5/16/2018 AD-ART PAN-1

1/55

NOTARISEMI SUSILOWATI, SHeSK. MENTER! KEHAKIMAN DAN HAK ASASIMANUSIA REPUBLIK INDONESIANOMOR: C-S29.HT.03.02-TH. 2001 TANGGAL 23 NOVEMBER 2001

KANTOR:MENARA BANK DAGANG NEGARA LANTAI VIIJALAN MH. THAMRlNNO. 5 - JAKARTA 10340TELP. 021-39832849, 70712304, 2300800 EXT. 0752FlCK, 021-39832749

SALINAN AKTA : ANGGARAN DASAR DAN ANGGARANRUMAH TANGGA PARTAI AMANAT NASION~L

HASIL KONGGRES III PAN Dr BATAM

TAHUN 2010

TANGGAL : 8 Maret 2010NOMOR : 04.-

5/16/2018 AD-ART PAN-1

2/55

~,

I,

~~AN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

I PART AI AMANAT NASIONALIHASIL KONGRES III PAN DI BATAM TAHUN 2010

I Nomor : 04.-- Pada hari ini, Senin, tanggal delapan Maret dua ribu sepuluh(8-3-201 0). -------------------------------------------------------------------- Pukul 15.15 WIB (lima belas lima belas Waktu Indonesia Barat). ------- Menghadap kepada saya, EMI SUSILOWATI, Sarjana Hukum,Notaris di Jakarta, dengan dihadiri saksi-saksi yang saya, Notaris kenaidan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : ----------------------I. Tuan Insinyur CHAIRUL RAZAK Magister Ekonomi, WargaNegara Indonesia, lahir di Jakarta, pada tanggal satu Pebruari seribusembilan ratus tujuh puluh empat (1-2-1974), Selaku Wakil SekretarisJenderal Dewan Pimpinan Pusat PAN, bertempat tinggal di Jakarta,Jalan Pisangan Lama Ujung, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 001,Kelurahan Pisangan Timur, Kecamatan Pulo Gadung, Kota JakartaTimur, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 09.5402.010274.,0269, yang dikeluarkan oleh Lurah Pisangan Timur dan berlaku sampaidengan tanggal satu Pebruari dua ribu sebelas (1-2-2011 ).------------II. Nyonya SITI HIKMAWATTY Sarjana Sains Terapan, WargaNegara Indonesia, lahir di Cimahi, pada tanggal tujuh belas Oktoberseribu sembilan ratus tujuh puluh (17-10-1970), Selaku WakilSekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat PAN, bertempat tinggaldi Jakarta, Jalan Biduri Bulan No.30, Rukun Tetangga 015,Rukun Warga 003, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran,Kota Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :09.5003.571070.2002, yang dikeluarkan oleh Lurah Sumur batu danberlaku sampai dengan tanggal tujuh belas Oktober dua ribusebelas (17-10-2011). ---------------------------------------------------- ..,.-----III. Tuan A. MUHAJIR SODRUDDIN, Sarjana Hukum, Magister

1(,

5/16/2018 AD-ART PAN-1

3/55

Hukum (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulisA.MUHAJIR.5H.MH), Warga Negara Indonesia, lahir di Kota Sumi,pada tanggal dua puluh dua Nopember seribu sembilan ratus enampuluh enam (22-11-1966), selaku Anggota PAN, bertempat tinggal diJakarta, Jalan Cendrawasih III No.21, Rukun Tetangga 002, RukunWarga 003, Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, KotaJakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :09.5306.221166.0370, yang dikeluarkan oleh Lurah Gandaria Selatandan berlaku sampai dengan tanggal dua puluh dua Nopember dua ribu. tiga belas (22-11-2013).-------------------------------------------------------------- Menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak selaku kuasaberdasarkan Surat Kuasa tertanggal dua puluh lima Pebruari dua ribusepuluh (25-2-2010), yang dibuat dibawah tangan dan aslinya

! dilekatkan pada minuta akta ini, dari dan oleh karena itu untuk dan atas, nama Tuan M.HATTA RAJASA, selaku Ketua Umum Dewan PimpinanPusat Partai Amanat Nasional (DPP PAN), dan Tuan TAUFIK; KURNIAWAN, selaku Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan PusatI Partai Amanat Nasional (DPP PAN). ----------------------------------------'- Para Penghadap tersebut diatas dengan ini menerangkanmenanggung dan menjamin sepenuhnya atas kebenaran dankeabsahan tanda tangan yang ada dalam Surat Kuasa tersebut diatas.-- Para penghadap sebagaimana tersebut diatas menerangkan terlebih

jdahulu : --------------------------------------------------------------------------------- bahwa pada hari Sabtu, tanggal sembilan Januari dua ribu sepuluh(9-1-2010) Jam 11.45 WIS (sebelas empat puluh lima Waktu IndonesiaSagian Sarat) bertempat di Ruang Sidang Galaxy, Hotel PlanetHoliday, Kota Satam, telah diadakan Kongres III Partai AmanatNasional (PAN). ----------------------------------------------------------------------- Bahwa Partai Amanat Nasional didirikan dengan akta Nomor : 24,tertanggal sebelas Nopember seribu sem~ilan ratus sembilan puluh[ delapan (11-11-1998), dan diubah dengan akta Nomor: 7, tertanggal~ 2

5/16/2018 AD-ART PAN-1

4/55

empat Pebruari seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan (4-2-1999), keduanya dibuat dihadapan CHUFRAN HAMAL, SarjanaHukum, Notaris di Jakarta, dan telah mendapat Keputusan dari MenteriKehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal duapuluh tujuh Agustus dua ribu tiga (27-8-2003) Nomor : M-20.UM.06.0B.Tahun 2003, dan terakhir diubah dengan akta Nomor : 1,tertanggal satu Juni dua ribu lima (1-6-2005), yang dibuat dihadapanMUHAMMAD HANAFI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta. --------------- Sahwa berdasarkan ketetapan Kongres III Partai Amanat Nasional(PAN) di Satam, pada tanggal sembilan Januari dua ribu sepuluh(9-1-2010) tentang Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah TanggaPartai Amanat Nasional (PAN), sehingga selanjutnya ditulis danberbunyi sebagai berikut : ------------------------------------------------------------------------------- ANGGARAN DASAR ---------------------------------------------------- PARTAI AMANAT NASIONAL ------------------------------------------------------- MlJt(ADIMAti ----------------------:_------Atas dasar tanggungjawab dihadapan Allah Tuhan Yang Maha Esayang telah menurunkan amanat kepada umat manusia untuk,menegakkan kebaikan dan mencegah kemungkaran, makaterangkumlah segenap eita, rasa, eipta dan karsa untuk melangkahkankaki mewujudkan nilai-nilai mulia amanat IIlahi Yang Maha Suei.--------Nilai-nilai mulia itu menjadi landasan moral dalam mengangkat harkatkemanusiaan sehingga dapat mewujudkan tatanan yang berkeadilandalam memakmurkan alam semesta. Wujud harkat kemanusiaan itulahir dalam bentuk peradaban yang tinggi. Namun sejarah telahmencatat adanya penyimpangan ketika peradaban dilihat hanya darisudut materil, yang walaupun telah mendorong kemajuan untukmencapai tingkat hidup masyarakat yang sejahtera akan tetapi jugamelahirkan ketimpangan moral dimana kesejahteraan sebagian keeilmasyarakat diperoleh dari pengorbanan sebagian masyarakat lainnya.

5/16/2018 AD-ART PAN-1

5/55

r Oleh karena itu penyalahgunaan kekuasaan yang menindas danmembelenggu nilai-nilai kebenaran dan keadilan, yang telahmelahirkan sistem yang dikendalikan oleh semangat keserakahan,kediktaktoran, dan kezaliman mesti segera diakhiri dengan memulaimembangun dan menerapkan sistem yang berdasarkan pada nilai-nilaikejujuran, keterbukaan, kehormatan, serta semangat pengorbanan.Sebagai wujud kesadaran atas pertanggungjawaban sejarah dankemanusiaan, maka dikembangkanlah upaya untuk mewujudkantatanan hidup yang tentram, aman, adil serta sejahtera lahir dan batindimana tercipta keserasian antara kehidupan pribadi dan masyarakat,jasmani dan rohani, spiritual dan material, kebebasan dan ketertiban,sehingga tercapai tatanan baru Masyarakat Madani yang dilandasimoral agama yang bersumber dari iman dan takwa.---------------------Dengan menyebut nama Allah Tuhan Yang Maha Esa, maka segenapkekuatan yang terus-menerus berjuang dalam meletakkan dasarpembaharuan tata kehidupan bangsa yang lebih baik bagi seluruhanggota masyarakat, dengan ini mendirikan kekuatan politik PARTAIAMANAT NASIONAL yang memperjuangkan kedaulatan rakyat,demokrasi, kemajuan, dan keadilan sosial.----------------------------------Atas petunjuk Allah Tuhan Yang Maha Kuasa dan melalui upaya-upayayang terencana, tertata, dan berkelanjutan, maka disusunlah AnggaranDasar dan Anggaran Rumah Tangga PARTAI AMANAT NASIONAL;sebagai berikut : -----------------------------------------------------------------------------------------------------~~-------------------------------------------------------- N~M~ D~N KEDUDUK~N ----------------------------- - - -- - - - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - - - F ' e a s e a l 1 - - - -- - - - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - N e a m e a d e a n K e d u d u k a n - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1. Partai ini bernama PARTAI AMANAT NASIONAL, disingkat PAN. yang dibentuk dan dideklarasikan pada hari Ahad/ Minggu tanggal ~dua puluh tiga Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluhdelapan (23-8-1998) di Jakarta.------------------------------------------------

4

5/16/2018 AD-ART PAN-1

6/55

- - - - - - --2. Dewan Pimpinan Pusat PAN berkedudukan di ibukota negaraRepu blik Indonesia. ----------------------------------------------------

------------------------------------ BAB II ---------------------------------------------------- LAMB ANG, H IM NE , D AN MARS ----------------------------------------------------------- f Cl!;C lI z ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - L .C lrnilC lIl5 J- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -1. Lambang PAN adalah matahari putih dengan pancaran sinar cerah

yang dilatarbelakangi bujur sangkar warna biru dengan tulisan PANdibawahnya. ----------------------------------------------------------------1 2 . Penjelasan mengenai lambang PAN sebagaimana dimaksud pada1 ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.--------

------------------------------ Pasal 3 -------------------------------------------------------------------- H lmn e d an MC lr!; ----------------------------1. Himne dan Mars PAN ditetapkan oleh Kongres.-----------------------2. Penjelasan mengenai Himne dan Mars PAN sebagaimana

dimaksud pad a ayat (1) diatur lebih lanjut dalam pedornanorganisasi. --------------------------------------------------------------

---------------------------------- BAB III -------------------------------

' "

