The 2nd Accounting Conference, 1 Doctoral Colloquium, and...

The 2nd Accounting Conference, 1st Doctoral Colloquium, and Accounting Workshop Depok, 4-5 November 2008

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KELEMAHAN PENGENDALIAN

INTERNAL: STUDI EMPIRIS PADA PDAM YANG DIAUDIT OLEH BPK

Benedicta Dhias Ayu Nita Sari Ronny Prabowo

Intiyas Utami FE UKSW Salatiga

Abstract

This paper aims to analyze the influencing factors of internal control

weakness. There are four independent variables chosen for the analysis: size, age,

growth, and profitability. Additionally, we also include two control variables: type of

government (Kota or Kabupaten) and location of government (Java/ Bali and Outside

Jaba/Bali). We select PDAM or local water supply firms as our research sample.

Our results show that firm size negatively affects internal control weakness

and while growth positively affects internal control weakness. The result is the same

even after including control variables.

Keywords : Internal control, Internals control weakness, state-owned enterprises

(SOE)

Bridging the Gap between Theory and Practice AUD01 - 1


PENDAHULUAN

Terungkapnya kasus Enron tentang adanya window dressing dengan

memanipulasi laporan keuangannya (mark up pendapatan dan menyembunyikan

hutangnya dengan teknik off balance sheet) agar kelihatan dalam kondisi yang baik

telah menyita perhatian publik. Kecurangan tersebut ternyata diketahui dan justru

didukung oleh firma audit Arthur Andersen cabang Houston. Setelah adanya kasus

tersebut, kepercayaan stockholders untuk menanamkan sahamnya pada

perusahaan menjadi berkurang, sehingga keluarlah The Sarbanes-Oxley Act tahun

2002 untuk menggembalikan kepercayaan stockholders. Undang-undang ini

diprakarsai oleh Senator Paul Sarbanes (Maryland) dan Representative Michael

Oxley (Ohio), dan telah ditandatangani oleh Presiden George W. Bush pada tanggal

30 Juli 2002. Undang-undang ini dikeluarkan sebagai respons Kongres Amerika

Serikat terhadap berbagai skandal pada beberapa korporasi besar seperti: Enron,

WorldCom (MCI), AOL TimeWarner, Aura Systems, Citigroup, Computer Associates

International, CMS Energy, Global Crossing, HealthSouth, Quest Communication,

Safety-Kleen dan Xerox; yang juga melibatkan beberapa KAP yang termasuk dalam

“the big five” seperti: Arthur Andersen, KPMG dan PWC.

The Sarbanes-Oxley Act mengharuskan setiap perusahaan untuk melaporkan

pengendalian internal dalam pelaporan keuangannya. Hal ini dilakukan untuk

meningkatkan kepercayaan stockholders, di antaranya dengan meningkatkan

kualitas informasi keuangan serta corporate governance; yang mewajibkan adanya

pengungkapan yang lebih banyak mengenai informasi keuangan, keterangan

tentang hasil-hasil yang dicapai manajemen, dan juga meliputi pengendalian intern.

Dalam Section 404 mengenai Penilaian Manajemen atas Pengendalian Internal

(Management Assessment of Internal Controls) disebutkan bahwa dalam pelaporan

atas pengendalian internal perusahaan harus mencakup mengenai tanggung jawab

manajemen untuk menghasilkan dan memelihara kecukupan bukti-bukti dari struktur

pengendalian internal dan prosedur pengendalian internal dalam setiap pelaporan

keuangan, selain itu dalam assessment pada tiap akhir periode harus mencakup

mengenai keefektifan dari struktur pengendalian internal (lingkungan pengendalian,

sistem akuntansi, dan prosedur pengendalian) dalam pelaporan keuangan

perusahaan. Auditor eksternal diharapkan tidak hanya mengaudit laporan keuangan



perusahaan seperti sebelumnya, namun juga diharapkan memberikan penilaian atas

pengendalian internal perusahaan melalui laporan keuangan dan kinerja

manajemen.

Setiap perusahaan di Amerika diwajibkan melaporkan kekuatan pengendalian

internal dalam laporan keuangannya. SEC (Securities and Exchange Commission)

dalam Final Rule: Management's Reports on Internal Control Over Financial

Reporting and Certification of Disclosure in Exchange Act Periodic Reports mengatur

mengenai pelaporan manajemen mengenai pengendalian internal dalam pelaporan

keuangan dan sertifikasi pengungkapan pada tiap perubahan periode pelaporan,

yang didalamnya mengharuskan adanya pernyataan manajemen mengenai

tanggung jawab untuk membangun dan menjaga kecukupan dengan pengendalian

internal dalam laporan keuangan untuk perusahaan; penaksiran manajemen

mengenai keefektifan dari pengendalian internal; pernyataan yang mengidentifikasi

kerangka kerja yang digunakan manajemen untuk mengevaluasi keefektifan dari

pengendalian internal perusahaan; dan pernyataan mengenai terdaftarnya akuntan

publik dari firma yang mengaudit laporan keuangan perusahaan, meliputi laporan

keuangan tahunan dan penaksiran manajemen mengenai pengendalian internal

perusahaan.

Dalam konteks Indonesia, pengendalian internal juga menjadi salah satu isu

penting dalam tata kelola perusahaan. Pernyataan yang dirilis oleh BUMN (Badan

Usaha Milik Negara) dalam website BPK (http://www.bpk.go.id) menyatakan bahwa

pengendalian internal suatu perusahaan dilakukan dalam rangka menjaga

perusahaan agar tetap berada dalam jalur tujuannya yaitu pencapaian laba dan

misinya, serta untuk meminimalkan perubahan yang mendadak selama operasi

perusahaan. Pengendalian internal melayani berbagai tujuan penting perusahaan,

dan oleh karena itu muncul harapan untuk membuat pengendalian internal dan

pelaporannya menjadi lebih baik. Pengendalian internal adalah suatu proses, yang

dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen, dan personil lain yang dimaksudkan

untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan-tujuan berikut dapat

dicapai: efektivitas dan efisiensi operasi; kehandalan pelaporan keuangan; dan

ketaatan pada peraturan serta perundangan yang berlaku. Pada praktik dunia

internasional telah muncul kewajiban bagi perusahaan yang berkiprah di dunia pasar



modal untuk menerapkan kerangka sistem pengendalian internal, serta memberikan

evaluasi dan melaporkan pengendalian internal perusahaan secara tersendiri.

Beberapa penelitian menganalisis mengenai faktor-faktor yang

mempengaruhi kelemahan atas pengendalian internal perusahaan. Salah satu

penelitian tersebut adalah penelitian Doyle et al. (2006) mengenai faktor-faktor yang

mempengaruhi kelemahan pengendalian internal dalam pelaporan keuangan

menyatakan bahwa suatu perusahaan yang mempunyai kelemahan dalam

pengendalian internal cenderung merupakan sebuah entitas usaha yang lebih kecil,

lebih muda usianya, mempunyai kelemahan di segi finansial, lebih kompleks,

bertumbuh dengan cepat, dan terdapat restrukturisasi. Kelemahan pengendalian

internal berhubungan dengan: (1) firm size, yang diukur dengan nilai pasar dari

ekuitas ; (2) firm age, diukur dengan angka tahun yang ada pada data CRSP; (3)

financial health, diukur dengan indikator rugi agregat dan proxy untuk resiko

kebangkrutan; (4) financial reporting complexity, yang diukur dengan angka dari

laporan tujuan khusus entitas, laporan segmen, dan translasi mata uang asing; (5)

rapid growth, diukur dengan pengeluaran merger dan akuisisi, serta pertumbuhan

penjualan yang ekstrim; (6) restructuring charges; dan (7) corporate governance,

diukur dengan governance score, yang dikembangkan oleh Brown dan Caylor

(2006).

Krishnan (2005) mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi

kelamahan pengendalian internal suatu perusahaan meliputi: (1) governance ; dan

faktor-faktor lain yang berperan sebagai variabel kontrol, yaitu: (2) profitabilitas; (3)

kompleksitas; (4) Perubahan organisasi; (5) Pengalaman CFO. Sedangkan,

Subramanyam et al. (2006) menyatakan bahwa faktor-faktor yang terkait dengan

kelemahan pengendalian internal, meliputi: (1) kompleksitas operasi perusahaan; (2)

perubahan organisasi; (3) pengukuran resiko dalam pengaplikasian akuntansi; (4)

resource constraint indicators.

Di Indonesia, untuk melakukan analisis mengenai faktor-faktor yang

mempengaruhi pengendalian internal pada perusahaan yang bersumber pada data

keuangan masih sulit dilakukan. Hal ini dikarenakan, belum adanya kewajiban bagi

perusahaan publik untuk membuat laporan mengenai pengendalian internal

perusahaan. Namun demikian, pada laporan keuangan PDAM (Perusahaan Daerah



Air Minum) yang diaudit oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) terdapat laporan

yang berisi evaluasi mengenai kepatuhan atas pengendalian internal, untuk itu

dalam penelitian ini akan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kelemahan

pengendalian internal dalam PDAM.

Fokus penelitian ini adalah analisis faktor-faktor yang mempengaruhi

kelemahan pengendalian internal dengan mengkombinasikan faktor-faktor dari

penelitian terdahulu, yang dapat diterapkan pada objek penelitian penulis. Namun,

tidak semua faktor-faktor pada penelitian sebelumnya dapat dipakai untuk mengukur

kelemahan pengendalian internal dalam perusahaan publik, karena dalam

perusahaan milik pemerintah, seperti PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum)

variabel-variabel tersebut tidak dapat diukur. Faktor-faktor yang mempengaruhi

kelemahan pengendalian internal tersebut seperti: (1) umur perusahaan,

perusahaan yang mempunyai umur lebih tua biasanya mempunyai prosedur

pengendalian internal untuk perusahaannya, dan biasanya mempunyai lebih sedikit

kelemahan dalam pengendalian internal perusahaan; (2) ukuran perusahaan,

perusahaan yang berukuran besar mempunyai kelebihan dalam mengembangkan

dan mengimplementasikan pengendalian internal perusahaan; (3) kecepatan

pertumbuhan, yang diukur dengan adanya pertumbuhan yang ekstrim terhadap

pendapatan penjualan; (4) profitabilitas, perusahaan dengan profitabilitas yang lebih

tinggi biasanya mempunyai sumber daya yang lebih untuk membangun dan

memelihara pengendalian internal perusahaan tersebut dibanding.

Objek penelitian ini adalah Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), karena

dalam laporan keuangan PDAM yang diaudit oleh BPK terdapat item-item mengenai

evaluasi atas kepatuhan terhadap pengendalian internal, kepatuhan terhadap

pengendalian internal dilakukan untuk memberikan keyakinan bahwa tujuan dari

pengelolaan keuangan yang dikehendaki bisa tercapai.

Pengendalian internal suatu perusahaan dilakukan dalam rangka menjaga

perusahaan agar tetap berada dalam jalur tujuannya yaitu pencapaian laba dan

misinya, serta untuk meminimalkan perubahan yang mendadak selama operasi

perusahaan. Di Amerika Serikat, berdasarkan The Sarbanes-Oxley Act 2002 ada

kewajiban untik melaporkan kelemahan pengendalian internal perusahaan. Di

Indonesia masih sulit dilakukan analisis mengenai pengendalian internal perusahaan



yang bersumber pada data keuangan, karena tidak adanya kewajiban perusahaan

publik untuk membuat laporan mengenai pengendalian internal perusahaan. Namun,

dalam laporan auditor BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) yang bertindak sebagai

auditor PDAM, dilaporkan mengenai evaluasi kepatuhan atas pengendalian internal

perusahaan, sehingga memungkinkan bagi penulis untuk mengadakan penelitian

mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kelemahan pengendalian

internal. Kondisi tersebut menarik untuk diteliti, sehingga masalah penelitian dalam

hal ini adalah bagaimana pengaruh faktor umur perusahaan, ukuran perusahaan,

kecepatan pertumbuhan, dan profitabilitas terhadap kelemahan pengendalian

internal.

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris tentang faktor-

faktor yang mempengaruhi pengendalian internal. Apakah faktor-faktor seperti: umur

perusahaan; ukuran perusahaan; kecepatan pertumbuhan; profitabilitas suatu

entitas usaha; dapat menjadi penentu dalam memprediksi kelemahan pengendalian

internal perusahaan, jika memang berpengaruh maka diharapkan pengendalian

internal perusahaan akan lebih baik.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi bukti teoritis mengenai

faktor-faktor yang mempengaruhi kelemahan pengendalian internal pada laporan

keuangan perusahaan, juga dapat menjadi masukan bagi BPK bilamana dalam

penelitian ini ditemukan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi kelemahan

pengendalian internal, maka BPK harus memfokuskan pengawasan pada

perusahaan yang memiliki risiko kelemahan pengendalian internal yang lebih besar

untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dan korupsi.

TINJAUAN TEORITIS

Pengendalian Internal Pengendalian internal adalah suatu proses, yang dijalankan oleh dewan

komisaris, manajemen, dan personil lain entitas yang didesain untuk memberikan

keyakinan yang memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini:

efektivitas dan efisiensi operasi; kehandalan pelaporan keuangan; dan ketaatan

pada peraturan serta perundangan yang berlaku (Standar Profesional Akuntan



Publik, SA Seksi 319). Dalam Committee of Sponsoring Organizations of the

Treatway Commission (COSO), pengendalian internal dapat mencegah kerugian

atau pemborosan pengolahan sumber daya perusahaan. Pengendalian internal

dapat menyediakan informasi tentang bagaimana menilai kinerja perusahaan dan

manajemen perusahaan, serta menyediakan informasi yang akan digunakan

sebagai pedoman dalam perencanaan. Komponen pengendalian internal mencakup:

lingkungan pengendalian, penilaian resiko, prosedur pengendalian, pemantauan,

serta informasi dan komunikasi. Dalam Warren (2005), pengendalian internal

didefinisikan sebagai kebijakan dan prosedur yang melindungi aktiva perusahaan

dari kesalahan penggunaan, memastikan bahwa informasi usaha yang disajikan

akurat dan meyakinkan bahwa hukum serta peraturan telah diikuti.

Sedangkan, kelemahan pengendalian internal dalam PCAOB (2004)

didefinisikan sebagai kelemahan yang signifikan, atau kombinasi dari kelemahan

yang signifikan yang hasilnya jauh dari kondisi salah saji material pada laporan

keuangan tahunan atau interim, yang tidak dapat dicegah atau dideteksi.

Pengendalian intern yang lemah menyebabkan tidak dapat terdeteksinya

kecurangan atau ketidakakuratan proses akuntansi sehingga bukti audit yang

diperoleh dari data akuntansi menjadi tidak kompeten (Noviyanti, 2004).

Penelitian Krishnan (2005) mengemukakan mengenai peran komite audit dan

auditor dalam pelaporan kelemahan pengendalian internal setelah diwajibkan oleh

The Sarbanes-Oxley Act. Krishnan menyatakan tingginya jumlah pertemuan dari

komite audit, proporsi ahli keuangan dalam komite audit yang lebih sedikit, dan

perubahan auditor tentang karakteristik perusahaan yang melaporkan kelemahan

pengendalian internal dapat diartikan bahwa perusahaan tersebut tidak mempunyai

kelemahan dalam pengendalian internal. Selain itu adanya restatements dalam

laporan keuangan pada periode pelaporan kelemahan pengendalian internal

perusahaan yang melaporkan kelemahan pengendalian internalnya, dinilai lebih

tinggi daripada perusahaan yang tidak melaporkan kelemahan pengendalain

internal. Krishnan menggunakan profitabilitas, kompleksitas, pertumbuhan,

perubahan struktur organisasi, serta pengalaman CFO, sebagai variabel kontrol atas

kelemahan pengendalian internal perusahaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan

bahwa kekuatan untuk mengontrol berbagai jenis karakteristik perusahaan meliputi:



kompleksitas dari kegiatan operasi perusahaan, profitabilitas, dan pertumbuhan.

Hasilnya menggarisbawahi pentingnya karakteristik governance melebihi

karakteristik umum perusahaan dalam pemeriksaan pelaporan kelemahan

pengendalian internal, serta mendukung bahwa komite yang lebih aktif mempunyai

kemungkinan untuk menemukan dan melaporkan kelemahan pengendalian internal.

Penelitian Ashbaugh et al. (2006) menjelaskan bahwa pentingnya

pengungkapan pengendalian internal untuk menyelidiki faktor ekonomi yang

mengungkapkan kegagalan resiko pengendalian internal dan insentif manajemen

untuk meneliti dan melaporkan. Ashbaugh et al. menyatakan sebelum The

Sarbanes-Oxley Act Section 404, karakteristik perusahaan yang melaporkan

mengenai kelemahan pengendalian internal adalah : operasi yang kompleks; adanya

pergantian struktur organisasi dan resiko eksposur akuntansi; sumber daya yang

sedikit untuk investasi pengendalian internal, dan adanya pergantian auditor yang

tidak melaporkan mengenai pengendalian internal. Ashbaugh et al. berpendapat

bahwa perusahaan dalam melaporkan kelemahan pengendalian internal yang

berkarakter seperti: mempunyai operasi yang kompleks, adanya merger dan

akuisisi, adanya restukturisasi, mempunyai persediaan yang lebih dan pertumbuhan

yang relatif cepat biasanya merupakan perusahaan yang tidak mengungkapkan

kelemahan pengendalian internal. Hasil penelitian ini mengindikasikan perusahaan

dengan sedikit sumber daya untuk investasi dalam pengendalian internal, lebih

sering mengungkapkan permasalahan kelemahan pengendalian internal

perusahaan. Lebih lagi, timbulnya pergantian auditor yang mengungkapkan

kelemahan pengendalian internal memberi kesan auditor mempunyai pertimbangan

yang besar tenteng kelemahan pengendalian internaldalam aplikasi resiko

akuntansi.

Penelitian Doyle et al. (2006) memeriksa faktor-faktor yang mempengaruhi

kelemahan pengendalian internal untuk 779 perusahaan yang mengungkapkan

kelemahan pengendalian internalselama periode Agustus 2002 sampai 2005.

Variabel-variabel yang berkaitan dengan kelemahan pengendalian internal, menurut

Doyle et al. mencakup: (1) firm size, yang diukur dengan nilai pasar dari ekuitas ; (2)

firm age, diukur dengan angka tahun yang ada pada data CRSP ; (3) financial



health, diukur dengan indikator rugi agregate dan proxy untuk resiko kebangkrutan ;

(4) financial reporting complexity, yang diukur dengan angka dari laporan tujuan

khusus entitas, laporan segmen, dan translasi mata uang asing ; (5) rapid growth,

diukur dengan pengeluaran merger dan akuisisi, serta pertumbuhan penjualan yang

ekstrim ; (6) restructuring charges ; dan (7) corporate governance, diukur dengan

governance score, yang dikembangkan oleh Brown dan Caylor (2006). Doyle et al.

menemukan bahwa perusahaan dengan kelemahan pengendalian internal

cenderung lebih kecil, lebih muda, mempunyai kelemahan segi finansial,

kompleksitas tinggi, bertumbuh secara cepat, atau terjadi restrukturisasi.

Subramanyam et al. (2006) menjelaskan mengenai kewajiban perusahaan

yang terdapat pada The Sarbanes-Oxley Act Section 404 untuk melaporkan

keefektifan pengendalian internal dalam pelaporan keuangan. Pada penelitian ini,

Subramanyam et al. memeriksa hubungan antara implikasi cost of equity dan

keefektifan pengendalian internal suatu entitas usaha. Hasilnya secara konsisten

menjelaskan bahwa kelemahan pengendalian internal sesuai Section 404 tidak

berhubungan langsung pada rata-rata dengan naiknya implikasi cost of equity.

Variabel-variabel yang digunakan meliputi: kompleksitas operasi perusahaan,

perubahan organisasi, pengukuran resiko dalam pengaplikasian akuntansi, dan

resource constraint indicators.

Pengaruh Umur Perusahaan terhadap Kelemahan Pengendalian Internal Penelitian terdahulu menyatakan suatu perusahaan yang mempunyai umur

lebih tua, biasanya mempunyai prosedur pengendalian internal untuk

perusahaannya. Mereka percaya bahwa pada perusahaan yang lebih tua akan

mempunyai lebih sedikit kelemahan pengendalian internal. Perusahaan yang

mempunyai umur lebih tua tentunya lebih berpengalaman dalam membangun dan

memelihara kestabilan pengendalian internal perusahaan, sehingga kemungkinan

terjadinya kelemahan pengendalian internal lebih kecil. Ini dapat diartikan bahwa

pengendalian internalnya lebih baik dan memiliki lebih sedikit kelemahan. Penelitian

Doyle et al. (2006) mengemukakan bahwa terdapat hubungan yang negatif antara

umur perusahaan terhadap kelemahan pengendalian intern, karena menurutnya

masalah yang berkaitan dengan umur perusahaan yaitu staffing, bukan terjadi

karena perusahaan itu lebih kecil atau lebih muda, namun lebih dikarenakan



kurangnya sumber daya atau kurangnya pengalaman untuk mengembangkan

kualitas kontrol akuntansi yang tinggi. Ini mengindikasikan bahwa perusahaan yang

lebih lama berdiri melaporkan kelemahan dari pengendalian interna lyang sedikit,

karena perusahaan yang telah lama berdiri dinidikasikan perusahaan yang lebih

stabil dan berpengalaman. Berdasarkan argumen tersebut, maka hipotesis pertama

adalah sebagai berikut:

H1 : Terdapat pengaruh yang negatif signifikan umur perusahaan terhadap

kelemahan pengendalian internal.

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Kelemahan Pengendalian Internal Penelitian terdahulu menyatakan suatu perusahaan yang berukuran besar

mempunyai kelebihan dalam mengembangkan dan mengimplementasikan

pengendalian internal perusahaan. Perusahaan yang besar, diharapkan mempunyai

kelemahan pengendalian internal yang lebih sedikit dibanding perusahaan kecil.

Penelitian Doyle et al. (2006) mengemukakan bahwa terdapat hubungan yang

negatif antara ukuran perusahaan terhadap kelemahan pengendalian internal.

Ukuran perusahaan diukur dengan menggunakan nilai pasar dari ekuitas. Penelitian

Kinney and McDaniel (1989) dalam Doyle et al. (2006) menemukan bahwa antara

ukuran perusahaan dan profitabilitas perusahaan mempunyai hubungan yang

negatif dengan kelemahan pengendalian internal. Sedangkan penelitian Defond and

Jiambalvo (1991) dalam Doyle et al. (2006) menjelaskan bahwa ukuran perusahaan

mempunyai hubungan yang negatif, dan ukuran perusahaan bukan merupakan

variabel yang signifikan dalam analisis regresi berganda. Dalam Section 404 juga

disinggung bahwa perusahaan yang berukuran kecil mungkin mengalami kesulitan

pengevaluasian pengendalian internal dalam pelaporan keuangan perusahaan,

dikarenakan belum mempunyai struktur yang formal atau struktur yang baik dalam

pengendalian internal pada pelaporan keuangan seperti perusahaan besar lainnya.

Perusahaan yang memiliki ukuran perusahaan yang besar diindikasikan memiliki

kemapanan ekonomi sehingga mampu mengembangkan serta

mengimplementasikan pengendalian internal dengan baik. Hal ini yang nantinya

membuat perusahaan besar mampu meminimalkan kelemahan dari pengendalian

internalnya. Berdasarkan argumen tersebut, maka hipotesis kedua adalah sebagai

berikut:



H2 : Terdapat pengaruh yang negatif signifikan ukuran perusahaan

terhadap kelemahan pengendalian internal.

Pengaruh Kecepatan Pertumbuhan terhadap Kelemahan Pengendalian Internal Pertumbuhan yang cepat dari sebuah entitas usaha mungkin menimbulkan

masalah pengendalian internal yang besar di dalamnya dan mungkin dibutuhkan

waktu untuk membangun prosedur yang baru. Dalam Doyle et. al (2006)

menyebutkan bahwa adanya personil baru, proses, dan teknologi biasanya

dibutuhkan untuk menyeimbangkan pengendalian internal dengan pertumbuhan

entitas usaha tersebut. Ada dua tipe dari pertumbuhan, yaitu akusisi dan

pertumbuhan penjualan yang signifikan. Perusahaan dengan pertumbuhan yang

signifikan lebih seperti untuk menutupi persoalan pengendalian internal yang

ditanggulangi dengan perubahan mendadak pada perusahaan. Pertumbuhan yang

cepat menghasilkan persediaan yang besar dan akrual yang menyikapi tambahan

resiko pengendalian internal untuk mengukur dan memonitor perluasan aktiva

lancar. Hal tersebut diatas mengindikasikan bahwa pertumbuhan yang tinggi

berpotensi menyebabkan tingginya kelemahan pengendalian internal. Berdasarkan

argumen tersebut, maka hipotesis ketiga adalah:

H3 : Terdapat pengaruh yang positif signifikan kecepatan pertumbuhan

terhadap kelemahan pengendalian internal.

Pengaruh Profitabilitas terhadap Kelemahan Pengendalian Internal Perusahaan dengan tingkat profitabilitasnya lebih tinggi biasanya mempunyai

sumber daya yang lebih untuk membangun dan memelihara pengendalian internal

perusahaan tersebut dibanding dengan perusahaan dengan profitabilitas rendah.

Penelitian Krishnan (2005) menjelaskan mengenai perusahaan dengan profitabilitas

tinggi dianggap mempunyai kecukupan dalam membangun dan memelihara

pengendalian internal perusahaan. Selain itu, perusahaan dengan profitabilitas yang

tinggi dinilai mempunyai keefektifan pengendalian internal perusahaan dalam

pelaporan keuangan tahunan perusahaan. Hal ini mengindikasikan bahwa

perusahaan yang mempunyai profitabilitas tinggi atau mempunyai kemapanan

ekonomi mempunyai kemampuan untuk menjaga kecukupan pengendalian internal



perusahaan, sehingga kelemahan pengendalian internal dapat diminimalkan.

Berdasarkan argumen tersebut, maka hipotesis keempat adalah sebagai berikut:

H4 : Terdapat pengaruh yang negatif signifikan profitabilitas terhadap

kelemahan pengendalian internal.

