11
BAB VBAB VDEMOKRASI DAN PENDIDIKAN DEMOKRASI DAN PENDIDIKAN
DEMOKRASIDEMOKRASI
22
ISTILAH DEMOKRASI BERSIFAT
AMBIGUOUS(MEMPUNYAI BERBAGAI
PENGERTIAN)
BEBERAPA ISTILAH DEMOKRASI
K o n s t i t u s i o n a l P a r l e m e n t e r T e r p i m p i n P a n c a s i l a R a k y a t
Lembaga 2
Cara – cara
Kultur
Historis
DEMOKRASI
33
44
KONSEP DASAR DEMOKRASI “GOVERNMENT BY THE PEOPLE”
THE PEOPLE
FROM
BY
FOR
55
DEMOKRASI KONSTITUSIONALDEMOKRASI KONSTITUSIONAL
CIRI – CIRINYACIRI – CIRINYA
NEGARA BERDASARKAN HUKUM ( RECHSTAAT)NEGARA BERDASARKAN HUKUM ( RECHSTAAT)PEMERINTAH BERDASARKAN ATAS SISTEM KONSTITUSIPEMERINTAH BERDASARKAN ATAS SISTEM KONSTITUSI
LANDASAN TEORI LORD ACTONLANDASAN TEORI LORD ACTON
DALAM RANGKA DALAM RANGKA MENJAMIN HAM WARGA NEGARAMENJAMIN HAM WARGA NEGARAMEMINIMALISIR PENYALAHGUNAAN KEKUASAANMEMINIMALISIR PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN
ALIRAN DEMOKRASI
POWER TENDS CORRUPT BUT ABSOLUT POWER CORRUPT ABSOLUTELY
66
1. YUNANI KUNO 1. YUNANI KUNO ( ABAD KE-6 – KE-3 SM)( ABAD KE-6 – KE-3 SM)
SEJARAH PERKEMBANGAN DEMOKRASI
DIRECT DEMOCRACY
BENTUK PEMERINTAHAN DIMANA HAK UNTUK MEMBUAT
KEPUTUSAN POLITIK DIJALANKAN SECARA LANGSUNG
OLEH SELURUH WARGA NEGARA YANG BERTINDAK BERDASARKAN
PROSEDUR MAYORITAS
77
2. DEMOKRASI 2. DEMOKRASI ABAD PERTENGAHAN ( 600ABAD PERTENGAHAN ( 600 - -1400 )1400 )
CIRI – CIRI MASYARAKAT ABAD PERTENGAHANCIRI – CIRI MASYARAKAT ABAD PERTENGAHAN
STRUKTUR SOSIAL YANG FEODALSTRUKTUR SOSIAL YANG FEODAL
KEHIDUPAN SOSIAL DAN SPIRITUAL DIKUASAI KEHIDUPAN SOSIAL DAN SPIRITUAL DIKUASAI OLEH PAUS DAN PEJABAT PEJABAT AGAMA OLEH PAUS DAN PEJABAT PEJABAT AGAMA LAINNYALAINNYA
KEHIDUPAN POLITIK PEREBUTAN KEKUASAAN KEHIDUPAN POLITIK PEREBUTAN KEKUASAAN OLEH BANGSAWAN SATU SAMA LAINOLEH BANGSAWAN SATU SAMA LAIN
“ MAGNA CHARTA “
88
3. DEMOKRASI ABAD 163. DEMOKRASI ABAD 16
TUMBUHNYA NEGARA – NEGARA NASIONAL DI EROPA TUMBUHNYA NEGARA – NEGARA NASIONAL DI EROPA BARATBARAT
PERUBAHAN SOSIAL KULTURALPERUBAHAN SOSIAL KULTURAL
RENAISSANCE1350 – 1600
MENGHIDUPKAN KEMBALI
SASTRA DANKEBUDAYAAN YUNANI KUNO
PERANG AGAMAPEMISAHAN
ANTARA GEREJA DAN AGAMASPIRITUAL
SOSIALPOLITIKREFORMASI
1500 - 1650
99
TEORI RASIONALITASDUNIA DIKUASAI OLEH HUKUM YANG TIMBUL
DARI ALAM (NATURE )YANG MENGANDUNG PRINSIP-PRINSIP KEADILAN YANG
BERSIFAT UNIVERSAL (NATURAL LAW )
RASIONALISMEALIRAN PIKIRAN YANG INGIN MEMERDEKAKAN
PIKIRAN MANUSIA DARI BATAS-BATAS YANG DITENTUKANOLEH GEREJA DAN MENDASARKAN PEMIKIRAN ATAS DASAR
RASIO (AKAL) SEMATA-MATA
4. MASA AUFKLARUNG (ABAD PEMIKIRAN)1650 – 1800
TEORI KONTRAK SOSIALHUBUNGAN RAJA DAN RAKYAT DIDASARI OLEH SUATU
KONTRAK YANG KETENTUAN KETENTUANNYA MENGIKATKEDUA BELAH PIHAK
1010
KONSTITUSIONALISMEKONSTITUSIONALISME
5. DEMOKRASI KONSTITUSIONAL ABAD 19
