kegiatan pemeliharaan dituangkan dalam laporan pemeliharaan yang digunakan untuk pertimbangan penetapan perpanjangan sertifikat laik fungsi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Dalam hal pemeliharaan menggunakan penyedia jasa pemeliharaan maka pengadaan jasa pemeliharaan bangunan gedung dilakukan melalui pelelangan, pemilihan langsung, atau penunjukan langsung. Hubungan kerja antara penyedia jasa pemeliharaan bangunan gedung dan pemilik atau pengguna bangunan gedung harus dilaksanakan berdasarkan ikatan kerja yang dituangkan dalam perjanjian tertulis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PEMANFAATAN BANGUNAN

GEDUNG (OPERASIONAL)

Bagan 3. Kelengkapan syarat pada saat pemanfaatan gedung

4

RECOGNITION BY NATIONAL LAWSThe Act of the Republic of Indonesia Number 4/1997 concerning Disabled People, and its implementing regulation, Government Regulation No. 43/1998 (on Efforts to Improve the Social Welfare of Persons with Disabilities), and the Ministry of Manpower and Transmigration Decree Number 205/1999 are the two major legislation concerning persons with disabilities. As for employment related articles, the quota provision (Article 14) states that employers/owners have to employ one person with disability per 100 employees. Article 28 sets out the penalty (around 20,000 USD) for companies that fail to fulfill the quota. However, regulations have not been adopted to give effect to this requirement, with the result that it has not been implemented.

RECOGNITION BY INTERNATIONAL CONVENTIONSThere are two main international legal instruments that regulate the employment rights of persons with disabilities.

1. UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities (2006) and its Optional Protocol are the most achieved international legal instrument on disability. Indonesia ratified the UN Convention in November 2011. (Law No. 19 Year 2011 on the Ratification on the Convention on the Rights of Persons with Disabilities).

Article 27 of the UNCRPD concerns the employment rights of persons with disabilities,emphasizing the following:

• Non-discrimination • Promotion of employment in the private sector. • Ensurement of reasonable accommodation.

Reasonable accommodation means: “necessary and appropriate modification and adjustments not imposing a disproportionate or undue burden, where needed in a particular case, to ensure to persons with disabilities the enjoyment or exercise on an equal basis with others of all human rights and fundamental freedoms” (Article 2, CRPD).

2. ILO Convention No. 159 and Recommendation No. 168 also regulates rights of persons with disabilities. The Government of Indonesia is yet to ratify this ILO Convention. The

Convention promote: • Equal opportunity between disabled workers and workers generally. • Equal treatment in respect of access to, retention of, and advancement in employment.

WHY HIRE PEOPLE WITH DISABILITIES?

1.1

1.2

Pemanfaat bangunan gedung

(operasional)

• P e r t i m b a n g a n dan penilaian p e r p a n j a n g a n sertifikat laik fungsi

• P e n g a w a s a n terhadap pema-nfaatan gedung

• L a p o r a n p e m e l i h a r a a n gedung

• L a p o r a n pemeriksaan berkala

• P e r p a n j a n g a n sertifikat laik fungsi

Pemerintah/Pemda Pemilik/Pengusaha

14

Kegiatan perawatan bangunan gedung meliputi perbaikan dan/atau penggantian bagian bangunan, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana berdasarkan dokumen rencana teknis perawatan bangunan gedung. Perbaikan dan/atau penggantian dalam kegiatan perawatan bangunan gedung dengan tingkat kerusakan sedang dan berat dilakukan setelah dokumen rencana teknis perawatan bangunan gedung disetujui oleh pemerintah daerah. Persetujuan rencana teknis perawatan bangunan gedung tertentu dan yang memiliki kompleksitas teknis tinggi dilakukan setelah mendapat pertimbangan tim ahli bangunan gedung. Hasil kegiatan perawatan dituangkan dalam laporan perawatan yang digunakan untuk pertimbangan penetapan perpanjangan sertifikat laik fungsi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Pemeriksaan secara berkala bangunan gedung dilakukan untuk seluruh atau sebagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana dalam rangka pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung, guna memperoleh perpanjangan sertifikat laik fungsi. Kegiatan pemeriksaan secara berkala bangunan gedung harus dicatat dalam bentuk laporan.

Perpanjangan sertifikat laik fungsi bangunan gedung pada masa pemanfaatan diterbitkan oleh pemerintah daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun berdasarkan hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung terhadap pemenuhan persyaratan teknis dan fungsi bangunan gedung sesuai dengan izin mendirikan bangunan gedung. Pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung wajib mengajukan permohonan perpanjangan sertifikat laik fungsi kepada pemerintah daerah paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sebelum masa berlaku sertifikat laik fungsi berakhir. Sertifikat laik fungsi bangunan gedung diberikan atas dasar permintaan pemilik untuk seluruh atau sebagian bangunan gedung sesuai dengan hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung. Pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung dilakukan oleh penyedia jasa pengkajian teknis bangunan gedung.

