ANALISIS YURIDIS PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUMATAS TINDAK PIDANA PERUSAKAN EKOSISTEM MANGROVE

DI KABUPATEN LANGKAT

(Putusan P.N. Stabat Nomor: 374/Pid.B/2006/PN.Stb)

Tengku Erwinsyahbana

Abstract

The aim ofthis research are to know some case thathas been processed that there some defendantwas decided outof any prosecution by thejudge at Court of Disctrict Altough thepublic prosecutor hadcollected wasqualified. Decidedoutofanyprosecution was very interested toanalyze toknow more howthe reasoning andconsideration of the judge. This research is normativejuridical bycase study method.The collected data were analyzed using ofjuridical qualitative methods. Based on analysis results therewas concluded that thejudge assess that defendant did not able to responsible, because there wasforgiving reasons. Therefore thejudge decided outofanyprosecution because offorgiving reasons injudgedecision not accordance with Penal Code.

Keywors: judge'sdecision, criminal offences, mangrove ecosystem.

A. Pendahuluan

Deklarasi Stockholm (1972) merekomen-dasikan pengelompokan masalah lingkunganmenjadi lima bidang utama, yaitu: permukiman,pengelolaan sumberdaya alam, pencemaran,pendidikan dan pembangunan. Deklarasi ini jugamenyerukan perlunya komitmen pandangan danprinsip bersama bangsa-bangsa di dunia untukmelindungi dan meningkatkan kualitaslingkunganhidupumat manusia. Setiap negara diminta untukmembentuk kementerian atau lembaga negara yangbertanggungjawab dalampengelolaan sumberdayaalam dan lingkunganhidup. Pemerintah Indonesiameresponnya dengan membentuk KementerianNegara Pengawasan Pembangunan danLingkungan Hidup.

Perlindungan terhadap lingkunganhidupter-nyata tidak dapat berjalan sepertihasil kesepakatanyangdicapai dalam Deklarasi Stockholm. Terutamapada negara-negara berkembang(termasukIndonesia), bahwapelaksanaanpembangunan ekonomitidak dapat berjalan seiring dengan perlindunganterhadap lingkungan. Banyak fakta menunjukkanterjadinya kerusakanatau pencemaran lingkunganakibatpelaksanaan pembangunan ekonomi. Harusdiakuibahwa upaya pelestarian fungsi lingkunganterkadang bertentangan (tidak sejalan) denganinovasidari proses pembangunan. Tidaksejalannyapembangunanekonomidengan upayaperlindunganlingkungan terbukti meialui kajian dan analisismasalah lingkungan hidup dan pembangunan yangdilakukan oleh The World Commission on Environmentand Development (UNCED) yang dituangkan

Yustisia Edisi 80 Mei-Agustus 2010

dalam laporandan rekomendasi berjudul: "OurCommon Future (Hari Depan Kita Bersama)". Dalamlaporan tersebut dinyatakan bahwa pembangunanekonomi yang diselenggarakan negara-negara didunia tidak sejalan dengan pembangunanlingkungan, bahkan pembangunan cenderungsemakin merusak lingkungan. Atas dasar inimakadilaksanakanlah KTT Bumi {Earth Summit) yangdiselenggarakan di Rio de Janeiro (Brazilia) dandibuka pada tanggal 5 Juli 1992.

Sejak pelaksanaan KTT Bumi(Earth Summit),masyarakat internasional menilai bahwaperlindungan terhadap lingkungan hidup merupakantanggung jawab bersama setiap negara danperlindungan lingkungan hidup tidak terlepas dariaspek pembangunan ekonomi dan sosial. KTT inimenghasilkan Deklarasi Rioyang disebut Sustainable Development(Pembangunan Berkelanjutan).Prinsip-prinsip DeklarasiRiosebagai landasan bagiprogramkerjadituangkandalamAgenda 21 Globalyangmewajibkan keselarasan antara pembangunandan lingkungan hidup dan tidak lagi memisahkanpengelolaan lingkungan hidup dan pembangunansosial-ekonomi masyarakat.

Pemerintahan Indonesia memang sudah mulaimembenahi regulasi yang dapat melindungilingkungan hidup dari kemungkinan kepunahan,kerusakan atau pencemaran akibat pelaksanaanpembangunan sosial-ekonomi masyarakat, tetapinyatanyakondisi tingkungan hiduptidakmengalamiperbaikan, malah cenderung merosot. Berkurang-nyasumberdaya kelautan, penggundulan hutan dandegradasi lahan, keterbatasan sumber air bersih

Analisis Yuridis Putusan Lepas dari 39