Pengembangan Model Penelitian Berdasarkan pengembangan hipotesis penelitian, maka dapat dirumuskan

persamaan regresi sebagai berikut:

WEAK = β0 + β1 AGE + β2 SIZE + β3GROWTH + β4PROFIT + ε....(1) Model penelitian dapat dilihat pada gambar 1.

METODE PENELITIAN Populasi dan Sampel

Populasi dari penelitian ini adalah semua laporan keuangan Perusahaan

Daerah Air Minum (PDAM) yang diaudit oleh BPK. Sedangkan yang menjadi sampel

dalam penelitian ini dipilih berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria tersebut adalah,

laporan keuangan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tahun Buku 2004-2005

yang diaudit oleh BPK (firm-year data) dan memiliki informasi variabel-variabel yang

akan diukur, serta memuat mengenai satuan pemahaman pengendalian internal

termasuk laporan mengenai kepatuhan terhadap undang-undang dan pengendalian

internal.

Jenis Data Data yang digunakan adalah data sekunder, data dalam penelitian ini adalah

data menegenai Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Air Minum yang telah

diaudit oleh BPK yang didapatkan dari media internet dalam situs BPK dengan

alamat website http://www.bpk.go.id periode tahun 2007.

Pengukuran Variabel

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kelemahan pengendalian

internal perusahaan (WEAK). Kelemahan pengendalian internal diukur dengan

jumlah item kelemahan pengendalian internal yang dilaporkan oleh BPK, dalam

kepatuhan terhadap pengendalian internal. Pengendalian internal suatu perusahaan


http://www.bpk.go.id/


dilakukan dalam rangka menjaga perusahaan agar tetap berada dalam jalur

tujuannya, yaitu pencapaian laba dan misinya. Kelemahan pengendalian internal

didefinisikan sebagai kelemahan yang signifikan, atau kombinasi dari kelemahan

yang signifikan yang hasilnya jauh dari kondisi salah saji material pada laporan

keuangan tahunan atau interim, yang tidak dapat dicegah atau dideteksi.

Variabel Independen

Variabel bebas yang mempengaruhi adalah : (1) Umur perusahaan (AGE),

yang diukur dengan menghitung tahun pelaporan keuangan dikurangi tahun

perusahaan didirikan; (2) Ukuran perusahaan (SIZE), yang diukur dengan

menggunakan data jumlah pelanggan atau sambungan; (3) Kecepatan

pertumbuhan (GROWTH), diukur dengan pertumbuhan pendapatan penjualan

air t dan t-1; (4) Profitabilitas (PROFIT), untuk mengukur profitabilitas kita

menggunakan ROA atau ROI yang diukur dari pendapatan operasi, diukur dengan

laba atau rugi setelah pajak diobagi dengan total aktiva dengan dummy variabel

yang berarti 1 apabila t dan t-1 lebih kecil dari nol, dan dummy variabel 0 bila

sebaliknya. Mengacu pada penelitian Abdullah (2006), variabel kontrol yang

digunakan adalah jenis pemerintah daerah dan letak pemerintah daerah. Jenis

pemerintah daerah (JPEM) adalah kabupaten dan kota (kota 0, kabupaten 1),

sementara letak pemerintah daerah (LPEM) adalah Jawa-Bali (0) dan luar Jawa-Bali

(1).

Alat Analisis

Regresi digunakan sebagai alat analisis dalam penelitian ini untuk menguji

pengaruh antara: umur perusahaan (AGE), ukuran perusahaan (SIZE), kecepatan

pertumbuhan (GROWTH), dan peningkatan profitabilitas (PROFIT), terhadap

kelemahan pengendalian internal (WEAK). Dua variabel kontrol yang digunakan

adalah jenis pemerintah daerah (JPEM) dan letak pemerintah daerah (LPEM).



ANALISIS HASIL Sampel yang Digunakan

Sampel dalam penelitian ini adalah 35 laporan keuangan Perusahaan Daerah

Air Minum (PDAM) 2004-2005 yang diaudit oleh BPK dan dipublikasikan di website

BPK (http://www.bpk.go.id) periode tahun 2007. Tiga puluh lima laporan keuangan

tersebut berasal dari 24 PDAM yang tersebar di seluruh Indonesia. Data yang

diperoleh dari perusahaan yang terpilih menjadi sampel diolah dengan

menggunakan program SPSS 14.0, sehingga diperoleh data statistik deskriptif.

Data Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang

dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, maksimum, minimum, sum, range,

kurtosis, dan skewness. Perhitungan yang dilakukan terhadap variabel kelemahan

pengendalian internal (WEAK), umur perusahaan (AGE), ukuran perusahaan (SIZE),

kecepatan pertumbuhan (GROWTH), dan perubahan profitabilitas (PROFIT)

memberikan hasil seperti berikut ini:

Umur perusahaan memiliki rata-rata (mean) sebesar 19.43, nilai maksimum

sebesar32, dan minimum sebesar 1. Perusahaan sampel yang memiliki umur

perusahaan terendah adalah PDAM Kota Bitung tahun buku 2004, dengan umur

perusahaan 1 tahun. Sedang PDAM yang paling lama berdiri adalah PDAM Kota

Kediri (2005) dengan umur perusahaan 32 tahun.

Ukuran perusahaan merupakan variabel independen, ukuran perusahaan ini

dilihat dari jumlah pelanggan atau sambungan yang dimiliki oleh masing-masing

PDAM. Seperti dilihat dari tabel di atas dapat diketahui bahwa dari 35 PDAM, nilai

rata-rata jumlah pelanggan atau sambungan sebesar 50,066.57 dengan nilai

maksimum sebesar 346,888 dan nilai minimumnya adalah 2,359. Nilai maksimum

variabel ini dimiliki oleh PDAM Tirtanadi tahun buku 2005, sedangkan nilai

minimumnya dimiliki oleh PDAM Kabupaten Halmahera Tengah tahun buku 2004.

Kecepatan pertumbuhan adalah variabel independen kecepatan pertumbuhan

diukur dengan menggunakan selisih pendapatan atas penjualan air t – t1 dari

masing-masing PDAM. Seperti dilihat dari tabel di atas dapat diketahui bahwa dari

35 PDAM, nilai rata-rata kecepatan pertumbuhan sebesar 5,668,300,294.16

dengan nilai maksimum sebesar 52,892,256,721.18 dan nilai minimumnya adalah -


http://www.bpk.go.id/


1,628,528,012.00. Nilai maksimum variabel ini dimiliki oleh PDAM Kabupaten

Tangerang tahun buku 2004, sedangkan nilai minimumnya dimiliki oleh PDAM

Kabupaten Kupang tahun buku 2004.

Kelemahan pengendalian internal (WEAK) merupakan variabel dependen

dalam penelitian ini. Pada tabel 2 dapat dilihat dari rata-rata (mean) PDAM adalah

sebesar 3.63, ini berarti rata-rata terdapatnya kelemahan pada pengendalian internal

PDAM adalah sebesar 3 item. Nilai maksimum dari variabel ini adalah 7 dan

minimumnya adalah 0. Dari data yang diperoleh, nilai maksimum dimiliki oleh PDAM

Kota Bogor tahun buku 2004, PDAM Kota Kendari tahun buku 2004, PDAM Kota

Palangkaraya tahun buku 2005, yang sama-sama melaporkan kelemahan

pengendalian sebanyak 7 item. Sedangkan untuk nilai minimumnya terdapat pada

PDAM Tirtanadi tahun buku 2004, PDAM Kabupaten Pandegelang tahun buku 2004,

PDAM Kota Magelang tahun buku 2004, PDAM Kabupaten Buleleng tahun 2005,

keempat PDAM tersebut dilaporkan bahwa tidak diketemukan adanya kelemahan

pengendalian internal didalamnya (0 item).

Pengkategorian variabel profitabilitas perusahaan (PROFIT) dilakukan

dengan menggunakan analisis ROA atau ROI perusahaan yang dihitung dengan

laba atau rugi setelah pajak dibagi dengan total aktiva, dengan dummy variabel yang

berarti 1 apabila profitabilitas t – (t-1) lebih kecil dari 0, dan dummy variabel 0

apabila profitabilitas t – (t-1) lebih besar dari 0. Dari tabel di atas dapat diketahui

bahwa dari 35 sampel perusahaan, terdapat 17 PDAM yang mengalami penurunan

profitabilitas, dan terdapat 18 PDAM yang mengalami kenaikan profitabilitas.



Statistik Deskriptif

Pengaruh Umur Perusahaan terhadap Kelemahan Pengendalian Internal Penjelasan lebih lanjut mengenai pengaruh umur perusahaan terhadap

kelemahan pengendalian internal dijelaskan pada tabel statistik deskriptif crosstabs. Perusahaan dikelompokkan menjadi empat skala nominal. Kelompok umur (AGE) 1

untuk PDAM yang mempunyai umur 1-10 tahun. Kelompok umur (AGE) 2 untuk

PDAM yang mempunyai umur 11-20 tahun. Kelompok umur (AGE) 3 untuk PDAM

yang mempunyai umur 21-30 tahun. Kelompok umur (AGE) 4 untuk PDAM yang

mempunyai umur di atas 30 tahun ( >30). Dalam tabel statistik deskriptif crosstabs

dapat diketahui bahwa PDAM dengan kelemahan pengendalian internal yang

termasuk kelompok umur (AGE) 1, berjumlah 7 PDAM. PDAM dengan kelemahan

pengendalian internal yang termasuk kelompok umur (AGE) 2, berjumlah 13 PDAM.

PDAM dengan kelemahan pengendalian internal yang termasuk kelompok umur

(AGE) 3, berjumlah 13 PDAM, dan PDAM dengan kelemahan pengendalian internal

yang termasuk kelompok umur (AGE) 4 berjumlah 2 PDAM. Berdasarkan hasil

tersebut, dapat diketahui bahwa PDAM yang mempunyai kelemahan pengendalian

internal yang tinngi adalah PDAM dengan umur perusahaan antara 11-30 tahun

(kelompok umur (AGE) 2 dan kelompok umur (AGE) 3).

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Kelemahan Pengendalian Internal Penjelasan lebih lanjut mengenai pengaruh umur perusahaan terhadap

kelemahan pengendalian internal dijelaskan pada tabel statistik deskriptif crosstabs.

Dalam tabel statistik deskriptif crosstabs dapat diketahui bahwa PDAM dengan

kelemahan pengendalian internal yang termasuk kelompok ukuran perusahaan

(SIZE) 1, berjumlah 19 PDAM. PDAM dengan kelemahan pengendalian internal

yang termasuk kelompok ukuran perusahaan (SIZE) 2, berjumlah 7 PDAM. PDAM

dengan kelemahan pengendalian internal yang termasuk kelompok ukuran

perusahaan (SIZE) 3, berjumlah 3 PDAM, dan PDAM dengan kelemahan

pengendalian internal yang termasuk kelompok ukuran perusahaan (SIZE) 4

berjumlah 6 PDAM. Berdasarkan hasil tersebut, dapat diketahui bahwa PDAM yang

mempunyai kelemahan pengendalian internal yang tinggi adalah PDAM dengan

ukuran perusahaan (SIZE) kelompok 1, yaitu PDAM yang mempunyai jumlah

pelanggan atau sambungan antara 0-25000 pelanggan. Dengan demikian, dapat



diartikan PDAM yang diindikasikan mempunyai kelemahan pengendalian yang tinggi

adalah PDAM dengan ukuran perusahaan yang kecil (jumlah pelanggan atau

sambungan kecil).

Pengujian Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan uji hipotesis, penulis melakukan uji asumsi klasik (hasil

tidak disajikan). Semua data terdistribusi normal (seperti ditunjukkan oleh uji

Kolmogorov-Smirnov). Selain itu, nilai VIF menunjukkan bahwa persamaan regresi

bebas dari masalah multikolinearitas. Untuk mendeteksi masalah

heteroskedastisitas, penulis menggunakan uji Glejser. Hasil uji menunjukkan bahwa

tidak ada variabel independen yang secara signifikan berasosiasi dengan nilai

absolut dari unstandardized residual (Ghozali, 2005).

Pengujian Hipotesis dan Pembahasan

Hasil regresi yang diperoleh dari penelitian ini dapat dilihat pada tabel 8.

Besarnya adjusted R2 menunjukkan 6,8% variance kelemahan pengendalian internal

(WEAK) dapat dijelaskan oleh variance dari keempat variabel independen, AGE,

SIZE, GROWTH, dan PROFIT. Sedangkan sisanya dijelaskan oleh sebab-sebab

yang lain diluar model. Dari tabel 8 dapat diketahui bahwa nilai signifikansi untuk

nilai F adalah 1,621 dengan probabilitas 0,195. Karena probabilitas jauh lebih besar

dari 0.05, maka AGE, SIZE, GROWTH, dan PROFIT secara bersama-sama tidak

berpengaruh terhadap WEAK.

Analisis lebih lanjut terhadap tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai

signifikansi untuk variabel AGE lebih besar dari nilai α = 0.05. Ini berarti bahwa

hipotesis pertama ditolak. Hasil penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian yang

dilakukan oleh Doyle et al (2006), yang menunjukkan bahwa umur perusahaan

berpengaruh negatif signifikan terhadap kelemahan pengendalian internal (WEAK).

Indikator untuk mengukur ukuran perusahaan dalam penelitian ini adalah

jumlah pelanggan atau sambungan. Variabel ukuran perusahaan (SIZE) memiliki t-

value sebesar 0,065, yang berarti signifikan pada alpha 0,1. Hasil penelitian ini

mendukung hasil penelitian Doyle et al (2006) dan Asbaugh (2006), yang

menggunakan market value dari ekuitas untuk menentukan ukuran perusahaan, dan

menunjukkan hasil bahwa perusahaan kecil cenderung melaporkan kelemahan

pengendalian internal lebih banyak dibandingkan perusahaan besar.



Variabel kecepatan pertumbuhan (GROWTH) diukur dengan menghitung

selisih t- (t-1) atas pendapatan penjualan air, mempunyai t-value sebesar 0,042

dengan koefisien regresi 8.78E-011. Karena t-value lebih kecil dari α = 0,05, ini

menandakan terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara kecepatan

pertumbuhan terhadap kelemahan pengendalian internal. PDAM yang mempunyai

kecepatan pertumbuhan yang tinggi cenderung memiliki lebih banyak kelemahan

pengendalian internal dibandingkan dengan PDAM pertumbuhan pendapatan atas

penjualan airnya lambat. Hal ini berarti hipotesis ketiga diterima. Ini

mengindikasikan bahwa kecepatan pertumbuhan atas pendapatan penjualan air

berkontribusi terhadap adanya kompleksitas transaksi, dan hal inilah yang dapat

mengakibatkan adanya celah untuk melakukan korupsi, sehingga mengakibatkan

tingginya kelemahan dalam pengendalian internal. Hasil penelitian ini mendukung

hasil penelitian yang dilakukan oleh Doyle et al (2006), yang menunjukkan bahwa

kecepatan pertumbuhan yang diukur dengan pengeluaran untuk merger dan akuisisi

serta kecepatan pertumbuhan atas penjualan berpengaruh positif signifikan terhadap

kelemahan pengendalian internal (WEAK).

Variabel profitabilitas diukur dengan menggunakan ROA atau ROI

perusahaan yang dihitung dengan laba atau rugi setelah pajak dibagi dengan total

aktiva PDAM t- (t-1), dengan menggunakan dummy variabel 1 apabila profitabilitas

perusahaan t – (t-1) lebih besar dari 0, dan dummy variabel 0 bila sebaliknya.

Variabel profitabilitas (PROFIT) mempunyai t-value sebesar 0,546 dengan koefisien

regresi -0,463, karena t-value lebih besar dari derajat signifikansi 0.05, maka

hipotesis keempat dalam penelitian ini ditolak. Hasil penelitian ini mendukung

penelitian Krishnan (2005) dimana diperoleh hasil bahwa profitabilitas tidak

signifikan terhadap kelemahan pengendalian internal. Hal ini mempunyai indikasi

bahwa baik perusahaan yang mempunyai peningkatan atau penurunan profitabilitas

sama-sama tidak mempengaruhi kelemahan pengendalian internal.

Dalam penelitian ini digunakan dua variabel kontrol yaitu jenis pemerintah

daerah (JPEM) dan letak pemerintah daerah (LPEM). Analisis atas pengaruh jenis

dan letak pemerintah daerah dalam penelitian ini perlu untuk memberi bukti bahwa

kelemahan pengendalian internal berkaitan dengan status daerah sebagai kota atau

kabupaten dan berada di pulau Jawa-Bali atau di luar pulau Jawa-Bali. Pandangan



bahwa kelemahan pengendalian internal di luar pulau Jawa-Bali lebih besar

daripada di pulau Jawa-Bali bersumber dari anggapan kontrol sosial terhadap

pelayanan publik tidak sebaik di Jawa-Bali. Misalnya, di Jawa-Bali gerakan pers,

mahasiswa, dan masyarakat sangat efektif dalam mengungkap berbagai

penyimpangan pada pelayanan publik untuk mendorong aparat yang berwenang

menindaklanjuti berbagai laporan yang terjadi. Hal yang sama terjadi di

pemerintahan kabupaten dan kota dimana perbedaan karakteristik masyarakat dan

struktur pendapatan berimplikasi pada kontrol sosial yang berbeda pula.

Untuk mengetahui pengaruh jenis pemerintah daerah (JPEM) dan letak

pemerintah daerah (LPEM) terhadap kelemahan pengendalian internal (WEAK),

maka variabel JPEM dan LPEM dimasukkan ke dalam regresi 1 di atas bersama

variabel AGE, SIZE, GROWTH, dan PROFIT. Jumlah PDAM yang terletak di Jawa-

Bali adalah 13 PDAM, dan yang berada di luar Jawa-Bali adalah 11 PDAM, data

LPEM dan JPEM PDAM dengan metode firm-year-data dapat dilihat pada lampiran

2. Hasil regresi yang diperoleh digambarkan dalam tabel 9.

Dari tabel 7 dapat diketahui bahwa nilai signifikansi untuk nilai F adalah

3.283 dengan probabilitas 0.014. Karena probabilitas jauh lebih kecil dari 0.05,

maka AGE, SIZE, GROWTH, PROFIT, JPEM, dan LPEM secara bersama-sama

berpengaruh terhadap WEAK. Nilai t untuk variabel LPEM signifikan secara statistik.

Hal ini bermakna bahwa letak pemerintahan daerah berpengaruh terhadap

kelemahan pengendalian internal. Dengan demikian dapat dipahami bahwa

kelemahan pengendalian internal pada laporan keuangan PDAM berbeda antara

PDAM di Jawa-Bali dengan di luar Jawa-Bali. PDAM yang berada di luar Jawa-Bali

berpotensi mempunyai kelemahan pengendalian internal yang lebih tinggi daripada

PDAM di Jawa-Bali.

Sementara itu, terjadi perubahan hasil terhadap regresi sebelumnya dimana

hanya kecepatan pertumbuhan (GROWTH) yang signifikan pada derajat signifikansi

5%, dengan ditambahkannya dua variabel kontrol membuat variabel ukuran

perusahaan (SIZE) menjadi signifikan pada derajat signifikansi 5%. Hal ini

dikonfirmasi dengan Sig. value atas ukuran perusahaan (SIZE) sebesar 0.006 dan

nilai t-value sebesar -2.950.



SIMPULAN DAN IMPLIKASI

Dari analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya,

maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut

1. Umur perusahaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap

kelemahan pengendalian internal. Hal ini menandakan bahwa baik PDAM

yang sudah lama berdiri dengan PDAM yang baru saja berdiri sama-

sama berpotensi memiliki kelemahan pengendalian internal.

2. Ukuran perusahaan yang diukur dengan menggunakan jumlah pelanggan

atau sambungan pada derajat signifikansi 0.1 berpengaruh negatif

signifikan terhadap kelemahan pengendalian internal. Hal ini berarti

perusahaan yang mempunyai ukuran perusahaan yang besar (dengan

jumlah pelanggan atau sambungan yang besar) cenderung lebih sedikit

melaporkan kelemahan pengendalian internal.

3. Kecepatan pertumbuhan diukur dengan menggunakan selisih

pendapatan atas penjualan air t- (t-1) memiliki pengaruh yang positif

signifikan terhadap kelemahan pengendalian internal. Hal ini berarti

perusahaan yang mempunyai mempunyai pertumbuhan yang tinggi

berpotensi menyebabkan tingginya kelemahan pengendalian internal.

Dalam PDAM pertumbuhan yang signifikan lebih seperti untuk menutupi

persoalan pengendalian internal yang ditanggulangi dengan perubahan

mendadak. Pertumbuhan yang cepat menghasilkan pendapatan yang

besar dan akrual yang menyikapi tambahan resiko pengendalian internal

untuk mengukur dan memonitor perluasan aktiva lancar.

4. Profitabilitas diukur dengan menggunakan ROA atau ROI yang dihitung

dengan laba atau rugi setelah pajak dibagi dengan total aktiva t- (t-1)

tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kelemahan

pengendalian internal. Hal ini berarti, baik PDAM yang memiliki

peningkatan profitabilitas maupun yang memiliki penurunan profitabilitas,

sama-sama berpotensi dalam kelemahan pengendalian internal.



Implikasi Teoritis Hasil Penelitian

Variabel umur tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kelemahan

dari pengendalian internal. Hasil penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian

yang dilakukan oleh Doyle et al (2006), yang menunjukkan bahwa umur perusahaan

berpengaruh negatif signifikan terhadap kelemahan pengendalian internal.

Sedangkan untuk variabel ukuran perusahaan yang diukur dengan jumlah

pelanggan atau sambungan mempunyai pengaruh yang negatif signifikan terhadap

kelemahan pengendalian internal pada α 0.1. Hasil penelitian ini mendukung hasil

penelitian Doyle et al (2006) dan Asbaugh (2006), yang menggunakan market value

untuk menentukan ukuran perusahaan, dan menunjukkan hasil bahwa perusahaan

kecil cenderung melaporkan kelemahan pengendalian internal lebih banyak

dibandingkan perusahaan besar.

Variabel ketiga dalam penelitian ini adalah kecepatan pertumbuhan yang

diukur dengan pertumbuhan pendapatan atas penjualan air mempunyai pengaruh

yang positif signifikan terhadap kelemahan pengendalian internal. Hasil penelitian ini

mendukung hasil penelitian Doyle et al (2006) yang menggunakan indikator

pengeluaran untuk merger dan akuisisi, serta kecepatan pertumbuhan atas

penjualan untuk mengukur kecepatan pertumbuhan dimana hasilnya adalah

kecepatan pertumbuhan berpengaruh positif signifikan terhadap kelemahan

pengendalian internal.

Variabel profitabilitas diukur dengan menggunakan ROA atau ROI

perusahaan t – (t-1) tidak signifikan dengan kelemahan pengendalian internal. Hasil

ini mendukung hasil penelitian Krishnan (2005) bahwa profitabilitas tidak

berpengaruh secara signifikan terhadap kelemahan pengendalian internal.

Implikasi Terapan Hasil Penelitian

Penilaian mengenai kelemahan pengendalian internal penting untuk

dilakukan, dengan melihat seberapa kuat pengendalian internal suatu perusahaan,

dapat meminimalkan kecurangan yang terjadi dalam perusahaan tersebut. Dalam

hasil penelitian ini, faktor ukuran perusahaan dan kecepatan pertumbuhan



berpengaruh signifikan terhadap kelemahan pengendalian internal pada PDAM. Dari

hasil penelitian ini, diharapkan agar:

1. PDAM yang diindikasikan mempunyai kelemahan pengendalian internal,

yaitu PDAM yang mempunyai ukuran perusahaan kecil dan kecepatan

pertumbuhan yang ekstrim, hendaknya lebih concern dalam menjaga

transparansi dalam pelaporan keuangan dan meningkatkan akuntabilitas

perusahaan.

2. BPK hendaknya lebih memperketat pemeriksaan pada PDAM yang

mempunyai ukuran perusahaan kecil dan kecepatan pertumbuhan yang

ekstrim, agar dapat meminimalkan kelemahan pengendalian internal.

Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini masih terdapat beberapa keterbatasan, yaitu dalam

menghitung variabel kelemahan pengendalian internal, hanya melihat dari kuantitas

kelemahan dari pengendalian internal yang dimiliki oleh PDAM (jumlah item

kelemahan yang dilaporkan BPK), tidak melihat dari segi intensitasnya (materialitas

kelemahan pengendalian internal tersebut).

Penelitian Mendatang Mengingat keterbatasan dalam penelitian ini adalah pengukuran kelemahan

pengendalian internal hanya dari segi kuantitasnya saja, bukan dari segi intensitas

(materialitas kelemahan pengendalian internal), maka untuk penelitian mendatang

diharapkan dapat mengembangkan alat ukur yang dapat mengukur kelemahan

pengendalian internal tidak hanya dari segi kuantitasnya, namun juga dari segi

materialitasnya.



DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Syukriy, dan Jhon Andra Asmara, 2006. Perilaku Oportunistik Legislatif

dalam Penganggaran Daerah. Simposium Nasional Akuntansi 9 Padang.

Ashbaugh-Skaife, H., Collins, D., Kinney, W., 2007. The discovery and reporting of

internal control deficiencies prior to SOX-mandated audits. Journal of

Accounting and Economics, forthcoming. http://ssrn.com/abstract694681. 23

Juli 2007

BUMN Go Pubilc: Laporan Hasil Penelitian Kesiapan BUMN Go Public terhadap

Pelaporan Sistem Pengendalian Internal.

http://www.bpkp.go.id/index.php?idpage=596&idunit=48. 23 Juli 2007

Doyle, J., W. Ge, dan S. McVay., 2006, Determinants of Weaknesses in Internal

Control Over Financial Reporting, Journal of Accounting and Economics.

Final Rule: Management’s Reports on Internal Control Over Financial Reporting and

Certification. http://www.sec.gov/rules/final33-8238.htm

Ghozali, H. Imam, 2005, Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS,

Badan Penerbit Universitas Diponogoro, Semarang.

IAI, 2001, Standar Profesional Akuntan Publik, Salemba Empat.