Lingkup pelayanan jasa pengkajian teknis bangunan gedung meliputi:

a. pemeriksaan dokumen administratif, pelaksanaan, pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung;

b. kegiatan pemeriksaan kondisi bangunan gedung terhadap pemenuhan persyaratan teknis termasuk pengujian keandalan bangunan gedung;

c. kegiatan analisis dan evaluasi; dan

d. kegiatan penyusunan laporan.

Pengawasan terhadap pemanfaatan bangunan gedung dilakukan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah pada saat pengajuan perpanjangan sertifikat laik fungsi dan/atau adanya laporan dari masyarakat. Pemerintah daerah dapat melakukan pengawasan terhadap bangunan gedung yang memiliki indikasi perubahan fungsi dan/atau bangunan gedung yang membahayakan lingkungan.

15

Sesuai dengan Peraturan Menteri PU No.16 Tahun 2010 tentang Pemeriksaan Rutin Bangunan

• Pasal 3 (1) : Pemeriksaan berkala gedung meliputi

a. Komponen arsitektural bangunan gedung;

b. Komponen struktural bangunan gedung;

c. Komponen mekanikal bangunan gedung;

d. Komponen elektrikal bangunan gedung; dan e. Komponan tata ruang luar bangunan gedung.

• Pasal 5 (1) : Pembinaan Teknis dilakukan oleh

a. Pemerintah untuk meningkatkan pemenuhan persyaratan dan tertib penyelenggaraan bangunan gedung

b. Pemerintah daerah untuk melaksanakan pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung di daerah, dan

c. Masyarakat yang terkait dengan bangunan gedung bersama-sama dengan pemerintah daerah untuk sebagian penyelenggaraan pelaksanaan dan pembinaan

Pemeriksaan atau inspeksi eksternal dapat menggunakan jasa vendor atau pihak ketiga, Yang merupakan perusahaan pengawas manajemen konstruksi gedung yang juga memiliki SIUP sebagai jasa inspeksi bangunan. Daftar beberapa perusahaan yang dapat melakukan inspeksi dapat dilihat pada Tabel 2. Sedangkan untuk inspeksi internal dapat dilakukan oleh pihak internal perusahaan dengan tetap mengacu pada aturan pemeriksaan berkala bangunan Peraturan Menteri PU No. 16/2010 dan lampirannya.

Pemeriksaan berkala bangunan gedung, sesuai fungsinya, dilakukan untuk kurun waktu tertentu, dan dokumen hasil pemeriksaan berkala disusun menurut format baku sebagai kelengkapan dokumen perpanjangan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).

Jadwal Pemeriksaan Berkala

Pemeriksaan berkala pada bangunan gedung dilakukan pada setiap komponen dan elemen bangunan gedung yang jadwalnya dapat dilakukan setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tiga bulanan, setiap enam bulanan, setiap tahun, dan dimungkinkan pula diperiksa untuk jadwal waktu yang lebih panjang. Untuk memudahkan pemeriksaan berkala atas elemen sistem bangunan gedung, jadwal pemeriksaan secara berkala disusun dalam bentuk Daftar Simak yang sesuai dan dilakukan seperti tertera pada Tabel 1.

16

Prosedur Pemeriksaan Berkala

Pemeriksaan berkala dilakukan bukan saja sekedar kegiatan rutin yang terkait dengan pergantian suku cadang yang mencapai usia efektif tetapi juga dikarenakan terjadinya kerusakan yang memerlukan perawatan dan perbaikan pada komponen dan elemen bangunan gedung.

Dalam kaitan dengan proses perpanjangan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Bangunan Gedung, pemeriksaan berkala dilakukan pada tahap pemanfaatan bangunan gedung dimana dilakukan pemeriksaan atas seluruh komponen bangunan gedung secara rinci dan sistematik dengan menggunakan metode pemeriksaan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan teknis baku serta dilakukan oleh orang atau penyedia jasa yang mempunyai kompetensi di bidangnya.