------------------ ASAS, SIFAT DAN IDENTIT AS --------------------- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - fC lsC lI~ - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ----------------------------- D asar dan A sC ls -----------------------------1. Partai Amanat Nasional berdasarkan Pancasila.--------------------2. Partai Amanat Nasional berasaskan akhlak politik berlandaskan

iagama yang membawa rahmat bagi sekalian alam.------------------ -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - fC l!;C lI5 - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - S ifC lt - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -PAN bersifat terbuka dan mandiri.------------------------------------------- --- -- -- -- -- --- -- -- -- -- -- --- -- -- -- -- -- fC l!;C lIE i - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- I de lltitC ls - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -PAN menjunjung tinggi moralitas agama, kemanusiaan,. dankernajemukan.---------------------------------------------------------------------

5/16/2018 AD-ART PAN-1

7/55

_--.---- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E 3 ~ E 3 1 \ 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -r l J . J l J ~ ~ [ ) ~ ~ l J ~ ~ ~ ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -' C l ~ C l I i'----~--------------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - l r L l j L l C l I l - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -PAN bertujuan mewujudkan Indonesia Saru yang menjunjung tinggidan menegakkan nilai-nilai iman dan takwa, kedaulatan rakyat,keadilan sosial, kemakmuran, dan kesejahteraan dalam wadah NegaraRepublikind onesia. ------------------------------------------------------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -' C l ~ C l I fI --------------------------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -J ~ C l I 1 C l - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Untuk mencapai tujuan, PAN berusaha : -------------------------------------1. Mempertahankan kedaulatan dan tegaknya Negara Republik

I Indonesia. --------------------------------------------------------------------1 2 . Membangun Masyarakat Madani yang mengamalkan ajaran agamadan nilai-nilai luhur budaya bangsa, serta mengembangkansemangat saling menghormati dan bekerja sama antar umatberagama. ------------------------------------------------------------------1 3 . Memperoleh amanah kekuasaan pemerintahan secarakonstitusional melalui pemilihan umum dengan cara meningkatkankesadaran dan partisipasi politik rakyat sebagai kontrol sosial dalampenyelenggaraan negara seraya memperjuangkan kebebasan persyang memperhatikan normaforma hukum, susila, akhlak dankepatutan sehingga masyarakat memperoleh informasi yangobyektif dan transparan. --------------------------------------------1 1 4 . Memperjuangkan peningkatan kualitas pendidikan, penguasaan

ilmu pengetahuan dan pengembangan teknologi, penegakkanhukum tanpa diskriminasi dengan aparat dan institusi hukum yangbersih dan profesional, serta pertumbuhan ekonomi berkelanjutanguna pemerataan sumber daya, penguasaan aset ekonomi dan 1'-distribusi pendapatan antar daerah juga antar pelaku ekonomi,

6

5/16/2018 AD-ART PAN-1

8/55

r : : : ~ : ! ~::~~~~ : : : a ~ : ~ a~ ~ ~ ~ ~ ~1 5 . Memperjuangkan terpenuhinya hak atas hidup sehat melaluipelayanan umum yang bermutu, terjangkau, dan merata dalam tatapemerintahan yang bersih, efektif, bebas dari korupsi, kolusi, dannepotisme. --------------------------------------------------------------

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E J ~ E J " - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --------------- K~DER, ~NGGOT~, D~N SIMP~TIS~N -------------------------------------------------------- PC llSClI J - - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - --------------------- K ader, ~ng gotC l, dan S im pC ltilS Cln -------------------1. Kader PAN adalah anggota PAN yang telah mengikuti prosesI perkaderan partai. -------------------------------------------------------1 2 . Anggota PAN adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi

syarat menu rut peraturan perundang-undangan dan tercatatsebagai anggota PAN.---------------------------------------------------1 3 . Simpatisan PAN adalah orang yang mendukung tujuan dan

I perjuangan partai, tetapi belum tercatat sebagai anggota PAN.----1 4 . Peraturan mengenai anggota, kader, dan simpatisan sebagaimana,

dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjutdalam Anggaran Rumah Tangga.------------------------------------

----------------------------------- P C llS ClI1 0 ----------------------------------- -- --- -- -- --- -- -- --- -- -- --- -- -- - E til

5/16/2018 AD-ART PAN-1

9/55

1 2 . Sanksi adalah tindakan yang diputuskan oleh partai terhadapanggota maupun pengurus partai yang melakukan tindak pidanakejahatan dan/atau melakukan pelanggaran terhadap undang-undang, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan peraturan-i peratu ran partai.---------------------------------------------------------1 3 . Rehabilitasi adalah pemulihan nama baik, harkat, martabat, dan! hak anggota dan atau pengurus.-----------------------------------1 4 . Ketentuan mengenai Penghargaan, Sanksi, dan Rehabilitasi! sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diaturI .'Iebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.-----------------------

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E 3~ E 3 "I ------------------------------------------------------------- P E N GORG~N IS~S I~N ----------------------------------------------------------------- Pasal 12 ---------------------------------------------------------- Struktur Wilayah Kerja -----------------------1. Struktur wilayah kerja PAN terdiri atas : -----------------------------

a. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) di tingkat nasional;---------------b. Dewan Pimpinan Wilayah (OPW) di tingkat provinsi;--------------c. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) di tingkat kabupatenl kota;-----d. Dewan Pimpinan Cabang (OPC) di tingkat kecamatan atau, nama lain yang setingkat;--------------------------------------Ie. Dewan Pimpinan Ranting (DPRt) di tingkat kelurahanl desalI nagari danl atau nama lain;yang setingkat;-----------------------

'f. Kepengurusan Rayon dan Sub Rayon di bawah tingkatkelurahanl desa danl atau kelompok perkumpulan massa yangtidak terikat oleh daerah teritorial;---------------------------------------

I g. Koordinator Luar Negeri (KLN) di luar negeri dengan rung, lingkup teritorial di tingkat negara;--------------------------------------1 2 . Ketentuan mengenai hubungan struktural dan fungsional antaraDPP, DPW, DPD, OPC, DPRt, Rayon dan Sub Rayon, dan KLNsebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalamAnggaran Rurnah tangga.------------------------------------------------------

r

8

5/16/2018 AD-ART PAN-1

10/55

------------------------------------- Pasal 13 --------------------------------------------------- Struktur Kepemimpinan Partai -------------------------1. Struktur kepemimpinan partai terdiri dari : ----------------------

I a. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) adalah kesatuan organisasi danI kepemimpinan partai di tingkat Nasional;----------------------I b. Dewan ""?" WilaY~h. (~PW) adal.ah. kesatuan organisasiI dan kepemimplnan partai dl tinqkat proVInSI;------------------------I c. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) adalah kesatuan organisasi danI kepemimpinan partai di tingkat kabupatenl kota;-------------------I d. Dewan Pimpinan Cabang (DPC) adalah kesatuan organisasidan kepemimpinan partai di tingkat Kecamatan atau nama lainyang setingkat; ---------------------------------------------------------I e. Dewan Pimpinan Ranting (DPRt) adalah kesatuan anggotaorganisasi dan kepemimpinan partai di tingkat kelurahanl desalnagari dan/atau nama lain yang setingkat;-------------------------I f. Kepengurusan Rayon dan Sub Rayon adalah kesatuan anggotayang dapat dibentuk di bawah tingkat kelurahanl desa danl ataukelompokperkumpulan massa yang tidak terikat oleh daerah,teritorial;------------------------------------------------------I g. Koordinator Luar Negeri (KLN) adalah kesatuan organisasi dankepemimpinan partai di luar negeri dengan ruang lingkupteritorial di tingkat negara;--------------------------------------1 2 . Pimpinan partai di setiap tingkatan wajib menjalankanI kepemimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.------------------------

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E 3 ~ E 3 "II ------------------------------------------------------------ P ERM USY ~W~R~ T~N ---------------------------------------------------------------- Pasal 1~--------------------------------------------------------- Stru ktur Perm usyawaratan -----------------------1. Struktur Permusyawaratan partai terdiri dari : -----------------------I a. Kongres adalah institusi pengambilan keputusan tertinggi dalam

partai yang berwenang untuk : ---------------------------------------9",

5/16/2018 AD-ART PAN-1

11/55

f 1 . Merumuskan dan menetapkan Platform dan Garis-GarisIBesar Perjuangan Partai.--------------------------------------1 2 . Mengubah dan menetapkan Anggaran Dasar dan AnggaranIRumah Tangga.---------------------------------------------3. Menetapkan program kerja partai.---------------------------

4. Membahas dan menilai laporan pertanggungjawaban dewanI pimpinan pusat.-------------------------------------------1 5 . Memilih dan menetapkan Ketua Umum dan anggotaI formatur Dewan Pimpinan Pusat; dan ------------------------1 6 . Memilih dan menetapkan Ketua Majelis Penasihat Partai diI tingkat pusat.-------------------------------------------I b. Musyawarah Wilayah (Muswil) adalah institusi pengambilkeputusan tertinggi di tingkat provinsi yang berwenang untuk : --1. Menjabarkan garis-garis besar perjuangan partai, hasil-hasilI kongres, dan kebijakan Dewan Pimpinan Pusat.--------------1 2 . Menyusun dan menetapkan program partai untuk tingkatI proVInSI.------------------------------------------------1 3 . Membahas dan menilai Laporan Pertanggungjawaban

I Dewan Pimpinan Wilayah.---------..:.-------------------------1 4 . Memilih dan menetapkan ketua dan anggota formatur DewanI Pimpinan Wilayah; dan -------------------------------------1 5 . Memilih dan rnenetapkan Ketua Majelis Penasihat PartaiI Wilayah.-----------------------------------------------I c. Musyawarah Daerah (Musda) adalah institusi pengambilkeputusan tertinggi ditingkat kabupatenl kota yang berwenanguntuk : --------------------------------------------------------------1. Menjabarkan keputusan partai pada tingkat yang ada diI atasnya.------------------------------------------------------------1 2 . Menyusun dan menetapkan program partai untuk tingkat wLen/kota.----------

10

5/16/2018 AD-ART PAN-1

12/55

3. Membahas dan menilai Laporan PertanggungjawabanI Dewan Pimpinan Daerah.--------------------------------------1 4 . M.emi.lihdan menetapkan ketua dan anggota formatur DewanI Plmpinan Daerah; dan -------------------------------------------1 5 . Memilih dan menetapkan Ketua Majelis Penasihat dan PartaiI Daerah.--------------------------------------------------------------I d. Musyawarah Cabang (Muscab) adalah institusi pengambil

keputusan tertinggi ditingkat Kecamatan yang berwenanguntuk : -----------------------------------------------------------------------1. Menjabarkan keputusan partai pada tingkat yang ada di