Krishnan, G.V., dan G. Visvanathan, 2005, Reporting Internal Control Deficiencies in

The Post-SarbanesOxley Era: The Role of Auditors ang Corporate

Governance, George Mason University.

Noviyanti, Suzy, dan Intiyas Utami, 2004, Dasar-Dasar Pengauditan, Fakultas

Ekonomi Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga.


http://ssrn.com/abstract694681.%2023%20Juli%202007

http://ssrn.com/abstract694681.%2023%20Juli%202007

http://www.bpkp.go.id/index.php?idpage=596&idunit=48


Santoso, M.N. Huda D, 2007, Keterkaitan Sarbanes-Oxley Act, SAS No. 99, dan

Corporate Governance: Hal-hal Apa Saja Yang Perlu Kita Ketahui.

http://www.bpkp.go.id/unit/investigasi/sarbanes.pdf. 23 Juli 2007

Santoso, S., 2002, Buku Latihan SPSS Statistik Parametrik, PT. Elex Media

Komputindo, Jakarta

Ogneva et al, K.R., M. Ogneva, dan K. Raghunandan. 2006. Internal Control

Weakness and Cost of Equity: Evidence from SOX Section 404 Disclosures.

Unversity of Southern California. Los Angeles.

Trihendradri, Cornelius, 2005, Statistik Inferen Teori Dasar dan Aplikasinya

Menggunakan SPSS 12, Andi, Yogyakarta.

Warren, Carl S., Reeve, James M., dan Fess, Phillip E., 2005, Pengantar Akuntansi

Edisi Dua Puluh Satu, Salemba Empat, Jakarta

http://id.wikipedia.org/wiki/Pengendalian_internal . 27 Februari 2008.

http://www.bpk.go.id . 1 September 2007

http://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Usaha_Milik_Negara

http://en.wikipedia.org/wiki/COSO


http://www.bpkp.go.id/unit/investigasi/sarbanes.pdf

http://id.wikipedia.org/wiki/Pengendalian_intern%20.%2027

http://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Usaha_Milik_Negara

http://en.wikipedia.org/wiki/COSO


LAMPIRAN Variabel Independen

H1 negatif signifikan

H2 negatif signifikan Variabel

Dependen

H3 positif signifikan

H4 negatif signifikan

Gambar 1

Umur perusahaan

Ukuran perusahaan

Kecepatan pertumbuhan

Kelemahan pengendalian internal

Profitabilitas

Model Penelitian

Tabel 1 Prosedur Pemilihan Sampel

Total laporan keuangan PDAM tahun buku 2004-2005 yang diaudit oleh BPK

40

Dikurangi:

- Tidak lengkap karena tidak ada data jumlah pelanggan

(sambungan)

(4)

- Tidak lengkap karena tidak ada data atas total asset dan laba (rugi)

tahun

Berjalan

(1)

Jumlah laporan keuangan PDAM tahun buku 2004-2005 yang diaudit oleh BPK yang memenuhi criteria

35

Sumber: data diolah, 2007



Tabel 2 Statistik Deskriptif

Minimum Maksimum Mean Standar Deviasi

AGE SIZE GROWTH

WEAK

1

2,359

-

1,628,528,012

0

32

346,888

52,892,256,721.18

7

19.43

50,066.57

5,668,300,294.16

3.63

8.247

78,148.12

11,602,585,493.81

2.184


Tabel 3

Profitabilitas

N = 35 Faktor Frekuensi Presentase

Penurunan profitabilitas 17 48,57%

Peningkatan Profitabilitas 18 51,43%

Total 35 100%

Sumber: Data diolah, 2007



Tabel 4 Statistik Deskriptif Crosstabs

Pengaruh Umur Perusahaan Terhadap Kelemahan Pengendalian Internal

Item Kelemahan Pengendalian

Internal

0 1 2 3 4 5 6 7

Total

(Item

)

Kategori Umur

Perusahaan 1

( 1-10 tahun)

1 0 2 1 0 0 2 1

Umur

7

2

(11-20 tahun)

0 0 2 2 5 2 1 1 13Sumber:

data

diolah,

2008

3

(21-30 tahun)

3 1 3 0 0 1 4 1 13

4

(>30 tahun)

0 0 1 1 0 0 0 0 2

Total 4 1 8 4 5 3 7 3 35



Tabel 5 Statistik Deskriptif Crosstabs

Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Kelemahan Pengendalian Internal

Item Kelemahan Pengendalian

Internal

0 1 2 3 4 5 6 7

Total

(Item)

Kategori Ukuran Perusahaan

1

(0-25,000 pelanggan)

2 1 5 1 4 2 3 1 19

2

(25,001-50,001 pelanggan)

1 0 3 2 1 0 0 0 7

3

(50,002-75,002 pelanggan)

0 0 0 1 0 0 1 1 3

4

(>75,002 pelanggan)

1 0 0 0 0 1 3 1 6

Total 4 1 8 4 5 3 7 3 35


Tabel 6 Koefisien Korelasi

Model PROFIT GROWTH AGE SIZE

Correlations Profit

Growth

Age

Size

1.000

0.203

0.113

-0.237

0.203

1.000

-0.280

-0.652

0.113

-0.280

1.000

0.395

-0.237

-0.652

0.395

1.000

Covariances Profit

Growth

Age

Size

0.572

6.34E-

012

0.004

-1.17E-

006

6.34E-012

1.70E-021

-5.68E-

013

-1.76E-

016

0.004

-5.68E-

013

0.002

1.26E-

007

-1.17E-006

-1.76E-016

1.26E-007

4.25E-011




Tabel 7 Nilai Tolerance dan VIF

Tolerance

VIF

Age 0.797

Sumber:

Data diolah, 2008

1.255

Size 0.503 1.986

Growth 0.571 1.753

Profit 0.888 1.126

Tabel 8 Hasil Uji Regresi Awal

Variabel Independen

Koefisien Regresi

Standar Eror

Signifikansi

Konstanta

AGE

SIZE

GROWTH

PROFIT

5.232

-0.064

-1.25E-005

8.78E-011

-0.463

1.188

0.049

0.000

0.000

0.757

0.000

0.200

0.065

0.042

0.546

Adj R 2

R

Sig

F

0.068

0.422

0.195

1.621




Tabel 9 Hasil Uji Regresi dengan Variabel Kontrol

Variabel Independen

Koefisien Regresi

Standar Eror Signifikansi

Konstanta

Age

Size

Growth

Profit

JPEM

LPEM

4.659

-4.52E-02

-1.74E-05

1.173E-010

0.191

-1.375

1.738

1.290

0.046

0.000

0.000

0.717

0.712

0.718

0.001

0.338

0.006

0.004

0.792

0.064

0.022

Adj R 2

R

Sig

F

0.287

0.413

0.014

3.283





MODEL DISKRIMINASI UPAH DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEBERHASILAN KARIR AUDITOR

Dra Rina Trisnawati Fakultas Ekonomi / Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta

Abstract Participation of Indonesian women in auditing professions has been increasing from

year to year. Previous studies however, show the existence of wage differentials

between male and female auditors. In most cases, female auditors receive lower

wage as compared to male auditors. The main objectives of this study are to

examine the exist of discrimination, determine the wages dicrimination model on

auditor’s profession and examine the relationship between wage level and auditor`s

career This study used Oaxaca-Wage Decomposition Model (Oaxaca 1 and 2),

Reimers model, Cotton model and Neumark model ( Pooled Model) to identify

factors that determine gender wage differentials and the discrimination existing

.Bootsrap Analysis was used to determine the wages discrimination model on

auditor`s profession. Correlations analysis was used to identify the relationship

between wage level and auditor`s career. A total of 284 auditors were selected as

respondents in this study. Among them, 183 were males and 101 were females. The

study was conducted in Central Java and Jogyakarta, Indonesia. The study shows

that human capital are the main factors that determine gender wage level among

auditors. Age, and location of client’s firm are also the determinants of gender wage

levels. Discrimination does exist and it is an important determinant factor for gender

wage differentials. Oacaxa 2 is the selected model of wages discrimination model

on auditor`s career. Regardless of auditors’ gender, this study finds that there is no

relationship between wage level and auditors careers. Auditing firms should be fairly

in assigning jobs to their auditors. Firms should also provide conducive job

environments and proper reward system to enhance auditors’ careers. Government

on the other hand should formulate policies that can facilitate and encourage the

professional women to participate in labour market.

Keywords: auditor, wages discrimination, Oacaxa analysis



1.PENDAHULUAN Setiap perbedaan mengandung unsur diskriminasi. Diskriminasi selalu terjadi

dalam kelompok yang berbeda misalnya dari jenis kelamin yang dikenal sebagai

diskriminasi gender, dari segi warna kulit, agama, lokasi maupun profesi. Di pasar

tenaga kerja, diskriminasi terjadi disebabkan oleh perbedaan upah yang terjadi

ketika kelompok minoritas dibayar lebih rendah dibandingkan kelompok lain pada

pekerjaan yang sama dan perbedaan upah tersebut tidak ditentukan oleh perbedaan

produktivitas. Diskriminasi ini dikenal dengan diskriminasi upah (wages

discrimination) (Campbell et al, 2004).

Teori diskriminasi pertama kali dimunculkan oleh Gary Becker tahun 1957.

Berdasarkan pendekatan neoklasik, diskriminasi upah terjadi ketika pekerja memiliki

produktivitas yang sama tetapi dibayar dengan upah yang berbeda Untuk

menganalisis diskriminasi di pasar tenaga kerja, Becker (1964) menggunakan

asumsi bahwa diskriminasi disebabkan sikap atau persepsi majikan yang cenderung

mendiskriminasi kelompok tertentu misalnya tenaga kerja wanita (f). Jika majikan

cenderung mendiskriminasi f maka upah yang dibayar adalah lebih rendah.

Andaikan tenaga kerja wanita dan laki-laki memiliki produktivitas yang sama,

majikan di pasar persaingan sempurna ini akan membayar pekerja dengan dua

tingkat upah yang berbeda dan laki-laki akan menerima tingkat upah yang lebih

tinggi. Jika majikan tidak melakukan diskriminasi, mereka seharusnya akan

membayar dengan tingkat upah yang lebih rendah baik kepada tenaga kerja laki-laki

dan wanita.

Pandangan ahli ekonomi mengenai keberadaan wanita di pasar tenaga kerja

menjadi isu penting karena banyak penelitian di berbagai negara menunjukkan

bahwa terdapat perbedaan upah diantara pekerja laki-laki dan wanita meskipun

tingkat keahlian yang dimiliki pekerja adalah sama. Perbedaan upah gender di

negara-negara Australia, Austria, Scandinavia menunjukkan rasio upah wanita lebih

rendah dibandingkan dengan pekerja laki-laki yaitu 73-76% (Neumark 2004). Di

Perancis menunjukkan angka 81%, di Norwegia sebesar 86%, di Jepang sebesar

73%, dan di Kanada sebesar 66.9% (Blau 2006). Perbedaan upah ini juga berlaku

di Indonesia. Berdasarkan data Biro Pusat Statistik tahun 2007, rasio upah pekerja

wanita adalah 50%-80% per bulan : 100% upah pekerja laki-laki di semua sektor

ekonomi. Di wilayah Jawa Tengah, rasio rata-rata upah pekerja wanita dibandingkan



pekerja laki-laki adalah 78.9 % : 100 % (Biro Pusat Satistik propinsi Jawa Tengah,

2007).

Kenaikan tingkat pendidikan wanita menyebabkan wanita juga memasuki

pekerjaan-pekerjaan profesional di pasar tenaga kerja. Bagi pekerja-pekerja

profesional, juga didapati pekerja wanita menerima upah lebih rendah dibandingkan

laki-laki. Pada pekerja sains dan teknik, didapati bahwa upah wanita 20% lebih

rendah dibandingkan dengan upah laki-laki (Graham & Smith 2004). Pada penelitian

lain didapati bahwa pekerja sains wanita memperoleh pendapatan 40% lebih rendah

dibandingkan pekerja laki-laki (North 2005). Romer (2000) menjelaskan bahwa

manajer wanita juga memperoleh pendapatan lebih rendah dibanding kan manajer

laki-laki. Upah bagi auditor wanita profesional yang tergabung dalam ICANZ

(International Certified Accountant New Zealand) adalah 83%: 100% upah auditor

laki-laki (Gibb 2000).

Terkait dengan upah yang diterima oleh auditor wanita, ketika rekruitmen,

auditor laki-laki dan wanita diberikan upah permulaan (starting salaries) yang sama

karena tingkat pendidikan, pengalaman dan keahlian yang sama. Tetapi untuk

beberapa tahun berikutnya upah auditor wanita lebih rendah dibandingkan auditor

laki-laki. Hal ini disebabkan oleh keberhasilan karir auditor wanita lebih lambat

dibandingkan laki-laki (Pilsburry et al.1999). Johnson dan Scandura (2004)

menjelaskan bahwa auditor laki-laki menerima upah lebih dari $5,000 dibandingkan

$4,000 upah auditor wanita. Hoffman (2001) menjelaskan bahwa auditor wanita

hanya menerima upah 66%:100%.Temuan ini konsisten dengan Smith dan Ward

(1994) yang menunjukkan bahwa auditor wanita menerima upah 60.4% :100%.

Rhoda (1998) menemukan bahwa auditor wanita di England menerima upah lebih

rendah yaitu 41.24%:100%. Dari berbagai penelitian ini dapat dijelaskan bahwa

terdapat perbedaan upah di antara auditor laki-laki dan wanita

Diskriminasi adalah salah satu faktor penting yang menyebabkan berlakunya

perbedaan upah gender. Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa wanita

diperlakukan berbeda di pasar tenaga kerja dalam hal perbedaan upah, perbedaan

kenaikan karir, perbedaan jenis pekerjaan, perbedaan status pekerja, perbedaan

penerimaan oleh rekan sekerja dan supervisor, dan perbedaan perlakuan, (Pasey

1995; Sorensen 1993; Eric 1998; Sicilian & Grosberg 2001; Rhoda 1998; Laksmi

1999; Rina Trisnawati 2003,2005; Flo Hamrick 2007).



Tingkat upah pekerja mempengaruhi keberhasilan karir pekerja. Keberhasilan

karir seorang pekerja dapat diukur dari perspektif internal yaitu kepuasan bekerja,

komitmen terhadap organisasi dan turnover. Penelitian sebelumnya menemukan

bahwa upah yang tinggi akan menyebabkan pekerja berpuas hati. Tingkat upah juga

meningkatkan komitmen seseorang pekerja terhadap organisasi dan tingkat upah

yang tinggi akan menyebabkan tingkat turnover yang rendah karena tidak ingin

berpindah organisasi (Igbaria 1997; Currivan 2000; Gaetner 2000; Griffeth et al.

2000; Milkovich & Newman 1999). Berdasarkan teori modal manusia, wanita

menerima upah lebih rendah dibandingkan laki-laki karena rendahnya produktivitas

dan implikasinya keberhasilan karir wanita adalah lebih rendah jika dibandingkan

laki-laki. Berdasarkan isu diatas maka penelitian ini bertujuan untuk

1. Menganalisis terjadinya/ wujudnya diskriminasi karena perbedaan upah

gender pada profesi auditor.

2. Menentukan model diskriminasi upah yang sesuai dengan profesi auditor

3. Menganalisis pengaruh tingkat upah terhadap keberhasilan karir auditor.

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari hasil analisis yang dilakukan

dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini dapat mengembangkan model dasar dari analisis perbedaan

upah yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya (wages decomposition

model-Oaxaca) dengan melakukan teknik boostrap sehingga memberikan

gambaran lebih lengkap mengenai model diskriminasi upah pada profesi

auditor.

2. Secara metodologi, penelitian ini memberikan kontribusi dalam permodelan

diskriminasi sehingga model decomposition yang selama ini digunakan dapat

berkembang dan sesuai untuk berbagai profesi.

3. Memberi informasi tentang adanya perbedaan upah gender, faktor penentu

tingkat upah dan implikasinya terhadap keberhasilan karir pada profesi

auditor sehingga memberi kasusadaran kepada auditor wanita untuk

meningkatkan produktivitasnya untuk dapat memperoleh kasusetaraan upah.

2. KAJIAN LITERATUR Isu mengenai auditor wanita yang berprofesi sebagai auditor sebenarnya

tidak lepas dari masalah gender. Bias gender terjadi sebagai konsekwensi bahwa

profesi auditor merupakan male-stereotype proffesion (Eric et al, 1998).Berdasarkan



data ILO tahun 2006, jumlah auditor di Indonesia adalah 24,475 orang dan 31

persen diantaranya adalah auditor wanita. Hal ini menunjukkan bahwa pekerjaan

auditor juga banyak dilakukan oleh wanita meskipun pekerjaan ini dianggap sebagai

pekerjaan male occupation. Namun demikian dari jumlah tersebut hanya sedikit

auditor wanita mencapai posisi/ karir yang tinggi. Berdasarkan directory IAI bulan

Maret 2006 bahwa dari 183 KAP hanya 10 KAP atau 5 persen yang manajernya

adalah wanita dan dari 318 rekan (partner) hanya 28 atau 8.8 persen yang

merupakan auditor wanita. Fenomena ini memunculkan penelitian yang menarik

tentang auditor wanita.

Kondisi profesi ini di Indonesia juga tidak terlepas dari bentuk diskriminasi.

Rina Trisnawati (2003, 2007) menemukan bahwa auditor wanita diperlakukan

berbeda di pasar tenaga kerja dalam hal perbedaan upah, perbedaan kenaikan

karir, perbedaan penerimaan oleh rekan sekerja dan supervisor, dan perbedaan

komitmen terhadap organisasi. Laksmi dan Indriantoro (1999) menemukan bahwa

adanya perbedaan kasusempatan dalam berkarir, perlakuan , penerimaan dalam

pekerjaan dan komitmen terhadap karir antara auditor laki-laki dan wanita. Hasil

penelitian ini memberikan implikasi bahwa masih terdapat ketidaksesuaian persepsi

antara auditor wanita dan auditor laki-laki dalam memandang isu-isu yang terkait

dengan gender. Hal ini memberikan gambaran bagaimana keadaan sesungguhnya

yang dihadapi oleh auditor wanita yanng memasuki profesi ini.

Hasil penelitian yang dilakukan Trapp et all.( 1999) menemukan bahwa 41%

responden yang mereka teliti yaitu auditor wanita yang telah meninggalkan karir di

KAP merasakan adanya bentuk-bentuk diskriminasi yang telah mempengaruhi karir

mereka. Sebaliknya hanya 28% dari responden yang masih bekerja dalam

pekerjaan ini dan merasakan adanya diskriminasi.

Pasey (1995) menemukan bahwa praktek auditor di Scotlandia menunjukkan

bahwa 55% wanita merasa diperlakukan diskriminatif, 72% merasa keberhasilan

karirnya tidak sebaik laki-laki, hanya 76% yang bekerja full-time (sebagian besar tak

memiliki anak). 13% bekerja part time dan 6% pekerjaaan dilakukan di rumah. 60%

laki-laki bekerja lebih dari 45 jam per minggu dan hanya 21% wanita yang bekerja

lebih dari 45 jam per minggu. Akibat hal ini wanita mempunyai keahlian yang lebih

rendah, produktifitas yang lebih rendah dan karir yang lebih lambat. Disamping itu

wanita memiliki karir yang lebih rendah dibandingkan laki-laki dan bekerja pada area

yang berbeda. Hal ini dapat digambarkan bahwa hanya 16% sebagai partner dan



10% wanita sebagai manajer. Wanita cenderung mengerjakan pekerjaan domestik

yaitu bidang pajak (26%) dan bidang konsultan (54%), sedangkan pekerjaan audit

lapangan lebih banyak dilakukan oleh laki-laki (31%).

Keadaan diatas juga berlaku pada negara-negara lain seperti di Australia

(Wilson, 2003), di New Zealand (Abu Helewa, 2005), Canada (Flo Hamrick, 2007).

Kondisi ini juga terjadi di Indonesia.

Berkaitan dengan upah, pada saat rekruitmen, auditor laki-laki dan wanita

diberikan starting salaries yang sama akibat tingkat pendidikan yang sama. Namun

pada beberapa tahun kemudian gaji auditor wanita lebih rendah dibandingkan

auditor laki-laki, hal ini disebabkan kenaikan karir auditor wanita lebih lambat

dibandingkan laki-laki. Pilsburry et al (1999) menemukan bahwa auditor laki-laki dan

auditor wanita memulai karir mereka dengan posisi dan gaji yang sama namun

beberapa tahun kemudian auditor wanita menerima $4000 lebih rendah

dibandingkan laki-laki.

Analisis yang digunakan oleh peneliti sebelumnya berkaitan dengan

perbedaan upah adalah Wages Decompotion Model Oaxaca dan Ramson (1973).

Model ini awalnya dikembangkan menjadi 2 model yaitu (a) Metode OAXACA 1

β* = βf sehingga (βm-βf)Xf. Model ini menggambarkan discrimination against

women (disadvantage womenI). (b) Metode OAXACA 2 β* = βm sehingga (βm-

βf)Xm. Model ini menggambarkan discrimination in favour of mens (advantage men).

Oacaxa (1973) menggunakan data dari Survey of Economic Opportunity tahun 1967

yang mengklasifikasikan upah berdasarkan jenis kelamin dan ras. Oaxaca

melakukan estimasi β* dengan cara Β* = Ω βw + (1- Ω ) βe. Dimana Ω = I dan Ω

= 0

Seterusnya model Oaxaca ini dikembangkan oleh peneliti-peneliti berikutnya

dengan melakukan estimasi β* dengan cara yang berbeda. Metode Reimers (1983)

mengasumsikan bahwa Ω = 0.5 I sehingga β* = (βm + βf) / 2. Reimers

menggunakan data Survey of Income and Education tahun 1976 dengan melakukan

bedaan upah untuk pekerja Hispanic dan non Hispanic (Black worker). Selanjutnya

Cotton (1988) melakukan estimasi dengan Ω = fw dimana fw adalah proporsi dalam

group w dibagi dengan total pekerja. Data yang digunakan adalah Census Public

Use Samples tahun 1980. Kemudian Neumark (1988) melakukan estimasi β* adalah

vektor dari rate of return yang diperoleh dari fungsi upah dengan memasukkan

seluruh group (pooled model) Sehingga untuk menghitung Ω dilakukan dengan cara



: Ω = (X`X)-1 (X`mXm) dimana X dan Xm adalah matrik dari karakteristik human

capital dalam pooled sample (seluruh group M dan F). Model yang dikembangkan

oleh Neumark (1988) yang mengestimasi β* menggunakan pooled sampel. β*

dihitung dari rata-rata koefisien hasil log regresi upah total dengan variabel-variabel

observed dari seluruh sampel.

Latifah (1998) meneliti perbedaan upah di Peninsular Malaysia yang hasil

penelitiannya menjelaskan bahwa perbedaan upah disebabkan oleh diskriminasi

sebesar 51.30% sedangkan selebihnya disebabkan oleh variabel human capital,

occupation dan family. Latifah (1994) menggunakan decomposition wages model

dan pooled sampel model. Glovanni (1998) menggunakan alat analisis yang sama

melakukan penelitian perbedaan upah di Switzerland. Hasil penelitiannya

menunjukkan bahwa pada tahun 1995 perbedaan upah disebabkan oleh

diskriminasi sebesar 53% dan pada tahun 1997 sebesar 51%. Variabel-variabel

yang digunakan untuk mengukur perbedaan upah yaitu pendidikan, pengalaman,

pangkat, besaran perusahaan, fungsi manajerial dan kasusesuaian pendidikan dan

pekerjaan. Variabel-variabel ini hanya mampu menjelaskan 47 % dari perbedaan

upah.

Drahomira Fishclova (2002) melakukan analisis Oaxaca untuk menganalisis

perbedaan upah di Czech Republic dan EU. Variabel-variabel yang digunakan untuk

menentukan fungsi upah adalah pendidikan, umur, klasifikasi pekerjaan, type

manajemen, tariff class, sektor, jam kerja dan type skedul pekerjaan. Hasil

analisisnya menunjukkan bahwa 52% disebabkan diskriminasi gender sedangkan

faktor-faktor tersebut hanya menjelaskan 48%.

Rahmah dan Zulridah (2003) menggunakan analisis Oacaxa dengan

menggunakan model wage decomposition dan pooled sample. Variabel-variabel

yang membentuk fungsi upah yaitu faktor demografi, human capital, karakteristik

pekerjaan dan karakteristik industri. Data yang digunakan adalah 2,046 pekerja

pada enam industri di Klang Valley dan Penang. Hasil analisisnya menunjukkan

bahwa faktor demografi dan human capital berperan penting dalam menentukan

perbedaan upah. Variabel ini menyumbang 78% dari perbedaan upah sedangkan

diskriminasi menjelaskan 22 % dari perbedaan upah.

Rahmah (2001) menggunakan analisis Oaxaca untuk menentukan perbedaan

pendapatan tenaga kerja mengikut kemahiran dalam industri pembuatan di

Malaysia. Data yang digunakan adalah 2065 pekerja dari enam industri pembuatan



di Malaysia. Variabel yang digunakan aadalah modal manusia, faktor lokasi dan

gender. Hasil analisisnya menunjukkan bahwa pekerja mahir dan separuh mahir

didapati 41.22% dari perbedaan upah ditentukan oleh variabel modal manusia,

sedangkan lokasi hanya menyumbang 1.08 % dan gender menyumbang 26.7

%.perbedaan upah yang disebabkan oleh diskriminasi adalah 30.97 %. Pada

pekerja mahir dan tidak mahir, variabel modal manusia menyumbang 19.09 persen

kepada perbedaan upah. Sementara lokasi menyumbang 11.04 persen dan gender

3.52 persen. Variabel diskriminasi sangat menentukan dalam perbedaan upah ini

yaitu 66.35 persen. Pada kelompok pekerja separuh mahir dan tidak mahir, faktor

modal manusia menyumbang 54.88 persen dari perbedaan upah mereka, Lokasi

menyumbang 1.16 persen dan gender 5.13 persen. Sementara itu perbedaan upah

karena diskriminasi menyumbang 38.83 persen.

Penelitian perbedaan upah pada pekerjaan auditor dilakukan oleh Rhoda

(1998) dengan menggunakan basic model modal manusia, yaitu pendidikan dan

pengalaman dan hasilnya menunjukkan bahwa modal manusia hanya menjelaskan

33.33% kepada perbedaan upah dan 66.66% karena diskriminasi.