Pemeriksaan berkala diawali dengan pemeriksaan kelengkapan dokumen administrasi berupa:

• Dokumen kepemilikan tanah dan bangungan gedung

• Dokumen pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung

• Dokumen pengoperasian bangunan gedung

• Dokumen pemeriksaan berkala (yang mengacu pada jadwal rutin pemeriksaan)

17

20

‐ Dokum

en pem

eriksaan

 berkala (y

ang men

gacu pad

a jadw

al ru

tin pem

eriksaan

)      

Gamba

r 1. P

roses P

enye

leng

garaan

 Ban

guna

Gam

bar 1

. Pr

oses

Pen

yele

ngga

raan

Ban

guna

n

18

23 

 

 Figure 2.  Sample Sanitary In

spectio

n Form

  

(Note: detailed inspectio

n form

s are available from

 building inspectio

n companies) 

Berik

ut c

onto

h fo

rmul

ir in

spek

si u

ntuk

san

itasi

kes

ehat

an l

ingk

unga

n d

i pe

rkan

tora

n (g

amba

r 2)

. Fo

rmul

ir in

spek

si m

enge

nai

kons

truks

i ban

guna

n le

bih

leng

kapn

ya d

imili

ki o

leh

peru

saha

an ja

sa in

spek

si b

angu

nan

19

Gam

bar 2

.. C

onto

h Fo

rmul

ir In

spek

si K

eseh

atan

Lin

gkun

gan

di b

agia

n Pe

rkan

tora

n

24 

 

    

Figure 3. Sam

ple En

vironm

ental H

ealth

 Inspectio

n Form

20

 

No. 

Uraian 

Rentan

g Pe

meriksaan

 Ke

terang

an 

Elem

en Sistem Ban

guna

n Ha

rian 

Minggua

n Bu

lana

n 3 Bu

lana

n 6 Bu

lana

n Ta

huna

n 3‐5 

Tahu

nan 

# Pe

meriksaan

 Kh

usus 

1 Umum

 

Fungsi Ru

ang 

Fungsi Ba

ngun

an 

Ke

bersihan

 

Keandalan Ba

ngun

an 

‐ Keamanan

 ‐ K

eselam

atan

 ‐ K

eseh

atan

 ‐ K

enyamanan

 ‐ K

emud

ahan

  

      √ 

          √  √ 

  √   

              √ 

                √  √ 

    √ 

  

2 Arsitektural 

Eksterior 

‐ Pen

utup

 Atap 

‐ Dinding

 Luar 

‐ Pintu & Je

ndela 

‐ Lisp

lank

 ‐ T

alang 

Interio

r ‐ D

inding

 Dalam

 ‐ Langit‐langit 

‐ Lantai 

      

 

      √ 

  √  √    √  √    √  √  √ 

Tabe

l 1.

Jadw

al P

emer

iksa

an B

erka

la

21

 

No. 

Uraian 

Rentan

g Pe

meriksaan

 Ke

terang

an 

Elem

en Sistem Ban

guna

n Ha

rian 

Minggua

n Bu

lana

n 3 Bu

lana

n 6 Bu

lana

n Ta

huna

n 3 – 5 

Tahu

nan 

# Pe

meriksaan

 Kh

usus 

3 Struktural 

Po

ndasi 

Dind

ing Ge

ser 

Ko

lom & Balok

 

Pelat 

Atap

 

Pond

asi M

esin 

  

  

        √ 

        

√  √ 

 √, # 

√, # 

√, # 

   # setelah gempa

 bu

mi, kebakaran 

atau

 ben

cana

 alam

 lainnya 

4 Mekanikal 

Pe

manas 

Pend

ingin 

Co

oling To

wer 

Ko

nden

sor 

Pipa

 Distrib

usi Pem

anas dan

 Tata 

Udara  

Pipa

 Gas atau Uap

 

Fan Co

il 

Unit P

enghantar U

dara 

Sistem

 Keb

akaran

 (Pom

pa, H

idran, Sprinkler) 

Po

mpa

 

Pipa

 Air 

Pe

manas Air 

Perle

ngkapan Sanitasi 

Lift 

Ru

ang Mesin Lif 

Go

ndola  

                                

 √ 

                                  

   

            

√            √ 

  √  √  √  √  √      √  √  √        √    √     

                              √    

√  √ 

  

22

  

No. 

Uraian 

Rentan

g Pe

meriksaan

Keterang

an

Elem

en Sistem Ban

guna

n Ha

rian 

Minggua

n Bu

lana

n 3 Bu

lana

n 6 Bu

lana

n Ta

huna

n 3‐5 

Tahu

nan 

# Pe

meriksaan

 Kh

usus 

5 Elektrikal 

Lubang

 Orang

 Manho

les 

Transformer 

Pane

Sistem

 Instalasi Listrik

 

Sistem

 Pen

erangan 

Pene

rangan

 Darurat 

Ge

nset 

Uninterrupted

 Pow

er Sup

ply 

Alat Pen

deteksi D

ini / Alarm

 

Sirkuit T

elevisi Tertutup 

Penangkal Petir 

            

 √  √    √ 

                    

√ 

  √        

√ 

    √  √ 

          √      

√ 

        √ 

 

