Kebijakan Data Center di Indonesia

Direktorat Jenderal Aplikasi InformatikaJakarta, 24 November 2016

Indonesia Internet Expo & Summit (IIXS) 2016

Apa itu Data Center?

...Data Center works as a Hub and information resources are being concentrated on the data center.

Penggunaan Data Center:• Private Domain or Enterprise • Public Domain

2

Data Center

• Data Center adalah suatu fasilitas yangdigunakan untuk menempatkan sistemkomputer dan komponen-komponenterkaitnya, seperti sistemtelekomunikasi dan penyimpanan datauntuk keperluan penempatan,penyimpanan, dan pengolahan data*).

• Fasilitas ini biasanya mencakup jugacatu daya, redundan atau cadangan,koneksi komunikasi data redundan,pengontrol lingkungan (misal: AirConditioning/AC, ventilasi), dan sistemkeamanan baik fisik maupun non-fisik.

3*) Penjelasan Pasal 17 (2) PP82/2012 PSTE

Tipe Data CenterBerdasarkan ketersediaan infrastrukturTier I - Basic Tier II – Redundant

Components Tier III – Concurrently Maintainable

Tier IV – Fault Tolerant

• Single path for power and cooling distribution

• No redundant components

• May not have a raised floor

• Susceptible to disruption from planned and unplanned activity

• 28.8 hours of annual downtime

• Single path for power and cooling distribution

• Redundant components

• Has a raised floor• Slightly less

susceptible to disruptions than Tier I

• 22 hrs of annual downtime

• Multiple power and cooling distribution paths – Only one active path

• Redundant components

• Allows for any planned site infrastructure activity without disrupting computer hardware operation

• 1.6 hrs of annual downtime

• Multiple active power and cooling distribution paths

• Redundant components

• All computer hardware must have dual power inputs

• Can sustain at least one worst-case, unplanned failure or event with no critical load impact

• 0.4 hrs of annual downtime

Sumber: Uptime Institute4

Regulasi Data Center di Indonesia

5

• Pasal 40 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronikyang mengatur Pemerintah memfasilitasi data elektronik strategis dan rekam jejaknya ke pusat data.

• Pasal 17 PP82/ 2012 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE) tentang kewajiban penempatan pusat data dan DRC di wilayah Indonesia.

• Pasal 12 Peraturan Bank Indonesia No: 9/15/PBI/2007 tentang PenerapanManajemen Risiko dalam Penggunaan TI oleh Bank Umum tentang “kewajiban bank melakukan pengendalian fisik dan lingkungan Pusat Data dan DRC”.

• Perpres 96 Tahun 2014 tentang Rencana Pitalebar Indonesia 2014 – 2019 dimanadisebutkan pengaturan data center “...Data Center harus terintegrasi”.

• Perpres RPJMN No. 2 Tahun 2015 : Banyaknya Data Center yang belum optimal.

Kondisi Saat ini

• Masih banyak sektor yang belum dapat memenuhi kebijakan dan regulasiyang mengarah kepada penempatan Data Center di dalam negeri(inCountry).

• Setiap Kementerian/Lembaga didorong mengembangkan e-Government,namun kurang optimal penggunaan APBN untuk menjalankannya.

• Belum terintegrasi Data Nasional Indonesia.

• Potensi pasar yang akan semakin besar mengingat pengguna internet diIndonesia sudah mencapai 126 juta pada tahun 2016 (APJII).

• 80% pengguna internet Indonesia akses Global.

• Belum ada pengaturan teknis data center di Indonesia.

6

Infrastruktur Data Center Lembaga/ Kementerian• Berdasarkan Pemeringkat eGovernment Indonesia (PeGI) 2015, hanya

30% yang dikatakan layak

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

Infrastruktur Data Center

7

Pasar Data Center di Indonesia

8Sumber: IDPro 2016

Potensi pasar Layanan DC/ DRC di Indonesia

9

Potensi pasar Layanan DC/ DRC di Indonesia...

Data Bencana (Idealnya Data Center tidak dibangun di Jawa)

10

Pembangunan Kabel Laut SEA-ME-WE5 dan SEA-US

11

Tujuan RPM Pusat Data dan PenangananBencana (dalam penyusunan)

1. memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagipengelola dan pengguna pusat data;

2. melindungi kepentingan umum dari penyalahgunaan dan resikokerugian akibat pengelolaan dan penggunaan pusat data yang tidaksesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

3. memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh danmenggunakan pusat data;

4. memberikan perlindungan dan penegakan kedaulan negaraterhadap data warga negaranya

Kerangka RPM Pusat Data dan PenangananBencana

1. Tata Kelola Penyelenggara Pusat Data

2. Organisasi Penyelenggara Pusat Data

3. SDM Penyelenggara Pusat Data

4. Limbah Barang Penyelenggara Pusat Data

5. Kelengkapan peralatan/infrastruktur mengacu kepada PEDOMAN PUSAT DATA

13

Tindak Lanjut

14

1. Perlu disusun kebijakan dan regulasi teknis yang mengatur Pusat Data dan DRC sebagaimana penjabaran PP82/2012.

2. Pengaturan harus mencakup berbagai aspek termasuk organisasi, tata kelola, Sumber Daya Manusia, Limbah dan Kelengkapan Peralatan.

3. Perlu dilakukan roadshow untuk mengetahui kebutuhan data center di Indonesia ke para pemangku kebijakan/ regulator sektoral dan pelaku bisnis.

Direktorat e-Business

Ditjen Aplika Informatika, Kementerian Kominfo

15