I atasnya.---------------------------------------------------------------1 2 . Menyusun dan menetapkan program partai untuk tingkatI kecamatan.-----------------------------------------------------1 3 . Membahas dan menilai Laporan PertanggungjawabanI Dewan Pimpinan Cabang.----------------------------------:--------1 4 . Memilih dan menetapkan ketua dan anggota formatur DewanI Pimpinan Cabang; dan ---------------------------------------------1 5 . Memilip dan menetapkan Ketua Majelis Penasihat PartaiI Cabang.-------------------------------------------------------------Ie. Musyawarah Ranting (Musran) adalah institusi pengambil

keputusan tertinggi ditingkat kelurahanl desa yang berwenanguntuk : ------------------------------------------------------------------------1. Menjabarkan keputusan partai pada tingkat yang adaI diatasnya.--------------------------------------------------------------1 2 . Menyusun dan menetapkan program partai untuk tingkat

I kelurahanl desa.----------------------------------------------------1 3 . Meminta, membahas dan mengesahkan LaporanI Pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Ranting.---------------1 4 . M.em~lihdan m~netaPkan ketua dan anggota formatur Dewan~Implnan Ranting; dan ------------------------------------------

5/16/2018 AD-ART PAN-1

13/55

r 5 . Memilih dan menetapkan Ketua Majelis Penasihat PartaiI Ranting. ----------------------------------------------------------1 2 . Ketentuan mengenai pelaksanaan . Struktur Permusyawaratansebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dalam AnggaranRumah Tangga. ------------------------------------------------------------

------------------------------------ Pasal 15 ------------------------------------------------------- Permusyawaratan Luar Biasa -----------------------1. Dalam hal diperlukan penggantian Ketua Umum Dewan Pimpinan

Pusat, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah, Ketua Kordinator LuarNegeri, Ketua Dewan Pimpinan Daerah, Ketua Dewan PimpinanCabang dan Ketua Dewan Pimpinan Ranting dilakukan melaluiKongres Luar Biasa, Musyawarah Wilayah Luar Biasa, MusyawarahKordinator Luar Negeri Luar Biasa, Musyawarah Daerah LuarBiasa, Musyawarah Cabang Luar Biasa dan Musyawarah RantingLuar Biasa. ---------------------------------------------------------------

2. Ketentuan mengenai penyelenggaraan Permusyawaratan LuarBiasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjutdalam Anggaran Rumah Tangga.--------------------------------

------------------------------------~B \fIll ------------------------------ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -( E : P E : ~ C ; l J F t l J ~ ~ ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------------------------------------- Pasal 16 ----------------------------------------------------------- Stru ktur ~epengurusan -------------------------1. Partai dikelola oleh pengurus yang bersifat kolektif dan kolegial.----2. Secara fungsional partai dikelola oleh Dewan Pimpinan Partai,IMajelis Penasihat Partai, dan Mahkamah Penyelesaian Sengketa.-------------------------------------- Pasal 17 ---------------------------------------------------------------- Dewan Pimpinan ---------------------------1. Dewan pimpinan partai terdiri dari unsur pimpinan partai, lembagaI partai, dan alat kelengkapan partai.----------------------------------- .,.:\ 2. Unsur pimpinan adalah pengurus harian dan ketua departemenl

~i tin~kat Dewan Pimpinan Pusat, biro di tingkat Dewan. ~ 12

5/16/2018 AD-ART PAN-1

14/55

Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Koordinator Perwakilan LuarNegeri, bagian di tingkat Dewan Pimpinan Daerah, Seksi di tingkatDewan Pimpinan Cabang, dan Unit di tingkat Dewan PimpinanRanting yang memiliki tugas, wewenang dan tanggungjawab dalampengelolaan partai. ---------------------:..-------------------------------

3. Lembaga dan alat kelengkapan partai adalah unit kerja yangmemiliki tugas pokok dan fungsi tertentu guna membantu Pimpinandalam pengelolaan partai. ---------------------------------------------1 4 . Dalam pengelolaan partai, Dewan Pimpinan Partai dapatmembentuk panitia kerja atau komite aksi yang bersifat ad hocdalam kegiatan tertentu. -------------------------------------------

------------------------------------ Pasal 18 ----------------------------------------------------------- Fungsi Dewan Pimpinan ----------------------1. Dewan pimpinan partai berfungsi melaksanakan kerja partai terkait

rekruitmen, konsolidasi, koordinasi, optimalisasi kegiatan partaidalam menghimpun, merumuskan dan memperjuangkan aspirasirakyat.------------------------------------------------------------------1 2 . Ketentuan rnenqenai fungsi, tata cara, dan mekanisme kerja dewanpimpinan partai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebihlanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.-----------------------------

----------------------------------- Pasal 19 ----------------------------------------------------- Kewenangan Dewan Pimpinan -------------------1. Dewan pimpinan partai berwenang menetapkan kebijakan dan

melakukan tindakan sesuai keputusan partai yang ditetapkan dalampermusyawaratan dan rapat-rapat. ------------------------------------

2. Ketentuan mengenai kewenangan dewan pimpinan partaisebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalamAnggaran Rumah Tangga. -----------------------------------------------

---------------------------------------- E3AE3) ( - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------ LEME3AGA PARTAI, ALAT KELENGKAPAN PARTAI DAN --.:;.---------------------------------- ORGAN ISASI OTONOM --------------------------

1 3 1 j .

5/16/2018 AD-ART PAN-1

15/55

---------------------------- F 'C llSC lI:l() ----------------------------------------------------------- Lem bC lgC l F 'artal ------------------------------an pimpinan partai membentuk Lembaga untuk melaksanakan

I tugas-tugas dalam bidang tertentu.----------------------------------1 2 . Ketentuan mengenai lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat1(1) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.-----------------

----------------------------------- F 'C l lSC lI:l1----------------------------------- ..------------------------ A IC lt K e len g kapa n F 'artal ------------------------1. Dewan pimpinan partai dapat membentuk alat kelengkapan partaiI sesu ai kebutu han partai. ----------------------------------------------1 2 . Ketentuan mengenai alat kelengkapan partai sebagaimanadimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah

Tangga.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- f'C llSC lI :l:l -----------------------------------------------------------------r gC l n i SC lSiOto nom --- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -1. Organisasi otonom adalah organisasi yang dibentuk oleh

masyarakat sesuai dengan karakteristik jenis kegiatan masing-masing dan menyatakan dirinya bergabung ke Partai AmanatNasional. ---------------------------------------------------------------1 2 . Ketentuan mengenai organisasi otonom sebagaimana dimaksudI pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.--- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E J A ~ ) ( - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-------------------------- MA JEL IS F 'ENA SIH AT f' A RT AI --------------------------------------------------------- f' C lSC lI23 ----------------------------------------- T Ug ClS dan W ew enC lng MC lje lis Penaslhat Partal --------------1. Majelis Penasehat Partai (MPP) : -------------------------------------I a. Memberikan nasehat kepada pimpinan partai disetiap jenjangI kepengurusan baik diminta maupun tidak diminta;----------------I b. Membantu penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi partai .....

baik internal maupun eksternal baik diminta maupun tidakdiminta;----------------------------------------------------------------------

14

5/16/2018 AD-ART PAN-1

16/55

f . Berwenang mengawasi dan memberikan penilaian alaspelaksanaan kinerja partai berdasarkan peraturan perundang-undangan partai;-------------------------------------------------

I d. Berw~nang meminta Laporan .Keuangan Dewan PimpinanI Partal;---------------------------------------------------------------------I e. Berwenang mengundang Dewan Pimpinan Partai untukmengadakan rapat dan berlaku untuk semua jenjang tingkatankepengurusan;-----------------------------------------------------------1 2 . Ketentuan mengenai Majelis Penasihat Partai (MPP) sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatas diatur lebih lanjut dalam AnggaranRumah Tangga.--------------------------------------------------------------

-------------------------------------- 13 ~13 ) ( 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -------------- M~HK~M~H PENYELE5~I~N SENGKET ~ ------------------------------------------------------- Pasal 24 ----------------------------------1. Mahkamah Penyelesaian Sengketa (MPS) adalah Majelis yanghanya berada di tingkat Dewan Pimpinan Pusat dan berwenangmenyelesaikan sengketa yang terjadi dalam tubuh partai.-------------1 2 . Ketua MPS dipilih dan ditetapkan oleh ketua umum DPP bersama

I ketua MPP DPP.---------------------------------------------------------13. Ketentuan pelaksanaan ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjutI dalam Anggaran Rumah Tangga.------------------------------------------------------------------------ 13 ~13 ) ( 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - F=~K51 --- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ---------------------------------------- Pasal 2~ ------------------------------------1. Fraksi Partai Amanat Nasional disingkat FPAN adalah saranaperjuangan partai yang menjalankan kebijakan partai di lembagalegislatif.-------------------------------------------------------------------1 2 . Ketentuan mengenai Fraksi PAN sebagaimana dimaksud pada ayat

1 (1 ) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.------------------E;~- ; , .~-~~~~~=: :~:15".

5/16/2018 AD-ART PAN-1

17/55

------------------------------------------ f C l!;C lI : Z E i - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Setiap kader, anggota, dan simpatisan PAN memiliki kesempatan yangsama untuk menjadi pengurus partai, anggota legislatif dan eksekutifserta jabatan publik lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan partai yang berlaku.------------------------------------------------------------------- f Cl!;C lI : Z i ' - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --------------------- Penempatan Kader d i K e pe ng u ru !;C ln ------------------1.Penempatan kader di kepengurusan untuk setiap jenjangI kepemimpinan partai harus memperhatikan keterwakilanperempuan sekurang-kurangnya 30 % (tiga puluh persen).-----------1 2 . Ketentuan mengenai penempatan kader di kepengurusan partaiI diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.--------------------------------------------------------- PC l!;C lI : z a - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --------------- Penernpatan Kader d i Lernbaqa Legi ! ; IC l t if - -- -- -- -- -- -- -- -- --1. Penempatan kader di jabatan legislatif oleh PAN, dilakukan secara

obyektif, transparan dan diputuskan melalui Rapat Pleno Partai,dengan memperhatikan keterwakilan perempuan.---------------------1 2 . Kader PAN yang menjadi anggota legislatif terpilih adalah yangmemperoleh suara terbanyak dalam setiap tingkatan berdasarkanperundang-undangan yang berlaku yang pelaksanaannya diaturdalam pedoman organisasi. ---------------------------------------------1 3 . Ketentuan mengenai penerqpatan kader di lembaga legislatifsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebihlanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.---------------------------------

--------------------------------- P C l!;C lI29 ---------------------------------------------------- Penempatan Kader d i Lembaqa E k! ;e k ut if --------------1. Penempatan kader, anggota, dan simpatisan di lembaga eksekutif

dilakukan secara obyektif, transparan dan diputuskan melalui rapatpartai.------------------------------------------------- ~~1

