TRANSFORMASIKEBERAGAMAAN TOKOHNASIONAL mDONESU(PerspektifSosio-Historis atas Terbentuknya NegaraIndonesia)

SuparjoSuparjo adalah dosen flmu Pendidikan Islam di Jurusan Tarbiyah STAW Purwokerto,JawaTengah, Indonesia

Absract

Indonesia is a portrait ofpluralistic country. Its people have diversity ofbackground,i.e. customs, traditions, cultures, ethnics, and religions. However, they successfidlybuilt a govemment oflndonesia with its pluralistic system ofnational lifeformultedas PancasUa and 1945 Constitution.

This paper intends to elaborate the key success of national leaders to build anindependent Govemment oflndonesia in 1945. Especially, it is concerned with theirattitude to sit and work together along with their diversity ofreligious background.

Keywords: identitas nasional, identitasprimordial, teologi global, dan pluralitas keagamaan

A. Pendahuluan

Sebelum 17Agustus 1945,bangsatKtonesiabolehdikatakanbelumpemahmernpunyaipengalaman yang sesungguhnya sebagai sebuah negara kesatuan yang pluralis dantransformatif. Kerajaan-kerajaan yang pernah berdiri di wilayah yang sekarang disebutIndonesia, seperti Kutai, Sriwijaya, Majapahit, Demak, dan Mataram, lebih tepatdianggapsebagai representasi dari negara primordial, baik berdasarkan agama ataupun kesukuan,daripada dianggap sebagai representasi bentuk negara nasional Indonesia di masa lampaukarena mereka tidak dibangun di atas kesepakatan bersama oleh seluruh komponen bangsa.'Tesis ini dapat berimplikasi bahwa perluasan wilayah kekuasaan yang dilakukan olehkerajaan-kerajaan tersebut sebagaimana yang dilakukan oleh Kerajaan Sriwijaya danMajapahit dapat dianggap sebagai proses kolonialisasi. Alasan yang mendasar adalahbahwa kerajaan-kerajaan tersebutberusaha untuk menguasai kehidupan politik dan ekonomirnasyarakat setempat, bahkan menggantikan ideologi dan mengkonversi agamanya.

MukaMimalt, Vol. XV, No. 27 Juli - Desember 2009 227

Suparjo

Hal yang sama terjadi ketika kepulauan nusantara kedatangan bangsa asing. Misalnya,Muslims dari Arab dan Gujarat yang datang ke kepulauan nusantara berkepentingan untukmendirikan kerajaan Islam untuk menjamin kelestarian agamanya.' Bahkan, sejarah palingtragis adalah kedatangan bangsa Eropa yang berniat menjajah bangsa Indonesia.-Berdasarkan klaim dan rasa superioritas sebagai ras unggul dengan didukung misikeagamaan, bangsa Eropa menganggap belahan dunia lain, termasuk Indonesia, sebagaidaerah yang diperebutkan di antara mereka. Klaim tersebut menjadi legitimasi rasionalmereka untuk menjajah baik di bidang ekonomi, sosiaI, budaya, dan politik bangsa lainnya,khususnya Asia dan Afrika. Hal itu pula yang menjadi latar belakang usaha mereka untukmengkonversi agama masyarakat setempat. Pada prinsipnya, mereka berusahamelumpuhkan primordialisme yang telah ada dalam masyarakat dan menggantikannyadengan primordialisme baru, yakni Barat dan Kristen. Pada masa tersebut, Indonesiabenar-benar mengalami dampak langsung dari kolonialisasi. Saat itu terjadi penegasanprimodialisme, khususnya ras dan agama, sebagai bagian dari tata kehidupan bermasyarakatdan bernegara.'

Demikianlah, primordialisme pernah menjadi corak tata kehidupan bermasyarakatdan bernegara di lndonesia dalam sejarah yang panjang. Hegemoni kekuasaan antaridentitasprimordial secara politik berlangsung lama sehingga mengakar dalam sistem perpolitikanIndonesia. Hal ini menjadi bagian dari faktor destruktifbagi proses perumusan identitasnasional—meskipun melalui proses yang panjang pada akhimya tercapai pula. Setelahmelalui proses pergulatan ilmiah, sosial, dan kultural yang panjang, sejarah bangsa Indonesiasetelah 17Agustus 1945 menjadi seratus persen berbeda dari era sebelumnya. Perbedaanyang mendasar bukan sekedar persoalan bahwa bangsa Indonesia telah terbebas daripenjajahan, tetapi lebih penting dari itu adalah tercapainya komitmen bersarnapara tokohnasional untuk membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang benar-benar baruyang bebas dari unsur dominasi dan superioritas atas nama segala unsurprimordialisme.Wujud akumulasi komittnen nasional tersebut tertuang dalam "Pancasila" dan "UUD 1945."

Oleh karena itu, pengungkapan kembali sejarah Indonesia dengan maknanya yangkonstruktifdiperiukan sehinggamembantumenjaga kesatuan dan persatuan nasional. Dalamkerangka pikir demikian, tesis-tesis yang berkecenderungan berimplikasi negatif dandestruktif dalam berbangsa dan bernegara perlu difahami secara proporsional sehinggasejarah Indonesia diungkapkan secarajujur tetapi tetap memberikan makna positifdankonstruktifbagi masyarakat.*

Tulisan ini menfokuskan pada proses transformasi tokoh-tokoh nasional yang mendirikannegara bangsa Indonesia tahun 1945. Oleh karena proses transformasi tersebut merupakanhasil akumulasi proses sejarah panjang bangsa Indonesia, maka tulisan ini diawali denganpemaparan secara singkat tesis tentang terbentuknya bangsa Indonesia. Berikutnya,

228 Mnfcaddimah,Vol.XV,No.27Juli-Oesember2009

Transformasi Keberagamaan Tokoh Nasional Indonesia

dipaparkan sejarah perkembangan nasionalisme di Indonesia. Setelah itu, dibahastransformasi agama para tokoh nasional. Selanjutnya, sebelum sampai padakesimpulan,dibahas bentuk transformasi teologi yang mengejawantah dalam bentuk rumusan silapertama pancasila, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa.

B. Teori tentang Terbentuknya Bangsa Indonesia

Untuk memahami sejarah Indonesia, terlebih dahulu perlu difahami tentang kapanbangsa Indonesia ada atau terbentuk. Para ahli sejarah saling berbeda pendapat tentanghaI ini. Setidaknya, ada empat pendapat tentang hal ini yang tentunya mempunyaiargumentasi dan implikasi historis masing-masing.

Pertama, ada tesis yang mengatakan bahwa bangsa Indonesia terbentuk sejak adanyamanusia yang menghuni kepulauan nusantara. Kesadaran awa1 sebagai manusia berbangsadan berbudaya mendapatkan penegasan sejak terjadinya proses asimilasi antara rnasyarakatasli Indonesia dengan bangsa Yunan, bangsa yang tinggal di suatu daerah di daratan Cina.Oleh karena itu, bangsa Yunan tersebut juga dianggap sebagai nenek moyang bangsaIndonesia.' Pendapat ini, setidaknya, mempunyai dua impli!;asi sosio-historis yang penting.Pertama, agama asli Indonesia adalah animisme dan dinamisme dengan berbagaiperkembangan varian nama maupun norma religius dan sosialnya. Semuanya disebutsebagai agama asli (indigenous religions) bangsa Indonesia, seperti kaharingan dan alokTolado. Selain itu, agama Khong Hu Chujuga bisa dianggap agama asing yang pertamamasuk mdonesia. Tesis ini membawa implikasi politis. Misalnya,jika pemerintah Indonesiahendak mengembangkan aset bangsa, maka ia harus memberikan ruang bagi perkembanganagama asli tersebul.'' Kedua, kerajaan-kerajaan yang dibangun di atas prinsip primordialismeyang pernah ada di Indonesia adalah bentuk pemerintahan Indonesia di masa lampau—meskipun bukan dalam arti sesungguhnya karena mereka masih mendasarkan pemerintahanpada primordialitas tertentu. Misalnya, kerajaan Sriwijaya dapat disebut sebagai negaranasional pertama yang ada di Indonesia yang berdasarkan primordialisme melayu danHindu. Demikian pula, kerajaan Majapahit adalah negara nasional Indonesia yang keduadengan dasarprimordial JawadanHindu-Budha.