Penelitian ini mengembangkan dari penelitian Rhoda (1998) dengan

menganalisis faktor penentu perbedaan upah selain faktor modal manusia yang

merupakan basic model, mengembangkan model diskriminasi upah oaxaca wages

decomposition model dan melihat implikasi keberhasilan karir auditor sebagai akibat

tingkat upah yang berbeda diantara auditor laki-laki dan wanita

3. METODE PENELITIAN 3.1. Sampel dan Pengumpulan Data Populasi penelitian ini adalah auditor laki-laki maupun auditor wanita yang bekerja

pada KAP yang ada di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Jogyakarta. Berdasarkan

directory IAI tahun 2006 terdapat 26 KAP di Jawa Tengah dan 8 KAP di DIY.

Peneliti melakukan survey secara langsung dan menanyakan kepada manager KAP

tentang jumlah auditor yang bekerja di KAP tersebut. Ini dilakukan karena tidak ada

informasi secara formal mengenai jumlah auditor di wilayah Jawa Tengah dan

Jogyakarta.

Sampel penelitian ini diperoleh dengan metode purposive non random

sampling, dengan kriteria auditor yang bekerja di KAP yang terdaftar pada direktori

IAI di wilayah Jawa Tengah dan Jogyakarta tahun 2006, memiliki pendidikan sarjana



(S1), berpangkat supervisor atau staf auditor, dan bersedia memberi jawaban

questioner secara lengkap untuk tujuan analisis. Sampel penelitian yang diperoleh

berjumlah 284 auditor.

Tabel 1 Sampel penelitian

Pangkat Jumlah

Supervisor Staf

Auditor Laki-laki 65 orang 118 orang 183 orang

Auditor Wanita 28 orang 73 orang 101 orang

Jumlah 93 orang 191orang 284 orang

Sumber : data diolah

3.2. Instrumen penelitian

Instrumen penelitian ini ialah questioner. Secara ringkas, instrumen

penellitian dan pengukurannya dapat dijelaskan pada tabel berikut ini.

Tabel 2. Pengukuran Variabel Penelitian Variabel Pengukuran Upah Jumlah penghasilan rata-rata yang diterima oleh auditor dari

KAP selama sebulan (Skala interval) Ln upah Ln upah rata-rata dari auditor wanita dan auditor laki-laki Nomor register (pendidikan) 1 : memiliki nomor register akuntan

0 : tidak memiliki nomor register akuntan Pengalaman Lama bekerja sebagai auditor (tahun) Umur Umur auditor sekarang (tahun) Status perkawinan 1 : sudah menikah

0 : belum menikah Pangkat 1 : jika pangkat auditor supervisor

0 : jika pangkat auditor staf Status pekerja 1 : jika auditor bekerja penuh waktu/pekerjaan utama

0 : jika auditor bekerja part time/ pekerjaan sampingan Lokasi perusahaan klien 1 : jika perusahaan yang diaudit lebih banyak di luar kota

0 : jika perusahaan yang diaudit lebih banyak di dalam kota Ukuran perusahaan klien 1 : jika lebih banyak melakukan audit perusahaan besar

0 : jika lebih banyak melakukan audit perusahaan kecil Jenis KAP 1 : jika KAP berafiliasi dengan KAP lain

0 : Jika KAP lokal atau perseorangan Umur KAP Lama KAP beroperasi hingga sekarang (tahun) Lokasi KAP 1 : jika KAP terletak di kota besar (Semarang dan Yogya)

0 : jika KAP terletak di luar kota besar Kepuasan bekerja Job Descriptive Index (skala likert) --- Smith et al.1986 Komitmen terhadap organisasi Organizational Commitment Questioner (skala likert) ---Porter

1979 Turnover Keinginan untuk berpindah pekerjaan (skala likert) ---Smith et

al. 1986 Sumber : Questioner

3.3. Teknik Analisis Data



Untuk tujuan analisis data, pada penelitian ini dilakukan beberapa tahap

sebagai berikut:

1. Analisis faktor-faktor penentu tingkat upah dan faktor-faktor penentu

perbedaan upah. Analisis yang digunakan adalah analisis Oaxaca dengan

Wages Decomposition Mode l(basic model), dikembangkan dengan analisis

Oaxaca-Pooled Model, Cotton model dan Reimers model

2. Analisis penentuan model diskriminasi upah pada profesi auditor

menggunakan bootstrap technique.

3. Analisis deskriptif dan korelasi untuk melihat hubungan tingkat upah gender

terhadap keberhasilan karir auditor (kepuasan bekerja, komitmen terhadap

organisasi dan turnover)

3.3.1. Analisis Faktor Perbedaan Upah Gender Untuk menganalisis perbedaan upah dan wujud diskriminasi upah gender

digunakan OAXACA analysis (Wages decomposition Model). Adapun model

yang digunakan untuk mengestimasi perbedaan upah dengan menggunakan OLS

yaitu :

Log W = βo + β1PENDIDIKAN +β2PENGALAMAN + β3 PENGALAMAN

KUADRAT + β4 UMUR + β5STATUS PERKAWINAN+ β6PANGKAT + β7

STATUS PEKERJA + β8 LOKASI KLIEN + β9 UKURAN KLIEN + β10 JENIS

KAP +β11 UMUR KAP +β12 LOKASI KAP + µ

Pendekatan statistik dengan menggunakan wages decompotition model yang

dikembangkan oleh Oaxaca dan Ransom (1994) dengan formula :

Jika Wf adalah upah pekerja wanita dan Wm upah pekerja laki-laki, Xf dan Xm

adalah determinan dari fungsi upah maka dapat dibuat persamaan sebagai berikut :

Log Wf = ∑Xf bf

..........………………………………………………………(1)

log Wm = ∑ Xm bm

..........……………………………………………………(2)

Dimana Xf dan Xm adalah mean dari variabel-variabel penentu upah laki–laki dan

wanita . Dengan menggunakan OAXACA dapat dihitung rata-rata nilai dari log upah

pekerja wanita dengan persamaan

Log Wf = ∑Xf bm

………………………………………………………… (3)

Dengan melakukan gabungan dari persamaan (2) dan (3) maka dapat dibuat

persamaan :



Log Wm – log Wf = ∑[(Xm - Xf) bm] + [Xf(bm - bf)]……………………….(4)

Log Wm – log Wf menggambarkan perbedaan upah antara laki-laki dan wanita

(Xm - Xf) bm

perbedaan mean dari variabel-variabel observed yaitu (

pendidikan, pengalaman, umur, status perkawinan, pangkat, jenis

KAP, umur KAP, lokasi KAP, ukuran klien, lokasi klien dan status

pekerja)

Xf(bm - bf ) besarnya wujud diskriminasi

3.3.2. Penentuan/ pengembangan model diskriminasi upah Oaxaca analysis (Wages decomposition Model) merupakan suatu alat

analisis yang digunakan untuk menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi

perbedaan upah dari dua kelompok sampel yang disebabkan oleh faktor demografi,

human capital, karakteristik individu dan faktor-faktor lainnya.

Wages Decompotion Model Oaxaca dan Ramson (1994) dapat dilakukan

dengan menggunakan beberapa cara atau prosedur untuk melakukan

decompotition. Formula umum untuk menghitung fungsi upah ( man and women)

berdasarkan model Oaxaca adalah :

Ln Wm = βm Xm …………………………………………………………….. (1)

LnWw = βw Xw ………………………………………………………………(2)

Dimana Xm dan Xw adalah vektor yang berisi rata-rata nilai human capital

sedangkan βm dan βw adalah vektor dari rate of return dari human capital sebagai

hasil regresi log upah (W) dengan variabel human capital. Sehingga kombinasi dari

formula 1 dan 2 dapat digabungkan sebagai berikut :

LnWm – LnWw = βm Xm – βw Xw ………………………………………… (3)

= (βm – β*) Xm + (β*- βw)Xw + β* (Xm-Xw)…………..……..(4)

Persamaan 1 mengukur diskriminasi sebagai advantage men, persamaan 2

mengukur diskriminasi sebagai disadvantage women dan persamaan 3 mengukur

perbedaan human capital.

Ada beberapa prosedur decompotition dengan melakukan estimasi terhadap

β*. Analisis untuk membandingkan prosedur-prosedur decompotition menggunakan

bootstrap technique. Beberapa metode untuk mengestimasi β* tersebut dapat

dijelaskan sebagai berikut :



• Metode OAXACA 1 β* = βm sehingga (βm-βf)Xf. Model ini

menggambarkan discrimination against women (disadvantage women)

• Metode OAXACA 2 β* = βf sehingga (βm-βf)Xm. Model ini

menggambarkan discrimination in favour of men (advantage men)

Oaxaca and Ramson (1994) melakukan estimasi β* dengan cara

Β* = Ω βm + (1- Ω ) βf. Dimana Ω = I dan Ω = 0

• Metode Reimers (1983) mengasumsikan bahwa Ω = 0.5 I sehingga

β* = (βm + βf) / 2

• Metode Cotton (1988) melakukan estimasi dengan Ω = fm dimana fm

adalah proporsi dalam group m dibagi dengan total pekerja. Metode Neumark (1988) melakukan estimasi β* adalah vektor dari rate of

return yang diperoleh dari fungsi upah dengan memasukkan seluruh group

(pooled model ). Model yang dikembangkan oleh Neumark (1988) yang

mengestimasi β* menggunakan pooled sampel. β* dihitung dari rata-rata

koefisien hasil log regresi upah total dengan variabel-variabel observed dari

seluruh sampel.

Log Wm – log Wf = β*(Xm – Xf) bm

+ Xm (bm - β*) + Xf (β*- bf)

β*(Xm – Xf) bm perbedaan mean dari variabel-variabel human capital

Xm(bm - β*) Male favourable against women (male advantage)

Xf(β*- bf) female treatment agains male (women disadvantage)

Xm (bm - β*) + Xf (β*- bf) Total discrimination

Dari kelima model tersebut masing-masing dianalisis dan dihitung untuk

menentukan besarnya diskriminasi upah pada profesi auditor. Selanjutnya dengan

bootstrap technique ditentukan model yang tepat untuk mengukur diskriminasi upah.

Untuk melihat implikasi perbedaan upah dengan keberhasilan karir auditor, analisis

correlation pearson dilakukan untuk menganalisis pengaruh tingkat upah terhadap

kepuasan bekerja, komitmen terhadap organisasi dan turnover. Analisis dilakukan

secara terpisah pada sampel auditor laki-laki dan auditor wanita. Hal ini dilakukan

karena rata-rata tingkat upah yang diterima oleh kedua sampel berbeda.



4. HASIL PENELITIAN 4.1. Hasil Analisis Oaxaca Berdasarkan pada tujuan penelitian, untuk menentukan wujud atau berlakunya

diskriminasi pada profesi auditor, dilakukan terlebih dahulu analisis mengenai faktor-

faktor penentu tingkat upah dengan menggunakan metode Ordinary Least Square

(OLS). Hasil analisis dapat dilihat pada Tabel 3 dibawah ini

Tabel 3. Hasil analisis regresi fungsi upah

Variabel Seluruh Sampel Sampel Laki-laki Sampel Wanita

Koef t-hitung Koef t-hitung Koef t-hitung

konstanta 5.521 68.944*** 5.526 50.799*** 5.444 33.811***

Modal Manusia

-No register .282 6.512*** .381 6.512*** .107 1.907

-Pengalaman .161 6.478*** .206 6.913*** .019 .304

-Pengalaman2 -.009 -4.490*** -.011 -4.721*** -.001 -.198

Ciri-ciri Individu

-Umur .010 4.099*** .009 2.805*** .019 2.188

-Status

perkawinan

.092 1.915 -.006 -.086 .126 2.069

-Pangkat .074 1.398 -.044 -.551 .243 3.523***

Ciri-ciri KAP

-Jenis KAP -.109 -2.234 -.132 -1.943 -.130 -2.180

-Umur KAP .005 1.312 .004 .762 .011 2.497

-Lokasi KAP .032 .799 .124 2.201 -.116 1.954

Ciri-ciri Pekerjaan

-Ukuran klien .122 2.619 .095 1.405 .244 4.689***

-Lokasi klien .251 6.886*** .262 4.513*** .262 3.853***

-Status pekerjaan -.003 -.060 -.093 -1.114 .121 1.966

Jumlah sampel (n)

284

183

101

F hitung 61.252 *** 31.880*** 30.206***

R kuadrat (R2) .731 .728 .805


*** signifikan pada α=1%



Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa nilai R2 yang diperoleh adalah

cukup tinggi yaitu di atas 0.6. Ini menggambarkan bahwa variasi pada variabel

dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model yang

dianggarkan adalah lebih dari 60%. Angka ini dapat diterima bagi regresi regresi

(Nunally 1978). Model regresi yang digunakan juga kuat(robust) karena nilai F

hitung menunjukkan hasil yang signifikan untuk ketiga-tiga model regresi tersebut.

Hasil analisis regresi untuk keseluruhan sampel diperoleh bahwa faktor

modal manusia, umur auditor, dan lokasi perusahaan klien mempunyai pengaruh

positif dan signifikan terhadap tingkat upah gender. Untuk regresi sampel auditor

laki-laki, diperoleh bahwa modal manusia, umur auditor, dan lokasi perusahaan klien

berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat upah. Untuk sampel auditor

wanita, hasil analisis menunjukkan bahwa faktor ciri-ciri individu, ciri-ciri KAP dan

ciri-ciri pekerjaan berpengaruh signifikan dengan tingkat upah.

Setelah fungsi regresi upah dilakukan dan diperoleh nilai beta untuk setiap

kelompok sampel, selanjutnya dilakukan analisis Oaxaca yang terdiri dari analisis

Oaxaca-Wages Decomposition Model (model Oxaca 1-Discrimination Against

Women dan model Oaxaca 2- Discrimination in Favour Men), Cotton model,

Reimers model dan Neumark model atau Oaxaca-Pooled Model. Hasil analisis dari

model penentuan diskriminasi upah pada profesi auditor dapat dijelaskan sebagai

berikut.

4.1.1. Model Oaxaca 1 Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, perbedaan upah berlaku di antara

auditor laki-laki dan wanita. Rata-rata ln upah auditor laki-laki adalah Rp 6,7791 dan

rata-rata ln upah auditor wanita adalah Rp 6,4082. Perbedaan ln upah auditor laki-

laki dan wanita adalah Rp 0.3709 (sumber : data diolah).

Wages decomposition model digunakan sebagai satu metode statistik untuk

menentukan berapa persen kontribusi setiap faktor kepada perbedaan upah. Jika

diandaikan diskriminasi berlaku pada auditor wanita (f) yang menyebabkan upah

lebih rendah jika dibandingkan dengan auditor laki-laki (m) maka dapat dinotasikan

d=1. Pada kasus ini struktur upah kelompok m digunakan oleh majikan untuk

memilih pekerja. Pada kasus ini disebut disadvantage women atau discrimination

against women. Maka persamaan yang dilakukan untuk menghitung diskriminasi

adalah:



LnWm - LnWf = m (β Xm - Xf )+( m- f) β β Xf

Hasil perhitungan dari analisis diatas dapat dilihat pada Tabel 4 berikut ini

Tabel 4 Hasil Analisis Oaxaca 1

LnWm - LnWf = 0.3709

LnWm - LnWf = ∑ m (β Xm - Xf )+( m- f)β β Xf

Faktor-faktor Perbedaan Upah

∑ m (β Xm - Xf )

Discrimination

∑( m- f)β β Xf

Modal Manusia

0.095214

0.553156

Ciri-ciri Individu

0.059686

-0.411441

Ciri-ciri KAP

0.020187

0.071384

Ciri-ciri pekerjaan

0.082271

-0.082569

Jumlah

0.237324

(67 persen)

Diskriminasi

0.13053 (33 persen)

Sumber: Data diolah

Hasil analisis penelitian dengan metode Oaxaca 1 menjelaskan diskriminasi

wujud dalam pekerjaan auditor ini karena didapati faktor ini memberi kontribusi 33%

terhadap perbedaan upah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa diskriminasi

memberi kontribusi lebih besar terhadap perbedaan upah dibandingkan dengan

faktor-faktor lainnya yaitu modal manusia, ciri-ciri individu, ciri-ciri KAP dan ciri-ciri

pekerjaan. Hasil penelitian ini konsisten dengan tujuan penelitian.



4.1.2. Model Oaxaca 2 Model Oaxaca 2 dikembangkan dari basic model dengan menggunakan

anggapan majikan dalam memilih pekerja. Jika asumsi diskriminasi menyebabkan

kelompok auditor laki-laki (m) lebih disukai oleh majikan sehingga dibayar upah lebih

tinggi dibandingkan kelompok auditor wanita (f) maka pada kasus ini dinotasikan

d=0. Struktur perolehan kelompok f akan digunakan sebagai dasar dalam rekruitmen

pekerja. Pada kasus ini disebut sebagai advantage m atau discrimination in favour

of men. Persamaan yang digunakan untuk menghitung diskriminasi adalah sebagai

berikut:

LnWm - LnWf = f (β Xm - Xf )+( m- f) β β Xm

Hasil perhitungan persamaan di atas dapat dijelaskan pada tabel 5 berikut ini

Tabel 5. Hasil Analisis Oaxaca 2


LnWm - LnWf = ∑ f(β Xm - Xf )+( m- f)β β Xm


∑ f (β Xm - Xf )

Discrimination

∑( m- f) β β Xm

Modal Manusia

0.016745

0.631625

Ciri-ciri Individu

0.171214

-0.52297

Ciri-ciri KAP -

0.02645

0.118022

Ciri-ciri pekerjaan

0.061987

-0.06228

Jumlah

0.223496

(57 persen)

Diskriminasi

0.164397

(43 persen)

Sumber : data primer diolah



Hasil analisis penelitian dengan metode Oaxaca 2 menjelaskan bahwa faktor

perbedaan ciri-ciri individu memberi kontribusi paling besar dalam perbedaan upah

yaitu 76% sedangkan faktor lain yaitu perbedaan modal manusia, perbedaan ciri-ciri

pekerjaan dan perbedaan ciri-ciri KAP memberikan kontribusi yang kecil terhadap

perbedaan upah. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa diskriminasi wujud dalam

pekerjaan auditor ini karena didapati faktor ini memberi kontribusi 43% terhadap

perbedaan upah. Wujud diskriminasi dalam model ini lebih besar dibandingkan

dengan model Oaxaca 1 yang hanya memberikan nilai wujud diskriminasi sebesar

33%. Hasil penelitian ini juga konsisten dengan tujuan penelitian.

4.1.3. Model Reimers

Reimers (1983) mengembangkan model Oaxaca di atas dan diandaikan

tingkat diskriminasi di pasar tenaga kerja adalah sama di antara kelompok auditor

laki-laki (m) dan kelompok auditor wanita (f) iatu ( m+ f) / 2 dengan dinotasikan d

= 0.5. Maka dapat ditulis persamaan untuk model Reimers adalah:

β β

LnWm - LnWf = 0.5( Xm - Xf ) ( m+ f) + 0.5(β β Xm + Xf ) ( m- f). β β

Dan ln upah rata-rata untuk kedua kelompok tersebut adalah :

LnWm = 0.5 Xm ( m+ f) β β

LnWf = 0.5 Xf ( m+ f) β β


Tabel 6 Hasil Analisis Model Reimers


LnWm - LnWf = ∑0.5( Xm - Xf ) ( m+ f) + 0.5(β β Xm + Xf ) ( m- f) β β

Faktor-faktor Perbedaan Upah ∑0.5( Xm - Xf ) ( m+ f) β β

Discrimination ∑0.5( Xm + Xf ) ( m- f) β β

Modal Manusia 0.0559796 0.5923906Ciri-ciri Individu 0.1154501 -0.4672053Ciri-ciri KAP -0.00313195 0.09470275Ciri-ciri pekerjaan 0.0721291 -0.0724266Jumlah 0.24042685 (63 persen)

Diskriminasi 0.14746145 (37 persen)

Sumber : data primer diolah



Hasil analisis penelitian dengan metode Reimers dapat dijelaskan bahwa

faktor perbedaan ciri-ciri individu memberi kontribusi paling besar dalam perbedaan

upah yaitu 46% sedangkan faktor lain yaitu perbedaan modal manusia, perbedaan

ciri-ciri pekerjaan dan perbedaan ciri-ciri KAP memberikan kontribusi yang kecil

terhadap perbedaan upah. Diskriminasi wujud dalam pekerjaan auditor ini karena

didapati faktor ini memberi kontribusi 37% terhadap perbedaan upah. Jika

dibandingkan dengan model Oaxaca 1 yang hanya memberikan wujud sebesar

33%, hasil penelitian ini menunjukkan wujud diskriminasi lebih besar dengan

memberi kontribusi 37 % terhadap perbedaan upah. Namun jika dibandingkan

metode Oaxaca 2, kontribusi diskriminasi pada model ini lebih kecil yaitu 37% : 43%.

Hasil penelitian ini juga konsisten dengan tujuan penelitian.

4.1.4. Model Cotton Cotton (1988) melakukan estimasi terhadap d dengan membagi secara

proporsional rekruitmen kelompok auditor laki-laki (m) terhadap kelompok auditor

wanita (f). Data yang diperoleh didapati bahwa jumlah auditor laki-laki dan wanita

adalah 183 orang berbanding 101 orang atau 55% dengan jumlah pekerja

kelompok m lebih besar (m>f, m≠f) Artinya jika jumlah kelompok pekerja m

mendekati f maka nilai d juga mendekati 1. Berdasarkan data yang diperoleh maka

proporsi pekerja m terhadap f dapat ditulis dengan persamaan:

LnWm - LnWf = 0.55( Xm - Xf ) ( m+ f) + 0.55(β β Xm + Xf ) ( m- f) β β

Dan ln upah rata-rata yang diestimasikan untuk kedua kelompok tersebut adalah:

LnWm = 0.55 Xm ( m+ f) β β

LnWf = 0.55 Xf ( m+ f) β β




Tabel 7 Hasil Analisis Model Cotton


LnWm - LnWf = ∑0.55( Xm - Xf ) ( m+ f) + 0.55(β β Xm + Xf ) ( m- f) β β


∑0.55( Xm - Xf ) ( m+ f) β β

Male advantage

∑0.55( Xm + Xf ) ( m- f) β β

Modal Manusia

0.06157756

0.65162966

Ciri-ciri Individu

0.12699511

-0.51392583

Ciri-ciri KAP -

.003445145

0.104173025

Ciri-ciri pekerjaan

0.07934201

-0.07966926

Jumlah

0.264469535

(61 persen)

Diskriminasi

0.162207595

(39 persen)


Hasil analisis penelitian dengan metode Cotton dapat dijelaskan bahwa faktor

perbedaan ciri-ciri individu memberi kontribusi paling besar dalam perbedaan upah

yaitu 46% Hasil analisis juga menunjukkan diskriminasi wujud dalam pekerjaan

auditor ini karena didapati faktor ini memberi kontribusi 39% terhadap perbedaan

upah. Dalam model ini, diperoleh bahwa diskriminasi adalah faktor penting sebagai

penentu perbedaan upah gender dalam pekerjaan auditor.. Jika dibandingkan

dengan model Oaxaca 1 yang hanya memberikan wujud sebesar 33% dan model

Reimers sebesar 37%, nilai diskriminasi pada model Cotton ini memberikan

kontribusi yang lebih besar terhadap perbedaan upah. Namun jika dibandingkan

metode Oaxaca 2, kontribusi diskriminasi pada model ini lebih kecil yaitu 39% : 43%.

Hasil penelitian ini juga konsisten dengan tujuan penelitian.



4.1.5. Model Neumark (Pooled Model)

Pooled model adalah satu metode pada analisis Oaxaca dengan

memasukkan seluruh kelompok sampel dalam regresi untuk menngestimasi β* yang

dihitung dari rata-rata koefisien hasil regresi ln upah dengan variabel-variabel yang

diestimasi dari seluruh sampel. Neumark (1988) melakukan estimasi terhadap β* di

mana β* adalah koefisien yang diperoleh dari fungsi logaritma perolehan dengan

memasukkan seluruh kelompok pekerja (pooled model ). Persamaan yang

digunakan adalah :

LnWm - LnWf = β *( Xm - Xf ) + ( m – β β *) Xm + (β *- f)β Xf


Tabel 8 Hasil Analisis Neumark-Pooled Model


LnWm - LnWf == ∑β*( Xm - Xf ) + ( m – β*)β Xm + (β*- f)β Xf

Faktor Penentu Perbedaan Upah

β*( Xm - Xf )

Male

advantage

∑( m – β*)β Xm

Female

disadvantage

∑(β*- f)β Xf

Total

discrimination

∑( m – β*)β Xm +

(β*- f)β Xf

Modal manusia

0.069181

0.176533

0.402556

0.5790889

Ciri-ciri individu

0.091218

-0.133574

-0.309399

-0.442973

Ciri-ciri KAP

0.003823

0.055627

0.032222

0.087748

Ciri-ciri pekerjaan

0.073002

0.082638

-0.155937

-0.0733

Jumlah 0.237324

(61 persen)

0.181123

-0.030559 0.150564

(39 persen)




Hasil analisis penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa faktor

perbedaan modal manusia memberi kontribusi 18% kepada perbedaan upah. Angka

ini lebih rendah jika dibandingkan wages decomposition model (Oaxaca 1 dan

Oaxaca 2). Diskriminasi wujud pada model ini dan ditemukan lebih tinggi jika

dibandingkan dengan wages decomposition model. Hasil penelitian ini menunjukkan

bahwa diskriminasi memberi kontribusi cukup besar terhadap perbedaan upah

dibandingkan dengan faktor-faktor observed lainnya. Jika dibandingkan dengan

model Oaxaca 1 yang hanya memberikan wujud sebesar 33% dan model Reimers

sebesar 37%, nilai diskriminasi pada model Neumark ini memberikan kontribusi

yang lebih besar terhadap perbedaan upah. Namun jika dibandingkan metode

Oaxaca 2, kontribusi diskriminasi pada model ini lebih kecil yaitu 39% : 43%. Hasil

penelitian ini juga konsisten dengan tujuan penelitian.