6 Tata Ruang

 Luar 

Jalan Setapak 

Tangga Luar 

Jalan Lingkungan

 

Gili‐gili 

Parkir 

Dind

ing Penahan Tanah 

Pagar 

Pene

rangan

 Luar 

Pertam

anan

 

Saluran 

                  √ 

                  

√ 

                √   

√  √  √  √  √ 

    

√  √ 

 

# Dilakukan oleh

 Instansi yang

 berwen

ang (m

isalnya Dinas Keb

akaran) 

23

28 

 

Table 2. Third Party/Building Inspectio

n Service Providers 

No 

Nam

e Ad

dress 

Company W

ebsite 

1 Sucofin

do  

Graha Sucofin

do 1st floo

r Jl. Ra

ya Pasar M

inggu 

Kav. 34 Jakarta 12780  

   Phon

e: (021) 798

3666

 Ext. 111

6, 112

4 Fax

: (021) 798

6473, 798

3888

 Em

ail: customer.service@sucofin

do.co.id

 

http://w

ww.sucofindo

.co.id/?lev=2

&services=25&

sector=31  

2. 

PT W

igati Teknikind

o Ko

mplek LUK BP

PT, B

lok N‐10 RT

 06 / R

W 02 

Bakti Jaya, Cisa

uk, Tangerang, 15315

   Ph

one   : +62

‐21‐ 70120

563 

Fax        : +62‐21

‐756

4913

 

http://w

ww.wigatite

knikindo

.com

/  

3. 

PT Citra Inspeksin

do M

andiri 

Gedu

ng Dharm

abakti , Jl. Seno

pati No.74

 Lt.2

 Jakarta 11120 

  Phon

e  : +62 21

 7228396

 Fax       : +62

 21 722839

6 Em

ail   : marketin

g@pt‐cim

.com

  

http://w

ww.pt‐

cim.com

/con

tact.htm

l  

4. 

PT Virama 

Karya 

(Persero) 

Pusat 

Jakarta 

Jl. Hangtuah Ra

ya No. 26, Keb

ayoran

 Baru, Ja

karta 

Selatan 

  Phon

e : +62

 21 7397

545 

Fax      : +62

 21 7204

331 

Email  : adm

[email protected] 

http://w

ww.vira

makarya.co.id/w

eb/ 

  Note: ILO‐Better W

ork Indo

nesia

 only provides a list of third partie

s to pe

rform inspectio

n services, but is not obligated

 to bear respo

nsibility and

/or liabilities 

on th

e activ

ities con

ducted

 by the third

 party.Ta

bel 2

. Pih

ak K

etig

a ya

ng d

apat

mel

aksa

naka

n ja

sa in

spek

si b

angu

nan

Not

e: IL

O - B

ette

r Wor

k In

done

sia

hany

a m

embe

rikan

daf

tar p

ihak

ket

iga

yang

dap

at m

elak

ukan

jasa

insp

eksi

ban

guna

n te

tapi

ILO

– Be

tter W

ork

mel

epas

kan

diri

dari

sega

la re

siko

ata

s ak

tifita

s ya

ng d

ilaku

kaan

ole

h pi

hak

ketig

a te

rseb

ut

24

29  

APPENDIX I Sample Certificate of Acceptability 

 

LAMPIRAN 1Contoh Sertifikat Laik Fungsi

25

30  

 

26

31  

 

 

27

32  

 

28

33  

 

29

34  

APPENDIX II Sample Building Inspection Form 

  

 

LAMPIRAN 2Contoh Formulir Inspeksi Bangunan

30

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Undang-Undang RI No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

2. Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;

3. Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja

5. Peraturan Pemerintah RI No. 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 29/PRT/M/2006 Tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung

8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 06/PRT/M/2007 tentang pedoman umum rencana tata bangunan dan lingkungan

9. Peraturan Menteri PU No. 09/PRT/M/2008 tentang Pedoman SMK3 Konstruksi Bidang PU

10. Peraturan Menteri PU No.16 Tahun 2010 tentang Pemeriksaan Rutin Bangunan

11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2010 Tentang Pedoman Pemanfaatan Dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan

12. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No.7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung

13. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Per. 2/MEN/1980 tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja

14. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.Per. 05/Men/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

15. Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. 3/MEN/1998 tentang Tata Cara Pelaporan dan Pemeriksaan Kecelakaan

16. Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Tenaga Kerja No. 174/MEN/1986 dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) No. 104/KPTS/1986 tentang K3 pada Tempat Kegiatan Konstruksi;

17. http://izinbangunan.com/perizinan.php?sid=2

18. http://www.hukumproperti.com/sanksi-hukum-yang-dapat-timbul-karena-penggunaan-bangunan-sebelum-memperoleh-sertifikat-laik-fungsi/#more-1517