Kedua, ada tesis yang mengatakan bahwa bangsa Indonesia terbentuk sejak mayoritasmasyarakat di kepulauan nusantara mempunyai kesadaran untuk menjadi satu bangsa.'Artinya, bangsa Indonesia sebelum tanggal 17Agustus 1945 sudah mempunyai konsepnasionalisme meskipun belum sempurna. Dalam perspektifini, bangsa lebih mempunyaiarti spirit daripada organisasi pemerintahan dan kewilayahan. Berdasarkan tesis ini, SumpahPemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 dapat disebut sebagai wuj ud ekspresi nasionalimeIndonesia yang pertama kali. Demikian pula, organisasi-organisasi sosial dan politik yangmempunyai spirit yang sejalan dengan spirit sumpah pemuda tersebut dapat dianggap

Mukaddimah, Vol. XV, No. 27 J u l i - Descmber 2009 229

Suparjo

sebagai organisasi nasional yang berjuang mewujudkan negara Indonesia.

Ketiga, ada tesis yang mengatakan bahwa bangsa Indonesia yang sebenarnya baruterbentuk tanggal 17 Agustus 1945.* Dalam perspektif ini, kesepakatan kebangsaansebelumnya tidak dianggap sebagai kesepakatan dalam arti sebenarnya. Berdasarkanpada pandangan ini, Majapahit, Sriwijaya, Mataram Hindu, Mataram IsIarn, dan kerajaanprimofdial lainnya yang telah ada pada era sebelum kemerdekaan Indonesia tidak semestinyadisebut sebagai representasi bentuk pemerintahan Indonesia di masa lampau. Demikianpula, sumpah pemuda serta organisasi pergerakan nasional sebelum kemerdekaan barulayak disebut sebagai pseudo-nasionalisme pada era pra-Indonesia. Fakta yang mendukungadalah adanya perdebatan sengit para tokoh nasional untuk merumuskan dasar negaradan undang-undang dasar negara Indonesia merdeka pada sidang-sidang yang dilaksana-kan oleh BPUPKI dan PPKI. Perdebatan tersebut setidaknya menunjukkan bahwa konsepkebangsaan mereka masih saling bertentangan. Baru tanggal 18 Agustus 1945 merekasecara resmi menyepakati landasan filosofis dan yuridis sebagai tata laku kehidupanberbangsa dan bemegara.

Keempat, ada tesis yang mengatakan bahwa bangsa Indonesia akan benar-benarmenjadi bangsa Indonesia apabila masyarakatnya dapat mewujudkan cita^ita luhur parapendiri negara hdonesia sebagaimana yang tertuang dalam naskah Undang-Undang Dasar1945. Karena bangsa dan negara Indonesia terbentuk berdasarkan kesepakatan, makabangsa dan negara Indonesia yang sebenarnya terwujud apabila seluruh masyarakatmdonesia mempunyai komitmen untuk menjadi satu bangsa dan negara Monesia dengankesadaran untuk melaksanakan hak dan kewajiban secara adil dan proporsionalsebagaimana yang telah disepakati oleh pendiri negara.

Keempat pendapat tersebut mempunyai sisi kebenaran sesuai bangunan logika dandukungan fakta historis masing-masing. Oleh karena masing-masing pendapat hanyamenonjolkan satu aspek kesejarahan saja, maka semua argumen itu dapat dianggap sebagaiaItematifpemahaman sejarah yang perlu diberi makna konstruktifdan selanjutnya dipadukansecara proporsional sebagai satu-kesatuan tesis kebangsaan yang konstruktif daripadadipandang sebagai pandangan parsial dan pendapat yang saIing bertentangan. Jadi, keempattesis tersebut dipadukan sehingga menjadi satu kesatuan pemahaman tentang sejarahnasional bangsaIndonesia.

Penulis membuat analogi sejarah Indonesia dengan proses perkembangan individu.Sejarah Indonesia dari sejak adanya manusia di kepulauan nusantara sampai terbentuknyakerajaan-kerajaan primordial dapat dimetaporakan sebagai era di mana bangsa Indonesiabaru merupakan benih dari lelaki dan perempuan sebagai pasangan suami istri yang menikah.Sejarah Indonesia yang ditandai oleh perlawanan kerajaan-kerajaan lokal terhadapkekuasaan imprelialisme Barat dapat dianalogikan dengan terjadinya proses pembuahan

230 Mukttddimnh, Vol. XV, No. 27 Ju l i - Desember 2009

Transformasi Keberagamaan Tokoh Nasional Indonesia

(masa konsepsi) sehingga terbentuk zygote. Indonesia menjadi embryo ketika rasanasionalisme mulai tumbuh sejak tahun 1908 yang ditandai dengan berdirinya organisasiyang bersifat trans-lokaI, sepern' Boedi Oetomo. EmbrIo Indonesia mempunyai ruh setelahdicetuskan sumpah pemuda dalam kongres pemuda kedua pada tanggal 28 Oktober 1928.Proklainasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 menipakan personifikasi kelahiranbangsa Indonesia secara formaI dan organisasionaI. Sehari sesudahnya, 18 Agustus 1945,negara yang baru lahir tersebut diberi nama Indonesia melalui sebuah prosesi dalam sidangPPKI yang berhasil menetapkan penyelenggara negara beserta dasar negara dan konstitusi-nya. Demikian seterusnya, bangsa Indonesia tumbuh dan berkembang menuju bangsayang dewasa. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik, penulis memaparkansejarah perkembangan nasionalisme bangsa Indonesia secara singkat

3. Sejarah Pertumbuhan NasionaMsme di Indonesia

Benih nasionalisme bangsa Indonesia mulai tumbuh di era kerajaan-kerajaan yangberbasis kedaerahan yang berjuang melawan penjajah dari Eropa. Diantara mereka yangtercatatdalamsejarahadalahThomasMatulessyPaUimura^laluku,1816-1818),PangeranDiponegoro^fataram-Jawa, 1825-1830),TuankuhnamBonjol(SumateraBarat, 1822-1837),PangeranAntasariCKaIimantan, 1860),AnakAgungMadeO^ombok, 1895),TeukuUmar(Aceh, 1873-1903),rajaSismgamangaraja(Batak, 1907),danRajaUdayana03ah',1908).* Dari sudut pandang transformasi sosial dan agama, fakta historis ini setidaknyamempunyai dua arti. Pertama, untuk menjadi bangsa Indonesia yang sebenaniya, semuaelemen bangsa Indonesia harus menyadari perbedaan suku, agama, ras, dan adat yangtelah ada sejak nenek moyang mereka. Kedua, apapun latar belakang suku, agama, rasdan adat, nenek moyang bangsa Indonesia mempunyai visi untuk memerangi kolonialisasidan ketidakadilan. Visi ini merupakan modal perjuangan bangsa Indonesia untuk mewujudkannegara nasional tanpa dominasi dan superoritas golongan atas nama identitas primordialapapun.