SUATU KUMPULAN AKTIVITAS YANG DISELENGGARAKAN ATAS NAMA RAKYAT, TETAPI YANG TUNDUK KEPADA BEBERAPA
PEMBATASAN YANG DIMAKSUD UNTUK MEMBERIKAN JAMINAN BAHWAKEKUASAAN YANG DIPERLUKAN UNTUK PEMERINTAHAN ITU TIDAKDISALAHGUNAKAN OLEH MEREKA YANG YANG MENDAPAT TUGAS
UNTUK MEMERINTAH
1111
6. DEMOKRASI KONSTITUSIONAL ABAD 20
SYARAT TERSELENGGARANYA PEMERINTAHAN YANG DEMOKRATIS DIBAWAH RULE OF LAW
1) PERLINDUNGAN KONSTITUSIONAL
2) BADAN KEHAKIMAN YANG BEBAS DAN TIDAK MEMIHAK
3) PEMILIHAN UMUM YANG BEBAS
4) KEBEBASAN UNTUK MENYATAKAN PENDAPAT
5) KEBEBASAN UNTUK BERSERIKAT/BERORGANISASI DAN BEROPOSISI
6) PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN /CIVIC EDUCATION
1212
KRITERIA NEGARA DEMOKRASIKRITERIA NEGARA DEMOKRASI(International Conference of Jurists, Bangkok,1965)(International Conference of Jurists, Bangkok,1965)
KRITERIA NEGARA DEMOKRASIKRITERIA NEGARA DEMOKRASI(International Conference of Jurists, Bangkok,1965)(International Conference of Jurists, Bangkok,1965)
HUKUM DIATAS SEGALA HALHUKUM DIATAS SEGALA HAL ( SUPREMACY OF LAW )( SUPREMACY OF LAW )
PERSAMAAN DIHADAPAN HUKUMPERSAMAAN DIHADAPAN HUKUM ((EQUALITY BEFORE THE LAWEQUALITY BEFORE THE LAW )
JAMINAN KONSTITUSIONAL TERHADAP HAMJAMINAN KONSTITUSIONAL TERHADAP HAM ( EQUALITY BEFORE THE LAWEQUALITY BEFORE THE LAW CONSTITUSIONAL CONSTITUSIONAL
GUARANTEE OF HUMAN RIGHTS) GUARANTEE OF HUMAN RIGHTS)
PERADILAN YANG TIDAK MEMIHAKPERADILAN YANG TIDAK MEMIHAK (IMPARTIAL TRIBUNE)IMPARTIAL TRIBUNE)
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAANPENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN ( ( CIVICS EDUCATION )CIVICS EDUCATION )
1313
DEMOKRASI SEBAGAI SISTEM POLITIK
SUATU BENTUK PEMERINTAHAN DIMANA HAK UNTUK MEMBUAT
KEPUTUSAN POLITIK DISELENGGARAKAN OLEH WARGA
NEGARA MELALUI WAKIL-WAKIL YANG DIPILIH OLEH MEREKA DAN YANG BERTANGGUNG JAWAB MELALUI
SUATU PROSES PEMILU YANG BEBAS
SUATU BENTUK PEMERINTAHAN DIMANA HAK UNTUK MEMBUAT
KEPUTUSAN POLITIK DISELENGGARAKAN OLEH WARGA
NEGARA MELALUI WAKIL-WAKIL YANG DIPILIH OLEH MEREKA DAN YANG BERTANGGUNG JAWAB MELALUI
SUATU PROSES PEMILU YANG BEBAS
REPRESENTATIVE REPRESENTATIVE DEMOCRACYDEMOCRACY
1414
DEMOKRASI SEBAGAI SISTEM POLITIKDEMOKRASI SEBAGAI SISTEM POLITIKMENURUT B. MAYOMENURUT B. MAYO
KEBIJAKSANAAN UMUM DITENTUKAN ATAS KEBIJAKSANAAN UMUM DITENTUKAN ATAS DASAR MAYORITAS OLEH WAKIL – WAKIL DASAR MAYORITAS OLEH WAKIL – WAKIL
YANG DIAWASI SECARA EFEKTIF OLEH YANG DIAWASI SECARA EFEKTIF OLEH RAKYAT, DALAM PEMILIHAN BERKALA RAKYAT, DALAM PEMILIHAN BERKALA
YANG DIDASARKAN ATAS PRINSIP YANG DIDASARKAN ATAS PRINSIP KESAMAAN POLITIK DAN KESAMAAN POLITIK DAN
DISELENGGARAKAN DALAM SUASANA DISELENGGARAKAN DALAM SUASANA TERJAMINNYA KEBEBASAN POLITIK.TERJAMINNYA KEBEBASAN POLITIK.
1515
DEMOKRASI SEBAGAI GAYA HIDUP SERTA TATA MASYARAKAT TERTENTU
MENYELESAIKAN PERMASALAHAN DENGAN DAMAI DAN MELEMBAGA
MENJAMIN TERSELENGGARANYA PERUBAHAN SECARA DAMAI DALAM SUATU MASYARAKAT YANG SEDANG BERUBAH
MENYELENGGARAKAN PERGANTIAN PIMPINAN SECARA TERATUR
MEMBATASI PEMAKAIAN KEKERASAN
MENGAKUI DAN MENGANGGAP WAJAR ADANYA KEANEKARAGAMAN
MENJAMIN TEGAKNYA KEADILAN
1616
KARAKTERISTIK WARGA NEGARADEMOKRATIS
RASA HORMAT DAN TANGGUNGJAWAB
BERSIKAP KRITIS
MEMBUKA DISKUSI
BERSIKAP TERBUKA
RASIONAL
ADIL
JUJUR
1717
MULTIDIMENSIONALITAS DEMOKRASI
FILOSOFIS:IDE,NORMA,
PRINSIP
PSIKOLOGIS:WAWASAN,
SIKAP,PRILAKU
SOSIOLOGIS:SISTEM SOSIAL,POLITIK
DEMOKRASI
1818
PENDIDIKANDEMOKRASI
DEMOKRASI
DEMOCRACY IS NOT INHERRITED,(DEMOKRASI TIDAKLAH DIWARISKAN
DENGAN SENDIRINYA)
BUT IT IS LEARNED(TETAPI DITANGKAP DAN DICERNA
MELALUI PROSES BELAJAR)
1919
about democracy
through democracy
for democracy
EDUCATION
PARADIGMA PENDIDIKAN DEMOKRASI
2020
PENDIDIKAN NASIONAL BERFUNGSI PENDIDIKAN NASIONAL BERFUNGSI
MENGEMBANGKAN KEMAMPUAN DAN MENGEMBANGKAN KEMAMPUAN DAN
MEMBENTUK WATAK SERTA MEMBENTUK WATAK SERTA PERADABAN BANGSA YANG PERADABAN BANGSA YANG
BERMARTABAT BERMARTABAT
DALAM RANGKA MENCERDASKAN DALAM RANGKA MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSAKEHIDUPAN BANGSA
(Pasal 3 UU RI 20 tahun 2003)(Pasal 3 UU RI 20 tahun 2003)
2121
PENDIDIKAN NASIONAL BERTUJUAN PENDIDIKAN NASIONAL BERTUJUAN
UNTUK UNTUK BERKEMBANGNYA POTENSI BERKEMBANGNYA POTENSI PESERTA DIDIKPESERTA DIDIK AGAR MENJADI AGAR MENJADI MANUSIA YANG BERIMAN DAN MANUSIA YANG BERIMAN DAN
BERTAKWA KEPADA TUHAN YANG BERTAKWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA, BERAKHLAK MULIA, MAHA ESA, BERAKHLAK MULIA,
SEHAT, BERILMU, CAKAP, KREATIF, SEHAT, BERILMU, CAKAP, KREATIF, MANDIRI,DANMANDIRI,DAN MENJADI WARGA MENJADI WARGA
NEGARA YANG DEMOKRATIS DAN NEGARA YANG DEMOKRATIS DAN BERTANGGUNG JAWABBERTANGGUNG JAWAB
(Pasal 3 UU RI 20 tahun 2003 ttg Sisdiknas)(Pasal 3 UU RI 20 tahun 2003 ttg Sisdiknas)
2222
BUILDING DEMOCRACY(MEMBANGUN
DEMOKRASI)
DOING DEMOCRACY(MELAKUKAN DEMOKRASI)KNOWING DEMOCRACY
(TAHU DEMOKRASI)
Model Pemecahan Masalah Sosialterkait ide, nilai, konsep, prinsip,instrumentasi,
dan praksis demokrasi
BAGAIMANA PENERAPAN PENDIDIKAN DEMOKRASI DALAM
PENDIDIKAN MASYARAKAT?
WARGANEGARAYANG CERDAS, PARTISIPATIF,
DAN BERTANGGUNG JAWAB
2323
MELALUI PROSES YANG DEMOKRATIS
MAMPU MEMBUAT KEPUTUSAN
KOMPETENSI WARGANEGARAKOMPETENSI WARGANEGARA
SECARA BERNALAR & BERTANGGUNGJAWAB
2424
TETERIMA KASIH ATAS RIMA KASIH ATAS PERHATIANNYAPERHATIANNYA
Top Related