Treaty-Permanent Establishment (Resume OECD Commentary)
-
Upload
sigit-harnowo -
Category
Documents
-
view
22 -
download
0
description
Transcript of Treaty-Permanent Establishment (Resume OECD Commentary)
-
RESUME PAJAK INTERNASIONAL
ARTIKEL 5 & 7
DISUSUN OLEH :
SIGIT HARNOWO (1106134575)
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS INDONESIA
DEPOK
2013
COMMENTARY OF ARTICLE 5
CONCERNING THE DEFINITION
OF PERMANENT ESTHABLISHMENT
-
1. Definisi Bentuk Usaha Tetap
The term "permanent establishment" in ARTICLE 5 means a fixed place of business
through which the business of enterprise is wholly or partly carried on."
Definisi tersebut diatas menjelaskan bahwa Permanent esthablishment (Selanjutnya
BUT) merupakan suatu bentuk usaha dari perusahaan induk atau sebagian dari
perusahaan induk.
Setelah menemukan apakah suatu bentuk usaha masuk kedalam BUT atau tidak, yang
menjadi masalah adalah penentuan laba BUT itu sendiri. Apakah dapat dipisahkan dari
perusahaan induk atau tidak. Kemudian, siapa yang berhak mengenakan pajak atas
laba usaha tersebut.
Dalam ARTICLE 7, di paparkan mengenai laba usaha tersebut, bagaimana kegiatan
BUT tersebut dijalankan, dan hal apa yang menyebabkan Negara sumber penghasilan
tidak dapat mengenakan pajak karena kegiatan BUT tersebut.
Pengenaan pajak atas penghasilan dari kegiatan usaha tidak berdiri sendiri, dalam
arti selalu dikaitkan dengan dua dasar pengenaan pajak. Setiap Negara mempunyai
ketentuan yang berbeda dalam undang-undangnya dalam mengenakan pajak atas
kegiatan usaha yang dilakukan oleh warga Negara asing di wilayah jurisdiksinya.
COMMENTARY OF ARTICLE 7
CONCERNING THE TAXATION OF BUSINESS PROFIT
2. Penentuan Laba Usaha BUT
-
Bussines Profit
1. The profit of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that
State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State
through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on
business as aforesaid, the profit of the enterprise may be taxed in the other
State but only so much an them as is attributable to (a) that permanent
establishment; (b) sales in that other State of goods of marchandise of the same
similar kind as those sold through that permanent establishment; or (c)other
business activities carried on that other State of the same or similar kind as
effected through that permanent establishment.
Berdasarkan pasal tersebut maka diketahui bahwa tidak semua laba dari kegiatan
usaha dapat dikenakan di Negara domisili namun juga dapat dikenakan di Negara asal.
Dalam OECD dikenal istilah Laba usaha yang "attributable". Secara singkat Laba usaha
yang "attributable" kepada BUT adalah laba usaha dari kegiatan di mana BUT tersebut
berpartisipasi.
2. Subject to the provisions of paragraph 3 where an enterprise of a Contracting
State carries on business in the other Contracting State through a permanent
establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed
to that permanent establishment the profits which it might be expected to make
if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar
conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a
permanent establishment.
3. In the determinations of the profits of permanent establishment, there shall be
allowed as deductions expenses which are incurred for the purposes of the
business of the permanent establishment including executive and general
administrative expenses so incurred, whether in the State in which the
permanent establishment is situated or elsewhere. However, no such deduction
shall be allowed in respect of amounts, if any, paid (otherwise than towards
-
reimbursement of actual expenses) by the permanent establishment to the head
office of the enterprise or any other offices, by way of royalties, fees, or other
similar payments in return for the use of patents or other right, or by way of
commission, foe specific services performed or management, or, except in the
case of banking enterprise, by way of interest on money lent to permanent
establishment. Likewise, no account shall be taken, in the determination of the
profits of a permanent establishment, for amount charged (otherwise than
towards reimbursement of actual expenses), by the permanent establishment to
the head office of the enterprise or any of its other offices, by way of royalties,
fees or other similar payment in return for specific services performed or for
management, or, except in he case f banking enterprise by way of interest on
moneys lent to the head office of the enterprise or any of it offices.
Inti dari ayat 2 adalah mengenai pemisahan laba usaha BUT yang melakukan
kegiatan usaha secara sendiri dan terpisah. Dalam hal ini tidak ada keterkaitan dengan
perusahaan induk dalam melakukan kegiatan usahanya yang menghasilkan laba.
Namun Demikian dalam ayat selanjutnya disampaikan bahwa atas laba yang terdiri
dari biaya dapat dialokasikan kepada perusahaan induk dengan kondisi dimana biaya
tidak dapat dibagikan kepada kantor cabang atau BUT.
4. In so far as it has been cutomery in Contracting State to determine the profits to
be attributed to a permanent establishment on the basis of an apportionment of
the total profits of the enterprise to its various parts, nothing in paragraph 2 shall
preclude that Contracting State from determining the profits to be taxed by such
an apportionment as may be cutomery; the method of apportionment adopted
shell, however, be such that the result shall in accordance with the principles
contained in this article.
5. For the purposes of preceding paragraphs, the profits to be attributed to the
permanent establishment shall be determined by the same method year by year
unless there is good and sufficient reason to the contrary.
-
Dalam beberapa kasus, penentuan laba usaha dari suatu BUT tidk dapat dihitung
berdasarkan pembukuan tetapi berdasarkan appointment, yaitu perbandingan dengan
keseluruhan laba usaha dari kantor pusatnya. Berbeda dengan pasal 2 yang mengatur
berapa yang dianggap sebagai laba usaha dari suatu BUT berdasarkan prinsip entity
yang terpisah. Karena itu, bila laba usaha dari BUT tetap ditentukan berdasarkan
apportionment, hasilnya akan berbeda bila dihitung berdasarkan pembukuan kantor
pusat secara terpisah.
Namun ayat 4 ini tetap memberikan hak kepada Negara sumber untuk
melaksanakan ketentuan dalam peraturan domestiknya dalam rangka menghitung laba
usaha dari BUT yang terletak di wilayahnya, sepanjang hasilnya tidak bertentangan
dangan pasal 7.
Ayat 5 menegaskan bahwa metode alokasi (kalau ada) sebaiknya tidak diubah
hanya karena satu tahun pajak memberikan penerimaan pajak yang baik. Hal ini untuk
memberikan kepastian kepada perusahaan-perusahaan dalam hal perlakuan pajak
terhadap BUT nya yang berada di Negara lainnya.
6. Where profits include items of income which are dealt with separately in other
articles of this Convention, then the provisions of those articles shall not be
affected by provisions ot this article.
Ayat ini menegaskan bahwa adanya aturan lain yang mengatur mengenai pajak atas
laba usaha. Dalam pelaksanaannya, ayat ini memberikan prioritas kepada pasal-
pasal yang mengatur jenis-jenis penghasilan tertentu yang diatur secara khusus.
Sesuai dengan kebiasaan yang berlaku pasal ini berlaku terhadap laba usaha di
bidang industry dan perdagangan yang tidak masuk dala kategori penghasilan-
penghasilan yang diatur secara khusus seperti bunga dan deviden, dan sebagainya.
Kecuali diatur lain dalam pasal-pasal khusus tersebut yang memperlakukan jenis-
jenis penghasilan tertentu tersebut sebagai laba usaha.