Ketika perlawanan yang bersifat lokal gagal, beberapa kaum terpelajar bangsaIndonesia, baik hasil didikan Barat, TunurTengah, maupun lokaU mdai menyadari pentingnyapengembangan rasa kebangsaan yang tidak dibatasi oleh daerah, suku, agama, dan identitasprimordial lainnya. Boedi Oetomo yang berdiri tanggal 20 Mei 1908 merupakan organisasiyang pertama kalinya tidak menggunakan identitas primordial. Demikianjuga, semuaorganisasi yang muncul sezaman maupun setelahnya mulai menumbuhkan wawasannasionalisme Indonesia yang memadai. Hanya saja, di antara mereka masih ada yangmengambil identitas tertentu sebagai sarana untuk sekedar menggalang massa, bukanuntuk memperkuatprimordialisme. Di antara organisasi yang menggunakan strategi iniadalah Serikat Islam (SI), Nahdhatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Jong Java, JongSumatera, Jong Borneo, dan Jong CeIebes.'Sekali lagi, organisasi ini tidak menggunakan

Muknddimah, Vol. XV, No. 27 Ju l i - Desember 2009 231

Suparjo

unsur primordiaIisme sebagai tujuan utama melainkan sebagai modaI awal untuk prosesnasionalisme bagi Indonesia. Hal itu terbukti, pada saat yang menghendaki mereka bersatu,mereka serta merta bersatu. Sebagai contoh, kongres pemuda kedua pada tanggal 28Oktober 1928 didukung oleh hampir semua organisasi baik bersifat kedaerahan, profesi,maupun keagamaan.

Kongres pemuda II tersebut dihadiri oleh hampir seluruh wakil elemen bangsa.Pimpinan PNI dan SI yang merupakan partai besar turut hadir dalam kongres. PemudaNU dan Muhammadiyah sebagai dua organisasi sosial keagamaan Islam yang terbesar diIndonesia hadir dalam kapasitas sebagai wakil organisasi sekaIigus wakil daerah. Semuawakil daerah hadir dalam kongres tersebut. Berdasarkan fakta historis ini, kongres tersebutlebih tepat disebut sebagai kongres rakyat bangsaIndonesia—meskipunjumlah elemenpemuda mendominasi dalam kongres tersebut. Fakta historis yang mendukung tesis iniadalah bahwa pemuda-pemuda yang terlibat dalam kongres yang menelurkan sumpahpemuda ini juga merupakan kader nasional yang pada akhirnya terlibat aktif dalamperjuangandanpendiriannegaraIndonesiaMerdekapadatanggal 17Agustus 1945.

Anggota kongres pemuda tersebut berhasil mendeklarasikan empat kesepakatanpenting. Pertama, mereka berkomitmen untuk berbangsa, bertanah air dan berbahasasatu, yaitu Indonesia—yang selanjutnya dikenal sebagai teks sumpah pemuda. Kedua,mereka menyepakati lagu Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan Indonesia. Ketiga,mereka menyepakati bendera merah putih sebagai bendera Indonesia. Keempat, merekamenyepakati untuk mengintegrasikan seluruh organisasi pemuda menjadi sebuah organisasiyang diberi nama Indonesia Muda.* Menurut hemat penulis, kesepakatan nasional tersebutmerupakan kesepakatan nasional yang pertama kali dimiliki bangsa Indonesia yangmendasarkan pada semangat kebangsaan, sejarah dan budaya Indonesia. Ia tidak lagimendasarkan pada identitas primordial. Ini merupakan sejarah awal bagi bangsa mdonesiauntuk memiliki nasionalisme. Argumen ini dibuktikan oleh kenyataan sejarah yang mencatatbahwa kesepakatan tersebut mempunyai implikasi riil. Sebagai contoh, Boedi Oetomo danPMI bergabung menjadi sebuah partai, yakni Parindra ̂ artai mdonesia Raya). Demikianjuga, seluruh partai politik bergabung menjadi satu partai, yakni GAPPI (Gabungan PartaiPolio'kIndonesia).*

Bentuk nasionalisme Indonesia semakin nyata pada saat menjelang berakhirnyapendudukan Jepang di Indonesia. Terkait dengan pendirian dan keIangsungan negara bangsaIndonesia, ada momen penting sejarah yang terjadi padamasa itu, yakni terbentuknya duabadan yang bertugas mempersiapkan Negara Indonesia Merdeka, yaitu BPUPKI (BadanUsaha-usaha Penyelidik Persiapan Kemerdekaan Indonesia) dan PPKI 3"anitia PersiapanKemerdekaan Indonesia).

232 Mukaddimah, Vol. XV, No. 27 Jul i - Desember 2009

Transformasi Keberagamaan Tokoh Nasional !ndonesia

BPUPKI mengadakan sidang sejak tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 untukmembahas segaIa hal yang bertiubungan dengan persiapan Indonesia merdeka, khususnyaideologi dan konstitusinya. Untuk merumuskan rancangan keputusan, BPUPKImenyerahkan tugasnya kepada panitia-panitia kecil. Salah satu panita kecil yang paling

banyak diapresiasi sejarah adalah panitia sembilan yang beranggotakan fr. Soekarno, Drs.Moh. Hatta, Mr. A.A. Maramis, Abikusno, Abd Kahar Muzakkir, H. Agus Salim, Mr.Akhmad Subardjo, K.H. Wachid Hasyim, dan Moh. Yamin. Panitia sembilan ini telahberhasil meramuskan tigarancangan kesepakatan, yaitu: "Piagam Jakarta" sebagai ideologiIndonesia, PM (Persiapan Indonesia Merdeka) sebagai teks proklamasi kemerdekaanIndonesia, dan rancangan undang-undang dasar negara Indonesia.' Ketiga naskah tersebutdisepakatiolehBPUPKIpadatanggal 14Juli 1945.SetelahtugasBPUPKIselesai,makaanggotanya bubar. Naskah tersebut selanjutnya diserahkan kepada panitia selanjutnya,yaitu PPKI.

Takluknya Jepang kepada sekutu pada tanggal 14Agustus 1945 turut membawaperubahan nasib bangsa Indonesia. Pada malam hari tanggal 16 Agustus 1945, anggotaPPKI yang masih di Jakarta menyepakati untuk mendeklarasikan kemerdekaan padatanggal 17 Agustus 1945. Mereka menyusun teks proklamasi yang simpel yangditandatangani oleh Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta atas nama bangsa Indonesia. Tekstersebut sebagai pengganti teks PiM (Pernyataan Indonesia Merdeka) yang telahdipersiapkan oleh BPUPKI. Pagi harinya, 17Agustus 1945, Ir. Soekamo dan Drs. Moh.Hatta atas nama bangsa Indonesia membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesiayang singkat dan simple tersebut.

Temyata teks proklamasi yang sederhana dan singkat tersebut sangat menguntungkanbangsa Indonesia. Teks tersebut tidak memuat dasar kemerdekaan Indonesia secara rincidanjelas. Teks tersebut tidak pula menyatakan dasar negara yang akan dipakai sebagainegara merdeka sebagaimana yang tertera dalam rancangan naskah PFM (PernyataanIndonesia Merdeka). Ia tidak pula menyatakan konstitusi yang akan diberlakukannya. Halini memudahkan para pendiri negara Indonesia untuk merumuskan negara yang baru lahirtersebut. Karena dalam kenyataan sejarah, bangsa Indonesia masih mempunyai problemintenial untuk merumuskan dasar dan konstitusi negara yang mengatur tata kehidupanmasyarakatnya yang multi ras, adat, agama, dan budaya.'

Hal itu terbukti dalam sejarah. Setelah proklamasi kemerdekaan dibacakan oleh Ir.Soekarno dan Drs. Moh. Hatta, ada dua usulan penting yang mendasari PPKI mengubahrumusan Piagam Jakarta dan rancangan undang-undang dasar negara Republik Indonesiayang merupakan hasil rumusan yang telah disepakati oleh BPUPKI untuk menjadi dasarnegara dan undang-undang dasar negara. Pertama, siang hari usai pembacaan teksproklamasi,delegasi dari Indonesia bagian timur mengusulkan penghapusan tujuhkata

Mukaddiimih, Vol. XV, No. 27 Ju l i - Desember 2009 233

Suparjo

dalam teks tersebut. Kedua, I Made Ketut Puja, dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus1945, mengusulkan penggantian kata "Allah" dengan kata 'Tuhan" dalam pembukaanundang-undang dasar negara Indonesia. Dua usulan tersebut dapat diterirna dan disepakatiolehPPKI.

Setelah dua kendala tersebut dapat teralasi, sidang PPKI pada tanggal 18 Agutus1945 akhimya berhasil menetapkan dua keputusan besar untuk kelangsungan NegaraIndonesia. Pertama, PPKI memilih Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta sebagai presidendan wakiI presiden Indonesia. Kedua, PPKI berhasil merumuskan dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang di dalamnya memuat dasar negaraIndonesia, Pancasila, setelah mengganti kata "Allah" dengan kata 'Tuhan" danmenghilangkan tujuh kata daIam pembukaannya* dan revisi beberapa ayat yang berkaitan.''

Ada dua hal yang patut dicatat dalam peristiwa sidang PPKI tersebut. Pertama,sidang tersebut hanya berlangsung satu hari. Ini artinya, meskipun latar belakang suku,ras, adat, dan agama anggota PPKI beragam, persatuan dan kesatuan mereka sangatkuat. Mereka mampu menyelesaikan tugas besar untuk kelangsungan bangsaIndonesiadalam waktu yang relan'f singkal. yakni sehari semalam.'" Kedua, naskah undang-undangyang disepakati, sekarang disebut UUD 1945, tidak ditandatangani oIeh PPK1. Hal inidapat diartikan bahwa kesepakatan tersebut bersifat dinamis—bukan sekedar sementara.Artinya, setiap kurun generasi bangsa Indonesia membutuhkan penegasan kesepakatankembaIi sebagai bangsa yang satu. Hal ini pula yang menjadi bagian dari argumen rasionalyang memungkinkan generasi setelahnya melakukan amandemen bilamana periu. Lebihtegas lagi, undang-undang tersebut memuat pasal peralihan dan aturan tambahan. Darisisi ini, yang sebenarnya menjadi "the Gentle Agreement" adalah UUD 1945 denganpancasila di dalamnya, bukan Piagam Iakarta. Artinya, perjanjian tersebut masih berlakusepanjang seluruh elemen bangsa Indonesia menjaganya dengan melaksanakan spiritnya.

Pada prinsipnya, kerja PPKI ini dimudahkan dengan teks proklamasi kemerdekaanIndonesia yang singkaL Sulit dibayangkan apa yang akan terjadijika teks proklamasi yangdibaca adalah naskah PIM. Konflik internaI sulit sekali terhindari karena naskah PIMmengandung beberapa pereoalan yang mengarah perbedaan SARA yang menjadi bahayalaten bagi persatuan Indonesia. Sebagai contoh, PIM mengandung beberapa bagian teksdari pembukaan UUD 1945 yang natinya diusulkan untuk dihilangkang, yakni frase"kewajiban menja!ankan syariat Islam bagi pemeliiknya." Di samping itu. PfM mengunakanterm "Ailah" yang diusuUcan untuk digann' dengan term 'Tuhan." Jadi, ada beberaparedaksiteks dari PIM yang akhimya menjadi pemicu disintegrasi bangsa. OIeh karena itu,memproklamasikan dengan teks yang demikian amatriskan bagi kelangsungan bangsalndonesia.

234 M,iknddimalt, Vol. XV, No. 27 j i i l i - Desember 2009

Transformasi Keberagamaan Tokoh Nasional Indonesia

Di samping persoalan internal. teks proklamasi yang singkat tersebut jugamenyelamulkan bangsa Indonesia dari konflik ekstemal. Naskah PIM yang semuladipersiapkan sebagai naskah proklamasi tnenanamkan benih-benih konflik antara Indonesiadengan negara tetangga karena naskah PDA menyebut wilayah historis nusantara meliputi

daerah yang sekarang merupakan territorial negara Singapura, Srilanka, Thailand, danMalaysia. Di samping itu, naskah tersebutjugamenjadikan Indonesia terisolir dari duniaBarat padaerapasca kemerdekaan. Naskah tersebut seolah mengindikasikan tidak sekedarkebencian bangsa Indonesia terhadap penjajajah, tetapi juga terhadap negara dankebudayaan Barat. Di sisi lain, POA ini seolah menyokong perang Asia Timur Raya yangdikobarkan oleh Jepang. Nampakjelas sekali PIM tersebutmenjunjung bangsaJepangsebagai pelopor Asia. Hal ini dapat dimaklumi karena naskah PYM dirumuskan olehBPUPKI yang merupakan Badan yang dibentuk oleh Jepang. Akan tetapi, isi naskahtersebut sudah tidak kontekstual lagi pada masa kemerdekaan Indonesia sudah di ambangpintu—meskipun sebelumnyajuga bukan merupakan penyataan yang ideal dan bijaksana.Naskah PM seolah^>lah mengindikasikan bahwabangsa Indonesiamenutupmata terhadapkejahatan perang yang dilakukan Jepang serta imprealismenya terhadap sebagian bangsadi wilayahAsia, bahkan termasuk bangsa Indonesia sendiri.

D. Transfoniiasi Agama di Indonesia

Meskipun Indonesia telah memproklamasikan kcincrdckaaiinya, iabelummenjadiIndonesia sesungguhnya sebelum masyarakatnya mampu melebur identitas primordial kedalam identitas nasional. Menggunakan kategori John A ̂ taley, bangsa Indonesiamempunyai dua identitas, yaitu primordial dan nasional. Identitas primordial antara lainmencakup kesukuan, agama, bahasa, budaya, dan adaL Sedangkan identitas nasionalmerupakan hasil integrasi seluruh idendtasprimordial." Berdasarkan perspektifini, setelahbangsa Indonesiaberkomitmen menjadi bangsa Indonesia, mereka bukan lagi bangsa Jawa,Melayu, Dayak dan sebagainya, tetapi mereka semua adalah bangsa Indonesia. Tidak adalagi superioritas dan dominasi mayoritas. Tidak ada drani minoritas elit penguasa. Merekasemua adalah bangsa Imlonesia. Masing-masing dari mcrcka mempunyai kontribusi untukmembentuk bangsa Indonesia. Mereka mempunyai hak dan kewajiban yang sama secaraproporsional sebagai bangsa Indonesia.

SetelahterbentuknegaranasionalIndonesiapadatanggal 17Agustus 1945,seluruhidentitas primordial merupakan milik bangsa Indonesia sebagai bagian tak terpisahkan dariidentitas nasional. Dengan cara pandang demikian, umat Islam Indonesia seharusnyamenganggap bahwa agama Kristen merupakan milik bangsa Indonesia, demikian sebaliknya.Kristen bukan lagi agama kaum penjajah sebagaimana Islamjuga bukan agama bangsaTimurTengah. Keduanya mempakan agama bangsa Indonesiayang dipeluk oleh sebagian

Mukaddimal,, Vol. XV, No. 27 J u l i - Desember 2009 235

Suparjo

dari mereka. Perspektif ini juga membawa bangsa Indonesi a untuk tidak mengabsahkandominasi mayoritas maupun tirani minoritas karena alasan identitas primordial.TambahanpuIa, tidak ada identitas primordial, seperti agama-agama suku primitif dan alirankepercayaan, yang haras dihapuskan. Sebah'knya, semua identitas asli masing-masing sukudiintegrasikan dalam satu-kesatuan identitas nasional. Cara pandang demikianlah yangakan membawa bangsa Indonesia benar-benar menjadi bangsa besar—tidak hanya sekedarwilayah teritorialnya yang setara dengan wilayah territorial Amerika Serikat.

Hanya saja, sejarah Indonesia menunjukkan bahwa proses peleburan identitasprimordial menjadi satu identitas nasional mempunyai banyak kendala dan membutuhkanpengorbanan besar oleh setiap elemen bangsa Indonesia. Hal itu nampak sekali padafenomena yang terjadi pada era menjelang dan awal kemerdekaan Indonesia. Hal tersebutsangat wajar karena para pendiri negara untuk pertama kalinya mengintegrasikan identitasprimordial menjadi satu-kesatuan identitas nasional. Konsep kebangsaan mereka terkadangsaIing bertentangan meskipun akhirnya mereka dapat mencapai kesepakatan untuk menjadisatu bangsa yang ditandai dengan disepakatinya naskah UUD 1945 yang di dalamnyatermuat dasar negara Indonesia, Pancasila, pada tanggal 18 Agustus 1945. Naskah tersebutdapat disebut sebagai alat pemersatu bangsa karena naskah tersebut mengadopsi seluruhunsur ke-Indonesia-an dari seluruh elemen nasional sehingga menj amin persatuan dankesatuan nasional. Artinya, teks tersebut merupakan faktor yang paling essensial bagikelestarian nasionalisme bangsa Indonesia.

Berdasarkan realitas tersebut, penuh's tidak membedakan para tokoh nasional ke dalamkategori kelompok Muslim dan kelompok sekuler atau nasionalis Muslim dan nasionalissekuler.'^ Alasannya, mereka yang dikategorikan sebagai kelompok sekulerjugamerupakanorang beragama yang taat. Demikianjuga, mereka yang disebut sebagai kelompok Islamjugamerupakan orang yang nasionalis." Sebagai contoh, konsep nasionalisme Islam dapatdirujuk dari ajarannya yang menganggap cinta tanah air sebagai bagian dari keimanan.Implikasi historis dari konsep ini adalah bahwa umat Islam Indonesia berjuang untukmencapai kemerdekaan bangsa Indonesia. Mereka tidak melakukannya sekedar untukmenyelamatkan diri mereka (umat Islam) dari penindasan bangsa penjajah, namun merekahendak menyelamatkan bangsa Indonesia secara keseluruhan dari segala bentukpenjajahan." Demikianjuga Umat Kristen yang kebetulan mempunyai keimanan yangsama dengan bangsa penjajahjuga ikut serta berjuang bersama seluruh elemen bangsauntuk mengusirpenjajah. Artinya, Umat Kristen lebih mengutamakan nasionalisme daripadaemosi ke-Kristen-nannya.

Berdasarkan cara pandang demikian, kontroversi yang muncul dalam perumusan dasarnegara dan undang-undang dasar negara dalam sidang-sidang BPUPKI dan PPKI hanyalahmerupakan proses dialog dinamis untuk mewujudkan masa depan Indonesia yang lebih

236 Miifcrtddiiiiafc,Vol.XV,No.27Juli-Desember 2009

Transformasi Keberagamaan Tokoh Nasional Indonesia

baik. Perdebatan tersebut patut dimaklumi karena untuk menentukan identitas bangsayang baru lahir memerlukan diaIog terbuka dan dinamis oleh seluruh komponen bangsa.HaI ini mendorong masing-masing pihak untuk memberikan kontribusi dan berintegrasidalam menentukan arah perkembangan bangsa Indonesia secara maksimal.

Dari perspektifteologis, ada satu poin penting tentang pemahaman agama para tokohnasional, yakni kebersamaan. Meskipun mereka datang dari latar belakang agama yangberbeda, mereka dapat mengembangkan kerja sama yang solid sehingga mereka berhasilmerumuskan falsafah dan konstitusi dasar negara Indonesia." Kebersamaan merekatersebut diformulasikan sebagai teologi global, yakni teologi yang mendudukkan semuaagama dalam martabat yang tJnggi dan mempunyai keabsahan ajaran tentang konsep dantata cara berhubungan dengan Yang Maha Esa. Mereka telah mengembangkan semangatpluralisme yang mampu mewadahi realitas plural bangsa Indonesia. Mereka tidakmengembangkan sikap tntth^:hrim. Mereka tidak pula mengembangkan sikap superioritasdan eksklusivisme yang inheren adadaIam setiap agama.

Mereka telah lebih dahulu meIakukan transformasi keagamaanjauh sebelum paratokoh pluraIis yang sekarang ada. Hal ini nampak sekali dalam fakta sejarah Indonesia.Umat Islam sebagai umat mayoritas di Indonesia tidak keberatan dengan penggantianterm "Allah" menjadi term 'Tuhan."" Mereka menerima usulan penghapusan tujuh katadalam Undang-Undang Dasar Negara Republik frdonesia. Merekajuga menyepakti untukmenghilangkan persyaratan Muslim untuk menjadi presiden Indonesia. Etemikian pula,umat lain mempunyai kesediaan untukmelebur identitas mereka ke dalam identitas nasional.Inilali penomena transformasi umat beragama terbesar yang pemah ditunj ukkan oleh bangsaIndonesiasebagai bangsayangplural. Dari perspektifini, perbedaan agamabukan menjadipenghalang bagi mereka untuk membangun negara nasional.

E. Sila Pertama PancasiIa sebagai Wujud Teologi Global Bangsa Indonesia

Sejarah menunjukkan bahwaparapendiri negara Indonesia mengedepankan teologiglobal. Mereka tidaksekedar niengikis sikap eksklusifdan selialiknyamengembangkansikap inklusif dalam beragama. Lebih dari itu, mereka telah melakukan transformasikeberagamaan menuju teologi Global. Hal ini terlihat dalam sejarah perdebatan perumusansila pertama Pancasila—yang terdapat dalam pembukaan UUD1945 yangjuga berakibatperubahan pada beberapa pasal yang terkait dengannya—yang pada akhimya dicapaikesepakatan rumusan "Ketuhanan Yang Maha Esa." Mereka menyadari bahwa Tuhanadalah Esa tetapi Dia mempunyai banyak nama sesuai banyaknya agama. Tentu, keragamanlatar belakang sosial budaya setiap agama menjadikan masing-masing umat beragamamenyebut Tuhan dengan nama yang berbeda. Artinya, mereka menyadari bahwa Tuhanadalah Esa dan tak akan berubah, tetapi konsep Tuhan mungkin akan bervariasi sesuai

Miikaddimal,, Vol. XV, No. 27 Juli- Desc-mber 2009 237

Suparjo

keragaman agama dan perkembangan kebudayaan umat manusia. Ada kesadaran bahwasetiap agama berkembang dalam dan sekaligus mengembangkan adat, tradisi dan budayasecara intensif sehingga umatnya akan memahami Tuhan sesuai dengan perspektifbudayanya. Oleh karena itu, nama Tuhan dan kualitas karakteristiknya merupakan

representasi budaya umat beragama. Konsep Tuhan yang demikian dapat disebut sebagaiTuhan relatif, yakni Tuhan dalam persepsi budaya manusia yang dibangun oleh para tokohpendiri agama melalui kitab suci yang sebenarnya merupakan jawaban terhadappenyelesaian persoalan hidup umat manusia sesuai dengan kondisi masyarakat danperadabannya. Sedangkan Tuhan yang di luarrealitas pemahaman budaya disebut sebagaiTuhanAbsolute, Tuhan Hakiki. Itulah teologi global yang pernah difahami dan dipraktekkanbangsa Indonesia." Jika konsep Tuhan dalam setting keberagaman agama bangsaIndonesia tersebut digambarkan akan terlihat sebagaimana skema di bawah ini.

Tuhan Aboslut

(Tuhan yang di luar lintas pikir raai usia)

Tuhan Relatif

(Tuhan yang berdasarkan persepi bi daya manusia)

NIHILISMETUHAN

TRIMURTI Tuhan

Wahyu Tuhan dalam Kitab SuciSeperti: AI-Qur'an, Injil, Tripitaka, Veda, dan sebagainya

NabVPendiri Agama.Seperti: Muhammad, Para Murid Yesus, Gautama, Reshi, dsbg

KEBUDAYAAN DAN TRADISIYANG MEMPENGARUHI AGAMA-AGAMA

BUDHA HINDU LAINNYA

238 Mukaddimah, Vol. XV, No. 27 Ju l i - Desember 2009

Transformasi Keberagamaan Tokoh Nasional Indonesia

Gambar tersebut menjelaskan bahwa baik umat Islam, Kristen, Hindu, Budha, danlainnya menuju Tuhan yang sama. Hanya saja masing-masing umat menyebutnya dengancara dan nama yang berbeda, seperti AIlah bagi umat Islam, Tuhan Tritunggal bagi umatKristen, Nihilitas bagi umat Budha, Tuhan Trimurti bagi Umat Hindu, Thian bagi umatKhong Hu Cu, dan sebagainya. Semua konsep Tuhan tersebut berdasarkan kitab suciyang dibawa oleh para nabi atau pendiri agama masing-masing. Para nabi dan kitab sucitersebut setelah berdialog dengan budaya masyarakat setempat akan membentukkebudayaan umat bergama. Ketiga faktor ini pula yang pada akhirnya melahirkan konsepTuhan yang berbeda-beda.

Dalam perspektif ini, Islam di Indonesia bukanlah Islamnya bangsa Arab, Kristenbukanlah Kristennya bangsa Roma, Budha dan Hindu bukanlah Budha dan Hindunyabangsa India, Khong Hu Chu bukanlah Khong Hu Cu-nya bangsa Cina. Semua agamatersebut adalah agama bangsa Indonesia dengan budaya Indonesia. Namun demikian,masing-masing umat beragama bersandarkan pada kitab sucinya sebagai penuntunutamanya dan tradisi para nabi atau pendiri agamanya sebagai pembanding dalammengembangkan tradisi dan budayanya. Ini berarti perbedaan konsep tentang Tuhan diantara agama-agama yang ada hanyalah bersifat perbedaan artifisial, bukan perbedaanyang sesungguhnya. Mereka percaya bahwa Tuhan adalah Esa.

Perspektif inilah yang nampaknya menjadi dasar pemikiran para tokoh nasionalsehingga perbedaan latar belakangnya, termasuk perbedaan agama, tidak menghalanginyauntuk bekerja sama dalam mendirikan sebuah negara, yakni Negara Kesatuan RepublikIndonesia, yang menjamin pengaturan hak dan kewajiban secaraproporsional. Fenomenaini membuktikan bahwa agama yang difahami secara proporsional bukanlah sumber konflikdalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Fenomena ini juga membawa implikasiketidakbenaran tesis yang menganggap bahwa konsep ketuhanan merupakan faktordeterminan pertentangan antar umat beragama. Yang terjadi justru sebaliknya, konsepketuhananjustru merupakan faktor yang paling mudah untuk mendekatkan hubungan antarumat beragama. Latar belakang sosial budaya masing-masing agama-lah yang padaakhirnya menciptakan perbedaan identitas mencolok antar agama. Oleh karena itu, yangperlu difahami adalah bahwa perbedaan yang berdasarkan latar belakang sosial budayatersebut sebenamya hanya perbedaan artifisial bukan perbedaan hakiki. Artinya,memperuncing perbedaan agama sebenamya sama dengan memperuncing perbedaanbudaya. Hal inijustru bertentanganjauh dengan fungsi dari agama maupun budaya itusendiri. Dengan menyadari bahwa budaya adalah alat untuk menata masyarakat makamembangun hubungan baik antar umat beragama sebenarnya bagian dari upaya penciptaanbudaya masyarakat yang maju dan beradab.

Mukaddimah, Vol. XV, No. 27 J u l i - Descmber 2009 2.<9

Suparjo

F. Kesimpulan

Para pendiri bangsa Indonesia telah menunjukkan sikap dan prilaku pluralis dalamberagama. Mereka tidak mengembangkan truth-claim—meskipun kitab suci masing-masing agama biasanya mengandung teks yang makna literalistiknya bernuansa truth-claim. Sebaliknya, mereka mengembangkan teologi global, yakni teologi yang memandangbahwa semua agama mempunyai jalan yang benar untuk memahami Tuhan danberhubungan dengan-Nya. Teologi global tidak pernah memandang agama tertentu sebagaiagama yang salah yang berarti ajarannya tidak valid dan tidak mungkin bisa menghubungkanmanusia dengan Tuhan. Sebaliknya, teologi ini memanggap bahwa semua agama sebagaialternatifpemahaman tentang Tuhan dan alternatif ajaran tentang etika dan moral.

Tokoh nasional Indonesia telah menunjukkan transformasi keberagamaan dan budayalokal menuju teologi global dan identitas nasional yang menjadi bangunan utamabaginasionalisme bangsa Indonesia. Mereka mempunyai tekad bulat untuk membentuk negarakesatuan yang mewadahi seluruh masyarakat Indonesia yang majmuk. Secara historis,komitmen nasionalisme mereka telah terformulasikan dalam dalam bentuk dua teks pentingbagi kelestarian bangsa Indonesia, yakni Pancasila dan UUD1945.

Kedua naskah tersebut merupakan akumulasi ekspresi rasa nasionalisme para tokohnasional. Keduanya memberikan hak dan kewajiban secara adil dan proporsional bagiseluruh bangsa indonesia. Keduanya memberikan perlakuan adil kepada seluruh komponenbangsa. Keduanya merupakan representasi dari integrasi yang proporsional dari seluruhidentitas primordial ke dalam identitas nasional. Oleh karena itu, Pancasila dengan fleksibilitasinterpretasinya dan UUD 1945 dengan kemungkinan amandemennya merupakan duanaskah kesepakatan luhur bangsa Indonesia. Artinya, eksistensi dan masa depan bangsaLndonesia sangat tergantung pada komitmen warganya untuk menjaga dan mengimplemen-tasikan dua kesepakatan tersebut."

Dalam artian ini, Indonesia akan menjadi bangsa yangjaya dan besar apabila seluruhwarganya masih tetap mempunyai komitmen untuk memiliki dan menjadi bangsa mdonesiadalam arti yang sesungguhnya. Semua warga dengan latar belakang sosial budaya yangberagam saling menghormati dan menghargai. Mereka bekerja sama untuk mewujudkankesejahteraan, keadilan, dan keamanan bagi bangsa Indonesia seluruhnya. Mereka membagihak dan kewajiban secara adil yang proporsional. Tidak ada superioritas dan dominasi diantara mereka. Itu semua merupakan tujuan utama pembentukan negara Indonesia padatanggal 17 Agustus 1945. Singkatnya, Indonesia akan menjadi Indonesia bilamanamasyarakatnya selalu menjaga kesepakatan untuk menjadi satu bangsa yang dibangun diatas sikap dan komitmen untuk saling menghormati dan menghargai serta menjunjungsemangat untuk bersama-sama mewujudkan kesejahteraan, keamanan, dan keadilanbersama.

24() Mukaddimak,Val.XV,No.27 Juli-Descmber 2009

Transformasi Keberagamaan Tokoh Nasional Indonesia

CatatanAkhir' Meskipun banyak ahli menolak tesis ini dengan alasan bahwa Kerajaan Islam berkembang

pada era kemudian dengan jarak waktu yang relatifjauh dari saat kedatangannya. Ini berarti kerajaan-kerajaan Islam yang berdiri lebih merupakan iepresentasi dari upaya umat Islam untuk menjaminbcrlakunya ajaran Islam daripada sebagai alat utama untuk penyebaran Islam. Namun dalam hematpenulis, muara tesis ini pun untuk menyatakan bahwa kerajaan-kerajaan tersebut berdiri untukmenjamin terjaganya agama Islam dan menyebarkannya pada msayarakat sekitar. Artinya,Kedatangan Islam bermaksud menggantikan ideologi yang telah berkembang dan diyakini olehmasyarakat di kepulauan nusanlara dengan ideologi Islam. Dalam artian inilah tesis yang di atasdimaksudkan. Lihat! Ridin Sofwan, dkk., Islamisasi di Jawa: Walisongo, Penyebaran Islam di Jawa,Menunit Penuturan Babad (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), halaman 14-15, Anasom, "SejarahMasuknya Islam di Jawa" dalam Darori Amin (ed.), Islam dan Kebudayaan Jawa (Yogyakarta: GamaMedia, 2002), Azyumardi Azra, IsIam Nusantara: Jaringan Global dan Lokal (Bandung: Mizan, 2002),halaman 15-60

* Kosky Zakaria (editor-in-chief), Indonesian History, (Jakarta: Departemen Penerangan RI,1998),halaman29-30

* Martono, dkk., Sejarah Nasional Indonesia untuk SMP KeIas 3, (Surakarta: Tiga Serangkai,1987), halaman 41-52

* Ibid. halaman 47' Ibid. halaman 49* Darji Darmodiharjo, Pancasila. halaman 4I' Sejarah Indonesia akan kurang menguntungkan apabila Indonesia memprokIamsikan

kemeredekaannya dengan PRA yang telah disiapkan oleh BPUPKI. Ada dua kemungkinan bila halitu terjadi. Pertama, Indonesia akan menyisakan konflik dengan negara tetangga lantaran cakupanterritorial yang dicantumkan oIeh PIM mencakup negara Malaysia, Singapura, Thailand, BrunaiDarussalam, dan Muangtai. Kedua, teks ini mendukung terjadinya konflik internal antar umatberagama karena sebagian umat merasa lebih berjasa daripada yang Iain.

* Naskah pembukaan tersebut merupakan pengubahan naskah piagam Jakarta denganmenghilangkan tujuh kata dan mengganti kata "Allah" dengan kata "Tuhan."

* Secara rinci, revisi dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut. Yang pertama terdapatdaIam pembukaan, yang juga sila pertama dari pancasila, yaitu kalimat "Ketuhanan Yang Maha Esadengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluknya" menjadi "Ketuhanan Yang MahaEsa." Yang kedua adalah perubahan dalam pasal 29 ayat 1, yaitu kaIimat "Negara berdasarkan atasKetuhanan Yang Maha Bsa dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluknya" menjadi"Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa." Yang ketiga adalah penghapusan katamuslim pada pasal 4 ayat 1 yang semuIa berbunyi "Presiden adalah orang Indonesia asIi Muslim."Menjadi "Presiden adalah orang Indonesia asli." Yang keempat adalah penggantian kata "Allah"menjadi 'Tuhan" dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara RI. Lihat! H.M. Effendi, FalsafahDasar Pancasila (Semarang: Duta Grafika, 1993), halaman 24 dan H. Endang Saifuddin Anshari,Piagam Jakarta 22 Juni 1945: Sebuah Konsensus Nasional tentang Negara Indonesia (1945-1949)(Jakarta: Gema Insani Press, 2001), halaman 13-62

'" H.M. Effendi, Falsafah Dasar. halaman 20. Pertanyaan yang mungkin muncul adalah berkaitandengan representasi mereka, yakni benarkah mereka sudah mewakiH seluruh komponen bangsa.Meskipun banyak ahli sejarah Indonesia yang menjawab sudah, ietapi beberapa ahli (khususnyasejarawan asing) menjawab belum. Yang menyatakan belum setidaknya mempunyai dua alasan.Pertama, Irian Barat dan Timor-Timur belum masuk menjadi bagian dari negara Indonesia. Kedua,

Mukaddimah, Vol. XV, No. 27 J u l i - Desember 2009 241

Suparjo

konsep dan pengakuan territorial negara Indonesia terus berkembang selama tahun 1945 sampai1977, bahkan hingga sekarang.

" John A. Titaley, Menuju. halaman 24" Endang Saifuddin Anshari membedakakan para pendiri bangsa menjadi dua keiompok, yakni

nasionalis Muslim dan nasionalis sekuler. Sedangkan John A. Titaley membedakan mereka kedalam dua kelompok, yakni nasionalis dan Islam. Menurut penulis, mereka semua nasionalis. Lihat!John A. Tialey, Menuju. halaman 19 dan Endang Saifuddin Anshari, M.A., Piagam Jakarta. halaman3-7

'^ Menurut A1 Bazaz, nasionalis dan Islam yang sesungguhnya tidak saling bertentangan,tetapi saling melengkapi. Menurutnya, hal inijuga terjadi di negara-negara yang beridentitas Islam,seperti Saudi Arabia. Lihat! Issa J. Boullata, ed., An Anthology of Islamic Studies (Canada: McGillIAIN Development Project, 1992), halaman 66

'* Lihat! Bahtiar Effendi, IsIam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam diIndonesia (Jakarta: Paramadina, 1998), halaman 62-91 dan Nur Asiah FS, Aceh War daIam TheDynamic ofIslamic Civilization (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, l998), halaman 179