" " " 16

5/16/2018 AD-ART PAN-1

18/55

f 2 . Ketentuan mengenai penempatan kader dan anggota di lembagaeksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjutdalam Anggaran Rumah Tangga dan pedoman organisasi.---------

------------------------------------ Pasal 30 -------------------------------------------------- Penempatan Kader di Jabatan Publik --------------------1. Penempatan kader dan anggota di jabatan publik dilakukan secaraI obyektif, transparan dan diputuskan melalui Rapat Harian Partai.----1 2 . Ketentuan mengenai penempatan kader dan anggota di [abatan

publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjutdalam Anggaran Rumah Tangga.---------------------------------------

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E 3~ E 3 ){I\f ---------------------------------------------------------------------- Pasal 31 ----------------------------------------------------------------- Sumber Keuangan ------------------------Sumber keuangan partai berasal dari : ------------------------------------1. luran Anggota; -------------------------------------------------------------2. Usaha, sumbangan, infak;--------------------------------------~-----3. Hibah dan wasiat; -------------------------------------------------------4. iuran anggota legislatif;-------------------------------------------,5. iuran anggota eksekutif, serta ;------------------------------------6. sumber-sumber lain yang halal, tidak mengikat dan tidakI bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;------------------------------------------------ Pasal 32 ------------------------------------------------------------- Pengelolaan Keuangan -------------------------1. Keuangan partai dikelola secara tertib, transparan, dan akuntabelI sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----------------1 2 . Keuangan partai disusun dalam suatu Rancangan AnggaranPendapatan dan Belanja Partai (RAPBP) untuk jangka waktu satu

tahun.-------------------------------------------------------------------------1 3 . RAPBP disusun oleh dewan pimpinan partai dan ditetapkan dalamRapat Kerja. ----------------------------------------------------------------.----

17",

5/16/2018 AD-ART PAN-1

19/55

r 4. APBP mengatur tentang pendapatan dan belanja kegiatan partaiI yang membutuhkan pembiayaan dalam kapasitas tertentu.------15. Selanja partai terdiri dari pembiayaan penguatan infrastruktur

I partai, pengeluaran rutin dewan pimpinan partai dan pengeluaranimplementasi program kerja partai.--------------------------------1 6 . Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pengelolaan keuanganpartai diatur lebih lanjut dalam Pedoman Pengelolaan Keuangandan Aset Partai.-~------------------------------------------

------------------------------------ ES~ES( \ 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -------------- PENGES~H~N ~NGG~R~N D~S~R D~N ----------------------------------------- ~NGG~R~N RUM~H T~NGG~ --------------------------------------------------- Pasal 33 ------------------------------Pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini untukpertama kalinya di sahkan dalam rapat formatur pada tanggal duapuluh tiga Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan(23-8-1998).------------------------------------------------------------------------ ES~ESVI -------------------------------------- PERUES~H~N ~NGG~R~N D~S~R D~N ---------------------------- ~NGG~~N RUM~H T~NGG~ ----------------------------------------------- Pasal 34 -----------------------1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan oleh kongres.--2. Perubahan pertama Anggarpn Dasar ini dilakukan pada Kongres

PAN pertama di Yogyakarta tanggal 10 (sepuluh) sampai dengantanggal13 (tiga belas) Februari 2000 (dua ribu).----------------------

13. Perubahan kedua Anggaran Dasar ini dilakukan pada Kongres PANkedua di Semarang tanggal 7 (tujuh) sampai dengan tanggal 10(sepuluh) April 2005 (dua ribu lima).-----------------------------------1 4 . Perubahan ketiga Anggaran Dasar ini dilakukan pada Kongres PANketiga di Satam tanggal 7 (tujuh) sampai dengan tanggal 9 ."(sembilan) Januari 2010 (dua ribu sepuluh).------------------------------

18

5/16/2018 AD-ART PAN-1

20/55

------------------------------------------ ES~ES{\fll ------------------------------------------------------------------- PEMESUES~R~NP~RT ~I ------------------------------------------------------------------------ Pasa I 35 --------------------------------------1. Partai hanya dapat dibubarkan oleh kongres dan/ atau kongres luarI biasa yang khusus diadakan untuk itu.--------------------------------------1 2 . Kongres dan/atau kongres luar biasa tersebut diatas dinyatakan.sah, apabila dihadiri oleh % (tiga perempat) dari Dewan PimpinanDaerah dan disetujui oleh % suara yang hadir.----------------------------1 3 . Apabila terjadi pembubaran partai, maka pemanfatan seluruh hartaI benda milik partai diputuskan dalam kongres tersebut.------------------1 4 . Ketentuan mengenai tata cara penyelenggaraan kongressebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan ayat (3) diatur lebihlanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.-----------------------------------

----------------------------------------- ES~ES{\flll -------------------------------------------------------------------- t(ETENTU~N PENUTUP -------------------------------------------------------------------- Pasal 36 ---------------------------:---------1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga adalah merupakanI satu kesatuap yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain.-----------1 2 . Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diaturI dalam Anggaran Rumah Tangga dan pedoman organisasi.------------

13. Ketentuan-ketentuan lain yang belum tercakup dalam Anggaran

Dasar dan Anggaran Rumah Tangga akan diatur lebih lanjut olehDewan Pimpinan Pusat PAN sejauh tidak bertentangan denganAnggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.------------------------

----------------------- ~NGG~R~N RUM~H T~NGG~ ------------------------------------------------ P~RT ~I ~M~N~ T N~SION~L ------------------------------------------~-------------------------- ~~Ei I ----------------------------------------------------------------- UMES~NG, HIMNE, D~N M~RS. ----------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - F ' C l ! t C l I 1-------------------------------------.---------------------------------- Lambang Partai -------------------------,.------(1) Filosofi lambang : ---------------------------------------------------------------

1~

5/16/2018 AD-ART PAN-1

21/55

Matahari putih bersinar cerah dilatarbelakangi bujur sangkarwarna biru dengan tulisan PAN di bawahnya, merupakansimbolisasi bahwa Partai Amanat c Nasional membawa suatupencerahan baru menuju masa depan Indonesia yang lebih baik;

(2) Makna lambang : ------------------------------------------Gambar Matahari yang bersinar terang : matahari merupakansumber cahaya, sumber kehidupan. Warn a putih adalah ekspresidari kebenaran, keadllan dan semangat baru. Sinar terang yangmemancar adalah refleksi dari kemajemukan. -----------------------Bujur sangkar berwarna biru tua: cerminan warna laut dan langityang merefleksikan kemerdekaan atau demokrasi; -------------Gambar berbentuk matahari warna putih dengan pancaran sinarberjumlah 32 (tiga puluh dua) buah. Ukuran panjang setiap sinarsama dengan garis tengah lingkaran matahari; -----------------Tulisan PAN dengan jenis hurut Futurist Extra Heavy, denganukuran lebar sama dengan lebar bujur sangkar. Warna tulisanPAN adalah biru tua; ---------------------------------------Tulisan PARTAI AMANAT NASIONAL dengan jenis hurut Times1 ( 5 ) I dengan tulisan warna hitam; ---------------------------------I (6) Penggunaan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan lambangI diatur lebih lanjut dalam pedoman organisasi. -------------------

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - f l C l ! ; C l I : z - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -i l 1 1 l l t !c l C l I l ~ C l r ! ; fl~~ ------------------------------(1) Himne dan Mars PAN wajib dinyanyikan dalam rapat-rapat resmiI partai dalam semua tingkatan; ------------------------------------(2) lsi dan tata cara penggunaan Himne PAN dan Mars PAN diaturIlebih lanjut dalam pedoman organisasi. ------------------------------------------------------------------ BAB II ----------------------------------------------------~~GGOT~, K~DER, D~~ SI~fl~TI5~~ .#I---------------------------------------- Pasal 3 ---------------------------------------------------------------------------- Penerlmaan . ~ l l g g 0 t C l - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

. , " - . 20

5/16/2018 AD-ART PAN-1

22/55

Penerimaan anggota PAN mengikuti ketentuan sebagai berikut : -------(1) Yang dapat diterima sebagai anggota PAN adalah seluruh warga

negara Republik Indonesia yang telah dewasa, berjiwa reformis,menyetujui dan mendukung Platform Partai, Garis PerjuanganPartai.Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai, pedoman-pedoman partai, dan ketentuan partai lainnya; -------------------

(2) Setiap orang yang berkeinginan menjadi anggota PAN dapatmengajukan permohonan secara tertulis kepada dewan pimpinanpartai yang berdekatan dengan tempat tinggal yangbersangkutan; ------------------------.:.------------------------------Dalam hal tertentu Dewan Pimpinan Pusat (DPP) berhak menolakpermintaan seseorang menjadi anggota PAN; -----------------------Terhadap seseorang yang telah disetujui menjadi anggota PANakan diberikan kartu anggota yang ditandatangani oleh ketuaumum dan sekretaris jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP)yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) melaluldewan pimpinan partai di tempat yang bersangkutan semulamelaku kan pendaftaran; ---------------------------------------, 'l(5) Tatacara mengenai penerimaan anggota dan penerbitan KartuI Anggota diatur lebih lanjut dalam pedoman organisasi. -------------

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - f J C I ! S C l I ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---------------- Syarat, Hak, dan Kewajiban Anggota ---------------------(1) Syarat anggota PAN adalah sebagai berikut :-------------------

(a) Telah berumur 17 tahun dan/atau pernah menikah; ---------(b) Memeluk agama yang disahkan oleh pemerintah Republik

II ndonesia; dan ----------------------------------------------------I (c) Tidak merangkap sebagai anggota partai politik lain. -------Kewajiban anggota PAN adalah sebagai berikut : -------------------I (a) menjunjung tinggi nama dan kehormatan Partai AmanatI Nasio nal; ----------------------------------------------------- .....----l (b) memegang teguh dan menaati platform dan Garis

21

5/16/2018 AD-ART PAN-1

23/55

Perjuangan Partai, Anggaran Dasar dan Anggaran RumahTangga, pedoman-pedoman partai, dan peraturan-peraturan lainnya; --------------..,.----------------------------------

(c) membayar iuran anggota; --------------------------------(d) tidak merangkap sebagai anggota organisasi partai politikI lain; dan -------------------------------------------------I (e) mendukung dan menyukseskan tujuan, usaha, danI program partai.-------------------------- -----------------

(3) Hak anggota PAN adalah sebagai berikut : ----------------------(a) Memilih dan dipilih; ----------------------------------------(b) menyatakan pendapat; ------------------------------------(c) membela diri; ------------------------------------------(d) mendapat perlindungan dan pembelaan hukum dari partai;-(e) mendapat kesempatan mengikuti agenda-agenda partaiI sesuai dengan aturan partai; dan -----------------------

mengajukan cuti sebagai anggota dan atau penguruskarena ditugaskan partai dalam rangka penempatan kaderdi jabatan publik yang dalam peraturan perundang-undangannya melarang adanya rangkap jabatan sebagaianggota dan atau pengurus partai politik. ----------------