4.2.Teknik Bootsrap Hasil analisis penelitian diatas menunjukkan bahwa penggunaan model

wages decomposition model (model Oaxaca), model Reimers, model Cotton dan

model Neumark (pooled model) dalam menentukan faktor penentu perbedaan upah

gender adalah konsisten. Hasil penemuan ini kemudian dilakukan perbandingan

untuk menentukan model diskriminasi upah secara tepat. Prosedur decompotition

dengan menggunakan bootstrap technique telah dilakukan oleh Silber dan Weber

(1999). Hasil bootstrap technique dapat dijelaskan pada tabel 9.



Tabel 9. Perbandingan model diskriminasi upah

Komponen Model Oaxaca 1 Neumark Reimers Cotton Oaxaca 2

Perbedaan

modal

manusia

Oaxaca 1

Neumark

Reimers

Cotton

Oaxaca 2

- < < < <

> - < < <

> > - > <

> > < - <

> > > > -

Perbedaan

ciri-ciri

individu

Oaxaca 1

Neumark

Reimers

Cotton

Oaxaca 2

- > > > >

< - > > >

< < - > >

< < < - >

< < < < -

Perbedaan

ciri-ciri KAP

Oaxaca 1

Neumark

Reimers

Cotton

Oaxaca 2

- < < < <

> - < < <

> > - = <

> > = - <

> > > > -

Perbedaan

ciri-ciri

pekerjaan

Oaxaca 1

Neumark

Reimers

Cotton

Oaxaca 2

- < < < <

> - < < <

> > - < <

> > > - >

> > > < -

Diskriminasi Oaxaca 1

Neumark

Reimers

Cotton

Oaxaca 2

- > > > >

< - < = >

< > - > >

< = < - >

< < < < -




Berdasarkan tabel di atas maka dapat dijelaskan bahwa untuk penghitungan

diskriminasi pada profesi auditor yang paling tepat menggunakan metode Oaxaca 2

yaitu melakukan penghitungan dengan asumsi bahwa terjadinya diskriminasi karena

kelompok m (auditor laki-laki) lebih digemari oleh majikan sehingga dibayar upah

lebih tinggi. Pada kasus ini struktur upah kelompok f (auditor wanita) akan

digunakan sebagai dasar pada saat rekruitmen pekerja.

Hasil analisis ini tidak konsisten dengan hasil teknik boostrap yang dilakukan

oleh Silber dan Weber (1999). Hasil analisis terhadap pekerja tenaga kerja Migran

di South Africa menunjukkan bahwa dalam penghitungan total diskriminasi, model

Oaxaca 1 lebih baik dibandingkan dengan metode yang lain, sedangkan model

Neumark atau disebut sebagai Pooled Model lebih baik dalam penghitungan

perbedaan modal manusia .

Hasil analisis ini juga membuktikan bahwa model penghitungan diskriminasi

dengan obyek yang berbeda ternyata memberikan hasil perhitungan diskriminasi

yanng berbeda. Ketidakkonsistenan hasil analisis ini sangat mungkin disebabkan

oleh karakteristik pekerja yang berbeda. Perlu diketahui bahwa analisis Oxaca–

wages decomposition model pada awalnya digunakan untuk menghitung

diskriminasi upah pada kelompok pekerja kulit putih dan kulit hitam. Dalam

perkembangannya model dasar (basic model) ini mengalami perkembangan karena

diskriminasi upah tidak hanya disebabkan oleh warna kulit tetapi disebabkan oleh

hal-hal lainnya seperti modal manusia, lokasi pekerjaan, jenis kelamin, karakteristik

individu, karakteristik pekerjaan dan faktor-faktor lainnya. Pada penelitian ini

mencoba mengembangkan dari penelitian sebelumnya (Rhoda, 1998) dengan

melakukan komparasi berbagai model diskriminasi untuk menentukan hasil yang

paling baik dalam menghitung diskriminasi pada profesi auditor.

4.3 Implikasi perbedaan upah gender terhadap keberhasilan karir auditor Berdasarkan tujuan penelitian, analisis dilakukan untuk melihat pengaruh

tingkat upah terhadap keberhasilan karir auditor. Analisis yang digunakan adalah

analisis korelasi dan dilakukan secara terpisah untuk sampel auditor laki-laki dan

auditor wanita.

Hasil analisis pada sampel auditor wanita menunjukkan bahwa upah yang

diterima auditor wanita tidak mempengaruhi keberhasilan karir. Nilai korelasi ln upah

dengan kepuasan bekerja menunjukkan angka 0.132 (prob. value=0.175). Korelasi



ln upah dengan komitmen terhadap organisasi ditunjukkan denngan nilai korelasi

0.069 (prob. value=0.482), jadi upah tidak berpengaruh terhadap komitmen

organisasi. Pengaruh upah terhadap turnover ditunjukkan dengan nilai korelasi -

0.089 (prob. value= 0.275). Hal ini menunjukkan upah tidak berpengaruh terhadap

turnover.

Hasil analisis pada sampel auditor laki-laki juga menunjukkan bahwa upah

yang di terima auditor laki-laki juga tidak mempengaruhi keberhasilan karir auditor.

Nilai korelasi ln upah dengan kepuasan bekerja menunjukkan angka 0.023 (prob.

value=0.674). Korelasi ln upah dengan komitmen terhadap organisasi ditunjukkan

dengan nilai korelasi 0.052 (prob. value=0.344), jadi upah tidak berpengaruh

terhadap komitmen organisasi. Pengaruh upah terhadap turnover ditunjukkan

dengan nilai korelasi -0.061 (prob. value= 0.293). Hal ini menunjukkan upah tidak

berpengaruh terhadap turnover.

Hasil analisis tidak konsisten denngan tujuan penelitian karena pada sampel

auditor laki-laki maupun auditor wanita, upah tidak mempengaruhi keberhasilan

karir auditor sehingga pada kasus ini kepuasan berkerja, komitmen terhadap

organisasi maupun turnover tidak disebabkan oleh tingkat upah.

Penemuan ini menarik karena bagi pekerja pada umumnya, upah adalah

faktor yang sangat penting untuk menentukan apakah ia tetap bekerja di tempat

tersebut atau memilih bekerja di tempat lain yang dapat memberi upah lebih tinggi.

Perlu disadari bahwa kepuasan bekerja seseorang pekerja tidak selalu ditentukan

oleh upah yang diterima. Dalam kasus ini, keinginan auditor lebih kepada keinginan

sosial (social need), karena pekerjaan auditor adalah jenis pekerjaan yng

mementingkan kerja bersama (teamwork). Oleh karena itu, auditor memerlukan

lingkungan kerja yang nyaman, hubungan yang baik dengan rekan sekerja, dengan

pihak atasan dan dengan pihak-pihak lain di luar KAP adalah lebih penting

dibandingkan dengan upah yang diterima

Pada kasus auditor wanita, rasa puas hati dalam berkerja tidak selalu

disebabkan oleh upah yang diterima. Jadual pekerjaan dan lingkungan berkerja

yang nyaman kemungkinan menyebabkan mereka puas hati dalam bekerja apalagi

jika auditor tersebut sudah menikah dan memiliki anak. Jika terjadi keadaan darurat,

contohnya anak sakit, maka pekerjaannya dapat digantikan oleh rekan kerja yang

lain sehingga menjaga hubungan baik dengan rekan sekerja merupakan hal yang

penting. Selain itu, hubungan baik dengan atasan juga sangat diperlukan. Jika



terjadi sesuatu yang menyebabkan pekerja tersebut terpaksa mengambil cuti maka

ia akan dibolehkan karena pekerjaan yang ditinggalkan sementara dapat digantikan

oleh auditor lain. Bagi pimpinan KAP, mereka lebih mementingkan hasil akhir dari

pekerjaan secara teamwork dan target waktu yang tercapai.

Hasil analisis juga menunjukkan bahwa upah tidak mempengaruhi komitmen

individu terhadap organisasi. Upah tidak selalu menjadi faktor penting bagi individu

untuk komit terhadap organisasi. Banyak faktor lain selain upah yang kemungkinan

menyebabkan individu komit kepada organisasi, contohnya umur, masa berkerja,

pendidikan, pangkat, status perkawinan, jumlah tanggungan dalam keluarga dan

relokasi keluarga (rujuk Becker`s side-bet theory of Commitment, 1960).

Pada kasus auditor, komitmen terhadap KAP kemungkinan ditentukan oleh

adanya anggapan auditor terhadap alternatif pekerjaan lain di luar KAP.

Kebanyakan lulusan akuntansi, menganggap pekerjaan auditor adalah pekerjaan

prestise apalagi di KAP besar. Mereka akan komit terhadap KAP apalagi jika

mereka memiliki nomor register sebagai bukti bahwa ia telah menjadi auditor

profesional Jika keahlian profesional dimiliki seorang auditor dan auditor tersebut

tidak memiliki alternatif pekerjaan lainnya, maka komitmen auditor terhadap KAP

akan tinggi karena merasa cemas akan kehilangan investasi jika memilih keluar

KAP. Oleh sebab itu, kemungkinan komitmen auditor terhadap organisasi bukan

hanya disebabkan oleh upah yang diterima.

Faktor lain yang kemungkinan terjadi pada kasus ini adalah status

perkawinan dan jumlah tanggungan yang merupakan salah satu pengukuran

investasi pada organisasi. Bagi auditor yang sudah menikah dan memiliki anak,

memiliki rasa tanggungjawab terhadap organisasi adalah lebih tinggi. Kesempatan

untuk memilih pekerjaan lain akan semakin rendah dibandingkan pekerja yang

masih bujang (single-worker) karena waktu bekerja dan bersama keluarga perlu

dibagi dengan cermat. Ini berarti, pekerja terpaksa komit terhadap organisasi karena

rasa tanggungjawab terhadap keluarga bukan karena upah yang diterima.

Faktor relokasi keluarga juga kemungkinan menyebabkan auditor terpaksa

komitmen terhadap KAP. Jika seseorang auditor berpindah KAP apalagi di lain kota,

faktor keluarga adalah menjadi pertimbangan penting, terutama auditor wanita.

Dengan berpindah KAP atau pekerjaan maka harus membawa suami dan anak-

anak dan hal ini merupakan kos yang harus ditanggung oleh auditor tersebut. Jika

hal ini terjadi pada auditor laki-laki, maka relokasi keluarga juga merupakan salah



satu faktor penting untuk dipertimbangkan apakah tetap komitmen terhadap KAP

atau pindah dari KAP.

Hasil analisis juga menjelaskan bahwa tingkat upah tidak berpengaruh

terhadap turnover. Keinginan berpindah KAP bagi seorang pekerja tidak selalu

disebabkan oleh upah. Ketidakpuasan dalam bekerja dan rendahnya komitmen

terhadap organisasi merupakan salah satu faktor yang menyebabkan seorang

pekerja ingin berpindah KAP.

Hasil dari penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian sebelumnya (Igbaria

1997; Currivan 2000; Gaetner 2000; Okpara 2006;; Griffeth et al. 2000). Akan tetapi

teori motivasi dan teori komitmen dapat menjelaskan mengapa hal tersebut terjadi

pada profesi auditor Perlu diketahui bahwa keberhasilan karir tidak selalu ditentukan

oleh tingkat upah yang diterima seorang pekerja tetapi juga ditentukan oleh faktor

selain upah.

SIMPULAN DAN KETERBATASAN PENELITIAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa auditor wanita menerima upah lebih

rendah dibandingkan auditor laki-laki. Faktor modal manusia merupakan faktor

penting dalam menentukan tingkat upah dan perbedaan upah auditor. Hasil analisis

dengan model decomposition (Oaxaca 1, Oaxaca 2, Reimers, Cotton dan Neumark

atau pooled model ) menunjukkan bahwa terjadi diskriminasi dalam profesi auditor di

Indonesia. Hasil ini konsisten dengan penelitian sebelumnya (Rhoda, 1998). Dengan

teknik bootstrap dapat ditentukan bahwa untuk penghitungan diskriminasi pada

kasus ini yang paling tepat menggunakan metode Oaxaca 2. Pada model ini

penghitungan decomposition dilakukan dengan asumsi bahwa terjadinya

diskriminasi disebabkan kelompok m (auditor laki-laki) lebih digemari oleh manajer/

partner.

Hasil analisis juga menunjukkan bahwa tingkat upah tidak mempengaruhi

keberhasilan karir auditor baik pada kasus auditor wanita maupun auditor laki-laki.

Teori komitmen (Becker`s side bet theory of commitment ) dan teori motivasi

(Maslow) dapat digunakan untuk menjelaskan kasus ini.

Terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, diantaranya ialah kajian

ini hanya mengambil sampel auditor di wilayah Jawa Tengah dan Jogyakarta.

Peneliti melakukan survey secara langsung dengan datang sendiri ke setiap KAP



karena jika melalui surat atau e-mail kemungkinan response rate rendah. Maka hasil

penelitian kurang dapat digeneralisasi.

Subyek penelitian ini adalah auditor sebagai contoh pekerja profesional.

Analisis diskriminasi upah perlu dilakukan dengan objek pekerja profesional lainnya

misalnya dokter, pendidik, ahli teknik dan pekerja-pekerja profesional lainnya agar

hasil kajian lebih konsisten. Penelitian berikutnya dengan objek pekerja profesional

yang berbeda akan memberi gambaran kepada pemerintah Indonesia mengenai

keadaan sebenarnya yang terjadi pada pekerja profesional di Indonesia sehingga

pihak pemerintah tidak hanya memberi perhatian kepada pekerja-pekerja wanita

yang mempunyai pendidikan yang rendah saja.

Kajian ini menggunakan Oaxaca wages decomposition model. Meskipun alat

analisis ini sudah dikenal dalam menganalisis faktor penentu perbedaan upah

namun kritik terhadap analisis ini ialah tidak mempertimbangkan faktor-faktor lain

yang tidak tercerap (unobserved factor) dalam mengestimasi fungsi upah. Selain

diskriminasi, tentunya banyak faktor lain yang kemungkinan sebagai faktor yang

tidak tercerap (unobserved factor) dalam model regresi. Faktor-faktor tersebut

diantaranya ialah attitude, motivasi, kemampuan fisik dan sifat yang berbeda

diantara auditor laki-laki dan wanita.



DAFTAR PUSTAKA

Blau, D.M., 2006. Self-employment, earnings, and mobility in peninsular Malaysia.

World Development, 14: 839–852.

Becker, G. 1957. The Economics of Discrimination. University of Chichago Press,

Chichago. Illinois.

Becker, G. 1964. Human Capital. National Bureau of Economics Research. New

York.

Biro Pusat Statistik Propinsi Jawa Tengah. 2007. Statistik Kependudukan dan

Ketenagakerjaan Jawa Tengah

Campbell, R., Connel, Mc., Stanley, L.B. & David, A.M. 2004. Contemporary of

Labour Economics. Sixth ed. Mc. Graw-Hill. Irwin. Florida state.

Cotton, 1988. On the decomposition of wage differentials. Review of Economics and

Statistics, 70:236–243.

Currivan, D.B. 2000. The causal order of job satisfaction and organizational

commitment in models of employee turnover. Human Resources

Management Review. Vol.9(4):495-524.

Drahomira, F. 2002. Analysis of differences in the wages of men and women

proposal of a model procedure for determining the proportion of discrimination.

ILO publication. http:/www.ILO.org (22 April 2004)

Eric, J.J. 1998. Perceived of effects of gender, family structure and physical

appearance on career progression in public accounting. Accounting,

Organization and Society. Vol.19:12-27.



Gaertner, S. 2000. Structural determinants of job satisfaction and organizational

commitment in turnover models. Human Resources Management Review,

Vol.9(4):479-493.

Gibb, J. 2000. Study claims work discrimination found. Otago Daily Times. October

Graham,W.J. & Smith, S.A. 2004. Gender differences in employment and earnings

in science and engineering in US. Economics of Education Review, October:1-

14.

Hamrick, F. 2007. Career women and discrimination. Paper presented on Fouth

Annual Women and Works Conference. Arlington.Texas.

Hoffman, E.P. 2001. Essay on the economist discrimination. Journal of Labor

Economics, 33(4):236-249.

Igbaria, M. & Chindambaran, L. 1997. The impact of gender on career success of

information system professionals: A human capital perspective. Information

Technology and People, Vol. 10:63-86.

Laksmi & Nur Indriantoro. 1999. Persepsi akuntan publik wanita dan akuntan publik

laki-laki terhadap isu-isu yang berkaitan dengan akuntan publik wanita.

Simposium Nasional Akuntansi. Malang, Jawa Timur, 74: 855-868.

Latifah Mohd.Noor. 1998. An overview of gender earnings differentials in Peninsular

Malaysia. Journal of Economics and Management,Vol. 6, No.1. International

Islamic University Malaysia.

Lehman, R. & Maupin, R.J. 1994. Talking heads: Stereotypes, status, sex-roles and

satisfaction of female and male auditors. Accounting, Organization and

Society. Vol 19(4): 145-162.

Mason, S.E. 1995. Gender differences in job satisfaction. Journal of Social

Psychology, Vol.153, No.2:143-151.



Neumark, D., 1988. Employers’ discriminatory behavior and the estimation of wage

discrimination. Journal of Human Resources, 23: 279–295.

Neumark, D. 2004. Sex Differences in Labor Markets. London:Routledge

Oaxaca, R.L. & Ransom, M.R. 1973. Male–female wage differentials in urban labour

markets. International s Economic Review, 14: 693–709.

Oaxaca, R.L. & Ransom, M.R. 1994. On discrimination and the decomposition of

wage differentials. Journal of Econometrics, 61: 5–21.

Okpara, J. 2006. Gender and the relationship between perceived fairness in pay,

promotion, and job satisfaction in sub-Saharan African Economy. Women in

Management Review. Vol.21(3): 224-240.

Pasey, C. 1995. Career development on female chartered accountants in Scotland :

Marginalization and segregation. International Journal of Career

Management. Vol 7.

Pilsburry, L.C. & Clampa, A. 1999. A syntesis of research study regarding the

upward mobility of woman in public accountants. Journal of Organizational

Behaviour, Vol. 3: 24-31.

Rahmah Ismail & Zulridah Mohd.Noor. 2003. Gender wages differentials in the

Malaysian manufacturing sector. Proceeding National Conference

Management Science and Operating Research. Kuala Lumpur.

Rahmah Ismail. 2001. Penentu perbezaan pendapatan buruh mengikut kemahiran

dalam industri pembuatan di Malaysia. Analisis 8 (1&2):129-152.

Reimers, C.W.1983. Labor market discrimination against Hispanic and black men.

The Review of Economics and Statistics, 65: 570–579.



Rhoda, P.B. 1998. An application of human capital theory to salary differentials in

the accounting profession. Women in Management Review, Vol.13(5). MCB

University press.

Rina Trisnawati. 2003. Perbedaan organizational experience dan pengaruhnya

terhadap kinerja akuntan publik perempuan dan laki-laki di Jawa Tengah,

(Differences of organizational experience and its impact on professional

accountant performance). Proceedings, The International Conference on

Governance, Accountability and Taxation. Kuala Lumpur: Universiti Utara

Malaysia.

Rina Trisnawati. 2007. Pengaruh penerimaan, perlakuan dan komitmen terhadap

karir auditor. Jurnal akuntansi dan keuangan Vol 25 No 2 September

Romer, P.M. 2000. Should the government subsidize supply or demand in the

market scientists and engineers? NBER. Working paper No. 7723. http:/www.

Emeraldinsight.com. (24 Pebruari 2004)

Schroeder, R. & Dole, C. 2001. The impact of various factors on the personality, job

satisfaction and turnover intention of professional accountants. Managerial

Auditing Journal, Vol 16(4): 57-71.

Smith, P.C., Kendall, L.M. & Hullin, C.L. 1986. The Job Descriptive Index

Measurement of Satisfaction in Work. Rand McNally. Chichago.Il.

Silber, J. & Weber, M. 1999. Labour market discrimination: Are there significant

differences between the various decomposition procedures? Journal Applied

Economics, Vol. 31:351-369.


IDENTIFIKASI POTENSI PEMBERIAN JASA NONASSURANCE OLEH AKUNTAN PUBLIK BAGI USAHA KECIL DAN MENENGAH

(Studi Empiris pada UKM di Kota Semarang)

Intyas Utami Aprilia Zulfika

Universitas Kristen Satya Wacana

Abstract The potencies of small and medium enterprises (SMEs) have motivated

various parties to run such of developing activities, which are able to increase the business capacity of this business unit. On the other way, several problems that are possessed by the SMEs become the barrier of those developing activites realization. The accounting capability and the management capacity limitation will become the set of problems in this research, because they provenly obstruct SMEs, particularly for the funding access point of view from the existing financial institutions. This research aims to indentify the potency of nonassurance service implementation, that consist of the accounting and bookkeeping service and the management consultation service, by the certified public accountant (CPA) for the SMEs. Both of the two services relevant to solve the accounting capability and the management capacity limitation of the SMEs.

The data which are used in this research are the primary data that are obtained through the interview with 13 SMEs as the samples, which are determined by utilizing purposive sampling method. The indicators, which are used to measure the accounting capability of the samples, are developed by the European Commission’s Recommendation of 16 May 2002 about Statutory Auditor’s Independence in the EU: A Set of Fundamental Principles, while the management capacity indicators are developed by Priyanto (2002), and Rougoor et al. (1998), as cited in Priyanto (2002).

Statistically and base on the interview, the result of this research shows that the samples of the SMEs have the tendency to possess bad accounting capability. Whereas, even the statistic output of the 13 samples of the SMEs have the tendency to possess good management capacity, but the interview result explain that they have weaknesess of planning, implementing, and controlling the business activities. This research concludes the existance of high potency of nonassurance service implementation by the CPA for the SMEs, which are used as the samples in this research. Keywords : Small and Medium Enterprises (SMEs), Certified Public Accountant (CPA), Nonassurance Service.



I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Dalam Policy Brief yang dipublikasikan oleh Bank Dunia, usaha kecil dan

menengah (UKM) dinyatakan sebagai salah satu kekuatan pendorong terdepan

dalam pembangunan ekonomi. Hal tersebut didukung oleh fakta-fakta bahwa UKM

berperan besar dalam penciptaan lapangan kerja, dapat dengan mudah beradaptasi

dengan pasang surut dan arah permintaan pasar, serta adanya diversifikasi usaha

yang sangat beragam sehingga menggiatkan aktivitas perdagangan dan ekspor.

Potensi-potensi tersebut berfondasikan jumlah UKM yang sangat besar, yang

memungkinkan unit usaha ini tersebar luas secara geografis maupun bidang usaha.

Berdasarkan catatan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Republik Indonesia untuk tahun 2005, 99% dari 43,7 juta unit usaha di Indonesia

merupakan Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

Potensi-potensi tersebut memotivasi berbagai pihak untuk melaksanakan

program-program pemberdayaan UKM, dengan tujuan meningkatkan kapasitas

usaha dari UKM. Peningkatan kapasitas usaha tersebut akan berimbas pada

peningkatan kontribusi unit usaha ini terhadap PDB, penurunan angka kemiskinan

serta penurunan jumlah pengangguran. Aktivitas-aktivitas pemberdayaan UKM

yang telah terealisasi antara lain dirumuskannya Undang-undang No. 9 Tahun 1995

pasal 5 tentang meningkatkan peran usaha kecil dalam perekonomian nasional oleh

pemerintah, dikembangkannya Pusat Konsultasi Pengusaha Kecil (PKPK) oleh

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, serta

dibentuknya Klinik Usaha Kecil dan Koperasi (KUKK) oleh Ikatan Akuntan Indonesia

(IAI) untuk mengembangkan pengaturan administrasi yang baik.

Namun tidak dapat dipungkiri, berbagai upaya tersebut belum membuahkan

hasil yang berarti. Dalam Rakornas di Bali, MenegkopUKM menyampaikan

eksistensi masalah eksternal dan internal UKM, yang menjadi penghambat

pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengembangan UKM. Masalah eksternal dari UKM

terdiri atas kurang memadainya institusi yang membidangi UKM, serta adanya

beberapa Perda yang kurang kondusif bagi pengembangan UKM. Sedangkan

masih rendahnya kualitas SDM UKM, baik dari segi keterampilan teknis maupun



manajerial, masih rendahnya kemampuan UKM dalam penguasaan faktor produksi,

khususnya modal dan teknologi, serta keterbatasan akses UKM terhadap sumber

daya produktif, khususnya sumber daya pembiayaan dari kredit perbankan, menjadi

kendala internal yang menghambat perkembangan unit usaha ini. Keterbatasan-

keterbatasan tersebut telah dibuktikan dalam penelitian Chotim dan Thamrin pada

tahun 1997, seperti dikutip dalam Kaballu dan Kameo (2001).

Tidak hanya di Indonesia, penelitian-penelitian tentang upaya-upaya

pemberdayaan UKM yang diselenggarakan di berbagai negara mengindikasikan

adanya masalah-masalah serupa. Patton et al. (2000), dalam Schwartz dan Bar-El

(2004), menyatakan bahwa UKM kekurangan informasi terkait dengan eksistensi

program pemberdayaan yang ada. Devins (1999), serta Huang dan Brown (1999),

dalam Schwartz dan Bar-El (2004), menyatakan bahwa berbagai program

pemberdayaan bagi UKM hanya memiliki solusi-solusi standar tanpa

memperhatikan heterogenitas dari UKM maupun permasalahannya. Fogel (2001),

dalam Schwartz dan Bar-El (2004), mengungkapkan bahwa program-program

tersebut tidak memenuhi ekspektasi dari usahawan.

Penelitian ini akan menyoroti keterbatasan kemampuan akuntansi (Suharto,

2005; Peacock (1985) dalam Suhairi et al., 2004; Wichman (1984) dalam Suhairi et

al., 2004; Deakins et al. (2001) dalam Gooderham et al., 2004) dan keterbatasan

kapasitas manajemen (Suharto, 2005; Rey (1995) dalam Gooderham et al., 2004;

Stanworth dan Gray (1992) dalam Gooderham et al., 2004; Shader, Mulford dan

Blackburn (1989) dalam Priyanto, 2002; Baldwin, (1993) dalam Priyanto, 2002;

Rougoor et al. (1998) dalam Priyanto, 2002), yang merupakan masalah internal dari

UKM dan menjadi faktor penghambat utama perkembangan unit usaha ini. Deakins

et al. (2001), dalam Gooderham et al., (2004), menyatakan bahwa sebagian besar

pemilik atau manajer UKM memiliki keahlian dan pengetahuan yang rendah terkait

dengan masalah finansial dan bagaimana sistem pengendalian keuangan harus

diterapkan untuk pengambilan keputusan. Rougoor et al. (1998), seperti dikutip

dalam Priyanto (2002), mengklasifikasikan kapasitas manajemen menjadi 2, yaitu

personal aspect, yang dapat mengindikasikan kelemahan atas drives/motivation,

abilities dan biografical facts dari seorang manajer, serta decision making process



aspect, yang yang dapat mengindikasikan kelemahan planning, implementation dan

control dalam proses bisnis.

Unit-unit usaha dalam skala kecil dan menengah memiliki ketergantungan

yang besar atas ketersediaan dana dari pihak lain, terutama dari sektor perbankan

(Batchelor (1989) dalam Berry et al., 1993; Chittenden (1990) dalam Berry et al.,

1993; Sunarto, 2002). Keterbatasan kemampuan akuntansi dan keterbatasan

kapasitas manajemen pada UKM menimbulkan masalah utama berupa

terhambatnya akses pendanaan dari institusi-institusi finansial yang ada (Bartlett

dan Bukvic (2001) dalam Schwartz dan Bar-El, 2004; Binks (1979) dalam Deakins

dan Hussain, 1994; Deakins (1999) dalam Schwartz dan Bar-El, 2004; Felsenstein

dan Schwartz (1993) dalam Schwartz dan Bar-El, 2004), termasuk menghambat hal-

hal yang berhubungan dengan urusan birokrasi pengajuan kredit (Bartlett dan

Bukvic (2001) dalam Schwartz dan Bar-El, 2004; Ren (1999) dalam Schwartz dan

Bar-El, 2004). Permasalahan timbul karena informasi keuangan dan wawancara

personal merupakan komponen penting yang mempengaruhi keputusan kredit dari

bank (Tabb dan Tabb (1978) dalam Berry et al., 1993; Berry et al. (1987) dalam

Berry et al., 1993).

Wawancara personal akan memberikan gambaran kemampuan dan

pengetahuan dari seseorang. Tabb dan Tabb (1978) serta Mansfield (1979), dalam

Berry et al. (1993), mengungkapkan bahwa pengetahuan dari usahawan merupakan

faktor pertimbangan yang penting. Bahkan Rye (1995), dalam Agustini dan Yudiati

(2002), serta Stanworth dan Gray (1992), dalam Gooderham et al. (2004),

menyatakan bahwa mayoritas usahawan yang berusaha dalam skala kecil dan

menengah sering mengalami kegagalan akibat kurangnya kulifikasi manajemen dan

profesional formal, serta kurangnya pengalaman usaha. Kebutuhan informasi atas

kemampuan dan pengetahuan usahawan menjadi penting karena pemberian kredit

pada UKM memiliki makna memberikan pinjaman kepada seseorang, semakin kecil

informasi atau pengetahuan yang dimiliki pihak bank atas orang tersebut, semakin

besar ketergantungan bank terhadap laporan keuangan orang tersebut (Berry et al.,

1993).



Terkait dengan ketersediaan informasi keuangan, Suhardjono (2003: 39)

menyatakan bahwa UKM, yang lebih membutuhkan jenis kredit nonkonsumtif untuk

kebutuhan ekspansi dan eksploitasi usaha, harus menyajikan laporan keuangan

mereka sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Beberapa penelitian

terdahulu mengungkapkan bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh UKM tidak

memenuhi syarat (Egginton (1982), dalam Berry et al., 1993; Tomlinson dan Knight

(1989), dalam Berry et al., 1993; Berry et al. (1987), dalam Berry et al., 1993).

Berger dan Udell (2000), dalam Sunarto (2005), mengemukakan bahwa

ketidakkonsistenan pencatatan informasi akuntansi yang sering terjadi pada UKM,

menimbulkan asimetri informasi antara UKM dengan para kreditur. Secara statistik,

pernyataan-pernyataan tersebut ditegaskan oleh data BPS, yang mengungkapkan

bahwa baru 2,3 juta UKM dari total 55.437 usaha menengah dan 39.121.350 usaha

kecil pada tahun 2000, yang memanfaatkan pinjaman dari sektor perbankan,

sisanya mengalami hambatan dikarenakan kelemahan pendokumentasian usaha

dan ketidakmampuan memenuhi syarat agunan (Kompas, 14 Desember 2001 dalam

www.smeindonesia.com).

Harahap (1995: 18) mengungkapkan bahwa kebutuhan sumber pendanaan

dari sektor perbankan, sebenarnya telah memicu UKM untuk memanfaatkan jasa

audit, tetapi hanya didasarkan pada keharusan untuk mentaati peraturan perbankan.

Pemanfaatan jasa audit ini menimbulkan ketidaksepahaman persepsi antara

kebutuhan jasa dan informasi yang disediakan dari sisi akuntan publik dengan

persepsi kebutuhan dari sisi pihak manajemen UKM. Templeman dan Wootton

(1987), dalam Marriott dan Marriott (2000), menyatakan bahwa keterbatasan

kemampuan akuntansi pada small and medium enterprises, menimbulkan

keterbatasan pengetahuan yang berkaitan dengan pemanfaatan jasa dan informasi

yang disediakan oleh akuntan publik. Bahkan Rothschild (1979), dalam Marriott dan

Marriott (2000), menyatakan bahwa ketika manajemen suatu UKM membeli suatu

pedoman accounting information yang sesuai dengan ketentuan, market akan

menyebutnya sebagai distress purchase. Penelitian Woolf (1991) membuktikan

bahwa pelaksanaan audit bagi UKM tidaklah sesuai karena unit usaha ini biasanya

hanya membutuhkan jasa pembukuan dan jasa perpajakan (seperti dikutip dalam

Harahap, 1995: 19).



Fenomena tersebut memberikan gambaran adanya peluang bagi profesi

akuntan publik untuk mengembangkan jasa profesinya, pada area jasa

nonassurance. Pengetahuan formal yang dimiliki oleh profesi ini dapat

mengedukasi, melatih, memberikan saran-saran bisnis profesional dan bantuan-

bantuan teknis yang dapat meningkatkan daya saing dari UKM (Brugger (1995),

dalam Gooderham et al., 2004). Jasa nonassurance yang dapat diberikan bagi

UKM, dengan tujuan membantu meningkatkan dan mengembangkan kemampuan

akuntansi serta kapasitas manajemen dari UKM, adalah jasa kompilasi laporan

keuangan dan jasa konsultasi manajemen.

Jasa kompilasi laporan keuangan akan membantu UKM dalam penyusunan

laporan keuangan yang sesuai dengan SAK. Berry et al. (1987, 1993), Deakins dan

Hussain (1994) menyatakan bahwa UKM membutuhkan lebih banyak bantuan

dalam bidang akuntansi (seperti dikutip dalam Marriott dan Marriott, 2000). Bantuan

dalam bidang akuntansi tersebut dapat mempermudah akses pendanaan dari pihak

lain, terutama pendanaan dari sektor perbankan (Suharto, 2005).

Pemanfaatan jasa konsultasi manajemen dari akuntan publik oleh UKM dapat

membantu pendeteksian masalah-masalah yang terjadi di dalam perusahaan untuk

kemudian ditidaklanjuti dengan pemberian rekomendasi-rekomendasi pengukuran

atau tindakan sehingga perusahan dapat memanfaatkan sumber dayanya secara

rasional dan dengan cara yang efisien (Ribeiro (1998; 2000) dalam Soriano et al.,

2002). Selain itu, Cuadrado et al. (1986), Del Rio (1992) dan Ribeiro (1998; 2000),

dalam Soriano et al. (2002), menyatakan bahwa pemanfaatan jasa konsultasi

profesional dari luar organisasi merupakan aktivitas yang dapat meningkatkan

penurunan beban struktural dan biaya upah tetap perusahaan.

Berdasarkan latar belakang di atas, kelemahan UKM dalam hal akuntansi

dan manajemen usaha dimungkinkan untuk ditanggulangi dengan adanya campur

tangan profesional, dalam hal ini profesi akuntan publik. Oleh karena itu, penelitian

ini tertarik untuk mengetahui potensi pemberian jasa nonassurance oleh akuntan

publik bagi UKM.



1.2 Masalah Penelitian

Berbagai upaya pemberdayaan UKM yang dilakukan oleh pemerintah dan

lembaga-lembaga profesi di berbagai Negara memang tengah gencar dilaksanakan.

Tujuan dari berbagai usaha tersebut adalah peningkatan kapasitas usaha dari UKM,

untuk kemudian dapat menopang perekonomian suatu Negara.

Pada Negara-negara maju, kegiatan-kegiatan pengembangan UKM

cenderung dilakukan oleh lembaga profesi dengan dukungan penuh dari

pemerintah. Potensi penggunaan rasio keuangan dan grafik-grafik untuk membantu

manajer small and medium enterprises (SMEs) telah diperkenalkan oleh Financial

and Management Accounting Committee (FMAC) dari International Federation of

Accountants (IFAC) (1986). Federation des Experts Comtables Europeens (FEE)

dan Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) telah menghasilkan

pedoman untuk perbaikan manajemen dan pengendalian keuangan SME yang

dapat mengidentifikasikan informasi dasar yang dibutuhkan (IFAC, 1998a) serta

bagan dan grafik yang berguna (IFAC, 1998b) (seperti dikutip dalam Marriott dan

Marriott, 2000). Norges Autoriserte RegnskapafØreres Forening (NARF), yang

merupakan asosiasi utama bagi para akuntan publik di Norwegia, telah

mengupayakan para anggotanya secara aktif untuk melaksanakan jasa konsultasi

bisnis.

Di Indonesia, kerjasama antara pemerintah dengan lembaga profesi dalam

upaya pemberdayaan UKM belum terjalin secara penuh, namun berbagai aktivitas

telah berhasil direalisasikan. Dikeluarkannya UU No.9 Tahun 1995 pasal 9 yang

mengatur tentang peningkatan kemampuan manajemen keuangan dari UKM oleh

pemerintah, mendorong pihak-pihak lain untuk memberikan perhatian khusus pada

UKM. Sektor perbankan, secara khusus, memperhatikan dan mengupayakan

pengadaan kredit untuk UKM, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan

Menengah Republik Indonesia mengembangkan Pusat Konsultasi Pengusaha Kecil

(PKPK), dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) membentuk Klinik Usaha Kecil dan

Koperasi (KUKK) yang bertujuan mengembangkan UKM dalam hal pengaturan

administrasi yang baik.



Tidak dapat dipungkiri, bahwa berbagai upaya pemberdayaan UKM yang

dilaksanakan di berbagai Negara tersebut belum berhasil sepenuhnya, dikarenakan

adanya berbagai hambatan. MenegkopUKM telah menyatakan dalam Rakornas di

Bali, bahwa UKM di Indonesia memiliki keterbatasan internal maupun keterbatasan

eksternal yang menghambat perkembangan unit usaha ini. UKM di negara-negara

lain juga mengalami masalah serupa, Patton et al. (2000), Devins (1999), Hang dan

Brown (1999), serta Fogel (2001), dalam Schwartz dan Bar-El (2004), menegasakan

bahwa program-program pemberdayaan UKM yang ada kurang diinformasikan dan

belum memenuhi kebutuhan dari UKM.

Penelitian ini tertarik untuk mengetahui potensi penyelenggaraan jasa

nonassurance oleh akuntan publik bagi UKM, karena jasa nonassurance relevan

dalam membantu menangani keterbatasan akuntansi (Taylor dan Glezen, 1979:

740; Holmes dan Nicholls, 1988, dalam Suhairi (2004)) maupun keterbatasan

kapasitas manajemen (Birley dan Westhead (1992), Storey (1994), Jennings dan

Beaver (1997), Bennett dan Robson (1999), Curran et al. (1993), dan Gibb (1997),

dalam Gooderham et al., 2004) dari UKM.

1.3 Persoalan Penelitian

Pertanyaan yang dapat dirumuskan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah potensi penyelenggaraan jasa kompilasi laporan keuangan

oleh akuntan publik bagi UKM?

2. Bagaimanakah potensi penyelenggaraan jasa konsultasi manajemen oleh

akuntan publik bagi UKM?

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan :

1. Mengetahui potensi penyelenggaraan jasa kompilasi laporan keuangan oleh

akuntan publik bagi UKM.

2. Mengetahui potensi penyelenggaraan jasa konsultasi manajemen oleh

akuntan publik bagi UKM.



1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada :

1. Manajemen UKM

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukkan berkaitan dengan

tingkat pemahaman mereka atas adanya jasa nonassurance, terutama jasa

kompilasi dan jasa konsultasi manajemen.

2. Praktisi akuntan professional

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi berkaitan dengan

potensi penyelenggaraan jasa nonassurance pada UKM, serta memberikan

gambaran informasi-informasi yang sesungguhnya dibutuhkan oleh pihak

manajemen UKM.

3. Institusi-institusi pemerintah yang membidangi UKM

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran sesungguhnya

berkaitan dengan keterbatasan kemampuan akuntansi dan keterbatasan

kapasitas manajemen yang dialami oleh UKM.

4. Mahasiswa/akademisi

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah wawasan tentang kondisi nyata

dari UKM, terkait dengan kemampuan akuntansi, kapasitas manajemen, dan

pemahaman pihak manajemen UKM tentang penyelenggaraan jasa

nonassurance, terutama jasa kompilasi dan jasa konsultasi manajemen.

1.6 Garis Besar Penelitian

Penelitian ini disusun dengan menggunakan format lima bab yang saling

berhubungan untuk menjelaskan persoalan-persoalan dalam penelitian ini. Secara

singkat isi dari tiap-tiap bab adalah sebagai berikut:

1. Bab I merupakan bab pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang

penelitian, masalah penelitian, persoalan penelitian, tujuan penelitian,

manfaat penelitian, dan garis besar penelitian.

2. Bab II memuat dasar teori dan pengembangan kerangka pemikiran teoritis

atas penelitian.



3. Bab III berisi tentang metode penelitian yang menjabarkan jenis dan sumber

data, populasi dan sampel, metode pengumpulan data dan teknik analisis.

4. Bab IV memuat tentang analisis dan bahasan analisis.

5. Bab V memuat tentang kesimpulan dan implikasi.

II. DASAR TEORI

1.1 Usaha Kecil dan Menengah Berdasarkan UU No.9 tahun 1995 pasal 5 dan Surat Edaran Bank Indonesia

No. 3/9Bkr tahun 2001, entitas bisnis yang termasuk dalam klasifikasi usaha kecil

memiliki kriteria sebagai berikut :

1. Kegiatan usaha yang memiliki kekayaan bersih (total aktiva) paling banyak

senilai Rp200.000.000,00, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

2. Memiliki hasil penjualan bersih tahunan paling banyak Rp1.000.000.000,00.

3. Milik warga Negara Indonesia.

4. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan

yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik secara langsung maupun tidak

langsung dengan usaha menengah atau usaha besar.

5. Berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum

termasuk koperasi.

Kategori tersebut masih mengandung definisi usaha mikro, Komite

Penanggulangan Kemiskinan Nasional menyatakan bahwa usaha mikro adalah unit

usaha yang memiliki aktiva maksimal senilai Rp25.000.000,00, di luar tanah dan

bangunan tempat usaha. Oleh karena itu, usaha kecil ditetapkan sebagai entitas

bisnis yang memiliki memiliki kekayaan bersih (total aktiva) diatas Rp25.000.000,00

sampai dengan Rp200.000.000,00, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat

usaha.

Suhardjono (2003: 53) menyatakan bahwa kriteria-kriteria umum yang

menentukan suatu usaha masuk dalam klasifikasi usaha menengah belum

dibakukan dan masih menjadi perdebatan. Menurut kesepakatan antara Menko

Kesra selaku Ketua Komite Penanggulangan Kemiskinan dengan Gubernur Bank

Indonesia tentang Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan dan



Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (No.

11/KEP/MENKO/KESRA/IV/2002 – No. 4/2/KEP.GBI/2002) tanggal 22 April 2002,

kriteria usaha menengah akan ditetapkan kemudian. Maka penelitian ini

menggunakan Inpres RI No.10 Tahun 1999 sebagai dasar pengklasifikasian, usaha

kelas menengah merupakan kegiatan usaha yang memiliki kekayaan bersih (total

aktiva) minimal Rp200.000.000,00 dan maksimal Rp10.000.000.000,00, tidak

termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Dewi (2006) mengetengahkan bahwa beberapa penelitian terdahulu

menyatakan ukuran perusahaan dengan berbagai alternatif proksi seperti total

aktiva (Suripto, 1999; Fitriany, 2001), rerata aset (Marwata, 2001), kapitalisasi pasar

(Fitriany, 2001; Gunawan, 2002), penjualan bersih (Fitriany, 2001) dan jumlah

karyawan dalam perusahaan (Arifin, 2002; Sabeni, 2002). Penelitian ini

menggunakan total aktiva untuk mewakili ukuran perusahaan karena dalam

penelitian Fitriany (2001 : 151) ditemukan bahwa total aktiva lebih menunjukkan

ukuran perusahaan, maka dalam penelitian ini usaha kecil dan menengah

didefinisikan sebagai unit usaha yang memiliki kekayaan bersih (total aktiva) diatas

Rp25.000.000,00 sampai dengan Rp10.000.000.000,00, tidak termasuk tanah dan

bangunan tempat usaha.

Penelitian ini mengambil UKM sebagai subjek penelitian karena beberapa

alasan, yaitu berdasarkan Policy Brief yang dipublikasikan oleh Bank Dunia yang

menyatakan bahwa UKM merupakan salah satu kekuatan pendorong terdepan dan

pembangunan ekonomi, serta berdasarkan hasil penelitian Bennett dan Robson

(1999), seperti dikutip dalam Schwartz dan Bar-El (2004), yang menyatakan bahwa

semakin kecil ukuran suatu unit usaha, semakin kecil kemungkinannya untuk

diperhatikan oleh konsultan bisnis eksternal.

1.2 Akuntan Publik Messier (2000: 13) menyatakan bahwa Certified Public Accountant (CPA)

merupakan sebutan atau gelar profesional yang diberikan kepada seseorang yang

telah menempuh pendidikan di fakultas ekonomi jurusan akuntansi pada suatu

universitas atau perguruan tinggi, serta telah lulus dari the uniform CPA examination



yang diawasi oleh American Institute of Certified Public Accountants (AICPA).

Pemerintah Indonesia menerapkan ketentuan dan definisi baku serupa dengan yang

berlaku di Amerika. Berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik, akuntan

publik adalah akuntan yang memiliki izin dari Menteri Keuangan atau pejabat yang

berwenang lainnya untuk menjalankan praktik akuntan publik. Ketentuan mengenai

praktek Akuntan di Indonesia diatur dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1954

yang mensyaratkan bahwa gelar akuntan hanya dapat dipakai oleh mereka yang

telah menyelesaikan pendidikannya dari perguruan tinggi dan telah terdaftar pada

Departemen keuangan R.I.

Profesi akuntan publik memiliki potensi lebih baik dibanding profesi lain dalam

mengembangkan hubungan baik dengan suatu unit usaha, yang dalam penelitian ini

berupa UKM. Mereka memiliki kelebihan dalam hal lamanya waktu keterikatan

(Marriot dan Marriot, (2000); Nordhaug (2000), dalam Gooderham et al., 2004),

kecakapan dalam memahami karakteristik unit usaha, dan terciptanya faktor

kepercayaan dalam hubungan dengan klien (Gooderham dan Nordhaug (2000)

dalam Gooderham et al., 2004). Bennett dan Robson (1999), dalam Schwartz dan

Bar-El (2004), menyatakan bahwa faktor kepercayaan klien terhadap seorang

akuntan publik juga didasarkan pada kerangka hukum dan formal yang membangun

profesi ini. Pengetahuan formal yang dimiliki oleh profesi ini dapat mengedukasi,

melatih, memberikan saran-saran bisnis profesional dan bantuan-bantuan teknis

yang dapat meningkatkan daya saing dari UKM (Brugger (1995), dalam Gooderham

et al., 2004).

1.3 Jasa Akuntan Publik Profesi akuntan publik menghasilkan 2 kelompok jasa, yaitu jasa assurance

dan jasa nonassurance. Hasan, Maijoor, Mock, Roebuck, Simnett dan Vanstraelen

(2005) mendefinisikan jasa assurance sesuai dengan pendefinisian dalam

International Standard on Assurance Engagements (ISAE) yang dikeluarkan oleh

IAPC, yaitu:

“Engagements that involve the evaluation or measurement of a

subject matter that is the responsibility of another party against



identified suitable criteria, in order to express a conclusion that

provides the intended user with a level of assurance about the subject

matter”.

Sedangkan jasa nonassurance, atau lebih dikenal sebagai jasa nonatestasi,

merupakan jasa yang dihasilkan oleh Akuntan Publik yang didalamnya ia tidak

memberikan suatu pendapat, keyakinan negatif, ringkasan temuan, atau bentuk lain

keyakinan, dengan pembagian sebagai berikut (Mulyadi, 2002: 7) :

1. Jasa Kompilasi Laporan Keuangan

Merupakan jasa yang menyediakan informasi laporan keuangan sebagai

representasi pihak manajemen perusahaan, dimana laporan kompilasi

laporan keuangan yang dikeluarkan oleh akuntan publik ini tidak memberikan

jaminan apapun atas laporan keuangan kompilasi laporan keuangan yang

bersangkutan (Messier, 2000: 768; Konrath, 2002: 639).

2. Jasa Konsultasi Manajemen

Merupakan jasa yang meliputi pemberian nasihat dan bantuan teknis pada

klien guna meningkatkan penggunaan kemampuan dan sumberdaya mereka

dalam mencapai tujuan (Boyton, Johnson dan Kell, 2006: 14). Menurut

Massier (2000: 21), jasa ini fokus pada entitas perusahaan, personalia,

keuangan perusahaan, operasi perusahaan, sistem atau aktivitas perusahaan

lainnya.

3. Jasa Perpajakan

Merupakan jasa yang membantu penyiapan dan pamenuhan tax return,

memberikan nasehat berkenaan dengan perencanaan pajak dan kekayaan,

serta memberikan gambaran tentang isu-isu perpajakan terkini (Messier,

2000: 20).

Penyelenggaraan jasa nonassurance di Indonesia telah disahkan melalui

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 423/KMK.06/2002

tentang Jasa Akuntan Publik, yang tertera dalam bab II bagian kedua pasal 6

tentang bidang jasa akuntan publik.

Penelitian ini fokus pada jasa kompilasi laporan keuangan dan jasa konsultasi

manajemen, karena kedua jasa ini memiliki relevansi lebih baik dengan kebutuhan



UKM untuk mengatasi kelemahan akuntansi dan manajemennya. Relevansi

tersebut searah dengan hasil penelitian Woolf (1991), yang dikutip oleh seperti

dikutip dalam Harahap (1995: 19), tentang hambatan dalam pelaksanaan audit pada

UKM, yang menyatakan bahwa biasanya UKM hanya membutuhkan jasa

pembukuan dari akuntan publik, mereka tidak membutuhkan jasa audit karena tidak

adanya nilai yang sifatnya jelas. Taylor dan Glezen (1979: 740) mengungkapkan

bahwa UKM membutuhkan bantuan profesional dalam penyusunan laporan

keuangannya. Selain itu, Birley dan Westhead (1992), serta Storey (1994), dalam

Gooderham et al. (2004), menyatakan bahwa UKM memiliki kebutuhan khusus

dalam peningkatan kemampuan usaha dengan memanfaatkan saran dari

profesional eksternal.

1.4 Potensi Pemberian Jasa Nonassurance Bagi UKM Beberapa penelitian terdahulu menyatakan pentingnya peran akuntan

publik dalam memajukan UKM. Marriot dan Marriot (2000) menyimpulkan hasil

penelitiannya bahwa terdapat potensi bagi akuntan profesional untuk memperluas

jasa akuntansi dan manajemen mereka sampai pada usaha-usaha pada skala kecil.

Hal tersebut didukung oleh hasil beberapa penelitian lainnya, seperti penelitian

Næringsliv (2003), seperti dikutip dalam Gooderham et al. (2004), yang

menyimpulkan dua per tiga UKM di Norwegia menyewa jasa akuntan publik berupa

jasa kompilasi laporan keuangan untuk menyusun laporan keuangan tahunan yang

wajib disajikan, dan hasil penelitian Cuadrado dan Rubalcaba (1993), seperti dikutip

oleh Soriano et al. (2002), mengungkapkan bahwa pelaksanaan konsultasi bisnis

internal tidak mudah untuk dilaksanakan karena melibatkan pembayaran gaji yang

tinggi, dan salah satu alternatif adalah mempekerjakan jasa profesional eksternal

yang dapat membantu organisasi untuk memecahkan masalah atau meningkatkan

keadaan.

Hal yang perlu dipahami dalam meneliti potensi pemberian jasa kompilasi

laporan keuangan ataupun jasa konsultasi manajemen adalah terlalu naif untuk

mengasumsikan bahwa mayoritas dari pemilik atau manajer UKM memiliki

kebutuhan untuk meningkatkan kemampuan mereka (Stanworth dan Gray (1992),



dalam Gooderham et al., 2004). Berdasarkan penelitian Low dan Macmillan (1988),

dalam Gooderham et al. (2004), disimpulkan bahwa sebagian besar pemilik atau

manajer UKM lebih mementingkan otonomi dan kebebasan dalam usaha

dibandingkan masalah pertumbuhan usaha. Oleh karena itu, penelitian ini

mengukur potensi pemberian jasa nonassurance oleh akuntan publik melalui

eksistensi keterbatasan kemampuan akuntansi (Suharto, 2005; Peacock (1985),

dalam Suhairi et al. (2004); Wichman (1984), dalam Suhairi et al. (2004); Deakins et

al. (2001), dalam Gooderham et al., 2004) dan keterbatasan kapasitas manajemen

(Suharto, 2005; Rey (1995), dalam Agustini dan Yudiati, 2002; Stanworth dan Gray

(1992), dalam Gooderham et al. 2004; Shader, Mulford dan Blackburn (1989), dalam

Priyanto, 2002; Baldwin (1993), dalam Priyanto, 2002; Rougoor et al. (1998), dalam

Priyanto, 2002) dari UKM.

Arens dan Loebbecke (1994: 3) memebrikan definisi atas kata akuntansi

sebagai :

”The process of recording, classifying, and summarizing economic

event in a logical manner for the purpose of providing financial

information for decision making”

Maka keterbatasan kemampuan akuntansi dapat dimaknai sebagai keterbatasan

dalam kemampuan pencatatan, pengklasifikasian, dang pengikhtisaran kejadian

ekonomi berdasarkan tata cara yang logis dengan tujuan menyediakan informasi

keuangan untuk pengambilan keputusan. Keterbatasan kemampuan akuntansi

bukan merupakan hal yang baru-baru ini muncul sebagai hasil dari penelitian

tentang kinerja UKM. Adanya permasalahan dalam penerapan akuntansi telah lama

diungkapkan oleh Wichman (1984), seperti dikutip dalam Suhairi et al. (2004).

Penelitian-penelitian yang menempatkan UKM sebagai subjek penelitian juga

membuktikan hal serupa. Peacock (1985), dalam Suhairi et al. (2004),

menyimpulkan bahwa rendahnya pengetahuan akuntansi pemilik menyebabkan

banyak perusahaan kecil yang mengalami kegagalan. Deakins et al. (2001), dalam

Gooderham et al. (2004), mengungkapkan bahwa sebagian besar pemilik atau

manajer UKM memiliki keahlian dan pengetahuan yang rendah terkait dengan

masalah finansial dan bagaimana sistem pengendalian keuangan harus diterapkan



dalam pengambilan keputusan. Di Indonesia, penelitian Benjamin (1989), seperti

dikutip dalam Harahap (1995: 74), mengungkapkan bahwa laporan keuangan

perusahaan kecil lebih banyak menggunakan tatabuku tunggal (single entry), dan

hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan. Suharto (2005) menunjukkan

bahwa melakukan pencatatan dan administrasi atas semua transaksi dengan baik

merupakan syarat yang harus dipenuhi UKM jika ingin mengakses pendanaan dari

pihak lain, namun kenyataannya unit usaha ini justru kurang memiliki kemampuan

melakukan pencatatan dan administrasi.

Keterbatasan kemampuan akuntansi pada UKM ini bisa dibantu

penanganannya oleh akuntan publik dengan memberikan jasa kompilasi laporan

keuangan. Taylor dan Glezen (1979: 740) mengungkapkan bahwa UKM

membutuhkan bantuan profesional dalam penyusunan laporan keuangannya.

Holmes dan Nicholls (1988), dalam Suhairi et al. (2004), berpendapat bahwa

pengetahuan pimpinan yang rendah menyebabkan banyak UKM menggunakan jasa

akuntan publik dalam penyediaan informasi akuntansi.

Robbins dan Coulter (1999) dalam Dwiatmadja, et al. (2003: 12)

mendefinisikan manajemen sebagai :

”The process of coordinating and integrating work activities so that

they are completed efficiently and effectively with and through other

people”

Maka keterbatasan kapasitas manajemen dapat dipahami sebagai keterbatasan

dalam kemampuan mengkoordinasi dan mengintegrasikan aktivitas kerja sehingga

dapat diselesaikan secara efisien dan efektif dengan dan melalui orang lain.

Kapasitas manajemen merupakan salah satu hal yang penting dalam mengelola

suatu usaha. Rougoor et al. (1998), seperti dikutip dalam Priyanto (2002),

menunjukkan bahwa kapasitas manajemen merupakan sesuatu yang berhubungan

dengan karakteristik personal dan keahlian untuk mencapai persoalan dan

kesempatan yang benar dalam momen yang tepat dan dengan cara yang benar.

Rougoor et al. (1998), seperti dikutip dalam Priyanto (2002), juga menegaskan

bahwa aspek personal dari manajer, yang terdiri atas drives, motivation, abilities dan

biografical factor, akan mempengaruhi kemampuannya dalam proses pengambilan



keputusan, berupa aktivitas planning, implementation dan control. Aspek personal

dapat mempengaruhi kemampuan dalam proses pengambilan keputusan, sehingga

penghitungan salah satu komponen tersebut penting tetapi tidak cukup jika

mengukur manajemen secara benar (Priyanto, 2002).

Kelemahan UKM dalam hal kapasitas manajemen, dengan nyata, memiliki

peran yang besar dalam menghambat kelangsungan usaha. Shader, Mulford dan

Blackburn (1989), serta Baldwin (1993), dalam Priyanto (2002), menyatakan bahwa

kinerja dari UKM berkaitan dengan tingginya tingkat kecakapan manajemen. Clark,

Berkeley dan Steuer (2001), serta Pounds (1969), seperti dikutip oleh Schwartz dan

Bar-El (2004), menyimpulkan bahwa kesulitan UKM dalam mengidentifikasikan

permasalahan-permasalahan mereka disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan

motivasi dari pemilik atau pengelola usaha. Penelitian Stanworth dan Gray (1992) di

UK, seperti dikutip dalam Gooderham et al. (2004), mengindikasikan bahwa

mayoritas pemilik UKM tidak mempunyai kulifikasi manajemen dan profesional yang

formal. Rey (1995), dalam Gooderham et al. (2004), mengungkapkan bahwa salah

satu sebab utama yang membuat wirausahawan mengalami kegagalan adalah

karena mereka tidak mempunyai pengalaman manajemen usaha. Di Indonesia,

Suharto (2005) menegaskan bahwa kemampuan manajemen merupakan salah satu

kekurangan UKM dalam menjalankan usahanya.

Keterbatasan kapasitas manajemen pada UKM dapat dibantu

penanganannya oleh akuntan publik dengan memberikan jasa konsultasi

manjemen. Chell dan Baines (2000), Marshall et al. (1995) Nordhaug dan

Goderham (1996), serta Wynarczyk et al. (1993), seperti dikutip dalam dalam

Gooderham et al. (2004), menyatakan bahwa ketidakpastian usaha serta

keterbatasan sumber daya menimbulkan penelaahan dan perkembangan yang

problematik bagi UKM. Hal ini berarti UKM memiliki kebutuhan khusus untuk

memanfaatkan konsultasi bisnis dari sumber eksternal (Birley dan Westhead (1992)

dalam Gooderham et al., 2004; Storey (1994) dalam Gooderham et al., 2004).

Jennings dan Beaver (1997), seperti dikutip dalam Gooderham et al. (2004),

mengungkapkan bahwa pemilik atau manajer dari UKM memerlukan keahlian dan

pengetahuan manajemen khusus yang mudah diproleh, yang secara langsung



berhubungan dengan kewirausahaan dan manajemen profesional dalam lingkungan

operasional bisnis. Apabila konteks eksternal dapat dipahami, ada banyak

kemungkinan bahwa UKM mempelajari kebutuhan tersebut dari akuntan (Bennett

dan Robson (1999) dalam Gooderham et al., 2004; Curran et al. (1993) dalam

Gooderham et al., 2004; Gibb (1997) dalam Gooderham et al., 2004). Searah

dengan pendapat ini, Agustini dan Yudiati (2002) menyatakan bahwa bagi

wirausahawan, kemampuan untuk mengenali lingkungan, mengindera peluang

usaha, dan mengerahkan sumber daya guna meraih peluang tersebut dalam batas

risiko yang tertanggungkan untuk menikmati nilai tambah merupakan hal yang

penting. Oleh karenanya, Setyawan (1993), seperti dikutip dalam Agustini dan

Yudiati (2002), mengutarakan bahwa diperlukan alat bantu yang dapat digunakan

untuk mengungkapkan sikap dan sistem nilai tersebut dalam diri seseorang.

1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis Gambaran kerangka pemikiran teoritis dalam penelitian ini dapat dilihat pada

gambar 2.1 dan 2.2.

KEMAMPUAN AKUNTANSI

KAPASITAS MANAJEMEN

ASPEK PERSONAL

PROSES PENGAMBILAN

KEPUTUSAN

POTENSI PEMBERIAN JASA NONASSURANCE

UKM

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Teoritis 1



Gambar 2.1 menjelaskan suatu kondisi dimana sebuah UKM memiliki

kemampuan akuntansi yang memadai, yang dapat diindikasikan oleh kecukupan

pengetahuan akuntasi, penerapan yang baik atas pencatatan aktivitas transaksi dan

administrasi perusahaan, serta adanya pembagian kewenangan atau otorisasi yang

memadai. Selain itu pemilik atau pengelola dari UKM tersebut memiliki aspek

personal yang baik, sehingga meningkatkan kualitas proses dan hasil dari

pengambilan keputusan.

Dalam kondisi perusahaan semacam ini, potensi pemberian jasa

nonassurance cenderung kecil. Hal ini timbul karena kondisi-kondisi yang

memerlukan perbaikan maupun perubahan cenderung sedikit, sehingga peran

akuntan publik sebagai pembantu dalam penyusunan laporan keuangan maupun

sebagai penasehat bisnis cederung kurang diperlukan.

KEMAMPUAN AKUNTANSI

KAPASITAS MANAJEMEN

ASPEK PERSONAL

PROSES PENGAMBILAN

KEPUTUSAN

POTENSI PEMBERIAN JASA NONASSURANCE

UKM

Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran Teoritis 2



Gambar 2.2 merupakan kondisi yang berkebalikan dengan UKM pada

gambar 2.1. UKM pada gambar ini memiliki kemampuan akuntansi yang terbatas,

yang dapat diindikasikan oleh kurangnya pengetahuan akuntasi, penerapan yang

kurang memadai atas pencatatan aktivitas transaksi dan administrasi perusahaan,

serta adanya pembagian kewenangan atau otorisasi yang tidak sesuai. Selain itu

pemilik atau pengelola dari UKM tersebut memiliki aspek personal yang lemah,

sehingga menurunkan kualitas proses dan hasil dari pengambilan keputusan.

Dalam kondisi UKM seperti ini, potensi pemberian jasa nonassurance

cenderung besar. Hal ini timbul karena kondisi-kondisi yang memerlukan perbaikan

maupun perubahan cenderung banyak, sehingga peran akuntan publik sebagai

pembantu dalam penyusunan laporan keuangan maupun sebagai penasehat bisnis

cederung diperlukan.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yang berusaha memberikan

gambaran atau profil atas suatu objek atau fenomena. Penelitian ini menetapkan

seluruh UKM di Kota Semarang yang, dengan total aktiva diatas Rp25.000.000,00

sampai dengan Rp10.000.000.000,00, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat

usaha, sebagai populasi. Sampel penelitian ditetapkan dengan metode purposive

sampling dengan kriteria-kriteria sebagai berikut :

1. UKM yang kegiatan usahanya terdaftar di Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Provinsi Jawa Tengah.

2. UKM yang belum tutup usaha, atau tidak mengalami penggabungan usaha

dengan perusahaan berskala usaha besar, baik dalam bentuk akuisisi atau

konsolidasi atau merger.

3. Pemilik atau pengelola dari UKM terkait, bersedia memberikan informasi

tentang perusahaan sesuai dengan item-item yang ditanyakan oleh peneliti

(bersedia diwawancara dengan sukarela).



Tabel 3.1 Pengambilan Sampel

Keterangan Jumlah UKM

UKM yang kegiatan usahanya terdaftar di

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Provinsi Jawa Tengah

30

UKM yang sudah tutup usaha, atau

mengalami penggabungan usaha dengan

perusahaan berskala usaha besar

(11)

Pemilik atau pengelola UKM yang tidak

bersedia diwawancara

(6)

Total UKM di Kota Semarang yang dapat

digunakan sebagai sampel 13

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh

melalui wawancara langsung terhadap pemilik atau manajer pelaksana dari 13 UKM

yang memenuhi kriteria sebagai sampel penelitian, dengan menggunakan alat bantu

berupa kuesioner tertutup.

3.2 Definisi Operasional dan Pengukuran Variable

Variabel yang digunakan untuk mengukur potensi pemberian jasa

nonassurance oleh akuntan publik bagi UKM terdiri atas variabel kemampuan

akuntansi dan variabel kapasitas manajemen.

Indikator-indikator dari kemampuan akuntansi yang digunakan dalam

penelitian ini, dikembangkan berdasarkan the European Commission’s

Recommendation of 16 May 2002 tentang Statutory Auditor’s Independence in the

EU: A Set of Fundamental Principles yang berisi kriteria-kriteria pemberian jasa

nonassurance yang diakomodasi oleh SEC/PCAOB, IFAC, EU, APB dan AICPA.



Tabel 3.2

Definisi Operasional Variabel Kemampuan Akuntansi

Indikator Skala Pengukuran Terdiri dari : a. Sangat buruk (skor = 1) b. Buruk (skor = 2) c. Tidak berpendapat (skor = 3) d. Baik (skor = 4)

1 Pembuatan bukti-bukti atas setiap aktivitas usaha

e. Sangat baik (skor = 5) Terdiri dari : a. Sangat buruk (skor = 1) b. Buruk (skor = 2) c. Tidak berpendapat (skor = 3) d. Baik (skor = 4)

2 Pembuatan jurnal/pembukuan atas setiap transaksi perusahaan


3 Penyusunan laporan keuangan sesuai SAK


4 Rutinitas penyusunan laporan keuangan


5 Pengarsipan dokumen akuntansi


6

Penetapan aras pertanggungjawaban/pembagian kewenangan atas aktivitas akuntansi

e. Sangat baik (skor = 5)



Indikator-indikator kapasitas manajemen yang digunakan dalam penelitian ini,

disarikan dari hasil penelitian Rougoor et al. (1998), seperti dikutip dalam Priyant,

(2002) dan hasil penelitian Priyanto (2002). Berdasarkan penelitian Rougoor et al.

(1998), seperti dikutip dalam Priyanto et al. (2002), variabel kapasitas manajemen

dibagi dalam dua aspek, yaitu aspek personal (personal aspect) dan aspek proses

pengambilan keputusan (decision making process). Dua komponen tersebut saling

berhubungan, sehingga penghitungan salah satu komponen tidak cukup mengukur

manajemen secara benar (Priyanto, 2002).

Tabel 3.3 Definisi Operasional Variabel Kapasitas Manajemen

Indikator Skala Pengukuran

Aspek Personal Terdiri dari :

a. Sangat buruk (skor = 1)

b. Buruk (skor = 2)

c. Tidak berpendapat (skor = 3)

d. Baik (skor = 4)

1 Motivasi untuk mengelola

usaha.


Terdiri dari :


b. Buruk (skor = 2)


d. Baik (skor = 4)

2 Tingkat pendidikan formal

maupun nonformal


Terdiri dari :


b. Buruk (skor = 2)


d. Baik (skor = 4)

3 Pengalaman kerja




Indikator Skala Pengukuran

Aspek Proses Pengambilan Keputusan Terdiri dari :


b. Buruk (skor = 2)


d. Baik (skor = 4)

4 Penyusunan perencanaan

atas aktivitas usaha


Terdiri dari :


b. Buruk (skor = 2)


d. Baik (skor = 4)

5

Implementasi atas aktivitas

usaha yang

ditetapkan/direncanakan


Terdiri dari :


b. Buruk (skor = 2)


d. Baik (skor = 4)

6 Pengendalian atas

pelaksanaan aktivitas usaha


3.3 Teknik dan Langkah Analisis

Penelitian Identifikasi Potensi Pemberian Jasa Nonassurance Oleh Akuntan

Publik Bagi UKM ini dirancang untuk dilaksanakan dalam 4 tahap, yang diawali oleh

pelaksanaan tahap 1 yang terdiri atas 2 aktivitas, sebagai berikut :

1. Perancangan kuesioner. Item-item pertanyaan dalam draft kuesioner terdiri

atas 2 kelompok, yaitu kelompok kemampuan akuntansi, yang dikembangkan

berdasarkan the European Commission’s Recommendation of 16 May 2002

tentang Statutory Auditor’s Independence in the EU: A Set of Fundamental

Principles yang berisi kriteria-kriteria pemberian jasa nonassurance yang

diakomodasi oleh SEC/PCAOB, IFAC, EU, APB dan AICPA, serta Internal



Questioner yang dikembangkan oleh Stelzer (1964), seperti dikutip dalam

Harahap (1995: 96-98), serta kelompok kapasitas manajemen, yang disarikan

dari hasil penelitian Rougoor et al. (1998), seperti dikutip dalam Priyanto

(2002), Penelitian Stratifikasi IKM di Jawa Tengah yang diselenggarkan oleh

Center for Micro and Small Scale Enterprises Dynamics (CEMSED), dan hasil

penelitian Priyanto (2002).

2. Pelaksanaan pilot study dan revisi kuesioner. Pilot study dilaksanakan

dengan tujuan ditemukannya item-item pertanyaan yang memiliki

kemungkinan dapat membingungkan responden, item-item pertanyaan

tersebut kemudian akan dimodifikasi atau diganti tanpa merubah hasil

informasi yang diharapkan dapat diperoleh atas pengajuan pertanyaan-

pertanyaan tersebut. Pilot study pada penelitian ini telah dilaksanakan pada

4 UKM berbentuk CV yang berdomisili di Kota Semarang.

Kuesioner revisi akan mendasari dan membantu pelaksanaan tahap

penelitian 2. Tahap ini berisi pelaksanaan survey dengan metode wawancara

kepada pemilik atau manajer pengelola dari 13 UKM yang dijadikan sampel.

Data hasil wawancara, yang merupakan hasil akhir dari pelaksanaan tahap 2,

akan diolah pada tahap penelitian 3 :

1. Pengolahan data, diawali dengan mentransformasikan hasil wawancara

dengan responden dalam skala likert sesuai dengan indikator-indikator

variabel kemamapuan akuntansi dan kapasitas manajemen, kemudian hasil

tabulasi akan diolah dengan menyajikan statistik deskriptif dari 13 UKM

sampel, dilengkapi dengan penyajian hasil tabulasi silang (crosstab)

menggunakan software SPSS.

2. Penyusunan draft laporan akhir.

Rangkaian kegiatan penelitian Identifikasi Potensi Pemberian Jasa

Nonassurance Oleh Akuntan Publik Bagi UKM diakhiri oleh pelaksanaan tahap

penelitian 4, yang akan menghasilkan laporan akhir. Laporan akhir diperoleh melalui

pelaksanaan aktivitas presentasi draft laporan, yang akan merangkum pendapat dan

kritik pihak-pihak lain atas penelitian ini, untuk kemudian menjadi dasar pelaksanaan

revisi atas draft laporan terkait.



Secara skematis, tahap-tahap penelitian Identifikasi Potensi Pemberian Jasa

Nonassurance Oleh Akuntan Publik Bagi UKM dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 3.1 Rangkaian Kegiatan Penelitian Identifikasi Potensi Pemberian

Jasa Nonassurance Oleh Akuntan Publik Bagi UKM

IV. ANALISIS DAN BAHASAN ANALISIS

4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan dengan kepemilikan

kekayaan bersih (total aktiva), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat

usaha, diatas Rp25.000.000,00 sampai dengan Rp.10.000.000.000,00, yang

sering disebut sebagai Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Penetapan syarat

objek penelitian dalam penelitian ini didasarkan pada pernyataan Komite

Penanggulangan Kemiskinan Nasional tentang definisi usaha mikro, UU No.9

tahun 1995 pasal 5 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 3/9Bkr tahun 2001

yang mengatur tentang kriteria-kriteria usaha kecil, dan Inpres RI No.10 Tahun

1999 yang mengatur klasifikasi usaha menengah.

Populasi penelitian berupa UKM yang berdomisili di Kota Semarang, sedangkan

sampel dalam penelitian ini adalah UKM dengan kriteria UKM yang kegiatan

usahanya terdaftar di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa



Tengah, UKM yang belum tutup usaha, atau tidak mengalami penggabungan

usaha dengan perusahaan berskala usaha besar, serta pemilik atau pengelola

dari UKM terkait bersedia diwawancara dengan sukarela.

Tabel 4.1 menyajikan data demografi dari 13 UKM yang menjadi sampel

penelitian dan digunakan dalam analisis data.

Tabel 4. 1 Karakteristik Demografi UKM Sampel Penelitian

Keterangan Jumlah Persentase Jenis Industri Industri Furniture dari Kayu 4 30,77% Industri Barang-barang Plastik Lainnya 1 7,69%

Industri Sabun dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga 2 15,38%

Industri Pupuk Alam/Nonsintesis Hara Makro Primer 1 7,69%

Industri Moulding dan Komponen Bahan Bangunan 1 7,69%

Industri Perlengkapan Penunjang Asesoris Otomotif 2 15,38%

Industri Percetakan 2 15,38%

Total 13 100% Area Pemasaran Lokal 11 84,62% Ekspor 2 15,38%

Total 13 100% Bentuk Usaha Perorangan 6 46,15% CV 4 30,77% PT 3 23,08%

Total 13 100%



Nilai Aktiva Rp 25.000.001 - Rp 200.000.000 8 61,54% Rp 200.000.001 - Rp 10.000.000.000 5 38,46%

Total 13 100% Jasa Akuntan Publik Tidak 9 69,23% Ya 4 30,77%

Total 13 100%

Sumber : Output SPSS, 2007

Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui bahwa mayoritas UKM sampel

bergerak dalam Industri Furniture dari Kayu, yaitu sebanyak 4 UKM (30,77%).

Sedangkan sisanya tersebar secara merata masing-masing 2 UKM (15,38%) yang

bergerak dalam Industri Sabun dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga

dan Industri Percetakan dan Industri Perlengkapan Penunjang Asesoris Otomotif,

serta masing-masing 1 UKM (7,69%) yang bergerak dalam Industri Barang-barang

Plastik Lainnya, Industri Pupuk Alam/Nonsintesis Hara Makro Primer, Industri

Moulding dan Komponen Bahan Bangunan.

Berdasarkan klasifikasi area pemasaran, mayoritas dari UKM sampel

memasarkan hasil produksinya secara lokal, yaitu sebanyak 11 UKM (84,62%).

Jumlah tersebut berasal dari seluruh jenis industri, yaitu masing-masing 2 UKM

yang bergerak dalam Industri Furniture dari Kayu, Industri Sabun dan Bahan

Pembersih Keperluan Rumah Tangga dan Industri Percetakan dan Industri

Perlengkapan Penunjang Asesoris Otomotif, serta masing-masing 1 UKM yang

bergerak dalam Industri Barang-barang Plastik Lainnya, Industri Pupuk

Alam/Nonsintesis Hara Makro Primer, Industri Moulding dan Komponen Bahan

Bangunan.

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa 8 UKM memasarkan hasil

produksinya secara langsung ke konsumen. 2 UKM dari jumlah tersebut hanya

melayani penjualan dalam partai besar sesuai kapasitas produksi maksimal untuk

area pemasaran lokal, sedangkan 1 UKM hanya melayani penjualan dalam partai



besar sesuai kapasitas produksi maksimal, dengan mengkhususkan area

pemasaran di luar negeri. UKM dengan tipe pemasaran semacam ini sekaligus

melayani jasa pemasangan, dan jasa pelengkap lainnya. Selain itu, terdapat 2

UKM, seluruhnya bergerak dalam Industri Furniture dari Kayu, yang memasarkan

hasil produksinya secara langsung maupun melalui distributor. Salah satu dari

UKM-UKM tersebut menggunakan jasa distributor untuk daerah pemasaran di luar

Kota Semarang, sedangkan lainnya untuk untuk memenuhi kebutuhan ekspor.

Lebih lanjut, terdapat 3 UKM, yang seluruhnya memiliki area pemasaran lokal,

memasarkan hasil produksinya hanya melalui distributor. Hal ini dilakukan untuk

meminimalisasi penjualan kredit dengan tingkat ketidakpastian penagihan yang

tinggi.

Dari aspek bentuk usaha, sebanyak 6 UKM (46,15%) berbentuk perusahaan

perorangan, 4 UKM (30,77%) berbentuk CV, dan 3 UKM (23,08%) berbentuk PT.

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa 12 UKM sampel merupakan sumber

penghasilan utama bagi pemilik ataupun pengelolanya, sedangkan 1 UKM, yang

berbentuk CV, merupakan sumber penghasilan tambahan bagi pemilik. Selain itu

12 UKM sampel merupakan UKM yang didirikan sendiri oleh pemilik saat ini, dan 1

UKM, yang berbentuk usaha perorangan, merupakan usaha warisan. Lebih lanjut,

pembagian kepemilikan atas UKM sampel dengan bentuk CV maupun PT, hanya

terbagi antar anggota keluarga inti, seperti istri dan anak dari pemilik.

Berdasarkan total nilai aktiva, dengan tidak memasukkan nilai tanah dan nilai

bangunan tempat usaha, mayoritas dari UKM sampel, sebanyak 8 UKM (61,54%),

merupakan usaha kecil. Dari jumlah tersebut, 5 UKM merupakan perusahaan

dengan bentuk usaha perorangan.

Terkait dengan pemanfaatan jasa akuntan publik, sejumlah 9 UKM (69,23%)

belum memanfaatkan jasa kompilasi laporan keuangan maupun jasa konsultasi

manajemen. 2 UKM dari jumlah tersebut, sudah pernah memanfaatkan jasa

kompilasi laporan keuangan maupun jasa konsultasi manajemen, namun kemudian

memutuskan untuk menghentikan pemanfaatan jasa-jasa tersebut. Berdasarkan

hasil wawancara, diketahui bahwa faktor harga bukan merupakan masalah utama

yang menyebabkan UKM-UKM tersebut tidak atau tidak lagi menyewa jasa akuntan



publik. 7 UKM yang belum pernah memanfaatkan jasa akuntan publik menyatakan

bahwa mereka tidak mengerti hakikat dari jasa kompilasi laporan keuangan maupun

jasa konsultasi manajemen. 2 UKM yang memutuskan untuk menghentikan

pemanfaatan jasa akuntan publik menyatakan bahwa penyelenggaraan jasa

kompilasi laporan keuangan dan jasa konsultasi manajemen tidak mengedukasi

perusahaan sehingga lebih baik dari sebelumnya, terutama dalam hal akuntansi.

Kedua UKM tersebut merasa hanya memindahtangankan tanggung jawab akuntansi

kepada akuntan publik tanpa diberi masukan atau penjelasan lebih lanjut atas hal-

hal yang harus diperbaiki oleh perusahaan. Fakta ini sesuai dengan pernyataan

Fogel (2001), dalam Schwartz dan Bar-El (2004), yang mengungkapkan bahwa

program-program pemberdayaan UKM belum memenuhi ekspektasi dari usahawan.

4.2 Gambaran Umum Responden Penelitian

Responden dalam penelitian ini adalah pemilik, yang mengelola UKM secara

langsung, atau manajer pengelola, yang bertanggungjawab atas pengelolaan UKM,

dari UKM sampel. Syarat ini ditetapkan mengingat pernyataan Berry et al. (1993)

yang mengungkapkan bahwa pemberian kredit pada UKM memiliki makna

memberikan pinjaman kepada seseorang. Maka pemilik atau manajer pengelola

dari suatu UKM merupakan pihak yang dianggap paling mengetahui seluk beluk

perusahaan, baik secara keseluruhan maupun untuk hal-hal detail.

Tabel 4.2 menyajikan data karakteristik dari 13 orang yang menjadi

responden dalam penelitian ini.



Tabel 4. 2 Karakteristik Responden Penelitian

Responden

Manajer

Pengelola Pemilik

Total

Jenis Kelamin

Pria 4 7 11

Wanita 1 1 2

Pendidikan Formal 13

SMA 1 5 6

Perguruan Tinggi 4 3 7

Pendidikan Nonformal 13

Tidak Memiliki 3 2 5

Seminar 1 0 1

Kursus Manajemen/Organisasi 0 2 2

Kursus Keterampilan Teknis/Teknologi

Produksi 1 4 5

Pengalaman Kerja 13

Tidak Memiliki 4 1 5

< 1 tahun 0 1 1

1 - 10 tahun 1 2 3

>10 tahun 0 4 4

13


Mayoritas responden dalam penelitian ini, yaitu sebanyak 8 orang (61,54%),

berkedudukan sebagai pemilik UKM, dan 11 orang dari total responden (84,62%)



berjenis kelamin pria. Berdasarkan klasifikasi pendidikan formal, tampak bahwa

responden yang berkedudukan sebagai manajer pengelola, yaitu 4 orang dari 5

manajer pengelola (80%), memiliki tingkat pendidikan akhir perguruan tinggi, dan

jumlah perbandingan ini lebih tinggi dibanding pemilik UKM yang memiliki latar

pendidikan perguruan tinggi, yaitu 3 orang dari 8 pemilik UKM. Hasil wawancara

dengan para manajer pengelola menjelaskan bahwa latar belakang utama

penunjukan mereka sebagai manajer pengelola oleh para pemilik UKM adalah level

pendidikan. Dengan kata lain, paling tidak 4 pemilik UKM yang tidak memimpin

secara langsung perusahaannya, memiliki latar belakang pendidikan formal yang

lebih rendah dibandingkan dengan para manajer pengelola.

Klasifikasi pendidikan nonformal mengetengahkan fakta yang berbeda.

Mayoritas pemilik UKM yang mengelola sendiri usahanya, yaitu sebanyak 75% dari

8 pemilik UKM, memiliki latar belakang pendidikan nonformal, dan jumlah

perbandingan ini lebih tinggi dibanding pemilik UKM yang memiliki latar pendidikan

perguruan tinggi, yaitu 20% dari 5 manajer pengelola UKM sampel. Hanya 1

manajer pengelola, dengan pendidikan terakhir perguruan tinggi, yang memiliki

pendidikan nonformal, dan pendidikan nonformal tersebut hanya berupa

keikutsertaan dalam seminar. Hal ini mengindikasikan bahwa para pemilik UKM

yang memilih untuk menjalankan sendiri usahanya, telah berupaya untuk

meningkatkan kapabilitas mereka dengan mengikuti program-program pendidikan

nonformal, seperti kursus manajemen/organisasi, yang diikuti oleh 25% pemilik

UKM, atau kursus keterampilan teknis/teknologi produksi, yang diikuti oleh 50%

pemilik UKM.

Sama halnya dengan klasifikasi pendidikan nonformal, sejumlah 7 orang

(87,5%) dari 8 orang pemilik UKM memiliki pengalaman kerja. 4 orang diantara 7

pemilik UKM tersebut, memiliki pengalaman kerja di atas 10 tahun dengan distribusi

profesi sebagai pengusaha (50%), karyawan swasta (25%), dan dosen (25%). Hal

ini mengindikasikan bahwa kemampuan pengelolaan usaha para pemilik UKM

sampel cenderung ditopang oleh latar belakang pendidikan nonformal dan

pengalaman mereka dalam dunia kerja.



4.3 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran tentang variabel

kemampuan akuntansi dan kapasitas manajemen yang digunakan dalam penelitian.

Statistik deskriptif yang digunakan didalam penelitian ini adalah nilai maksimum,

nilai minimum, rata-rata, dan standar deviasi, serta tabulasi silang (crosstab).

Analisis statistik deskriptif dengan menggunakan nilai maksimum, nilai

minimum, rata-rata, dan standar deviasi, dilakukan dengan membandingkan kisaran

teoritis dengan kisaran sesungguhnya. Kisaran teoritis adalah kisaran atas bobot

jawaban yang secara teoritis didesain sebagai media scoring kuesioner penelitian

dan hasil wawancara. Kisaran sesungguhnya yaitu nilai terendah sampai dengan

tertinggi atas bobot jawaban responden yang sesungguhnya. Apabila nilai rata-rata

jawaban tiap konstruk pada kisaran sesungguhnya dibawah rata-rata kisaran teoritis

dapat disimpulkan bahwa jawaban responden cenderung memiliki kemampuan

akuntansi dan atau kapasitas manajemen yang rendah. Sedangkan jika nilai rata-

rata kisaran sesungguhnya di atas rata-rata kisaran teoritis, maka responden

cenderung memiliki kemampuan akuntansi dan atau kapasitas manajemen yang

tinggi. Hasil tabulasi silang akan menampilkan gambaran tentang variabel

kemampuan akuntansi dan kapasitas manajemen dari UKM sampel berdasarkan

kategori demografi tertentu.

4.3.1 Analisis Statistik Deskriptif Variabel Kemampuan Akuntansi

Tabel 4.3 menyajikan statistik deskriptif untuk variabel kemampuan

akuntansi, termasuk statistik deskriptif atas 6 indikator kemampuan akuntansi, dari

13 UKM sampel. Variabel ini digunakan dalam penelitian sebagai proksi potensi

pemberian jasa kompilasi laporan keuangan oleh akuntan publik bagi UKM.



Tabel 4. 3 Statistik Deskriptif Variabel Kemampuan Akuntansi

Teoritis Sesungguhnya

Variabel

KisaranRata-rata Kisaran

Rata-rata

Standar Deviasi

Kemampuan dalam

membuat bukti-

bukti atas setiap

aktivitas usaha

1 - 5 3 2 - 5 3,31 1,316

Kemampuan dalam

membuat

jurnal/pembukuan atas

setiap

transaksi perusahaan

1 - 5 3 2 - 2 2,00 0,000

Kemampuan dalam

menyusun laporan

Keuangan sesuai SAK

1 - 5 3 1 - 4 2,46 1,127

Rutinitas penyusunan

laporan keuangan 1 - 5 3 1 - 5 3,92 1,706

Kemampuan dalam

mengarsipkan

dokumen akuntansi

1 - 5 3 1 - 4 2,15 0,899

Penetapan aras

pertanggungjawaban/

pembagian

kewenangan atas

aktivitas akuntansi

1 - 5 3 1 - 4 3,31 1,109



Kemampuan Akuntansi 6 - 30 18 11 - 23 17,08 3,730


Berdasarkan tabel 4.3, variabel kemampuan akuntansi memiliki nilai kisaran

teoritis bobot jawaban antara 6 sampai dengan 30, dengan rata-rata sebesar 18.

Pada kisaran sesungguhnya, jawaban responden mempunyai bobot antara 11

sampai dengan 23, dengan rata-rata sebesar 17,15 dan standar deviasi sebesar

3,826. Nilai rata-rata jawaban sesungguhnya untuk mengukur kemampuan

akuntansi dari UKM sampel berada di bawah rata-rata teoritis, maka dapat

disimpulkan bahwa UKM sampel cenderung mempunyai kemampuan akuntansi

yang rendah. Kemampuan akuntansi yang cenderung rendah mengindikasikan

bahwa pemilik atau pengelola dari UKM sampel memiliki pengetahuan dan keahlian

yang cenderung kurang memadai terkait dengan pencatatan, pengklasifikasian dan

pengikhtisaran kejadian ekonomi berdasarkan tata cara yang logis dengan tujuan

menyediakan informasi keuangan untuk pengambilan keputusan. Hal ini sesuai

dengan pernyataan Deakins et al. (2001), dalam Gooderham et al. (2004), yang

mengungkapkan bahwa sebagian besar pemilik atau manajer UKM memiliki

keahlian dan pengetahuan yang rendah terkait dengan masalah finansial dan

bagaimana sistem pengendalian keuangan harus diterapkan dalam pengambilan

keputusan.

Tabel 4.3 juga menyajikan hasil analisis atas 6 indikator variabel kemampuan

akuntansi, dan hasilnya menunjukkan bahwa rata-rata jawaban sesungguhnya atas

indikator 2, indikator 3, dan indikator 5 berada di bawah rata-rata teoritis.

Hasil analisis atas indikator 2 mengindikasikan bahwa UKM sampel memiliki

kemampuan yang cenderung rendah terkait dengan kemampuan dalam membuat

jurnal/pembukuan atas setiap transaksi perusahaan. Berdasarkan hasil wawancara,

diketahui bahwa 13 UKM sampel selalu membuat pembukuan atas setiap transaksi

perusahaan, hanya saja mayoritas UKM sampel, yaitu sebanyak 11 UKM,

menggunakan sistem pembukuan single entry, sesuai dengan pernyataan Benjamin

(1989), seperti dikutip dalam Harahap (1995: 74), yang menyatakan bahwa laporan

keuangan perusahaan kecil lebih banyak menggunakan tatabuku tunggal (single



entry). Lebih lanjut, diketahui bahwa 2 UKM lainnya tidak menganut sistem

pembukuan tertentu (sesuai kebijakan perusahaan).

Analisis atas indikator 3 mengindikasikan bahwa UKM sampel memiliki

kemampuan yang cenderung rendah terkait dengan kemampuan dalam menyusun

laporan keuangan sesuai SAK. Hasil wawancara menjelaskan bahwa hanya 11

UKM dari 13 UKM sampel yang menyusun laporan keuangan, dan hanya 3 UKM

dari jumlah tersebut yang mendasarkan pembuatan laporan keuangannya

berdasarkan arahan dari akuntan publik, yang mengacu pada SAK. 11 UKM yang

menyusun laporan keuangan menggunakan laporan keuangan tersebut sebagai

media evaluasi, terutama evaluasi biaya produksi.

Hasil analisis atas indikator 5 mengindikasikan bahwa UKM sampel memiliki

kemampuan yang cenderung rendah terkait dengan kemampuan dalam

mengarsipkan dokumen akuntansi. Wawancara dengan para pemilik atau manajer

pengelola UKM sampel menerangkan bahwa 10 UKM sampel tidak mengetahui

keharusan perusahaan dengan bentuk PT untuk menyimpan dokumen-dokumen

usaha selama minimal 10 tahun (UU No.8 tahun 1997), dan selama minimal 30

tahun untuk perusahaan dengan bentuk non-PT (Kitab Undang-undang Hukum

Dagang). 3 UKM lainnya memperoleh informasi mengenai ketentuan tersebut dari

akuntan publik yang mereka sewa.



Tabel 4.4 Tabulasi Silang antara Karakteristik Demografi UKM sampel

dengan Variabel Kemampuan Akuntansi

Kemampuan Akuntansi

Keterangan Renda

h Tinggi

Jenis Industri

Industri Furniture dari Kayu 2 2

Industri Barang-barang Plastik Lainnya 1 0

Industri Sabun dan Bahan Pembersih Keperluan

Rumah Tangga 1 1

Industri Pupuk Alam/Nonsintesis Hara Makro Primer 1 0

Industri Moulding dan Komponen Bahan Bangunan 0 1

Industri Perlengkapan Penunjang Asesoris Otomotif 1 1

Industri Percetakan 2 0

Total 8 5

Area Pemasaran

Lokal 7 4

Ekspor 1 1

Total 8 5

Bentuk Usaha

Perorangan 4 2

CV 2 2

PT 2 1



Total 8 5

Nilai Aktiva

Rp 25.000.001 - Rp 200.000.000 5 3

Rp 200.000.001 - Rp 10.000.000.000 3 2

Total 8 5

Jasa Akuntan Publik

Tidak 6 3

Ya 2 2

Total 8 5


Tabel 4.4 menyajikan gambaran kemampuan akuntansi dari 13 UKM sampel

berdasarkan karakteristik jenis industri, area pemasaran, bentuk usaha, nilai aktiva,

dan pemanfaatan jasa akuntan publik. Sesuai dengan hasil analisis atas tabel 4.3,

tabel 4.4 juga menunjukkan bahwa mayoritas dari 13 UKM sampel, sejumlah 8 UKM

(61,54%), memiliki kemampuan akuntansi yang cenderung rendah.

Berdasarkan klasifikasi jenis industri, 8 UKM sampel dengan kemampuan

akuntansi yang cederung rendah terdiri atas masing-masing 2 UKM yang bergerak

dalam Industri Furniture dari Kayu, dan Industri Percetakan, serta masing-masing 1

UKM yang bergerak dalam Industri Barang-barang Plastik Lainnya, Sabun dan

Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga, Industri Pupuk Alam/Nonsintesis Hara

Makro Primer, dan Industri Perlengkapan Penunjang Asesoris Otomotif.

UKM sampel dengan kemampuan akuntansi yang cenderung rendah,

berdasarkan klasifikasi area pemasaran, didominasi oleh UKM dengan area

pemasaran lokal. Dari 8 UKM sampel dengan kemampuan akuntansi yang

cenderung rendah, 7 UKM mengkhususkan area pemasaran produknya di wilayah

Indonesia. Selain disebabkan oleh jumlah sampel UKM lokal lebih banyak dari

jumlah sampel UKM ekspor, berdasarkan hasil wawancara, diperoleh keterangan

bahwa UKM yang menjual produknya untuk kepentingan ekspor harus mentaati tata



cara akuntansi tertentu, yang umumnya lebih ketat dibanding UKM dengan area

pemasaran lokal, sesuai dengan tata cara yang disepakati bersama dengan

perusahaan lain di negara tujuan pemasaran. Kesesuaian tata cara akuntansi

antara perusahaan Indonesia dengan perusahaan partner di luar negeri juga

ditegaskan oleh pernyataan 1 UKM yang memiliki kemampuan akuntansi yang

cenderung rendah, meskipun orientasi pemasarannya ekspor. Manajer pengelola

dari UKM yang bergerak dalam Industri Furniture dari Kayu tersebut menyatakan

bahwa perusahaan partner yang berada di Malaysia juga merupakan perusahaan

dengan klasifikasi Small and Medium Enterprises, yang dapat menerima serta turut

menerapkan tata cara akuntansi sederhana seperti yang dianut oleh

perusahaannya.

4 UKM dari 8 UKM sampel dengan kemampuan akuntansi yang cenderung

rendah berbentuk usaha perorangan. Wawancara dengan para pemilik atau

manajer pengelola dari UKM tersebut menerangkan bahwa mereka tidak terikat

kepentingan harus bertanggungjawab terhadap pihak lain, yang membuat mereka

merasa tidak memerlukan penerapan tata cara akuntansi yang memadai atas

kegiatan ekonomi perusahaan. Fakta lain yang berhasil diperoleh adalah para

pemilik atau manajer pengelola dari 4 UKM tersebut tidak mengetahui manfaat atas

penerapan tata cara akuntansi yang benar, dan kendala utama yang mereka hadapi

atas penerapan tata cara akuntansi yang saat ini dianut adalah tidak terkendalinya

biaya-biaya luar biasa yang terjadi dalam perusahaan.

Berdasarkan klasifikasi pemanfaatan jasa akuntan publik, UKM sampel

dengan kemampuan akuntansi yang cenderung rendah didominasi oleh 6 UKM

sampel yang tidak memanfaatkan jasa kompilasi laporan keuangan. Perlu

digarisbawahi bahwa, berdasarkan hasil wawancara dengan para responden, 2

UKM sampel yang turut terklasifikasi dalam UKM sampel dengan kemampuan

akuntansi yang cenderung rendah, meskipun telah memanfaatkan jasa akuntan

publik, tidak memperoleh tindakan edukasi dari akuntan publik terkait. 2 UKM yang

bergerak dalam Industri Barang-barang Plastik Lainnya, dan Industri Percetakan ini

merasa hanya memindahkan tanggung jawab pembuatan laporan keuangan

perusahaan kepada akuntan publik tanpa memperoleh tindak lanjut berupa saran-



saran tentang tata cara akuntansi perusahaan yang perlu dibenahi, sesuai dengan

pernyataan Fogel (2001), dalam Schwartz dan Bar-El (2004), yang mengungkapkan

bahwa program-program pemberdayaan UKM belum memenuhi ekspektasi dari

usahawan.

4.3.2 Analisis Statistik Deskriptif Variabel Kapasitas Manajemen

Tabel 4.5 menyajikan statistik deskriptif untuk variabel kapasitas manajemen

dari UKM yang dijadikan sampel penelitian. Variabel ini digunakan dalam penelitian

sebagai proksi potensi pemberian jasa konsultasi manajemen oleh akuntan publik

bagi UKM.

Tabel 4. 5 Statistik Deskriptif Variabel Kapasitas Manajemen

Teoritis Sesungguhnya Variabel

KisaranRata-rata Kisaran

Rata-rata

Standar Deviasi

Motivasi untuk mengelola usaha 1 - 5 3 1 - 5 4,08 1,441

Tingkat pendidikan formal maupun Nonformal

1 - 5 3 2 - 5 3,92 0,954

Pengalaman kerja 1 - 5 3 2 - 5 3,38 1,387 Perencanaan atas aktivitas usaha 1 - 5 3 1 - 4 2,85 1,144

Implementasi atas aktivitas usaha yang ditetapkan/telah direncanakan

1 - 5 3 1 - 4 2,54 1,050

Pengendalian atas pelaksanaan aktivitas Usaha

1 - 5 3 1 - 4 2,08 0,954

Kapasitas Manajemen 6 - 30 18 11 - 24 18,85 3,913


Berdasarkan tabel 4.3, variabel kapasitas manajemen memiliki nilai kisaran

teoritis bobot jawaban antara 6 sampai dengan 30, dengan rata-rata sebesar 18.



Kisaran sesungguhnya memiliki bobot jawaban antara 11 sampai dengan 24,

dengan nilai rata-rata 18,85 dan standar deviasi 3,913. Nilai rata-rata jawaban

sesungguhnya, terkait dengan pengukuran variabel kapasitas manajemen, berada di

atas rata-rata teoritis. Hal ini mengindikasikan bahwa kapasitas manajemen dari

UKM sampel cenderung baik. Kapasitas manajemen yang cenderung baik berarti

pemilik atau pengelola dari UKM sampel memiliki kemampuan yang cenderung

memadai terkait dengan kecakapan mereka dalam pengkoordinasian dan

pengintegrasian aktivitas kerja sehingga dapat diselesaikan secara efisien dan

efektif.

Tabel 4.5 juga menyajikan hasil analisis atas 6 indikator variabel kapasitas

manjemen dari 13 pemilik atau manajer pengelola UKM sampel, dan perlu

diperhatikan bahwa hasil analisis statistik deskriptif atas 6 indikator kapasitas

manajemen tersebut, menunjukkan bahwa hanya indikator 1, indikator 2, dan

indikator 3 saja yang memiliki rata-rata sesungguhnya lebih tinggi dari rata-rata

teoritis. Tingginya rata-rata sesungguhnya atas indikator 1 dan indikator 2,

bertentangan dengan hasil penelitian Clark, Berkeley dan Steuer (2001), serta

Pounds (1969), seperti dikutip oleh Schwartz dan Bar-El (2004), yang menyimpulkan

bahwa kesulitan UKM dalam mengidentifikasikan permasalahan-permasalahan

mereka disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan motivasi dari pemilik atau

pengelola usaha.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para responden diperoleh keterangan

bahwa 10 orang pemilik atau manajer pengelola dari UKM sampel ingin

mengembangkan usahanya sekuat tenaga. Keinginan tersebut telah terealisasi

dengan semakin berkembangnya kapasitas perusahaan jika dibandingkan dengan

tahun 2006, ditinjau dari peningkatan kapasitas produksi, peningkatan cakupan

pemasaran, peningkatan jumlah tenaga kerja, dan peningkatan jumlah mesin

produksi. Bahkan 2 UKM dari 10 sampel tersebut, yang bergerak dalam Industri

Perlengkapan Penunjang Asesoris Otomotif, telah berhasil memperluas pabrik dan

menambah jumlah showroom.

Hasil analisis atas indikator 2 sesuai dengan karakteristik responden

penelitian pada tabel 4.2, 4 orang manajer pengelola UKM (30,77%) dan 3 orang



pemilik UKM (23,08%) yang menjadi responden penelitian memiliki latar belakang

pendidikan perguruan tinggi. Bahkan 1 orang pemilik UKM dari total 3 orang,

mengenyam pendidikan sampai level S3. Latar belakang pendidikan perguruan

tinggi ini secara nyata membantu para pengelola UKM untuk berpikir lebih logis,

serta menciptakan suasana pergaulan profesional yang lebih kondusif. Selain itu,

dari 3 orang pemilik UKM tersebut, 1 orang memiliki latar belakang pendidikan

nonformal berupa kursus manajemen/organisasi, dan 2 orang memiliki latar

belakang pendidikan nonformal berupa kursus keterampilan teknis/teknologi

produksi.

Berdasarkan hasil analisis atas indikator pengalaman kerja, 7 orang pemilik

UKM (53,85%) dan 1 orang manajer pengelola UKM (7,69%) memiliki latar belakang

pengalaman kerja, dan berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa pengalaman

kerja yang dimiliki oleh 8 responden tersebut sesuai dengan bidang usaha yang kini

ditekuni.

Berdasarkan hasil wawancara diperoleh keterangan bahwa kelemahan para

responden atas pengukuran indikator 4, indikator 5 dan indikator 6, disebabkan

kapasitas usaha yang belum begitu besar, memungkinkan bagi mereka untuk

mengambil tindakan spontan dalam pelaksanaan kerja sehari-hari. Hal ini sesuai

dengan pernyataan Suharto (2005), yang menegaskan bahwa kemampuan

manajemen merupakan salah satu kekurangan UKM dalam menjalankan usahanya.

Para pemilik dan manajer pengelola dari UKM sampel mengakui bahwa

penyusunan rencana kerja yang mereka lakukan hanya berupa garis besar, yang

dalam pengimplementasiannya diperlukan arahan langsung yang dilakukan secara

spontan, dan tanpa pengendalian kerja yang terpadu. Hal ini sesuai dengan

pernyataan Stanworth dan Gray (1992) dalam Gooderham et al. (2004), yang

mengindikasikan bahwa mayoritas pemilik UKM tidak mempunyai kulifikasi

manajemen dan profesional yang formal. Permasalahan yang timbul sebagai akibat

dari kelemahan dalam penyusunan rencana kerja, pengimplementasian dan

pengendalian kerja adalah terjadinya biaya-biaya tidak terduga selama proses kerja,

dan para pengelola UKM sampel berpendapat bahwa besarnya biaya tersebut

seringkali signifikan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Chell dan Baines (2000),



Marshall et al. (1995) Nordhaug dan Goderham (1996), serta Wynarczyk et al.

(1993), seperti dikutip dalam dalam Gooderham et al. (2004), yang menyatakan

bahwa ketidakpastian usaha serta keterbatasan sumber daya menimbulkan

penelaahan dan perkembangan yang problematik bagi UKM.

Tabel 4.6 akan menyajikan gambaran kapasitas manajemen dari 13 UKM

sampel berdasarkan karakteristik jenis industri, area pemasaran, bentuk usaha, nilai

aktiva, dan pemanfaatan jasa akuntan publik.

Tabel 4.6 Tabulasi Silang antara Karakteristik Demografi UKM sampel

dengan Variabel Kapasitas Manajemen

Kapasitas Manajemen

Keterangan Renda

h Tinggi

Jenis Industri

Industri Furniture dari Kayu 2 2

Industri Barang-barang Plastik Lainnya 0 1

Industri Sabun dan Bahan Pembersih Keperluan

Rumah Tangga 1

1

Industri Pupuk Alam/Nonsintesis Hara Makro Primer 1 0

Industri Moulding dan Komponen Bahan Bangunan 0 1

Industri Perlengkapan Penunjang Asesoris Otomotif 0 2

Industri Percetakan 1 1

Total 5 8

Area Pemasaran

Lokal 4 7

Ekspor 1 1



Total 5 8

Bentuk Usaha

Perorangan 2 4

CV 1 3

PT 2 1

Total 5 8

Nilai Aktiva

Rp 25.000.001 - Rp 200.000.000 3 5

Rp 200.000.001 - Rp 10.000.000.000 2 3

Total 5 8

Jasa Akuntan Publik

Tidak 4 5

Ya 1 3

Total 5 8


Sesuai dengan hasil analisis atas tabel 4.5, tabel 4.6 juga menunjukkan

bahwa mayoritas dari 13 UKM sampel, sejumlah 8 UKM (61,54%), memiliki

kapasitas manajemen yang cenderung baik. Berdasarkan klasifikasi jenis industri, 8

UKM sampel dengan kapasitas manajemen yang cederung tinggi terdiri atas

masing-masing 2 UKM yang bergerak dalam Industri Furniture dari Kayu, dan

Industri Perlengkapan Penunjang Asesoris Otomotif, serta masing-masing 1 UKM

yang bergerak dalam Industri Barang-barang Plastik Lainnya, