Tumbuh Berkembang - upperlineid · 2020. 1. 24. · PB PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero)...

PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) Laporan Keberlanjutan Sustainability Report2018 1PB

2018

Tumbuh BerkembangMemperkuat Pembangunan Berkelanjutan

Growing, Strengthen Sustainable Development

PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero)Laporan KeberlanjutanSustainability Report

PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) Laporan Keberlanjutan Sustainability Report2018 32

Ikhtisar KinerjaKeberlanjutan 2018

Sustainability Performance Highlights 2018

Penjelasan TemaExplanation of the Theme

Keberhasilan PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) melalui tahun 2018 yang penuh tantangan dengan mencatatkan kinerja positif semakin mengukuhkan keberadaan dan kredibilitas Perusahaan di bidang asuransi di Tanah Air. Pencapaian ini tak lepas dari ketepatan strategi yang diambil Askrindo, yang diperkuat dengan diluncurkannya berbagai inovasi untuk memudahkan, sekaligus meningkatkan kualitas layanan sehingga nasabah mendapatkan kepuasan dan manfaat yang maksimal.

Berbekal kepercayaan nasabah yang terus meningkat dan reputasi yang terjaga, Perusahaan terus tumbuh dan berkembang. Pada usianya ke-47, Askrindo telah memiliki 60 kantor cabang dan 7 kantor wilayah yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Dengan jejaring seperti itu, maka cakupan layanan Perusahaan semakin luas dan mudah dijangkau.

Bergerak bersama nasabah, terutama pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Askrindo secara nyata turut serta dalam membangun kekuatan ekonomi bangsa. Spirit ini dibangun selaras dengan komitmen Perusahaan untuk memperkuat pembangunan berkelanjutan, yaitu pembangunan yang memberikan kesejahteraan ekonomi dan sosial kepada seluruh masyarakat, tanpa mengabaikan pentingnya keselarasan dengan lingkungan.

The success of PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) through challenging 2018 is proven through recording positive performance. The positive performance has further strengthened the Company’s presence and credibility in the insurance sector in the country. This achievement cannot be separated from the accuracy of the strategy taken by Askrindo, which was strengthened by the launch of various innovations to facilitate customer’s needs and improve service quality so that customers get maximum satisfaction and benefits.

Armed with increasing customer confidence and a maintained reputation, the Company continues to grow and develop. At the age of 47, Askrindo has 60 branch offices and 7 regional offices spread across various regions of Indonesia. With such a network, the scope of the Company’s services is wider and easier to reach.

Moving with customers, especially Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs), Askrindo is actually participating in building the nation’s economic strength. This spirit is built in harmony with the Company’s commitment to strengthen sustainable development, namely development that provides economic and social welfare to the entire community, without ignoring the importance of harmony with the environment.


Establishing Sustainable Development

2018Growing, Strengthen Sustainable DevelopmentTumbuh Berkembang Memperkuat Pembangunan Berkelanjutan

Building Synergy to Pursue Sustainable Growth

Improving SME’s Empowerment, Creating Economic Independence

Membangun Sinergi untuk Meraih Pertumbuhan Berkelanjutan

Meningkatkan Pemberdayaan UMKM, Mewujudkan Kemandirian Ekonomi

Mewujudkan PembangunanBerkelanjutan

2015 2016 2017

Kesinambungan TemaContinuity of the Theme




Daftar IsiTable of Contents

03 Penjelasan TemaTheme Explanation 22

Laporan DireksiReport from the Board of

Directors56

Tata Kelola KeberlanjutanSustainable Corporate

Governance

56 DASAR ACUAN PENERAPAN GCGGCG IMPLEMENTATION FRAMEWORK

57 TUJUAN PENERAPAN GCGGCG IMPLEMENTATION COMMITMENT

58 KOMITMEN PENERAPAN GCG GCG IMPLEMENTATION COMMITMENT

58 KOMITMEN MANAJEMEN KUNCIKEY MANAGEMENT COMMITMENTS

59 STRUKTUR TATA KELOLAGOVERNANCE STRUCTURE

62 RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)GENERAL MEETINGS OF SHAREHOLDERS

63 DEWAN KOMISARISTHE BOARD OF COMMISSIONERS

67 DIREKSITHE BOARD OF DIRECTORS

70ORGAN PENDUKUNG DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSISUPPORTING STRUCTURE UNDER THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS

78 MANAJEMEN RISIKORISK MANAGEMENT

85 KEBIJAKAN ANTI KORUPSIANTI CORRUPTION POLICY

85 ETIKA DAN INTEGRITASETHICS AND INTEGRITY

87 WHISTLEBLOWING SYSTEM WHISTLEBLOWING SYSTEM

89KEPATUHAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)COMPLIANCE OF STATE OFFICIAL ASSETS REPORT (LHKPN)

03 05

26 Profil PerusahaanCompany Profile

28 DATA PERUSAHAANCORPORATE DATA

29 SEJARAH PENDIRIANHISTORY OF ESTABLISHMENT

29 SEJARAH PERJUANGAN HISTORY OF STRUGGLE

30 SEJARAH PERJALANANHISTORY OF JOURNEY

31 MAKNA LOGOTHE MEANING OF LOGO

31 VISI, MISI DAN NILAI-NILAI PERUSAHAANVISION, MISSION, AND CORPORATE VALUES

34 BIDANG USAHALINE OF BUSINESS

34 PRODUK DAN JASA YANG DITAWARKANPRODUCTS AND SERVICES

39 STRUKTUR ORGANISASIORGANIZATION STRUCTURE

42 JARINGAN KANTOR & PEMASARANOFFICE & MARKETING NETWORK

46 STRUKTUR GRUP PERUSAHAANCOROPORATE GROUP STRUCTURE

47 SKALA PERUSAHAANCORPORATE SCALE

47 INFORMASI MENGENAI KARYAWANEMPLOYEE INFORMATION

49 PERATURAN PERUSAHAAN (PP) CORPORATE REGULATION (PP)

49 RANTAI PASOKANSUPPLY CHAIN

50PERUBAHAN SIGNIFIKAN SELAMA PERIODE PELAPORANSIGNIFICANT CHANGE THROUGHOUT REPORTING PERIOD

50 INISIATIF EKSTERNALEXTERNAL INITIATIVE

54PENERAPAN PRINSIP-PRINSIPKEHATI-HATIANIMPLEMENTATION OF PRUDENTIAL PRINCIPLE

54 KEANGGOTAAN DALAM ASOSIASIMEMBERSHIP IN ASSOCIATION

0405



01

08 Tentang Laporan IniAbout This Report

11PRINSIP-PRINSIP PENETAPAN KONTEN LAPORANREPORT CONTENT DETERMINATION PRINCIPLES

11 TAHAPAN PENETAPAN ISI LAPORANREPORT CONTENT DETERMINATION PROCESS

13 IDENTIFIKASI MATERIALITASMATERIALITY IDENTIFICATION

15 RUANG LINGKUP LAPORANSCOPE OF REPORT

15BATASAN DAMPAK ASPEK MATERIAL (BOUNDARY)SCOPE OF MATERIAL ASPECT IMPACT (BOUNDARY)

16 KONTAK PELAPORANREPORT CONTACT

02


92

Kinerja Ekonomi Keberlanjutan

Sustainable Economy Performance

94TINJAUAN EKONOMI GLOBALDAN NASIONALGLOBAL AND NATIONAL ECONOMIC OVERVIEW

95TINJAUAN INDUSRI ASURANSIDI INDONESIAINDONESIA INSURANCE INDUSTRY OVERVIEW

95 KINERJA ASKRINDOASKRINDO PERFORMANCE

100 LIABILITAS IMBALAN PASCAKERJA LONG-TERM EMPLOYEE BENEFITS LIABILITY

101RASIO STANDAR GAJI DAN STANDARUPAH MINIMUM SALARY STANDARDS RATIO AND MINIMUM WAGE STANDARDS

101PENGUTAMAAN PEMASOK DANPEGAWAI LOKALPRIORITIZING SUPPLIERS AND LOCAL EMPLOYEES

101 BERSAING SEHATHEALTHY COMPETITION

102 DAMPAK EKONOMI TIDAK LANGSUNGINDIRECT ECONOMIC IMPACT

116Kinerja Sosial Keberlanjutan

Sustainable Social Performance

119 SUMBER DAYA MANUSIAHUMAN RESOURCES

126 HUBUNGAN INDUSTRIALINDUSTRIAL RELATIONS

126 HAK ASASI MANUSIAHUMAN RIGHTS

127 KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY

127 MENGUTAMAKAN KEPUASAN NASABAH PRIORITIZING CUSTOMER SATISFACTION

127 PEMASARAN DAN PELABELAN MARKETING AND LABELING

128 TANGGUNG JAWAB PRODUK PRODUCT RESPONSIBILITY

06 08

LampiranAppendix

130 INDEKS GRI STANDARDCONTENT INDEX OF GRI STANDARDS

137 INDEKS POJK NO. 51/POJK.03/2017POJK INDEX NO. 51/POJK.03/2017

140 LEMBAR UMPAN BALIKFEEDBACK FORM

108Kinerja Lingkungan

KeberlanjutanSustainable Environment

Performance

111 PENGGUNAAN KERTASPAPER USAGE

112 PENGELOLAAN ENERGIENERGY MANAGEMENT

113 PENGENDALIAN EMISIEMISSION CONTROL

114 PENGGUNAAN AIR WATER USAGE

114MENJAGA LINGKUNGAN HIDUPYANG SEHATMAINTAIN A HEALTHY ENVIRONMENT

114 MEKANISME PENGADUAN MASALAH LINGKUNGANENVIRONMENTAL PROBLEM COMPLAINT MECANISM

07




Kinerja EkonomiEconomic Performance

UraianDescription

SatuanUnit 2018 2017

Pendapatan UnderwritingUnderwriting Income

Juta RupiahMillion Rupiah 5.952.327 5.755.230

Hasil Underwriting Underwriting Income


Hasil InvestasiInvestment Income

Juta RupiahMillion Rupiah 525.780 696.460

Total AsetTotal Assets


Total LiabilitasTotal Liabilities


Total EkuitasTotal Equity


Beban Zakat Zaqah Expense


Beban Pajak PenghasilanIncome Tax Expense


Laba Tahun BerjalanProfit for the Year


Kinerja LingkunganEnvironmental Performance

UraianDescription


Penggunaan ListrikElectricity Usage

KwhKwh 3.867 4.227

Penggunaan BBMFuel Usage

LiterLiter 102.515 83.653

Penggunaan AirWater Usage

Meter kubikCubic meter 15.097 13.889

Pengaduan LingkunganEnvironmental Complaints

KasusCase

Nihil Nil

Nihil Nil

Ikhtisar Kinerja Keberlanjutan 2018Sustainability Performance Highlights 2018


Kinerja SosialSocial Performance

UraianDescription


Jumlah KaryawanTotal Employees

Orang People 899 866

Biaya Pendidikan KaryawanEmployee Education Costs


Promosi KaryawanEmployee Promotion

Orang People 216 385

Mutasi/Rotasi KaryawanEmployee Mutation/Rotation

Orang People 294 72

Kecelakaan KerjaWork Accident

KasusCase

Nihil Nil

Nihil Nil

Penyaluran Dana PKBLDisbursement of PKBL Funds


Total Aset Total Assets

Juta RupiahMillion Rupiah

KwhKwh

Orang People


Meter kubikCubic meter


2018

2017

18.047.422

16.180.877

Penggunaan ListrikElectricity Usage

2018

2017

3.867

4.227


2018

2017

899

866


2018

2017

8.203.501

6.958.737

Penggunaan AirWater Usage

2018

2017

15.097

13.889

Biaya Pendidikan KaryawanEmployee Education Costs

2018

2017

17.478

11.142

Kinerja EkonomiEconomic Performance

Kinerja LingkunganEnvironmental Performance

Kinerja SosialSocial Performance

01TentangLaporan Ini About This Report

Selain GRI Standards, Laporan ini juga merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.

In addition to GRI Standards, this report also refers to Financial Services Authority Regulation No. 51/POJK.03/2017 concerning the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers, and Public Companies.

PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) 111010

Tentang Laporan IniTentang Laporan Ini

Tentang Laporan Ini About This Report

Laporan Keberlanjutan 2018 PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero), yang selanjutnya disebut dengan Askrindo atau Perseroan, merupakan laporan keenam yang diterbitkan oleh Perseroan. Laporan berisi tentang kinerja lingkungan, sosial dan ekonomi yang dilakukan oleh Perseroan selama periode 1 Januari hingga 31 Desember 2018. Laporan sebelumnya terbit pada Maret 2018, dan laporan berikutnya akan diterbikan oleh Perseroan secara rutin setahun sekali. Laporan Keberlanjutan merupakan bagian tak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dengan Laporan Tahunan PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) Tahun 2018. [102-50, 102-51,102-52]

Laporan ini disusun dengan merujuk pada panduan terbaru yang diterbitkan oleh Global Sustainability Standards Board (GSBB), yakni GRI Standards opsi in accordance-core. Standar ini secara resmi diberlakukan per 1 Juli 2018. Untuk memudahkan pembaca menemukan standar GRI yang diterapkan, kami mencantumkan indeks disclosure atau pengungkapan GRI pada setiap halaman yang relevan, sedangkan daftar indeks Standar GRI secara keseluruhan, kami sajikan pada halaman 132 Laporan ini. [102-54,102-55].

Selain GRI Standards, Laporan ini juga merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. Pemberlakuan beleid yang terbit pada 18 Juli 2017 dan mewajibkan adanya Laporan Keberlanjutan itu secara bertahap sesuai dengan bentuk atau status lembaga jasa keuangan, emiten atau perusahaan publik. Pada tahun pelaporan, Askrindo masuk dalam Lembaga Jasa Keuangan, dan baru dikenai penerapan keuangan berkelanjutan per 1 Januari 2020. Walau demikian, Perseroan berkomitmen untuk lebih awal menjalankan kebijakan tersebut.

Pada tahun 2018, Askrindo belum melakukan proses penjaminan dari lembaga assurance independen atas Laporan ini. Namun demikian, sumber data dan informasi dalam Laporan ini disajikan dari dokumen pencatatan internal yang tepercaya dan disetujui oleh pimpinan tertinggi Perseroan. Walau demikian, pada tahun berikutnya, Perseroan membuka peluang untuk melakukan penjaminan dari lembaga assurance independen demi meningkatkan kualitas dan ketepercayaan Laporan. [102-56]

Data keuangan dalam Laporan ini menggunakan nominasi Rupiah, kecuali diindikasikan lain. Seluruh data keuangan yang kami sampaikan dalam Laporan ini merujuk pada Laporan Tahunan Perseroan yang sudah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik. Laporan dibuat dalam dua bahasa, yakni Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Untuk menghemat kertas sebagai salah satu bentuk kepedulian

Sustainability Report 2018 of PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero), or later stated as Askrindo or the Company is the sixth report published by the Company. The report discloses environmental, social and economic performance done by the Company throughout 1 January until 31 December 2018 period. The previous report was published in March 2018 and next report will be published by the Company annually. The Sustainability Report is inseparable and becomes an integral part with PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) Annual Report 2018.[102-50, 102-51,102-52]

This report arranged by adapting to the newest standard issued by Global Sustainability Standards Board (GSBB), which is GRI Standards option in accordance-core. This standard is officially applied as per July 1, 2018. To ease the readers in finding the applied GRI standard, we mention the GRI disclosure index in every relevant page, however, the entire list of GRI Standard Index is presented at page 132 of this report. [102-54,102-55]

Besides GRI Standards, this Report also refers to the Financial Service Authority Regulation No. 51/POJK.03/2017 regarding Sustainable Financial Implementation for Financial Service Institution, Issuers and Public Company. Implementation of beleid issued on July 18, 2017 and requires the Sustainability Report in stages according to the entity and status of the financial service institution, issuer or public company. In the reporting year, Askrindo is classified as Financial Service Institution and will acknowledge the sustainable financial implementation as per January 1, 2020. However, the Company is committed to early implement the policy.

In 2018, Askrindo had not yet conducted assurance process by independent assurance agency on this Report. However, source of data and information in this Report are presented from valid internal administration document and approved by the highest Executive in the Company. Nevertheless, in the next year, the Company offers an opportunity to perform assurance by independent assurance agency to improve the report quality and reliability.[102-56]

Financial data in this report used Rupiah currency, unless indicated otherwise. All financial data that we submit in this report refer to the Company’s Annual Report that has been audited by the Public Accountant Office. Reports are made in two languages, Indonesian and English.To reduce the use of paper as a form of concern for sustainability,

PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) 1110 Laporan Keberlanjutan Sustainability report2018

terhadap keberlanjutan, kami mencetak Laporan dalam jumlah terbatas. Untuk itu, bagi pemangku kepentingan yang ingin membaca Laporan ini bisa mengakses dan mengunduhnya di situs resmi Perseroan, yakni http://www.askrindo.co.id

Data kuantitatif dalam Laporan ini disajikan dengan menggunakan prinsip daya banding (comparability), minimal dalam dua tahun berturut-turut. Dengan demikian, pengguna Laporan dapat melakukan analisis tren ihwal kinerja Perseroan. Dalam Laporan Keberlanjutan ini, tidak ada pernyataan ulang yang bersifat memperbaiki laporan sebelumnya. Selain itu, juga tidak ada perubahan yang signifikan dalam cakupan pelaporan. [102-48][102-49]

Prinsip-Prinsip Penetapan Konten Laporan

Penetapan konten laporan keberlanjutan ini didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut: 1. Pelibatan Pemangku Kepentingan Mengidentifikasi pemangku kepentingan dan melibatkannya

dalam penentuan konten laporan sampai dengan pemberian masukan/tanggapan atas laporan yang telah diterbitkan.

2. Konteks Keberlanjutan Memuat kinerja yang relevan dalam konteks keberlanjutan.3. Materialitas Memuat aspek-aspek yang merefleksikan dampak ekonomi,

lingkungan dan sosial dari perusahaan serta berdasarkan penilaian dan keputusan dari pemangku kepentingan.

4. Kelengkapan Mencakup aspek-aspek material dan batasannya serta

cukup merefleksikan dampak ekonomi, lingkungan dan sosial serta memungkinkan pemangku kepentingan untuk menilai kinerja perusahaan selama kurun waktu pelaporan.

Prinsip-Prinsip Penentuan Kualitas Laporan

Dalam menyusun Laporan ini, Askrindo berpatokan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:1. Keseimbangan Laporan mencerminkan aspek-aspek positif dan negatif dari

kinerja Perusahaan.2. Komparabilitas Laporan berisi kinerja ekonomi, lingkungan dan sosial pada tahun

pelaporan, beserta tahun-tahun sebelumnya agar pemangku kepentingan dapat membandingkan kinerja yang ada.

3. Akurasi Laporan disampaikan secara akurat dan terperinci sehingga

pemangku kepentingan bisa menilai kinerja yang ada.4. Ketepatan Waktu Laporan disusun secara teratur sesuai jadwal yang ditetapkan

Perusahaan.5. Kejelasan Laporan memuat kinerja ekonomi, lingkungan dan sosial

dengan pemaparan informasi yang jelas dan gampang dipahami.

we print a limited number of reports. For this reason, stakeholders who wish to read this report can access and download it on the Company’s official website, http://www.askrindo.co.id

Quantitative data in this report is presented using the principle of comparability, for at least two consecutive years. Thus, users of the Report can analyze trends regarding the Company’s performance. In this Sustainability Report, there are no restatements to improve the previous report. In addition, there were also no significant changes in reporting coverage. [102-48][102-49]

Report Content Determination Principles

The determination of the content of this sustainability report is based on the following principles:1. Stakeholders Involvement

Identify stakeholders and involve them in the determination report content up to providing input/response to the report published.

2. Sustainability ContextContains performance that is relevant in the context of sustainability.

3. MaterialityContains aspects that reflect economic, environmental and social impacts from the company and based on assessments and decisions from stakeholders interests.

4. CompletenessIncludes material aspects and their limitations and adequately reflects the impact economic, environmental and social as well as enabling stakeholders to assess company performance during the reporting period.

Report Determination Principles

In compiling this Report, Askrindo relied on the following principles:

1. BalanceThe report reflects the positive and negative aspects of the Company’s performance.

2. ComparabilityThe report discloses economic, environmental and social performance during the reporting year, altogether with previous years for stakeholders to compare the performance.

3. AccuracyThe report is presented accurately and detail to enable the stakeholders assessing current performance.

4. TimelinessThe report is prepared regularly based on the schedule set by the Company.

5. ClarityThe Report discloses economic, environmental and social performance with clear and understandable information disclosure.



6. Keandalan Laporan berisi kinerja ekonomi, lingkungan dan sosial yang

kebenarannya dapat diuji.

Tahapan Penetapan Isi Laporan [102-46]

Merujuk pada Standar GRI, kami menggunakan 4 (empat) langkah dalam menentukan topik dan isi Laporan, yaitu:1. Identifikasi: Kami melakukan identifikasi terhadap aspek-

aspek yang material/penting dan menetapkan batasan (boundary). Untuk keperluan identifikasi dan menjaring topik-topik yang material, kami melakukan survei dengan menyebarkan angket berisi aspek-aspek yang menyangkut kinerja keberlanjutan Perusahaan, meliputi topik ekonomi, sosial dan lingkungan. Selanjutnya, kepada para pemangku kepentingan yang menerima angket tersebut diminta untuk menilai topik-topik mana yang material.

2. Prioritas: Kami menentukan prioritas berdasarkan topik-topik material yang telah diidentifikasi oleh para pemangku kepentingan melalui pengisian angket, seperti disebutkan dalam langkah sebelumnya.

3. Validasi: Kami melakukan validasi atas topik-topik yang dinilai material tersebut dengan melengkapi data-data dan mewawancarai personel yang relevan dengan topik yang akan disampaikan dalam Laporan ini.

4. Review: Kami melakukan review atas isi, dan analisis Laporan setelah diterbitkan guna meningkatkan kualitas Laporan tahun berikutnya.

TopikSubject

Langkah 1 / Step 1 Langkah 2 / Step 2

Langkah 4 / Step 4

Langkah 3 / Step 3

LaporanReport

IdentifikasiIdentification

Konteks KeberlanjutanSustainability

Konteks KeberlanjutanSustainability Context

Pelibatan Pemangku KepentinganGreater Involvement of Stakeholders

PrioritasPriority

ReviewReview

PrioritasPriority

ValidasiValidation

ValidasiValidation

AspekAspect

Pengungkapan Pendekatan Manajemen + IndikatorThe Disclosure Management Approach + Indicator

Pelibatan Pemangku KepentinganGreater Invoivement of Stakeholders

6. ReliabilityThe Report discloses of economic, environmental and social performance with testable accountability.

Report Content Determination Process [102-46]

Referring to the GRI Standard, we use 4 (four) steps in determining the topic and contents of the Report, namely:1. Identification: We identify the material/important aspects and

set boundaries. For the purpose of identifying and capturing material aspects, we conducted a survey by distributing a questionnaire containing aspects related to Perseroan’s sustainability performance, covering economic, social and environmental aspects. Furthermore, to the stakeholders who received the questionnaire was asked to assess which aspects were material.

2. Priority: We define priorities based on material aspects that have been identified by stakeholders through questionnaires, as mentioned in the previous step.

3. Validation: We validate the material’s assessed aspects by supplementing the data and interviewing personnel relevant to the aspects to be presented in this Report.

4. Review: We review the contents, funding and analysis of the Report after it is published to improve the quality of the next year’s Report.


Identifikasi Materialitas

Topik material dalam Laporan ini, seperti disebutkan dalam Standar GRI, adalah isu-isu yang penting terhadap dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial bagi bisnis dan yang memengaruhi asesmen serta keputusan para pemangku kepentingannya secara substantif.

Pada laporan tahun ini, topik (sebelum disebut dengan aspek) materialitas yang kami gunakan sama seperti pada laporan tahun sebelumnya, dimana pada laporan tahun sebelumnya aspek-aspek yang material (penting) diperoleh setelah kami mengadakan diskusi kelompok terbatas (focus group discussion) yang melibatkan pemangku kepentingan internal.

Dalam diskusi kelompok terbatas, peserta membahas daftar aspek “Lembar Uji Materialitas” bersama konsultan. Kepada para pemangku kepentingan, mereka diminta menentukan derajat atau nilai penting dari setiap aspek, dari 1. Paling kurang penting, 2. Kurang penting, 3. Agak penting, 4. Penting, dan 5 Paling penting. Skor/nilai yang didapat akan menentukan prioritas aspek-aspek mana saja yang musti disampaikan dalam Laporan ini.

Berikut daftar aspek yang dimintakan penilaian kepada para pemangku kepentingan internal:

1. Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan Perusahaan Direct economic value generated and distributed by the Company

2. Dampak ekonomi tidak langsung yang dirasakan oleh masyarakatIndirect economic impacts for the community

3. Volume bahan/material yang digunakan dalam operasional PerusahaanVolume of materials used in the Company operations

4. Volume konsumsi energi (listrik, BBM, dll) dan upaya penghematannya Volume of energy consumption (electricity, fuel, etc.) and efficiency plan

5. Volume konsumsi air, penghematan air, dan penggunaan daur ulangVolume of water consumption, water efficiency, and recycle initiative

6. Keanekaragaman hayati, perlindungan, dan upaya pemulihannyaBiodiversity, protection, and recovery initiative

7. Volume air limbah dan pengelolaannyaWaste water volume and treatment

8. Limbah dan pengelolaannya, termasuk limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)Waste and treatment, including hazardous and toxic waste (B3)

9. Emisi gas rumah kaca, emisi udara, perusak ozon, dan upaya penanggulangannyaGreenhouse gas emissions, air emissions, ozone depletion, and mitigation plan

10. Kepatuhan terhadap UU Lingkungan, serta pengaduan jika ada masalah lingkunganCompliance with the Environmental Law, as well as complaints if there is any environmental problems

11. Kenyamanan bekerja dan pemenuhan hak-hak pegawaiConvenience of work and fulfillment of employees’ rights

Materiality Identification

The material topics in this Report, as stated in the GRI Standards, are issues that are important to the economic, environmental and social impacts on business and that affect substantive assessments and decisions of stakeholders.

In this year’s report, the applied material (important) aspects are similar with as in previous year’s report, wherein the previous year’s report, the material (important) aspects are acquired after organizing focus group discussion that involved internal stakeholders.

In the focus group discussion, participants discussed a list of aspects of the “Materiality Test Sheet” with the consultant. To stakeholders, they are asked to determine the degree or significance of each aspect, from 1. Most important, 2. Less important, 3. Less important, 4. Important, and 5. Most important. The scores/values obtained will determine priorities which aspects should be addressed in this Report.

Here’s a list of aspects that internal stakeholders need assessment:



12. Penghargaan terhadap masyarakat lokal dan pelibatan masyarakat lokal Appreciation to local communities and local community involvement

13. Antikorupsi dan tindakan yang diambil jika ada korupsiAnti-corruption and initiative taken if any corruption case

14. Asesmen pemasok atas kerja paksa, pekerja anak, dan ketidakpedulian lingkunganAssessment of suppliers of forced labor, child labor, and environmental ignorance

15. Bersaing secara sehat, antimonopoliFair competition, anti-monopoly

16. Informasi produk dan perlindungan konsumenProduct information and consumer protection

Merujuk pada peringkat/nilai setiap aspek yang disampaikan dalam angket, aspek yang material atau penting adalah yang nilainya minimal 4. Berdasarkan hasil focus group discussion, dari sebanyak 16 aspek yang dimintakan penilaian kepada para pemangku kepentingan, didapat 10 aspek material dengan nilai tinggi, dan 5 aspek material dengan nilai rendah.

Berikut ke-10 aspek yang dinilai material dan relevansinya dengan pemangku kepentingan Askrindo: [102-47]

No.Aspek KeberlanjutanSustainability Aspect

Pemangku Kepentingan TerkaitRelated Stakeholders

Entitas InternalInternal Entity

Entitas EksternalExternal Entity

1. Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan PerusahaanDirect economic value generated and distributed by the Company √ √

2. Dampak ekonomi tidak langsung yang dirasakan oleh masyarakat Indirect economic impacts for the community √ √

3. Volume bahan/material yang digunakan dalam operasional PerusahaanVolume of materials/materials used in the Company operations √

4. Volume konsumsi energi (listrik, BBM, dll) dan upaya penghematannya Volume of energy consumption (electricity, fuel, etc.) and efficiency plan √

5. Volume konsumsi air, penghematan air, dan penggunaan daur ulangVolume of water consumption, water efficiency, and recycle initiative √

6. Kenyamanan bekerja dan pemenuhan hak-hak pegawaiConvenience of work and fulfillment of employees’ rights √

7. Antikorupsi dan tindakan yang diambil jika ada korupsiAnti-corruption and initiative taken if any corruption case √ √

8. Asesmen pemasok atas kerja paksa, melibatkan pekerja anak, dan ketidakpedulian lingkunganAssessment of suppliers of forced labor, child labor, and environmental ignorance √ √

9. Bersaing secara sehat, antimonopoliFair Competition, anti-monopoly √ √

10. Informasi produk dan perlindungan konsumenProduct information and consumer protection √ √

Based on the rank/value of each aspect presented in the questionnaire, material or important aspects are of minimum value 4. Based on the results of focus group discussions, of the 16 aspects requested by stakeholders, 10 material aspects of high value are obtained, and 5 material aspects with low value.

The 10 aspects which are assessed material and its relevance to Askrindo stakeholders are as follows: [102-47]


Ruang Lingkup Laporan

Askrindo memiliki anak perusahaan yaitu PT Reasuransi Nasional Indonesia (Nasional Re), PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah dan PT Askrindo Mitra Utama, sehingga informasi keuangan yang disampaikan pada laporan ini merupakan hasil konsolidasian dengan entitas yang lain. Data laporan keuangan dalam Laporan Keberlanjutan 2018 merujuk pada data Laporan Keuangan PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) Per 31 Desember 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut beserta laporan auditor independen. Data kinerja lingkungan terkait informasi penggunaan kertas, listrik,air, dan BBM berasal dari kantor pusatAskrindo. [102-45]

Dalam laporan ini, tidak ada perubahan cakupan dan Batasan topik keberlanjutan yang disampaikan. Walau demikian, ada beberapa pernyataan ulang atas informasi atau data yang diberikan pada laporan sebelumnya karena adanya perbedaan cara penghitungan. Pada bagian yang terdapat pernyataan ulang, Laporan ini menandainya dengan tanda bintang (*) dan memberikan keterangan “Disajikan Kembali”. [102-48, 102-49]

Batasan Dampak Aspek Material (Boundary) [102-47]

Batasan dampak menjelaskan pengaruh setiap aspek material terhadap pemangku kepentingan baik di dalam maupun di luar Perusahaan.

Topik Material Standard GRI [102-47]GRI Standard Material Topic [102-47]

Kenapa Topik ini Material [103-1]Why the Topic Becomes Material [103-1]

Nomor DisclosureDisclosure Number

Batasan Dampak pada Pemangku Kepentingan [102-46]Impact Limit to Stakeholders [102-46]

Dalam PerusahaanInternal Stakeholders

Luar PerusahaanExternal Stakeholders

Nilai Ekonomi Langsung yang Dihasilkan dan DidistribusikanDirect Economic Values Generated and Distributed

Menggambarkan pencapaian dan kinerja Perusahaan selama tahun pelaporanDescribing the Company’s achievements and performance during the reporting year

201-1 √

Dampak Ekonomi Tidak LangsungIndirect Economic Impact

Menggambarkan manfaat atas keberadaan Perusahaan bagi masyarakatDescribing the benefits of the existence of the Company for the community

203-1 √ √

Antikorupsi dan tindakan yang diambil jika ada korupsiAnti-corruption and initiative taken if any corruption case

Menggambarkan komitmen Perusahaan untuk menyelenggarakan operasional perusahaan secara bersih, jujur, dan transparanDescribing the Company’s commitment to conducting company operations in a clean, honest, and transparent manner

205-3 √ √

Bersaing secara sehat, antimonopoliFair Competition, anti-monopoly

Menggambarkan komitmen Perusahaan untuk bersaing secara sehat, menghindari praktik bisnis yang tidak terpujiDescribing the Company’s commitment to fair competition, avoiding improper business practices

206-1 √ √

Volume bahan/material yang digunakan dalam operasional perusahaanVolume of materials used in company operations

Menggambarkan kepedulian Perusahaan terhadap pengelolaan material/bahan baku yang ketersediannya kian terbatasDescribing the Company’s concern for the management of materials/raw materials whose availability is increasingly limited

301-1 √

Scope of Report

Askrindo has subsidiaries, such as PT Reasuransi Nasional Indonesia (Nasional Re), PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah and PT Askrindo Mitra Utama, accordingly, financial information presented in this report is consolidated with other entities. The financial report data presented in Sustainability Report 2018 refer to PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) Financial Statements data as per December 31, 2018 and for year ended on the date altogether with the independent auditor report. Environmental performance data related to paper, electricity, water and Oil Fuel consumption information are acquired from Askrindo Head Office. [102-45]

In this report, there is no change in scope and boundary of presented sustainability aspect. However, there are some restatements on information or data published in previous reports due to different calculation method. At the section with restatement, this Report marks with Asterisk marks (*) with “Restatement” information. [102-48, 102-49]

Scope of Material Aspect Impact (Boundary) [102-47]

Limit of impact explains influence of every material aspect to the stakeholders both internal and external stakeholders of the Company.



Topik Material Standard GRI [102-47]GRI Standard Material Topic [102-47]

Kenapa Topik ini Material [103-1]Why the Topic Becomes Material [103-1]

Nomor DisclosureDisclosure Number

Batasan Dampak pada Pemangku Kepentingan [102-46]Impact Limit to Stakeholders [102-46]

Dalam PerusahaanInternal Stakeholders

Luar PerusahaanExternal Stakeholders

Volume konsumsi energi (listrik, BBM, dll) dan upaya penghematannyaVolume of energy consumption (electricity, fuel, etc.) and efficiency plan

Menggambarkan kepedulian Perusahaan terhadap pengelolaan energi yang ketersediannya kian terbatasDescribing the Company’s concern for energy management, which has become

302-1, 302-4 √

Volume konsumsi air, penghematan air, dan penggunaan daur ulangVolume of water consumption, water efficiency, and recycle initiative

Menggambarkan kepedulian Perusahaan terhadap pengelolaan air bersih yang ketersediannya kian terbatasDescribing the Company’s concern for the management of clean water, which is increasingly limited

303-1, 303-3 √

Kenyamanan bekerja dan pemenuhan hak-hak pegawaiConvenience of work and fulfillment of employees’ rights

Menggambarkan komitmen Perusahaan tentang pentingnya pengelolaan pegawai/SDMDescribing the Company’s commitment to the importance of employee/HR management

401-1, 401-2, 404-2, 404-3, √

Asesmen pemasok atas kerja paksa, melibatkan pekerja anak, dan ketidakpedulian lingkunganAssessment of suppliers of forced labor, child labor, and environmental ignorance

Menggambarkan komitmen Perusahaan terhadap penegakan aturan dan ketentuan tentang ketenagakerjaan dan lingkunganDescribing the Company’s commitment to the enforcement of rules and regulations on employment and the environment

308-1, 414-1 √ √

Informasi produk dan perlindungan konsumenProduct information and consumer protection

Menggambarkan komitmen Perusahaan dalam menyampaikan informasi yang akurat dan komuniasi pemasaran yang adil dan bertanggungjawab kepada pelangganDescribing the Company’s commitment in delivering accurate and fair and responsible marketing communications to customers

417-1 √ √

Kontak Pelaporan [102-53]

Askrindo terus berupaya untuk memperbaiki isi dan kualitas Laporan Keberlanjutan. Untuk itu, kami sangat terbuka terhadap berbagai masukan, kritik dan saran dari seluruh pemangku kepentingan. Untuk mewadahinya, kami menyertakan “Lembar Umpan Balik” pada halaman terakhir Laporan ini, dan pemangku kepentingan yang berkenan mengisinya bisa mengirim ke alamat berikut:

KANTOR PUSAT:Graha AskrindoJl. Angkasa Blok B-9, Kavling No. 8Kota Baru Bandar Kemayoran, Jakart10610 - IndonesiaTelepon 021-6546471-72Faksimile 021-6546483-84

Report Contact [102-53]

Askrindo seeks to improve contents and quality of the Sustainability Report. Therefore, we are very open towards various feedback, criticism and suggestion from all stakeholders. To facilitate this, we attach “Feedback Form” at last page of this Report where the Stakeholders may fill and send to the following address:

HEAD OFFICE:Graha AskrindoJl. Angkasa Blok B-9, Kavling No. 8Kota Baru Bandar Kemayoran, Jakarta10610 - IndonesiaTelephone 021-6546471-72Facsimile 021-6546483-84


Pelibatan Pemangku Kepentingan

Pemangku kepentingan adalah kelompok atau individu yang memiliki dampak secara langsung atau pengaruh yang besar terhadap kegiatan bisnis Askrindo. Dengan posisi seperti itu, maka Askrindo terus berupaya untuk membangun hubungan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan. Hal itu dilakukan, antara lain, melalui berbagai forum pertemuan yang digelar, baik secara berkala maupun insidental sesuai dengan kebutuhan Perusahaan atau atas permintaan pemangku kepentingan.

Melalui forum seperti itulah, para pemangku kepentingan membangun keterlibatan dengan Askrindo. Mereka bisa memberikan usulan, sumbang saran, maupun kritik dan masukan, sebaliknya kami juga bisa memberikan pandangan dan sumbang saran sesuai dengan perspektif Perusahaan. Kami meyakini bahwa dengan komunikasi dua arah yang terbuka seperti itu, maka Askrindo dapat menyeleraskan program-programnya sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan, sedangkan para pemangku kepentingan bisa mengetahui program-program yang telah dan sedang dijalankan Perusahaan. Selain itu, dengan komunikasi dua arah serupa itu, maka kesalahpahaman atau miskomunikasi yang memungkinkan timbulnya dampak negatif bisa diminimalkan.

Askrindo melakukan identifikasi pemangku kepentingan dengan merujuk pada AA1000 Stakeholder Engagement Standard versi tahun 2015. Ada 5 atribut yang digunakan untuk menentukan pemangku kepentingan, yaitu: [102-42, 102-43]1. Dependency (D)

Jika Askrindo memiliki ketergantungan pada seseorang atau sebuah organisasi, atau sebaliknya.

2. Responsibility (R)Jika Askrindo memiliki tanggung jawab legal, komersial atau etika terhadap seseorang atau sebuah organisasi.

3. Tension (T)Jika seseorang atau sebuah organisasi membutuhkan perhatian Askrindo terkait isu ekonomi, sosial atau lingkungan tertentu.

4. Influence (I)Jika seseorang atau sebuah organisasi memiliki pengaruh terhadap Askrindo atau strategi atau kebijakan pemangku kepentingan lain.

5. Diverse Perspective (DP)Jika seseorang atau sebuah organisasi memiliki pandangan yang berbeda yang dapat mempengaruhi situasi dan mendorong adanya aksi yang tidak ada sebelumnya.

Setelah dilakukan pemetaan, pemangku kepentingan Askrindo adalah sebagai berikut:

D = Dependency; R = Responsibility; T = Tension; I = Influence; DP = Diverse Perspective.

Stakeholders Involvement

Stakeholders refer to group or individual with direct impact or significant contribution for Askrindo’s business activity. With this position, Askrindo attempts to develop harmonious relationship with the Stakeholders. This is carried out namely through various meeting forums, both regularly and incidentally held according to the Company’s needs or based on stakeholders’ request.

Through those forums, the Stakeholders build involvement with Askrindo. They may also provide feedback, suggestion or criticism and advise, on the other hand, we may also submit our opinion and suggestion based on the Company’s perspective. We believe, within this transparent two-way communication, Askrindo will align its programs based on the stakeholders’ needs and the stakeholders will acknowledge the programs that have and are implemented by the Company. In addition, within this similar two-way communications, miscommunication that may lead to negative impact will be also minimized.

Askrindo also identified the stakeholders referring to AA1000 Stakeholders Engagement Standard version 2015. The 6 attributes applied to determine stakeholders are: [102-42, 102-43]

1. Dependency (D)If Askrindo has dependency to specific individual or organization, or vice versa.

2. Responsibility (R)If Askrindo has legal, commercial or ethics responsibility to specific individual or organization.

3. Tension (T)If an individual or organization requires concern from Askrindo related to specific economic, social or environmental issues.

4. Influence (I)If an individual or organization has influence towards Askrindo or strategy or policy of other stakeholders.

5. Diverse Perspective (DP)If an individual or organization has different opinion that may influence situation and encourage action that has never been done before.

After the mapping, Askrindo’s stakeholders are as follows:

D = Dependency; R = Responsibility; T = Tension; I = Influence; DP = Diverse Perspective.



Pemangku Kepentingan [102-40]Stakeholders [102-40]

Basis Penetapan [102-42]Determination Basis [102-42]

Metode Pelibatan [102-43]Involvement Method [102-43]

Frekuensi [102-43]Frequency [102-43]

Topik Utama dan Masalah yang Dikemukakan [102-44]

Pemegang SahamStakeholders • D,R, I

• RUPS Laporan Tahunan• RUPS Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan

• RUPS Luar BIasa• Annual Report GMS• Work and Budget Plan GMS• Extraordinary GMS

• Setahun Sekali• Setahun Sekali• Jika Diperlukan• Annually• Annually• If needed

Perusahaan berjalan secara produktif dan meningkatnya kinerja Perusahaan serta memberikan perlindungan dan kesejahteraan kepada tenaga kerjaThe Company is operated productively and increase performance of the Company as well as protect and bring welfare to employees

Kementerian BUMN dan Otoritas Jasa KeuanganMinistry of SOE and FinancialService Authority

• D, R, T, I, DP

Pelaporan pelaksanaan Kepatuhan dan notifkasi pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK)Compliance report and notification to Financial Service Authority (OJK)

Empat kali dalam setahunQuarterly

Memberikan informasi tentang kepatuhan terhadap ketentuanProvide compliance information

KonsumenCustomers • D, R, T, I

• Website Perusahaan dan Frontliner

• Kunjungan langsung• Call Center• Survei Kepuasan Pelanggan• Website and Frontliner• Direct Visit• Call Center• Customer Satisfaction Survey

• Setiap saat bila diperlukan• Setiap saat bila diperlukan• Setahun Sekali• If needed• If needed• Annually

Mendapatkan kepuasan layananService satisfaction

PegawaiEmployee • D,R, T, I Media Internal

Internal MediaSatu Kali SebulanMonthly

Melakukan sosialisasi ihwal kebijakandan strategi yang berkaitan dengan kepegawaiSocialization of employment policyand strategy

Organisasi Kemasyarakatan/ Organisasi Sosial/Lembaga Swadaya MasyarakatCommunity Organization/Social Organization/Non-Government Organization (NGO)

• D, R, T, I, DP

Kerjasama strategis untuk menjalankan program-program Tanggung Jawab Perusahaan, baik di bidang sosial maupun lingkunganStrategic partnership to implement Corporate Social responsibility in social and environmental sectors

Saat DiperlukanIf needed

Mengoptimalkan pencapaian ProgramCSR PerusahaanOptimize CSR Program achievementof the Company

MediaMedia

• T, I, DP Siaran Pers dan Konferensi PersPress Release and Press Conference

Saat DiperlukanIf needed

Narasumber berita yang terpercaya Memberikan informasi terkait bisnis perbankan yang perlu diketahui oleh publikAs trusted source of information. Provide information related to insurance business for public.

02Laporan Direksi Report from the Board of Directors


Laporan DireksiReport from the Board of Directors

22


Laporan Direksi [102-14]

Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero)/Askrindo sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berkomitmen penuh untuk mendukung prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang menjadi dasar pembangunan nasional Indonesia. Prinsip ini semakin menemukan relevansinya karena pembangunan saat ini cenderung menitikberatkan pada aspek ekonomi, dan kurang memperhatikan aspek sosial dan lingkungan. Untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Tanah Air, yaitu pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa harus mengurangi kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan dari generasi, maka kecenderungan seperti itu sudah saatnya diubah menuju terciptanya keselarasan antara aspek ekonomi, sosial dan lingkungan.

Sebagai korporasi yang berorientasi pada keberlanjutan, Askrindo berupaya semaksimal mungkin untuk mewujudkan keselarasan tersebut. Melalui Laporan Keberlanjutan inilah, Perusahaan menyampaikan implementasi praktik-praktik keberlanjutan tersebut selama tahun 2018. Dalam hal ini, Perusahaan berupaya untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya (profit) dengan tetap memperhatikan kepentingan orang-orang di dalam maupun di luar perusahaan (people), tanpa melepaskan pentingnya daya dukung lingkungan (planet), sesuai kaidah triple bottom line.

Pencapaian Kinerja Ekonomi

Perekonomian global pada tahun 2018 belum menunjukkan perbaikan dibanding tahun sebelumnya. Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi global tahun 2018 mengalami perlambatan dibanding tahun 2017. Menurut Laporan Perekonomian Indonesia 2018 yang diterbitkan Bank Indonesia, pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2018 tercatat 3,7%, lebih rendah dibandingkan tahun 2017, yang tercatat sebesar 3,8%.

Berbeda dengan perekonomian global yang menurun, Indonesia tetap mencatatkan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2018. Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,17%, lebih tinggi dibandingkan tahun 2017, yang tercatat sebesar 5,07%. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,17% tak jauh berbeda dengan prediksi Dana Moneter Internasional (IMF), yaitu 5,1%.

Di tengah tumbuhnya perekonomian nasional, kinerja industri asuransi kurang memuaskan karena cenderung turun. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pertumbuhan total premi industri asuransi, meliputi asuransi jiwa dan umum, hanya mencapai

Report from the Board of Directors [102-14]

Our Distinguished Shareholders and Stakeholders,

PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero)/Askrindo as one of State-Owned Enterprises (SOEs) is fully committed to support principles of sustainable and environmentally friendly development that becomes the basis of Indonesia’s national development. The principle has become clearer because today’s development tends to emphasize on economy aspect and less emphasize on social and environmental aspects. To actualize the sustainable development in Indonesia, it has to fulfil the present needs without having to reduce its ability to meet the needs of generations, so such tendency has to be changed to obtain the alignment between economy, social and environmental aspects.

As a corporation that is oriented on sustainability, Askrindo strives optimally to actualize the alignment. through this Sustainable Report, the Company delivers the implementation of sustainable practices throughout 2018. In this case, the Company also strives to gain profit as much as possible by still considering internal and external parties of the Company (people), without neglecting the importance of environment capacity (planet) in accordance with the principle of triple bottom line.

Achievement of Economic Performance

The global economy in 2018 did not show any improvement compared to the previous year. Generally, global economic growth in 2018 experienced slowdown compared to 2017. According to 2018 Indonesian Economic Report issued by Bank Indonesia, the 2018 global economic growth was 3.7% lower than 2017 of 3.8%.

Different from decreased global economy, Indonesia recorded economic growth in 2018. The Central Bureau of Statistics (BPS) stated that economic growth increased 5.17%, higher compared to 2017 of 5.07%. The economic growth of 5.17% Economic growth of 5.17% is not much different from the prediction of the International Monetary Fund (IMF), which is 5.1%.

Amidst the growing national economy, insurance industry performance is not satisfying enough because it tends to decrease. According to Financial Services Authority (OJK), growth in the total insurance industry premiums, including life and general insurance,


satu digit, yaitu 9%, pada tahun 2018. Jika dibandingkan dengan pertumbuhan tahun-tahun sebelumnya yang selalu mencapai double digit, maka penurunan tersebut sangat signifikan. Sebagai pembanding, pertumbuhan premi asuransi nasional hingga November 2017 mencapai angka 9%.

Dalam suasana seperti itu, secara umum, penguasaan pasar Askrindo pada tahun 2018 mayoritas berada pada angka dobel digit. Di segmen asuransi kredit, Askrindo berhasil menguasai 39,12% pasar dengan total premi 3,08 triliun dari total premi industri sebesar Rp7,87 triliun angka tersebut sudah termasuk angka penjaminan KUR. Sementara di segmen Suretyship, Askrindo berhasil menguasai pasar sebesar 28,95% dengan total premi Rp451,52 miliar dari tital premi industri sebesar Rp1,56 triliun. Sementara itu, pada segmen asuransi umum Askrindo dengan semua Coordination of Benefit (COB) Askrindo berhasil menguasai pasar sebesar 6,13% dengan total premi Rp4,28 triliun dari tital premi industri sebesar Rp69,86 triliun. Capaian tersebut sudah meliputi angka penjaminan KUR.

Dari sisi kinerja keuangan, Jumlah Pendapatan Usaha Perseroan pada tahun 2018 tercatat sebesar Rp2.215.506 juta, naik Rp379.756 juta atau 20,69% dibanding tahun 2017, yang tercatat sebesar Rp1.835.750 juta. Setelah dikurangi Beban Usaha, Beban Lain-lain Bersih, Zakat dan Pajak, maka Askrindo membukukan Laba Tahun Berjalan pada tahun 2018 sebesar Rp650.836 juta, turun sebesar Rp252.544 juta atau 27,96% dibanding tahun 2017, yang mencatatkan Laba Tahun Berjalan sebesar Rp903.380 juta.

Pencapaian Kinerja Lingkungan

Askrindo memahami bahwa perubahan iklim merupakan isu global yang menuntut kepedulian bersama warga dunia. Hal itu, antara lain, ditandai dengan ditandatanganinya Perjanjian Paris atau Paris Agreement, termasuk oleh Indonesia. Ini adalah perjanjian dalam Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) mengenai mitigasi emisi gas rumah kaca, adaptasi, dan keuangan.

Sebagai salah satu negara yang menandatangani Perjanjian Paris, Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 29% di bawah upaya apapun atau business as usual (BAU) pada tahun 2030, dan dapat dinaikkan sampai 41% dengan kerja sama internasional. Komitmen Indonesia juga diwujudkan dengan terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016Tentang Pengesahan Paris Agreement to The United Nations Framework Convention on Climate Change (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim).

Askrindo sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berkomitmen untuk ikut membangun kepedulian terhadap lingkungan sebagai bentuk dukungan terhadap Perjanjian Paris. Walau bidang usaha Perusahaan tidak berkaitan langsung dengan lingkungan hidup, namun Askrindo menyadari bahwa kegiatannya di industri asuransi ikut

only reached 9% in 2018. The decrease is significant if compared to growth in the previous years that always reached double-digit number. As a comparison, the growth in the total insurance industry premiums until November 2017 reached 9%.

In that particular circumstance, the majority of Askrindo’s market domination in 2018 reached double-digit number. On credit insurance segment, Askrindo managed to dominate 39.12% of market with total premiums of Rp3.08 trillion of total industry premiums of Rp7.87 trillion. The number includes total KUR insurance. Meanwhile, on Suretyship segment, Askrindo managed to dominate the market of 28.95% with total premiums of Rp451.52 billion from total industry premiums of Rp1.56 trillion. At the same time, on the Askrindo’s general insurance with all Coordination of Benefit (COB), Askrindo managed to dominate the market of 6.13% with total premiums of Rp4.28 trillion from the total industry premium of Rp69.86 trillion. The achievement includes amount of KUR insurance.

From the financial perspective, total Operating Revenues of the Company in 2018 was Rp2,215,506 million, increasing Rp379,756 million or 20.69% compared to 2017 that was Rp1,835,750 million. After being reduced with Operating Expense, Other Net Expenses, Zakah and Tax, Askrindo recorded Profit for the Year in 2018 of Rp650,836 million, decreasing Rp252,544 million or 27.96% compared to 2017 that recorded Profit for the Year of Rp903,380 million.

Achievement of Environmental Performance

Askrindo understands that climate change is global issue that demands care of global citizens. Among others, it is marked with the signing of Paris Agreement, in which Indonesia also involves. This is an agreement in the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) regarding mitigation of greenhouse gas emissions, adaptation and finance.

As one of the countries that signed Paris Agreement, Indonesia is committed to reduce greenhouse gas emission of 29% under business as usual (BAU) in 2030, and it can be increased to 41% with international cooperation. Indonesia’s commitment is also actualized with the issuance of Law of the Republic of Indonesia Number 16 of 2016 concerning the Ratification of the Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change.

Askrindo as one of State-Owned Enterprises (SOEs) is committed to concern on environment as the manifestation of support to the Paris Agreement. Even though the Company’s business line is not directly related with living environment, Askrindo realizes that its activities in insurance industry at least contributes to the climate



24

menyumbang perubahan iklim. Antara lain, dari penggunaan bahan bakar minyak untuk operasional kendaraan operasional, listrik untuk operasional kantor, dan lain-lain. Untuk itu, Perusahaan berkomitmen untuk mengurangi dampak perubahan iklim melalui berbagai kebijakan pro-lingkungan, seperti mengelola penggunaan energi, air, emisi, efluen dan limbah dengan baik.

Dari berbagai upaya tersebut, antara lain, Perusahaan berhasil menurunkan penggunaan energi listrik di Kantor Pusat. Selama tahun 2018, Kantor Pusat Askrindo tercatat menggunakan energi listrik sebanyak 3.867 KwH, turun dibanding tahun 2017, yang penggunaan listriknya adalah sebesar 4.227 KwH. Selain penggunaan listrik, kami terus berupaya agar penggunaan BBM, air, dan kertas semakin efisien dari waktu ke waktu.

Pencapaian Kinerja Sosial

Keberlangsungan Askrindo dalam menjalankan usaha memerlukan dukungan dan kerja sama para pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal. Pemangku kepentingan internal di antaranya adalah karyawan dengan berbagai divisi, sedangkan pemangku kepentingan eksternal antara lain nasabah dan masyarakat di sekitar perusahaan beroperasi.

Bagi Perusahaan, karyawan merupakan aset terpenting karena mereka adalah penggerak dan pelaksana operasional sehari-hari. Dengan posisi seperti itu, karyawan memiliki peran yang sangat besar dalam mewujudkan target-target yang telah ditetapkan. Untuk itu, Askrindo sangat memperhatikan kualitas dan kapasitas karyawan sehingga mereka bisa bekerja secara paripurna. Salah satu upaya yang dilakukan Perusahaan adalah menyelenggarakan pelatihan dan pendidikan untuk karyawan. Pada tahun 2018, realisasi biaya untuk pendidikan tercatat sebesar Rp17.478 juta, naik signifikan dibanding tahun 2017 dengan realisasi biaya sebesar Rp11.142 juta

Selain berupaya meningkatkan kapasitas dan kemampuan karyawan, Perusahaan berkomitmen untuk mewujudkan lingkungan kerja yang aman dan nyaman. Dalam hal ini, Askrindo berkomitmen untuk mematuhi keselamatan, kesehatan dan keamanan dalam lingkungan operasional serta pengamanan terhadap seluruh sumber produksi, proses produksi, alat produksi dan lingkungan kerja. Komitmen tersebut diwujudkan dengan menerapkan program K3 yang terus ditingkatkan dan dikembangkan. Komitmen ini berhasil diwujudkan Perusahaan dengan tidak adanya kecelakaan kerja (zero accident) selama tahun pelaporan.

Sementara itu, kepada nasabah sebagai pemangku kepentingan eksternal utama, Perusahaan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan serta secepatnya menangani pengaduan yang masuk. Upaya itu dilakukan agar nasabah terpenuhi harapannya dan mendapatkan kepuasan layanan yang optimal. Sedangkan kepada pemangku kepentingan eksternal

change, for example the use of fuel oil for operational vehicle operations, electricity for office operations, and others. Therefore, the Company is committed to reduce the impact of climate change through various pro-environment policies, such as proper management of energy, water, emissions, effluents and waste.

From the efforts aforementioned, the Company managed to reduce the use of electricity in Head Office. Throughout 2018, Askrindo Head Office recorded the use of electricity of 3,867 KwH. It decreased compared to 2017 of 4,227 KwH. Besides the use of electricity, we consistently strive to make the use of fuel oil, water and paper efficient from time to time.

Achievement of Social Performance

The sustainability of Askrindo in conducting business requires support and cooperation of both internal and external stakeholders. The internal stakeholders are, among others, employees from various divisions. Meanwhile, the external stakeholders are, among others, customers and community around the Company’s operational area.

To the Company, employees are the most important assets because they are movers and executors of daily operations. With certain positions, employees have exceptionally massive roles in implementing set targets. Therefore, Askrindo really considers the employees’ quality and capacity, so that it can work completely. One of efforts conducted by the Company is to carry out trainings and education for employees. In 2018, fund realization for education is recorded Rp17,478 million, significantly increasing compared to 2017 whose fund realization reached Rp11,142 million.

Besides trying to improve the capacity and ability of employees, the Company is committed to actualize safe and comfortable work environment. In this case, Askrindo is committed to comply to safety, health and security in operational area and security of production source, production process, production equipment and work environment. The commitment is actualized by implementing OHS program that is consistently improved and developed. The Company successfully actualizes the commitment by obtaining zero accident throughout reporting year.

Meanwhile, to customers as the main external stakeholders, the Company consistently strives to improve product and service quality and immediately handle incoming complaints. The effort is carried out in order to fulfil customers’ expectations and to obtain optimal service satisfaction. The external stakeholders, such as community around the Company’s operational area, also play significant role.


yang tak kalah penting, yaitu masyarakat di sekitar lokasi operasi perusahaan, Askrindo menjalin komunikasi dan hubungan yang harmonis melalui pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/CSR yang diwujudkan dengan penyaluran dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Pada tahun pelaporan, dana PKBL tercatat sebesar Rp22.528,72 juta.

Apresiasi Kami

Keberhasilan Askrindo melewati tahun 2018 yang penuh tantangan merupakan hasil kerja bersama dan dukungan berbagai pihak. Untuk itu, kepada segenap jajaran Dewan Komisaris yang senantiasa memberikan arahan, melakukan pengawasan, dan memberikan kepercayaan penuh kepada Direksi untuk melaksanakan tugas, kami menyampaikan rasa hormat dan terima kasih. Ungkapan yang sama kami haturkan kepada Pemegang Saham yang memberikan kepercayaan kepada kami untuk mengelola Perusahaan.

Kepada seluruh karyawan, kami berterima kasih atas kerja keras, dedikasi dan loyalitasnya sehingga target yang dicanangkan Perusahaan dapat tercapai. Walau demikian, pencapaian ini tak boleh membuat semua berpuas diri. Perbaikan dan pembenahan untuk keberlanjutan usaha tetap harus terus dilakukan, tanpa melupakan sedikitpun tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Kami berharap, dukungan dan kerjasama ini tetap berlanjut pada tahun-tahun mendatang dan menjadi modal penting bagi Perusahaan agar terus maju dan berkembang.

Lebih dari itu semua, keberhasilan Askrindo tak lepas dari pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa. Sebab itu, sudah semestinya kita mengungkapkan puji syukur kepada-Nya, seraya berharap agar kinerja Perusahaan terus meningkat pada tahun-tahun mendatang.

Askrindo establishes harmonious communication and relationship with the community through the implementation of Corporate Social Responsibility/CSR that is actualized with fund disbursement of the Partnership and Community Development Program (PKBL). During reporting year, PKBL fund reached Rp22,528.72 million.

Our Appreciation

How Askrindo managed to go through the challenging 2018 is the result of cooperation and support of various parties. Therefore, we deliver respects and gratitude to all Board of Commissioners Members who always present directions, monitoring and trusts to Directors to conduct their duties. The same expression also goes to Shareholders who give Directors trusts to manage the Company.

To all employees, we thank you for all hard work, dedication and loyalty, so all targets set by the Company are successfully obtained. However, this achievement must not make all complacent. Evaluation and revamp for sustainable business must be conducted, without neglecting the importance of Occupational Health and Safety. We expect that this support and cooperation can keep going on in incoming years and can become important capitals for the Company to advance and develop.

Above of all, the success of Askrindo cannot be separated from the help of God Almighty. Therefore, we should express our gratitude to Him, and wish that the Company’s performance will consistently improve in incoming years.

Atas Nama DireksiOn behalf of the Board of Directors

Andrianto Wahyu Adi

Direktur UtamaPresident Director

03ProfilPerusahaan Company Profile

PROFIL PERUSAHAANCompany Profile

Perusahaan melakukan usaha di bidang asuransi dengan menjalankan usaha asuransi kerugian, termasuk dengan prinsip syariah, serta optimalisasi pemanfaatansumber daya Perusahaan untuk menghasilkan jasa yang bermutu tinggidan berdaya saing kuat .The Company conducts business in the field of insurance by running a loss insurance business, including the principles of sharia, and optimizing the use of Company resources to produce high quality services and strong competitiveness.


Profil PerusahaanCompany Profile

28


Data Perusahaan

Nama Perusahaan [102-1]Company Name PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero)

Nama SingkatanNickname PT Askrindo (Persero)

Bidang Usaha [102-2]Line of Business

Asuransi KerugianLoss Insurance

Produk [102-2]Products

A. Produk penghimpunan dana (funding)B. Produk pembiayaan (Financing)A. Funding ProductsB. Financing Products

Jasa/Layanan [102-2]Services

1. Asuransi Kredit (Kecil dan Menengah)2. Asuransi Kredit Perdagangan3. Surety Bond dan Kontra Bank Garansi4. Customs Bond5. Asuransi Umum (19 produk)6. Reasuransi7. Penjamina KUR (Mikro & Ritel)1. Credit Insurance (Small and Medium Scale)2. Trading Credit Insurance3. Surety Bond and Contra-bank Insurance4. Customs Bond5. General Insurance (19 products)6. Reinsurance7. People’s Credit Insurance (Micro & Retail)

Status [102-5]Status

Badan Usaha Milik NegaraState-Owned Enterprise

Tanggal Pendirian (Pertama Kali Beroperasi)Establishment Date (First Operation Date)

6 April 1971April 6, 1970

Dasar Hukum Pendirian [102-5]Legal Basis of Establishment

• Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 1 tanggal 11 Januari 1971, tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Dalam Bidang Perasuransian Kredit.

• Akta Notaris Prabowo Achmad Kadijono, SH, Nomor 2 tanggal 6 April 1971, terakhir diubah dengan Akta Notaris No. 63 mengenai Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat Perusahaan tertanggal 24 April 2008, di hadapan Notaris Imas Fatimah, SH di Jakarta.

• The Government of Republic of Indonesia Regulation (PP) No. 1 dated January 11, 1971, concerning Indonesian Government Investment for Establishment of Insurance Company in Credit Insurance.

• Notarial Deeds by Prabowo Achmad Kadijono, SH, No. 2 dated April 6, 1971, with the latest amendment through Notarial Deeds No. 63 concerning Circular Shareholders Resolutions dated April 24, 2008 before the Notary Imas Fatimah, SH in Jakarta.

Modal DasarAuthorized Capital Rp400.000.000.000

Modal Ditempatkan dan Disetor PenuhSubscribed and Fully Paid-in Capital Rp 6.611.000.000

Kepemilikan [102-5]Ownership

100% Saham dimiliki Pemerintah Republik Indonesia100% shares ownership by the Government of Republic of indonesia

Jumlah Karyawan [102-8]Total Employees

899 orang899 employees

Alamat Kantor Pusat [102-3]Head Office Address

Graha Askrindo, Jl. Angkasa Blok B-9, Kavling No. 8 Kota Baru Bandar Kemayoran,Jakarta 10610 - Indonesia.Telp. : (021) 6546471-72Fax. : (021) 6546483-84Call Center : (021) 6546473Email : [email protected]

WebsiteWebsite www.askrindo.co.id

Media SosialSocial Media

Youtube : PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero)Twitter : @askrindoInstagram : askrindoFacebook : PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia

Jaringan Kantor [102-4]Office Channeling

60 Kantor Cabang dan 7 Kantor Wilayah yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia60 branch offices and 7 regional offices spread in various regions in Indonesia

Corporate Data


Sejarah Pendirian

PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero), selanjutnya disebut Askrindo, Perseroan atau kami, didirikan pada tanggal 6 April 1971 sebagai tindak lanjut dari terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) No. 1/1971 tanggal 11 Januari 1971 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan dalam Bidang Perasuransian Kredit dengan pemegang saham Bank Indonesia dan Departemen Keuangan Republik Indonesia. Maksud dan tujuan pendirian Perseroan adalah untuk memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi oleh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam memperoleh akses ke sistem perkreditan perbankan, yaitu tidak memiliki agunan. Dengan membentuk Askrindo diharapkan akan terjadi peningkatan peran UMKM dalam mendukung pertumbuhan perekonomian nasional. Pada tahun 1974, Askrindo ditugaskan oleh Pemerintah RI dan Bank Indonesia untuk memberikan penutupan pertanggungan terhadap kredit-kredit program (kredit dengan likuiditas dibiayai Pemerintah) yang diberikan oleh Perbankan (Bank Pelaksana) kepada masyarakat yang ditetapkan sebagai sasaran pemberian kredit program tersebut, seperti: petani, pedagang, guru dan profesi lainnya, mahasiswa, dan UMKM pada umumnya. Penugasan tersebut di atas bersifat wajib, sehingga Askrindo wajib memberikan pertanggungan, demikian pula bank penyedia kredit diwajibkan untuk meminta pertanggungan kepada Askrindo. Penugasan ini berakhir dengan berlakunya paket kebijakan Pemerintah Januari 1990 yang dikenal dengan Pakjan 90.

Sejarah Perjuangan pada awal tahun 90-an, Askrindo memasuki pasar bebas dan tidak lagi diwajibkan menutup pertanggungan atas kredit yang diberikan Bank Pelaksana dan sebaliknya Bank Pelaksana tidak diwajibkan meminta pertanggungan kepada Askrindo. Untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang No. 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, dimana perusahaan harus memisahkan antara usaha asuransi dan reasuransi, maka pada tahun 1992, Divisi Jasa Kredit Ekspor (JKE)/Asuransi Ekspor (AE) yang dimiliki Askrindo kemudian membentuk menjadi perusahaan tersendiri yaitu PT Asuransi Ekspor Indonesia yang disingkat ASEI.

Untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang No. 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, dimana perusahaan harus memisahkan antara usaha asuransi dan reasuransi, maka pada tahun 1994 Askrindo mendirikan entitas anak perusahaan yaitu PT Reasuransi Nasional Indonesia yang bergerak dalam usaha reasuransi, yang sekaligus juga untuk meningkatkan kapasitas pertanggungan nasional. Tepatnya pada tanggal 22 Agustus 1994, berdasarkan ijin dari Menteri Keuangan yakni ijin prinsip No.S.1369/KMK.017/1994 tanggal 26 September 1994 dan ijin operasional No. 27/KMK.017/1995 tanggal 9 Januari 1995 dengan kepemilikan saham sebesar 99,99%.

History of Establishment

PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero), later stated as Askrindo, the Company or we, was established on April 6, 1970, on the following issuance of Government Regulations No. 1/1971 dated January 11, 1971 on the Republic of Indonesia’s Equity for Establishment of Domestic Credit Insurance Company with Bank of Indonesia and Republic of Indonesia’s Department of Finance being the shareholder. The purpose and objective of the Company’s establishment is to provide solutions to the problems faced by Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in gaining access to the banking credit system, namely not having collateral. By establishing Askrindo, it is expected to increase the role of MSMEs in supporting the national economic growth.

In 1974, Askrindo was assigned by the Government of Republic of Indonesia and Bank of Indonesia to provide insurance coverage for program loans (credit facility with government-backed liquidity) issued by the Banking sectors (Channeling Banks) to the society who are stipulated as targets of the programmed loans disbursement such as farmers, traders, teachers, students, MSMEs and other professions. The aforementioned assignment was mandatory, so Askrindo was required to provide insurance as the creditor banks are required to apply for insurance to Askrindo. The assignment was ended after the implementation of Government’s policy package by January 1990 or known as Pakjan 90.

History of Struggle

At early 1990s, Askrindo commenced penetrating into the free market and from then on, Askrindo was not required to provide coverage on credits whereas no obligatory for the participating banks to get Askrindo’s coverage. In order to implement Law No. 2 of 1992 on Insurance Business, where the Company shall separate insurance and re-insurance businesses, then in 1992, the Export Loans Service (JKE)/Export Insurance (AE) Service Division under Askrindo established another company, PT Asuransi Ekspor Indonesia, or known as ASEI.

To implement provisions under the Law No. 2 of 1992 on Insurance Business, where the Company shall separate insurance and re-insurance businesses, in 1994, Askrindo established a subsidiary entity, PT Reasuransi Nasional Indonesia operating in reinsurance business, as well as to increase national insurance capacity. Precisely on August 22, 1994, according to license from the Minister of Finance as principle license No. S.1369/KMK.017/1994 dated September 26, 1994 and operational license No. 27/KMK.017/1995 dated January 9, 1995 with shares ownership of 99.99%.



30

Tahun 1996 Askrindo meningkatkan peranannya dalam mendukung perekonomian nasional, dengan menjalankan produk-produk asuransi lainnya, seperti Suretyship, asuransi kredit perdagangan dan usaha reasuransi.

Selanjutnya, pada tahun 1999, Pemerintah dan Bank Indonesia memberikan tugas untuk menjalankan usaha penjaminan L/C guna menghidupkan kembali perekonomian yang mengalami kontraksi akibat krisis moneter tahun 1997-1998. Penjaminan LC kemudian dihentikan sejak tahun 2005 karena tidak menguntungkan bagi perusahaan. Produk-produk lainnya tetap dijalankan Perusahaan hingga saat ini.

Sejarah Perjalanan

Pada akhir tahun 2007 berdasarkan Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2007, Pemerintah meluncurkan program Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan menugaskan Askrindo bertindak sebagai lembaga penjamin KUR kepada pihak perbankan yang menyalurkannya. Dalam program ini, Pemerintah memberikan tambahan modal berupa Penyertaan Modal Negara (PMN) setiap tahun dengan besar tambahan yang bervariasi.

Sejak tahun 2010, Bank Indonesia telah melepaskan seluruh sahamnya kepada Pemerintah RI, sehingga Pemegang Saham menjadi hanya Departemen Keuangan RI. Tahun 2012 Askrindo membentuk entitas anak perusahaan yaitu PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah atau Askrindo Syariah, yang bergerak di bidang usaha Penjaminan Syariah. Didirikan pada tanggal 28 Desember 2012 dengan ijin dari Pemerintah melalui Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-777/KM.10/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Penjaminan Kredit Kepada PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah.

Dengan memperhatikan peluang pada bisnis asuransi yang masih lebar, maka pada akhir tahun 2013 Askrindo membentuk unit usaha Asuransi Umum dengan 7 (tujuh) produk baru yaitu: Asuransi Kecelakaan Diri, Asuransi Kebakaran, Asuransi Kontraktor. Hingga sampai saat ini produk baru pada bisnis Asuransi Umum terus bertambah menjadi 19 produk.

Tahun 2014 Askrindo membentuk entitas Anak Perusahaan yaitu PT Usayasa Utama yang bergerak di Bidang Agen Asuransi pada tanggal 7 Oktober 1997, berdasarkan Akta No. 5 yang dibuat di hadapan Notaris Ny. Sulami Mustafa SH, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-1523.HT.01.01.Tahun 1998 tertanggal 9 Maret 1998 bergabung menjadi entitas anak perusahaan Askrindo, yang bergerak di Bidang Agen Asuransi.

In 1996, Askrindo enhanced its role in supporting the national economy, by providing other insurance products such as suretyship, trading credit insurance and reinsurance business.

Furthermore, in 1999, the Government and Bank Indonesia assigned the Company to operate L/C insurance business to revitalize contracted economy due to monetary crisis in 1997-1998. The L/C insurance was terminated since 2005 as considered not profitable for the Company. Other products are still operated by the Company nowadays.

History of Journey

In late 2007, based on Presidential Instruction No. 6 of 2007, the Government launches the People’s Enterprise Credit (KUR) Insurance program, and assigned Askrindo as such credit insurance underwriter to the disbursing banks. In this program, the Government supplied additional capital in the form of State Equity (PMN) in a variety of amount.

Since 2010, Bank Indonesia has released all of its share ownership to the Government of the Republic of Indonesia since then the Department of Finance of the Republic of Indonesia becomes the ultimate Shareholders. In 2012, Askrindo established subsidiary, namely PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah or Askrindo Syariah that operates in Sharia Insurance business. It was established on December 28, 2012 under license from the Government through the Minister of Finance Decree No. KEP-777/Km.10/2012 dated December 28, 2012 concerning License for Credit Coverage for PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah.

By considering wide opportunity on insurance business, in late 2013, PT Askrindo established General Insurance unit with 7 (seven) new products, such as: Accident Insurance, Fire Insurance, and Contractor Insurance. Up to the present, new products in the General Insurance business continually grows to 19 products.

In 2014, Askrindo established a subsidiary namely PT Usayasa Utama, engaging in Insurance Agents on October 7, 1997, based on Deed No. 5 drafted before Notary Mrs. Sulami Mustafa SH, and had been ratified by the Minister of Law of the Republic of Indonesia No. C2-1523.HT.01.01.Year 1998 dated March 9, 1998, merged to become a subsidiary of Askrindo operated in Insurance Agent business.


Anggaran Dasar PT Askrindo Mitra Utama mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Notaris Hadijah, SH No. 35 tanggal 17 Desember 2018 mengenai perubahan susunan Direksi Perusahaan. Perubahan tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 2 Januari 2019 melalui surat keputusan No. AHU-AH.01.03.0000480.

Makna Logo

Makna Desain Objektif

- Lingkaran dapat menyampaikan emosi/perasaan yang positif. Melambangkan kesatuan, kebersamaan, bergerak tanpa batasan dan terus berputar.

- Penggunaan warna biru tua memiliki arti melayani, pengalaman dan jati diri yang tangguh. Biru tua juga berarti melayani dan merupakan warna finansial. Sementara itu, warna oranye bermakna energy, semangat dan juga inovatif kreatif sesuai dengan nilai budaya Perusahaan.

Visi, Misi dan Nilai-Nilai Perusahaan

• Persetujuan Manajemen Kunci atas Visi dan Misi Perusahaan

Tahun 2013, merupakan akhir dari Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) periode 2009-2013. Namun dengan memperhatikan tuntutan perkembangan bisnis dan aspirasi internal perusahaan yang berkembang serta kesesuaian lingkup kegiatan perusahaan, maka Direksi didukung oleh Dewan Komisaris kembali menyusun RJPP 2013-2017 dan kemudian telah mendapat pengesahan dari Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selaku Pemegang Saham PT Askrindo (Persero), melalui Surat Keputusan No. S-566/ MBU/2013 tentang Pengesahan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) PT Askrindo (Persero) tahun 20013-2017. Dengan demikian tahun 2013 juga merupakan awal RJPP Perusahaan yang baru. Selaras dengan upaya tersebut, Perusahaan juga telah melakukan perubahan visi dan misinya sehingga aktivitas bisnis Perusahaan menjadi lebih fokus dan terarah. Visi dan Misi baru Perusahaan adalah sebagai berikut:

The Articles of Association of PT Askrindo Mitra Utama has undergone several changes, with the latest amendment through Notarial Deeds by Hadijah, SH No. 35 dated December 17, 2018 concerning changes in the composition of the Company’s Directors. The amendment got an approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia on January 2, 2019 through Decree No. AHU-AH.01.03.0000480.

The Meaning of Logo

The Meaning of Objective Design

- Circle can convey positive emotions/feelings. It symbolizes unity, togetherness, moving without limits and continuing to spin.

- The use of dark blue has the meaning of serving, experience and strong identity. Dark blue also means serving and is considered a financial color. Meanwhile, orange means energy, enthusiasm and creative innovation in accordance with the Company’s culture values.

Vision, Mission, and Corporate Values

• Key Management Approval of the Company’s Vision and Mission

2013 is the end of Corporate Long-term Plan (RJPP) for the period 2009-2013. However, taking into account the demands of business development and the company’s internal aspirations that are developing as well as the suitability of the scope of company activities, the Board of Directors is supported by the Board of Commissioners to rearrange the RJPP 2013-2017 and then has been ratified by the Minister of State-Owned Enterprises (SOEs) as the Shareholder of PT Askrindo (Persero), through Decree No. S-566/MBU/2013 concerning Ratification of the PT Askrindo (Persero) 2013-2017 Corporate Long-Term Plan (RJPP). Thus, 2013 is also the beginning of the new RJPP of the Company. In line with these efforts, the Company has also changed its vision and mission so that the Company’s business activities become more focused and directed. The new vision and mission of the company is as follows:



32

“Menjadi Perusahaan Penanggung Risiko yang unggul dengan layanan global guna mendukung perekonomian nasional”

Dalam visi perusahaan tersebut di atas terdapat 3 (tiga) unsur utama, yaitu:• Penanggung Risiko,• Unggul, dan• Layanan global guna mendukung perekonomian nasional.

“To become excellent Risk Insurance Company with global service to support national economy”

The vision consists of 3 (three) main elements, as follows:• Risk Insurance,• Excellent, and• Global service to support national economy.

Visi / Vision

Masing-masing unsur tersebut mengandung arti sebagai berikut:1. Penanggung Risiko menegaskan bahwa Askrindo merupakan

perusahaan asuransi yang melaksanakan bidang usaha berkaitan dengan penanggungan risiko dari suatu peristiwa yang akan terjadi, termasuk risiko usaha/bisnis tidak terbatas pada asuransi kredit dan Suretyship.

2. Unggul menjelaskan bahwa Askrindo bertekad menjadi perusahaan asuransi yang terkemuka dalam kegiatan usahanya dibandingkan perusahaan pesaing. Keunggulan perusahaan harus tertanam dalam persepsi pelanggan/ pemangku kepentingan serta dapat diukur berdasarkan kaidah pengukuran obyektif (misal: konsep Malcom Balridge).

3. Layanan global guna mendukung perekonomian nasional menjelaskan bahwa Askrindo memberikan layanan yang terbaik kepada para pengguna jasa dengan cakupan global untuk dapat memberikan kontribusi dan memiliki arti dalam perekonomian nasional.

Penerapan layanan global dimaksud memiliki makna:• Perusahaan tertanggung milik WNI, berdomisili di Indonesia

dan memiliki obyek usaha/proyek yang berlokasi di luar negeri, atau

• Perusahaan tertanggung milik WNA berdomisili di luar negeri yang memiliki obyek usaha/proyek di wilayah Republik Indonesia.

Each element has the following meaning:1. Risk insurance underlines that Askrindo is an insurance

company that commences business related with risk insurance from coming event, including business risks that are not limited with credit and suretyship insurance.

2. Excellent defines that Askrindo is committed to be a prominent insurance company in its business activity if compared with peer companies. The Company’s excellence has to be internalized in the perception of the customers/stakeholders as well as measurable based on objective evaluation method (such as: Malcom Baldridge concept).

3. Global service to support national economy explains that PT Askrindo provides excellent service to the service user with global coverage to contribute and participate in national economy.

Global service implementation has the following explanations:• Insured company is owned by Indonesian Citizen, domiciled in

Indonesia with overseas business object/project, or

• Insured Company owned by Foreign Citizen, domiciled overseas with business object/project in Republic of Indonesia territory.


• Menjalankan kegiatan usaha penanggungan risiko yang mendukung pembangunan ekonomi nasional terutama program Pemerintah dalam pengembangan UMKMK dan usaha korporasi lainnya;

• Menjalankan kegiatan usaha penanggungan risiko dengan layanan global;

• Memberikan manfaat kepada para pemangku kepentingan dengan menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan Manajemen Risiko.

• Operating risk insurance business to support national economy development, primarily Government’s program in SME & Cooperatives development as well as other corporate business;

• Operating risk insurance business with global service; • Providing benefit for the stakeholders by implementing Good Corporate Governance,

Internal Audit System and Risk Management.

Misi / Mission

Dalam uraian di atas terlihat bahwa fokus perusahaan dalam mendukung pengembangan UMKMK dinyatakan secara tegas. Hal ini terkandung makna bahwa maksud dan tujuan pendirian dan keberadaan Perusahaan memang diperuntukkan dalam memberi dukungan pengembangan UMKMK.

Nilai Budaya Perusahaan [102-16]

Dalam rangka meningkatkan nilai-nilai perusahaan yang melandasi, mengatur, mengarahkan, dan mempengaruhi segenap insan perusahaan dalam bersikap dan berperilaku positif untuk mencapai sasaran dan kepentingan perusahaan, maka Direksi telah memperbarui dan menetapkan nilai-nilai Budaya Perusahaan melalui Surat Keputusan Direksi No. 15/KEP/DIR/I/2019 tanggal 31 Januari yang terdiri atas 5 (lima) nilai budaya yang isinya adalah sebagai berikut:

DETERMINASIDETERMINATION

Pantang Menyerah, Tangguh & Tangkas,Fokus, Berani Menerima Tantangan

Relentless, Tough and Agile, Focus,Dare to Accept Challenges

RELIABILITASRELIABILITY

Dapat Diandalkan, Cepat Tanggap, Transparan, Terpercaya

Reliable, Responsive, Transparent, Credible

EKSELENEXCELLENCE

Pemimpin Pasar, Kerjasama,Profesional Mengutamakan Pelanggan,

Selalu Mengembangkan Diri

Market Leader, Cooperation, Professional,Prioritizing, Continuous Self-Development

VISIONERVISIONARY

Berwawasan Global, Inovatif,Adaptif, Kompetitif

Global Outlook, Innovative, Adaptive, Competitive

INTEGRITASINTEGRITY

Nasionalis, Jujur, Memiliki Karakter Terpuji,Patuh, Teladan

Nationalist, Fair, Praiseworthy,Obedient, Role Model

5 NILAI BUDAYA5 CULTURE VALUES

DRIVE

From the above explanation, it can be inferred that focus of the Company to support SME and Cooperatives development is firmly emphasized. This also contains a definition that the purpose and objective of the Company’s establishment and existence are to support SME & Cooperatives development.

Corporate Culture Values [102-16]

To intensify corporate values that underlie, govern, direct, and influence every unit in the Company to behave and conduct positively to achieve objective and interest of the Company, the Board of Directors has stipulated Corporate Culture values under BOD Decree No. 15/KEP/DIR/I/2019 dated January 31 consists of 5 cultural values whose contents are as follows:



34

Bidang Usaha [102-2]

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan sebagaimana termuat dalam Akta Pendirian Perusahaan, Perusahaan melakukan usaha di bidang asuransi dengan menjalankan usaha asuransi kerugian, termasuk dengan prinsip syariah serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perusahaan untuk menghasilkan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/ mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perusahaan dengan menerapkan prinsip prinsip Perseroan Terbatas. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perusahaan melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:1. Menerima pertanggungan atas risiko tidak diterimanya

pelunasan kredit dan/atau pembiayaan, termasuk pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah, dari Debitur terutama Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK) yang diberikan oleh Bank atau lembaga pembiayaan lainnya;

2. Menerima pertanggungan langsung dari segala jenis asuransi kerugian dan sejenisnya yang berasal dari dalam maupun luar negeri, secara sendiri atau bersama-sama dengan perusahaan asuransi lainnya, baik untuk ditahan sendiri maupun mereasuransikan risiko-risiko asuransi tersebut dengan mempertimbangkan kemampuan Perusahaan;

3. Menerima pertanggungan tidak langsung dari perusahaan-perusahaan asuransi, reasuransi di dalam maupun di luar negeri atas segala jenis asuransi kerugian dan sejenisnya, baik untuk ditahan sendiri maupun mereasuransikan risiko-risiko asuransi tersebut dengan mempertimbangkan kemampuan Perusahaan;

4. Melakukan kegiatan lainnya yang lazim dilakukan oleh perusahaan asuransi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Produk dan Jasa yang Ditawarkan [102-2]

Askrindo saat ini memiliki 7 (tujuh) lini produk utama, yaitu:1. Asuransi Kredit (Kecil dan Menengah)2. Asuransi Kredit Perdagangan3. Surety Bond dan Kontra Bank Garansi4. Customs Bond5. Asuransi Umum (19 produk)6. Reasuransi7. Penjaminan KUR (Mikro & Ritel)

Secara rinci dapat dijelaskan jenis dan manfaatnya sebagai berikut:

Asuransi KreditCredit Insurance

Produk jasa ini memberikan jaminan/ganti rugi atas kemacetan kredit yang disalurkan baik oleh perbankan maupun non perbankan kepada UMKM.

Line of Business [102-2]

Based on the Company’s Articles of Association, Askrindo operates in insurance services by conducting loss insurance business, including sharia principles and optimizing of the Company’s human resource empowerment to provide high quality and strongly competitive services to gain profits in order to increase the Company’s values bunder the principles of Limited Liability Company. To obtain the objectives and purposes, the Company carries out main business activities, such as:

1. Provision of coverage on loss resulting from non-performing loans/financing facilities, including those of under sharia principles, especially in terms of Micro, Small and Medium Enterprises and Cooperatives (UMKMK) supplied by banks or financing institutions;

2. Provision of direct coverage on any insurance against loss (both domestic and overseas), individually or collectively with other insurance companies, either for purposes of retention or re-insurance, under consideration of the Company’s capacity;

3. Provision of indirect coverage from domestic and overseas insurance and re-insurance companies of any loss insurance, either for purposes of retention or re-insurance, under consideration of the Company’s capacity;

4. Provision of other insurance related services according to the prevailing laws and regulations.

Products and Services [102-2]

Askrindo offers 7 (seven) main products, as follows:1. Credit Insurance (Small and Medium)2. Trading Credit Insurance3. Surety Bond and Contra-bank Insurance4. Customs Bond5. General Insurances (19 products)6. Re-insurance 7. People’s Credit Insurance (Micro & Retail)

Comprehensive explanation on the types and benefits are as follows:

This service offers coverage/loss insurance on non-performing loans for loans disbursed by either bank or non-bank institutions to the UMKM.


Jenis Asuransi Kredit Bank:• Penjaminan Kredit Menengah.• Penjaminan Kredit Kecil.

Manfaat Asuransi Kredit:• Memperbesar akses UMKM terhadap sumber pembiayaan.• Mengurangi risiko yang dihadapi Bank atas pemberian kredit

kepada UMKM.

Pengguna Jasa Asuransi Kredit:• Bank Pemerintah/Swasta Nasional termasuk BPR.• Bank Pembangunan Daerah.• Bank Syariah Lembaga Keuangan non Bank (Pegadaian).

Asuransi Kredit PerdaganganTrading Credit Insurance

Produk melindungi pembayaran secara kredit yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam transaksi perdagangan barang, misalnya antara produsen dengan distributornya, distributor dengan pengecer. Fungsi lain dari produk ini adalah memberikan akses bagi sektor riil untuk meningkatkan volume transaksi penjualan melalui kebijakan kredit (credit policy) yang fleksibel sesuai dengan fluktuasi permintaan pasar. Produk ini telah dikemas dalam bentuk jasa layanan manajemen kredit dengan memberikan bentuk-bentuk layanan credit advice, credit control, dan insurance protection.

Manfaat Asuransi Kredit Perdagangan:• Mempermudah pelaksanaan kebijakan kredit perusahaan

(credit policy).• Mengurangi cadangan piutang ragu-ragu akibat kemacetan kredit.• Memberikan akses kepada pedagang/distributor untuk

memperoleh barang dagangannya.

Pengguna Asuransi Kredit Perdagangan:• Produsen/supplier dari barang-barang industri.• Produsen/supplier dari jenis barang yang habis dalam jangka

pendek.

Types of Bank Credit Insurances:• Medium Credit Insurance.• Small Credit Insurance.

Credit Insurance Benefits:• Broader MSME’s access to financing sources. • Reduction of risk for the MSME disbursing banks.

Users of Credit Insurance Services:• Government/Private Banks including the People’s Credit Banks.• Regional Development Banks.• Sharia Banks and Non-bank financing institutions (pawn houses).

The product protects credit payments obtained by business doers for trade transactions, such as those made between producers and distributors, distributors and retailers. This product also provides access to real sectors to increase the sales transaction volume through a flexible credit policy in accordance with market demand fluctuations. This product comes in the form of credit management services such as credit advice, credit control and insurance protection.

Benefits of Trade Credit Insurance:• Easier implementation of company’s credit policy.

• Reduction of doubtful receivables due to non-performing loans.• Provision of access to sellers/distributors to easier procurement

of goods.

Users of Trade Credit Insurance:• Producers/suppliers of manufactured goods.• Producers/suppliers of short-terms consumer goods.



36

Surety Bond dan Kontra Bank GaransiSurety Bond and Contra-Bank Insurance

Produk memberikan jaminan kepada Pemilik Proyek/obligee/ bouwheer terhadap kerugian yang timbul akibat tidak dipenuhinya kewajiban Pelaksana Proyek/Principal atas suatu proyek (konstruksi/non konstruksi) dalam batas waktu yang telah ditentukan.

Manfaat Surety Bond bagi Principal:• Principal dapat memperoleh penjaminan Suretyship dengan

cepat, mudah dan biaya yang relatif murah, dimana collateral/agunan bukan persyaratan utama dalam perolehan penjaminan.

Manfaat Surety Bond bagi Obligee:• Mudah dalam proses pencairan bila Principal Wanprestasi.• Suretyship/penjaminan dari Askrindo memberikan jaminan

kepada Obligee bahwa proyek yang dikelola/dimiliki Obligee akan terlaksana dan selesai sesuai kontrak yang diperjanjikan.

Jenis Surety Bond (konstruksi/non konstruksi):• Jaminan Penawaran• Jaminan Pelaksanaan• Jaminan Uang Muka• Jaminan Pemeliharaan• Jaminan Pembayaran.

Custom BondsCustom Bonds

Produk ini memberikan penjaminan atas fasilitas kepabeanan, fasilitas penangguhan/pembebasan bea masuk barang impor dan pemungutan bea masuk lainnya kepada Obligee (Dirjen Bea & Cukai) apabila Principal (Importir/Produsen Eksportir) tidak dapat memenuhi kewajibannya.

Manfaat Customs Bond:• Apabila Principal (Perusahaan Importir/Eksportir) tidak

memenuhi kewajibannya kepada Kantor Pabean berupa penyelesaian Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi dan Pajak atas barang-barang yang diimpor berdasarkan PIB/ PIBT/SPKPBM, maka Kantor Pabean dapat mengajukan klaim kepada Askrindo.

This product offers insurance scheme to project owners/obligee/bouwheer against any resulting from breaches of obligation of project executors/principals on any construction/non-construction work in a certain period of time.

Benefit of Surety Bond to the Principal: • Quicker, easier suretyship insurance with relatively low cost for

which collateral is not compulsory for application of insurance.

Benefit of Surety Bond to the Obligee:• Easier insurance settlement in case of breach by the Principal.• Askrindo’s suretyship/insurance guarantees the obligee that

the project will be completed in accordance to the contract agreement.

Types of Surety Bond (construction/non-construction): • Bidding Insurance• Execution Insurance• Advance Payment Insurance• Maintenance Insurance• Payment Insurance

This product offers insurance for customs facilities, import duty and other applicable duties cancellation/waive facility to the obligee (Directorate of Customs and Excise) in the event that the Principals (importers/producers/exporter) are in breach of contract.

Benefits of Customs Bond:• If the Principal (Importer/Exporter Company) fails to fulfill

the liabilities to the Customs Office in terms of Import Duty, Customs, Administration Penalty and Imported Goods Tax payments based on Declaration of Importing Goods (PIB)/Declaration of Certain Importing Goods (PIBT)/Declaration Letter for Lack of Payment of Import Duty (SPKPBM), the Customs Office may submit claim to Askrindo.


Jenis Customs Bond:• Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE)• Impor Sementara (OB 23)• EPTE/Kawasan Berikat• Vooruitslag• BC 12• PPJK• NOTUL• Excise Bond.

Asuransi UmumGeneral Insurance

Askrindo memiliki 19 (sembilan belas) jenis produk Asuransi Umum yang telah dipasarkan secara luas di wilayah Indonesia, yaitu:a. Asuransi Kecelakaan Diri Asuransi Kecelakaan Diri adalah asuransi yang menjamin atas risiko

kematian, cacat tetap, cacat sementara, biaya perawatan dan atau pengobatan yang secara langsung disebabkan suatu kecelakaan yaitu suatu kejadian atau peristiwa yang mengandung unsur kekerasan baik yang bersifat fisik maupun kimia, yang datangnya secara tiba-tiba, tidak dikehendaki atau direncanakan, dari luar, terlihat dan langsung yang seketika itu mengakibatkan luka badan yang sifat dan tempatnya dapat ditentukan oleh ilmu kedokteran.

b. Asuransi Kebakaran Asuransi Kebakaran adalah asuransi yang menjamin kerugian

atau kerusakan pada harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang disebabkan secara langsung oleh: Kebakaran, Petir, Ledakan, Kejatuhan Pesawat Terbang dan Asap.

c. Asuransi Kontraktor Asuransi kontraktor adalah asuransi yang menjamin atas

kerusakan atau kerugian objek yang dipertanggungkan pada saat pelaksanaan pembangunan/pemasangan konstruksi dan selama masa pemeliharaan.

d. Asuransi Tanggung Gugat Asuransi tanggung gugat adalah asuransi yang menjamin

kerugian material akibat tanggung jawab hukum kepada pihak lain untuk membayarkan kompensasi untuk cidera tubuh atau kerusakaan pada properti pihak lain karena atau akibat kelalaian tertanggung atau karyawan tertanggung termasuk biaya yang dikeluarkan untuk melakukan pembelaan.

e. Asuransi Pengangkutan Barang Asuransi pengangkutan adalah asuransi yang menjamin

kerugian, kerusakan dan tanggung jawab terhadap barang dan atau kepentingan yang dipertanggungkan.

f. Asuransi Properti Asuransi Properti adalah asuransi yang menjamin kerugian

atau kerusakan pada harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan.

Types of Customs Bond:• Import Facilitation for Export (KITE)• Temporary Import (OB 23)• EPTE/Bonded Zone• Vooruitslag• BC 12• PPJK• NOTUL• Excise Bond

Askrindo has 19 (nineteen) types of General Insurance products that has been widely marketed across Indonesia regions, such as:

a. Self-Accident Insurance Self-Accident Insurance is a type of insurance with coverage over various risks including death, permanent disability, temporary disability, medical or treatment fees that are directly charged upon accident events which refer to any events with element of sudden, unforeseen and unplanned violence both physical and chemical, from external cause and directly causing physical injuries that the nature and point can be analyzed by medical science.

b. Fire Insurance Fire Insurance refers to insurance that covers loss and damage of insured material assets or interests with direct impact from: Fire, Lightning, Explosion, Plane Crash and Smoke.

c. Contractor InsuranceContractor Insurance is insurance which covers insured damage or loss during the construction development/installation and maintenance period.

d. Liability InsuranceLiability Insurance refers to insurance that covers material loss due legal liability to other parties to pay compensation for physical injury or damage of property owned by other party due to or from negligence of insured party or employee including defending costs.

e. Logistic InsuranceLogistic insurance is insurance that covers loss, damage and liability upon insured goods and or interests.

f. Property InsuranceProperty insurance is insurance that covers loss or damage upon insured assets or interests.



38

g. Asuransi Pemasangan Mesin Asuransi yang memberikan perlindungan lengkap terhadap

hampir semua kerugian dan kerusakan yang mungkin terjadi pada saat pemasangan mesin-mesin, termasuk tuntutan dari pihak lain yang menderita kerugian akibat aktivitas pemasangan tersebut.

h. Asuransi Kerusakan Mesin Asuransi engineering yang menjamin kerugian atau kerusakan

fisik secara tiba-tiba (sudden) dan tidak terduga (unfore seen) pada mesin-mesin (machinery) yang sudah dalam keadaan operasional.

i. Asuransi Uang Asuransi yang menjamin risiko kerugian uang yang sesuai

dengan uang yang dimiliki tertanggung, baik uang yang disimpan (money in safe) maupun uang dalam perjalanan (money in transit).

j. Riot, Strike, dan Malicious Damage Kerugian yang diakibatkan oleh sekelompok orang dalam

gangguan ketertiban umum, kecuali huru-hara politik yang menjurus kepada pemberontakan, revolusi atau pengambilalihan kekuasaan.

k. Civil Engineering Complete Risks (CECR) Asuransi yang menyeluruh atas struktur-struktur pekerjaan

Teknik Sipil setelah selesai dibangun.l. Asuransi Alat Berat Asuransi yang memberikan jaminan risiko kerugian terhadap

alat-alat berat yang dipakai dalam suatu pembangunan.m. Asuransi Kendaraan Memberikan penjaminan dasar untuk kendaraan- kendaraan

bermotor Anda yang dapat diperluas dengan berbagai risiko yang bisa menimpa kendaraan tersebut.

n. Marine Hull Memberikan jaminan terhadap kerugian atau kerusakan fisik

pada kapal yang mengalami musibah kecelakaan karena tabrakan, terdampar, tenggelam, jatuh, dan risiko alam serta tanggung jawab hukum kepada pihak ke-III.

o. Builders Risks Insurance Menjamin segala risiko (all risks) yang mungkin terjadi

sehubungan dengan pembangunan atau pembuatan kapal from laying of keel to completion, termasuk risiko peluncuran (launching), percobaan pelayaran (sea trials), dan juga penyerahan kepada principal di pelabuhan tujuan (delivery to owners).

p. Comprehensive General Liability (CGL) Jenis asuransi yang memberikan jaminan atau melindungi

tertanggung dari tuntutan hukum pihak ketiga yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian yang tidak disengaja oleh tertangung atau orang yang bekerja pada tertanggung.

q. Contractor Plant and Machinery (CPM) Memberikan jaminan atas kerusakan atau kerugian pada

alat-alat berat yang digunakan yang disebabkan oleh bahaya

g. Rigging-All Risk InsuranceInsurance that provides all risks protection for almost entire loss and damage that are possibly occurred during the rigging/installation of machineries, including lawsuit from other parties who severe loss due to the Installation.

h. Machinery Breakdown InsuranceEngineering insurance that covers sudden and unforeseen physical loss or disruption over the machineries that have already in operational position.

i. Money InsuranceInsurance that covers money loss risks with equal amount with insured money, both money in safe and money in transit.

j. Riot, Strike, and Malicious DamageLoss due to mass riot committed by a group of people, except political demonstration that leads to coup, revolution or authority take over.

k. Civil Engineering Complete Risks (CECR)All risks insurances on Civil Engineering project that had been completely finished.

l. Heavy Equipment Insurance Insurance that provides coverage on loss risk to heavy equipment used in a construction project.

m. Vehicle InsuranceProviding basic insurance for your vehicle that can be extended for various other risks that may occur with the vehicle.

n. Marine HullProviding insurance for ships physical loss or damage that experience accident due to crash, stranded, sink, fall and natural risks as well as legal liability with third parties.

o. Builders Risks Insurance All risks coverage that may potentially occur in the event of ship development or construction from laying of keel to completion including launching, sea trials and delivery to owners at destination port risks.

p. Comprehensive General Liability (CGL)Type of insurance that provides insurance or protects the insured party from lawsuit from third party due to incidental fault or negligence committed by insured party or his/her employees.

q. Contractor Plant and Machinery (CPM)Providing insurance on damage or loss on heavy equipment used due to crash hazard, overthrown, robbery, natural disaster


tabrakan, terguling, pencurian, bencana alam, dll.r. Electronic Equipment Insurance (EEI) Asuransi atau Pertanggungan yang memberikan jaminan

atau proteksi atas kerugian atau kerusakan barang-barang/ peralatan elektronik sebagai akibat dari risiko yang dijamin dalam polis.

s. Aviation InsuranceMengganti kerugian atau memperbaiki kerusakan fisik pesawat terbang yang dipertanggungkan akibat kecelakaan yang terjadi dalam periode asuransi.

ReasuransiReinsurance

Produk-produk yang dipasarkan Askrindo sepenuhnya telah mendapatkan back up reasuransi dari Perusahaan Reasuransi Luar Negeri seperti: Partner Re, Munich Re, Atradius Re, dan Perusahaan Reasuransi Dalam Negeri.

Penjaminan KURPeople’s Credit Insurance

Produk ini memberikan jaminan kepada Bank Penyalur KUR atas kredit yang diberikan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Koperasi. Pemberian kredit ini adalah untuk pembiayaan Kredit Modal Kerja (KMK) dan Kredit Investasi (KI) bagi UMKMK yang memiliki bidang usaha produktif dan layak atau feasible namun belum bankable. Besarnya plafond kredit/pembiayaan yang dijamin maksimum sampai dengan Rp500 juta dengan tujuan agar dapat membantu mengembangkan pengusaha khususnya UMKMK menjadi dapat lebih produktif, sehingga dapat mendukung perkembangan ekonomi secara nasional.

Jenis Kredit Usaha Rakyat:• Mikro, diberikan dengan plafond sampai dengan Rp20 Juta.• Ritel, diberikan dengan plafond di atas Rp20 Juta sampai

dengan Rp500 Juta.

and other risks.r. Electronic Equipment Insurance (EEI)

Insurance or coverage that provides insurance or protection for electronic equipment/device loss or damage due to risks insured in the policy.

s. Aviation InsuranceCompensating insured airplane loss or repairing its physical damage due to accident occurred during the insurance period.

The products marketed by Askrindo havr fully backed-up with reinsurance from International Reinsurance Company such as Partner Re, Munic Re, Atradius Re, and also Domestic Reinsurance Company.

The product offers insurance to KUR participating bank for loans disbursed to Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) and Cooperatives. The loans disbursement aims to finance Working Capital Loans (KMK) and Investment Loans (KI) for SMEs and Cooperatives with productive and feasible but not yet bankable business. Amount of loans/financing credit limit is maximum amounting to Rp500 million with the purpose of helping develop the entrepreneurs, particularly MSME and Cooperatives, to be more productive so that those can support national economic development.

Types of KUR:• Micro, provided with a credit limit of up to Rp20 million.• Retail, provided with a credit limit of more than Rp20 million up

to Rp500 million.



40

Struktur Organisasi PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero)

Direktur Teknik

Director of Technical

Direktur Operasional Ritel

Director of Retail Operation

Nasional Re

National Re

Askrindo Syariah

Askrindo Syariah

Askrindo Mitra Utama

Askrindo Mitra Utama

Divisi Pemasaran BUMN

Division of SOE marketing

DivisiPemasaran Korporasi

Division of Corporate Marketing

Divisi Underwriting Suretyship

Division of Suretyship Underwriting

Divisi UnderwritingAsuransi Umum

Division of General Insurance Underwriting

Divisi Klaim

Division of Claim

Kantor Wilayah

Regional Office

Kantor Cabang Utama

Main Branch Office

Divisi Reasuransi

Division of Reinsurance

Biro Aktuaria

Actuarial Bureau

Divisi PemasaranKomersil Bank

Division of Bank’s Commercial Marketing

Divisi Underwriting Kredit & Pengembangan Produk

Division of Credit Underwriting & Product Development

Wakadiv Pgm. ProdukVice Head of Product Development Division

Wakadiv JaringanVice Head of Network Division

Wakadiv Penj. KUR

Vice Head of KUR Guarantee Division

Wakadiv Incoming

Vice Head of Incoming Division

Divisi PenjaminanKUR & Program

Division of KUR Guarantee & Program

Divisi PemasaranRitel & Jaringan

Division of Retail Marketing & Network

DirekturOperasional Komersil

Director of Commercial Operation

Divisi Pemasaran Digital

Division of Digital Marketing

Keterangan:Description:

Garis Komando:Command Line:

Garis Koordinasi:Coordination Line:

Struktur Organisasi

Struktur organisasi Perusahaan telah disahkan melalui Surat Keputusan Direksi No. 221/KEP/DIR/IX/2018 tanggal 28 September 2018 tentang Penyesuaian Struktur Organisasi PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) atas Surat Keputusan Direksi No. 135/KEP/DIR/V/2018 tanggal 30 Mei 2018. Struktur organisasi Perusahaan per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Organization Structure

The Company’s organization structure has been ratified through the Decree of Board of Directors No. 221/KEP/DIR/IX/2018 dated September 28, 2018 concerning Adjustment of PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) Organization Structure on the Decree of Board of Directors No. 135/KEP/DIR/V/2018 dated May 30, 2018. The Company’s organization structure as of December 31, 2018 is as follows:

Organization Structure of PT Asuransi Kredit Indonesia


RUPS

GMS

Dewan Komisaris

The Board of Commissioners

Direktur Utama

The Board of Directors

DirekturKepatuhan & SDM

Director of HR & Compliance

Direktorat Keuangan

Directorate of Finance

Biro Manajemen Risiko

Risk Management Bureau

Biro Umum

General Bureau

SEVPTI

SEVPTI

Divisi Operasional TI

Division of IT Operations

Divisi Akuntansi

Division of Accounting

Divisi Keuangan& Investasi

Division of Finance & Investment

Divisi Subrogasi

Division of Subrogation

Divisi Manajemen Bisnis

Division of Business Management

Divisi Kepatuhan & Hukum

Division of Compliance & Legal

Komite Klaim

Claim Committee

Komite Four Eyes

Four Eyes Committee

Komite Manajemen Risiko

Risk Management Committee

Komite Investasi

Investment Committee

Komite Transaksional Investasi

Investment Transactional Committee

KomitePertimbangan Jabatan

Position Consideration Committee

Komite PengadaanBarang & Jasa

Procurement of Goods & Service Committe

Komite ManajemenRisiko Terintegrasi

Integrated Management Risk Committee

Divisi SDM

Division of HR

Divisi Pengembangan TI

Division of IT Development

Satuan KerjaAudit Internal

Internal AuditWork Unit

Sekretaris Perusahaan

Corporate Secretary

Wakadiv SDMVice Head of HR Division

Komunikasi Perusahaan

Corporate Communication

Komite Produk

Product Committee

Komite Audit

Audit Committee

Komite Pemantau Risiko

Risk Monitoring Committee

Komite Nominasi& Remunerasi

Nomination & Remuneration Committee

Komite Akseptasi

Acceptation Committee



42

Jaringan Kantor & Pemasaran [102-4][102-6]

Askrindo beroperasi di wilayah Indonesia dengan penyebaran kantor sebagai berikut:

Kantor PusatHead Office

PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero)Graha Askrindo, Jl. Angkasa Blok B-9, KavlingNo. 8 Kota Baru Bandar Kemayoran,Jakarta 10610 - Indonesia.+62 21 6546471-72+62 21 [email protected]

Entitas AnakSubsidiaries

PT Reasuransi Nasional IndonesiaJl. Cikini Raya No. 99 Jakarta Pusat (10330)Tlp.: (021) 80642500, 3140009, 3149373Fax.: (021) 3143716, 3904944, 31900430Email: [email protected]: nasionalre.co.id

PT Jaminan Pembiayaan Askrindo SyariahGedung Primagraha PersadaJl. Gedung Kesenian No.3-7, Jakarta 10710Tlp.: (021) 3805858Fax.: -Email: -Website: askrindosyariah.com

PT Askrindo Mitra UtamaKomplek Cempaka Putih Permai Blok A No. 9 Jl. Letjend Suprapto Cempaka Putih Jakarta, 10150Tlp.: (021) 4201082Fax.: -Email: [email protected]: askrindomitrautama.co.id

Kantor Wilayah SumateraSumatera Regional Offices

Nama KotaCity Name

AlamatAddress

TeleponPhone

Aceh Perkantoran Aceh Square Jl. T. Imum Lueng Bata, Aceh 23248 (0651) 29465, 34966

Medan Jl. Sultan Iskandar Muda No. 2, Medan 20153 (061) 4152366, 4522926, 4565671, 4159650

Padang Sidempuan(Tapanuli Selatan) Jl. Imam Bonjol No. 37 Kel. Wek V Padang Sidempuan Selatan, Tapanuli Selatan 22723 (0634) 4320370

Balige Jl. DI Panjaitan No. 2 Balige, Sumatera Utara (0632) 4320199

Kisaran Jl. Ahmad Yani, Komplek Graha Terminal No. 1 Kisaran 21216 (0623) 347284

Padang Jl. Proklamasi No. 16 B-C Kelurahan Sawahan Dalam Kecamatan Padang Timur Padang 25161 (0751) 891288

Pekanbaru Jl. Teuku Umar No. 18, Pekanbaru 28282 (0761) 571697

Jambi Jl. A.R Hakim No. 5-6, Jambi 36361 (0741) 61648

Palembang Jl. Perintis Kemerdekaan No. 1251 A-B, Rt.016/Rw.005, Kel Kuto Batu, Kec Ilir Timur II, Palembang 30128 (0711) 5625348

Office Network & Marketing [102-4] [102-6]

Askrindo operates in Indonesian territory by deployment office as follows:


Kantor Wilayah SumateraSumatera Regional Offices

Nama KotaCity Name

AlamatAddress

TeleponPhone

Pangkalpinang Jl. Muntok/Depati Amir, Pangkal Pinang 33684 (0717) 435050

Batam Komplek Graha Kadin Blok F No. 1 Jl. Engku Putri Batam Centre, Batam 29432 (0778) 477508

Bengkulu Jl. Fatmawati No. 22 Blok D Rt.12 Rw. 04, Kel. Penurunan, Kec. Ratu Samban 38222 (0736) 349071

Bandar Lampung Jl. Moh. Yamin No. 32G-H Rawa Laut, Bandar Lampung 35221 (0721) 268667

Kantor Wilayah JawaJava Regional Offices

Nama KotaCity Name

AlamatAddress

TeleponPhone

Serang Jl. Jendral Achmad Yani No. 50, Kel. Cipare, Kec. Serang Kota, Serang, Banten 42118 (0254) 7912970

Tangerang Ruko BSD Sektor IV Blok RG No. 10, Jl. Pahlawan Seribu, Serpong, Tangerang, 15310 (021) 5378003

Jakarta Kemayoran Jl. Angkasa Blok B-9 Kav. No. 8 Lt. 2 Kota Baru Bandar Kemayoran, Jakarta 10610 (021) 6546471, 6546472

Jakarta Cikini Jl. Cikini Raya No. 101, Jakarta 10330 (021) 2305682-83

Jakarta Barat Rukan Rich Palace Jl. Meruya Ilir No. 36-40 Blok B-12, Jakarta Barat 11620 (021) 58910020/76

Jakarta Utara Jl. Ruko Sentra Bisnis Artha Gading Blok A6B No. 19 Jl. Gading Kirana, Jakarta Utara 17141 (021) 45878851

Jakarta Selatan Royal Spring Residence Jl. Raya Ragunan No. 29A Jati Padang, Pasar Minggu,Jakarta Selatan 12540 (021) 78843269

Jakarta Timur Rukan Mitra Matraman Jl. Matraman Raya Blok A1 No. 21, Jakarta Timur 13150 (021) 85918128

Bogor Jl. Raya Pajajaran Ruko No. 28 I, Bogor 16153 (0251) 8312101

Bekasi Ruko Emerald Commercial Blok UA-21, Jl. Bulevar Selatan,Summarecon Bekasi, Bekasi Utara 17143 (021) 88863671

Karawang Jl. Galuh Mas Ruko Broadway Blok III No. 26 Rt.003 Rw.015Desa Sukaharja Kec. Teluk Jambe Timur, Karawang 41361 (0267) 8458956

Bandung Jl. Lapangan Supratman No. 8, Kel. Cipahit, Bandung Wetan, Bandung 40114 (022) 7234628/29

Sukabumi Jl. Jend. Sudirman No. 81C, Sukabumi, 43132 (0266) 237630

Tasikmalaya Jl. Yudanegara No. 28, Tasikmalaya 46121 (0265) 339419, 332464

Cirebon Jl. Siliwangi No. 34, Kejaksaan, Cirebon 45123 (0231) 8300394

Tegal Jl. Gajah Mada No. 107 Tegal Barat (0283) 324077

Purwokerto Jl. Dr. Angka No. 12, Purwokerto Timur (0281) 627888

Semarang Jl. Pamularsih No. 105, Semarang 50149 (0281) 632328, 7622535, 750344

Pati Ruko Grand Puri Jl. Diponegoro No. 19 Blok A4, Pati 59113 (0295) 384647

Magelang Ruko Grand Maris Square Blok B6-B7 Jl. Sarwo Edi WibowoMertoyudan, Blok B6-B7, 56172 (0293) 326772, 327450

Surakarta Jl. Bhayangkara No. 22, Lawean, Surakarta 57141 (0271) 738772

Yogyakarta Jl. Tamansiswa No. 24, Yogyakarta 55151 (0274) 564876, 2872384

Madiun Jl. Haji Agus Salim No. 102, Madiun 63129 (0351) 452984



44

Kantor Wilayah JawaJava Regional Offices

Nama KotaCity Name

AlamatAddress

TeleponPhone

Jember Jl. Ahmad Yani No. 12, Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kaliwates,Kabupaten Jember, 68137 (0331) 488111/112

Surabaya Jl. Biliton No. 30, Surabaya 60281 (031) 5016666, 5012605, 5012607

Kediri Jl. Brawijaya No. 25B, Kec. Pakelan, Kediri 64123 (0354) 694 666

Malang Jl. Mojopahit 3A, Kel. Kauman, Kec. Klojen, Malang 65111 (0341) 369222

Madura Jl. Jingga No. 34, Barurambat Kota, Pamekasan Madura, 69317 (0324) 330444

Kantor Wilayah KalimantanKalimantan Regional Offices

Nama KotaCity Name

AlamatAddress

TeleponPhone

Pontianak Jl. Sumatra/M. Sohor No. 29 E-F, Pontianak 78121 (0561) 767140, 581863

Palangkaraya Jl. RTA Milono No. 54 B-D, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, 73112 (0536) 3239403

Pangkalan Bun Jl. P. Diponegoro RT. 002, Kel. Sidorejo, Kec. Arut Selatan, Pangkalan Bun, Kota Waringinbarat, 74111 (0532) 2065485

Banjarmasin Jl. Achmad Yani KM 6,9 No. 2 RT. 005 RW. 002, Kertak Hanyar, Banjarmasin 70654 (0511) 6742116, 6742109

Samarinda Jl. MT, Haryono No. 93G, Kel. Air Putih, Samarinda, Kalimantan Timur 75124 (0541) 7779518

Balikpapan Jl. Jend. Sudirman No. 22A, Kel. Damai Bahagia, Balikpapan Selatan, Balikpapan Kaltim 76114 (0542) 8520886, 8520887

Tarakan Jl. Mulawarman No. 10, Karanganyar Pantai, Kec. Tarakan Barat, Kota Tarakan771111 Tarakan 77111 (0551) 33663/33774

Kantor Wilayah Bali dan Nusa Tenggara BaratBali and West Nusa Tenggara Regional Offices

Nama KotaCity Name

AlamatAddress

TeleponPhone

Denpasar Jl. Raya Puputan No. 9, Renon, Denpasar, Bali 80235 (0361) 231766, 231767, 231768

Kupang Jl. Frans Seda, No. 16 D, Kel. Fatululi, Kec. Oebobo Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur 85111 (0380) 8431103

Mataram Jl. Sriwijaya No. 318, Kel. Punia, Kec. Kota Mataram, Mataram 83127 (0370) 636872

Kantor Wilayah SulawesiSulawesi Regional Offices

Nama KotaCity Name

AlamatAddress

TeleponPhone

Manado Jl. 17 Agustus No. 45, Bumi Beringin, Wenang, Manado 95113 (0431) 851056

Gorontalo Jl. Nani Wartabonbe No. 45, Kel. Limba U-1, Kota Selatan, Kota Gorontalo 96115 (0435) 826275

Palu Rukan Paluta Building Jl. Prof. Mohammad Yamin No. 114, Tatura Utara, Palu 94111 (0451) 487006

Makassar Jl. Padjonga. DG. Ngalle No. 25, Makassar, 90131 (0411) 872788 Hunting 3 lines

Kendari Jl. Sao-Sao No. 175, Kendari, Sulawesi Tenggara, 93117 (0401) 3124836

Mamuju Jl. Urip Soemohardjo No. 37, Mamuju, Sulawesi Utara 91511 (0426) 2323728


Kantor Wilayah Maluku dan PapuaMaluku and Papua Regional Offices

Nama KotaCity Name

AlamatAddress

TeleponPhone

Ambon Jl. Jend. A. Yani No. 20, Daerah Batu Meja, Ambon, Maluku 97125 (0911) 346212

Ternate Jl. Hasan Esa No. 151, Kel. Takoma, Ternate Tengah, Maluku Utara 97714 (0921) 3124068

Sorong Jl. Basuki Rahmat Km. 8, Sorong, Papua Barat 98416 (0951) 333155

Jayapura Jl. Kawasan Bisnis Ruko Pasifik Permai Dok II Blok C-5, Jayapura, Papua 99112 (0967) 550539



46

Struktur Grup Perusahaan

Sampai dengan 31 Desember 2018. Askrindo memiliki tiga anak perusahaan sehingga struktur grup perusahaan adalah sebagai berikut:

PT Reasuransi Nasional Indonesia99,99%

PT Jaminan Pembiayaan Askrindo99,99%

PT Askrindo Mitra Utama97,92%

Pemerintah Republik Indonesia

The Government of the Republic of Indonesia

ASKRINDO

PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero)

Entitas AnakSubsidiary

Pemegang Saham Pengendali/Utama/Entitas Pemilik AkhirControlling/Main Shareholders/Final Parent Entity

Struktur GrupGroup Structure

Corporate Group Structure

As of December 31, 2018, Askrindo has three subsidiaries. Thus, the group structure is as follows:


Corporate Scale [102-7]

As of December 31, 2018, business scale of Askrindo is tabulated below:

Skala Perusahaan [102-7]

Hingga 31 Desember 2018, skala usaha Askrindo digambarkan dalam tabel berikut:

KeteranganDescription

SatuanUnit

2018 2017


OrangPerson 899 866

Laba Tahun BerjalanProfit for the Year


Total AsetTotal Assets




Total EkuitasTotal Equity


Jumlah Produk AsuransiTotal Insurance Products

UnitUnit 27 27

Jumlah Produk PenjaminanTotal Suretyship Products

UnitUnit 3 3

Jumlah Jasa/LayananTotal Services

UnitUnit 30 30

Informasi Mengenai Karyawan [102-8]

Jumlah karyawan tetap Askrindo hingga 31 Desember 2018 adalah sebanyak 899 orang, bertambah 29 orang atau 3,81% dibanding tahun sebelumnya dengan karyawan sebanyak 866 orang. Penambahan karyawan dilakukan sejalan dengan perkembangan Perusahaan. Komposisi karyawan berdasarkan status, gender, usia, jenjang pendidikan dan level jabatan disajikan dalam tabel-tabel berikut:

Komposisi Pegawai Berdasarkan Status KetenagakerjaanEmployee Composition Based on Employment Status

Jenis KaryawanType of Employee

2018 2017

JumlahTotal

%Jumlah

Total%

Pegawai TetapPermanent Employees 899 58,3 866 60

Pegawai KontrakContract Employees 644 41,7 578 40

JumlahTotal 1.543 100,00 1.444 100,00

Employee Information [102-8]

As of December 31, 2018, total permanent employees of Askrindo is 899 employees, increased by 29 people or 3.81% compared to the previous year with 866 employees. The addition of employees is carried out in line with the development of the Company. Employee composition by status, gender, age, education level and position level are tabulated below:



48

Komposisi Pegawai Berdasarkan Gender Employee Composition by Gender

GenderGender

2018 2017

JumlahTotal

%Jumlah

Total%

Laki-LakiMale 558 62,07 539 62,2

PerempuanFemale 341 37,93 327 37,8

JumlahTotal 899 100 866 100,0

Komposisi Pegawai Berdasarkan Kategori UsiaEmployees Based by Age Level

Jenjang UsiaAge Level

2018 2017

Laki-LakiMale

PerempuanFemale

JumlahTotal

%Laki-laki

MalePerempuan

FemaleJumlah

Total%

<25 27 23 50 6 31 36 67 7,74

26-35 287 200 487 54,17 269 183 452 52,19

36-45 117 73 190 21,13 114 73 187 21,59

46-55 127 45 172 19,13 125 35 160 18,48

>56 - - - - - - - -

JumlahTotal 558 341 899 100 539 327 866 100

Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenjang PendidikanEmployees Based by Education Level

Tingkat PendidikanEducation Level

2018 2017

Laki-LakiMale

PerempuanFemale

JumlahTotal

%Laki-Laki

MalePerempuan

FemaleJumlah

Total%

Pasca SarjanaPost-Graduate 36 21 57 6,34 39 18 57 6,57

SarjanaBachelor 456 287 743 82,65 435 274 709 81,68

DiplomaDiploma 25 30 55 6,12 25 32 57 5,57

Sekolah Menengah Atas (Sederajat)High School (Equivalent)

41 3 44 4,89 41 4 45 5,18

JumlahTotal 558 341 899 100 540 328 868 100


Komposisi Pegawai Berdasarkan Level JabatanEmployees Based by Position Level

Level JabatanPosition Level

2018 2017

JumlahTotal

%Jumlah

Total%

Vice PresidentVice President 24 2,7 18 2,1

General ManagerGeneral Manager 88 9,8 82 9,5

ManagerManager 131 14,6 101 11,7

SupervisorSupervisor 206 22,9 182 21,0

OfficerOfficer 434 48,3 465 53,7

AttendantAttendant 16 1,8 18 2,1

TotalTotal 899 100,00 866 100

Peraturan Perusahaan (PP) [102-41]

Untuk mewujudkan hubungan dan kerja-sama yang harmonis antara Perusahaan dan karyawan, Askrindo memiliki Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur tentang hak dan kewajiban masing-masing, termasuk tata cara penyelesaian jika terjadi sengketa. Isi Peraturan Perusahaan mengikat kedua belah pihak, dan setiap karyawan menandatangani Peraturan Perusahaan tersebut. Untuk menyesuaikan dengan berbagai perubahan yang terjadi dalam praktik ketenagakerjaan dan aspek-aspek lainnya, Peraturan Perusahaan Askrindo dilakukan penyesuaian setiap dua tahun.

Rantai Pasokan [102-9]

Askrindo menjalin kerja sama dengan berbagai pihak dalam menjalankan operasional usahanya. Dalam menjalin kerja sama dengan pemasok, Askrindo memandang penting kepatuhan mereka terhadap undang-undang dan aturan yang berlaku yang berkaitan dengan peraturan tenaga kerja, keselamatan kerja, aspek lingkungan, hak asasi manusia, kebebasan berserikat, dan dampak keberadaannya terhadap masyarakat. Sebab itu, Askrindo perlu melakukan seleksi ketat dalam memilih pemasok.

Pada tahun laporan, tidak ada laporan pemasok yang memiliki dampak negatif terhadap lingkungan, hak asasi manusia, kebebasan berserikat, pelanggaran terhadap aturan ketenagakerjaan, dan yang berdampak negatif pada masyarakat. Juga, tidak ada pengaduan berkaitan dengan pelanggaran hal-hal di atas.

Corporate Regulation (PP) [102-41]

To establish harmonious relationship and cooperation between the Company and employees, Askrindo has Corporate Regulation (PP) that regulates each rights and obligations, including any potential dispute. Contents of the Corporate Regulation are binding both parties, and every employee has signed the Corporate Regulation. To adjust with various changes occurred in employment practice and other aspects, Askrindo’s Corporate Regulation is updated every two years.

Supply Chain [102-9]

Askrindo engages in cooperation with various parties in running its business operation. In cooperation with suppliers, Askrindo views the importance of compliance with prevailing Law and regulation related to employment, occupational safety, environmental aspects, human rights, freedom to unite regulations and impact to the society. Therefore, Askrindo views the importance of tight selection in selecting suppliers.

During the reporting year, there was no report indicating the suppliers caused negative impact to the environment, human rights, freedom to unite, violation against employment law or negative impact to the society. Also, no complaint related to violation against those issues.



50

KPKThe Corruption Eradication

Commission (KPK)

Januari/January

Piagam Apresiasi KepatuhanLHKPN 100% 2018

Appreciation Appreciation Charter of 100% LHKPN Compliance 2018

Economic ReviewEconomic Review

Mei/May

Human Capital Award Peringkat 1 Asuransi Umum Terbaik

1st Rank of Best General Insurance from Human Capital Award

InfobankInfobank

Juli/July

Insurance Award in 2018Asuransi Berpredikat Sangat Bagus atas Kinerja

Keuangan Selama Tahun 2017Excellent Insurance for Financial Performance in 2017

from Insurance Award in 2018

Insurance Award 2018 Kinerja Keuangan Sangat Bagus 2013-2017

Indonesia Management Award 2018 forRisk Management Category

InfobankInfobank

Human Capital Award Gold KategoriPerusahaan Asuransi dengan Skor 79,50

Gold Category of Insurance Company with Score of 79.50 from Human Capital Award


Mei/May

Anugerah Manajemen Indonesia 2018 Kategori Manajemen Risiko

Indonesia Management Award 2018 forRisk Management Category

PPM Manajemen& Majalah SWA

PPM MANAGEMENT & SWA MAGAZINE

Juli/JulyJuli/July

Penghargaan dan SertifikasiAward and Certification


InfobankInfobank

BUMN Award 2018 Kinerja Keuangan Sangat Bagus 2013-2017

BUMN Award 2018Very Good Financial Performance of 2013-2017

September/September

Majalah InvestorInvestor Magazine

Juli/July

Investor Award Best Insurance 2018 Asuransi Umum Terbaik 2018 Aset di atas

3 TriliunBest General Insurance 2018 with Assets Above 3 Trillion

on Investor Award Best Insurance in 2018

BUMN TrackBUMN Track

Agustus/August

Anugerah BUMN 2018 Juara III Kategori Tata Kelola Perusahaan

3rd winner of Corporate Governance Category for BUMN Awards 2018

InfobankInfobank

BUMN Award 2018 BUMN Berpredikat Sangat Bagus atas Kinerja

Keuangan selama Tahun 2017BUMN Award 2018

SOEs with Very Good Financial Performance Predicate Throughout 2017

September/September

Warta EkonomiWarta Ekonomi

Indonesia Corporate PR Award 2018 The Best Strategy in Revitalize New Corporate

Image Category Special MentionIndonesia Corporate PR Award 2018

The Best Strategy in Revitalize New Corporate Image Category Special Mention

Agustus/August


Agustus/August

Indonesia Corporate PR Award 2018 Top 5 Popular Company in General Insurance Sector

Category Indonesia Corporate PR Award 2018

Top 5 Popular Company in General Insurance Sector Category



52

Komnas AnakNational Commission for

Children

November/November

Komnas Perlindungan Anak Award 2018

Penghargaan Kepada Program MoPiAppreciation Towards MoPi Program on National

Commission for Children Award 2018


September/September

Indonesia Insurance Award 2018 The Best General Insurance Indonesia-2018

SOE’s CompanyIndonesia Insurance Award 2018

The Best General Insurance Indonesia 2018 SOE’s Company


September/September

Indonesia Insurance ConsumerChoice Awards 2018

Best Financial Performance KategoriIndonesia Insurance Consumer

Choice Awards 2018Best Financial Performance Kategori

BUMN TrackBUMN Track

BUMN & Branding Marketing Award 2018 BUMN Sector Financial & Hospitality Creative

Competition Strategy TerbaikSOEs & Branding Marketing Award 2018

SOEs Financial Sector & Best Hospitality Creative Competition Strategy

November/November


Indonesia Good CorporateGovernance Award 2018

Kategori Subsidiary of SOE’s Company Sektor General Insurance

Indonesia Good Corporate Governance Award 2018Subsidiary of SOE’s General Insurance Sector Category

November/November


Indonesia Good CorporateGovernance Award 2018

3rd The Best Good Corporate GovernanceIndonesia Good Corporate Governance Award 2018

3rd The Best Good Corporate Governance

November/November


Desember/December


Insurance Top Leader Award 2018 Insurance Top Leader for Supporting SME

Bussiness Category Assets Between Rp10T-25TInsurance Top Leader Award 2018

Insurance Top Leader for Supporting SME Bussiness Category Assets Between Rp10T-25T

November/November Warta Ekonomi

Warta Ekonomi

Apresiasi Indonesia untuk BUMN 2018 Best Contribution SOE for EconomicDevelopment in Insurance Industry

Indonesia’s Appreciation to SOEs 2018Best SOEs Contribution for Economic Development in

Insurance Industry

Pasca Sarjana Universitas Bung Hatta

& IREFORMBUMNBung Hatta Postgraduate

University & IREFORM-BUMN

Certificate of Achievement Prestasi sebagai BUMN Transparan dengan

Indeks 4 2017Certificate of Achievement

Transparent SOEs as Achievement on Index 4 2017

Desember/December

Kemenko PerekonomianCoordinating Minister for the

Economy

KUR AwardSebagai Penjamin KUR Terbaik ke-II

KUR Award As the Second Best KUR Insurance

November/November

The FinanceThe Finance

November/November

Top 20 Financial Institution 2018 Category General Insurance Company

in Recognition of Outstanding Achievement in Top 20 Financial Institution 2018

Top 20 Financial Institution 2018Category General Insurance Company

in Recognition of Outstanding Achievement in Top 20



54

Perubahan Signifikan selama Periode Pelaporan [102-10]

Selama tahun 2018, terdapat perubahan signifikan di Askrindo berupa berkurangnya Kantor Cabang dari semula 61 Kantor Cabang pada tahun 2017 menjadi 60 Kantor Cabang pada tahun 2018.

Inisiatif Eksternal [102-12]

Askrindo selalu tunduk dan patuh terhadap semua peraturan yang berkaitan dengan bidang usaha di bidang asuransi kerugian, termasuk di bidang tata kelola dan dalam praktik umum keseharian. Atas upaya tersebut, pada 2018, Perusahaan mendapatkan sejumlah penghargaan dari pihak eksternal sebagai pengakuan atas pencapaian Askrindo sebagai berikut:

Penerapan Prinsip Kehati-hatian [102-11]

Askrindo menerapkan manajemen risiko berdasarkan prinsip kehati-hatian di seluruh kegiatan operasional perbankan. Pengelolaan risiko menerapkan prinsip three line of defense untuk memperkuat sistem pengendalian risiko secara menyeluruh dan andal. Uraian selengkapnya tentang Manajemen Risiko disampaikan pada Bab Tata Kelola Perusahaan.

Keanggotaan dalam Asosiasi [102-13]

1. ICISA (The International Credit Insurance & Surety Association).

2. ACSIC (Asian Credit Supplementation Institution Confederation).

3. AAUI (Asosiasi Asuransi Umum Indonesia/The General Insurance Association of Indonesia).

Significant Change throughout Reporting Period [102-10]

Throughout 2018, there were significant changes in Askrindo in the form of a reduction in Branch Offices from the original 61 Branch Offices in 2017 to 60 Branch Offices in 2018.

External Initiative [102-12]

Askrindo always obeys and complies with all regulations related to the business sector in loss insurance, including in governance and daily general practice. For this effort, in 2018, the Company received many awards from external parties in recognition of Askrindo’s achievements as follows:

Implementation of Prudential Principle [102-11]Askrindo applies risk management based on prudent principle in entire insurance operational activity. Risk management adapts three lines of defence principle to strengthen risk controlling system in comprehensive and reliable ways. Full description on Risk Management is presented on Corporate Governance Chapter.

Membership in Association [102-13]

1. ICISA (The International Credit Insurance & Surety Association).

2. ACSIC (Asian Credit Supplementation Institution Confederation).

3. AAUI (Asosiasi Asuransi Umum Indonesia/The General Insurance Association of Indonesia).

04Tata Kelola Perusahaanyang BaikGood Corporate Governance

TATA KELOLA PERUSAHAAN BERKELANJUTAN Sustainable Corporate Governance

Askrindo memiliki komitmen yang tinggi untuk menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik dengan tujuan untuk menjaga pertumbuhan bisnis yang berkesinambungan dalam menghadapi persaingan bisnis yang semakin meningkat.

Askrindo is strongly committed to implementing the principles of Good Corporate Governance with the aim of maintaining sustainable business growth in the face of increasing business competition.


Tata Kelola KeberlanjutanTata Kelola Keberlanjutan

56

Tata Kelola Perusahaan BerkelanjutanSustainable Corporate Governance

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance/GCG) mempunyai peranan yang sangat penting bagi kemajuan dan keberlangsungan Askrindo. Pengelolaan Perusahaan berdasarkan prinsip GCG pada dasarnya merupakan upaya untuk menjadikan GCG sebagai kaidah dan pedoman bagi pengelola Perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Penerapan prinsip-prinsip GCG sangat diperlukan agar Askrindo dapat bertahan dan tangguh dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat.

Sebagai salah satu Perusahaan BUMN yang bergerak diusaha penanggungan risiko, Askrindo memiliki komitmen yang tinggi untuk menerapkan GCG yang sejalan dengan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan, yaitu Transparency (keterbukaan), Accountability (akuntabilitas), Responsibility (pertanggungjawaban), Independency (kemandirian) dan Fairness (kesetaraan dan kewajaran). Komitmen tersebut telah diterapkan oleh Askrindo sejak tahun 2004 untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas Perusahaan guna mewujudkan nilai Pemegang Saham dalam jangka waktu panjang dan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya.

Seluruh jajaran Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai Askrindo selalu berusaha untuk melakukan peningkatan dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG. Pelayanan yang prima bagi pelanggan, saling menghargai, terbuka dalam melakukan aktivitas bekerja dan peduli terhadap lingkungan sekitar secara terus menerus serta berusaha untuk mencapai hasil yang terbaik merupakan upaya yang dilakukan oleh Perusahaan terhadap penerapan prinsip-prinsip GCG.

Dasar Acuan Penerapan GCGPenerapan tata kelola perusahaan di Askrindo dilakukan dengan mengacu kepada:1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha

Milik Negara;2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan

Terbatas;3. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No.

PER-01/MBU/2011 juncto Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-09/MBU/2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara;

4. Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/2012 tentang perubahan atas peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-01/MBU/2011;

Good Corporate Governance (GCG) holds a very important position in Askrindo’s growth and sustainability. Corporate governance based on Good Corporate Governance (GCG) principle principally refers to set of initiatives to establish GCG as principles and guideline for the Company’s management in running the business activity. Implementation of GCG principles is very required so that Askrindo will survive and be resilient in dealing with tighter competition.

As a SOE company operated in risk insurance, Askrindo has high commitment to implement GCG that is in line with Corporate Governance principles such as Transparency, Accountability, Responsibility, Independency and Fairness. The commitment has been implemented by Askrindo since 2004 to improve business achievement and accountability of the Company to create value for the Shareholders in long-term period and to always concern interests of other stakeholders.

All of the Board of Commissioners, Board of Directors and employees of Askrindo always attempt to improve GCG principles implementation. Excellent service for the customers, mutual respect, transparency in doing working activity and awareness to surrounding environment in sustainable basis as well as efforts to achieve best result become the initiatives done by the Company in terms of GCG principles implementation.

GCG Implementation FrameworkThe implementation of corporate governance at Askrindo is done by referring to:1. Law Number 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises;

2. Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies;

3. Regulation of the Minister of State Owned Enterprises No. PER-01/MBU/2011 juncto SOE Minister Regulation No. PER-09/MBU/2012 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises.

4. SOE Ministerial Regulation No. PER-09/MBU/2012 concerning changes to the regulations of the Minister of State Owned Enterprises No. PER-01/MBU/2011;


5. Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara No. SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara;

6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.05/2014 tentang Tata kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian jo. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian;

7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.05/2014 tentang Penilaian Tingkat Risiko Lembaga Jasa Keuangan Non Bank;

8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan;

9. Pedoman Good Corporate Governance Indonesia oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG);

10. Anggaran Dasar Perusahaan sebagaimana termuat dalam Akta Notaris Hadijah, SH. No. 22 tanggal 18 Maret 2019.

Tujuan Penerapan GCG

Penerapan GCG di lingkungan perusahaan bertujuan untuk meningkatkan pencapaian hasil usaha serta memberikan nilai tambah bagi Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan guna mewujudkan visi dan misi perusahaan. Hal ini diharapkan akan mendukung pencapaian tujuan implementasi GCG sebagai berikut:

1. Mewujudkan perusahaan yang unggul guna mendukung perekonomian nasional.

2. Mengoptimalkan nilai perusahaan dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, kemandirian, bertanggungjawab dan adil agar Perusahaan memiliki daya saing dan daya banding yang kuat, baik secara nasional maupun internasional.

3. Mendorong pengelolaan perusahaan melalui tata kelola perusahaan yang baik serta tata kelola terintegrasi bagi konglomerasi keuangan secara profesional, efektif dan efisien sehingga dapat menjadi benchmark bagi perusahaan lain.

4. Meningkatkan kepatuhan Organ Perusahaan serta konglomerasi keuangan agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi etika yang tinggi, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan kesadaran atas tanggung jawab sosial Perusahaan terhadap Stakeholders maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perusahaan.

5. Meningkatkan kontribusi perusahaan dalam perekonomian nasional.

5. Decree of the Secretary of the Ministry of State-Owned Enterprises No. SK-16/S.MBU/2012 concerning Indicators/Parameters of Assessment and Evaluation on the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises;

6. Financial Services Authority Regulation No. 2/POJK.05/2014 concerning Good Corporate Governance for Insurance Companies jo. Financial Services Authority Regulation No. 73/POJK.05/2016 concerning Good Corporate Governance for Insurance Companies;

7. Financial Services Authority Regulation No. 10/POJK.05/2014 concerning Risk Level Assessment of Non-Bank Financial Services Institutions;

8. Financial Services Authority Regulation No. 18/POJK.03/2014 concerning the Implementation of Integrated Governance for Financial Conglomerates;

9. Guidelines for Good Corporate Governance in Indonesia by the National Committee on Governance Policy (KNKG);

10. The Company’s Articles of Association as contained in the Notarial Deed of Hadijah, SH. No. 22 dated 18 March 2019.

GCG Implementation Commitment

The implementation of GCG in the corporate environment aims to improve the achievement of business results and provide added value for Shareholders and Stakeholders in order to realize the company’s vision and mission. This is expected to support the achievement of the objectives of GCG implementation as follows:

1. Creating a superior company to support the national economy.

2. Optimizing the value of the company by increasing the principles of openness, accountability, independence, responsibility and fairness so that the company has strong competitiveness and appeal, both nationally and internationally.

3. Encourage corporate management through good corporate governance and integrated governance for financial conglomerates in a professional, effective and efficient manner so that they can become a benchmark for other companies.

4. Increasing compliance with Company Organs and financial conglomerates so that in making decisions and taking actions based on high ethics, compliance with laws and regulations, and awareness of the Company’s social responsibility towards Stakeholders and environmental preservation around the Company.

5. Increase the company’s contribution to the national economy.



58

Komitmen Penerapan GCG

Askrindo berkomitmen penuh untuk melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG) di setiap tingkatan dan jenjang organisasi, guna menciptakan organisasi yang profesional, solid, baik dan kompetitif, serta dapat memenuhi kebutuhan semua pemangku kepentingan (stakeholders). Komitmen untuk menjalankan prinsip-prinsip GCG telah berlandaskan pada nilai-nilai budaya Perusahaan yaitu integritas, profesional, kerja sama, inovasi dan unggul.

Sebagai pemegang kendali utama, Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab dalam penerapan dan pemantauan GCG di Perusahaan. Direksi berkomitmen kuat untuk menjalankan tugasnya dalam memantau dan mengimplementasikan GCG dengan baik. Di lain pihak Dewan Komisaris berperan penting sebagai pengawas guna memastikan GCG telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan. Bentuk Komitmen manajemen tersebut seluruh Dewan Komisaris dan Direksi membuat pernyataan dan menandatangani pakta integritas sebagai bukti kesungguhan implementasi GCG. Komitmen GCG tersebut juga akan diterapkan di seluruh anak perusahaan terkait penerapan tata kelola terintegrasi bagi konglomerasi keuangan.

Dalam penerapan GCG sebagaimana dimaksud, Askrindo berkomitmen penuh melaksanakan GCG di seluruh tingkatan dan jenjang organisasi dengan berpedoman pada berbagai ketentuan dan persyaratan terkait dengan pelaksanaan GCG. Hal ini juga diwujudkan dalam:• Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan

Direksi.• Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan

satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian internal.• Penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal dan auditor

eksternal.• Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian

internal.• Rencana strategis.• Transparansi informasi kondisi keuangan dan non keuangan.

Komitmen Manajemen Kunci

Dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik, Direksi PT Askrindo (Persero) juga memiliki komitmen yang ditandatangani oleh seluruh Direksi PT PT Askrindo (Persero) antara lain: 1. Saling keterbukaan2. Loyal terhadap sistem3. Kompak kolegial4. Panutan bagi karyawan (role model)5. Menghindari benturan kepentingan

Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh pegawai Askrindo telah menandatangani Pakta Integritas untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG di lingkungan PT Asuransi Kredit Indonesia.

GCG Implementation Commitment

Askrindo is fully committed to implementing Good Corporate Governance (GCG) at every level and level of the organization, in order to create a professional, solid, good and competitive organization, and can meet the needs of all stakeholders (stakeholders). The commitment to carry out the principles of GCG has been based on the Company’s cultural values of integrity, professionalism, collaboration, innovation and excellence.

As the main control holder, the Shareholders, Board of Commissioners and Directors are responsible for the implementation and monitoring of GCG in the Company. The Board of Directors is strongly committed to carrying out its duties in monitoring and implementing GCG properly. On the other hand, the Board of Commissioners plays an important role as a supervisor to ensure that GCG has been implemented effectively and sustainably. This form of management commitment throughout the Board of Commissioners and Directors made statements and signed the integrity pact as proof of the seriousness of GCG implementation. The GCG commitment will also be applied in all subsidiaries related to the implementation of integrated governance for financial conglomerates.

In implementing GCG as intended, Askrindo is fully committed to implementing GCG at all levels and levels of the organization based on various provisions and requirements related to GCG implementation. This is also manifested in:

• Performing the duties and responsibilities of the Board of Commissioners and Directors.

• Completeness and implementation of duties of committees and work units that carry out internal control functions.

• Implementation of the compliance, internal auditor and external auditor functions.

• Implementation of risk management, including internal control systems.

• Strategic plans.• Transparency of information on financial and non-financial

conditions.

Key Management Commitments

In implementing good corporate governance, the Directors of PT Askrindo (Persero) also have commitments signed by all Directors of PT PT Askrindo (Persero), including:1. Transparency2. Loyal with the system3. Collective Binding4. Role Model5. Avoid conflicts of interest

The Board of Commissioners, Directors and all Askrindo employees have signed the Integrity Pact to implement the principles of GCG within PT Asuransi Kredit Indonesia.


Struktur Tata Kelola [102-18]

Untuk menjamin adanya check and balance dan akuntabilitas yang jelas dan tegas dari masing-masing Organ Perusahaan, Askrindo menyelaraskan hubungan organ utama perusahaan sesuai dengan two tier system yaitu Dewan Komisaris dan Direksi masing-masing memiliki kewenangan dan tanggung jawab sesuai fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepengurusan dan pengelolaan perusahaan dilakukan oleh Direksi sedangkan Dewan Komisaris melakukan pengawasan dan pemberian nasihat terhadap tindakan yang dilakukan oleh Direksi.

Tata cara dan hubungan kerja antara organ perusahaan diatur dalam suatu kebijakan tertulis yang tertuang dalam Board Manual dengan tujuan terciptanya hubungan kerja yang baik sehingga setiap organ dapat bekerja sesuai fungsinya dengan efektif dan efisien.

Skema hubungan Organ Perusahaan diatas terdiri dari Organ Utama, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi:

a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) RUPS adalah organ tertinggi dalam perusahaan yang

merupakan forum dimana para pemegang saham mengambil keputusan penting terkait kepentingan perusahaan dengan memperhatikan anggaran dasar serta peraturan perundang-undangan.

b. Dewan Komisaris Dewan Komisaris adalah organ perusahaan yang bertugas

melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris bertugas dan bertanggungjawab secara kolektif, sehingga masing-masing anggota Dewan Komisaris tidak diperkenankan untuk mengambil keputusan dan bertindak sendiri atas nama Dewan Komisaris.

c. Direksi Direksi adalah organ perusahaan yang bertanggung jawab

penuh atas pengurusan perusahaan untuk kepentingan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan. serta mewakili Perusahaan, baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai Anggaran Dasar. Dalam melaksanakan tugas pengelolaan perusahaan, Direksi bertanggungjawab secara kolektif, sehingga dapat menghasilkan nilai tambah dan memastikan kesinambungan bisnis Perusahaan. Masingmasing anggota Direksi melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai pembagian tugas dan wewenang yang diatur anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Komite dan Organ Pendukung Di luar organ-organ utama dalam struktur tata kelola

perusahaan, saat ini Komite dan Organ Pendukung dibawah Dewan Komisaris Askrindo sebagai berikut:• Komite Audit, Bertugas secara professional dan

independent untuk membantu dan memperkuat fungsi pengawasan Dewan Komisaris atas proses pelaporan keuangan, pelaksanaan audit, pelaksanaan pengendalian

Governance Structure [102-18]

To ensure clear and decisive checks and balances and accountability of each of the Company’s Organs, Askrindo harmonizes the relationships between the company’s main organs in accordance with the two tier system, namely the Board of Commissioners and the Board of Directors each have the authority and responsibility according to their functions based on laws and regulations. applicable. The management and management of the company are carried out by the Directors while the Board of Commissioners supervises and provides advice on actions taken by the Directors.

The procedures and work relationships between company organs are regulated in a written policy contained in the Board Manual with the aim of creating a good working relationship so that each organ can work according to its function effectively and efficiently.

The Company’s Organ relationship scheme above consists of the Main Organs, namely General Meeting of Shareholders (GMS), Board of Commissioners and Directors:

a. General Meeting of Shareholders (GMS)GMS is the highest organ in the company which is a forum where shareholders make important decisions related to company interests by paying attention to the articles of association and legislation.

b. The Board of CommissionersThe Board of Commissioners is a corporate organ tasked with conducting general and/or specific supervision in accordance with the articles of association and providing advice to the Directors. The Board of Commissioners has a collective duty and responsibility, so that each member of the Board of Commissioners is not allowed to make decisions and act alone on behalf of the Board of Commissioners.

c. The Board of DirectorsThe Board of Directors is a corporate organ that is fully responsible for managing the company for the benefit of the Company in accordance with the aims and objectives of the company. and represent the Company, both inside and outside the Court in accordance with the Articles of Association. In carrying out its management duties, the Board of Directors is collectively responsible, so as to generate added value and ensure the sustainability of the Company’s business. Each member of the Board of Directors carries out his duties and makes decisions according to the division of tasks and authority regulated by the articles of association and applicable laws and regulations.

d. Supporting Committees and OrgansOutside the main organs in the corporate governance structure, currently the Committees and Supporting Organs under the Askrindo Board of Commissioners are as follows:

• Audit Committee serves professionally and independently to assist and strengthen the Board of Commissioners’ supervisory functions over the financial reporting process, audit implementation, internal control implementation,



60

internal, implementasi GCG & KPKU serta penugasan yang bersifat khusus.

• Komite Pemantau Risiko, bertugas sebagai fasilitator bagi Dewan Komisaris dalam memantau Sistem Manajemen Risiko yang disusun Direksi serta menilai toleransi risiko yang dapat diambil oleh Perusahaan.

• Komite Nominasi dan Remunerasi, bertugas menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi, serta melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi mengenai besaran remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

• Komite Tata Kelola Terintegrasi, bertugas mengevaluasi pelaksanaan tata kelola terintegrasi paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi.

• Sekretaris Dewan Komisaris Menjalankan tugas-tugas administrasi dan kesekretariatan yang berkaitan dengan seluruh kegiatan Dewan Komisaris. Memastikan tugas-tugas Dewan Komisaris telah dijalankan dan semua informasi yang diperlukan Dewan Komisaris telah dijalankan dan semua informasi yang diperlukan Dewan Komisaris telah tersedia dan tugas lainnya sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

• Komite Manajemen Risiko & Kepatuhan, bertugas membantu Direktur Utama dalam menjalankan fungsi mitigasi risiko operasional dan non operasional perusahaan. Dalam menjalankan tugasnya unit ini berkoordinasi dengan Komite Pemantau Risiko terkait dengan pemetaan risiko perusahaan dan kepatuhan terhadap peraturan internal (SOP) dan eksternal (peraturan regulator).

• Komite Investasi memantau kegiatan investasi di Askrindo sehingga dapat memberikan hasil yang optimal dan tetap memperhatikan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan kehati-hatian (prudent). Perusahaan telah menetapkan suatu kebijakan dan arahan investasi tahunan yang menjadi pedoman dan pengelolaan investasi.

• Komite Akseptasi dan Klaim, bertugas mendorong penguatan infrastuktur dalam rangka peningkatan kinerja perusahaan melalui prudent dan efisiensi biaya underwriting dan untuk percepatan pengambilan keputusan dalam rangka mengimplementasikan four eyes principles.

• Komite Kebijakan Investasi, bertugas untuk memastikan agar kegiatan investasi perusahaan dapat memberikan hasil yang optimal dan tetap memperhatikan prinsip-prinsip tata keiola yang baik dan kehati-hatian (prudent) dan kebijakan dan arahan investasi yang telah ditetapkan tersebut berjalan efektif.

• Komite Pertimbangan Jabatan, bertugas untuk melakukan kajian terhadap informasi yang disampaikan oleh Divisi SDM berkaitan dengan posisi-posisi jabatan yang akan diisi dan calon-calon pejabat yang telah memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan tertentu.

GCG & KPKU implementation and special assignments.

• Risk Oversight Committee is assigned as a facilitator for the Board of Commissioners in monitoring the Risk Management System prepared by the Directors and assessing risk tolerance that can be taken by the Company.

• Nomination and Remuneration Committee is in charge of preparing and providing recommendations regarding the system and procedures for selecting and/or replacing members of the Board of Commissioners and Directors, as well as evaluating remuneration policies and providing recommendations regarding the amount of remuneration for members of the Board of Commissioners and Directors to the Board of Commissioners to be submitted to the Meeting General Shareholders.

• The Integrated Governance Committee, in charge of evaluating the implementation of integrated governance at least through an assessment of the adequacy of internal control and the implementation of the integrated compliance function.

• The Board of Commissioners Secretary performs administrative and secretarial tasks related to all activities of the Board of Commissioners. Ensure that the duties of the Board of Commissioners have been carried out and all information needed by the Board of Commissioners has been carried out and all information needed by the Board of Commissioners has been available and other tasks as stipulated in the legislation in force.

• Risk Management & Compliance Committee, has the duty to assist the President Director in carrying out the company’s operational and non-operational risk mitigation functions. In carrying out its duties, this unit coordinates with the Risk Monitoring Committee related to the mapping of company risk and compliance with internal (SOP) and external (regulatory regulations) regulations.

• Investment Committee monitors investment activities at Askrindo so that it can provide optimal results and still pay attention to the principles of Good Corporate Governance and prudence. The company has established an annual investment policy and direction that guide investment management.

• Acceptance and Claim Committee has the duty to encourage infrastructure strengthening in order to improve company performance through prudent and underwriting cost efficiency and to accelerate decision making in order to implement the four eyes principles.

• Investment Policy Committee has the duty to ensure that the company’s investment activities can provide optimal results and still pay attention to the principles of good governance and prudence and the policies and directives of investments that have been established are effective.

• Position Advisory Committee has the duty to conduct a review of information submitted by the HR Division relating to the position positions to be filled and candidates for officials who have fulfilled the requirements to occupy certain positions.


e. Sekretaris Perusahaan. Sekretaris Perusahaan berfungsi adalah sebagai penghubung

(liaison officer) atau contact person antara Askrindo dengan masyarakat. Sekretaris Perusahaan juga memastikan bahwa Perusahaan telah mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan informasi sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip GCG.

f. Satuan Pengawasan Internal. Satuan Pengawas Internal (SPI) bertugas membantu Direktur

Utama dalam menjalankan fungsi assurance (memberi keyakinan) dan advisory (konsultasi). Dalam menjalankan tugasnya SPI berkoordinasi dengan Komite Audit terkait dengan pelaksanaan audit dan hasilnya. SPI memegang peranstrategis dalam membantu manajemen perusahaan mencapai tujuan usahanya melalui pendekatan yang sistematis, teratur dan terstruktur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, pengendalian intern dan proses tata kelola.

Pelaksanaan GCG di PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia pada tahun 2016 mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 02/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian, dan Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Praktik Good Corporate Governance di Badan Usaha Milik Negara. Untuk menjamin pelaksanaan tata kelola perusahaan yang lebih fokus dan lebih terarah, Askrindo telah membangun struktur tata kelola sebagaimana berikut:

Bagan Struktur Tata Kelola AskrindoAskrindo’s Governance Structure Chart

KomiteAudit

AuditingCommittee

KomitePemantau

Risiko

Risk Oversight Committee

KomiteTata KelolaTerintegrasi

IntegratedGovernanceCommittee

SekretarisPerusahaan

CorporateSecretary

Satuan Kerja Audit Internal

Internal AuditWork Unit

SatuanKerja Lainnya

OtherTask Forces

Komite Nominasi &Remunerasi

Nomination & Remuneration

Committee

Sekretaris Dewan

Komisaris


Secretary

OrganPendukung

Supporting Organ

OrganUtama

Main Organ

RapatUmum

Pemegang Saham

GeneralMeeting of

Shareholders

Dewan Komisaris


Audit Independen/Akuntan Publik

Independent Audit/Public Accountant

Direksi


OrganEksternal

ExternalOrgan

e. Corporate SecretaryCorporate Secretary functions as liaison officer or contact person between Askrindo and the society. Corporate Secretary also ensures that the Company has complied with information disclosure requirement as in line with GCG principles implementation.

f. Internal Audit UnitInternal Audit Unit (SPI) is in charge to help President Director in exercising assurance and advisory functions. In implementing the duties, SPI coordinates with Audit Committee in relation with audit activity and report. SPI has strategic role in supporting management of the Company to achieve its business target through systematic, regular and well-structured approaches to evaluate and improve effectiveness of risk management, internal control and governance process.

The implementation of GCG in PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia in 2016 refers to the Financial Services Authority Regulation (OJK) No. 02/POJK.05/2014 concerning Good Corporate Governance for Insurance Companies, and Minister of SOE Regulation No. PER-01/MBU/2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance Practices in State-Owned Enterprises.

To ensure the implementation of a more focused and more focused corporate governance, Askrindo has built a governance structure as follows:



62

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) memiliki kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) memiliki kewenangan yang tidak didelegasikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi. RUPS merupakan wadah bagi pemegang saham dalam mempengaruhi Perusahaan serta forum Dewan Komisaris dan Direksi melaporkan dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas serta kinerjanya kepada Pemegang Saham.

Mengacu kepada Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terdapat dua jenis RUPS, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa.

Penyelenggaraan RUPS Tahunan meliputi RUPS persetujuan Laporan Tahunan dan RUPS Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan, sedangkan RUPS Luar Biasa dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perusahaan.

Wewenang RUPS

Sesuai dengan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bahwa Pemegang Saham merupakan Organ Perusahaan yang memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perusahaan. Kewenangan RUPS antara lain:

1. Melakukan pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris;

2. Memberikan keputusan yang diperlukan untuk menjaga kepentingan usaha perusahaan dalam jangka panjang dan jangka pendek sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar;

3. Memberikan persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan serta tugas pengawasan Dewan Komisaris sesuai peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar;

4. Mengambil keputusan melalui proses yang terbuka dan adil serta dapat dipertanggungjawabkan;

5. Melaksanakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.

Mekanisme Penyelenggaraan RUPS

RUPS diselenggarakan sesuai dengan kepentingan Perusahaan dengan mengacu kepada Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, serta dengan persiapan yang memadai, sehingga dapat mengambil keputusan yang sah, wajar dan transparan dengan memperhatikan hal-hal yang diperlukan untuk menjaga kepentingan usaha perusahaan dalam jangka panjang. Terdapat dua jenis RUPS, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa.

General Meetings of Shareholders

General meeting of Shareholders (GMS) holds authority that is neither delegated to the Commissioners nor the Board of Directors. GMS is more than a forum for the shareholders to be involved in the Company a forum to get sufficient information on the accountability of the Board of Commissioners and Directors.

Based on the Company’s Articles of Association and Regulations, there are 2 (two) General Meeting of Shareholders: the Annual General Meeting of Shareholders and Extraordinary General Meeting of Shareholders.

The Annual GMS includes the Annual GMS approval and the Company’s Annual Work Plan & Budget GMS, while the Extraordinary GMS can be held at any time according to the needs of the Company.

Authority of the GMS

In accordance with Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, that Shareholders are Company Organs that have authority not given to the Board of Commissioners and Directors in accordance with applicable laws and regulations and the Company’s Articles of Association.The authority of the GMS includes:

1. To appoint and dismiss Board of Directors and The Board of Commissioners;

2. Provide the decisions needed to safeguard the company’s business interests in the long term and short term in accordance with statutory regulations and articles of association;

3. Provide approval of the Annual Report including the ratification of the Financial Statements and the supervisory duties of the Board of Commissioners in accordance with the laws and regulations and the articles of association

4. Making decisions through an open and fair and accountable process;

5. Implement Good Corporate Governance in accordance with its authority and responsibilities.

GMS Implementation Mechanism

The GMS is held in accordance with the interests of the Company with reference to the Articles of Association and laws and regulations, as well as with adequate preparation, so that legal, reasonable and transparent decisions can be taken by taking into account the matters needed to safeguard the company’s business interests in the long run. There are two types of GMS, namely the Annual GMS and the Extraordinary GMS.


Pelaksanaan RUPS Tahun 2018

Selama tahun 2018, Perusahaan menyelenggarakan RUPS sebanyak 2 (dua) kali, yaitu RUPS Tahunan pada tanggal 4 Januari 2018 di Ruang Rapat Lantai 13, Kementerian BUMN, Jakarta tentang Pengesahan Rencana Kerja Dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Dan Rencana Kerja Anggaran PKBL (RKA-PKBL) Tahun 2018 dan tanggal 3 Mei 2018 di Ruang Rapat Lantai 13, Kementerian BUMN, Jakarta tentang Persetujuan Laporan Tahunan Tahun Buku 2017 PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero). Informasi selengkapnya tentang RUPS pada tahun 2018 disampaikan dalam Laporan Tahunan Bab Tata Kelola Perusahaan yang Baik halaman 201-204. [201-204]

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris adalah organ perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan Askrindo melaksanakan Good Corporate Governance (GCG) pada seluruh tingkatan dan jenjang organisasi. Selain itu, pengawasan Dewan Komisaris kepada Direksi adalah memastikan bahwa pengelolaan Perusahaan selalu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dewan Komisaris adalah Organ Perusahaan yang melakukan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi dalam menjaga keseimbangan kepentingan semua pihak, khususnya kepentingan pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat hal tersebut tertuang dalam POJK No. 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian. Juga berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), semua perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia wajib memiliki Dewan Komisaris yang bertugas untuk melakukan pengawasan atas kebijakan dan jalannya pengurusan perusahaan, serta memberi masukan kepada Direksi terkait dengan kebijakan dan pengelolaan perusahaan.

Kewajiban Dewan Komisaris Askrindo dalam melakukan pemantauan terhadap efektivitas penerapan GCG Perusahaan dan memberikan nasihat dilakukan untuk kepentingan semata- mata untuk kepentingan Perusahaan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris Askrindo mempunyai kewajiban untuk memastikan terselenggaranya pelaksanaan tata kelola perusahaan dalam setiap kegiatan usaha pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Dewan Komisaris bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap kinerja Direksi, memberikan nasihat atau saran serta memastikan bahwa Direksi telah menjalankan tugas-tugasnya

GMS Implementation in 2018

During 2018, the Company held 2 (two) RUPS, namely the Annual RUPS on January 4, 2018 in the 13th Floor Meeting Room, Ministry of SOE, Jakarta concerning Ratification of the Work Plan and Corporate Budget (RKAP) and PKBL Budget Work Plan (RKA- PKBL) 2018 and 3 May 2018 in the 13th Floor Meeting Room, Ministry of SOE, Jakarta concerning the Approval of the Annual Report of PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) for Financial Year 2017. Complete information about the GMS in 2018 is presented in the Annual Report on the Good Corporate Governance Chapter page 201-204. [201-204]


The Board of Commissioners is a corporate organ that has the duty and collective responsibility to supervise and provide advice to the Directors and ensure Askrindo implements Good Corporate Governance (GCG) at all levels and levels of the organization. In addition, the supervision of the Board of Commissioners to the Board of Directors is to ensure that the management of the Company is always in accordance with the provisions of the Articles of Association and the Resolutions of the General Meeting of Shareholders, as well as applicable laws and regulations.

The Board of Commissioners is a Company Organ that carries out a supervisory and advisory function to the Board of Directors in maintaining the balance of the interests of all parties, particularly the interests of policyholders, insured, participants, and/or parties who are entitled to receive the benefits stated in POJK No. 73/POJK-05/2016 concerning Good Corporate Governance for Insurance Companies. Also based on Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (“Company Law”), all companies established under Indonesian law must have a Board of Commissioners whose task is to supervise the policies and processes of company management, and provide input to the relevant Directors with company policy and management.

The obligation of Askrindo’s Board of Commissioners in monitoring the effectiveness of the implementation of the Company’s GCG and providing advice is done solely for the benefit of the Company, in accordance with the aims and objectives of the Company.

Duty and Responsibility of the Board of Commissioners

The Askrindo Board of Commissioners has an obligation to ensure the implementation of corporate governance in every business activity at all levels of the organization.

The Board of Commissioners is responsible for overseeing the performance of the Board of Directors, providing advice or suggestions and ensuring that the Board of Directors has carried out



64

untuk kepentingan stakeholders, termasuk di dalamnya yang terkait pengelolaan Entitas Anak, pelaksanaan rencana kerja Perusahaan, termasuk Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), dan lain sebagainya.

Dewan Komisaris juga mempunyai kewajiban mengawasi pelaksanaan manajemen risiko dan memantau kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan perundangan yang berlaku. Dewan Komisaris bertanggung jawab memberikan laporan kepada RUPS serta memberikan rekomendasi renumerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta nominasi auditor eksternal perusahaan. Sebagaimana yang tertuang dalam Board Manual Askrindo, maka pelaksanaan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi, Dewan Komisaris mempunyai tugas dan/atau kewajiban untuk:

1. Meminta keterangan secara tertulis kepada Direksi terhadap suatu permasalahan yang terjadi;

2. Memberikan pendapat atau arahan dalam rapat Dewan Komisaris dengan Direksi atau rapat-rapat lain yang dihadiri oleh Dewan Komisaris;

3. Kunjungan ke Divisi/Kantor Cabang tertentu dalam rangka memastikan pelaksanaan operasional Perusahaan seperti underwriting, pembayaran klaim, pemasaran, sumber daya manusia, keuangan dan aspek lainnya berjalan secara efektif; Dalam hal Dewan Komisaris akan melakukan kunjungan kerja ke Divisi/Kantor Cabang dan Unit Pemasaran, prosedur yang harus dilakukan adalah sebagai berikut: a. Dewan Komisaris menyampaikan rencana kunjungan kerja

secara tertulis kepada Direksi dengan mencantumkan maksud dan tujuan, lokasi serta waktu kunjungan kerja yang akan dilakukan;

b. Direksi mempersiapkan kunjungan kerja tersebut termasuk menyediakan fasilitas-fasilitas yang diperlukan sesuai ketentuan tentang perjalanan dinas Dewan Komisaris;

c. Dalam hal kunjungan kerja dilakukan bersama-sama dengan Direksi, prosedur tersebut di atas tidak diperlukan.

4. Memberikan tanggapan atas laporan berkala yang diberikan oleh Direksi;

5. Tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar Perusahaan dan keputusan RUPS;

6. Beritikad baik, berhati-hati dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan;

7. Pengawasan untuk kepentingan Perusahaan dengan memperhatikan kepentingan para Pemegang Saham dan bertanggung jawab kepada RUPS;

8. Melakukan tugas pengawasan terhadap kebijakan Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perusahaan termasuk ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), Rencana Bisnis serta ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan RUPS;

its duties for the interests of stakeholders, including those related to the management of Subsidiaries, implementing the Company’s work plans, including the Company’s Long-term Plan (RJPP), and etcetera.

The Board of Commissioners also has the obligation to oversee the implementation of risk management and monitor the Company’s compliance with applicable laws and regulations. The Board of Commissioners is responsible for reporting to the GMS and providing recommendations for remuneration of members of the Board of Commissioners and Directors as well as the nomination of the company’s external auditors. As stated in the Askrindo Board Manual, the implementation of the supervisory and advisory functions to the Board of Directors, the Board of Commissioners has the duty and/or obligation to:

1. Request a written statement from the Board of Directors for a problem that occurs;

2. Providing opinions or direction in meetings of the Board of Commissioners with the Directors or other meetings attended by the Board of Commissioners;

3. Visit to certain Divisions/Branch Offices in order to ensure the implementation of the Company’s operations such as underwriting, payment of claims, marketing, human resources, finance and other aspects effectively; In the event that the Board of Commissioners will conduct a working visit to the Division/Branch Office and Marketing Unit, the procedures that must be carried out are as follows:a. The Board of Commissioners submits a work visit plan in

writing to the Directors stating the purpose and objectives, location and time of the work visit to be conducted;

b. The Board of Directors prepares a working visit including providing the necessary facilities in accordance with the provisions regarding the official travel of the Board of Commissioners;

c. In the event that a work visit is carried out jointly with the Board of Directors, the above procedure is not required.

4. Provide responses to periodic reports provided by the Directors;

5. Subject to the provisions of the applicable laws and regulations, the Company’s Articles of Association and the resolution of the GMS;

6. Good intentions, cautious and responsible in carrying out supervisory duties and giving advice to the Directors for the interests and in accordance with the aims and objectives of the Company;

7. Oversight for the interests of the Company by taking into account the interests of the Shareholders and being accountable to the GMS;

8. Perform supervisory duties on the policies of the Board of Directors in carrying out the management of the Company including compliance with applicable laws and regulations, implementation of the Company’s Long-term Plan (RJPP), Work Plan and Corporate Budget (RKAP), Business Plan and provisions of the Articles of Association and decisions RUPS;


9. Melakukan pengawasan terhadap Direksi untuk memastikan Direksi mematuhi tata urutan peraturan internal Perusahaan;

10. Memberi nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perusahaan;

11. Memberikan pendapat dan saran kepada Direksi dan segenap jajarannya berkaitan dengan pengurusan Perusahaan;

12. Memberikan pendapat dan saran kepada Direksi dan segenap Jajarannya berkaitan dengan penyusunan visi, misi serta rencana-rencana strategis Perusahaan lainnya seperti yang diatur dalam Anggaran Dasar;

13. Memberikan pendapat dan saran serta pengesahan mengenai RJPP dan RKAP yang diusulkan Direksi;

14. Pengesahan untuk RJPP selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak penyampaian rancangan oleh Direksi dan 30 (tiga puluh) hari sejak tahun buku baru dimulai untuk pengesahan RKAP;

15. Memantau proses keterbukaan dan efektivitas komunikasi dalam Perusahaan;

16. Melakukan penelitian dan penelaahan atas laporan-laporan dari Direksi dan segenap jajarannya, terutama yang berkaitan dengan tugas-tugas spesifik yang telah diputuskan bersama;

17. Meneliti dan menelaah laporan-laporan dari komite-komite yang ada di bawah Dewan Komisaris;

18. Mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan baik dari informasi-informasi internal yang disediakan oleh Perusahaan maupun dari informasi-informasi eksternal yang berasal dari media maupun dari sumber-sumber lainnya;

19. Bila dipandang perlu, menghadiri rapat-rapat kerja/koordinasi dengan Direksi dan segenap jajarannya;

20. Melakukan usaha-usaha untuk memastikan bahwa Direksi dan jajarannya telah mematuhi ketentuan Perundang-undangan serta peraturan-peraturan lainnya dalam mengelola Perusahaan;

21. Menyusun rencana kerja dan anggaran Dewan Komisaris untuk periode tahun berjalan;

22. Melakukan pembagian kerja di antara para Anggota Dewan Komisaris yang diatur oleh mereka sendiri, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh seorang Sekretaris Dewan Komisaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris atas beban Perusahaan;

23. Melakukan self assesment atas kinerja Dewan Komisaris secara periodik;

24. Menerapkan Good Corporate Governance secara konsisten;25. Memantau efektivitas praktik Good Corporate Governance

antara lain dengan mengadakan pertemuan berkala antara Dewan Komisaris dengan Direksi untuk membahas implementasi Good Corporate Governance di Perusahaan.

Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada RUPS. Hal ini merupakan perwujudan akuntabilitas pengawasan atas pengelolaan perusahaan dalam rangka pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. Kinerja Dewan Komisaris di evaluasi berdasarkan unsur-unsur penilaian kinerja yang disusun oleh Komite Audit. Pelaksanaan penilaian dilakukan pada tiap akhir periode tutup buku. Hasil penilaian kinerjanya disampaikan dalam RUPS.

9. Oversee the Directors to ensure the Directors comply with the order of the Company’s internal regulations;

10. Give advice to the Board of Directors in carrying out the management of the Company;

11. Providing opinions and suggestions to the Board of Directors and all of its staff related to the management of the Company;

12. Providing opinions and suggestions to the Board of Directors and all of its staff related to the preparation of the vision, mission and other strategic plans of the Company as stipulated in the Articles of Association;

13. Provide opinions and suggestions as well as endorsement regarding RJPP and RKAP proposed by the Directors;

14. Ratification for RJPP no later than 60 (sixty) days after submission of the draft by the Board of Directors and 30 (thirty) days from the start of the new fiscal year for the ratification of the RKAP;

15. Monitor the process of openness and effectiveness of communication within the Company;

16. Conduct research and study of reports from the Board of Directors and all staff, especially those relating to specific tasks that have been decided together;

17. Examining and examining reports from committees under the Board of Commissioners;

18. Follow the development of the Company’s activities both from internal information provided by the Company and from external information from the media and from other sources;

19. If deemed necessary, attend work meetings/coordination with the Directors and all staff;

20. Make efforts to ensure that the Board of Directors and its staff have complied with statutory provisions and other regulations in managing the Company;

21. Prepare a work plan and budget for the Board of Commissioners for the current year period;

22. Carry out work distribution among the Members of the Board of Commissioners which is governed by themselves, and for the smooth running of its duties the Board of Commissioners can be assisted by a Secretary of the Board of Commissioners appointed by the Board of Commissioners at the Company’s expense;

23. Conduct self-assessments on the performance of the Board of Commissioners periodically;

24. Implement Good Corporate Governance consistently;25. Monitor the effectiveness of Good Corporate Governance

practices, including holding regular meetings between the Board of Commissioners and the Board of Directors to discuss the implementation of Good Corporate Governance in the Company.

In carrying out its duties the Board of Commissioners is responsible to the GMS. This is a manifestation of the accountability of supervision over the management of the company in the context of implementing GCG principles. The performance of the Board of Commissioners is evaluated based on the elements of performance appraisal prepared by the Audit Committee. The assessment is carried out at the end of each book closing period. The results of the performance appraisal are presented at the GMS.



66

Wewenang Dewan Komisaris

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, setiap anggota Dewan Komisaris, secara individu maupun kolektif, memiliki kewenangan berikut:1. Memeriksa buku-buku, surat-surat, serta dokumen-dokumen

penting perusahaan;2. Memeriksa kas perusahaan untuk keperluan verifikasi dan

keperluan lain terkait kegiatan pengawasan;3. Memeriksa kekayaan atau inventaris perusahaan;4. Memasuki pekarangan, gedung dan kantor yang dimiliki atau

dipergunakan oleh Perusahaan;5. Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya

di bawah Direksi, mengenai segala persoalan menyangkut pengelolaan perusahaan;

6. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris;

7. Meminta penjelasan mengenai segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi;

8. Memberhentikan anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;

9. Membentuk komite, jika dianggap perlu, dengan memperhatikan kemampuan perusahaan;

10. Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban perusahaan, jika dianggap perlu;

11. Melakukan tindakan pengurusan perusahaan dalam keadaan tertentu dan untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;

12. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau keputusan RUPS;

13. Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan;

14. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau keputusan RUPS;

15. Menunjuk dan memberhentikan seorang Sekretaris Dewan Komisaris.

Susunan dan Dasar Pengangkatan Dewan Komisaris Tahun 2018

Per 31 Desember 2018, jumlah dan komposisi Dewan Komisaris Perusahaan mengalami perubahan sesuai dengan keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Pemegang Saham, dengan rincian sebagai berikut:

Authority of the Board of Commissioners

In carrying out its duties and obligations, each member of the Board of Commissioners, individually and collectively, has the following authority:1. Checking books, letters, and important documents of the

company;2. Checking the company’s cash for verification and other

purposes related to supervisory activities;3. Check the company’s wealth or inventory;4. Entering the premises, buildings and offices owned or used by

the Company;5. Request an explanation from the Board of Directors and/or

other officials under the Board of Directors, regarding all issues concerning the management of the company;

6. Requesting the Directors and/or other officials under the Directors with the knowledge of the Directors to attend the Board of Commissioners’ meeting;

7. Asking for an explanation of all policies and actions that have been and will be carried out by the Directors;

8. Dismiss members of the Board of Directors in accordance with the provisions of the Articles of Association;

9. Form a committee, if deemed necessary, by taking into account the company’s capabilities;

10. Using experts for certain things and within a certain period at the expense of the company, if deemed necessary;

11. Performing management of the company in certain circumstances and for a certain period in accordance with the provisions of the Articles of Association;

12. Carry out other supervisory authorities insofar as they do not conflict with the laws and regulations, the Articles of Association and/or decisions of the GMS;

13. Attending the Board of Directors’ meeting and giving views on matters discussed;

14. Carry out other supervisory authorities as long as they do not conflict with the laws and regulations, the Articles of Association and/or the resolution of the GMS;

15. Appoint and dismiss a Secretary of the Board of Commissioners.

Composition and Basis of Appointment of the Board of Commissioners in 2018

As of 31 December 2018, the number and composition of the Company’s Board of Commissioners changed according to the decision of the Minister of State-Owned Enterprises as Shareholders, with the following details:


Susunan Dewan Komisaris per 31 Desember 2018

NamaName

JabatanPosition

Dasar PengangkatanBasis of Appointment

Masa JabatanTenure

Periode JabatanTerm of Service

Alwi Abdurrahman Shihab

Komisaris Utama/Komisaris IndependenPresident Commissioner/Independent Commissioner

Surat Keputusan Menteri BUMN No. SK-144/MBU/07/2017 tanggal 28 Juli 2017SOE Ministerial Decree No. SK-144/MBU/07/201dated July 28, 2017

28 Juli 2017 - RUPSTahun 2022July 28, 2017 – 2022 GMS

Ke-1First

Silvester Budi Agung KomisarisCommissioner

Surat Keputusan Menteri BUMN No. KEP-122/ MBU/2014 tanggal 10 Juni 2014SOE Ministerial Decree No. KEP-122/MBU/2014dated June 10, 2014

10 Juni 2014 - RUPSTahun 2029June 10, 2014 – 2029 GMS

Ke-1First

Agustina Murbaningsih KomisarisCommissioner

Surat Keputusan Menteri BUMN No. SK-213/ MBU/09/2016 tanggal 5 September 2016SOE Ministerial Decree No. SK-213/MBU/09/2019 dated September 5, 2016

5 September 2016 - RUPS Tahun 2021September 5, 2016 – 2021 GMS

Ke-1First

Direksi

Direksi adalah organ perusahaan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan sesuai ketentuan anggaran dasar. Dalam melaksanakan tugas pengelolaan Perusahaan, Direksi bertanggung jawab secara kolektif, sehingga dapat menghasilkan nilai tambah dan memastikan kesinambungan bisnis Perusahaan.

Masing-masing anggota Direksi melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai pembagian tugas dan wewenang yang diatur anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi bertanggungjawab kepada RUPS. Pertanggungjawaban Direksi kepada RUPS merupakan perwujudan akuntabilitas pengelolaan perusahaan dalam rangka pelaksanaan prinsip-prinsip GCG.

Kinerja Direksi dievaluasi oleh Dewan Komisaris baik secara individual maupun kolektif berdasarkan unsur-unsur penilaian kinerja Direksi. Pelaksanaan penilaian dilakukan pada tiap akhir periode tutup buku. Hasil penilaian kinerja Direksi oleh Dewan Komisaris disampaikan dalam RUPS.

Dalam menjalankan tugas-tugasnya sehari-hari, Direksi Askrindo memiliki wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai Anggaran Dasar Askrindo dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

The Board of Commissioners Compositionas of December 31, 2018


Directors are company organs that are fully responsible for managing the company for the interests and objectives of the company in accordance with the provisions of the articles of association. In carrying out the tasks of managing the Company, the Board of Directors is collectively responsible, so as to generate added value and ensure the sustainability of the Company’s business.

Each member of the Board of Directors carries out his duties and makes decisions according to the division of tasks and authority regulated by the articles of association and applicable laws and regulations. In carrying out its duties, the Board of Directors is responsible to the GMS. The responsibility of the Board of Directors to the General Meeting of Shareholders is a manifestation of the accountability of company management in the context of implementing GCG principles.

The performance of the Directors is evaluated by the Board of Commissioners both individually and collectively based on elements of the performance evaluation of the Directors. The assessment is carried out at the end of each book closing period. The results of the Board of Commissioners’ performance evaluation by the Board of Commissioners are presented at the GMS.

In carrying out its daily duties, the Askrindo Board of Directors has clear authority and responsibilities in accordance with Askrindo’s Articles of Association and is guided by applicable laws and regulations, including:



68

a. Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

b. Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara.

Sesuai dengan undang-undang, Direksi Askrindo wajib memenuhi persyaratan Integritas, Kompetensi, dan dinyatakan lulus Fit and Proper Test. Di luar persyaratan umum tersebut, sesuai peraturan Direksi juga diwajibkan untuk mempunyai akhlak dan moral yang baik, tidak pernah dinyatakan pailit atau membuat pailit suatu perusahaan pada saat menjabat sebagai Direksi atau Anggota Dewan Komisaris dalam 5 tahun terakhir. Selain itu, Direksi juga tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang keuangan dalam waktu 5 tahun sebelum ditunjuk sebagai Direksi.

Seluruh anggota Direksi Askrindo telah memenuhi seluruh ketentuan tersebut di atas.

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Secara Kolegial Direksi bertugas secara kolektif menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS. Direksi bertugas untuk memelihara dan mengurus aset Perusahaan dan dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Direksi wajib melaksanakan tugasnya tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab, serta patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan senantiasa berorientasi pada kepentingan perusahaan.

Direktur Utama bertugas untuk mengkoordinasikan kegiatan anggota Direksi lainnya. Seluruh tindakan yang dilakukan oleh anggota Direksi yang sesuai dengan keputusan Rapat Direksi merupakan tanggung jawab Direksi secara kolegial. Sedangkan seluruh tindakan yang dilakukan oleh anggota Direksi di luar apa yang telah diputuskan oleh Rapat Direksi merupakan tanggung jawab pribadi anggota Direksi tersebut secara individu.

Secara umum, Direksi Askrindo memiliki tugas dan kewajiban sebagai berikut:

a. Menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan, sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan.

b. Memastikan agar Perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosialnya serta memperhatikan kepentingan dari berbagai Pemangku Kepentingan.

a. Republic of Indonesia Law No. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises.

b. Republic of Indonesia Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.

c. Republic of Indonesia Government Regulation No. 45 of 2005 concerning the Establishment, Management, Supervision and Disbanding of State-Owned Enterprises.

In accordance with the law, the Askrindo Board of Directors is required to meet the requirements of Integrity, Competence, and is declared to have passed the Fit and Proper Test. Beyond these general requirements, according to the regulations of the Board of Directors it is also required to have good character and morals, has never been declared bankrupt or made bankrupt a company when serving as Directors or Members of the Board of Commissioners in the last 5 years. In addition, the Board of Directors has never been convicted of a financial crime within 5 years before being appointed as a Director.

All members of the Askrindo Board of Directors have fulfilled all the provisions above.

Duty and Responsibility of the Board of DirectorsCollegially, the Board of Directors has the task of collectively carrying out all actions related to the management of the Company for the benefit of the Company and in accordance with the aims and objectives of the company and representing the Company both inside and outside the Court of all matters and all events with restrictions as regulated in the legislation, invitation, Articles of Association and/or GMS Resolution. The Board of Directors has the duty to maintain and manage the Company’s assets and in carrying out these duties, the Board of Directors must carry out these duties in good faith and full of responsibility, and comply with applicable laws and regulations, and is always oriented to the interests of the company.

The Managing Director is responsible for coordinating the activities of other Directors. All actions taken by members of the Board of Directors in accordance with the resolutions of the Board of Directors’ Meetings are the responsibility of the Board of Directors collegially. Whereas all actions taken by members of the Board of Directors outside what has been decided by the Board of Directors Meeting are the personal responsibility of the individual members of the Board of Directors.

In general, Askrindo’s Directors have the following duties and obligations:

a. Perform all actions related to the management of the Company for the benefit of the Company, in accordance with the aims and objectives of the company.

b. Ensuring that the Company carries out its social responsibilities and takes into account the interests of various stakeholders.


c. Wajib tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar dan keputusan RUPS serta memastikan seluruh aktivitas Perusahaan telah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar dan keputusan RUPS.

d. Menerapkan Good Corporate Governance secara konsisten.e. Melakukan segala tindakan serta perbuatan hukum yang

terkait dengan kepengurusan dan kepemilikan yang mengikat Perusahaan dengan pihak lain.

f. Bertanggung jawab untuk mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perusahaan sebaik mungkin sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan.

g. Mengelola Perusahaan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab yang diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundangan yang berlaku.

h. Memastikan pelaksanaan keputusan yang dibuat oleh RUPS.i. Menyusun Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP),

Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahunan dan rencana kerja lainnya.

j. Menyelenggarakan RUPS.k. Menyusun dan menyampaikan laporan tahunan untuk

diperiksa oleh Dewan Komisaris dan dipertanggungjawabkan di RUPS.

l. Melakukan pembukuan dan administrasi perusahaan sesuai dengan praktik yang umum berlaku.

m. Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan prinsip-prinsip pengendalian intern.

n. Mengelola risiko usaha dengan memastikan bahwa Perusahaan telah memiliki proses yang tepat dan sistematis dalam mengidentifikasi, menilai dan mengendalikan risiko usaha.

o. Memonitor dan menilai proses manajemen dan kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan perundangan yang berlaku.

p. Memastikan adanya berjalannya sistem pengendalian internal yang efektif.

q. Memastikan penggunaan sumber daya Perusahaan secara efisien namun efektif.

r. Memastikan pencapaian tujuan dan sasaran operasional yang telah ditetapkan baik dalam jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang.

s. Membuat struktur organisasi, pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas di antara manajemen Perusahaan.

Susunan dan Dasar Pengangkatan Direksi Tahun 2018

Komposisi Direksi ditetapkan sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak independen. Di sepanjang tahun 2018 terdapat perubahan susunan anggota Direksi. Per 31 Desember 2018, komposisi Direksi Askrindo terdiri dari 6 (enam) orang dengan komposisi sebagai berikut:

c. Must abide by the provisions of the applicable laws and regulations, the Articles of Association and RUPS decisions and ensure that all of the Company’s activities are in accordance with the provisions of the prevailing laws and regulations, the Articles of Association and RUPS decisions.

d. Implement Good Corporate Governance consistently.e. Perform all legal actions and actions related to management

and ownership that bind the Company to other parties.

f. Responsible for endeavoring and ensuring the implementation of the Company’s business and activities as best as possible in accordance with the aims and objectives of the company.

g. Manage the Company in accordance with the authorities and responsibilities stipulated in the Company’s Articles of Association and applicable laws and regulations.

h. Ensure the implementation of decisions made by the GMS.i. Arranging the Company’s Long-term Plan (RJPP), Annual Work

Plan and Corporate Budget (RKAP) and other work plans.

j. Holding GMS.k. Prepare and submit an annual report for review by the Board of

Commissioners and to be accounted for at the GMS.

l. Bookkeeping and administering the company in accordance with generally accepted practices.

m. Develop an accounting system in accordance with Financial Accounting Standards and internal control principles.

n. Manage business risk by ensuring that the Company has an appropriate and systematic process in identifying, assessing and controlling business risk.

o. Monitor and assess the management process and the Company’s compliance with applicable laws and regulations.

p. Ensuring an effective internal control system is in place.

q. Ensuring the use of Company resources efficiently but effectively.

r. Ensuring the achievement of operational objectives and targets that have been set both in the short-term, medium-term and long-term.

s. Make a clear organizational structure, division of tasks and responsibilities among the Company’s management.

Composition and Basis of Appointment of Directors in 2018

The composition of the Board of Directors is determined in such a way as to enable effective, appropriate and fast decision making, and can act independently. Throughout 2018 there were changes in the composition of the Directors. As of December 31, 2018, the composition of the Askrindo Directors consisted of 6 (six) people with the following composition:



70

Susunan Direksi per 31 Desember 2018The Board of Directors Composition as of December 31, 2018

NamaName

JabatanPosition


Masa JabatanTenure


Andrianto Wahyu Adi Direktur UtamaPresident Director

Surat Keputusan Menteri BUMN No. SK-256/ MBU/10/2018 tanggal 5 Oktober 2018Decree of the Minister of SOE No. SK-256/MBU/10/2018 dated October 5, 2018

5 Oktober 2018 - RUPS Tahun 2023October 5, 2018 – 2023 GMS

Ke-1First

Purnomo Sinar Hadi Direktur KeuanganDirector of Finance

Surat Keputusan Menteri BUMN No. SK-303/MBU/12/2018 tanggal 13 Desember 2018Decree of the Minister of SOE No. SK-303/MBU/12/2018 dated December 13, 2018

13 Desember 2018 - RUPS Tahun 2023December 13, 2018 – 2023 GMS

Ke-1First

Firman Berahima Direktur SDM & UmumDirector of HR & General Affairs

Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No.SK-229/MBU/09/2016 tanggal 9 September 2016Decree of the Minister of SOE No.SK-229/MBU/09/2016 dated September 9, 2016


Ke-1First

M. Shaifie Zein Direktur TeknikDirector of Technical

Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No.SK-229/MBU/09/2016 tanggal 9 September 2016Decree of the Minister of SOE No.SK-229/MBU/09/2016 dated September 9, 2016


Ke-1First

Dwi Agus SumarsonoDirektur Operasional KomersilDirector of Commercial Operations

Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SK-261/MBU/11/2016 tanggal 17 November2016Decree of the Minister of State-Owned Enterprises No. SK-261/MBU/11/2016 dated November 17, 2016

17 November2016 - RUPS Tahun 2021November 17, 2016 – 2021 GMS

Ke-1First

Anton Fadjar A. Siregar Direktur Operasional RitelDirector of Retail Operations

Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SK-221/MBU/10/2017 tanggal 13 Oktober 2017Decree of the Minister of State-Owned Enterprises No. SK-221/MBU/10/2017 dated October 13, 2017

13 Oktober 2017 - RUPS Tahun 2022October 13, 2017 – 2022 GMS

Ke-1First

Organ Pendukung Dewan Komisarisdan Direksi

A. Organ Pendukung Dewan Komisaris

1. Sekretaris Dewan Komisaris

Sekretaris Dewan Komisaris merupakan bagian penting dalam mendukung kinerja Dewan Komisaris sebagai organ yang bertugas melakukan pengawasan atas pengelolaan perusahaan oleh Direksi. Sekretaris Dewan Komisaris saat ini dijabat oleh Eka Dharma Sapoetra yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 12/KEP/DK/ASK/2015 dan diperpanjang melalui surat keputusan Dewan Komisaris No. KEP-08/DK/ASK/2017.

Tugas utama Sekretaris Dewan Komisaris adalah mengurus administrasi dan kesekretariatan yang berkaitan dengan seluruh kegiatan Dewan Komisaris, serta memastikan terlaksananya tugas-tugas Dewan Komisaris serta menyiapkan semua informasi yang dibutuhkan Dewan Komisaris terkait dengan pelaksanaan tugasnya sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Komite Audit

Komite Audit Askrindo berada di bawah Dewan Komisaris. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, Komite Audit berpedoman dan

Supporting Structure under the Board of Commissioners and the Board of Directors

A. Supporting Structure under the Board of Commissioners

1. The Board of Commissioners Secretary

The Secretary of the Board of Commissioners is an important part in supporting the performance of the Board of Commissioners as an organ tasked with overseeing the management of the company by the Board of Directors. The Secretary of the Board of Commissioners is currently held by Eka Dharma Sapoetra who was appointed based on the Decree of the Board of Commissioners No. 12/KEP/DK/ASK/2015 and extended through the Board of Commissioners Decree No. KEP-08/DK/ASK/2017.

The main task of the Secretary of the Board of Commissioners is to take care of administration and secretariat related to all activities of the Board of Commissioners, and ensure the implementation of the duties of the Board of Commissioners and prepare all the information needed by the Board of Commissioners related to the implementation of their duties as stipulated in the articles of association and applicable laws and regulations.

2. Audit Committee

The Askrindo Audit Committee is under the Board of Commissioners. In carrying out its duties, the Audit Committee is guided and has a


telah memiliki Komite Audit Charter. Keberadaan Komite Audit dapat Dewan Komisaris dalam meningkatkan kepercayaan Pemegang Saham, calon investor dan pemerintah terhadap jalannya pengurusan Perusahaan secara efektif dan optimal.

Komite Audit dibentuk melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-08/KEP/DK/ASK/2018 tanggal 1 November 2018 tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Audit PT. Asuransi Kredit Indonesia (Persero). Susunan Komite Audit per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Susunan Komite Audit per 31 Desember 2018Audit Committee Composition as of December 31, 2018

NamaName

JabatanPosition

Dasar PengangkatanAppointment

Masa JabatanTenure


Alwi ShihabKetua Komite AuditAudit CommitteeChairman

Surat Keputusan No. KEP-08/KEP/DK/ASK/201 tanggal 1 November 2018Decree No. KEP-08/KEP/DK/ASK/2018 dated 1 November 2018

1 November 2018 – 1 November 2021November 1, 2018 - November 1, 2021

Silvester Budi Agung Wakil KetuaVice Chairman

Surat Keputusan No. KEP-08/KEP/DK/ASK/2018tanggal 1 November 2018Decree No. KEP-08/KEP/DK/ASK/2018 dated November 1, 2018

1 November 2018 – 1 November 2021November 1, 2018 - November 1, 2021 Ke-1

First

Pratoto S Raharjo AnggotaMember



Ke-1First

Djohan Wahyudhi AnggotaMember



Ke-1First

3. Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi bertugas menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi, serta melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi mengenai besaran remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

Pada tahun 2018, keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi adalah berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 10/KEP/DK/ASK/2018 tanggal 7 Desember 2018 tentang Perubahan Sususnan Anggota Komite Nominasi Dan Remunerasi PT. Asuransi Kredit Indonesia. Susunan Komite Nominasi dan Remunerasi per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Susunan Komite Nominasi dan Remunerasi per 31 Desember 2018Composition of the Nomination and Remuneration Committee as of December 31, 2018

NamaName

JabatanPosition

Silvester Budi Agung (Anggota Komisaris)Silvester Budi Agung (Board of Commissioner Member)

Ketua Komite Nominasi dan RemunerasiNomination and Remuneration Committee Chair

Sekretaris Dewan KomisarisThe Board of Commissioners Secretary

SekretarisSecretary

Novie Revianti (Kepala Divisi SDM)Novie Revianti (Head Division of HR)

AnggotaMember

Charter Audit Committee. The existence of the Audit Committee can be the Board of Commissioners in increasing the confidence of the Shareholders, prospective investors and the government in managing the Company effectively and optimally.

The Audit Committee was formed through the Decree of the Board of Commissioners No. KEP-08/KEP/DK/ASK/2018 dated November 1, 2018 concerning the Appointment of the Chair and Members of the Audit Committee of PT. Asuransi Kredit Indonesia (Persero). The composition of the Audit Committee as of December 31, 2018 is as follows:

3. Nomination and Remuneration Committee

The Nomination and Remuneration Committee is tasked with preparing and providing recommendations regarding the system and procedure for selecting and/or replacing members of the Board of Commissioners and Directors, as well as evaluating remuneration policies and providing recommendations regarding the amount of remuneration for members of the Board of Commissioners and Directors to the Board of Commissioners to be submitted to the General Meeting of Holders Stock.

In 2018, the membership of the Nomination and Remuneration Committee is based on the Decree of the Board of Commissioners No. 10/KEP/DK/ASK/2018 dated December 7, 2018 concerning Changes to the Nomination and Remuneration Committee Members of PT. Asuransi Kredit Indonesia. The composition of the Nomination and Remuneration Committee as of December 31, 2018 is as follows:



72

Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko bertugas membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan. Komite Pemantau Risiko bertugas sebagai fasilitator bagi Dewan Komisaris dalam memantau Sistem Manajemen Risiko yang disusun Direksi serta menilai toleransi risiko yang dapat diambil oleh Perusahaan. Komposisi anggota Komite Pemantau Risiko terdiri dari satu atau lebih Anggota Dewan Komisaris maupun pihak luar yang independen yang memiliki keahlian, pengalaman serta kualitas dalam mengelola risiko.

Komite Pemantau Risiko dibentuk melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 09/KEP/DK/ASK/2018 tanggal 1 Desember 2018 tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Pemantau Risiko PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero). Susunan Komite Pemantau Risiko per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Susunan Komite Pemantau Risiko per 31 Desember 2018Composition of the Risk Monitoring Committee as of December 31, 2018

NamaName

JabatanPosition


Masa JabatanTenure


Agustina Murbaningsih

Ketua KomitePemantau RisikoRisk Monitoring Committee Chair

Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 09/KEP/DK/ASK/2018Decree of the Board of CommissionersNo. 09/KEP/DK/ASK/2018

Mengikuti masa jabatan sebagai KomisarisFollowing the term of office as Commissioner

Andar Sudiar Sukma AnggotaMember

Surat Keputusan Dewan KomisarisNo. 09/KEP/DK/ASK/2018Decree of the Board of CommissionersNo. 09/KEP/DK/ASK/2018

1 Desember 2018December 1, 2018

Ke-1/Ke-2First/Second

Sudarmono AnggotaMember

Surat Keputusan Dewan KomisarisNo. 09/KEP/DK/ASK/2018Decree of the Board of CommissionersNo. 09/KEP/DK/ASK/2018

Tgl/bln/thn - Date/bln/thn Ke-1/Ke-2First/Second

1. Komite Tata Kelola Terintegrasi

Komite Tata Kelola Terintegrasi, bertugas mengevaluasi pelaksanaan tata kelola terintegrasi paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi. Pada tahun 2018, keanggota Komite Tata Kelola Terintegrasi adalah berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 07/KEP/DK/ASK/2017 Tanggal 2 Oktober 2017 tentang Perubahan Komite Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan PT.Asuransi Kredit Indonesia (Persero). Susunan keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Ketua : Komisaris Independen PT Askrindo (Persero)Sekretaris : Sekretaris Dewan Komisaris PT Askrindo (Persero)

Anggota :1. Komisaris yang membidangi GCG PT Askrindo (Persero).2. Komisaris Independen PT Reasuransi Nasional Indonesia.

Risk Oversight Committee

The Risk Monitoring Committee is tasked with assisting the Board of Commissioners in carrying out its supervisory function. The Risk Monitoring Committee serves as a facilitator for the Board of Commissioners in monitoring the Risk Management System prepared by the Directors and assessing risk tolerance that can be taken by the Company. The composition of members of the Risk Monitoring Committee consists of one or more Members of the Board of Commissioners and independent external parties who have the expertise, experience and quality in managing risks.

The Risk Monitoring Committee was formed through the Decree of the Board of Commissioners No. 09/KEP/DK/ASK/2018 dated December 1, 2018 concerning the Appointment of the Chair and Members of the Risk Monitoring Committee of PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero). The composition of the Risk Monitoring Committee as of 31 December, 2018 is as follows:

1. Integrated Governance Committee

The Integrated Governance Committee is tasked with evaluating the implementation of integrated governance at least through an assessment of the adequacy of internal control and the implementation of the integrated compliance function. In 2018, the membership of the Integrated Governance Committee was based on the Decree of the Board of Commissioners No. 07/KEP/DK/ASK/2017 dated October 2, 2017 concerning Amendments to the Integrated Governance Committee for the Financial Conglomerate of PT. Asuransi Kredit Indonesia (Persero). The membership structure of the Integrated Governance Committee as at December 31, 2018 is as follows:

Chairperson: Independent Commissioner of PT Askrindo (Persero)Secretary: Secretary of the Board of Commissioners of PT Askrindo (Persero)Members:1. Commissioner in charge of GCG PT Askrindo (Persero).2. Independent Commissioner of PT Reasuransi Nasional

Indonesia.


3. Dewan Pengawas Syariah PT Reasuransi Nasional Indonesia.4. Komisaris Independen PT Jaminan Pembiayaan Askrindo

Syariah.5. Dewan Pengawas Syariah PT Jaminan Pembiayaan Askrindo

Syariah.6. Komisaris yang membidangi GCG PT Askrindo Mitra Utama.7. Seorang pihak independen dari Anggota Komite Entitas

Utama.

B. Organ Pendukung Direksi

1. Komite Investasi

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.05/2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian, Perusahaan telah mempunyai Komite Investasi yang diharapkan kegiatan investasi di PT Askrindo (Persero) dapat memberikan hasil yang optimal dan tetap memperhatikan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dan kehati-hatian (prudent), maka Perusahaan telah menetapkan suatu kebijakan dan arahan investasi tahunan yang menjadi pedoman dan pengelolaan investasi.

Susunan keanggotaan Komite Investasi ditahun 2018 yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi No. 23/KEP/DIR/I/2015 tanggal 30 Januari 2015 tentang Komite Investasi PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia adalah sebagai berikut:

PosisiPosition

JabatanPosition

KetuaChairman


AnggotaMember

Direktur Operasional KomersilDirector of Marketing

AnggotaMember

Direktur Operasional RitelDirector of Retail Operations

AnggotaMember

Kepala Divisi Manajemen BisnisHead of Business Management Division

AnggotaMember

Kepala Divisi Manajemen Risiko & KepatuhanHead of Risk Management & Compliance Division

AnggotaMember

Kepala Divisi Bisnis Ritel dan ProgramHead of Retail Business and Program Division

AnggotaMember

Kepala Divisi Bisnis BUMNHead of SOE Business Division

AnggotaMember

Kepala Divisi Keuangan dan InvestasiHead of Finance and Investment Division

3. Sharia Supervisory Board of PT Reasuransi Nasional Indonesia.4. Independent Commissioner of PT Askrindo Syariah Financing

Guarantee.5. Sharia Supervisory Board of PT Askrindo Syariah Financing

Guarantee.6. Commissioner in charge of GCG PT Askrindo Mitra Utama.7. An independent party from the Main Entity Committee Member.

B. Supporting Structure under the Board of Directors

1. Investment Committee

Based on the Financial Services Authority Regulation No. 2/POJK.05/2014 dated March 28, 2014 concerning Good Corporate Governance for Insurance Companies, the Company already has an Investment Committee which is expected that investment activities at PT Askrindo (Persero) can provide optimal and permanent results. taking into account the principles of Good Corporate Governance and prudence, the Company has established an annual investment policy and direction that guide investment management.

The composition of the Investment Committee membership in 2018 which has been determined by Decree of the Board of Directors No. 23/KEP/DIR/I/2015 dated January 30, 2015 concerning the Investment Committee of PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia is as follows:



74

2. Komite Akseptasi dan Klaim

Terbentuknya Komite Akseptasi dan Klaim sebagai satuan kerja dari fungsi yang berada dalam struktur organisasi perusahaan merupakan wujud tata cara komite untuk percepatan pengambilan keputusan dalam rangka mengimplementasikan four eyes principles.

Askrindo memiliki pertimbangan untuk mendorong penguatan infrastuktur dalam rangka peningkatan kinerja perusahaan melalui prudent dan efisiensi biaya underwriting serta penyempurnaan pondasi usaha maka telah disusun struktur organisasi perusahaan yang baru sebagai bentuk penyelarasan struktur organisasi yang ada di Kantor Cabang dengan struktur organisasi yang ada di Kantor Pusat termasuk di dalamnya pengaturan untuk rentang kendali Kantor Cabang Binaan antara wilayah kerja Koordinator Wilayah seluruh Indonesia.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 44/KEP/DIR/II/2017 tanggal 27 Februari 2017, tentang Komite Akseptasi dan Klain PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) telah disusun keanggotaan Komite sebagai berikut:

PosisiPosition

JabatanPosition

Pengarah: DireksiSteering: The Board of Directors

Komite Pemutus Akseptasi dan Klaim Asuransi KreditCredit Insurance Acceptance and Claim Approval Committee

Kepala Divisi Underwriting 1Head of Underwriting Division 1

Kepala Divisi Pemasaran 1Head of Marketing Division 1

Kepala Divisi KlaimHead of Claim Division

Kepala Divisi Manajemen Risiko dan KepatuhanHead of Risk Management and Compliance Division

Kepala Divisi Hukum & SubrogasiHead of Legal & Subrogation Division

Kepala Divisi ReasuransiHead of Reinsurance Division

Komite Pemutus Akseptasi dan Klaim SuretyshipSuretyship Acceptance and Claim Approval Committee







2. Acceptance and Claim Committee

The formation of the Acceptance and Claims Committee as a work unit of functions within the company’s organizational structure is a form of committee’s procedures for accelerating decision making in order to implement the four eyes principles.

Askrindo has considerations to encourage the strengthening of infrastructure in order to improve company performance through prudent and underwriting cost efficiency and improvement of business foundations, so a new company organizational structure has been prepared as a form of alignment of the existing organizational structure at the Branch Office with the existing organizational structure at the Head Office including the arrangements for the range of control of the Fostered Branch Offices between the Regional Coordinator working areas throughout Indonesia.

Based on the Decree of the Board of Directors No: 44/KEP/DIR/II/2017 dated February 27, 2017, regarding the Acceptance and Class Committee of PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) the following membership of the Committee has been arranged:


3. Komite Manajemen Risiko Dalam menerapkan dan melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Govemance), efektif dan efisien, maka perlu dibentuk Komite Manajemen Risiko (KMR) yang membantu efektifitas penerapan Manajemen Risiko Korporat yang terintegrasi dan menyeluruh, maka Direksi Askrindo mengeluarkan Surat Keputusan Direksi PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia No. 114/KEP/DIR/VI/2017 tanggal 22 Juni 2017 Tentang Perubahan Komite Manajemen Risiko. Sesuai dengan Surat Keputusan tersebut, anggota Komite Manajemen Risiko Askrindo adalah sebagai berikut:

PosisiPosition

JabatanPosition

KoordinatorCoordinator


SekretarisSecretary

Kepala Divisi Manajemen Risiko dan KepatuhanHead of Risk Management & Compliance Division

Anggota TetapPermanent Member

Kepala SKAIHead of Internal Audit Unit (SKAI)

Kepala Divisi Keuangan dan AkuntansiHead of Finance and Accounting Division

Kepala Bagian Manajemen RisikoHead of Risk Management Unit

Kepala Bagian KepatuhanHead of Compliance Division

Anggota Tidak tetap (kasus per kasus)Non-permanent member (case by case)

Seluruh Kepala Divis/ Sekretaris Perusahaan/ Kepala Biro diluar anggota tetapAll Division Head/Corporate Secretary/Bureau Head except Permanent Member

4. Komite Akseptasi dan Klaim

Terbentuknya Komite Akseptasi dan Klaim sebagai satuan kerja dari fungsi yang berada dalam struktur organisasi perusahaan merupakan wujud tata cara komite untuk percepatan pengambilan keputusan dalam rangka mengimplementasikan four eyes principles. Askrindo memiliki pertimbangan untuk mendorong penguatan infrastuktur dalam rangka peningkatan kinerja perusahaan melalui prudent dan efisiensi biaya underwriting serta penyempurnaan pondasi usaha maka telah disusun struktur organisasi perusahaan yang baru sebagai bentuk penyelarasan struktur organisasi yang ada di Kantor Cabang dengan struktur organisasi yang ada di Kantor Pusat termasuk di dalamnya pengaturan untuk rentang kendali Kantor Cabang Binaan antara wilayah kerja Koordinator Wilayah seluruh Indonesia.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 44/KEP/DIR/II/2017 tanggal 27 Februari 2017, tentang Komite Akseptasi dan Klain PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) telah disusun keanggotaan Komite sebagai berikut:

3. Risk Management Committee

In implementing and implementing good corporate governance, effective and efficient, it is necessary to establish a Risk Management Committee (KMR) that helps the effective implementation of integrated and comprehensive Corporate Risk Management, the Askrindo Board of Directors issues a Decree of the Directors of PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia No. 114/DIR/KEP/VI/2017 dated June 22, 2017 Regarding Changes to the Risk Management Committee. In accordance with the Decree, Askrindo’s Risk Management Committee members are as follows:

4. Acceptance and Claims Committee

The formation of the Acceptance and Claims Committee as a work unit of functions within the company’s organizational structure is a form of committee’s procedures for accelerating decision making in order to implement the four eyes principles.

Askrindo has considerations to encourage the strengthening of infrastructure in order to improve company performance through prudent and underwriting cost efficiency and improvement of business foundations, so a new company organizational structure has been prepared as a form of alignment of the existing organizational structure at the Branch Office with the existing organizational structure at the Head Office including the arrangements for the range of control of the Fostered Branch Offices between the Regional Coordinator working areas throughout Indonesia.

Based on the Decree of the Board of Directors No. 44/KEP/DIR/II/2017 dated February 27, 2017, regarding the Acceptance and Class Committee of PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) the following membership of the Committee has been arranged:



76

PosisiPosition

JabatanPosition

Pengarah: DireksiSteering: The Board of Directors

Komite Pemutus Akseptasi dan Klaim Asuransi KreditCredit Insurance Acceptance and Claim Approval Committee







Komite Pemutus Akseptasi dan Klaim SuretyshipSuretyship Acceptance and Claim Approval Committee







5.Komite Transaksional Investasi

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia No. 24/KEP/DIR/I/2015 tanggal 30 Januari 2015, tentang Komite Transaksional Investasi Askrindo; bahwa terbentuknya Komite Transaksi Investasi ini untuk keperluan menganalisa suatu usulan penempatan, perpanjangan dan pencairan suatu portofolio investasi sehingga dapat memberikan hasil yang optimal, aman, likuid dan memenuhi kaidah yang berlaku, maka perlu dibentuk Komite Transaksional Investasi. Susunan keanggotaan Komite Transaksional Investasi tahun 2018 adalah sebagai berikut:

PosisiPosition

JabatanPosition

KoordinatorCoordinator

Kepala Divisi Manajemen Risiko & KepatuhanHead of Risk Management & Compliance Division

AnggotaMember

Kepala Divisi Manajemen BisnisHead of Business Management Division

Kepala Divisi PemasaranHead of Marketing Division

Kepala Divisi Penjaminan KURHead of KUR Insurance Division

Kepala Divisi Hukum & Pemulihan AsetHead of Legal & Assets Recovery Division

Kepala Divisi Deputi APROHead of Deputy APRO Division

5. Transactional Investment Committee

Based on the Decree of the Directors of PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia No. 24/KEP/DIR/I/2015 dated January 30, 2015, concerning Askrindo’s Investment Transactional Committee; that the formation of this Investment Transaction Committee is for the purpose of analyzing a proposed placement, extension and disbursement of an investment portfolio so that it can provide optimal, safe, liquid results and meet applicable rules, it is necessary to establish an Investment Transactional Committee. The membership structure of the Transactional Investment Committee in 2018 is as follows:


6. Komite Pertimbangan Jabatan

Dalam rangka pengisian jabatan yang terdapat di Struktur Organisasi Perusahaan, perlu diisi oleh pejabat yang memiliki kesesuaian kompetensi, kemampuan dan peminatan; dan untuk memperoleh calon-calon pejabat tersebut perlu adanya pemilihan melalui proses yang lebih obyektif dengan mempertimbangkan pengalaman, kinerja, kompetensi dan potensi yang sesuai dengan jabatan yang akan diduduki, atas dasar pertimbangan tersebut maka Askrindo membentuk satu komite yang disebut sebagai Komite Pertimbangan Jabatan, yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi No. 245/KEP/DIR/X/2016 tanggal 31 Oktober 2016.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 245/KEP/DIR/X/2016 tanggal 31 Oktober 2016, tentang Komite Pertimbangan Jabatan PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) telah disusun keanggotaan Komite sebagai berikut:

PosisiPosition

JabatanPosition

Anggota TetapPermanent Member

Division Head SDM sebagai Ketua merangkap AnggotaHead of HR Division as Chairman and Member

Kepala Satuan Pengawasan Intern sebagai Wakil Ketua merangkap AnggotaHead of Internal Audit Unit as Vice Chairman and Member

Sekretaris Perusahaan sebagai AnggotaCorporate Secretary as Member

Division Head Manajemen Risiko & Kepatuhan sebagai AnggotaHead of Risk Management & Compliance Division as Member

Anggota Tidak TetapNon-permanent Members

Division Head bidang Pemasaran sebagai AnggotaHead of Marketing Division, as Member

Division Head bidang Teknik sebagai AnggotaHead of Technical Division as Member

Division Head Keuangan & Akuntansi sebagai AnggotaHead of Finance & Accounting Division as Member

7. Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan memiliki peran yang penting dalam memperlancar hubungan antar Organ Perusahaan dan hubungan antara Perusahaan dengan Stakeholders dengan dipenuhinya ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam rangka penerapan tata kelola perusahaan, oleh karenanya Direksi wajib menyelenggarakan fungsi Sekretaris.

8. Audit Internal/Satuan Kerja Audit Internal (SKAI)

Pembentukan SKAI mengacu pada Keputusan Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan No. KEP- 496/BL/2008 tanggal 28 November 2008 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal. SKAI dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pengawasan Internal. Kepala SKAI diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan tertulis Dewan Komisaris. Berdasarkan Surat Usulan Direksi No. 129/DIR tanggal 22 Februari 2017 dan Surat Persetujuan Dewan Komisaris No. 31/DK/ASK/2017 tanggal 01 Maret 2017, Direksi mengangkat Sdri. Dewi Agustina sebagai Kepala Divisi Satuan Kerja Audit Internal.

6. Position Advisory Committee In order to assign positions in the Company’s Organizational Structure, it is necessary to be filled by officials who have the suitability of competency, ability and specialization; and in order to obtain these candidates for election, there needs to be an election through a more objective process by considering experience, performance, competence and potential in accordance with the position to be occupied. has been stipulated in the Decree of the Board of Directors No. 245/KEP/DIR/X/2016 dated October 31, 2016.

Based on the Decree of the Decree of the Board of Directors No. 245/KEP/DIR/X/2016 dated October 31, 2016, regarding the Position Advisory Committee of PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero), the Committee membership has been arranged as follows:

7. Corporate Secretary

The Corporate Secretary has an important role in facilitating relations between Company Organs and the relationship between the Company and Stakeholders by fulfilling the provisions of the prevailing laws and regulations in the framework of implementing corporate governance, therefore the Board of Directors must carry out the Secretary’s function.

8. Internal Audit/Internal Audit Unit (SKAI)

The formation of the Internal Audit Unit refers to the Decree of the Chairman of Bapepam and Financial Institution No. KEP-496/BL/2008 dated November 28, 2008 concerning the Establishment and Guidelines for the Preparation of Internal Audit Unit Charter. SKAI is led by a Head of the Internal Audit Unit. The Head of Internal Audit Unit is appointed and dismissed by the President Director with the written approval of the Board of Commissioners. Based on the Board of Directors’ Proposal Letter No. 129/DIR dated February 22, 2017 and the Board of Commissioners’ Approval Letter No. 31/DK/ASK/2017 dated March 1, 2017, the Board of Directors appoints Ms. Dewi Agustina as Head of the Internal Audit Work Unit Division.



78

Manajemen Risiko [102-11]

Untuk memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Negara BUMN No. 01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) pada BUMN dan Keputusan Menteri Keuangan No. 168/PMK/2010 tentang Pemeriksaan Perusahaan Perasuransian, Perusahaan telah menetapkan Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko. Perusahaan menyadari bahwa Manajemen Risiko merupakan salah satu elemen penting GCG dan dimiliki fungsi strategis untuk mengenali berbagai macam risiko yang dihadapi atau akan dihadapi oleh Perusahaan. Melalui pelaksanaan Manajemen Risiko, Perusahaan juga bertujuan untuk melindungi manajemen agar tidak menghasilkan kebijakan yang merugikan Perusahaan di masa mendatang.

Sebagai salah satu perusahaan yang bergerak di industri Asuransi Umum, Askrindo menjadikan risiko yang ditanggung sebagai tantangan dan peluang bisnis. Untuk menjadi entitas usaha yang tetap tumbuh dan berkembang secara berkesinambungan maka strategi mengutamakan kepercayaan yang bersifat long-term relationship (customer engagement) dengan pengelolaan risiko yang optimal menjadi kunci utama. Oleh karena itu, sistem pengendalian manajemen risiko yang tangguh dengan penguatan implementasi mitigasi pada setiap risiko yang ditanggung menjadi penting dalam rangka mengoptimalkan kinerja. Hal ini untuk memantapkan posisi Askrindo sebagai perusahaan penanggung risiko.

Penerapan Manajemen Risiko Korporat (Enterprise Risk Management) atau disingkat dengan ERM merupakan implementasi dari tata kelola perusahaan yang baik dan sehat (GCG), yaitu:• Peraturan Kementerian BUMN No. PER-01/MBU/2011

tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) pada BUMN (Pasal 18 dan Pasal 25);

• Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2012 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) pada BUMN;

• Peraturan Kementerian BUMN No. PER-10/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN (Pasal 2);

• Peraturan OJK No. 2/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perasuransian jo. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 73/POJK.05/2016 tentang Tata kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian;

• Peraturan OJK No. 10/POJK.05/2014 tentang Penilaian Tingkat Risiko Lembaga Jasa Keuangan Non Bank;

• SEOJK No. 03/SEOJK.05/2015 tentang Penilaian Tingkat Risiko Perusahaan Asuransi dan Reasuransi;

• Peraturan OJK No. 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan;

• Surat Edaran OJK No. SEOJK No. 14/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan;

Risk Management [102-11]

To comply with the provisions of SOE Ministerial Regulation No. 01/MBU/2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) in SOEs and Minister of Finance Decree No. 168/PMK/2010 concerning Inspection of Insurance Companies, the Company has established Risk Management Policy Guidelines.

The Company realizes that Risk Management is an important element of GCG and has a strategic function to recognize various types of risks faced or will be faced by the Company. Through the implementation of Risk Management, the Company also aims to protect management so as not to produce policies that harm the Company in the future.

As one of the companies engaged in the General Insurance industry, Askrindo makes the risks borne as challenges and business opportunities. To become a business entity that continues to grow and develop in a sustainable manner, the strategy of prioritizing trust that is long term relationship (customer engagement) with optimal risk management is the key. Therefore, a robust risk management control system with strengthening the implementation of mitigation on each risk borne becomes important in order to optimize performance. This is to strengthen Askrindo’s position as a risk-bearing company.

Implementation of Corporate Risk Management (abbreviated as ERM) is an implementation of good and healthy corporate governance (GCG), namely:

• SOE Ministry Regulation No. PER-01/MBU/2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) in SOEs (Article 18 and Article 25);

• SOE Ministerial Regulation No. PER-09/MBU/2012 Regarding Amendments to SOE Ministerial Regulation No. PER-01/MBU/2012 Regarding the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) for SOEs;

• SOE Ministry Regulation No. PER-10/MBU/2012 concerning Supporting Organs for the SOE Board of Commissioners/Supervisory Board (Article 2);

• OJK Regulation No. 2/POJK.05/2014 concerning Good Corporate Governance for Insurance jo. Financial Services Authority Regulation No. 73/POJK.05/2016 concerning Good Corporate Governance for Insurance Companies;

• OJK Regulation No. 10/POJK.05/2014 concerning Risk Rating for Non-Bank Financial Services Institutions;

• SEOJK No. 03/SEOJK.05/2015 concerning Assessment of Risk Levels of Insurance and Reinsurance Companies;

• OJK Regulation No. 17/POJK.03/2014 concerning the Implementation of Integrated Risk Management for Financial Conglomerates;

• OJK Circular No. SEOJK No. 14/SEOJK.03/2016 concerning the Implementation of Integrated Risk Management for Financial Conglomerates;


• Peraturan OJK No. 1/POJK.05/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank;

• Surat Edaran OJK No. 10/SEOJK.05/2016 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko dan Laporan Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Manajemen Risiko Bagi LJKNB;

• Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

Secara komprehensif, penerapan manajemen risiko yang dilakukan oleh perusahaan memenuhi 2 (dua) tujuan utama yaitu:

1. Pengelolaan risiko korporat yang bersifat non transaksi dan risiko bisnis. Dilakukan secara day to day oleh seluruh unit kerja baik di kantor cabang maupun di kantor pusat. Pengelolaan risiko non transaksional yang dikenal sebagai penerapan Enterprise Risk Management (ERM), diterapkan dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Risiko (SIMR) dengan menunjuk person in-charge yaitu Risk Contact Person (RCP) di kantor cabang dan kantor pusat. Sedangkan pengelolaan risiko transaksi (risiko bisnis) diterapkan dengan metode Four Eyes Principles (FEP) dan menempatkan Risk Officer (RO) di kantor cabang untuk memberikan risk review atas kegiatan transaksi yaitu kegiatan penutupan/ underwriting, penyelesaian klaim dan pengadaan barang dan jasa.

2. Penerapan manajemen risiko sesuai tuntutan penerapan manajemen risiko OJK. Hal ini termasuk penyampaian hasil self risk assessment perusahaan ke OJK sebagaimana yang diatur di POJK No. 10/POJK.05/2014; POJK No. 17/POJK.03/2014, POJK No. 17/POJK.03/2014 dan POJK No. 1/POJK.05/2015.

Penetapan Risk Appetite dan Risk Tolerance

1. Dalam menerapkan manajemen risiko korporat di PT Askrindo menggunakan atribut risk appetite dan risk tolerance. Tujuan penetapan risk appetite dan risk tolerance antara lain adalah untuk mengetahui dan menetapkan risk appetite dan risk tolerance Direksi sesuai dengan ukuran (size) perusahaan yang signifikan dan menentukan nilai kerugian katastropik perusahaan yang akan digunakan sebagai salah satu data dalam proses manajemen risiko yang menggunakan sistem informasi manajemen risiko.

2. Ukuran risk appetite yang ditetapkan adalah suatu perilaku selera atas risiko yang akan ditanggungnya/diaksep yang dinyatakan dalam bentuk kualitatif seperti rendah (low), sedang (medium), Tinggi (high), besar, kecil, cepat, lambat, tidak tercapai dan lainnya. Dan ukuran Risk Tolerance adalah suatu kuantitatif yang menggambarkan kapasitas perusahaan/seseorang dalam mengaksep risiko atau mentolerir suatu risiko seperti indikator Laba, tingkat RBC dan ROE.

• OJK Regulation No. 1/POJK.05/2015 concerning Application of Risk Management for Non-Bank Financial Services Institutions;

• OJK Circular No. 10/SEOJK.05/2016 concerning Guidelines for the Implementation of Risk Management and Reports on the Results of Self-Assessment of the Implementation of Risk Management for LJKNB;

• Financial Services Authority Regulation No. 12/POJK.01/2017 concerning the Implementation of the Anti-Money Laundering Program, and Prevention of Terrorism Funding in the Financial Services Sector.

Comprehensively, the application of risk management carried out by the company fulfills 2 (two) main objectives, namely:

1. Management of corporate risks that are non-transaction and business risk. Conducted day to day by all work units both at branch offices and at the head office. Non-transactional risk management, known as the implementation of Enterprise Risk Management (ERM), is implemented using a Risk Management Information System (SIMR) by appointing a person in charge, namely Risk Contact Person (RCP) at branch offices and headquarters. Whereas transaction risk management (business risk) is applied by the Four Eyes Principles (FEP) method and places a Risk Officer (RO) in a branch office to provide risk review of transaction activities, namely closing/underwriting activities, claim settlement and procurement of goods and services.

2. Implementation of risk management in accordance with the demands for the implementation of OJK risk management. This includes submitting the results of the company’s self risk assessment to the OJK as stipulated in POJK No. 10/POJK.05/2014; POJK No. 17/POJK.03/2014, POJK No. 17/POJK.03/2014 and POJK No. 1/POJK.05/2015.

Risk Appetite and Risk Tolerance Implementation

1. In implementing corporate risk management at PT Askrindo uses the risk appetite and risk tolerance attributes. The objectives of determining risk appetite and risk tolerance include to determine and determine the risk appetite and risk tolerance of the Directors in accordance with the size of the company that is significant and determine the value of the company’s catastrophic losses that will be used as one of the data in the risk management process that uses information systems risk management.

2. The determined risk appetite measure is an appetite behavior for the risk that will be borne/accepted which is stated in a qualitative form such as low (low), medium (medium), high (high), large, small, fast, slow, not achieved and the other. And the Risk Tolerance measure is a quantitative one that describes the capacity of the company/person in accepting risk or tolerating a risk such as indicators of profit, RBC level and ROE.



80

Risk Management and Compliance Organization

Main Duty and Function:

1. Risk Management Unit• Transactional Risk Analysis & Mitigation

In charge of managing the risk of transactional activities including part in the processing of underwriting acceptances, claim settlement, investment and procurement of goods and services. Risk management in transactional activities includes compliance aspects, the principle of Know Your Customer (KYC) and risk analysis according to risk objects (proposed transactions) using the Four Eyes Principles (FEP) method;

• Non Transactional Risk Analysis & ControlResponsible for managing, monitoring and evaluating the application of Enterprise Risk Management (ERM) through the Risk Management Information System (SIMR) application. The risk identification approach taken with

Organisasi Manajemen Risiko dan Kepatuhan

RO

RCP + RISK OWNER

Kepatuhan

Compliance

Pengelolaan Risiko Transaksional

Transactional RiskManagement

Pengelolaan Risiko Non Transaksional

Non-transactional Risk Management

Ketentuan Internal

Internal Rules

Pelaksanaan Ketentuan

Rules implementation

Kantor Pusat

Head Office

Kantor Pusat

Head Office

Kantor Cabang

Branch Offices

Kantor Cabang

Branch Offices

Pengelolaan Tingkat Kepatuhan (Risiko Operasional)

Compliance Rate Management (Operational Risk)

Terlibat dalam Keputusan KomiteDiantaranya Aspek Kepatuhan

Involved in Committee Decision,including Compliance

Pengelolaan Risiko Asset Liability, Asuransi

Asset, Liability, and Insurance Risk Management

Pengelolaan Risiko Korporasi

Corporate Risk Management(All Kind of Risks)

Manajemen Risiko Perusahaan

Corporate Risk Management

Menggunakan Form Analisis Risikodalam Komite

Using the Risk Analysis Form in the Committee

Menggunakan Program AplikasiBerbasis Web

Using Web Application

Tugas Pokok dan Fungsi:

1. Bagian Manajemen Risiko• Analisa & Pengendalian Risiko Transaksional

Bertugas mengelola risiko aktivitas transaksional termasuk di dalamnya bagian dalam pemrosesan akseptasi underwriting, penyelesaian klaim, investasi serta pengadaan barang dan jasa. Pengelolaan risiko dalam aktivitas transaksional meliputi aspek kepatuhan (compliance), prinsip mengenal nasabah (KYC) dan analisis risiko menurut obyek risiko (usulan transaksi) dengan metode Four Eyes Principles (FEP);

• Analisa & Pengendalian Risiko Non Transaksional Bertugas mengelola, memonitor dan mengevaluasi penerapan Manajemen Risiko Korporat (ERM) melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Risiko (SIMR). Pendekatan identifikasi risiko yang dilakukan dengan SIMR


adalah 7 kelompok risiko utama, proses bisnis dan risiko fraud. Sedangkan teknik identifikasi risiko menggunakan teknik retrospective dan teknik prospective. Keluaran identifikasi risiko melalui SIMR antara lain laporan top risk korporat dan kantor cabang. Selain itu, bersama dengan perusahaan anak, mengelola risiko terintegrasi dalam rangka memenuhi ketentuan OJK.

2. Bagian KepatuhanBertugas untuk memastikan bahwa setiap kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (eksternal) dan aturan internal perusahaan. Hal ini untuk menyelaraskan terlaksananya tata kelola perusahaan yang baik (GCG) sesuai Code of Conduct perusahaan dan peraturan OJK No. 02/POJK.05/2014 tanggal 28 Maret 2014 dalam upaya menyeimbangkan kepentingan Perusahaan dengan kepentingan Stakeholders sesuai prinsip GCG dan nilai korporasi yang sehat dengan tetap menjaga profitabilitas perusahaan.

Penerapan Manajemen Risiko dan Kepatuhan

Penerapan ERM di Askrindo dilakukan dalam rangka mempertahankan kesinambungan usaha melalui penatakelolaan perusahaan berdasarkan prinsip Good Corporate Governance (GCG), meningkatkan pertumbuhan profit perusahaan pada tingkat risiko yang terkendali, terselenggaranya praktik tata kelola perusahaan yang sehat, terciptanya etos kerja SDM yang tinggi bagi perusahaan, terciptanya budaya risiko korporat, serta meningkatkan nilai perusahaan (Corporate value).

Tabel Overview

INDEPENDENT

MAN

AGEMEN

T GROW

TH

WO

RKIN

G ETH

ICS

GROW

TH

OPERATIONAL RISK MANAGEMENT

ENTERPRISE RISK M

ANAGEM

ENT

COM

PLIA

NCE

PRI

NCI

PLE

PRO

- A

CTIV

E

CARE CON

CERNS PRIN

CIPLES

FOUR EYES PRIN

CIPLES

GOO

D GO

VERN

ANCE

PROPORTIONAL

TO GENERATE GOOD & SUSTAINABLE PERFORMANCE

ASSEMBEDDED CULTURE

COM

PLIA

NCE

BUSINESS SUSTAIN

ABILITY

RISK MANAGEMENT

ASKRINDOVISION & MISSION

SIMR is 7 main risk groups, business processes and fraud risk. While risk identification techniques use retrospective techniques and prospective techniques. Risk identification outcomes through SIMR include corporate and branch top risk reports. In addition, together with its subsidiary companies, managing integrated risks in order to meet the OJK regulations.

2. Compliance UnitThe task is to ensure that every policy, regulation, system and procedure as well as business activities are in accordance with statutory provisions (external) and internal company rules. This is to align the implementation of good corporate governance (GCG) in accordance with the company’s Code of Conduct and OJK regulation No. 02/POJK.05/2014 dated 28 March 2014 in an effort to balance the interests of the Company with the interests of Stakeholders in accordance with the principles of good corporate governance and healthy corporate values while maintaining company profitability.

Risk Management and Compliance Implementation

The implementation of ERM at Askrindo is carried out in order to maintain business continuity through corporate governance based on the principles of Good Corporate Governance (GCG), increase company profit growth at a controlled risk level, the implementation of sound corporate governance practices, the creation of a high HR work ethic for the company, the creation of corporate risk culture, and increase corporate value.

Table Overview



82

Manfaat penerapan ERM di Perusahaan adalah:a. Meningkatkan efektivitas perusahaan. Pengelolaan risiko

perusahaan dapat meningkatkan peluang keberhasilan pencapaian target perusahaan;

b. Meningkatkan ketahanan perusahaan;c. Menghindari ‘kejutan-kejutan‘ yang tidak diinginkan

(peningkatan penerapan early warning system);d. Mendorong manajemen untuk bersikap proaktif dan bukan

reaktif;e. Meningkatkan keselamatan dan pencegahan insiden yang

merugikan perusahaan;f. Mengeksploitasi risiko menjadi peluang bisnis yang

menguntungkan;g. Mengelola risiko fraud secara optimal agar tercapai fraud zero

tolerance;h. Meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan;i. Meningkatkan efektivitas perencanaan perusahaan;j. Meningkatkan perlindungan Direksi dan Manajemen dari

risiko yang dihadapi perusahaan;k. Meningkatkan nilai perusahaan di mata stakeholders.

Sasaran Manajemen Risiko Korporat

MEMPERTAHANKAN KESINAMBUNGAN USAHA

MAINTAIN BUSINESS CONTINUITY

MENINGKATKAN PERTUMBUHAN PROFIT PADATINGKAT RISIKO TERKENDALI

INCREASE PROFIT GROWTHAT A RATE OF RISSIKO UNDER

CONTROL

TERSELENGGARANYA PRAKTEK TATA KELOLA

PERUSAHAAN YANG SEHATTHIS PRACTICE OF A HEALTHY

CORPORATE GOVERNANCE

TERCIPTANYA ETOS KERJA SDM YANG TINGGI BAGI PERUSAHAAN MELALUI

PENERAPAN MRTHE CREATION OF HR

WORK ETHIC IS HIGH FOR THESE THROUGH THE

IMPLEMENTATION OF MR

Pengendalian Risiko

Proses penerapan Manajemen Risiko yang efektif harus dilengkapi dengan sistem pengendalian intern yang andal. Penerapan sistem pengendalian intern secara efektif dapat membantu Perusahaan dalam menjaga asetnya, menjamin tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan Perusahaan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengurangi Risiko terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran aspek kehati-hatian. Terselenggaranya sistem pengendalian intern Perusahaan yang andal dan efektif menjadi tanggung jawab dari seluruh satuan kerja operasional dan satuan kerja pendukung serta satuan kerja audit intern.

The benefits of implementing ERM in the Company are:a. Increase company effectiveness. Corporate risk management

can increase the chances of success in achieving company targets;

b. Increase company resilience;c. Avoiding unwanted surprises (increased early warning system

implementation);d. Encourage management to be proactive and not reactive;

e. Improve safety and prevent incidents that harm the company;

f. Exploit risk into a profitable business opportunity;

g. Manage fraud risk optimally in order to achieve zero tolerance fraud;

h. Increase the confidence of stakeholders;i. Improve the effectiveness of company planning;j. Improve the protection of Directors and Management from the

risks faced by the company;k. Increase the value of the company in the eyes of stakeholders.

Enterprise Risk Management Objectives

Risk Management

The process of implementing effective risk management must be complemented by a reliable internal control system. The effective implementation of the internal control system can assist the Company in safeguarding its assets, ensuring the availability of credible financial and managerial reporting, increasing the Company’s compliance with applicable laws and regulations, and reducing the risk of loss, irregularities and violations of prudential aspects. The implementation of the Company’s internal control system that is reliable and effective is the responsibility of all operational work units and supporting work units as well as internal audit work units.


Sistem pengendalian intern dalam penerapan Manajemen Risiko mencakup, antara lain:a. Kesesuaian antara sistem pengendalian intern dengan

jenis dan tingkat Risiko yang melekat pada kegiatan usaha Perusahaan;

b. Penetapan wewenang dan tanggung jawab untuk pemantauan kepatuhan kebijakan, prosedur dan limit;

c. Penetapan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas dari satuan kerja operasional kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian;

d. Struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas tugas dan tanggung jawab masing-masing unit dan individu;

e. Pelaporan keuangan dan kegiatan operasional yang akurat dan tepat waktu;

f. Kecukupan prosedur untuk memastikan kepatuhan Perusahaan terhadap ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;

g. Kaji ulang yang efektif, independen, dan objektif terhadap kebijakan, kerangka dan prosedur operasional Perusahaan;

h. Pengujian dan kaji ulang yang memadai terhadap sistem informasi manajemen;

i. Dokumentasi secara lengkap dan memadai terhadap cakupan, prosedur-prosedur operasional, temuan audit, serta tanggapan pengurus Perusahaan berdasarkan hasil audit; dan berdasarkan perkembangan eksposur Risiko Perusahaan, perubahan pasar, metode pengukuran, dan pengelolaan Risiko;

j. Verifikasi dan kaji ulang secara berkala dan berkesinambungan terhadap penanganan kelemahan-kelemahan Perusahaan yang bersifat material dan tindakan pengurus Perusahaan untuk memperbaiki penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.

Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Manajemen Risiko berada pada para Kepala Divisi dan Pemimpin Cabang sebagai Risk Owner. Dalam pelaksanaannya Kepala Divisi dan Pemimpin Cabang bertugas dan bertanggung jawab terhadap:

a. Fungsi pengawasan dan pengendalian risiko.b. Memastikan bahwa seluruh aktivitas dan proses manajemen

risiko yang dilakukan oleh RCP dan RO telah sesuai dengan kebijakan, norma, instruksi kerja, dan pedoman kerja lainnya yang ditetapkan, termasuk di dalamnya pedoman manajemen risiko.

c. Memastikan RCP dan RO mengetahui, memahami, dan mematuhi batasan selera/toleransi risiko (risk appetite/tolerance) yang telah ditetapkan.

d. Mengevaluasi atas rencana tindak lanjut atas suatu peristiwa risiko dan efektivitas alat kontrol yang digunakan oleh RCP dan RO.

e. Melaksanakan evaluasi secara berkala terhadap efektivitas pelaksanaan manajemen risiko secara keseluruhan. Evaluasi ini mencakup efektivitas pelaksanaan dari pedoman kebijakan manajemen risiko serta peraturan-peraturan pelaksanaannya yang terkait.

The internal control system in the Risk Management Implementation Includes:a. Conformity between the internal control system and the type

and level of risk inherent in the Company’s business activities;

b. Establishment of authority and responsibility for monitoring compliance with policies, procedures and limits;

c. Establishing a clear reporting line and separation of functions from operational work units to work units that carry out control functions;

d. An organizational structure that clearly illustrates the duties and responsibilities of each unit and individual;

e. Accurate and timely financial reporting and operational activities;

f. Adequacy of procedures to ensure the Company’s compliance with applicable provisions and laws;

g. Effective, independent and objective reviews of the Company’s policies, frameworks and operational procedures;

h. Adequate testing and review of management information systems;

i. Complete and adequate documentation of the scope, operational procedures, audit findings, and responses of the Company’s management based on the results of the audit; and based on developments in the Company’s Risk exposure, market changes, measurement methods and Risk management;

j. Periodic and ongoing verification and review of the handling of the Company’s weaknesses that are material and the actions of the Company’s management to correct any irregularities.

Supervision and control over the implementation of Risk Management rests with Division Heads and Branch Managers as Risk Owners. In doing so, the Head of Divisions and Branch Managers have the duty and responsibility of:

a. Risk oversight and control functions.b. Ensure that all risk management activities and processes carried

out by RCP and RO are in accordance with policies, norms, work instructions, and other work guidelines that have been established, including risk management guidelines.

c. Ensure RCP and RO know, understand, and comply with risk appetite/tolerance limits that have been set.

d. Evaluate the follow-up plan for a risk event and the effectiveness of the controls used by the RCP and RO.

e. Conduct periodic evaluations of the effectiveness of the implementation of overall risk management. This evaluation includes the effectiveness of the implementation of the risk management policy guidelines and related implementing regulations.



84

f. Melaksanakan secara optimal rencana mitigasi untuk mengeliminasi risiko di unit kerjanya.

g. Melaksanakan evaluasi secara berkala terhadap kecukupan aktivitas pengendalian atau sistem pengendalian internal terkait yang diterapkan untuk mendukung kesadaran risiko atau strategi yang telah ditetapkan manajemen untuk memitigasi risiko yang ada.

Roadmap Penerapan Manajemen Risiko Korporat Tahun 2017-2020Enterprise Risk Management Implementation Roadmap 2017-2020

2017 2018 2019 2020

Optimalizing the Corporate Risk Integrated Risk Management System Corporate Risk Governance Habit and Risk Culture

Memastikan kelengkapaninfrastruktur manajemen risiko korporat tersediaEnsuring completenesscorporate risk management infrastructure available

Memiliki sistem informasiManajemen Risiko yangterintegrasi dengan programaplikasi produksiHave a Risk Management information system integrated withthe production application program

Memastikan bahwa riskbased strategy sudah melekat (embedded) dalam setiap penyusunan perencanaan korporat dan setiap proses bisnis di Askrindo GroupEnsuring that the risk based strategy is embedded in every corporate planning and every business process in Askrindo Group

Perilaku pegawai yang sudah risk minded dalam setiap aktivitas perusahaanEmployee behavior is risk minded in every company activity

Memastikan pengelolaanrisiko untuk menyukseskanmeningkatkan value perusahaan anakEnsuring risk management to succeed in increasing the value of subsidiary companies

Memiliki sistem informasimanajemen risiko terintegrasidengan perusahaan anakHave an integrated riskmanagement informationsystem with subsidiaries

Memastikan kebijakan-kebijakan perusahaan sudah berbasis risiko (risk based policies) sudah mulaiditerapkanEnsuring that the company’s risk-based policies have begun to be implemented

Budaya risiko yang dapatmeningkatkan value perusahaan AskrindoRisk culture that can increase the valueof the Askrindo company

Membangun BCM/BCP sistem sebagai bagian integral dari penerapan manajemen risiko korporatBuilding a BCM/BCP system as an integral part of implementing corporate risk management

Memastikan tingkat risikoperusahaan PT Askrindo berada pada posisi paling rendah pada peta risiko industri asuransi di Indonesia dari hasil penilaian tingkat risiko OJKEnsure that the level of corporate risk of PT Askrindo is at the lowest position on the risk map of the insurance industry in Indonesia from the OJK risk level

Memastikan risk based audit sudah diterapkan secara optimal dengan memanfaatkan hasil kegiatan manajemen risikoEnsure that risk based audits are optimally implemented by utilizing the results of risk management activities

Kompensasi yang layak atas kinerja penerapan manajemen risiko di setiap proses bisnis dan aktivitasperusahaanAppropriate compensation for the performance of the application of risk management in every business process and company activity

Memastikan berjalan di setiap proses dan aktivitas perusahaanMake sure it runs in every process and activity of the company

Memastikan memiliki sistem informasi manajemen risiko terintegrasi untuk mengoptimalkan pengelolaan risiko transaksionalEnsuring that an integrated risk management information system is in place to

Memastikan seluruh proses bisnis dan kegiatan perusahaan sudah mulai berbasis risiko (risk based operational)Ensuring that all business processes and company activities have started to be risk based (risk based operational)

Memastilan diterapkannya KPIberbasis risikoEnsure the implementation ofRisk-based KPI

Memastikan mulai diterapkannya pengelolaan manajemen risiko terintegrasi dengan perusahaan anakEnsuring the implementation of integrated risk management with subsidiary companies

Memastikan penerapan risk based strategy telah menjadi budaya dalam perencanaan strategis perusahaanEnsuring the application of risk based strategy has become a culture in corporate strategic planning

Memastikan pengelolaan bisnis konglomerasi keuangan Askrindosudah mulai berbasis risiko(risk based financial conglomeration)Ensuring that the business management of Askrindo’s financial conglomerate has started to be risk-based (risk-based financial conglomeration)

Fungsi Koordinasi silang (cross functional coordination) denganmanajemen risiko di setiap prosesbisnis dan kegiatan perusahaanCross functional coordination with risk management in every business process and company activities

Memastikan penilaian penerapan manajemen risiko terintegrasi PT Askrindo berada pada posisirendah dari hasil penilaian OJKEnsuring that the assessment of the application of integrated risk management of PT Askrindo is ata low position from the OJKassessment results

Kecukupan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dalam memahami manajemen risikokorporat terpenuhi secara optimalThe adequacy of the quantity and quality of human resources in understanding corporate risk management is optimally fulfilled

Menjadikan business continuity management (RCM) melekat pada kegiatan perusahaan danperencanaan korporatMaking business continuity management (RCM) attached to company activities and corporate planning

Memastikan budaya risikokonglomerasi keuangan melekat pada setiap aktivitas bisnis Askrindo GroupEnsuring the risk culture of financial conglomerates is inherent in every Askrindo Group’s business activities

f. Implement optimally the mitigation plan to eliminate risk in the work unit.

g. Conduct periodic evaluations of the adequacy of control activities or related internal control systems that are implemented to support risk awareness or strategies established by management to mitigate existing risks.


Berdasarkan Roadmap Penerapan Manajemen Risiko PT Askrindo, tahun 2018 merupakan tahapan Integrated Risk Management System. Pada tahapan ini, perusahaan telah memiliki sistem informasi Manajemen Risiko yang terintegrasi dengan program aplikasi produksi, memiliki system informasi manajemen risiko terintegrasi dengan perusahaan anak, memastikan tingkat risiko perusahaan PT Askrindo berada pada posisi paling rendah pada peta risiko industri asuransi di Indonesia dari hasil penilaiaan tingkat risiko OJK, memastikan memiliki sistem informasi manajemen risiko terintegrasu untuk mengoptimalkan pengelolaan risiko transaksional, memastikan penerapan risk based strategy telah menjadi budaya dalan perencanaan strategisperusahaan, serta memastikan penilaian penerapan manajemen risiko terintegrasi PT Askrindo berada pada posisi rendah dari hasil penilaian OJK.

Kebijakan Anti Korupsi

Dewan Komisaris, Direksi, serta seluruh Insan Askrindo senantiasa menjunjung tinggi persaingan yang fair, nilai sportifitas dan profesionalisme, serta prinsip-prinsip GCG. Perusahaan juga berkomitmen untuk menciptakan iklim usaha yang sehat, menghindari tindakan, perilaku ataupun perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan, Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta selalu mengutamakan kepentingan Perusahaan di atas kepentingan pribadi, keluarga, kelompok ataupun golongan. Perusahaan juga senantiasa memperhatikan kebijakan tentang anti korupsi seperti yang tertulis dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan komitmen seperti itu, pada tahun pelaporan tidak terdapat insiden korupsi sehingga tidak ada sanksi yang diambil dan diterapkan oleh Perusahaan terhadap pelaku korupsi. [103-2, 103-3, 205-3]

Etika dan Integritas [102-16]

Askrindo menyadari akan pentingnya arti implementasi Good Corporate Governance (GCG) sebagai salah satu alat untuk berinteraksi dan berkomunikasi yang etis, tidak hanya bagi Pemilik Modal (shareholder) namun juga segenap Pemangku Kepentingan (stakeholder). Untuk itulah, Askrindo berkomitmen mengimplementasikan yang salah satunya dilakukan melalui penerapan Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja (Code of Conduct) secara konsisten. Kebijakan manajemen untuk hal tersebut adalah melalui Surat Keputusan Direksi No. 155/KEP/DIR/VII/2015 tanggal 30 Juli 2015, tentang Penyempurnaan Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja (Code of Conduct) yang diberlakukan untuk seluruh individu yang bertindak atas nama Askrindo, baik Dewan Komisaris, Direksi maupun Karyawan yang selanjutnya disebut Insan Perusahaan, Anak Perusahaan dan Perusahaan afiliasi di bawah pengendalian, Pemegang Saham serta seluruh stakeholder atau mitra kerja yang melakukan transaksi bisnis dengan Askrindo.

Based on PT Askrindo’s Risk Management Road Map, 2018 is an Integrated Risk Management System stage. At this stage, the company has an integrated Risk Management information system with a production application program, has an integrated risk management information system with subsidiary companies, ensuring the level of risk of PT Askrindo’s company is at the lowest position on the risk map of the insurance industry in Indonesia from the results of OJK risk level assessment, ensuring it has a management information system integrated risk to optimize transactional risk management, ensuring the application of risk based strategy has become a culture in strategic planning company, as well as ensuring the assessment of the application of integrated risk management PT Askrindo is in a low position from the results of the OJK assessment.

Anti Corruption Policy

The Board of Commissioners, Directors, and all Askrindo Individuals always uphold fair competition, sportsmanship and professionalism, as well as GCG principles. The company is also committed to creating a healthy business climate, avoiding actions, behaviors or actions that can lead to conflicts of interest, Corruption, Collusion and Nepotism (KKN) and always prioritizes the interests of the Company above personal, family, group or group interests. The company also always pays attention to anti-corruption policies as written in Law No. 20 of 2001 concerning Amendments to Law No. 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption Crimes. With such a commitment, in the reporting year there were no incidents of corruption so that no sanctions were taken and applied by the Company against the perpetrators of corruption. [103-2, 103-3, 205-3]

Ethics and Integrity [102-16]

Askrindo is aware of the importance of the meaning of the implementation of Good Corporate Governance (GCG) as a means to interact and communicate ethically, not only for shareholders but also for all stakeholders.

For this reason, Askrindo is committed to implementing one of which is carried out through the consistent application of the Code of Business Ethics and Work Ethics. The management policy for this matter is through the Decree of the Board of Directors No.155/KEP/DIR/VII/2015 dated July 30, 2015, concerning the Improvement of the Code of Business Ethics and Work Ethics (Code of Conduct) which applies to all individuals acting on behalf of Askrindo, both the Board of Commissioners, Directors and Employees, hereinafter referred to as Company Personnel, Subsidiaries and Affiliated Companies under control, Shareholders and all stakeholders or business partners who conduct business transactions with Askrindo.



86

Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja terdiri dari etika bisnis Perusahaan dan Etika Kerja Insan Perusahaan yang disusun untuk mempengaruhi, membentuk, mengatur dan melakukan kesesuaian tingkah laku sehingga tercapai keluaran yang konsisten yang sesuai dengan budaya Askrindo dalam mencapai visi dan misi Perusahaan. Perusahaan senantiasa mendorong kepatuhan terhadap standar etika dan berkomitmen untuk mengimplementasikannya, serta mewajibkan seluruh pimpinan dari setiap tingkatan dalam Perusahaan, bertanggung jawab untuk memastikan bahwa Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja dipatuhi dan dijalankan dengan baik pada jajaran masing-masing.

Implementasi Code of Conduct sebagai bentuk pernyataan bahwa Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja dipatuhi dan dijalankan dengan baik, maka kepada seluruh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan setiap individu (karyawan) diwajibkan untuk menandatangani pernyataan secara pribadi, setiap tahunannya. Pada tahun 2016 Dewan Komisaris, Direksi dan segenap Division Head dan Kepala Kantor Cabang telah menandatangani Pakta Integritas Penerapan GCG yang dilakukan pada tanggal 16 Januari 2015, sedangkan segenap Pegawai di seluruh Indonesia penandatanganan dilakukan pada periode 2015 sampai saat ini yang sebelumnya dilakukan sosialisasi terlebih dahulu.

Isi Code of Conduct

Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja (Code of Conduct) Askrindo berisikan:1. Pendahuluan2. Etika Bisnis3. Etika Kerja4. Penerapan dan Penegakan5. Penutup6. Lampiran Pengenaan sanksi atas bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dan Direksi berpedoman pada anggaran dasar Perusahaan dan keputusan RUPS. Sedangkan pengenaan sanksi terhadap Pegawai Perusahaan dilakukan sesuia dengan kesepakatan dalam Peraturan Disiplin Pegawai (PDP) maupun aturan kepegawaian yang berlaku.

Penyebaran Code of Conduct

Penyebaran COC dilakukan dengan memanfaatkan berbagai media seperti website, Buku saku tentang Pedoman Nilai Budaya, Visi, Misi & Etika Perusahaan, Surat Edaran dan sosialisasi kepada segenap Pegawai, Direksi & Dewan Komisaris, Anak Perusahaan, Agen Pemasaran, Broker dan Vendor Perusahaan dari seluruh Indonesia.

Sanksi Pelanggaran Code of Conduct

Pelanggaran terhadap Kode Etik dapat dikenakan sanksi, dimana Jenis dan Tingkat Sanksi adalah sebagai berikut:1. Sanksi/hukuman RINGAN berupa:

a. Peringatan Tertulis, dengan masa berlaku Sanksi selama-lamanya 3 s/d 6 bulan.

The Guidelines for Business Ethics and Work Ethics consist of the Company’s business ethics and the Work Ethics of Company Personnel which are designed to influence, shape, regulate and adjust behavior, so that consistent outputs are achieved that are consistent with Askrindo’s culture in achieving the Company’s vision and mission. The company always encourages adherence to ethical standards and is committed to implementing them, as well as requiring all leaders at every level in the company, be responsible for ensuring that the Code of Business Ethics and Work Ethics are adhered to and implemented properly in their respective ranks.

Implementation of the Code of Conduct as a form of statement that the Guidelines for Business Ethics and Work Ethics are obeyed and implemented properly, then all members of the Board of Commissioners, Directors and each individual (employee) are required to sign the statement personally, annually. In 2016 the Board of Commissioners, Directors and all Division Heads and Head of Branch Offices signed the GCG Implementation Integrity Pact conducted on January 16, 2015, while all employees throughout Indonesia were signed in 2015 until now where prior socialization was carried out.

Code of Conduct Content

The Askrindo Code of Business Ethics and Work Ethics (Code of Conduct) contains:1. Introduction2. Business Ethics3. Work Ethics4. Implementation and Enforcement5. Conclusion6. Appendix

The imposition of sanctions for forms of violations committed by the Board of Commissioners and Directors is guided by the Company’s articles of association and RUPS decisions. Whereas the imposition of sanctions against Company Employees is carried out in accordance with the agreement in the Employee Discipline Regulation (PDP) as well as applicable staffing rules.

Code of Conducts Dissemination

The distribution of COCs is carried out by utilizing various media such as websites, Pocket Books on Guidelines on Cultural Values, Vision and Mission of Corporate Ethics, Circular and socialization to all Employees, Directors & Board of Commissioners, Subsidiaries, Marketing Agents, Brokers and Vendors of Companies from all over Indonesia.

Code of Conducts Violation Punishment

Violations of the Code of Ethics may be subject to sanctions, where the Types and Levels of Sanctions are as follows:1. LIGHT sanctions/penalties in the form of:

a. Written warning, with sanctions valid for a period of 3 to 6 months.


b. Peringatan Keras Tertulis, dengan masa berlaku sanksi selama-lamanya 1 (satu) tahun.

2. Sanksi/hukuman SEDANG berupa:a. Penundaan Kenaikan Pangkat, dengan masa berlaku

sanksi selama-lamanya 2 (dua) tahun.b. Penurunan 1 s/d 3 Pangkat, dengan masa berlaku sanksi

selama-lamanya 1 (satu) tahun.3. Sanksi/hukuman BERAT berupa:

a. Penurunan 4 s/d 5 Pangkat, dengan masa berlaku sanksi selama-lamanya 2 (dua) tahun.

b. Penurunan Jabatan dan/atau Golongan, dengan masa berlaku sanksi selama-lamanya 2 (dua) tahun.

c. Pemberhentian.d. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Jumlah Pelanggaran dan Sanksi yang Diambil

Sepanjang tahun 2018, rekapitulasi pelanggaran Code of Conduct sebagia berikut:

No.Jenis PelanggaranViolation Type

Jumlah PelanggarAmount of Violators

1. Sanksi/Hukuman RinganLight Sanctions/Penalties

NihilNone

2. Sanksi/Hukuman SedangMedium Sanctions/Penalties

NihilNone

3. Sanksi/Hukuman BeratHeavy Sanctions/Penalties

NihilNone

Whistleblowing SystemMekanisme penanganan pelaporan pelanggaran yang jelas merupakan hal yang mutlak diperlukan, agar tidak terjadi perselisihan atau potensi sengketa yang berlarut-larut antara pihak stakeholders dengan Perusahaan. Secara internal Perusahaan, pelaporan pelanggaran menjadi cara untuk mendorong Karyawan Perusahaan untuk lebih berani bertindak dalam mencegah terjadinya kecurangan dan korupsi dengan melaporkannya ke pihak yang dapat menanganinya. Hal ini berarti, mengurangi budaya “diam” menuju ke arah budaya “kejujuran”, “kepedulian” dan “keterbukaan”.

PT Askrindo telah mempunyai sistem pelaporan yakni WBS sebagaimana SK No. 156/KEP/DIR/VII/2015 tanggal 30 Juli 2015 tentang Penyempurnaan Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System). Pedoman Pelaporan ini merupakan sistem yang dapat dijadikan media bagi saksi pelapor untuk menyampaikan informasi mengenai tindakan pelanggaran yang diindikasi terjadi di dalam Perusahaan.

Mekanisme ini dapat menjadi cara yang efektif apabila dilakukan dengan struktur dan proses yang benar dan jelas, karena para pelapor memerlukan rasa aman dan jaminan keselamatan untuk berpartisipasi dalam mencegah kecurangan dan tindak pidana korupsi. [102-17]

b. Written Warning, with a validity period of 1 (one) year.

2. Medium sanctions/punishment in the form of:a. Postponement of a Promotion, with a validity period of 2

(two) years.b. Decrease 1 to 3 Rank, with a validity period of 1 (one) year.

3. HEAVY sanctions/punishment in the form of:a. Decreased 4 to 5 Rank, with a validity period of 2 (two)

years.b. Position and/or Class decline, with a validity period of 2

(two) years.c. Dismissal.d. Termination without respect.

Amount of Violations and Sanctions Taken

Throughout 2018, the recapitulation of violations of the Code of Conduct is as follows:

Whistleblowing SystemA clear mechanism for handling violations reporting is absolutely necessary, so that disputes or the potential for protracted disputes between stakeholders and the Company will not occur. Internally, reporting violations is a way to encourage Company Employees to be more willing to act in preventing fraud and corruption by reporting it to those who can handle it. This means, reducing the culture of “silence” toward the culture of “honesty”, “caring” and “openness”.

PT Askrindo has a reporting system namely WBS as SK No. 156/KEP/DIR/2015 dated July 30, 2015 concerning the Improvement of Whistle Blowing System Guidelines. This Reporting Guideline is a system that can be used as a media for reporting witnesses to convey information regarding violations that are indicated to occur within the Company.

This mechanism can be an effective way if done with a structure and process that is correct and clear, because the reporters need a sense of security and safety guarantees to participate in preventing fraud and criminal acts of corruption. [102-17]



88

Dari peraturan WBS tersebut telah dilakukan evaluasi atas pemahaman WBS kepada pegawai yang dapat disimpulkan bahwa sebagian besar insan PT Askrindo telah memahami keberadaan dan fungsi WBS pada PT Askrindo, serta memiliki antusiasme yang baik terkait pelaksanaan WBS, namun belum semua stakeholders mengetahui bahwa perusahaan telah menunjuk secara formal petugas atau pejabat yang berwenang, tata cara pelaporan, pelaksanaan yang berjalan, reward dan punishment bagi pelapor, serta sistem dan prosedur pengaduan/pelaporan kejadian fraud/korupsi dengan efektif.

Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Pedoman Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran sebagai dasar atau pedoman pelaksanaan dalam menangani Pelaporan Pelanggaran dari stakeholders untuk menjamin terselenggaranya mekanisme penyelesaian pelaporan pelanggaran yang efektif dalam jangka waktu memadai oleh stakeholders.

Tujuan dari Pedoman ini adalah menyediakan suatu panduan bagi organisasi untuk:a. Membangun dan menerapkan Sistem Pelaporan Pelanggaran

(WBS).b. Mengelola pelaporan yang masuk dalam Sistem Pelaporan

Pelanggaran (WBS) dan melakukan evaluasi atas efektivitasnya.

c. Meminimalisasi tingkat risiko fraud.d. Memberikan manfaat bagi peningkatan pelaksanaan

Corporate Governance di perusahaan.e. Meningkatkan tingkat partisipasi karyawan dalam

melaporkan pelanggaran.f. Acuan dalam tata cara pengelolaan penanganan pengaduan/

penyingkapan (Whistleblowing System) bagi Dewan Komisaris, Direksi, Karyawan serta pihak yang berkepentingan dalam berhubungan dengan perusahaan, agar setiap laporan yang disampaikan terjaga kerahasiaannya dan kasus yang dilaporkan dapat dipertanggungjawabkan serta dapat ditindaklanjuti.

g. Membangun infrastruktur untuk melindungi pelapor dari kemungkinan adanya balasan pihak internal maupun eksternal yang dirugikan oleh laporan yang diajukan.

h. Meningkatkan efektivitas tata kelola, pengendalian intern, dan kinerja pegawai maupun kinerja perusahaan.

i. Mendukung budaya dan etos kerja perusahaan.j. Meningkatkan reputasi perusahaan.

Untuk lingkup pelaporan yang dapat ditindaklanjuti meliputi:1. Korupsi2. Suap3. Benturan Kepentingan4. Pencurian5. Kecurangan6. Melanggar hukum dan peraturan perusahaan

From the WBS regulations an evaluation of WBS’s understanding of employees has been carried out which can be concluded that most of PT Askrindo’s employees have understood the existence and function of WBS at PT Askrindo, and have a good enthusiasm regarding the implementation of WBS, but not all stakeholders know that the company has appointed an formal officer or authorized official, reporting procedures, ongoing implementation, reward and punishment for the reporter, as well as systems and procedures for reporting/reporting fraud/corruption incidents effectively.

Purpose and Objectives

Objectives of Whsitleblowing Report Manual Book is to be used as foundation or guideline to process Whistleblowign report from the stakeholders to guarantee effective whistleblowing mechanism in sufficient time period done by the stakeholders.

The purpose of this Code is to provide a guide for organizations to:

a. Develop and implement Whistleblowing System (WBS).

b. Manage report submitted via Whistleblowing System (WBS) and evaluate its effectiveness.

c. Minimize fraud risk level.d. Bring benefit for Corporate Governance implementation in the

Company.e. Increase employee’s participation in reporting fraud.

f. As guideline of whistleblowing report/reveal for Board of Commissioners, Board of Directors, Employees and other interested party in engaging with the Company so that every report submitted will be guaranteed for its confidentiality and the reprotedcase will be processed and follow-up.

g. Develop infrastructure to protect the whistleblower from possibility of countermeasure from inernal and external parties who felt threatened by the report.

h. Improve effectiveness of governance, internal control as well as performance of the employees and company.

i. Support corporate culture and ethics.j. Build corporate image.

The scope of reporting that can be followed up includes:1. Corruption2. Bribery3. Conflict of Interest4. Robbery5. Fraud6. Violation against the law and corporate regulation


Lingkup ini tidak termasuk permasalahan yang terkait dengan Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L), SDM dan fasilitas perusahaan.

Skema Pelaporan Pelanggaran:

Media yang dapat digunakan untuk menyampaikan pelaporan pelanggaran:a. Website Perusahaan pada alamat https://askrindo.co.id/

new/id/hubungi kami pada Form Pengaduan Pelaporan Pelanggaran.

b. Email WBS pada alamat [email protected]. Surat resmi yang ditujukan kepada;• Direksi:

Direksi PT ASKRINDO (Persero) u.p Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran Graha Askrindo, Jalan Angkasa Blok B 9 Kav. No. 8 Kemayoran Jakarta Pusat 10610

• Dewan Komisaris: Dewan Komisaris PT ASKRINDO (Persero) u.p Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran Graha Askrindo,

Jalan Angkasa Blok B 9 Kav. No.8 Kemayoran Jakarta Pusat 10610.

Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk selama tahun 2018 sebanyak 2 (dua) pengaduan pelanggaran dengan rincian sebagai berikut:

Periode LaporanReporting Period

Jumlah Laporan MasukAmount of Reports Received

Jumlah Tindak LanjutAmount of Follow-ups

StatusStatus

Januari-Desember 2018January – December 2018 2 2

Telah ditindaklanjuti, laporan tidak terbuktiReports has been followed up, the report is not proven

Kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

Dalam rangka menindaklanjuti komitmen Askrindo sebagai Badan Usaha Milik Negara untuk melakukan pencegahan korupsi di lingkungan perusahaan, Askrindo mewajibkan pejabat Askrindo untuk menyampaikan pelaporan harta kekayaan (LHKPN) dan gratifikasi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keputusan Direksi No.59/KEP/DIR/V/2009 tanggal 25 Mei 2009. Pada tahun pelaporan, seluruh pejabat Perusahaan (100%) telah menyampaikan LHKPN.

This scope does not include issues related to Occupational Safety, Health and Safety (K3L), Human Capital and corporate facilities.

Violating Reporting Scheme:

Medias that can be used to submit violation reporting:

a. Company website at https://askrindo.co.id/new/id/hubungikami on the Violation Reporting Complaint Form.

b. Email WBS at [email protected]. An official letter addressed to;• Directors:

The Directors of PT ASKRINDO (Persero)u.p Graha Askrindo Violation Reporting Management Team, Jalan Angkasa Blok B 9 Kav. No.8 Kemayoran Central Jakarta 10610

• The Board of Commissioners: The Board of Commissioners of PT ASKRINDO (Persero)u.p Graha Askrindo Violation Reporting Management Team, Jalan Angkasa Blok B 9 Kav. No.8 Kemayoran Central Jakarta 10610.

The number of complaints of violations that came during 2018 was 2 (two) complaints of violations with the following details:

Compliance of State Official Assets Report (LHKPN)In order to follow up on Askrindo’s commitment as a State-Owned Enterprise to prevent corruption in the corporate environment, Askrindo requires Askrindo officials to submit reports on assets (LHKPN) and gratuities to the Corruption Eradication Commission (KPK) as stipulated in the Directors Decree No.59/KEP/DIR/V/2009 dated May 25, 2009. In the reporting year, all Company officials (100%) have submitted the LHKPN.



90

1. Pelapor menyampaikan adanya pengaduan yang disampaikan melalui media yang telah disediakan yaitu: a. Website b. E-mailc. Kotak SuratThe wistleblower submitted reportthrough available channels:a. Websiteb. E-mailc. Mail Box

2. Kemudian Tim menerima setiap pengaduan pelanggaran yang diajukan oleh stakeholders dan/atau perwakilan stakeholders baik secara lisan maupun tertulis dan memverifikasi kebenaran pelaporan/pengaduan pelanggaran berdasarkan bukti pendukung.Next, the team accepts every violation report addressed by the stakeholders and/or stakeholders representative both verbal or written report and verifies accountability of the violation report complain based on supporting evidence.

3. Apabila kategori pelanggaran diduga dilakukan oleh Direksi, maka dilaporkan kepada Komisaris dan apabila kategori dilakukan oleh Pegawai, maka dilaporkan kepada Direksi.If the violation category has an indication committed by BOD, will be reported to BOC and if done by Employee, will be reported to BOD.

4. Dilakukan proses audit khusus, apabila hasilnya Terlapor terbukti, maka dibuat kedalam format standard yang menghasilkan: a. Laporan penerimaan pelaporan/pengaduan sesuai kategori lingkup pengaduan/pengungkapan. b. Laporan pengungkapan (disclosure report)Perform special audit process, if the result is that Reported Party is proven, a standard format will be designed to generate:a. Report/Complain acceptance report based on scope of report/disclosureb. Disclosure Report

5. Dilakukan proses audit khusus, apabila hasilnya Terlapor terbukti, maka akan dibuat ke dalam format standard yang menghasilkan:a. Laporan penerimaan pelaporan/pengaduan sesuai kategori lingkup pengaduan/pengungkapan. b. Laporan pengungkapan (disclosure report)Perform special audit process, if the result is that Reported Party is proven, a standard format will be designed to generate:a. Report/Complain acceptance report based on scope of report/disclosureb. Disclosure Report

6. Berdasarkan hasil presentasi tersebut, Direktur Utama (atau Direktur yang ditunjuk) memutuskan tindak lanjut:- Membuat Berita Acara- Tanggapan - PublikasiBased on presentation result, President Director (orappointed Director) will decide follow-up on:- Minutes of Meeting preparation- Feedback- Publication

Tim Audit Khusus (Dekom) Komite AuditPihak lain yang diperlukan

Special Audit Team (Dekom) Other Party Audit Committee as needed

Tim Audit khusus Direksi:SPI (Ketua)Divisi SDM Pihak lain yang diperlukan

Special Audit Team of Directors: SPI (Chairperson) HR Division of Other Parties as needed

No.ProsedurProcedure

PelaporReporter

TimTeam

DireksiThe Board of Directors

KomisarisThe Board of Commissioners

KeteranganExplanation

Selesai

Done

Benar

Correct

Diduga dilakukan Direksi

Suspected that the Directors

carried out

Proses Audit KhususSpecial Audit Process

Proses Audit KhususSpecial Audit Process

TerbuktiProven

TerbuktiProven

DiselesaikanResolved

DiselesaikanResolved

Kasus ditutupCase is closed

Selesai

Done

05KinerjaEkonomi Berkelanjutan Sustainable EconomyPerformance

Penguasaan pasar Askrindo pada tahun 2018mayoritas berada pada angka dobel digit. Di segmen asuransi kredit, Askrindo berhasil menguasai 39,12% pasar dengan total premi 3,08 triliun dari total premi industri sebesar Rp7,87 triliun.

The majority of Askrindo’s market share in 2018 is in the double digit number. In the credit insurance segment, Askrindo successfully controlled 39.12% of the market with a total premium of 3.08 trillion from a total industry premium of Rp7.87 trillion.


Kinerja Ekonomi BerkelanjutanSustainable Economy Performance

Tinjauan Ekonomi Global dan Nasional

Perekonomian global pada tahun 2018 belum menunjukkan perbaikan dibanding tahun sebelumnya. Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi global tahun 2018 mengalami perlambatan dibanding tahun 2017. Menurut Laporan Perekonomian Indonesia 2018 yang diterbitkan Bank Indonesia, pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2018 tercatat 3,7%, lebih rendah dibandingkan tahun 2017, yang tercatat sebesar 3,8%.

Berbeda dengan perekonomian global yang menurun, Indonesia tetap mencatatkan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2018. Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,17%, lebih tinggi dibandingkan tahun 2017, yang tercatat sebesar 5,07%. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,17% tak jauh berbeda dengan prediksi IMF, yakni 5,1%.

Angka tersebut memang masih di bawah target yang ditetapkan pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 sebesar 5,4%. Namun demikian, pencapaian Indonesia tersebut patut disambut gembira. Pertumbuhan tersebut menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia tetap menggeliat, bahkan angka tersebut merupakan pencapaian tertinggi sejak tahun 2014. Sempat turun dari 5,01% pada tahun 2014 menjadi 4,88% pada tahun 2015, setelah itu tren kenaikan terus terlihat, dan mencapai puncaknya pada tahun 2018.

6,17

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

6,035,56

5,01 5,03 5,075,17

4,88

Laju Pertumbuhan PDB Tahunan

Sumber: Berita Resmi Statistik BPS 2019

Global and National Economic Overview

The global economy in 2018 has not shown improvement compared to the previous year. Overall, global economic growth in 2018 experienced a slowdown compared to 2017. According to the 2018 Indonesia Economic Report published by Bank Indonesia, world economic growth in 2018 was recorded at 3.7%, lower than in 2017, which was recorded at 3.8%.

In contrast to the declining global economy, Indonesia continued to record economic growth in 2018. The Central Statistics Bureau (BPS) stated economic growth of 5.17%, higher than in 2017, which was recorded at 5.07%. Economic growth of 5.17% is not much different from IMF predictions, which is 5.1%.

This figure is still below the target set by the government in the 2018 State Budget (APBN) of 5.4%. However, the achievement of Indonesian economic growth should be welcomed happily. This growth shows that the Indonesian economy is still striving, even this figure is the highest achievement since 2014. It was down from 5.01% in 2014 to 4.88% in 2015, after which the upward trend continued to be seen, and it reached its peak in 2018.



Tinjauan Indusri Asuransi di Indonesia [103-2]

Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2018 sebesar 5,17% merupakan akumulasi dari 17 lapangan usaha, mulai dari pertanian, kehutanan, perikanan, perdagangan, konstruksi, jasa keuangan dan asuransi hingga jasa lainnya. Dari ke-17 lapangan tersebut sebagian mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya, dan sebagian lagi mengalami penurunan. Menurut BPS, lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi tumbuh 4,17% dan menyumbang pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 0,17%. Angka ini turun dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan pertumbuhan sebesar 5,48% dengan sumbangan kepada pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 0,22%.

Data dari Otoritas Jasa Keuangan menguatkan trend turunnya kinerja industri asuransi pada tahun 2018 tersebut. Menurt lembaga ini, pertumbuhan total premi industri asuransi, meliputi asuransi jiwa dan umum, hanya mencapai satu digit, yaitu 9%, pada tahun 2018. Jika dibandingkan dengan pertumbuhan tahun-tahun sebelumnya yang selalu mencapai double digit, maka penurunan tersebut sangat signifikan. Sebagai pembanding, pertumbuhan premi asuransi nasional hingga November 2017 mencapai angka 9%.

Melemahnya kinerja industri asuransi ini tak lepas adari kondisi ekonomi global yang penuh gejolak dan ikut mempengaruhi iklim bisnis di Indonesia, termasuk sektor asuransi. Bagi para pelaku industri asuransi, kondisi ini merupakan tantangan serius untuk bisa meningkatkan kinerja pada tahun 2019.

Kinerja Askrindo [103-3]

Secara umum, penguasaan pasar Askrindo pada tahun 2018 mayoritas berada pada angka dobel digit. Di segmen asuransi kredit, Askrindo berhasil menguasai 39,12% pasar dengan total premi 3,08 triliun dari total premi industri sebesar Rp7,87 triliun angka tersebut sudah termasuk angka penjaminan KUR. Sementara di segmen Suretyship, Askrindo berhasil menguasai pasar sebesar 28,95% dengan total premi Rp451,52 miliar dari tital premi industri sebesar Rp1,56 triliun. Sementara itu, pada segmen asuransi umum Askrindo dengan semua Coordination of Benefit (COB) Askrindo berhasil menguasai pasar sebesar 6,13% dengan total premi Rp4,28 triliun dari tital premi industri sebesar Rp69,86 triliun. Capaian tersebut sudah meliputi angka penjaminan KUR.

Per 31 Desember 2018, Askrindo membagi segmen usahanya menjadi dua, yaitu penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Non-KUR.

Segmen Usaha KUR

Askrindo menyediakan produk Penjaminan KUR yang merupakan kredit/Pembiayaan Modal Kerja dan Invesatasi kepada UMKMK untuk bidang usaha yang produktif dan layak, namun belum bankable dengan plafond kredit/pembiayaan sampai dengan

Indonesia Insurance Industry Overview [103-2]

Economic growth in 2018 of 5.17% is the accumulation of 17 business sectors, ranging from agriculture, forestry, fisheries, trade, construction, financial services and insurance to other services. Of the 17 sectors, some have increased compared to the previous year, and some have decreased. According to BPS, the financial services and insurance business sector grew 4.17% and contributed to the national economic growth of 0.17%. This figure is down compared to the previous year with a growth of 5.48% with a contribution to the national economic growth of 0.22%.

Data from the Financial Services Authority strengthens the downward trend in the performance of the insurance industry in 2018. According to this institution, the total growth of the insurance industry premiums, including life and general insurance, only reached one digit, namely 9%, in 2018. When compared to the growth in previous years which always reached double digits, the decline was very significant. As a comparison, the growth of national insurance premiums until November 2017 reached 9%.

The weakening performance of the insurance industry is inseparable from the turbulent global economic conditions and has influenced the business climate in Indonesia, including the insurance sector. For insurance industry players, this condition is a serious challenge to be able to improve performance in 2019.

Askrindo Performance [103-3]

In general, the majority of Askrindo’s market share in 2018 is in the double digit number. In the credit insurance segment, Askrindo successfully controlled 39.12% of the market with a total premium of 3.08 trillion from a total industry premium of Rp7.87 trillion, this figure includes the KUR guarantee rate. While in the Suretyship segment, Askrindo managed to dominate the market by 28.95% with a total premium of Rp451.52 billion from the industry premium amounting to Rp1.56 trillion. Meanwhile, the Askrindo general insurance segment with all Askrindo’s Coordination of Benefit (COB) managed to dominate the market by 6.13% with a total premium of Rp4.28 trillion from the industry premium rate of Rp69.86 trillion. These achievements include the KUR guarantee number.

As of December 31, 2018, Askrindo divided its business segment into two, namely the guarantee of People’s Business Credit (KUR) and Non-KUR.

KUR Business Segment

Askrindo provides KUR Guarantee products which are credit/Working Capital Financing and Investment to UMKMK for productive and decent business fields, but not yet bankable with a credit limit/financing up to Rp500 million guaranteed by the


Rp500 juta yang dijamin oleh perusahaan penjaminan. Produk Penjaminan KUR ini diharapkan dapat membantu mengembangkan pengusaha untuk mejadi lebih produktif.Jenis-jenis produk Penjaminan KUR:

– KUR Mikro – KUR Retail – KUR TKI

Sebagai pelaksana tugas dari Pemerintah sesuai penetapan dalam Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2007 sampai dengan saat ini di tahun 2018, Perusahaan masih menjalankan usaha penjaminan KUR. Askrindo memiliki kewajiban dalam memberikan penjaminan atas risiko KUR berjalan atau yang telah dijamin dari tahun-tahun sebelumnya namun belum jatuh tempo dan KUR yang disalurkan oleh perbankan pada tahun 2018 bersadarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR. Permenko ini merupakan pengganti peraturan sebelumnya yang berlaku secara efektif mulai 1 Januari 2018.

Adapun perubahan kebijakan KUR yang diatur dalam peraturan tersebut antara lain:1. Penurunan tingkat suku bunga KUR dari 9% menjadi sebesar

7% efektif per tahun;2. Kelompok usaha sebagai calon penerima KUR;3. Skema KUR Khusus;4. Skema KUR multisektor;5. Pengaturan minimum porsi penyaluran KUR ke sektor

produksi;6. Mekanisme yarnen (pembayaran kredit setelah panen) dan

grace period;7. Perubahan istilah KUR Ritel menjadi KUR Kecil;8. Plafon KUR mikro sektor produksi dan di luar sektor produksi;

9. Penyaluran KUR bersamaan dengan kredit lain yang diperbolehkan;10. Struktur biaya KUR penempatan TKI;11. KUR untuk masyarakat daerah perbatasan;12. KUR untuk optimalisasi Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

Kegiatan strategis perusahaan yang dilakukan pada tahun 2018 untuk usaha penjaminan KUR yaitu:

– Terjalinnya kerja sama penjaminan KUR dengan seluruh penyalur KUR yang telah ditetapkan/ditunjuk oleh Pemerintah.

– Optimalisasi penyerapan plafond penjaminan KUR melalui intensifikasi marketing visit dan gathering terutama kepada bank Himbara untuk peningkatan market shared penjaminan KUR.

– Melakukan pengembangan host to host dengan Bank Pelaksana penyalur KUR untuk akseptasi, klaim dan penagihan hak subrogasi/recoveries KUR.

– Sosialisasi pelaksanaan KUR bersama Komite Kebijakan KUR Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Bank Penyalur sebagai upaya edukasi program KUR kepada pemda dan masyarakat UMKM produktif.

Beberapa kegiatan strategis lainnya yang dilakukan selama tahun 2018 dalam rangka mengoptimalkan usaha penjaminan KUR antara lain: meningkatkan penyerapan plafond penjaminan

guarantee company. KUR Guarantee Product is expected to help develop entrepreneurs to become more productive.Types of KUR Guarantee products:

– Micro KUR – Retail KUR – TKI KUR

As the executor of the Government’s Assignment as mandated in Presidential Instruction No.6 in 2007 until 2018, the Company still runs KUR guarantee business. Askrindo has an obligation to provide guarantees for current KUR risk or that have been guaranteed from previous years but have not expired and KUR distributed by banks in 2018 is based on the Coordinative Minister of Economics Regulation (Permenko) No. 11 of 2017 concerning Guidelines for KUR Implementation. This Permenko is a substitute for the previous regulation which took effect effectively starting January 1, 2018.

As for the change in KUR policy that is regulated in the following regulation:1. Decrease KUR interest rate from 9% to 7% effective per

annum;2. Business groups as prospective KUR recipients;3. Special KUR Scheme;4. Multisector KUR Scheme;5. Setting the minimum portion of KUR distribution to the

production sector;6. Yarnen mechanism (payment of credit after harvest) and grace

period;7. Changing the term Retail KUR to Small KUR;8. Micro KUR Credit Limit in the production sector and outside the

production sector;9. Distribution of KUR with other credits that are allowed;10. KUR cost structure placement of migrant workers;11. KUR for border area communities;12. KUR for optimizing Joint Business Groups (KUBE).

The company’s strategic activities carried out in 2018 for the KUR guarantee business are:

– Establishment of KUR guarantees cooperation with all KUR distributors that have been determined/appointed by the Government.

– Optimizing the absorption of KUR guarantee ceiling through intensification of marketing visits and gathering, especially to Himbara banks to increase the market share of KUR guarantees.

– Developing a host to host with Implementing KUR Bank distributor for acceptation, claiming and collecting KUR subrogation/recoveries rights.

– Socialization of the implementation of KUR with the KUR Policy Committee Coordinating Ministry for Economic Affairs and Distribution Banks as an effort to educate the KUR program to productive local government and MSME communities.

Some other strategic activities carried out during 2018 in the context of optimizing KUR guarantee business include: increasing the absorption of KUR guarantee plafond, especially in areas



KUR, terutama pada wilayah yang potensinya besar dengan target market share minimal 50% dari jumlah KUR yang disalurkan; Melakukan sosialisasi dan business gathering dengan bank pelaksana penyalur KUR secara berkala dan melakukan monitoring & evaluasi capaian market share secara berkala; Percepatan penyelesaian klaim sesuai SLA dengan dukungan system online.

Kinerja Keuangan Segmen Usaha Penjaminan KURFinancial Performance Segment of KUR Guarantee Business

UraianDescription

2018(Rp-juta)

2018(Rp-million)

2017(Rp-juta)

2017(Rp-million)

Kenaikan (Penurunan)Increase (Decrease)

Selisih(Rp-juta)Difference

(Rp-million)

Persentase(%)

Percentage(%)

(1) (2) (3=1-2) (3:2)

Pendapatan UnderwritingUnderwriting Revenues 1.528.948 1.142.136 386.812 34%

Beban UnderwritingUnderwriting Expenses 747.709 858.398 (110.689) (13)%

Hasil UnderwritingUnderwriting Yield 781.239 283.738 497.501 175%

Hasil InvestasiInvestment Yield 365.384 483.759 (118.375) (24)%

Beban UsahaOperating Expense 835.210 311.844 523.366 168%

Laba UsahaOperating Income 311.413 311.844 (431) (0,14)%

Pendapatan (Beban) Lain-LainOther Expenses Revenues 3.169 (16.352) 19.521 119%

Laba (Rugi) sebelum PajakProfit (Loss) before Tax 314.581 439.300 (124.719) (28)%

Segmen Usaha Non-KUR

Disamping melaksanakan usaha penugasan, perusahaan tetap melaksanakan usaha-usaha yang telah dilaksanakan sebelumnya yang juga merupakan realisasi dari misi yang diemban perusahaan yaitu membantu pengembangan UMKM serta usaha korporasi lainnya. Jenis usaha tersebut meliputi Asuransi Kredit Bank, Asuransi Kredit Perdagangan, Suretyship dan Asuransi Umum. Disamping itu perusahaan juga menjalankan usaha pertanggungan/asuransi ulang (reasuransi incoming). Sedangkan dalam rangka memitigasi risiko atas asuransi yang dilakukan, perusahaan melakukan pertanggungan ulang (reasuransi outgoing).

Askrindo saat ini memiliki 6 (enam) usaha Non KUR yaitu: Asuransi Kredit, Asuransi Kredit Perdagangan, Asuransi Umum, Customs Bond, Surety Bond dan Reasuransi.

with large potential with a target market share of at least 50% of the total KUR distributed; Conducting socialization and business gatherings with the implementing banks for KUR distributors regularly and periodically monitoring & evaluating market share achievements; Accelerated claim settlement in accordance with the SLA with the support of an online system.

Non-KUR Business Segment

Besides performing assignment duty, the Company still operates the businesses that have been previously implemented as realization of the Company’s mission to support development of MSMEs and other corporate businesses. Type of the business includes Bank Credit Insurance, Trading Credit Insurance, Suretyship and General Insurance. In addition, the Company also operates insurance/reinsurance (incoming reinsurance) business. However, in order to mitigate risk on the insurance service, the Company also provides reinsurance (outgoing reinsurance) business.

Askrindo currently has 6 (six) Non-KUR businesses, including: Credit Insurance, Trading Credit Insurance, General Insurance, Custom Bonds, Surety Bonds and Reinsurance.


Produk Non KUR AskrindoAskrindo’s Non-KUR Products

ProdukProducts

Produk TurunanSub-Products

Tingkat Kepentingan/Manfaat ProdukLevel of Interest/Product Benefits

Asuransi KreditCredit Insurance

• Kecil• Menengah• Small• Medium

Memberikan pertanggungan atas kredit yang diberikan oleh Perbankan/LKBB kepada UMKMK dan Korporasi.Providing insurance on credit provided by Banking/Non-Banking Financial Institution to MSMEs and Corporatives.

Asuransi Kredit PerdaganganTrading Credit Insurance

• Askredag Reguler• Contract Covered• Supply Chain• Askredag Regular• Contract Covered• Supply Chain

Melindungi pembayaran secara kredit yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam transaksi perdagangan barang, misalnya antara produsen dengan distributornya, distributor dengan pengecer, serta memberikan akses bagi sektor riil untuk meningkatkan volume transaksi penjualan.To protect payment by credit done by business player in commodity trading transaction, for example, between the producer and distributor, distributor and retailer and provide access to real sector to increase sales transaction volume.

Surety Bond dan KBGProviding

• Jaminan Penawaran• Jaminan Uang Muka• Jaminan Pelaksanaan• Jaminan Pemeliharaan• Tender Insurance• Advance Insurance• Implementation Insurance• Maintenance Insurance

Memberikan jaminan kepada pemilik proyek/obligee atas kerugian yang timbul akibat tidak dipenuhinya kewajiban pelaksana proyek/principal dalam batas waktu yang telah ditentukan.To provide insurance to the project owner/obligee upon the loss due to default/failed to fulfill obligation by the project executor/principal in the set time limit.

Customs BondCustoms Bond

• Impor Sementara (OB 23)• Penangguhan Pembayaran Bea Masuk (Vooruitslag)• Enterport produksi untuk tujuan Ekspor dan Kawasan Berikat (EPTE/KABER)

• Reimport (BC 1.2)• Nota Pembetulan PIB (NOTUL/SPKPBM)• Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK)• Temporary Import (OB 23)• Postpone on Import Duty Payment (Vooruitslag)• Enterport production for Export and Bonded Zone

(EPTE/ KABER) Destination• Reimport (BC 1.2)• PIB Revision Note (NOTUL/SPKPBM)• Custom Service Handling Company (PPJK)

Memberikan Jaminan bahwa eksportir atau importir yang telah mendapat fasilitas kepabeanan maupun fasilitas penangguhan yang dipersyaratkan oleh Ditjen Bea Cukai.To provide insurance that the exporter or importer with custom or postpone facilities as required by the General Directorate of Custom.

Asuransi UmumGeneral Insurance

PA, Fire, RSMD, CECR, CGL, CPM, EEI, Builders Risks Insurance, Marine Cargo, Property, Marine hull, Aviation Insurance, Kontraktor, Tanggung Gugat, Pemasangan Mesin, Kerusakan Mesin, Uang, Alat Berat dan KendaraanPA, Fire, RSMD, CECR, CGL, CPM, EEI, Builders Risks Insurance, Marine Cargo, Property, Marine hull, Aviation Insurance, Contractor, Liability, Machine Installment, Machine Damage, Cash, Heavy Equipment and Vehicle

Memberikan penggantian kepada tertanggung/pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung/pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.To provide claim to the insured/policy holder for any loss, damage, cost, loss of profit, legal responsibility to third party that may be severed by the insured/policy holder due to uncertain event.

ReasuransiReinsurance

IncomingIncoming

Pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi, perusahaan penjaminan, atau perusahaan reasuransi lainnya.Reinsurance risk experienced by the Insurance company, guarantee company or other reinsurance companies.



Kinerja Keuangan Segmen Usaha Non-KURFinancial Performance of Non-KUR Business Segment

UraianDescription

2018(Rp-juta)

2018(Rp-Million)

2017(Rp-juta)

2017(Rp-Million)

KenaikanIncrease

Selisih(Rp-juta)Difference

(Rp-Million)

Persentase(%)

Percentage(%)

1 2 (3=1-2) (3:2)

Pendapatan UnderwritingUnderwriting Revenues 2.593.167 2.488.813 104.354 4,19%

Beban UnderwritingUnderwriting Revenues 2.131.722 2.120.138 11.584 0,55%

Hasil UnderwritingUnderwriting Yield 415.379 368.676 46.703 12,67%

Hasil InvestasiInvestment Yield 162.485 188.863 (26.378) 13,97%

Beban UsahaOperating Expense 341.721 254.155 87.566 34,45%

Laba UsahaOperating Income 236.144 303.383 (67.239) 22,16%

Pendapatan (Beban) Lain-LainOther Expenses Revenues (20.612) (2.577) (18.044) 700,19%

Laba (Rugi) sebelum PajakProfit (Loss) before Tax 190.672 300.806 (110.134) 36,61%

Berdasarkan kinerja dua segmen tersebut di atas, maka Jumlah Pendapatan Underwriting pada tahun 2018 tercatat sebesar Rp5.952.327 juta, naik Rp197.097 juta atau 3,42% dibanding tahun sebelumnya, yang tercatat sebesar Rp5.755.230 juta. Adapun Jumlah Beban Underwriting tahun 2018 mengalami penurunan sebesar Rp353.339 juta atau 7,65% dibanding tahun sebelumnya, yaitu dari Rp4.615.940 juta pada tahun 2017 menjadi Rp4.262.601 juta pada tahun 2018.

Pada tahun pelaporan, hasil Underwriting tercatat sebesar Rp1.689.726 juta, naik signifikan sebesar Rp550.436 juta atau 48,31% dibanding tahun 2017, yang tercatat sebesar Rp1.139.290 juta. Sementara itu, hasil investasi pada tahun 2018 tercatat mengalami penurunan sebesar 24,51% atau sebesar Rp170.680 juta, yaitu dari Rp696.460 juta pada tahun 2017 menjadi Rp525.780 juta pada tahun 2018.

Dengan performa seperti tersebut di atas, Jumlah Pendapatan Usaha pada tahun 2018 tercatat sebesar Rp2.215.506 juta, naik Rp379.756 juta atau 20,69% dibanding tahun 2017, yang tercatat sebesar Rp1.835.750 juta. Setelah dikurangi Beban Usaha, Beban Lain-lain Bersih, Zakat dan Pajak, maka Askrindo membukukan Laba Tahun Berjalan pada tahun 2018 sebesar Rp650.836 juta, turun sebesar Rp252.544 juta atau 27,96% dibanding tahun 2017, yang mencatatkan Laba Tahun Berjalan sebesar Rp903.380 juta.

Based on the performance of the two segments above, the Total Underwriting Revenue in 2018 was recorded at Rp5,952,327 million, an increase of Rp197,097 million or 3.42% compared to the previous year, which was recorded at Rp5,755,230 million. The Total Underwriting Expenses in 2018 decreased by Rp353,339 million or 7.65% compared to the previous year, from Rp4,615,940 million in 2017 to Rp4,262,601 million in 2018.

In the reporting year, Underwriting results were recorded at Rp1,689,726 million, a significant increase of Rp550,436 million or 48.31% compared to 2017, which amounted to Rp1,139,290 million. Meanwhile, investment yield in 2018 have decreased by 24.51% or as much as Rp170,680 million, from Rp696,460 million in 2017 to Rp525,780 million in 2018.

With the performance above, Total Operating Revenues in 2018 amounted to Rp2,215,506 million, up Rp379,756 million or 20.69% compared to 2017, which amounted to Rp1,835,750 million. After deducting Operating Expenses, Other Net Expenses, Zakat and Taxes, Askrindo noted 2018 Profit of Rp650,836 million, a decrease of Rp252,544 million or 27.96% compared to 2017, which recorded Profit for the Year amounting to Rp903,380 million.


Berdasarkan kinerja eperti tersebut di atas, maka rincian nilai ekonomi yang dihasilkan dan didistribusikan langsung, serta nilai ekonomi yang ditahan pada tahun 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut: [103-3, 201-1]

(Dalam Juta Rupiah)(In million Rupiah)

UraianDescription

2018 2017

Nilai Ekonomi Langsung yang DihasilkanDirect Economic Values Generated

Jumlah Pendapatan UnderwritingTotal Underwriting Income 5.952.327 5.755.230

Hasil Underwriting Underwriting Income 1.689.726 1.139.290

Hasil InvestasiIncome from Investments 525.780 696.460

Jumlah Nilai Ekonomi Langsung yang DihasilkanTotal of Direct Economic Values Generated 8.167.833 6.590.980

Nilai Ekonomi Langsung yang DidistribusikanDirect Economic Values Distributed

Jumlah Beban UnderwritingTotal Underwriting Expenses 4.262.601 4.615.940

Jumlah Beban UsahaTotal Operating Expenses 994.859 822.868

Beban Lain-Lain BersihOther Expenses -Net 469.890 16.019

Beban ZakatZaqah Expenses 1.300 170

Beban Pajak PenghasilanIncome Tax Expenses 98.621 93.314

Beban PKBLPKBL Expenses 22.528 29.234

Pembayaran Dividen TunaiDividend Cash Payment - 63.000

Jumlah Nilai Ekonomi Langsung yang DidistribusikanTotal of Direct Economic Values Distributed 5.849.799 5.640.545

Nilai Ekonomi yang DitahanRetained Economic Values 2.318.034 950.435

Liabilitas Imbalan Pascakerja

Berdasarkan hasil perhitungan aktuaria independen, PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) mempunyai liabilitas imbalan pasca kerja untuk manfaat pasti dan iuran pasti pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp218.054, turun Rp305 juta atau 0,14% dibanding tahun sebelumnya, yang tercatat sebesar Rp218.359 juta.

Perusahaan telah menyelenggarakan program pensiun berupa program manfaat pensiun dan THT (manfaat pasti) dan program kesejahteraan karyawan melalui DPLK (iuran pasti) untuk seluruh karyawan tetapnya. Program pensiun ini dikelola oleh PT Asuransi Jiwa Bumiputera John Hancock dan PT Jiwasraya (Manfaat Pasti) bagi karyawan yang mulai bekerja sebelum tahun 1992, serta DPLK PT Jiwasraya (Iuran Pasti) bagi karyawan yang mulai bekerja tahun 1992.

Based on the performance above, the breakdown of economic values generated and distributed directly, as well as the economic values held in 2018 and 2017 are as follows: [103-3, 201-1]

Long-term Employee Benefits Liability

Based on the results of independent actuarial calculation, PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) has a post employment benefit liability for defined benefit and defined contribution as of December 31, 2018 amounting to Rp218,054, a decrease of Rp305 million or 0.14% compared to the previous year, which was recorded at Rp218,359 million.

The company has implemented a pension program in the form of a pension and ENT (defined benefit) program and an employee welfare program through DPLK (defined contribution) for all of its permanent employees. This pension program is managed by PT Asuransi Jiwa Bumiputera John Hancock and PT Jiwasraya (Defined Benefit) for employees who started working before 1992, and PT Jiwasraya DPLK (Defined Contribution) for employees who started working in 1992.



Pendanaan program pensiun dilakukan oleh Perusahaan dan karyawan dengan membayar iuran bulanan, dan besarnya kontribusi pendanaan yaitu 70% dibiayai Perusahaan dan 30% ditanggung karyawan.

Sebelum tahun 2012 program pensiun karyawan dibedakan:

1. Karyawan yang masuk sebelum tahun 1992 diikut sertakan dalam imbalan pasti.

2. Karyawan yang masuk setelah tahun 1992 menggunakan program iuran pasti.

Mulai tahun 2012 perusahaan memberlakukan program asuransi yang sama (Equal Treatment) yakni menggunakan program pensiun manfaat pasti.

Rasio Standar Gaji dan Standar Upah Minimum

Askrindo taat dan patuh terhadap peraturan perundangan yang berlaku, termasuk di bidang ketenagakerjaan. Selain itu, sebagai salah satu BUMN, maka Askrindo berkomitmen untuk membayar upah pegawai seusai dengan ketentuan Kementerian Badan Usaha Milik Negara dan Kementerian Tenaga Kerja, yakni memenuhi standar upah minimum regional (UMR).

Pengutamaan Pemasok dan Pegawai Lokal

Askrindo memiliki 60 Kantor Cabang yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Dengan penyebaran seperti itu, maka Perusahaan berkomitmen untuk mengutamakan pemasok dan pegawai lokal, yang diyakini berkontribusi positif dan menjadi nilai tambah bagi Perusahaan. Askrindo selalu membuka kesempatan bagi pegawai lokal, bahkan mengutamakan mereka, jika ada kesempatan atau peluang pekerjaan. Namun, untuk tetap menjaga keberlangsungan usaha, pegawai lokal yang diterima harus memenuhi kualifikasi dan persyaratan yang ditetapkan oleh Perusahaan.

Bersaing Sehat

Per 31 Desember 2018, menurut data OJK, jumlah lembaga penjaminan di Indonesia tercatat sebanyak 22 lembaga sehingga kompetisi sulit dihindarkan. Dalam berkompetisi, Askrindo senantiasa menjunjung tinggi etika bisnis dengan tidak mencari-cari kekurangan kompetitor dan fokus pada upaya menciptakan produk yang berkualitas dan layanan yang profesional. Perusahaan juga tidak menenggang adanya praktik-praktik kolusi dengan pesaing tertentu dengan tujuan untuk mengurangi efek kompetisi pasar. [103-2]

Komitmen Askrindo untuk bersaing secara sehat membawa hasil dengan tidak adanya tindakan hukum atau sanksi dari Komisi

The pension program funding is carried out by the Company and employees by paying monthly contributions, and the amount of the funding contribution is 70% funded by the Company and 30% is borne by the employees.

Before 2012 employee retirement programs were distinguished as follows:1. Employees who enter before 1992 are included in the defined

benefit.2. Employees who enter after 1992 use a defined contribution

plan.

Starting in 2012 the company implemented the same insurance program (Equal Treatment), namely using a defined benefit pension plan.

Salary Standards Ratio and Minimum Wage Standards

Askrindo obeys and complies with the applicable laws and regulations, including in the field of employment. In addition, as one of the BUMNs, Askrindo is committed to paying employee wages in accordance with the provisions of the Ministry of State-Owned Enterprises and the Ministry of Manpower, which meets the regional minimum wage standard (UMR).

Prioritizing Suppliers and Local Employees

Askrindo has 60 Branch Offices spread across various regions in Indonesia. With such dissemination, the Company is committed to prioritize local suppliers and employees, who are believed to contribute positively and become added value to the Company.

Askrindo always opens opportunities for local employees, even prioritizing them, if there are job opportunities or opportunities. However, to keep maintaining business continuity, local employees accepted must meet the qualifications and requirements set by the Company.

Healthy competition

As of December 31, 2018, according to OJK data, the number of guarantee institutions in Indonesia was 22, making competition difficult to avoid. In competing, Askrindo always upholds business ethics by not looking for competitor flaws and focusing on creating quality products and professional services. The Company also does not tolerate collusion practices with certain competitors in order to reduce the effects of market competition. [103-2]

Askrindo’s commitment to fair competition brings results in the


Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) selama tahun pelaporan. Hal tersebut membuktikan bahwa dalam menjalankan usaha, Askrindo tidak terlibat dalam praktik monopoli maupun trust. [103-3, 206-1]

Dampak Ekonomi Tidak Langsung

Askrindo menyadari bahwa keberadaannya tidak semata-mata untuk meraih keuntungan finansial. Lebih dari itu, Askrindo berharap agar kehadirannya juga memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat dan lingkungan sekitar perusahaan beroperasi.

Keberadaan Askrindo di tengah masyarakat diharapkan dapat selalu memberikan manfaat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Salah satu manfaat tidak langsung dari keberadaan Askrindo bagi masyarakat adalah melalui kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) yang dilakukan Askrindo. Dalam hal ini, dana tersebut diwujudkan melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) merupakan program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri dan juga dalam upaya untuk pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sesuai Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan BUMN, PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia yang merupakan BUMN berkewajiban untuk melaksanakan kegiatan PKBL. Adapun pelaksanaan PKBL oleh PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia dilakukan sejak tahun 1991.

Melalui PKBL, maka keberadaan Askrindo semakin dirasakan oleh masyarakat dan lingkungan di sekitar lokasi Perusahaan. Dana yang dialokasikan Askrindo bisa dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur, layanan jasa dan program-program lainnya. Dengan demikian, keberadaan Askrindo memiliki dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan bagi masyarakat dan lingkungan di sekitar Perusahaan. [103-2]

Dasar Pelaksanaan

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang dijalankan oleh Perusahaan mengacu kepada:1. Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang BUMN (pasal

2) mengemukakan bahwa salah satu maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.

2. Surat Keputusan Menteri BUMN No. KEP-236/MBU/2003 tanggal 17 September 2003 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan melalui Dana dari Bagian Laba BUMN dan disempurnakan melalui Peraturan Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

3. Surat Edaran Menteri BUMN No.SE-433/MBU/2003 tanggal 16 September 2003 perihal Petunjuk Pelaksanaan Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

absence of legal action or sanctions from the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) during the reporting year. This proves that in conducting business, Askrindo is not involved in monopolistic or trust practices. [103-3, 206-1]

INDIRECT ECONOMIC IMPACT

Askrindo realizes that its existence is not solely for financial gain. More than that, Askrindo hopes that its presence also provides maximum benefits for the community and the environment where the company operates.

The existence of Askrindo in the community is expected to provide benefits, directly and indirectly. One of the indirect benefits of Askrindo’s existence for the community is through Corporate Social Responsibility activities conducted by Askrindo. In this case, the funds are realized through the Partnership and Community Development Program.

The Partnership and Community Development Program (PKBL) is a program to improve the ability of small businesses to become resilient and independent and also in an effort to empower the social conditions of the community by State-Owned Enterprises (SOEs). In accordance with Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-09/MBU/07/2015 dated July 3, 2015 concerning the Partnership Program and the SOEs Environmental Development Program, PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia which is an SOEs is obliged to carry out PKBL activities. The implementation of PKBL by PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia was carried out since 1991.

Through PKBL, the existence of Askrindo is increasingly felt by the community and the environment around the Company’s location. The funds allocated by Askrindo can be used for infrastructure development, services and other programs. Thus, the existence of Askrindo has significant indirect economic impacts on the community and the environment around the Company. [103-2]

Implementation Framework

The Social and Environmental Responsibility undertaken by the Company refers to:1. Law No. 19 of 2003 concerning SOEs (article 2) states that

one of the aims and objectives of establishing SOEs is to actively participate in providing guidance and assistance to entrepreneurs with weak economic groups, cooperatives, and the community.

2. Decree of the Minister of SOEs No. KEP-236/MBU/2003 dated September 17, 2003 concerning the SOEs Partnership Program with Small Businesses and the Community Development Program through Funds from the SOEs Profit Division and perfected through the Regulation of the Partnership of State Owned Enterprises with Small Businesses and the Community Development Program.

3. Circular of SOEs Minister No.SE-433/MBU/2003 dated September 16, 2003 concerning Guidelines for Implementing SOEs Partnership Programs with Small Businesses and Community Development Program.



4. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-08/MBU/2013 tanggal 10 September 2013 perihal Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha MIlik Negara No. PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

5. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-07/MBU/05/2015 tanggal 22 Mei 2015 perihal Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

6. Peraturan Menteri Negara BUMN No PER-09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015 perihal Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

7. Peraturan Menteri Negara BUMN No PER-03/MBU/12/2016 tanggal 16 Desember 2016 perihal Perubahan atas peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

8. Peraturan Menteri Negara BUMN No PER-02/MBU/7/2017 tanggal 5 Juli 2017 perihal Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/07/ 2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara tanggal 20 Juli 2017.

• Surat Keputusan Direksi PT Askrindo (Persero) No. 203/KEP/DIR/VIII/2014 tentang Pedoman dan Standar Operasional Prosedur Corporate Social Responsibility (CSR) PT Askrindo (Persero).

Struktur Organisasi PKBL Struktur organisasi dan landasan kerja pengelolaan dana program kemitraan dan bina lingkungan Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 01/KEP/DIR/I/2017 tanggal 10 Januari 2017 tentang Struktur Organisasi PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero), Surat Keputusan Direksi No. 137/KEP/DIR/Vll/2017 tanggal 31 Juli 2017 tentang Penyesuaian Lampiran Struktur Organisasi Kantor Pusat PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) dan Surat Keputusan Direksi No. 175/KEP/DIR/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Penyesuaian Struktur Organisasi PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) yaitu:• Kantor Pusat: Biro Umum • Kantor Cabang: Kepala Cabang

Struktur Unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perusahaan di bawah Biro Umum sebagai berikut:

• Penanggung Jawab: Kepala Biro Umum • Pengelola: Kepala Bagian PKBL

4. SOEs Minister of State Regulation No. PER-08/MBU/2013 dated September 10, 2013 concerning the Fourth Amendment to the Regulation of the State Minister for State Enterprises No. PER-05/MBU/2007 concerning the Partnership Program for State-Owned Enterprises with Small Businesses and the Community Development Program.

5. SOE Minister of State Regulation No. PER-07/MBU/05/2015 dated May 22, 2015 concerning the Partnership Program of State-Owned Enterprises with Small Businesses and the Community Development Program.

6. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-09/MBU/07/2015 dated July 3, 2015 concerning the Partnership Program of State-Owned Enterprises with Small Businesses and Environmental Development Program.

7. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-03/MBU/12/2016 dated December 16, 2016 concerning Amendments to the regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-09/MBU/07/2015 concerning the Partnership Program and the Environmental Development Program for State-Owned Enterprises.

8. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-02/MBU/7/2017 dated July 5, 2017 concerning the Second Amendment to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-09/MBU/07/2015 concerning the Partnership Program and the Environmental Development Program of State-Owned Enterprises on July 20, 2017.

• Decree of the Board of Directors of PT Askrindo (Persero) No. 203/KEP/DIR/VIII/2014 concerning Guidelines and Operational Standards for Corporate Social Responsibility (CSR) Procedures of PT Askrindo (Persero).

PKBL Organization Structure

Organizational structure and work foundation for managing the Company’s partnership program and community development fund based on Directors Decree No. 01/KEP/DIR/I/2017 dated January 10, 2017 concerning the Organizational Structure of PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero), Directors Decree No. 137/KEP/DIR/Vll/2017 dated July 31, 2017 concerning Adjustments to the Organizational Structure of PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) Headquarters and Directors Decree No. 175/KEP/DIR/VII/2018 dated July 27, 2018 concerning Adjustment of the Organizational Structure of PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero), namely:• Head Office: General Affairs Bureau• Branch Office: Branch Head

The structure of the Corporate Partnership and Community Development Program Unit under the General Affairs Bureau is as follows:• Supervisory: Head of General Affairs Bureau• Manager: Head of PKBL Division


Pengurus Kantor Pusat Susunan pengurus Unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perusahaan Kantor Pusat per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:Penanggung Jawab: Ahmad FaisalPengelola: M. Mukhsi

Susunan pengurus untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017 berdasarkan atas Surat Keputusan Direksi PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) No. 01/KEP/DIR/I/2017 tanggal 10 Januari 2017, dan No. 101/KEP/DIR/V/2014 Tanggal 8 Mei 2014, tentang Mutasi dan Promosi Pegawai PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia.

Pengurus Kantor Cabang Unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perusahaan per 31 Desember 2018 memiliki pengurus di 24 Kantor Cabang yang terletak di beberapa kota di Indonesia. Pengelolaan Program Kemitraan dan Bina lingkungan dilakukan oleh pegawai yang ditunjuk untuk melakukan pengelolaan kegiatan dimaksud dibawah koordinasi Bagian/Seksi Keuangan dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Cabang.

Kegiatan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) tahun 2018 telah dilaksanakan sebagaimana Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

Pembiayaan dan Anggaran Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Terhadap program dan kegiatan CSR di sepanjang tahun 2018, berikut disampaikan pembiayaan dan anggaran yang ditetapkan Perusahaan di awal tahun 2018, dan realisasinya di akhir tahun 2018.

UraianDescription

2018(Rp-juta)

(Rp-million)

2017(Rp-juta)

(Rp-million)

Kenaikan/(Penurunan)(%)Increase/(Decrease)(%)

Program Kemitraan dan Bina LingkunganPartnership and Community Development Program

1. Program Kemitraan1. Partnership Program 14.606,00 22.339,70 (34,62%)

2. Dana Pembinaan Kemitraan (hibah)2. Partnership Funds Disbursement 1.588,31 1.075,59 47,67%

3. Program Bina Lingkungan3. Community Development Program 6.334,41 5.818,33 8,87%

JumlahTotal 22.528,72 29.233,62 (22,94%)

Head Office Management

Composition of Partnership and Community Development Program Management Unit at the Head Office as of December 31, 2017 and 2018 is as follows:Supervisor: Ahmad FaisalManager: M. Mukhsi

The management composition valid for period ended on December 31, 2017 and 2018 according to PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) Board of Directors Decree No. 01/KEP/DIR/I/2017 dated January 10, 2017 and. No. 101/KEP/ DIR/V/2014 dated Mei 8, 2014 concerning PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) employee Mutation or Promotion.

Branch Offices Management

As of December 31, 2018, the Partnership and Community Development Program unit of the Company has management in 24 Branch Offices located in several cities in Indonesia. The management of the Partnership and Community Development Program is carried out by employees appointed to carry out the management of these activities under the coordination of the Financial Section/Section and reports directly to the Branch Head.

The Partnership and Community Development Program (PKBL) activities in 2018 have been carried out as per the Minister of SOE Regulation No. PER-09/MBU/07/2015 dated July 3, 2015 concerning the Partnership Program and the Environmental Development Program of State-Owned Enterprises.

Corporate Social Responsibility Financing and BudgetWith regard to CSR programs and activities throughout 2018, the following is presented the financing and budget set by the Company at the beginning of 2018, and the realization at the end of 2018.



Realisasi Program Kemitraan[103-3, 203-1]Program Kemitraan merupakan program yang mendorong masyarakat pelaku usaha mikro—atau Mitra Binaan—untuk dapat tumbuh melalui pinjaman berbunga lunak. Konsep pinjaman dengan model bantuan ini diharapkan mampu menciptakan masyarakat pelaku usaha mikro untuk dapat memperbesar skala bisnisnya, di samping juga menciptakan peluang-peluang baru atas usaha yang dijalaninya.

Program Kemitraan Tahun 2018Partnership Program 2018

UraianDescription

2018(Rp juta)

(Million Rp)

2017(Rp juta)

(Million Rp)

Kenaikan/Penurunan %Increase/Decrease %

Sektor IndustriIndustry Sector 6.131,00 1.700,00 260,65%

Sektor PertanianAgriculture Sector 4.005,00 650,00 516,15%

Sektor PerikananFisheries Sector 1.600,00 25,00 6.300,00%

Sektor PeternakanLivestock Sector 1.270,00 1.595,00 (20,38%)

Sektor PerkebunanPlantation Sector 600,00 15.982,00 (96,25%)

Sektor PerdaganganTrading Sector 575,00 2.055,00 (72,02%)

Sektor JasaService Sector 425,00 332,00 28,01%

JumlahTotal 14.606,00 22.339,70 (34,62%)

Partnership Program Realization[103-3, 203-1]

The Partnership Program is a program that encourages the community of micro-entrepreneurs - or Fostered Partners - to be able to grow through soft interest loans. The loan concept with the aid model is expected to be able to create a community of micro business people to be able to enlarge their business scale, as well as to create new opportunities for the businesses they are running.


Realisasi Program Bina Lingkungan

Program pengembangan masyarakat pada dasarnya tidak membedakan daerah pelaksanaan, namun disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Hal ini menjadi komitmen Perusahaan untuk memberikan kinerja optimal dengan mengutamakan tanggung jawab sosial dalam bentuk Program Bina Lingkungan di seluruh wilayah operasi bisnis Perusahaan. Berdasarkan tabel di bawah, terlihat bahwa kegiatan Program Bina Lingkungan yang dilaksanakan oleh Perusahaan di 2018 telah terealisasi sebesar Rp6,33 miliar, dengan pencapaian 48,73% dari anggaran tahun 2018 sebesar Rp13 miliar.

No.UraianDescription

Realisasi 2018(Rp-juta)

(Rp-million)

Anggaran 2018(Rp-juta)

(Rp-million)

Pencapaian(%)

Achievement(%)

1. Bencana AlamNatural Disaster 219,59 1.500,00 14,64%

2. Pendidikan dan PelatihanEducation and Training 2.064,87 1.500,00 137,66%

3. Peningkatan KesehatanHealth Improvement 418,80 2.000,00 20,94%

4. Pengembangan PrasaranaInfrastructures Development 1.722,22 3.000,00 57,41%

5. Sarana IbadahReligious Facilities 1.147,08 2.000,00 57,35%

6. Pelestarian AlamEnvironment Conservation 134,00 500,00 26,80%

7. Pengentasan KemiskinanPoverty Alleviation 627,84 2.500,00 25,11%

JumlahTotal 6.334,41 13.000,00 48,73%

BUMN Hadir untuk Negeri

Mengusung tagline “BUMN Hadir Untuk Negeri”, ditahun 2018 Kementerian BUMN kembali menginisiasi berbagai program strategis sebagai kontribusi nyata seluruh Perusahaan BUMN yang hadir di tengah-tengah masyarakat seluruh Propinsi Indonesia melalui berbagai program, sebagai bagian Badan Usaha Milik Negara, Perusahaan terus berperan aktif dengan ikut serta memberikan sumbangsihnya pada masyarakat melalui program “BUMN Hadir untuk Negeri”, melalui kegiatan sebagai berikut:a. Upacara Peringatan HUT RI 17 Agustus 2018b. Jalan Sehat 5 KMc. Pasar Murahd. Siswa Mengenal Nusantara e. Safari Ramadhan

Realization of Community Development Program

The community development program basically does not differentiate the implementation area, but is adjusted to their own needs. This is the Company’s commitment to provide optimal performance by prioritizing social responsibility in the form of the Community Development Program in all areas of the Company’s business operations. Based on the table below, it can be seen that the Environmental Development Program activities carried out by the Company in 2018 have been realized at Rp6.33 billion, with 48.73% of the 2018 budget of Rp13 billion.

BUMN Hadir untuk Negeri

Carrying the tagline “BUMN Hadir untuk Negeri,” the Ministry of SOE again initiated various strategic programs in 2018 as concrete contribution of all SOE companies to contribute to the society across all Indonesian provinces through various programs, as part of a State-Owned Enterprise, the Company continues to play an active role by contributing to the community through the “BUMN Hadir untuk Negeri” program, through the following activities:

a. RI Anniversary Commemoration Ceremony on August 17, 2018b. Healthy Walk 5 KMc. Bazaard. Students Get to Know the Archipelago of Indonesiae. Safari Ramadan

06KinerjaLingkungan Berkelanjutan Sustainable EnvironmentPerformance

PROFIL PERUSAHAANCompany Profile

Perusahaan berkomitmen untuk mengurangi dampak perubahan iklim melalui berbagai kebijakan pro-lingkungan, seperti mengelola penggunaan material (bahan baku), energi, air, emisi, efluen dan limbah dengan baik.The Company is committed to reducing the impact of climate change through various pro-environmental policies, such as managing the use of materials (raw materials), energy, water, emissions, effluents and waste properly.


Perubahan iklim merupakan isu global yang menuntut kepedulian bersama warga dunia. Hal itu, antara lain, ditandai dengan ditandatanganinya Perjanjian Paris atau Paris Agreement. Ini adalah perjanjian dalam Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) mengenai mitigasi emisi gas rumah kaca, adaptasi, dan keuangan.

Perjanjian tersebut dinegosiasikan oleh 195 (seratus sembilan puluh lima) perwakilan negara-negara pada Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-21 di Paris, Prancis. Setelah proses negosiasi, persetujuan ini ditandatangani tepat pada peringatan Hari Bumi tanggal 22 April 2016 di New York, Amerika Serikat. Indonesia termasuk salah satu negara yang menandatangani Perjanian Paris, yang dilakukan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dr. Siti Nurbaya mewakili Presiden RI.

Tujuan dibentuknya Perjanjian Paris tertuang dalam pasal 2, yaitu:1. Menahan laju peningkatan temperatur global hingga di

bawah 2 derajat Celcius dari angka sebelum masa Revolusi Industri, dan mencapai upaya dalam membatasi perubahan temperatur hingga setidaknya 1,5 derajat Celcius, karena memahami bahwa pembatasan ini akan secara signifikan mengurangi risiko dan dampak dari perubahan iklim.

2. Meningkatkan kemampuan untuk beradaptasi terhadap dampak dari perubahan iklim, meningkatkan ketahanan iklim, dan melaksanakan pembangunan yang bersifat rendah emisi gas rumah kaca tanpa mengancam produksi pangan.

3. Membuat aliran finansial yang konsisten demi tercapainya pembangunan yang bersifat rendah emisi gas rumah kaca dan tahan terhadap perubahan iklim.

Sebagai salah satu negara yang menandatangani Perjanjian Paris, Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 29% di bawah upaya apapun atau business as usual (BAU) pada tahun 2030, dan dapat dinaikkan sampai 41% dengan kerja sama internasional. Komitmen Indonesia juga diwujudkan dengan terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to The United Nations Framework Convention on Climate Change (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim).

Askrindo sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berkomitmen untuk ikut membangun kepedulian terhadap lingkungan sebagai bentuk dukungan terhadap Perjanjian Paris. Walau bidang usaha Perusahaan tidak berkaitan langsung dengan lingkungan hidup, namun Askrindo menyadari bahwa kegiatannya di industri asuransi ikut menyumbang perubahan iklim. Antara lain, dari penggunaan bahan bakar minyak untuk

Climate change is a global issue that demands global community concern. That, among other things, was marked by the signing of the Paris. This is an agreement in the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) regarding mitigation of greenhouse gas emissions, adaptation and finance.

The agreement was negotiated by 195 (one hundred ninety-five) countries’ representatives at the 21st UN Climate Change Conference in Paris, France. After the negotiation process, this agreement was signed right on the commemoration of Earth Day on April 22, 2016 in New York, United States. Indonesia is one of the countries that signed the Paris Agreement, conducted by the Minister of Environment and Forestry Dr. Siti Nurbaya represented the President of the Republic of Indonesia.

The purpose of the Paris Agreement is contained in article 2, namely:1. Withstand the rate of increase in global temperatures to

below 2 degrees Celsius from the number before the Industrial Revolution, and achieve efforts to limit temperature changes to at least 1.5 degrees Celsius, understanding that this limitation will significantly reduce the risks and impacts of climate change.

2. Increase the ability to adapt to the impacts of climate change, improve climate resilience, and carry out development that is low in greenhouse gas emissions without threatening food production.

3. Creating a consistent financial flow for the achievement of development that is low in greenhouse gas emissions and resistant to climate change.

As one of the countries that signed the Paris Agreement, Indonesia is committed to reduce greenhouse gas emissions by 29% under any effort or business as usual (BAU) by 2030, and can be increased up to 41% with international cooperation. Indonesia’s commitment was also realized with the issuance of Law of the Republic of Indonesia No. 16 of 2016 About Legalization of the Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change.

Askrindo as one of the State-Owned Enterprises (SOEs) is committed to participate in building awareness for the environment as a form of support for the Paris Agreement. Although the Company’s business sector is not directly related to the environment, Askrindo realizes that its activities in the insurance industry contribute to climate change. Among other things, from the use of fuel oil for operational vehicle operations, electricity for office operations, and others.


Kinerja LingkunganBerkelanjutanSustainable Environment Performance

operasional kendaraan operasional, listrik untuk operasional kantor, dan lain-lain. Untuk itu, Perusahaan berkomitmen untuk mengurangi dampak perubahan iklim melalui berbagai kebijakan pro-lingkungan, seperti mengelola penggunaan material (bahan baku), energi, air, emisi, efluen dan limbah dengan baik. [103-2]

Penggunaan Kertas

Dalam menjalankan operasional perusahaan, Askrindo cukup banyak menggunakan kertas. Kertas antara lain digunakan untuk mencetak polis asuransi, brosur untuk mengampanyekan pentingnya asuransi, surat-menyurat dan berbagai keperluan administrasi di kantor. Walau fungsi kertas dalam operasional Askrindo terbilang sangat penting, namun Askrindo berupaya untuk mengurangi penggunaan kertas, khususnya pada aktivitas yang bersifat internal. [103-2]

Askrindo sangat menyadari bahwa penggunaan kertas berimplikasi langsung dengan banyaknya pepohonan yang diolah menjadi pulp atau bubur kertas. Dalam rangka mengurangi pemakaian kertas, Askrindo juga menerapkan konsep paperless administration. Berbagai dokumen dan peraturan perusahaan misalnya, dikirim dan disimpan secara elektronik. Apabila penggunaan kertas tidak bisa dihindari, untuk beberapa keperluan, Askrindo mengupayakan penggunaan kertas secara bolak-balik atau malah menggunakan kertas bekas (reuse). [103-2]

To that end, the Company is committed to reducing the impact of climate change through various pro-environmental policies, such as managing the use of materials (raw materials), energy, water, emissions, effluents and waste properly. [103-2]

Paper Usage

In carrying out the company’s operations, Askrindo uses a lot of paper. Paper, among others, is used to print insurance policies, brochures for campaigning for the importance of insurance, correspondence and various administrative needs in the office. Although the function of paper in Askrindo’s operations is fairly spelled out very important, but Askrindo strives to reduce the use of paper, especially in internal activities. [103-2]

Askrindo is well aware that the use of paper has direct implications for the large number of trees that are processed into pulp. In order to reduce paper usage, Askrindo also applies the concept of paperless administration. Various documents and company regulations, for example, are sent and stored electronically. If the use of paper can not be avoided, for some purposes, Askrindo strives to use paper back and forth or instead use used paper (reuse). [103-2]


Pada tahun pelaporan, Perusahaan belum bisa menyampaikan volume kertas yang dipakai dan didaur ulang karena belum ada pencatatan. Pada tahun-tahun berikutnya, pencatatan tersebut akan dilakukan. [103-3, 301-1]

Pengelolaan Energi

Energi Listrik merupakan salah satu energi yang paling banyak digunakan dalam operasional Askrindo. Energi listrik yang digunakan Askrindo dipasok oleh PT PLN (Persero) Tbk. Selain itu, Askrindo juga memiliki genset berbahan bakar minyak yang digunakan jika pasokan energi listrik dari PLN tengah bermasalah. Penggunaan genset ditujukan agar operasional Perusahaan dapat terus berjalan dengan baik, khususnya dalam memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan. [103-2]

Dilandasi atas kesadaran dan kepedulian terhadap pelestarian lingkungan hidup, Askrindo berupaya untuk mengurangi penggunaan energi listrik. Kebijakan itu dikukuhkan melalui Surat Edaran No. 12/SE/SDM tanggal 21 Mei 2012 yang mengatur mengenai tata cara penggunaan energi listrik untuk pelaksanaan kerja lembur, penggunaan lift dalam gedung kantor pusat dan berbagai aturan lainnya.

Selaras dengan surat edaran tersebut, Perusahaan berupaya mengurangi penggunaan listrik dengan berbagai cara, antara lain mengganti lampu atau bohlam biasa di kantor dengan LED yang konsumsi listriknya lebih rendah. Selain itu, Askrindo juga menghimbau seluruh karyawan untuk melakukan penghematan listrik dengan mematikan lampu setelah jam kerja karyawan pulang dan hanya menyalakan lampu di luar gedung dan titik-titik yang dianggap perlu, serta mematikan pendingin udara pada jam istirahat. [103-3, 302-4]

In the reporting year, the Company could not convey the volume of paper used and recycled because there was no recording. In the following years, there will be a recording. [103-3, 301-1]

Energy Management

Electrical Energy is one of the most widely used energy in Askrindo’s operations. The electricity used by Askrindo is supplied by PT PLN (Persero) Tbk. In addition, Askrindo also has an oil-fired generator set which is used if the supply of electricity from PLN is in trouble. The use of generators is intended so that the Company’s operations can continue to run well, especially in providing the best service for customers. [103-2]

Based on awareness and concern for environmental preservation, Askrindo seeks to reduce the use of electricity. The policy was confirmed through Circular Letter No. 12/SE/SDM dated May 21, 2012 which regulates the procedures for the use of electricity for overtime work, the use of elevators in the headquarters building and various other rules.

In line with this circular, the Company seeks to reduce electricity usage in various ways, including replacing ordinary lamps or bulbs in offices with LEDs with lower electricity consumption. In addition, Askrindo also urges all employees to make electricity savings by turning off the lights after work hours employees go home and only turning on lights outside the building and points that are deemed necessary, as well as turning off the air conditioner during recess. [103-3, 302-4]


Kinerja LingkunganBerkelanjutanSustainable Environment Performance

Berbagai upaya penghematan energi listrik tersebut membawa hasil dengan menurunnya penggunaan energi listrik. Selama tahun 2018, Kantor Pusat Askrindo tercatat menggunakan energi listrik sebanyak 3.867 KwH, turun dibanding tahun 2017, yang penggunaan listriknya adalah sebesar 4.227 KwH. [103-3, 302-1]

Selain energi listrik, Askrindo juga menggunakan energi gas dan bahan bakar minyak. Energi gas digunakan untuk kebutuhan operasional kantor, khususnya berkaitan dengan pelayanan bagi karyawan. Sedangkan bahan bakar minyak digunakan untuk menunjang aktivitas perusahaan, khususnya terkait dengan operasional kendaraan perusahaan. Dalam hal ini, Askrindo senantiasa menggunakan bahan bakar beroktan tinggi bagi kendaraan operasional perusahaan.

Penggunaan bensin Kantor Pusat Askrindo pada tahun 2018 tercatat sebanyak 102.515 liter, naik signifikan dibanding tahun 2017 dengan penggunaan BBM sebanyak 83.653 liter. Kenaikan terjadi selaras dengan meningkatnya kegiatan Perusahaan yang menggunakan moda kendaraan operasional. [103-3, 302-1]

Pengendalian Emisi

Dalam mendukung terciptanya lingkungan dan udara bersih, Perusahaan juga ikut berperan serta dalam mengupayakan penurunan kadar timbal yang disebabkan gas buang kendaraan. Melalui Surat Edaran No. 16/SE/SDM tanggal 26 Juni 2012 dan No. 23/SE/SDM tanggal 28 Agustus 2012 manajemen telah mengeluarkan kebijakan agar seluruh kendaraan dinas yang digunakan untuk kegiatan perusahaan menggunakan BBM berkadar timbal rendah. Per 31 Desember 2018, jumlah kendaraan operasional Kantor Pusat Askindo sebanyak 50 kendaraan, termasuk di dalamnya kendaraan direksi hingga mobil ambulance.

Various efforts to save electrical energy bring results with a decrease in the use of electrical energy. During 2018, Askrindo’s Head Office recorded electricity usage of 3,867 KwH, down compared to 2017, where electricity usage was 4,227 KwH. [103-3, 302-1]

In addition to electricity, Askrindo also uses gas energy and fuel oil. Gas energy is used for office operational needs, specifically relating to services for employees. While fuel oil is used to support company activities, specifically related to the company’s vehicle operations. In this case, Askrindo always uses fuel high octane for company operational vehicles.

The use of Askrindo Headquarters gasoline in 2018 was 102,515 liters, a significant increase compared to 2017 with 83,653 liters of fuel. The increase occurred in line with the increase in the Company’s activities that use operational vehicle modes.[103-3, 302-1]

Emission Control

In supporting the creation of an environment and clean air, the Company also took part in pursuing the reduction of lead carbohydrates caused by vehicle exhaust. Through Circular No. 16/SE/SDM dated June 26, 2012 and No. 23/SE/SDM dated August 28, 2012 the management has issued a policy so that all official vehicles used for company activities use lowgrade fuel. As of December 31, 2018, the number of operational vehicle of Askrindo’s Main Office is 50 vehicle, including the Board of Directors vehicles to ambulance.


Penggunaan Air

Selain listrik, Askrindo juga menggunakan air untuk menunjang operasional perusahaan, antara lain untuk kebutuhan air minum, kebersihan, sanitasi, wudhu, menyiram tanaman dan lain-lain. Dalam operasional sehari-hari, Kantor Pusat Askrindo menggunakan air dari PDAM. [103-2]

Dalam penggunaan air, Askrindo tetap berupaya untuk melakukan penghematan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk komitmen Askrindo terhadap pelestarian lingkungan, mengingat ketersediaan air bersih dari waktu ke waktu terus menurun. Salah satu cara yang ditempuh Askrindo adalah dengan selalu menghimbau pegawai/karyawan untuk melakukan penghematan air dalam aktivitas keseharian. Selain itu, Askrindo juga telah memulai untuk melakukan pengelolaan air bekas pakai agar dapat dimanfaatkan kembali untuk kebutuhan lainnya. [103-3, 303-3]

Dengan upaya itu, penggunaan air Kantor Pusat pada tahun 2018 tercatat sebesar 15.097 meter kubik, naik dibanding tahun 2017 dengan penggunaan air sebanyak 13.889 meter kubik. Kenaikan penggunaan air terjadi antara lain karena bertambahnya jumlah karyawan. [103-3, 303-1]

Menjaga Lingkungan Hidup yang Sehat

Perusahaan telah memiliki instalasi pengolahan air limbah di gedung kantor pusat Instalasi dimaksud dibangun sesuai standar dan memiliki sertifikasi hasil uji baku mutu dari Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah DKI Jakarta nomor akreditasi LP-126-IDN tanggal 3 Agustus 2012. Tujuan penyediaan instalasi tersebut adalah agar air kotor dari aktivitas gedung kantor dapat terlebih dahulu diolah agar memenuhi standar air baku sebelum dibuang ke saluran drainase umum.

Sementara itu, untuk pengelolaan sampah domestik, Askrindo bekerja sama dengan Dinas Kebersihan DKI Jakarta untuk dibuang ke tempat pembuangan akhir; sedangkan pengelolaan limbah kertas dan oli bekerja sama dengan pihak ketiga yang memiliki kapasitas pengelolaan limbah tersebut.

Mekanisme Pengaduan Masalah Lingkungan Askrindo memiliki komitmen yang besar untuk menjaga kelestarian lingkungan. Untuk itu, Askrindo selalu terbuka jika ada pengaduan yang berkaitan dengan masalah lingkungan dengan menghubungi kantor, baik kantor pusat maupun cabang, maupun melalui email. Pada 2018, Askrindo tidak mendapat laporan pengaduan yang berkaitan dengan masalah lingkungan. Pada tahun yang sama, juga tidak ada denda atas ketidakpatuhan Perusahaan terhadap undang-undang atau peraturan tentang lingkungan.

Water Usage

In addition to electricity, Askrindo also uses water to support the company’s operations, including drinking water, for cleaning purposes, sanitation, ablution, watering plants and others. In daily operations, Askrindo’s Head Office uses water from the PDAM. [103-2]

In the use of water, Askrindo still strives to make savings. This is done as a form of Askrindo’s commitment to environmental preservation, given the availability of clean water from time to time continues to decline. One of the ways taken by Askrindo is to always encourage employees to make water savings in daily activities. In addition, Askrindo has also begun to manage used water so that it can be reused for other needs. [103-3, 303-3]

With this effort, the use of Head Office water in 2018 was recorded at 15,097 cubic meters, an increase compared to 2017 with water use of 13,889 cubic meters. The increase in water use occurred partly because of the increase in the number of employees. [103-3, 303-1]

Maintain a Healthy Environment

The Company already has a wastewater treatment plant in the said installation headquarters building which is built according to standards and has certification of quality standard test results from the DKI Jakarta Regional Environmental Laboratory accreditation number LP-126-IDN dated August 3, 2012. The purpose of providing such installations is for dirty water from the office building activity, it can be processed first to meet the standard of raw water before being discharged into a public drainage channel.

Meanwhile, for domestic waste management, Askrindo works closely with the DKI Jakarta Sanitation Department to be disposed of at the final disposal site; meanwhile, the management of paper and oil waste cooperates with third parties who have the waste management capacity.

Environmental Problem Complaint Mechanism

Askrindo has a great commitment to preserve the environment. For this reason, Askrindo is always open if there are complaints relating to environmental issues by contacting the office, both the head office and branches, and by email. In 2018, Askrindo did not receive reports of complaints relating to environmental problems. In the same year, there were also no fines for the Company’s non-compliance with environmental laws or regulations.

07Kinerja Sosial BerkelanjutanSustainable Social Performance

Sejak awal beroperasi, kami berkomitmen agar dapat memberikan pelayanan yang prima kepada seluruh konsumen, serta meningkatkan kesadaran semua karyawan untuk memberikan pelayanan yang ramah dan sopan kepada semua konsumen.Since the beginning of its operation, we are committed to providing excellent service to all consumers, and increasing the awareness of all employees to provide friendly and courteous services to all consumers.


Kinerja Sosial BerkelanjutanSustainable Social Performance

Keberhasilan Askrindo melalui tahun 2018 yang penuh tantangan tak lepas dari dukungan dan kerja sama para pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal. Pemangku kepentingan internal di antaranya adalah karyawan dengan berbagai divisi, sedangkan pemangku kepentingan eksternal antara lain konsumen/nasabah, vendor/pemasok, konsultan, asosiasi pengusaha, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat di sekitar perusahaan beroperasi.

Bagi Perusahaan, karyawan merupakan aset terpenting karena mereka adalah penggerak dan pelaksana operasional sehari-hari. Dengan posisi seperti itu, karyawan memiliki peran yang sangat besar dalam mewujudkan target-target yang telah ditetapkan. Untuk itu, Askrindo sangat memperhatikan kualitas dan kapasitas karyawan sehingga mereka bisa bekerja secara paripurna.

Kebijakan awal untuk mendapatkan karyawan berkualitas dilakukan dilakukan melalui rekrutmen yang terbuka, adil, berlaku untuk semua kalangan, tanpa membedakan suku, agama, ras, jenis kelamin, dan pandangan politik. Kebijakan selanjutnya, kepada karyawan yang ada, Askrindo berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi mereka melalui melalui

The success of Askrindo through 2018 which is full of challenges cannot be separated from the support and cooperation of stakeholders, both internal and external. Internal stakeholders include employees with various divisions, while external stakeholders include consumers/customers, vendors/suppliers, consultants, business associations, non-governmental organizations, and the communities around which the company operates.

For the Company, employees are the most important asset because they are the movers and executors of daily operations. With such a position, employees have a very big role in realizing the targets set. For this reason, Askrindo is very concerned about the quality and capacity of its employees so that they can work in a perfect manner.

The initial policy to get quality employees is carried out through recruitment that is open, fair, applies to all groups, regardless of ethnicity, religion, race, gender, and political views. The next policy, for existing employees, Askrindo is committed to increasing their capacity and competence through various education and training. In addition, the Company is also committed to providing



berbagai pendidikan dan pelatihan. Selain itu, Perusahaan juga berkomitmen untuk menyediakan tempat kerja yang nyaman dan aman sehingga seluruh karyawan bisa optimal dan produktif.

Atas kinerja dan pencapaian karyawan, Askrindo menjamin terpenuhinya hak-hak normatif karyawan, seperti review yang adil, tidak ada diskriminasi, ada kesetaraan kesempatan bekerja, menerima remunerasi yang kompetitif, tidak ada kerja paksa, dan sebagainya. Dalam menjalankan operasional usaha, Perusahaan tidak mempekerjakan pekerja anak karena hal itu bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. [103-2]

Keberadaan karyawan yang berkualitas dan mumpuni, niscaya akan memberikan kepuasan dalam pelayanan terhadap konsumen/pelanggan. Sebagai pemangku kepentingan ekternal Perusahaan, konsumen/nasabah merupakan prioritas, dan dukungan mereka akan sangat menentukan masa depan dan keberlanjutan Askrindo.

Sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, Perusahaan senantiasa memberikan pelayanan terbaik. Bagi Askrindo, selain terus meningkatkan kualitas layanan, memberikan pelayanan terbaik termasuk di antaranya membuka saluran pengaduan dan memberikan solusi secepatnya terhadap pengaduan tersebut. Dengan upaya itu, Perusahaan berharap akan tumbuh konsumen/nasabah yang loyal sehingga akan memperkokoh bisnis Askrindo. [103-2]

Sumber Daya ManusiaKebijakan Kepegawaian

Sumber daya manusia atau karyawan merupakan salah satu aset penting bagi Askrindo. Di tangan karyawan yang berkualitas, berdedikasi tinggi, dan cakap di bidangnya, maka kemajuan perusahaan bakal terwujud. Seperti perusahaan kebanyakan, kondisi itulah yang ingin diwujudkan oleh Askrindo.

Askrindo telah memiliki kebijakan pengelolaan SDM yang disusun selaras dengan strategi pengelolaan SDM. Kebijakan tersebut mengatur pelaksanaan berbagai aspek manajemen SDM. Kebijakan SDM Askrindo mengacu pada berbagai peraturan perundang-undangan dan best practice yang telah diadopsi sebagai berikut: a. Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; b. Peraturan Perusahaan; c. Pedoman Kode Etik Perusahaan.

Terkait pengelolaan SDM, Askrindo telah menetapkan sejumlah kebijakan yang terkait dengan berbagai aspek SDM, antara lain: [103-2]

a comfortable and safe workplace so that all employees can be optimal and productive.

On the performance and achievement of employees, Askrindo guarantees the fulfillment of employees’ normative rights, such as fair review, no discrimination, equal employment opportunities, receiving competitive remuneration, no forced labor, and so on. In carrying out business operations, the Company does not employ child labor because it is contrary to the Manpower Act. [103-2]

The existence of qualified employees, will undoubtedly provide satisfaction in service to consumers/customers. As external stakeholders of the Company, consumers/customers are a priority, and their support will determine the future and sustainability of Askrindo.

In accordance with the principles of good corporate governance, the Company always provides the best service. For Askrindo, aside from continuing to improve the quality of service, providing the best service including opening a complaint channel and providing immediate solutions to the complaint. With this effort, the Company hopes to grow loyal customers/customers so that it will strengthen Askrindo’s business.[103-2]

Human ResourcesStaffing Policy

Human resources or employees are one of the important assets for Askrindo. In the hands of qualified, dedicated, and capable employees in their fields, the company’s progress will be realized. Like most companies, this is the condition that Askrindo wants to realize.

Askrindo already has HR management policies that are aligned with HR management strategies. The policy regulates the implementation of various aspects of HR management. Askrindo’s HR Policy refers to various laws and best practices that have been adopted as follows:

a. Law No. 13 of 2003 concerning Manpower;b. Company regulations;c. Company Code of Ethics Code.

Regarding HR management, Askrindo has established a number of policies related to various aspects of HR, including: [103-2]


1. Rekrutmen Pegawai a. Dasar penerimaan pegawai dilakukan untuk memenuhi

kebutuhan perusahaan, sesuai dengan acuan Perencaaan kebutuhan tenaga kerja (man power planning) perusahaan.

b. Penerimaan pegawai dilaksanakan untuk mengisi formasi pekerjaan pada perusahaan.

2. Penggajiana. Perusahaan menetapkan standar gaji atau rentang

minimum dan maksimum pada tiap pangkat pegawai. b. Gaji bulanan, tunjangan, fasilitas lainnya merupakan

bagian dari remunerasi pegawai. c. Pembayaran gaji dan honorarium dilakukan paling lambat

tanggal 27 setiap bulan, dan apabila tanggal 27 jatuh pada hari libur, maka pembayaran gaji dan honorarium dilakukan pada hari kerja terakhir sebelumnya.

3. TunjanganBentuk-bentuk tunjangan yang diberikan Perusahaan adalah: a. Tunjangan Jabatan

Diberikan kepada pegawai yang memiliki jabatan, baik di kantor pusat maupun di kantor cabang.

b. Tunjangan Kemahalan Diberikan dalam rangka memenuhi batas kemampuan daya beli yang layak dan diberikan kepada pegawai yang ditempatkan di wilayah tertentu.

c. Tunjangan Transportasi Diberikan kepada pegawai yang ditempatkan di wilayah tertentu untuk membantu mengatasi kesulitan biaya transportasi antar wilayah.

d. Tunjangan Profesi Diberikan kepada pegawai yang memiliki gelar profesi asuransi.

e. Tunjangan Hari Raya (THR) Perusahaan memberikan THR kepada pegawai dalam rangka merayakan hari raya keagamaan sesuai dengan agamanya masing-masing.

4. Ketentuan Cuti Secara umum perusahaan mengatur tentang cuti pegawai tetap sebagai berikut:a. Cuti Tahunan

Pegawai Tetap yang sejak tanggal pertama kali bekerja pada perusahaan selama 1 tahun secara terus menerus terhitung mulai masuk bekerja, berhak atas cuti tahunan yang lamanya 12 hari kerja.

b. Cuti Besar Pegawai yang telah bekerja pada perusahaan sekurang-kurangnya 3 tahun secara terus menerus terhitung sejak pertama kali mulai masuk bekerja, berhak atas cuti besar yang lamanya 45 hari kalender, dan tidak berhak lagi atas cuti tahunan pada tahun berjalan.

c. Cuti Bersama Merupakan cuti yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat atau cuti bersama khusus di daerah tertentu sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, di luar Hari Libur Nasional.

1. Recruitment of Employeesa. Basic employee recruitment is done to meet the needs of

the company, in accordance with the reference Manpower planning plan of the company.

b. Employee recruitment is carried out to fill the job formation at the company.

2. Payrolla. The company sets a standard salary or minimum and

maximum range for each rank of employees.b. Monthly salary, benefits, other facilities are part of

employee remuneration.c. Payment of salaries and honorariums is made no later than

the 27th of every month, and if the 27th falls on a holiday, then the payment of salaries and honoraria is done on the last working day before.

3. AllowancesThe forms of benefits provided by the Company are:a. Positional Allowance

Given to employees who have positions, both at the head office and at the branch office.

b. Expensive AllowanceProvided in order to meet the limits of decent purchasing power and given to employees who are placed in certain areas.

c. Transportation AllowanceProvided to employees who are placed in certain areas to help overcome the difficulties of transportation costs between regions.

d. Professional AllowanceGiven to employees who have a profession insurance degree.

e. Holiday Allowance (THR)The company gives THR to employees in order to celebrate religious holidays in accordance with their respective religions.

4. Terms of LeaveIn general the company regulates permanent employee leave as follows:a. Annual leave

Permanent employees who start working at the company for the first year continuously from the start of work, are entitled to annual leave of 12 working days.

b. Great leaveEmployees who have worked at the company for at least 3 years continuously starting from the time they first enter work, are entitled to large leave of 45 calendar days, and are no longer entitled to annual leave in the current year.

c. Mass LeaveIt is a leave determined by the Central Government or special joint leave in certain areas in accordance with the provisions stipulated by the Regional Government, excluding National Holidays.



d. Cuti Sakit Pegawai yang sakit dengan keterangan dokter (sertifikat dokter) berhak atas cuti sakit dengan menyampaikan surat keterangan sakit kepada Divisi SDM, sedangkan sakit tanpa sertifikat dokter akan diperhitungkan dengan hak cuti tahunan atau cuti besar.

e. Cuti Bersalin Pegawai yang akan bersalin/melahirkan berhak memperoleh cuti bersalin selama 1 bulan sebelum dan 2 bulan sesudah melahirkan dengan tetap mendapatkan gaji penuh.

f. Cuti Diluar Tanggungan Pegawai yang sudah diangkat sebagai Pegawai Dinas Tetap dan sudah bekerja sekurang-kurangnya 5 tahun secara terus menerus karena alasan-alasan pribadi yang penting dan mendesak dapat diberikan cuti diluar tanggungan perusahaan.

g. Cuti menjalankan Ibadah Keagamaan Pegawai yang sudah bekerja sekurang-kurangnya 5 tahun secara terus menerus dapat diberikan cuti menjalankan ibadah keagamaan.

1. Program Kesejahteraan Pegawai a. Perusahaan memberikan fasilitas kesehatan berupa:

– Mengikutsertakan seluruh pegawai pada BPJS Kesehatan dan asuransi kesehatan lainnya

– Biaya penggantian kacamata – Biaya melahirkan – Biaya kuretage – Medical Check Up yang dilaksanakan sekali dalam 1

tahunb. Perusahaan mengikutsertakan seluruh pegawai dalam

program BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang meliputi:

– Jaminan Kecelakaan Kerja – Jaminan Hari Tua – Jaminan Kematian – Jaminan Pensiun

c. Program PensiunPerusahaan mengadakan perjanjian kerja sama dengan Perusahaan Asuransi untuk program pensiun.

d. Penghargaan Pengabdian Perusahaan memberikan penghargaan pengabdian kepada pegawai yang telah melampaui masa kerja tertentu secara terus menerus berupa piagam dan besaran uang yang diberikan.

2. Peraturan Disiplin Pegawai a. Perusahaan menyadari sepenuhnya bahwa perlu

adanya penegakan disiplin kerja, maka terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan atas peraturan dapat diberikan peringatan/sanksi.

b. Pada prinsipnya karyawan yang melakukan pelanggaran-pelanggaran disiplin kerja atau peraturan yang berlaku dapat dikenakan sanksi atau hukuman.

c. Sanksi atau hukuman diberlakukan dengan maksud sebagai pembinaan dan agar karyawan tidak melakukan pelanggaran berikutnya.

d. Sick LeaveA sick employee with a doctor’s statement (doctor’s certificate) is entitled to sick leave by submitting a sick certificate to the HR Division, while illness without a doctor’s certificate will count towards annual leave or large leave.

e. Maternity LeaveEmployees who will give birth are entitled to maternity leave for 1 month before and 2 months after giving birth while still getting full salary.

f. Leave Off DependencyEmployees who have been appointed as Permanent Office Employees and have worked for at least 5 years continuously for personal reasons that are important and urgent can be given leave outside the responsibility of the company.

g. Leave for Religious ServicesEmployees who have worked for at least 5 years continuously can be given time off to practice religious services.

1. Employee Welfare Programa. The Company provides health facilities in the form of:

– Involve all employees in BPJS Health and other health insurance

– The cost of replacing glasses – Birth costs – Curettage fee – Medical Check Up which is held once a year

b. The Company includes all employees in the BPJS Employment program in accordance with the applicable laws and regulations, which include:

– Accident insurance – Pension plan – Life insurance – Pension guarantee

c. Pension Plan The Company entered into a cooperation agreement with the Insurance Company for the pension program.

d. Service Award The company provides service awards to employees who have exceeded a certain period of work continuously in the form of certificates and amounts of money given.

2. Employee Discipline Rulesa. The Company is fully aware that there is a need to enforce

work discipline, so any violations committed by employees against regulations can be given a warning/sanction.

b. In principle, employees who commit violations of work discipline or applicable regulations may be subject to sanctions or penalties.

c. Sanctions or penalties are imposed for the purpose of coaching and so employees do not commit further violations.


Dalam hal kepegawaian, Askrindo selalu merujuk pada ketentuan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Tidak ada perbedaan perlakuan atau diskriminasi antara karyawan laki-laki dan perempuan dalam hal gaji pokok atau remunerasi. Selain itu, dalam operasional sehari-hari, Askrindo tidak mempekerjakan tenaga anak, dan semua karyawan bekerja sesuai jam kerja masing-masing tanpa ada paksaan.

Komitmen tidak adanya eksploitasi pekerja anak dan kerja paksa juga menjadi prasyarat yang ditentukan Askrindo dalam menjalin kerja sama dengan perusahaan pemasok, seperti penyedia jasa tenaga kerja tidak tetap. Prasyarat yang lain adalah ketaatan terhadap berbagai peraturan yang berkaitan dengan masalah lingkungan. Dengan komitmen bersama, pada masa pelaporan, tidak ada dampak negatif dan potensial terhadap praktik ketenagakerjaan dalam rantai pasokan. Juga, tidak ada pengaduan berkaitan dengan praktik ketenagakerjaan dan pelanggaran terkait masalah lingkungan. [103-2, 103-3, 308-1, 414-1]

Rekrutmen dan Turnover

Untuk menunjang rencana pengembangan perusahaan, Askrindo membutuhkan karyawan yang memiliki kemampuan dan karakteristik sesuai dengan spesifikasi pekerjaannya. Selain melalui program pengembangan karyawan, hal tersebut juga dapat dicapai dengan melaksanakan rekrutmen dan seleksi karyawan.

Rekrutmen dan seleksi karyawan merupakan salah satu tahap penting dalam manajemen SDM di mana para calon karyawan, yang merupakan output dari proses tersebut akan mewarnai kehidupan organisasi tidak hanya untuk 1-2 tahun ke depan, melainkan untuk jangka panjang. [103-2]

Askrindo menerapkan kebijakan rekrutmen dan seleksi yang ketat, yang dijalankan secara fair. Proses rekrutmen dijalankan untuk mencari, menemukan, mengajak dan menetapkan calon karyawan dari dalam maupun luar perusahaan dengan karakteristik tertentu seperti yang telah ditetapkan dalam perencanaan SDM. Calon karyawan dari proses rekrutmen selanjutnya akan memasuki proses seleksi untuk menentukan kandidat yang paling layak untuk mengisi jabatan tertentu yang tersedia di perusahaan.

Terdapat beberapa persyaratan administrasi dasar untuk menjadi calon karyawan Askrindo yaitu:

– Untuk pegawai Officer dan Supervisor, persyaratan yang diminta adalah;1. Berpendidikan minimal sarjana/ S1, dengan latar belakang

jurusan pendidikan yang berkaitan dengan bisnis.2. Memiliki IPK minimal 3,00.3. Bagi calon karyawan yang baru lulus, usia maksimal 26

tahun dan belum menikah.4. Bagi calon karyawan yang telah memiliki pengalaman

di bidang perbankan, asuransi atau mempunyai gelar profesi, berusia maksimal 35 tahun.

5. Seluruh calon karyawan harus bersedia di tempatkan di seluruh wilayah kerja Perusahaan.

In terms of staffing, Askrindo always refers to statutory provisions and other applicable provisions. There is no difference in treatment or discrimination between male and female employees in terms of basic salary or remuneration. In addition, in daily operations, Askrindo does not employ child labor, and all employees work according to their working hours without coercion.

Commitment to the absence of exploitation of child labor and forced labor is also a prerequisite determined by Askrindo in establishing cooperation with supplier companies, such as providers of temporary labor services. Another prerequisite is adherence to various regulations relating to environmental issues. With a shared commitment, during the reporting period, there were no negative and potential impacts on labor practices in the supply chain. Also, there are no complaints relating to labor practices and violations related to environmental issues. [103-2, 103-3, 308-1, 414-1]

Recruitment and Turnover

To support the company’s development plan, Askrindo requires employees who have the abilities and characteristics in accordance with the specifications of the job. Apart from the employee development program, this can also be achieved by carrying out employee recruitment and selection.

Recruitment and selection of employees is one of the important stages in HR management where prospective employees, who are the output of the process will color the life of the organization not only for the next 1-2 years, but for the long term. [103-2]

Askrindo implements a strict recruitment and selection policy, which is carried out fairly. The recruitment process is carried out to search, find, invite and determine prospective employees from within and outside the company with certain characteristics as specified in HR planning. Prospective employees from the recruitment process will then enter the selection process to determine the most suitable candidates to fill certain positions available at the company.

There are a number of basic administrative requirements for becoming a Askrindo employee:

– For Officer and Supervisor employees, the requirements requested are;1. Minimum bachelor/S1 education, with educational majors

related to business.2. Have a minimum GPA of 3.00.3. For prospective employees who have just graduated, a

maximum age of 26 years and not yet married.4. For prospective employees who have experience in banking,

insurance or have a professional degree, maximum age 35 years.

5. All prospective employees must be willing to be placed in all work areas of the Company.



– Bila telah memenuhi persyaratan administrasi dasar yang ditentukan, proses rekrutmen calon karyawan selanjutnya yang dijalankan Askrindo akan melalui 5 tahapan yang terdiri dari;1. Seleksi administrasi, untuk menyeleksi pelamar yang

sesuai dengan persyaratan yang telah di tentukan.2. Tes Tertulis, pelamar yang memenuhi persyaratan

kemudian diikutsertakan dalam tes tertulis yang terdiri dari Tes Pengetahuan Umum, Potensi Akademik dan Bahasa Inggris.

3. Tes Psikologi, pelamar yang dinyatakan Lulus atau memenuhi syarat tes tertulis kemudian dikutsertakan dalam tes psikologi yang diselenggarakan oleh Lembaga Psikologi Profesional Independen.

4. Tes Wawancara, wawancara dilakukan oleh Tim Pewawancara kepada Pelamar yang telah lulus tes psikologi.

5. Tes Kesehatan, kepada pelamar yang berhasil lulus atas tahapan-tahapan sebelumnya akan diikutsertakan pada tes kesehatan untuk mengetahui kondisi kesehatan calon Pegawai yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit atau Klinik Kesehatan yang di tunjuk perusahaan.

• Rekrutmen PegawaiSDM yang andal dan profesional merupakan fondasi untuk menunjang kesuksesan sebuah perusahaan. Salah satu proses mendapatkan karyawan yang berkompeten adalah dengan proses rekrutmen dan seleksi yang dilakukan di awal agar didapat calon-calon tenaga kerja terbaik dan memenuhi persyaratan perusahaan. Manajemen SDM Askrindo merekrut 71 orang karyawan baru selama tahun 2018, yang terdiri dari 68 karyawan tetap dan 3 karyawan kontrak. [103-3, 401-1]

• Tingkat Turnover PegawaiAskrindo berupaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang profesional, nyaman dan bersifat kekeluargaan agar dapat menjadi tempat kerja idaman bagi karyawan dan calon karyawan. Upaya tersebut juga merupakan bagian dari strategi Askrindo untuk mengelola tingkat turnover karyawannya. Askrindo secara berkala melakukan review terhadap kebijakan-kebijakan yang ada terkait remunerasi dan paket benefit bagi karyawan serta hal-hal lain yang terkait dengan pengelolaan tenaga kerja. Selain hal-hal bersifat materi, perbaikan senantiasa dilakukan dalam rangka menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan menyenangkan bagi karyawan. Dengan lingkungan kerja yang baik, membuat tingkat turnover karyawan diharapkan cenderung rendah.

Dengan berbagai upaya itu, pada tahun 2018, tercatat ada 23 orang yang meninggalkan Perusahaan dengan berbagai sebab, atau 2,56% dari total karyawan. Angka ini naik jika dibandingkan tahun 2017 dengan jumlah 18 orang atau 1,96% pegawai dari jumlah keseluruhan karyawan.[103-3, 401-1]

– If the basic administrative requirements are met, the next recruitment process for Askrindo will go through 5 stages consisting of;

1. Administration selection, to select applicants in accordance

with the requirements specified.2. Written Test, applicants who meet the requirements

are then included in a written test consisting of General Knowledge Test, Academic Potential and English Language.

3. Psychology Tests, applicants who are declared Passed or meet written test requirements are then included in a psychological test organized by the Independent Professional Psychology Institute.

4. Interview Test, interview is conducted by the Interviewing Team to Applicants who have passed a psychological test.

5. Health Tests, applicants who have successfully passed the previous stages will be included in a health test to determine the health condition of prospective Employees conducted by the Hospital or Health Clinic appointed by the company.

• Employee RecruitmentReliable and professional HR is the foundation to support the success of a company. One of the processes to get competent employees is through the recruitment and selection process which is carried out at the beginning in order to get the best prospective workers and meet the company requirements. Askrindo’s HR Management recruited 71 new employees during 2018, consisting of 68 permanent employees and 3 contract employees. [103-3, 401-1]

• Employee Turnover RateAskrindo strives to create a work environment that is professional, comfortable and family-friendly so that it can become the ideal workplace for employees and prospective employees. The effort is also part of Askrindo’s strategy to manage the employee turnover rate. Askrindo periodically reviews existing policies related to remuneration and benefit packages for employees and other matters related to workforce management. In addition to material matters, improvements are always made in order to create a conducive and pleasant work environment for employees. With a good work environment, employee turnover is expected to be low.

With these various efforts, in 2018, there were 23 people who left the Company for various reasons, or 2.56% of total employees. This figure is up compared to 2017 with 18 people or 1.96% of the total number of employees. [103-3, 401-1]


Program Pengembangan Kompetensi

Tercapainya tujuan sebuah perusahaan salah satunya didukung oleh kapasitas dan kualitas sumber daya manusia artinya melalui SDM yang unggul, tangguh dan berkualitas secara fisik dan mental akan memberikan dampak positif bagi kesuksesan sebuah perusahaan. Askrindo menyadari hal tersebut dan memprioritaskan program pengembangan untuk SDM dengan memberikan berbagai pendidikan dan pelatihan untuk karyawannya guna menghasilkan SDM yang kreatif, inovatif dan berdaya saing tinggi sehingga mampu berkontribusi dan melalui persaingan global. [103-2]

Secara berkala dan berkesinambungan, Perusahaan melakukan fasilitas peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan, dimana kesempatan ini ditawarkan secara sama kepada seluruh lapisan karyawan. Sebagai salah satu komitmen perusahaan dalam mengembangkan Sumber Daya Manusia yang dimilikinya adalah dengan adanya kebijakaan perusahaan untuk menerapkan sebuah sistem yang disebut SELARAS (Sistem E-Learning Askrindo), program pengembangan cara belajar karyawan di seluruh Indonesia yang berbasis web (e-learning). Melalui program ini, karyawan Askrindo dapat meningkatkan kompetensi mereka secara efisien.

Askrindo sangat menyadari arti penting Sumber Daya Manusia bagi kelangsungan usaha perusahaan. Untuk itu, Askrindo melakukan upaya untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan SDM yang dimiliki secara berkesinambungan. Dalam rangka mewujudkan visi dan misinya, Askrindo memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh karyawan dalam mendapatkan program pendidikan dan pelatihan. Program pelatihan bagi karyawan didasarkan pada kebutuhan pengembangan individu untuk menunjang keberhasilan kinerja dan karier. Pelatihan yang diberikan kepada karyawan selalu diperbarui seiring dengan perubahan teknologi dan standar operasi perusahaan. Program pendidikan dan pelatihan karyawan merupakan bagian penting dari rencana strategis pengembangan SDM di Askrindo dan memainkan peran sentral dalam upaya Askrindo untuk meningkatkan kinerjanya.

Komitmen Askrindo dalam mengembangkan SDM antara lain terlihat dari kebijakan perusahaan meluncurkan SELARAS (Sistem E-Learning Askrindo), program pengembangan cara belajar karyawan di seluruh Indonesia yang berbasis web (e-learning). Melalui program ini, karyawan Askrindo dapat meningkatkan kompetensi mereka secara efisien.

Askrindo melakukan evaluasi secara kontinu terhadap kompetensi yang dimiliki SDM, khususnya untuk kompetensi yang mengalami perubahan dalam alur proses kerja/ teknologi baru/ mekanisme baru.

Sejalan dengan komitmen untuk mengembangkan kompetensi karyawan, selama tahun 2018, Askrindo menyelenggarakan pelatihan secara in-house di dalam maupun di luar negeri. Inhouse di luar negeri tercatat sebanyak 12 program kegiatan yang diikuti oleh 21 pegawai, sedangkan inhouse di dalam negeri tercatat

Competency Development Program

Achieving the goals of a company is supported by the capacity and quality of human resources, which means that through superior, strong and quality human resources physically and mentally will have a positive impact on the success of a company. Askrindo is aware of this and prioritizes development programs for HR by providing various education and training for its employees to produce creative, innovative and highly competitive human resources so that they can contribute and through global competition. [103-2]

Periodically and continuously, the Company conducts competency improvement facilities through education and training, where this opportunity is offered equally to all levels of employees. As one of the company’s commitments in developing its Human Resources is the company’s policy to implement a system called SELARAS (Askrindo E-Learning System), a web-based employee learning development program throughout Indonesia (e-learning). Through this program, Askrindo employees can increase their competencies efficiently.

Askrindo is well aware of the importance of Human Resources for the survival of the company’s business. For this reason, Askrindo makes efforts to continuously improve the capabilities and skills of its human resources. In order to realize its vision and mission, Askrindo provides equal opportunities to all employees in getting education and training programs. Training programs for employees are based on individual development needs to support performance and career success. Training provided to employees is always updated as technology changes and the company’s operating standards. The employee education and training program is an important part of the HR development strategic plan at Askrindo and plays a central role in Askrindo’s efforts to improve its performance.

Askrindo’s commitment in developing HR, among others, can be seen from the company’s policy of launching SELARAS (Askrindo’s E-Learning System), a web-based employee learning development program throughout Indonesia (e-learning). Through this program, Askrindo employees can increase their competencies efficiently.

Askrindo evaluates continuously the competencies of its human resources, especially those that have experienced changes in the work process/new technology/new mechanism.

In line with the commitment to develop employee competencies, during 2018, Askrindo conducted in-house training at home and abroad. Inhouse abroad there were 12 program activities participated by 21 employees, while inhouse in the country there were 85 activities with a total of 2,002 participants. Beyond that,



sebanyak 85 kegiatan dengan jumlah peserta 2.002 pegawai. Di luar itu, Perusahaan mengikutkan pegawai dalam kegiatan seminar/workshop yang diselenggarakan pihak luar (eksternal) sebanyak 113 kegiatan dengan peserta sebanyak 486 pegawai. Dengan demikian, total pegawai yang mengikuti berbagai pelatihan tercatat sebanyak 2.488 orang, sebagian di antara pegawai tersebut mengikuti beberapa pelatihan yang berbeda. Pengembangan kompetensi dikuti oleh karyawan dari berbagai divisi dan bagian sebagai bentuk penghargaan atas kesetaraan kesempatan yang ada di Askrindo. [103-3, 404-2]

Untuk mendukung penyelenggaraan pelatihan, Askrindo mengalokasikan dana yang jumlahnya terus meningkat. Pada tahun 2018, realisasi biaya untuk pendidikan tercatat sebesar Rp17.478 juta, naik signifikan dibanding tahun 2017 dengan realisasi biaya sebesar Rp11.142 juta.

Review terhadap Karyawan

Sejalan dengan sistem pengembangan SDM berbasis kompetensi, Askrindo telah menyiapkan sistem manajemen karier yang lebih komprehensif. Manajemen karier ditujukan untuk memberi peluang kepada pegawai dalam mengembangkan dirinya selaras dengan kebutuhan posisi dalam perusahaan dan dapat memberikan arah pergerakan karier pegawai sesuai potensinya, hal ini akan sangat membantu pegawai dalam menentukan arah kariernya serta membantu perusahaan dalam melaksanakan proses pengembangan karier secara konsisten, dan pada gilirannya akan memberikan manfaat signifikan bagi perusahaan. [103-2]

Bagi pegawai, karier merupakan indikator proses pengembangan diri, dan bagi perusahaan menggambarkan posisi-posisi yang diperlukan dalam rangka pencapaian tujuan perusahaan.

Berkaitan dengan pelaksanaan manajemen karier, Askrindo secara rutin melakukan reviu terhadap kinerja seluruh karyawan. Berdasar hasil review itulah, Perusahaan menentukan apakah seorang karyawan akan mendapatkan promosi, mutasi atau demosi. Hasil review karyawan tahun 2018 disajikan dalam tabel berikut: [103-3, 404-3]

Promosi dan Mutasi Karyawan

Hasil ReviewReview Result

2018 2017

PromosiPromotion



Mutasi/RotasiMutation/Rotation



Tunjangan Karyawan

Berdasarkan statusnya, karyawan Askrindo terbagi atas karyawan tetap, kontrak dan karyawan alih daya. Selain berpengaruh terhadap kewajiban yang harus ditunaikan, status kepegawaian

the Company included employees in the seminar/workshop held by external parties (113) with 486 employees participating. Thus, the total number of employees who participated in various trainings was 2,488 people, some of whom participated in several different trainings. Competency development is attended by employees from various divisions and sections as a form of appreciation for the equality of opportunities that exist in Askrindo. [103-3, 404-2]

To support the implementation of the training, Askrindo allocates funds which continue to increase. In 2018, the realization of costs for education was recorded at Rp17,478 million, a significant increase compared to 2017 with the realization of costs of Rp11,142 million.

Employee Review

In line with the competency-based HR development system, Askrindo has prepared a more comprehensive career management system. Career management is intended to provide opportunities for employees to develop themselves in line with the needs of the position in the company and can provide direction for the career movement of employees according to their potential, this will greatly assist employees in determining the direction of their careers and assist companies in carrying out career development processes consistently, and in turn will provide significant benefits for the company. [103-2]

For employees, a career is an indicator of the process of personal development, and for the company describes the positions needed in order to achieve company goals.

Regarding the implementation of career management, Askrindo routinely reviews the performance of all employees. Based on the results of the review, the company determines whether an employee will get a promotion, transfer or demotion. The results of the 2018 employee review are presented in the following table: [103-3, 404-3]

Employee Promotion and Mutation

Employee Allowance

Based on their status, Askrindo’s employees are divided into permanent, contract and outsourced employees. In addition to influencing the obligations that must be fulfilled, the employment


tersebut juga mempengaruhi jenis tunjangan yang diterima. Jenis tunjangan yang diterima berdasarkan status karyawan di Perusahaan adalah sebagai berikut: [103-2, 103-3, 401-2]

Jenis TunjanganAllowance Type

Karyawan TetapPermanent Employee

Karyawan KontrakContract Employee

Ya Tidak Ya Tidak

Tunjangan Cuti TahunanAnnual Leaves Allowance √ − √

Tunjangan Cuti BesarGreat Leaves Allowance − − − −

Tunjangan Cuti Suka CitaHappiness Allowance − − −

Tunjangan Cuti Duka CitaGrievance Allowance √ − √ −

Tunjangan KesehatanHealth Allowance √ − √ −

Tunjangan PensiunPension Allowance √ − √ −

Tunjangan KemahalanLiving Cost Allowance √ − √ −

Hubungan Industrial

Perusahaan berupaya untuk menciptakan hubungan kerja antara Perusahaan dan karyawan yang harmonis, selaras dan berkeadilan. Karena itu, dalam operasionalnya Perusahaan berupaya untuk melakukan optimalisasi dalam pengelolaan SDM dengan tetap memperhatikan kepentingan pekerja. Sebagai bagian dari pelaksanaan kebijakan pengelolaan SDM yang berkualitas dan memperhatikan kepentingan dua pihak, Perusahaan menerapkan pembinaan hubungan industrial karena menyadari bahwa keberhasilan bidang SDM selalu diawali dengan keberhasilan pembinaan Hubungan Industrial yang harmonis antara Perusahaan dan karyawan.

Hak Asasi Manusia

Askrindo berkomitmen penuh untuk menghargai hak asasi manusia dalam menjalankan usaha, baik dalam layanan maupun di internal perusahaan. Dalam hal ini, Askrindo meyakini bahwa semua orang setara dan memiliki kedudukan yang sama tanpa harus melihat faktor suku, agama, ras, gender, dan budaya. Dengan komitmen seperti itu, Askrindo menentang segala bentuk praktik yang melanggar hak asasi manusia, baik melalui ucapan maupun tindakan.

Askrindo juga berkomitmen untuk tidak mempekerjakan anak di bawah umur atau memaksa karyawan bekerja dengan upah minim yang membahayakan perkembangan fisik, mental, moral karyawan.

Jika terjadi diskriminasi atau pelecehan, Perusahaan telah memiliki standar baku yang tepat dan cepat, dengan melakukan tindakan sesuai norma dan perundangan yang berlaku, serta membuat skema preventif agar hal tersebut tidak terjadi lagi di kemudian

status also influences the type of benefits received. The types of benefits received based on employee status in the Company are as follows: [103-2, 103-3, 401-2]

Industrial Relations

The Company strives to create a working relationship between the Company and employees that is harmonious and fair. Therefore, in its operations the Company seeks to optimize HR management while taking into account the interests of workers. As part of the implementation of a quality HR management policy that takes into account the interests of two parties, the Company implements industrial relations development because it realizes that the success of the HR field always starts with the success of fostering harmonious Industrial Relations between the Company and employees.

Human Rights

Askrindo is fully committed in respecting human rights in conducting business, both in services and within the company. In this case, Askrindo believes that all people are equal and have the same position without having to look at ethnic, religious, racial, gender, and cultural factors. With such a commitment, Askrindo opposes all forms of practices that violate human rights, both through words and actions.

Askrindo is also committed to not employing minors or forcing employees to work with minimum wages that endanger the physical, mental, moral development of the employees.

In the event of discrimination or harassment, the Company has appropriate and fast standard, by taking action in accordance with applicable norms and regulations, and making preventive schemes so that this does not happen again in the future. In



hari. Jika terjadi kasus pelecehan, Perusahaan berkomitmen untuk melindungi kerahasiaan semua pihak, termasuk korban, terduga pelaku, dan pemberi informasi. Pada tahun pelaporan, tidak ada laporan mengenai praktik diskriminasi yang terjadi di Perusahaan.

Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Askrindo berkomitmen untuk mematuhi keselamatan, kesehatan dan keamanan dalam lingkungan operasional serta pengamanan terhadap seluruh sumber produksi, proses produksi, alat produksi dan lingkungan kerja. Komitmen tersebut diwujudkan dengan menerapkan program K3 yang terus ditingkatkan dan dikembangkan.

Pada tahun 2018, pengelolaan K3 difokuskan untuk mencapai tingkat kecelakaan nihil atau zero accident. Program tersebut diselenggarakan berdasarkan pada peraturan ketenagakerjaan dan aturan K3 Dinas Tenaga Kerja, melalui Pengawasan oleh Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia. [103-2]

Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di Askrindo mengacu pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 5 Tahun 1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang telah disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Peraturan ini mengatur sistem manajemen perusahaan dalam pengendalian risiko kegiatan kerja, termasuk pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Peraturan ini diharapkan membantu terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif.

Komitmen Askrindo untuk menyediakan tempat kerja yang aman dan nyaman pada tahun 2018 tercapai dengan tidak adanya kecelakan kerja (zero accident). [103-3, 403-2]

Mengutamakan Kepuasan Nasabah

Nasabah merupakan salah satu pemangku kepentingan paling penting bagi Askrindo. Keberadaan mereka akan sangat menentukan keberlanjutan Perusahaan. Oleh karena posisi nasabah yang demikian penting, maka Askrindo berupaya keras untuk mengoptimalkan terwujudnya kepuasan nasabah.

Kepuasan nasabah Askrindo bisa dipengaruhi oleh banyak faktor. Selain kualitas produk, kepuasan juga sangat dipengaruhi oleh kualitas pelayanan. Oleh karena itu Perusahaan selalu menanamkan kepada setiap karyawan agar bisa memberikan pelayanan terbaik sesuai dengan etika perusahaan yang diterapkan. Dengan memberikan pelayanan terbaik niscaya kepuasan nasabah akan dapat direngkuh dan dipertahankan.

Pemasaran dan Pelabelan Untuk memenuhi keterbukaan informasi, semua produk dan layanan yang dimiliki Askrindo selalu memiliki spesifikasi dan pelabelan yang jelas. Dengan demikian, nasabah memperoleh informasi yang lengkap tentang produk dan layanan tersebut. Apabila nasabah memerlukan informasi tambahan, Perusahaan

case of harassment, the Company is committed to protecting the confidentiality of all parties, including victims, suspected perpetrators, and informants. In the reporting year, there were no reports of discriminatory practices occurring in the Company.

Occupational Health and Safety

Askrindo is committed to complying with safety, health and security in the operational environment as well as safeguarding all sources of production, production processes, production equipment and work environment. This commitment is realized by implementing the K3 program which is continuously being improved and developed.

In 2018, OHS management is focused on achieving zero accident rates. The program is held based on labor regulations and K3 rules of the Manpower Office, through Supervision by the Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia. [103-2]

The implementation of the Occupational Safety and Health Management System (SMK3) in Askrindo refers to the Regulation of the Minister of Manpower No. 5 of 1996 concerning the Occupational Safety and Health Management System that has been refined with Government Regulation No. 50 of 2012 concerning the Occupational Safety and Health Management System (SMK3). This regulation regulates the company’s management system in controlling the risk of work activities, including the prevention of work accidents and occupational diseases. This regulation is expected to help create a safe, efficient and productive workplace.

Askrindo’s commitment to providing a safe and comfortable workplace in 2018 was achieved in the absence of a work accident (zero accident). [103-3, 403-2]

Prioritizing Customer Satisfaction

The customer is one of the most important stakeholders for Askrindo. Their existence will greatly determine the sustainability of the Company. Because such a customer’s position is important, Askrindo strives to optimize customer satisfaction.

Askrindo’s customer satisfaction can be influenced by many factors. In addition to product quality, satisfaction is also strongly influenced by service quality. Therefore the Company always instills in each employee to be able to provide the best service in accordance with the applied company ethics. By providing the best service, customer satisfaction will surely be embraced and maintained.

Marketing and Labeling

To fulfill information disclosure, all Askrindo’s products and services always have clear specifications and labeling. Thus, customers get complete information about these products and services. If the customer requires additional information, Company is always


selalu siap menyediakan personel yang berkompeten untuk memberikan informasi yang dibutuhkan. [103-3, 417-1]

Dalam memasarkan produk dan layanan, Askrindo senantiasa mentaati aturan dan kaidah yang berlaku dalam pemasaran, termasuk mengikuti aturan main dalam periklanan, promosi, maupun sponsor. Perusahaan berkomitmen untuk memraktikkan pemasaran yang adil dan bertanggungjawab dengan cara menghindari klaim yang berlebihan, apalagi menipu. Komitmen itu diambil karena Askrindo tidak ingin mengambil keuntungan dari kurangnya pengetahuan atau pilihan konsumen. [103-2]

Berbagai upaya yang dilakukan Perusahaan seperti tersebut di atas, membuahkan hasil positif. Selama tahun pelaporan tidak ada laporan insiden ketidakpatuhan terhadap informasi dan pelabelan produk dan layanan, serta tidak ada insiden ketidakpatuhan terhadap komunikasi pemasangan, termasuk periklanan, promosi dan sponsor, selama tahun pelaporan. [103-3, 417-3]

Tanggung Jawab Produk

Kepuasan konsumen merupakan kunci penting untuk keberlanjutan perusahaan, termasuk Askrindo. Untuk itu, sebagai bagian terpenting dari mata rantai usaha Perusahaan, Askrindo senantiasa berupaya memperbaiki standardisasi pelayanan kepada konsumen. Dalam hal ini, sejak awal beroperasi, kami berkomitmen agar dapat memberikan pelayanan yang prima kepada seluruh konsumen, serta meningkatkan kesadaran semua karyawan untuk memberikan pelayanan yang ramah dan sopan kepada semua konsumen.

Kebutuhan informasi peserta menjadi prioritas bagi Perusahaan. Untuk itu, kebutuhan informasi maupun setiap keluhan peserta yang disampaikan akan diproses secara cepat dan tepat dalam rangka memberikan kelengkapan informasi maupun solusi penyelesaian pengaduan.

Selama tahun 2018. Askrindo menerima pengaduan sebanyak 330 pengaduan, naik 53,48% dibanding tahun sebelumnya yaitu sebesar 215 pengaduan. Semua pengaduan yang masuk pada tahun 2018 sudah ditindaklanjuti dan diselesaikan. Dengan demikian, hingga akhir tahun 2018, tidak ada pengaduan yang masih dalam proses penyelesaian.

Kenaikan jumlah pengaduan atau keluhan terjadi disebabkan oleh meningkatnya permasalahan/kendala yang diterima nasabah atas layanan perusahaan yang kurang optimal. Namun, seluruh pengaduan atau keluhan tersebut telah mendapat tanggapan dan diselesaikan oleh Perusahaan melalui optimalisasi media pengaduan nasabah (call center), baik dari sisi sistem maupun publikasi call center tersebut.

ready to provide competent personnel to provide the required information. [103-3, 417-1]

In marketing products and services, Askrindo always obeys the rules and rules that apply in marketing, including following the rules of the game in advertising, promotion, and sponsorship. The Company is committed to practicing fair and responsible marketing by avoiding excessive claims, let alone deceit. The commitment was taken because Askrindo did not want to take advantage of the lack of knowledge or consumer choices. [103-2]

Various efforts carried out by the Company as mentioned above, produced positive results. During the reporting year there were no reports of incidents of non-compliance with information and labeling of products and services, and there were no incidents of non-compliance with communication installations, including advertising, promotion and sponsorship, during the reporting year. [103-3, 417-3]

Product Responsibility

Consumer satisfaction is an important key to corporate sustainability, including Askrindo. For this reason, as the most important part of the Company’s business chain, Askrindo always strives to improve the standardization of services to consumers. In this case, from the very beginning of operations, we are committed to providing excellent service to all consumers, and increasing the awareness of all employees to provide friendly and courteous services to all consumers.

The information needs of participants become a priority for the company. For this reason, the information needs as well as every participant’s complaint submitted will be processed quickly and accurately in order to provide complete information and complaints resolution solutions.

During 2018. Askrindo received 330 complaints, up 53.48% compared to the previous year which was 215 complaints. All complaints received in 2018 have been followed up and resolved. Thus, until the end of 2018, there were no complaints that were still in the process of being resolved.

The increase in the number of complaints or complaints occurred due to increased problems/obstacles received by customers for less optimal company services. However, all complaints or complaints have been responded to and resolved by the Company through the optimization of the customer complaint media (call center), both in terms of the system and publication of the call center.

08Indeks Isi GRI StandardsContents Index of GRI Standards


Indeks Isi GRI StandardsContents Index of GRI Standards

Indikator Standar GRIGRI Standard Indicator

PengungkapanDisclosures

Hlm.Page

OmisionOmission

PENGUNGKAPAN UMUMGENERAL DISCLOSURES

PROFIL ORGANISASIORGANIZATION PROFILE

GRI 102:GeneralDisclosures 2016

102-1 Nama PerusahaanCompany Name

28

102-2 Kegiatan, Merek, Produk, dan JasaActivities, Brand, Product, and Service

34

102-3 Lokasi kantor pusatHead office location

28

102-4 Lokasi operasiOperation location

28,42

102-5 Kepemilikan dan bentuk hukumOwnership and form of law

28

102-6 Pasar yang dilayaniMarkets served

42

102-7 Skala organisasiOrganization scale

47

102-8 Informasi mengenai karyawanInformation about employees

28

102-9 Rantai pasokanSupply chain

49

102-10 Perubahan signifikan pada organisasi dan rantai pasokannyaSignificant changes to the organization and its supply chain

54

102-11 Pendekatan atau prinsip pencegahanapproach or principle of prevention

54

102-12 Inisiatif eksternalExternal initiative

54

102-13 Keanggotaan asosiasiAssociation membership

54

STRATEGISTRATEGY

102-14 Pernyataan dari pembuat keputusan seniorStatement from senior decision makers

22

ETIKA DAN INTEGRITASETHICS AND INTEGRITY

102-16 Nilai, prinsip, standar, dan norma perilakuValues, principles, standards, and norms of behavior

33

TATA KELOLAGOVERNANCE

102-18 Struktur tata kelolaGovernance structure

59

KETERLIBATAN PEMANGKU KEPENTINGANSTAKEHOLDERS INVOLVEMENT

Daftar kelompok pemangku kepentinganList of stakeholders group

18

PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) 133132 Laporan Keberlanjutan Sustainability report2018 133

LampiranLampiran



Hlm.Page

OmisionOmission

102-41 Perjanjian perundingan kolektifCollective agreement

49

102-42 Mengidentifikasi dan memilih pemangku kepentinganIdentifying and selecting stakeholders

17

102-43 Pendekatan terhadap keterlibatan pemangku kepentinganApproach on stakeholders involvement

17,18

102-44 Topik utama dan masalah yang dikemukakanMain topics and submitted issues

18

PRAKTIK PELAPORANREPORTING PRACTICE

102-45 Entitas yang termasuk dalam laporan keuangan dikonsolidasiEntities included in consolidated financial statements

15

102-46 Menetapkan isi laporan dan batasan topikDetermination of report contents and topics boundary

15

102-47 Daftar topik materialList of material topics

15

102-48 Penyajian kembali informasiInformation restatement

15

102-49 Perubahan dalam pelaporan Change in reporting

15

102-50 Periode pelaporanReporting period

10

102-51 Tanggal laporan terbaruDate of recent report

10

102-52 Siklus pelaporanReporting cycle

10

102-53 Titik kontak untuk pertanyaan mengenai laporanContact for report inquiry

16

102-54 Klaim bahwa pelaporan sesuai dengan Standar GRIClaim that the report has complied with GRI Standard

10

102-55 Indeks isi GRIGRI contents index

10

102-56 Assurance oleh pihak eksternalExternal assurance

10

PENGUNGKAPAN STANDAR KHUSUS SPECIAL STANDARDS DISCLOSURES

TOPIK EKONOMITOPIC OF ECONOMIC

KINERJA EKONOMI / ECONOMIC PERFORMANCE

GRI 103:PendekatanManajemen 2016GRI 103: Management Approach 2016

103-1 Penjelasan topik material dan batasannyaExplanation on material topics and boundary

15

103-2 Pendekatan manajemen dan komponennyaManagement apporach and components

95

103-3 Evaluasi pendekatan manajemenEvaluation on management approach

95,100




Hlm.Page

OmisionOmission

GRI 201:Kinerja Ekonomi 2016GRI 201: EconomicPerformance 2016

201-1 Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikanDirect economic values generated and distributed

100

DAMPAK EKONOMI TIDAK LANGSUNGINDIRECT ECONOMIC IMPACT



15


102


105

GRI 203:Dampak EkonomiTidak Langsung 2016GRI 203: IndirectEconomic Impact 2016

203-1 Investasi infrastruktur dan dukungan layananInfrastructure investment and service support

105

ANTIKORUPSIANTI-CORRUPTION



15

103-2 Pendekatan manajemen dan komponennya Management approach and components

85


85

GRI 205:Antikorupsi 2016Anti-corruption 2016

205-3 Insiden korupsi yang terbukti dan tindakan yang diambilProven corruption incident and taken initiative

85

PERILAKU ANTI-PERSAINGANANTI-COMPETITIVE BEHAVIOR


15


103-2 Pendekatan manajemen dan komponennyaManagement approach and components

101


102

GRI 206:Prilaku AntiPersaingan 2016GRI 206: Anti-Competitive Behavior 2016

206-1 Langkah-langkah hukum untuk perilaku anti-persaingan, praktikanti-trust dan monopoliLegal measures for anti-competitive behavior, anti-trust practicesand monopoly

102

TOPIK LINGKUNGANENVIRONMENTAL TOPIC

MATERIALMATERIAL



15


111


112

GRI 301:MaterialGRI 301: Material

301-1 Material yang digunakan berdasarkan berat atau volumeThe materials used based on weight or volume

112


LampiranLampiran



Hlm.Page

OmisionOmission

ENERGIENERGY



16


111, 112


112,113

GRI 302:EnergiGRI 302: Energy

302-1 Konsumsi energi dalam organisasi Energy consumption in organization

113

302-4 Pengurangan konsumsi energiReduction of energy consumption

112

AIRWATER



16


114


114

GRI 303: Air 2016GRI 303: Water 2016

303-1 Pengambilan air berdasarkan sumber Water collection based on sources

114

303-3 Daur ulang dan penggunaan air kembaliRecyling and reuse

114

PENILAIAN LINGKUNGAN PEMASOKSUPPLIER ENVIRONMENT EVALUATION



16


122


122

GRI 308:Penilaian LingkunganPemasok 2016Supplier Environmental Assessment 2016

308-1 Seleksi pemasok baru dengan menggunakan kriteria lingkunganSelection of new suppliers using environmental criteria

122

TOPIK SOSIALSOCIAL TOPICS

KEPEGAWAIANEMPLOYMENT



16


119,126


123,126

GRI 401:Kepegawaian 2016GRI 401: Staffing 2016

401-1 Perekrutan karyawan baru dan pergantian karyawan New employee recruitment and employee succession

123

401-2 Tunjangan yang diberikan kepada karyawan purnawaktuyang tidak diberikan kepada karyawan sementara atau paruh waktuAllowance for full-time employee that is not paidto temporary or part time employees

126

PELATIHAN DAN PENDIDIKANTRAINING AND EDUCATION




Hlm.Page

OmisionOmission



16


119,125


125

GRI 404:Pendidikan danPelatihan 2016Education and Training 2016

404-2 Program untuk meningkatkan keterampilan karyawandan program bantuan peralihanEmployee skill development program and transitition assistance program

125

404-3 Persentase karyawan yang menerima tinjauan rutinterhadap kinerja dan pengembangan karierPercentage of employees receiving regular performance allowanc and career development

125

PENILAIAN SOSIAL PEMASOKSOCIAL ASSESSMENT OF SUPPLIERS



16


122


122

414-1 Seleksi pemasok baru dengan menggunakan kriteria sosialSelection of new suppliers using social criteria

122

PEMASARAN DAN PELABELANMARKETING AND LABELING



16


128


128

GRI 417:Pemasaran dan Pelabelan 2016GRI 417:Marketing & Labeling 2016

417-1 Persyaratan untuk pelabelan dan informasi produk dan jasaRequirements for labeling and product and service information

128

417-3 Insiden ketidakpatuhan terkait komunikasi pemasaranIncidence of non-compliance with marketing communications

128


LampiranLampiran

Indeks POJK NO. 51/POJK.03/2017POJK Index NO. 51/POJK.03/2017

No.DeskripsiDescription

Hlm.Page

1. Penjelasan Strategi KeberlanjutanExplanation of Sustainability Strategies N/A

2. Ikhtisar Kinerja Aspek KeberlanjutanPerformance Overview on Sustainability Aspects

a. Aspek Ekonomia. Economic Aspects:

1. Kuantitas produksi atau jasa yang dijual;1. The quantity of production or service sold;2. Pendapatan atau penjualan;2. Income or sales;3. Laba atau rugi bersih;3. Net profit or loss;4. Produk ramah lingkungan; dan4. Environmentally friendly products; and5. Pelibatan pihak lokal yang berkaitan dengan proses bisnis Keuangan Berkelanjutan.5. Involvement of local parties related to the Sustainable Financial business process.

6

b. Aspek Lingkungan Hidup b. Environmental Aspects

1. Penggunaan energi (antara lain listrik dan air);1. Energy use (including electricity and water); 2. Pengurangan emisi yang dihasilkan (bagi LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik yang proses bisnisnya berkaitan langsung dengan Lingkungan

Hidup);2. Reduction of resulted emission (for LJK, Issuers, and Public Companies which business processes are directly related to the Environment);3. Pengurangan limbah dan efluen (limbah yang telah memasuki lingkungan) yang dihasilkan (bagi LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik yang proses

bisnisnya berkaitan langsung dengan Lingkungan Hidup); atau3. Reduction of waste and effluent (waste that has got into the environment) generated (for LJK, Issuers, and Public Companies which business processes

are directly related to the Environment); or4. Pelestarian keanekaragaman hayati (bagi LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik yang proses bisnisnya berkaitan langsung dengan Lingkungan

Hidup).4. Biodiversity conservation (for LJK, Issuers and Public Companies which business processes are directly related to the Environment).

6

c. Aspek Sosialc. Social Aspects:

Uraian mengenai dampak positif dan negatif penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi masyarakat dan lingkungan(termasuk orang, daerah, dan dana).A description of the positive and negative impacts of the Sustainable Financial implementation for the community and the environment(including people, regions, and funds).

7

3. Profil Singkat Perusahaan:Brief Company Profile:a. Visi, misi, dan nilai keberlanjutana. Vision, mission, and sustainability values

31

b. Nama, alamat, nomor telepon, nomor faksimil, alamat surat elektronik (e-mail), dan situs/web, serta kantor cabang dan/atau kantor perwakilanb. Name, address, telephone number, facsimile number, e-mail address, and website, as well as branch offices and/or representative offices 28

c. Skala usaha:c. Business scale:

1. Total aset atau kapitalisasi aset, dan total kewajiban (dalam jutaan Rupiah);1. Total assets or asset capitalization, and total liabilities (in million Rupiah);2. jumlah karyawan yang dibagi menurut jenis kelamin, jabatan, usia, pendidikan, dan status ketenagakerjaan;2. The total of employees based on gender, position level, age level, education level, and employment status;3. Persentase kepemilikan saham (publik dan pemerintah); dan3. Percentage of share ownership (public and government); and4. Wilayah operasional.4. Operational area.

47

47

28

42

d. Penjelasan singkat mengenai produk, layanan, dan kegiatan usaha yang dijalankan;d. Brief description of the products, services, and business activities carried out; 34

e. Keanggotaan pada asosiasi;e. Membership of the association; 54

f. Perubahan yang bersifat signifikan, antara lain terkait dengan penutupan atau pembukaan cabang, dan struktur kepemilikan.f. Significant changes, among others related to the closing or opening of branches, and ownership structure. 54



Hlm.Page

4. Penjelasan Direksi memuat:The Board of Directors’ explanation contains:

a. Kebijakan untuk merespons tantangan dalam pemenuhan strategi keberlanjutan, paling sedikit meliputi:a. Policies to respond to challenges in meeting the sustainability strategy, at least include:

1. Penjelasan nilai keberlanjutan Perusahaan;1. An explanation of the Company’s sustainability value;2. Penjelasan respon Perusahaan terhadap isu terkait penerapan Keuangan Berkelanjutan;2. An explanation of the Company’s response to issues related to the Sustainable Financial implementation;3. Penjelasan komitmen pimpinan Perusahaan dalam pencapaian penerapan Keuangan Berkelanjutan;3. An explanation of the Company’s leadership commitment in achieving the Sustainable Financial implementation;4. Pencapaian kinerja penerapan Keuangan Berkelanjutan; dan4. Performance achievement of the Sustainable Financial implementation; and5. Tantangan pencapaian kinerja penerapan Keuangan Berkelanjutan.5. The challenges of performance achievement in the Sustainable Financial implementation.

22

b. Penerapan Keuangan Berkelanjutan:b. Sustainable Financial implementation:

1. Pencapaian kinerja penerapan Keuangan Berkelanjutan (ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup) dibandingkan dengan target; dan 1. Achievement of the Sustainable Financial implementation (economic, social, and environmental) compared to the target; and2. Penjelasan prestasi dan tantangan termasuk peristiwa penting selama periode pelaporan (bagi LJK yang diwajibkan membuat Rencana Aksi

Keuangan Berkelanjutan).2. An explanation of achievements and challenges including important events during the reporting period (for LJK required to create a Sustainable

Financial Action Plan).

22

c. Strategi pencapaian target:c. Target achievement strategy:

1. Pengelolaan risiko atas penerapan Keuangan Berkelanjutan terkait aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup;1. Risk management for the Sustainable Financial implementation related to economic, social and environmental aspects;2. Pemanfaatan peluang dan prospek usaha; dan 2. Utilization of business opportunities and prospects; and3. Penjelasan situasi eksternal ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup yang berpotensi mempengaruhi keberlanjutan Perusahaan.3. Explanation of the external economic, social and environmental situations that have the potential to affect the Company’s sustainability.

22

5. Tata kelola keberlanjutan memuatSustainability governance contains

a. Uraian tugas Direksi dan Dewan Komisaris, pegawai, pejabat dan/atau unit kerja yang menjadi penanggung jawab penerapan Keuangan Berkelanjutan.a. Job description of Directors and Board of Commissioners, employees, executives and/or work units who are responsible for the Sustainable Financial

implementation.63,67

b. Pengembangan kompetensi Direksi, anggota Dewan Komisaris, pegawai, pejabat dan/atau unit kerja yang menjadi penanggung jawab penerapanKeuangan Berkelanjutan.

b. Development of the competencies of the Directors, the Board of Commissioners members, employees, executives and/or work units responsible for the Sustainable Financial implementation.

AR hal. 85-88

c. Penjelasan mengenai prosedur Perusahaan dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko atas penerapan KeuanganBerkelanjutan terkait aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup, termasuk peran Direksi dan Dewan Komisaris dalam mengelola, melakukan telah berkala, dan meninjau efektivitas proses manajemen risiko Perusahaan.

c. Description of the Company’s procedures in identifying, measuring, monitoring and controlling risks for the Sustainable Financial implementation related to economic, social and environmental aspects, including the role of the Board of Directors and Board of Commissioners in managing, conducting periodic reviews, and reviewing the effectiveness of the Company’s risk management process.

54,78

d. Penjelasan mengenai pemangku kepentingan yang meliputi: d. Description of the stakeholders which includes:

1. Keterlibatan pemangku kepentingan berdasarkan hasil penilaian (assessment) manajemen.1. Stakeholder involvement based on management assessment results.2. Pendekatan yang digunakan Perusahaan dalam melibatkan pemangku kepentingan dalam penerapan Keuangan Berkelanjutan. 2. The approach used by the Company in involving stakeholders for the Sustainable Financial implementation.

17

e. Permasalahan yang dihadapi, perkembangan, dan pengaruh terhadap penerapan Keuangan Berkelanjutan. e. Issues, developments, and influences on the Sustainable Financial implementation. 17

6. Kinerja keberlanjutan:Sustainability performance:

a. Penjelasan mengenai kegiatan membangun budaya keberlanjutan di Perusahaan.a. Description of the activities to develop a sustainability culture in the Company. 94,110,118

b. Uraian mengenai kinerja ekonomi:b. Description of economic performance:

1. Perbandingan target dan kinerja produksi, portofolio, target pembiayaan, atau investasi, pendapatan dan laba rugi.1. Comparison of targets and production performance, portfolio, financing targets, or investment, income and profit and loss.2. Perbandingan target dan kinerja portofolio, target pembiayaan, atau investasi pada instrumen keuangan atau proyek yang sejalan dengan

penerapan Keuangan Berkelanjutan.2. Comparison of target and portfolio performance, financing targets, or investments in financial instruments or projects that are in line with the

Sustainable Financial implementation.

92-106


LampiranLampiran


Hlm.Page

c. Kinerja sosial:c. Social performance:

1. Komitmen Perusahaan untuk memberikan layanan atas produk dan/atau jasa yang setara kepada konsumen. 1. The Company’s commitment to provide equal products and/or services to consumers.2. Ketenagakerjaan: 2. Employment:

a. Kesetaraan kesempatan bekerja dan ada atau tidaknya tenaga kerja paksa dan tenaga kerja anak; a. Fair employment opportunities and the presence or absence of forced labor and child labor;b. Persentase remunerasi pegawai tetap di tingkat terendah terhadap upah minimum regional;b. Percentage of permanent employee remuneration at the lowest level of the regional minimum wage;c. Lingkungan bekerja yang layak dan aman; danc. A decent and safe working environment; andd. Pelatihan dan pengembangan kemampuan pegawai.d. Training and employee skill development.

3. Masyarakat: 3. Community:

a. informasi kegiatan atau wilayah operasional yang menghasilkan dampak positif dan dampak negatif terhadap masyarakat, sekitar termasuk literasi dan inklusi keuangan;

a. information on activities or operational areas that make positive and negative impacts on the community, including financial literacy and inclusion;

b. Mekanisme pengaduan masyarakat serta jumlah pengaduan masyarakat yang diterima dan ditindaklanjuti; danb. The mechanism of public complaints as well as the total of public complaints received and followed up; andc. TJSL yang dapat dikaitkan dengan dukungan pada tujuan pembangunan berkelanjutan meliputi jenis dan capaian kegiatan program

pemberdayaan masyarakat.c. TJSL that can be linked to support for sustainable development goals includes the types and achievements of community empowerment program

activities.

116-128

d. Kinerja Lingkungan Hidup:d. Environmental Performance:

1. Biaya lingkungan hidup yang dikeluarkan;1. Environmental costs incurred;2. Uraian mengenai penggunaan material yang ramah lingkungan, misalnya penggunaan jenis material daur ulang; dan2. A description of the use of environmentally friendly materials, for example the use of recycled materials; and3. Uraian mengenai penggunaan energi, paling sedikit memuat:3. A description of the energy use, at least contains:

a. jumlah dan intensitas energi yang digunakan; dana. The total and intensity of the energy used; andb. Upaya dan pencapaian efisiensi energi yang dilakukan termasuk penggunaan sumber energi terbarukan.b. Efforts and achievement of energy efficiency including the use of renewable energy sources.

e. Kinerja Lingkungan Hidup bagi Perusahaan yang proses bisnisnya berkaitan langsung dengan lingkungan hidup:e. Environmental Performance for Company which business processes are directly related to the environment:

1. Kinerja sebagaimana dimaksud dalam huruf d;1. Performance as referred to in letter d; 2. informasi kegiatan atau wilayah operasional yang menghasilkan dampak positif dan dampak negatif terhadap lingkungan hidup sekitar,

terutama upaya peningkatan daya dukung ekosistem;2. information on activities or operational areas that make positive and negative impacts on the surrounding environment, especially efforts

to increase the carrying capacity of ecosystem;3. Keanekaragaman hayati, paling sedikit memuat:3. Biodiversity, at leIast contains:

a. Dampak dari wilayah operasional yang dekat atau berada di daerah konservasi atau memiliki keanekaragaman hayati; dan a. impacts from operational areas that are close to or in conservation areas or that have biodiversity; andb. Usaha konservasi keanekaragaman hayati yang dilakukan, mencakup perlindungan spesies flora atau fauna;b. Biodiversity conservation efforts that are undertaken, including protection of flora or fauna species;

4. Emisi, paling sedikit memuat:4. Emission, at least contains:

a. jumlah dan intensitas emisi yang dihasilkan berdasarkan jenisnya; dana. The total and intensity of emissions produced based on type; andb. Upaya dan pencapaian pengurangan emisi yang dilakukan.b. Efforts and achievement of emission reduction that is carried out.

5. Limbah dan efluen, paling sedikit memuat:5. Waste and effluent, at least contain:

a. jumlah limbah dan efluen yang dihasilkan berdasarkan jenis;a. The total of waste and effluent produced based on type;b. Mekanisme pengelolaan limbah dan efluen; danb. Waste and effluent management mechanism; andc. Tumpahan yang terjadi (jika ada); danc. Spills that occur (if any); and

6. jumlah dan materi pengaduan lingkungan hidup yang diterima dan diselesaikan.6. The total and material of environmental complaints that are received and resolved.

108-114

-


Lembar Umpan BalikFeedback Form

Terima kasih telah membaca Laporan Keberlanjutan PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) 2018. Untuk meningkatkan kinerja keberlanjutan Perseroan, mohon kesediaan para pemangku kepentingan untuk memberikan umpan balik setelah membaca Laporan Keberlanjutan ini dengan mengirimkan email atau formulir ini melalui fax/pos.

Data Diri Nama (bila berkenan) : ……………….Institusi/Perusahaan : ………………. Telp/HP :……………….

Golongan Pemangku Kepentingano Pemegang saham o Kementerian BUMN dan OJK o Konsumen o Pegawaio Ormas/LSM/Organisasi Sosial o Mediao Lain-lain, mohon sebutkan……….

Mohon pilih jawaban yang paling sesuai(beri tanda √)1. Laporan ini bermanfaat untuk Anda:

o Sangat tidak setujuo Tidak setujuo Netralo Setuju o Sangat Setuju

2. Laporan ini menggambarkan kinerja Perseroan dalam

pembangunan berkelanjutan: o Sangat tidak setujuo Tidak setujuo Netralo Setuju o Sangat Setuju

3. Laporan ini mudah dimengerti:o Sangat tidak setujuo Tidak setujuo Netralo Setuju o Sangat Setuju

4. Laporan ini menarik:o Sangat tidak setujuo Tidak setujuo Netralo Setuju o Sangat Setuju

Thank you for reading the Sustainability Report of PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) 2018. To improve the Company’s sustainability performance, we hereby request willingness of the stakeholders to submit feedback after reading this Sustainability Report by submitting this form via email or fax/postal service.

Personal DataName (if consented) : ……………….Institution/Companny : ………………. Phone/HP :……………….

Stakeholders Groupo Shareholderso Ministry of SOEs and Financial Service Authority (OJK)o Consumerso Employeeso CSOs/NGOs/Social Organizationso Mediao Others, please specify……….

Please choose the most suitable answer(give mark √ )1. This report is useful:

o Strongly disagreeo Disagreeo Neutralo Agreeo Strongly Agree

2. This report has illustrated the Company’s performance in

sustainable development:o Strongly disagreeo Disagreeo Neutralo Agreeo Strongly Agree

3. This report is easy to be understood:o Strongly disagreeo Disagreeo Neutralo Agreeo Strongly Agree

4. This report is interesting:o Strongly disagreeo Disagreeo Neutralo Agreeo Strongly Agree


LampiranLampiran

1. Laporan ini meningkatkan kepercayaan Anda terhadap keberlanjutan Perseroan:o Sangat tidak setujuo Tidak setujuo Netralo Setuju o Sangat Setuju

Mohon untuk memberikan saran/usul/komentar Anda atas laporan ini:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Terima Kasih Atas Partisipasi Anda. Mohon agar lembar ini dikirimkan ke alamat berikut:

KANTOR PUSAT:Graha AskrindoJl. Angkasa Blok B-9, Kavling No. 8Kota Baru Bandar Kemayoran, Jakart10610 - IndonesiaTelepon 021-6546471-72Faksimile 021-6546483-84

1. This report increases your trust in the Company’s sustainability:o Strongly disagreeo Disagreeo Neutralo Agreeo Strongly Agree

Please provide your suggestion/ recommendation/comment regarding this report:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Thank you for your participation. Please send this form to the following address:

HEAD OFFICE:Graha AskrindoJl. Angkasa Blok B-9, Kavling No. 8Kota Baru Bandar Kemayoran, Jakarta10610 - IndonesiaPhone 021-6546471-72Facsimile 021-6546483-84

Tumbuh Berkembang - upperlineid · 2020. 1. 24. · PB PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero)...

Documents

Transcript of Tumbuh Berkembang - upperlineid · 2020. 1. 24. · PB PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero)...