1(4) Ketentuan mengenai syarat, kewajiban, dan hak anggota diaturIlebih lanjut dalam pedoman ?rganisasi.-----~-------------------

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - F ' C I ! S C l I ! 5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ . -----------------------------* ....-- Jenjang Kaderisasi ------ --------.- ...--(1) Jenjang dan jenis kaderisasi terdiri atas perkaderan formal dan

I nonformal; -------~--------------------------------------------------Jenjang kaderisasi formal terdiri atas : -----------------------------I (a) Kader muda yaitu mereka yang terdaftar dalam keanggotaanpartai yang dicatat oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) ....1setempat setelah lulus orientasi perkaderan dalam MasaBimbingan Calon Anggota (MABITA); ------------------------------

22

5/16/2018 AD-ART PAN-1

24/55

(1)

I

5/16/2018 AD-ART PAN-1

25/55

f

5/16/2018 AD-ART PAN-1

26/55

r :::~::-~~;':::~~~~::i::::;:::;::~~:::~(1) Pemberian penghargaan dilakukan melalui proses yang terbuka,

I jujur, dan adil; ---------------------------------------------------------\(2)I

Bentuk penghargaan dapat berupa anugerah (award), hadiah,promosi, dan penempatan kader di jabatan politis dan atau bentuklain yang ditetapkan partai; ------------------------------------------------

1(3) Pemberian penghargaan diawali dari penilaian melalui beberapatahapan seleksi, sejak pembuatan pedoman hingga pemberianpenghargaan yang mekanisme seleksinya adalah sebagai berikut :(a) Dalam pedoman seleksi ditetapkan kriteria penilaian, tahapf penilaian, dan penentuan penerima penghargaan; ---------I (b) Tahap penetapan peserta seleksi diambil melalui pendataan\ para calon penerima penghargaan; ---------------------------

I(e) Seleksi administrasi yang dilakukan oleh Tim bidangPenghargaan (Tim Nominasi) untuk memperoleh calon-calonpeserta yang layak mengikuti tahapan seleksi nominasi; ---Tahap survei untuk melihat dan mengidentifikasi faktor-faktor,

~f)

1

strategis yang mempengaruhi penilaian; -------------------Tahap penilaian peserta yang telah disurvei kemudiandiseleksi untuk mendapatkan nominator penerimapenghargaan; ------------------------------------------------Rapat penilaian digunakan untuk menentukan penerimapenghargaan berdasarkan nominasi peserta ealon penerimapenghargaan. Rapat dilakukan dengan melibatkan tokoh-tokoh partai dan para pakar yang memiliki kompetensi; -----Penetapan penerima penghargaan ditetapkan dalam rapatpenilaian berdasarkan masukan dari para pakar yangdiundang khusus untuk itu; -----------------------------------------

E_:emberian penghargaan ditetapkan dalam keputusan partai,

5/16/2018 AD-ART PAN-1

27/55

1(4')Ketentuan mengenai prinsip, bentuk, dan mekanisme pemberian\ Penghargaan diatur lebih lanjut dalam pedoman organisasi. ------

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - F ' C I ! ; C l I ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -------- Prinsip, Bentuk, dan Mekanisme PemberianSanksi.------(1) Pemberian sanksi dilakukan melalui proses yang terbuka, jujur,I dan adil; -----._--------------------------------------------

1(2 ) Sentuk sanksi organisasi dapat berupa sanksi administratif

1peringatan tertulis, pembebanan, penurunan jenjang keanggotaan,pemberhentian sementara, dan pemberhentian tetap darikeanggotaan; -------------------------------------------------Mekanisme pemberian sanksi adalah sebagai berikut : --------I (a) Peringatan tertulls : ------------------------------------------I 1) Peringatan tertulis diberikan kepada anggota yang

melakukan pelanggaran, di mana ketentuan lebih lanjutterhadap pelanggaran diatur oleh Dewan PimpinanPusat (DPP) dalam pedoman organisasi; -----------

12 ) Peringatan tertulis kepada anggota diberikan olehdewan pimpinan partai di setiap jenjang dengan tataurutan; peringatan pertama bertujuan untukpencegahan pengulangan kesalahan; peringatan keduabertujuan untuk kepatuhan; peringatan ketiga untuksyarat pengenapn sanksi, dimana setiap suratperingatan tersebut ditembuskan kepada dewanpimpinan partai satu tingkat di atasnya, kecuali yangdikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) tanpatembu san; dan ---------------------------------------peringatan tertulis kepada pengurus diberikan olehdewan pimpinan partai dijenjang kepengurusan yangbersangkutan. ------------------------------------------- ....

~b) Pemberhentian sementara : -------------------------------------l : ) Usulan pemberhentian sementara pengurus, diajukan- - < : - . .. . 26

5/16/2018 AD-ART PAN-1

28/55

T oleh dewan pimpinan partai setempat berdasarkanputusan rapat pleno; dan ----------------------------------

12) Pemberhentian sementara dilakukan oleh dewanpimpinan partai satu tingkat di atasnya melalui rapatpleno; --------------~-----------------------------

13 ) Mekanisme pemberhentian sementara bagi pengurusDewan Pimpinan Pusat (OPP) dilakukan melalui RapatPleno Dewan Pimpinan Pusat (OPP). ----------------------I (c) Pemberhentian tetap : -------------------------------------r 1) Usulan pemberhentian tetap anggota dilakukan olehdewan pimpinan partai setempat setelah melaluimekanisme pasal 7 ayat (2.a.2) dan diputuskan melaluirapat pleno; ----------------------------------------------pemberhentian tetap pengurus partai ditetapkan oleh

Ketentuan mengenai pelaksanaan peringatan tertulis,pemberhentian sementara, dan pemberhentian tetap diatur lebihlanjut dalam pedoman organisasi. ----------------------------------

--------------------------------- Pasal 10 ------------------------------------------------------------- Mekanisme Pembelaan diri.---------------------(1) Pembelaan diri dapat dilakukan oleh anggota danl atau pengurus[ ~ : ~ : k : : ~ : ~ S ~ ~ ii S ~ ~ ~ ~ _ ~ ~ : _ :\ (2) Mekanisme pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)I diatur lebih lanjut dalam pedoman organisasi. ----------------------------------------------------------- Pasal 11 ------------------------------------------\ ( ; - ~ : : : = _ : : : : t : : : : ~ I i : : ~ ~ : ; : ; ; ~ = - : : -L anggota dan atau pengurus yang dilakukan setelah : ---------------

21

dewan pimpinan partai dua tingkat di atasnya setelahmendapat rekomendasi dari dewan plrnpinari partaisatu tingkat di atasnya. ----------------------------------

5/16/2018 AD-ART PAN-1

29/55

T(a~ang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah oleh1 pengadiIan; ------------------------------------------------------r (b) Yang bersangkutan mengajukan permohonan keanggotaanI = ~ ~ ; ~ at e ~ I ~ ~ ~ a l ~ k = ~ : ~ d U ~I (c) Yang bersangkutan mengajukan pembelaan diri yang dapatI diterima oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP); dan ------------I (d) Majelis Penyelesaian Sengketa (MPS) mengabulkan suratt tinjauan ulang atas perkara yang bersangkutan. ------------

1 ( 2 ) 8agi anggota partai yang berstatus tersangka atau terdakwa atauterpidana, dengan adanya Surat Perintah Penghentian Penyidikandan Penuntutan (SP 3) dan/ atau berdasarkan putusanpengadilan dengan putusan yang mempunyai kekuatan hukumtetap, menyatakan bahwa yang bersangkutan dinyatakan tidakbersalah dan/ atau dinyatakan perbuatannya tidak merupakantindak pidana, dilakukan rehabilitasi oleh Dewan Pimpinan Pusat(DPP) paling lambat 15 (Iimabelas) hari setelah permohonanrehabilitasi diajukan oleh yang bersangkutan, Dewan PimpinanWilayah (DPW) atau Dewan Pimpinan Daerah (DPD) setempat. --

-------------------------------Pemberhentian Anggota.--------- ..----------Anggota berhenti karena : ------r-----------~----------------------(1) Meninggal dunia; -----------------------------------------(2) Atas permintaan sendiri;------------------------------------(3) Diberhentikan sementara oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP)

karena ditugaskan partai dalam rangka penempatan kader dijabatan publik yang dalam peraturan perundang-undangannyamelarang adanya rangkap jabatan sebagai anggota dan ataupengurus partai politik; ------------------------------------------ .

, (4) Diberhentikan Tetap berdasarkan Surat Keputusan DewanL Pimpinan P~sat (DPP) karena sanksi partai.----------------------: z : : : _ " , , ( : . . .-

-------------------------------------- Pasal 12 --------------------._.---

28

5/16/2018 AD-ART PAN-1

30/55

. .

------------------------------------------ ~~~ III -------------------------------------------------------------------------- PE NGORG~N IS~SI~N --------------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -c a ! ; c a l 1 : 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - T c a t C l K e r j c a Penqorqanlsaslan Partal ------------------(1) Tata kerja pengorganisasian partai dimaksudkan untuk mengatur

mekanisme pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawabterhadap kerja-kerja partai secara struktural dan fungsional;--------

1(2) Tata kerja pengorganisasian partai bertujuan untuk membangunsinergi kerja secara struktural dan fungsional melalui koordinasi,integrasi, dan sinkronisasi dalam perencanaan, pengorganisasian,dan pelaksanaan tugas, kegiatan, dan program guna mencapaitujuan partai berdasarkan prinsip kolektivitas, kesinambungan,keterpaduan, dan kemanfaatan; -------------------------------------Dewan pimpinan partai secara struktural wajib melakukanmonitoring dan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan tugas,kegiatan, dan program-program partai minimal satu kali dalamsatu tahun yang dilaporkan dalam rapat kerja partai di setiaptingkatan ------------------------------------------------------------,

\(4) Ketentuan mengenai tata kerja pengorganisasian partaisebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diaturlebih lanjut dalam pedoman organisasi. -----------------------------

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -c a ! ; c a l 1 ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -D e w c a n Plmplnan Pusat ---------------------------(1) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) adalah pimpinan eksekutif tertinggiI dalam memimpin partai untuk masa jabatan lima tahun; -----------1(2) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) berfungsi melaksanakan kerja-

kerja partai terkait agregasi, artikulasi, aspirasi, konsolidasi,koordinasi, dan optimalisasi kegiatan partai dalam menghimpun,merumuskan, dan memperjuangkan aspirasi rakyat; -----------------

1(3) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) memiliki tugas, wewenang, dant tanggung jawab untuk : ----------------------------------------------------2 , Q

5/16/2018 AD-ART PAN-1

31/55

T(a) Menentukan kebijakan partai sesuai dengan Anggaran Dasardan Anggaran Rumah Tangga, keputusan-keputusankongres, keputusan-keputusan _rapat kerja nasional, dankeputusan-keputusan partai lainnya sesuai pedomanorgan isasi; ---------------------------------------------------I (b) Melakukan konsolidasi organisasi secara struktural mulai dariDewan Pimpinan Wilayah (DPW) hingga Dewan PimpinanRanting (DPRt) dan Pimpinan Koordinator Perwakilan Luar~egeri; -------------------------------------------------------

r (c) Mengesahkan susunan pengurus Dewan Pimpinan Wilayah(DPW) dan Pimpinan Koordinator Perwakilan Luar Negerisesuai hasil keputusan musyawarah; -----------------------------I (d) Membatalkan, meluruskan, dan memperbaiki keputusan yangdiambil oleh Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan PimpinanKoordinatoriat Perwakilan Luar Negeri yang bertentangandengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga,keputusan-keputusan kongres, keputusan-keputusan RapatKerja Nasional, dan keputusan-keputusan partai lainnyasesuai pedoman organisasi; --------------------------------

f-(e) Melakukan penyesuaian terhadap struktur kepengurusanyang ada di tingkat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) melaluipenambahan atau pengurangan unit-unit kerja sesuai

~,

kebutuhan partai; --------------------------------------------I (f) Mengangkat Pelaksana Tugas Ketua Dewan PimpinanWilayah (DPW) dan Pirnpinan Koordinator Perwakilan LuarNegeri ketika terjadi kekosongan jabatan pimpinan partai ditingkat tersebut; -----------------------------------------------------

(g) Melaksanakan kewenangan lainnya yang diberikan olehAnggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, keputusan- -'

utusan kong res, keputusan-keputusan rapat kerjaonal, dan keputusan-keputusan partai lainnya sesuai

- ,. . . . .( .. ~.~-------..:_.: 30

5/16/2018 AD-ART PAN-1

32/55

Ipedoma n organ isasi. -------------------------------------------------I(h) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dapat membentuk lembaga,

alat kelengkapan partai, organisasi otonom, komite-komiteaksi, dan unit-unit kerja lainnya untuk melaksanakan kegiatansesuai program partai; -------...:--------------------------------

I(i) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dapat melakukan pergantianfungsionaris pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) danmelakukan penyesuaian terhadap struktur pengurus lembaga,alat kelengkapan partai, organisasi otonom, komite-komiteaksi, dan unit-unit kerja lainnya melalui penambahan ataupengurangan komposisi personalia. ---------------------------

[-------------------------------------- Pasal 15 -------------------------------------------------------------- Dewan Pimpinan Wilayah --------------------1) Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) adalah pimpinan eksekutif

tertinggi dalam memimpin partai di tingkat provinsi untuk masajabatan lima tahu n; ----------------------------------------~-------

1(2) Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) berfungsi melaksanakan kerja-kerja partai di tingkat provinsi terkait konsolidasi, koordinasi, dan,optimalisasi kegiatan partai dalam menghimpun, merumuskan,dan memperjuangkan aspirasi rakyat; ---------------------------

1(3) Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) memiliki tugas, wewenang, dan(tanggung jawab untuk : --------------------------------------------I (a) Menentukan kebijakan partai di tingkat provinsi sesuai

dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga,keputusan-keputusan kongres dan musyawarah wilayah,keputusan-keputusan rapat kerja nasional, rapat kerjawilayah, dan keputusan-keputusan partai lainnya sesuaipedoman orga nisasi; -------------------------------------------------I (b) Melakukan konsolidasi organisasi secara struktural mulaidari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) hingga DewanPimpinan Ranting (DPRt) dan Pimpinan Rayon; --------------

3;j

5/16/2018 AD-ART PAN-1

33/55

I(c) Mengesahkan susunan pengurus Dewan Pimpinan DaerahI (DPD) sesuai hasil keputusan musyawarah; ----------------I(d) Membatalkan, meluruskan, dan memperbaiki keputusan.yang diambil oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) yangbertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran RumahTangga, keputusan-keputusan kongres, musyawarahwilayah, musyawarah daerah, keputusan-keputusan rapatkerja nasional, rapat kerja wilayah, dan rapat kerja daerah,serta keputusan-keputusan partai lainnya sesuai pedomanorganisasi; -----------------------------------------------I (e) Melakukan penyesuaian terhadap struktur kepengurusanyang ada di tingkat Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) melaluipenambahan atau pengurangan unit-unit kerja sesuaikebutuhan partai; --------------------------------------I (f) Mengangkat Pelaksana Tugas Ketua Dewan PimpinanDaerah (DPD) ketika terjadi kekosongan jabatan pimpinanpartai di tingkat tersebut; --------------------------------------I (g) Melaksanakan kewenangan-kewenangan lainnya di tingkatprovinsi yang diberikan oleh Anggaran Dasar dan AnggaranRumah Tangga, keputusan-keputusan kongres danmusyawarah wilayah, keputusan-keputusan rapat kerjanasional dan rapat kerja wilayah, serta keputusan-keputusan4 ~partai lainnya sesuai pedoman organisasi. ----------------I(h) Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dapat membentuklembaga, alat kelengkapan partai, organisasi otonom,komite-komite aksi dan unit-unit kerja lainnya di tingkatwilayah untuk melaksanakan kegiatan sesuai program partai;I (i) Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dapat melakukanpergantian fungsionaris pengurus Dewan Pimpinan Wilayah(DPW) dan melakukan penyesuaian terhadap strukturpengurus lembaga, alat kelengkapan partai, organisasi

32

5/16/2018 AD-ART PAN-1

34/55

otonom, komite-komite aksi, dan unit-unit kerja lainnya ditingkat wilayah melalui penambahan atau pengurangankomposisi personalia. ---------------------------------------------

------------------------------------------ Pasal 16 --------------------------------------------------------- Dewan Pimpinan Daerah -----------------(1) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) adalah pimpinan eksekutifI : : ~ : g j : ~ : : ~ ; : e : ~ : ~ : n ~ ~ ~I (2) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) berfungsi melaksanakan kerja-

kerja partai di tingkat kabupaten/ kota terkait konsolidasi,koordinasi, dan optimalisasi kegiatan partai dalam menghimpun,merumuskan, dan memperjuangkan aspirasi rakyat; ---------------I (3) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) memiliki tugas, wewenang, danI: ~ g : : ~ ~ : : ~ n u ~ : ~ ~ ~ : ~ P ~;-:;:;:~~~~

dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga,keputusan-keputusan kongres, musyawarah wilayah, danmusyawarah daerah, keputusan-keputusan rapat kerja,nasional, rapat kerja wilayah, dan rapat kerja daerah, sertakeputusan-keputusan partai lainnya sesuai pedomanorganisasi; ---------------------------------------------------I (b) Melakukan konsolidasi organisasi secara struktural mulai dariDewan Pimpinan Cabang (DPC) hingga Dewan PimpinanRanting (DPRt), Pimpinan Rayon dan Sub Rayon; ------------I (c) Mengesahkan susunan pengurus Dewan Pimpinan Cabang

I (D:C) sesuai hasil keputusan musyawarah; --------------------I (d) Membatalkan, meluruskan, dan memperbaiki keputusan yangdiambil oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) yangbertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran RumahTangga, keputusan-keputusan kongres, musyawarah wilayah,musyawarah daerah, dan musyawarah cabang, keputusan-

3~

5/16/2018 AD-ART PAN-1

35/55

- - - - - - ~ -keputusan rapat kerja nasional, rapat kerja wilayah, rapatkerja daerah, rapat kerja cabang, serta keputusan-keputusanpartai lainnya sesuai pedoman organisasi; -----------------

I(e) Melakukan penyesuaian terhadap struktur kepengurusanyang ada di tingkat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) melaluipenambahan atau pengurangan unit-unit kerja sesuaikebutu han partai; ----------------------------------------I ( f) Mengangkat Pelaksana Tugas Ketua Dewan PimpinanCabang (DPRt) ketika terjadi kekosongan jabatan pimpinanpartai di tingkat tersebut; ----------------------------------I (g) Melaksanakan kewenangan-kewenangan lainnya di tingkatkabupaten/ kota yang diberikan oleh Anggaran Dasar danAnggaran Rumah Tangga, keputusan-keputusan kongres,musyawarah wilayah dan musyawarah daerah, keputusan-keputusan rapat kerja nasional, rapat kerja wilayah dan rapatkerja daerah, serta keputusan-keputusan partai lainnyasesuai pedoman organisasi. ---------------------------

I(h) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dapat membentuk lembaga,alat kelengkapan partai, organisasi otonom, komite-komiteaksi dan unit-unit kerja lainnya di tingkat daerah untukmelaksanakan kegiatan sesuai program partai; ---------------

I(i) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dapat melakukan pergantian~ ,fungsionaris pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) danmelakukan penyesuaian terhadap struktur pengurus lembaga,alat kelengkapan partai, organisasi otonom, komite-komiteaksi, dan unit-unit kerja lainnya di tingkat daerah melaluipenambahan atau pengurangan komposisi personalia.--------1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Pasal 17 --------------------------------

---------------------------- Dewan Pimpinan Cabang ---------------------1(1) Dewan Pimpinan Cabang (Ope) adalah pimpinan eksekutif

Ltertinggi dalam memimpin partai di tingkat kecamatan untuk masa34

5/16/2018 AD-ART PAN-1

36/55

fjabatan lima tahun; -----------------------------------------------------I (2) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) berfungsi melaksanakan kerja-kerja partai di tingkat kecamatan terkait konsolidasi, koordinasi,dan optimalisasi kegiatan partai dalam menghimpun,merumuskan, dan memperjuangkan aspirasi rakyat; ------------I (3) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) memiliki tugas, wewenang dantanggung jawab untuk : ----------------------------------------(a) Menentukan kebijakan partai di tingkat kecamatan sesuai

dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga,keputusan-keputusan kongres, musyawarah wilayah,musyawarah daerah, dan musyawarah cabang, keputusan-keputusan rapat kerja nasional, rapat kerja wilayah, rapatkerja daerah, dan rapat kerja cabang, serta keputusan-keputusan partai lainnya sesuai pedoman 0 rganisasi;---------I (b) Melakukan konsolidasi organisasi secara struktural mulai dariDewan Pimpinan Ranting (DPRt) hingga Pimpinan Rayon danSub Rayon; ---------------------------------------------------------I (c) Menqesahkan susunan pengurus Dewan Pimpinan Ranting! (DPRt) sesuai hasil keputusan Musyawarah; ----------------I (d) Membatalkan, meluruskan, dan memperbaiki keputusan yangdiambil oleh Dewan Pimpina Ranting (DPRt) yangbertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran RumahTangga, keputusan-keputusan kongres, musyawarah wilayah,musyawarah daerah, musyawarah cabang dan musyawarahranting, keputusan-keputusan rapat kerja nasional, rapat kerjawilayah, rapat kerja daerah, rapat kerja cabang dan rapatkerja ranting, serta keputusan-keputusan partai lainnya sesuaipedoman organisasi; -------------------------------------------------I (e) Melakukan penyesuaian terhadap struktur kepengurusanyang ada di tingkat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) melaluipenambahan atau pengurangan unit-unit kerja sesuai