" Indonesia bukan negara agama tetapi negara beragama. Maksudnya, agama menjadi bagiandari faktor determinan dalam pengambilan keputusan tata kehidupan berbangsa dan bernegaratetapi tidak menjadi asas dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Hubunganagama dan negara semacam ini dapat dilihatdi beberapa buku. Diantaranya, Lihat Eileen Baker,"Kingdoms of Heaven on Earth: New Religious Movements and Political Orders" dalam AnsonShupe and Jeffrey K. Hadden (ed.), The Politics of Religion and Social Change: Religion and thePolitical Order. Vol. II (New York: Paragon House, 1988), halaman 17-39, Jose Casanova, PublicReligions in the Modern World (Chicago and London: Chicago University Press, 1994), halaman40-74, JeffHayness, Religion in the Global Politics (London and New York: Longman, 1998), halaman158-166, Lamin Sanneh, "Religion and Politics: Third World Perspectives on a Comparative ReligiousTheme" dalam Daedalus: Journal of the American Academy of Art and Science, Summer 1991

'* Karena adanya kesepakatan tentang penggantian nama "Allah" menjadi "Tuhan," makanon-Muslim menuntut untuk merevisi kembali kata tersebut sebagainiaim yang telah disepakatiolek PPKI. John A. Titaley, Nilai-nilai Dasar Yang Terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 (Salatiga:UKSW Press, 1999), p. 27

Menurut penulis, dengan meminjam konsep teologi global John Hick, Tuhan mempunyaibanyak nama sebanyak jumlah budaya dan individu sehingga perubahan kemba!i dari kata "Allah"menjadi "Tuhan" penting tetapi tidak mendasar. Hal itu tidak akan berpengaruh terhadap keimanankaum Muslim sebagai umat mayoritas di Indonesia, kecuali bagi kaum Muslim fundamentalis. Lihat!John Hick, God Has Many Names ff>hiIadetphia: Westminster Press, 1990), halaman 14

" Lihat! John Hick, God., Hans Kung and Karl-Josef Kuschel (terj. Ahmad Murtajib), EtikGlobal (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), Hans Kung, Global Responsibility: In Search of a NewWorld Ethic (New York: Crossroad, 1991), dan Harold Coward (terj. Bosco Carvallo), Pluralisme:Tantangan bagi Agama-Agama (Yogyakarta: Kanisius, 2003)

'* Namun demikian, harus diakui bahwa Indonesia pernah menyelewengkan makna atau jiwaesensial Pancasila dan UUD 1945. Penyelewengan tersebut sebagai dampak dari hegemoni politikpara elit politik. Penyelewengan diawali dari hegemoni pemegang otoritas penafsiran yang berakibatdisahkannya tafsir monolitik terhadap dua teks formal dan sakral bagi negara. Lihat! Listiyono, HeriSantoso dan Soedarso, De-Konstruksi Ideologi Negara: Suatu Upaya Membaca Ulang Pancasila(Jogjakarta: Ningrat, 2003) dan Kholid O. Santosa, Paradigma Baru Memahami Pancasila dan UUD1945: Sebuah Rekonstruksi atas Gagasan Dasar Negara RI, Konsensus Nasional, dan Demokrasi diIndonesia (Jogjakarta: Sega Arsy, 2005)

242 Mufcflrfrftmflfe,VaI.XV,No.27 Juli-Dfesember 20()9

Transformasi Keberagamaan Tokoh Nasional Indonesia

ReferencesAnasom, "Sejarah Masuknya Islam di Jawa" dalam Darori Amin (ed.), lslani dan

Kebudayaan Jawa (Yogyakarta: Gama Media, 2002)

Anshari, Endang Saifuddin, H., M.A., Piagam Jakarta 22 Juni 1945: Sebuah KonsensusNasional tentang Negara Indonesia (1945-1949) (Jakarta: Gema Insani Press,2001)

Asiah, Nur, FS, Aceh War dalam The Dynamlc ofIslamic Civilization CYogyakarta:Titian Ilahi Press, 1998)

Azyumardi Azra, Islam Nusantara: Jarlngan Global dan Lokal (Bandung: Mizan, 2002)

Baker, Eileen, "Kingdoms of Heaven on Earth: New Religious Movements and PoliticalOrders" dalam Anson Shupe and Jeffrey K. Hadden (ed.), The Politics ofReligion and Social Change: Religion and the Political Order. Vol. II (NewYork: Paragon House, 1988)

Boullata, Issa J., ed, An Anthohgy ofIsUunic Studies (Canada: McGill MN DevelopmentProject, 1992)

Casanova, Jose, Public Religions in the Modern World (Chicago and London: ChicagoUniversity Prcss, 1994)

Coward, Harold (terj. Bosco Carvallo), Pluralisme: Tantangan bagiAgama-Agama(Yogyakarta: Kanisius, 2003)

Darmodiharjo, darji, PancasiUi: Suatu Orientasi Singkat (Jakarta: Aries, 1984)Effendi, Bahtiar, Iskm dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik IsUun

dilndonesia (Jakarta: Paramadina, 1998)

Effendi, H.M., S.H., FalsafahDasarPancasikL(Semarang: DutaGrafika, 1993)Hashem, O., Menaklukkan Dunia Islam (Surabaya: JAPI, 1968)

Hayness, Jeff, Religion in the Global Politics Qj>ndon and New York: Longman, 1998)Hick, John, God Has Many Names ffhiladelphia: Westminster Press, 1990)Khuluq, Lathiful, Strategi BeUmda Melumpuhkan lshtm: Biografi C. Snouck Horgonje

CVbgyakarta: PustakaPelajar, 2002)

Kung, Hans and Kuschel, Karl-Josef(terj. Ahmad Murtajib), Etik Global (Yogyakarta:PustakaPelajar, 1999)

Kung, Hans, Global Responsibility: In Search of a New World Ethic (New York:Crossroad, 1991)

Listiyono, Heri Santoso dan Soedarso, De-Konstruksi ldeologi Negara: Suatu UpayaMembaca Ulang Pancasila (Jogjakarta: Ningrat, 2003)

Mukaddimali, Vol. XV, No. 27 |uli - Desember 2009 243

Suparjo

Martono, dkk., Sejarah Nasional Indonesia untuk SMP Kelas 3, (Surakarta: TigaSerangkai, 1987)

Noer, Deliar, Gerakan Modem Islam di Indonesia 1900-1942 (Jakarta: LP3ES, 1996)

Ridin Sofwan, dkk., Islamisasi di Jawa: Walisongo, Penyebaran Islam di Jawa, MenurutPenuturan Babad (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000)

Sanneh, Lamin, "Religion and Politics: Third World Perspectives on a Comparative ReligiousTheme" dalam Daedalus: Journal ofthe American Academy ofArt andScience, Summer 1991

Santosa, KhoHd O., Paradigma Baru Memahami Pancasila dan UUD 1945: SebuahRekonstruksi atas Gagasan Dasar Negara RI, Konsensus Nasional, danDemokrasidiIndonesia (Jogjakarta: SegaArsy,2005)

Titaley, John A., Menuju TeologiAgama-agama KontekstuaL(Sdatiga: UKSW Press,2001)

, Nilai-nilai Dasar Yang Terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 (Salatiga:UKSWPress,1999)

Zakaria, Kosky (editor-hvchieO, Indonesian History, (Jakarta: Departemen PeneranganRI, 1998)

244 Miiknddiinnh, Vol. XV, No. 27 Jtili - Desembcr 2009