35

5/16/2018 AD-ART PAN-1

37/55

- - -an partai; -------------------------------------------------I(f) Mengangkat Pelaksana Tugas Ketua Dewan PimpinanRanting (DPRt) ketika terjadi kekosongan jabatan pimpinanpartai di tingkat tersebut; ----------------------------------I(g) Melaksanakan kewenangan-kewenangan lainnya di tingkatkecamatan yang diberikan oleh Anggaran Dasar danAnggaran Rumah Tangga, keputusan-keputusan kongres,musyawarah wilayah, musyawarah daerah, dan musyawarahcabang, keputusan-keputusan rapat kerja nasional, rapatkerja wilayah, rapat kerja daerah, dan rapat kerja cabang,serta keputusan-keputusan partai lainnya sesuai pedomanorganisasi. --------------------------------------------------I (h) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dapat membentuk lembaga,alat kelengkapan partai, organisasi otonom, komite-komiteaksi dan unit-unit kerja lainnya di tingkat cabang untukmelaksanakan kegiatan sesuai program partai; -------------I(i) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dapat melakukan pergantianfungsionaris pengurus Dewan Pimpinan Cabang (Ope) danmelakukan penyesuaian terhadap struktur pengurus lembaga,alat kelengkapan partai, organisasi otonom, komite-komiteaksi dan unit-unit kerja lainnya di tingkat cabang melaluipenambahan atau peng~rangan komposi,sipersonalia.-------

1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Pasal 18 --------------------------------------------------------- Dewan Pimpinan Ranting ------------------I (1) Dewan Pimpinan Ranting (DPRt) adalah adalah pimpinan

eksekutif tertinggi dalam memimpin partai di tingkatkelurahan/desa untuk masa jabatan lima tahun; -------------------I (2) Dewan Pimpinan Ranting (DPRt) berfungsi melaksanakan kerja-kerja partai di tingkat kelurahan/desa terkait konsolidasi,koordinasi, dan optimalisasi kegiatan partai dalam menghimpun,merumuskan, dan memperjuangkan aspirasi rakyat; -------------

36

5/16/2018 AD-ART PAN-1

38/55

, .

I (3) Dewan Pimpinan Ranting (DPRt) memiliki tugas, wewenang, dan.tanggung jawab untuk : ----------------------------------------------(a) Menentukan kebijakan partai di tingkat kecamatan sesuai

dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga,keputusan-keputusan kongres, musyawarah wilayah,musyawarah daerah, musyawarah cabang dan musyawarahranting, keputusan-keputusan rapat kerja nasional, rapatkerja wilayah, rapat kerja daerah, rapat kerja cabang danrapat kerja ranting, serta keputusan-keputusan partai lainnyasesuai pedoman organisasi; ------------------------------------I (b) ~ela~ukan kons~lidasi ~rga~iSaSi secara struktural mulai dari[plrnpinan rayon hlngga Pimpinan Sub Rayon;---------------------I ( c) Mengesahkan susunan pengurus Pimpinan Rayon sesuaiI hasil keputusan Musyawarah;----------------------------------

I(d) Membatalkan, meluruskan, dan memperbaiki keputus~n yangdiambil oleh Pimpinan Rayon yang bertentangan denganAnggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, keputusan-keputusan kongres, musyawarah wilayah, musyawarah,daerah, musyawarah cabang dan musyawarah ranting,keputusan-keputusan rapat kerja nasional, rapat kerjawilayah, rapat kerja daerah, rapat kerja cabang dan rapatkerja ranting, serta keputusan-keputusan partai lainnya sesuaipedoman organ isasi; -------------------------------------------

I(e) Melakukan penyesuaian terhadap struktur kepengurusanyang ada di tingkat Dewan Pimpinan Ranting melaluipenambahan atau pengurangan unit-unit kerja sesuaikebutu han partai; -------------------------------------------------I (f) Mengangkat Pelaksana Tugas Ketua Pimpinan Rayon ketikaI terjadi kekosongan jabatan pimpinan partai di tingkat tersebut;

I(g) Melaksanakan kewenangan-kewenangan lainnya di tmgkatlkelurahan/desa yang diberikan oleh Anggaran Dasar dan

37

5/16/2018 AD-ART PAN-1

39/55

Anggaran Rumah Tangga, keputusan-keputusan kongres,musyawarah wilayah, musyawarah daerah, musyawarahcabang, dan Musyawarah ranting, keputusan-keputusan rapatkerja nasional, rapat kerja wilayah, rapat kerja daerah, rapatkerja cabang dan rapat kerja ranting, serta keputusan-keputusan partai lainnya sesuai pedoman organisasi. -----I (h) Dewan Pimpinan Ranting (DPRt) dapat membentuk lembaga,alat kelengkapan partai, organisasi otonom, komite-komiteaksi dan unit-unit kerja lainnya di tingkat ranting untukmelaksanakan kegiatan sesuai program partai; ---------------

I(i) Dewan Pimpinan Ranting (OPRt) dapat melakukan pergantianfungsionaris pengurus Dewan Pimpinan Ranting (DPRt) danmelakukan penyesuaian terhadap struktur pengurus lembaga,alat kelengkapan partai, organisasi otonom, komite-komiteaksi dan unit-unit kerja lainnya di tingkat ranting melaluipenambahan atau pengurangan komposisi personalia. -----

1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Pasal19 ---------------------------------------------------Pimpinan Rayon dan Sub Rayon ---------------

1(1) Pimpinan Rayon dan Sub Rayon adalah adalah pimpinaneksekutif tertinggi dalam memimpin partai di tingkat RW/RT untukmasa jabatan 5 (lima) tahun; --------------------------------Pimpinan Rayon dan Sub Rayon berfungsi melaksanakan kerja-~ ,kerja partai di tingkat RW IRT terkait konsolidasi, koordinasi, danoptimalisasi kegiatan partai dalam menghimpun, merumuskan,dan memperjuangkan aspirasi rakyat; ---------------------------

1( 3 ) Pimpinan Rayon dan Sub Rayon memiliki tugas, wewenang dantanggung jawab untuk : ------------------------------------------(a) Menentukan kebijakan partai di tingkat RW/RT sesuai dengan

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, keputusan-keputusan kongres, musyawarah wilayah, musyawarahdaerah, musyawarah cabang dan musyawarah ranting,

38

5/16/2018 AD-ART PAN-1

40/55

keputusan-keputusan rapat kerja nasional, rapat kerjawilayah, rapat kerja daerah, rapat kerja cabang dan rapatkerja ranting, serta keputusan-keputusan partai lainnyasesuai pedoman organisasi; ------------------------------------I (b) Melakukan konsolidasi organisasi di Rayon dan PimpinanI Sub Rayon; ---------------------------------------------------------I (C) . Melakukan penyesuaian terhadap struktur kepengurusanyang ada di tingkat Pimpinan Rayon dan Sub Rayon melaluipenambahan atau pengurangan unit-unit kerja sesuaikebutu han partai; ------------------------------------------------I (d) Melaksanakan kewenangan-kewenangan lainnya di tingkatRW/RT yang diberikan oleh Anggaran Dasar dan AnggaranRumah Tangga, keputusan-keputusan kongres, musyawarahwilayah, musyawarah daerah, musyawarah cabang, danmusyawarah ranting, keputusan-keputusan rapat kerja

"nasional, rapat kerja wilayah, rapat kerja daerah, rapat kerjaI cabang dan rapat kerja ranting, serta keputusan-keputusanI partai lainnya sesuai pedoman organisasi. --------------------I (e) Pimpinan Rayon dan Sub Rayon dapat membentuk lembaga,alat kelengkapan partai, organisasi otonom, komite-komiteaksi dan unit-unit kerja lainnya di tingkat rayon dan sub rayonuntuk melaksanakan kegiatan sesuai program partai; ---------I (f) Pimpinan Rayon dan Sub Rayon dapat melakukan pergantian.fungsionaris pengurus Pimpinan Rayon dan Sub Rayon sertamelakukan penyesuaian terhadap struktur pengurus lembaga,alat kelengkapan partai, organisasi otonom, komite-komiteaksi dan unit-unit kerja lainnya di tingkat rayon dan sub rayonmelalui penambahan atau pengurangan komposisi personalia.I = : : : = = - ~ ;m : : _ ; : : ~ : o ~ ~ : : : : ~ :

1 (1 ) Pimpinan Koordinator Perwakilan Luar Negeri adalah pimpinan39

5/16/2018 AD-ART PAN-1

41/55

"

~f tertinggi dalam memimpin partai di perwakilan luarI negeri untuk masa jabatan 5 (lima) tahun; ---------------------1(2) Pimpinan Koordinator Perwakilan. Luar Negeri berfungsi

melaksanakan kerja-kerja partai di tingkat perwakilan luar negeriterkait konsolidasi, koordinasi, dan optimalisasi kegiatan partaidalam menghimpun, merumuskan, dan memperjuangkan aspirasirakyat; -----------------------------------------------------------

1(3) Pimpinan Koordinator Perwakilan Luar Negeri memiliki tugas,wewenang dan tanggung jawab untuk : ---------------------(a) Menentukan kebijakan partai di tingkat perwakilan luar negeri

sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran RumahTangga, keputusan-keputusan kongres dan musyawarahkoordinator perwakilan luar negeri, keputusan-keputusanrapat kerja nasional dan rapat kerja koordinator perwakilanluar negeri, dan keputusan-keputusan partai lainnya sesuaipedoman organisasi; ---------------------------------I (b) Melakukan konsolidasi organisasi secara struktural di tingkatI pimpinan koordinator perwakilan luar negeri; -----------------I (c) Melakukan penyesuaian terhadap struktur kepengurusanyang ada di tingkat pimpinan koordinator perwakilan luarnegeri melalui penambahan atau pengurangan unit-unit kerjasesuai kebutuhan partal: ------------------------------------,~ .I (d) Melaksanakan kewenangan lainnya yang diberikan olehAnggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, keputusan-keputusan kong res dan rnusyawarah koordinator perwakilanluar negeri, keputusan-keputusan rapat kerja nasional danrapat kerja koordinator perwakilan luar negeri, dan keputusan-keputusan partai lainnya sesuai pedoman organisasi. --------

I (e) Pimpinan koordinator perwakilan luar negeri dapatmembentuk lembaga, alat kelengkapan partai, organisasiotonom, komite-komite aksi dan unit-unit kerja lainnya di

40

5/16/2018 AD-ART PAN-1

42/55

tingkat koordinatoriat perwakilan luar negeri untukmelaksanakan kegiatan sesuai program partai; ------------------I (f) Pimpinan Koordinator Perwakilan Luar Negeri dapatmelakukan pergantian fungsionaris pengurus Pimpinankoordinator perwakilan luar negeri dan melakukanpenyesuaian terhadap struktur pengurus lembaga, alatkelengkapan partai, organisasi otonom, komite-komite aksidan unit-unit kerja lainnya di tingkat koordinator perwakilanluar negeri melalui penambahan atau pengurangan komposisipersonal ia. ---------------------------------------------------

------------------------------------------~~I"--------------------------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -J E : F t f t n L J ~ , , ~ ' " ' ~ F t ~ 1 r ~ ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - f J asal 21 ------------------------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - t ) I 1 5 J r4 ! S - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kongres adalah permusyawaratan yang memegang kekuasaantertinggi dalam partai yang diadakan atas undanqanDewanPimpinan Pusat (DPP) dilaksanakan sekali dalam lima tahun yangdihadiri oleh peserta kongres, peninjau kongres dan undangan,kongres; -------------------------------------------------------

1(2 ) Peserta kongres terdiri atas : -------------------------------------------I (a) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) yang diwakili danmendapatkan hak 3 suara terdiri dari ketua umum, sekretarisjenderal dan bendahara umum; -----------------------------------I (b) Ketua dan sekretaris Majelis Penasihat Partai DewanI Pimpinan Pusat (MPP DPP); --------------------------------------

[ (C) Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW),, apabila berhalangan dapat diwakili berdasarkan Rapat HarianDewan Pimpinan Wilayah (DPW); -----------------------------

I(d) Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD), apabila berhalanganl~:::h~iv:~~~~~~:::-:

5/16/2018 AD-ART PAN-1

43/55

r (e) Ketua koordinator perwakilan luar negeri, apabila berhalangandapat diwakili berdasarkan Rapat Harian Koordinator LuarNegeri; dan --------------------_----------------------------

I (f) Ketua-ketua Ortom tingkat pusat yang memiliki strukturorganisasi hingga tingkat cabang minimal 50 % (lima puluhper sen) di seluruh wilayah Indonesia dan dikukuhkan olehDewan Pimpinan Pusat (DPP). -----------------------------

1(3 ) Peninjau kongres terdiri atas : ----------------------------------- 1 (a) Seluruh anggota pengurus badan, anggota-anggotaI departemen/Komisi Dewan Pimpinan Pusat (DPP); -----------I (b) Anggota Majelis Penasehat Partai Dewan Pimpinan PusatI (MPP DPP); ---------------------------------------------------(c) Ketua dan Anggota Majelis Penyelesaian Sengketa; ---------(d) Ketua Majelis Penasihat PartaiWilayah ; -------------------------(e) Anggota legislatif dan eksekutif tingkat pusat dari PAN; ------(f) Dewan Pakar; dan -----------------------------------------(g) Undangan Dewan Pimpinan Pusat (DPP). --------------------

1(4) Undangan kongres adalah mereka yang diundang oleh Dewan! Pimpinan Pusat (DPP) untuk menghadiri acara tertentu dariI kongres. -------------------------------------------------------

1(5) Hak suara dan hak bicara kongres meliputi : -----------------I(a) hak suara dan hak bipara hanya din:'iliki oleh pesertaI kongres; -------------------------------------------------(b) hak bicara dimiliki oleh peninjau kongres; dan ----------------(c) undangan kongres tidak memniki hak suara maupun hak

! bicara. ----------------------------------------------------------1

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Pasal 22 ------------------------------------------------------------ Musyawarah Wilayah ----------------------------1(1 ) Musyawarah Wilayah (Muswil) adalah Permusyawaratan di tingkat

wilayah dalam Partai yang diadakan atas undangan DewanPimpinanWilayah (DPW) dilaksanakan sekali dalam 5 (lima) tahun

_ -

.. . 42

5/16/2018 AD-ART PAN-1

44/55

f Y a n 9 dihadiri oleh peserta musyawarah wilayah, peninjauI musyawarah wilayah, dan undangan musyawarah wilayah. --------1(2 ) Peserta Musyawarah Wilayah (Muswil) terdiri atas : ----------------

(a) Satu orang utusan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP);-------(b) Dewan Pimpinan Wilayah' (DPW) yang diwakili danmendapatkan hak 3 (tiga) suara terdiri dari Ketua, sekretaris,dan bendahara; ----------------------------------------------------

I (c) Ketua Majelis Penasehat Partai Wilayah; -----------------------(d) Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD),apabila berhalangan dapat diwakili berdasarkan Rapat HarianDewan Pimpinan Daerah (DPD); ----------------------------------I (e) Ktetua Dewan Pimpinan Cabang (DPC), apabila berhalangandapat diwakili berdasarkan Rapat Harian Dewan PimpinanCabang (DPC). --------------------------------------------------I (f) Ketua-ketua Ortom yang memiliki struktur organisasi hinggatingkat cabang minimal 50 % (lima puluh per sen) di seluruhprovinsi dan dikukuhkan oleh Dewan Pimpinan Wilayah(DPW);, ----------------------------------------------------------I (3) Peninjau Musyawarah Wilayah (Muswil) terdiri atas : -------------(a) Anggota Majelis Penasehat Partai Wilayah; ----------------

(b) Seluruh pengurus dan anggota Badan di tingkat Wilayah; ----(c) Ketua Majelis Penasehat Partai Daerah; -----------------------(d) Anggota Legislatif dan Eksekutif tingkat wilayah dari PAN; ----(e) Ketua Badan-Badan Otonom di tingkat Wilayah; dan-----------

II (f) Undangan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW). -------------------1(4) Undangan Musyawarah Wilayah (Muswil) adalah mereka yang

diundang oleh Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) untuk menghadiriacara tertentu dari Musyawarah Wilayah (Muswil). --------------------

1(5) Hak suara dan hak bicara Musyawarah Wilayah (Muswil)Imeliputi : -------------------------------------------------------------------I (a) Hak suara dan hak bicara hanya dimiliki oleh peserta

4a

5/16/2018 AD-ART PAN-1

45/55

rMus;aWarah Wilayah (Muswil); ---------------------------------, (b) Hak bicara dimiliki oleh peninjau Musyawarah Wilayah! (Muswil); -----------------------------------------------------I (c) Undangan Musyawarah Wilayah (Muswil) tidak memiliki hak,. ! suara maupun hak bicara. ----------------------------

------- ..------------------------- Pasal 23 -------------------------------------------------------- Musyawarah Daerah _....----------------1(1) Musyawarah Daerah (Musda) adalah Permusyawaratan di tingkat

Daerah dalam Partai yang .diadakan atas undangan DewanPimpinan Daerah (DPD), dilaksanakan sekali dalam 5 (lima) tahunyang dihadiri oleh peserta musyawarah daerah (Musda), peninjaumusyawarah daerah dan undangan musyawarah daerah. -----------

1(2) Peserta Musyawarah Daerah (Musda) terdiri atas : ----------(a) 1 (satu) orang utusan dari Dewan Pimpinan Wilayah; --------(b) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) yang diwakili dan

mendapatkan hak 3 (tiga) suara terdiri dari ketua, sekretaris,dan bendahara; --------------------------------------

(c) Ketua Majelis Penasehat Partai Daerah;------------------(d) Ketua dan sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC), apabila

berhalangan dapat diwakili berdasarkan Rapat Harian DewanPimpinan Cabang (DPC); --------------------------------I(e) Ketua Dewan Pimpinan F1anting(DPRt), apablla berhalangandapat diwakili berdasarkan Rapat Harian Dewan PimpinanRanting (DPRt); -----------------------------------------------I (f) Ketua-ketua ortom yang memiliki struktur organisasi hinggatingkat cabang minimal 50 % (lima puluh per sen) di seluruhdaerah dan dikukuhkan oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD).

1(3 ) Peninjau Musyawarah Daerah (Musda) terdiri atas : -------------(a) 2 (dua) orang utusan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP); ----(b) Anggota Majelis Penasehat Partai Daerah;---------------------(c) Seluruh pengurus dan anggota Badan-Badan Dewan

44

5/16/2018 AD-ART PAN-1

46/55

IPim pinan Daerah; -----------------------------------------------------(d) Ketua-ketua Majelis Penasehat Partai Cabang; ---------------(e) Anggota Legislatif dan Eksekutif tingkat daerah dari PAN;---(f) Ketua Badan Otonom tingkat daerah; dan --------------------(g) Undangan Dewan Pimpinan Daerah (DPD). -------------------

1(4) Undangan Musyawarah Daerah (Musda) adalah yang diundangoleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) untuk menghadiri acaratertentu dari Musyawarah Daerah (Musda). ------------------------l(5) Hak suara dan hak bicara Musyawarah Daerah (Musda)mel iputi :---------------------------------------------------------(a) Hak suara dan hak bicara hanya dimiliki oleh pesertaI Musyawarah Daerah (Musda); ---------------------------------I (b) Hak bicara dimiliki oleh peninjau Musyawarah DaerahI (Musda); dan ----------------------------------------------------I(c) Undangan Musyawarah Daerah (Musda) tidak memiliki hakI suara maupun hak bicara. ---------------------------~--------

1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Pasal 24 ----------------------------------------------------.--------- Musyawarah Cabang ----------------------------

1(1 ) Musyawarah Cabang (Muscab) adalah Permusyawaratan ditingkat Cabang dalam Partai yang diadakan atas undanganDewan Pimpinan Cabang dilaksanakan sekali dalam 5 (lima)tahun yang dihadiri oleh peserta musyawarah cabang, peninjaumusyawarah cabang dan undangan musyawarah cabang; ---------

1(2) Peserta Musyawarah Cabang (Muscab) terdiri atas : --------------(a) 1 (satu) orang utusan dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD); ---(b) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) yang diwakili danImendapatkan hak 3 (tiga) suara; -----------------------------------(c) Ketua Majelis Penasehat Partai Cabang; -------------------------(d) Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Ranting, apabilal:~=;~::;::t~:;t~~-:

46

5/16/2018 AD-ART PAN-1

47/55

r (e) Ketua-ketua ortom yang memiliki struktur organisasi hinggatingkat cabang minimal 50 % (lima puluh per sen) di seluruhwilayah kecamatan dan dikukuhkan oleh DPD. --------------

1(3) Peninjau Musyawarah Cabang (Muscab) terdiri atas: ----------(a) 2 (dua) orang utusan dari Dewan Pimpinan Wilayah; -----------(b) Anggota Majelis Penasehat Partai Cabang; ------------------(c) Pengurus dan anggota-anggota Badan di tingkat ope; dan-(d) Ketua-ketua Rayon. -------------------------------------I ( 4) Undanga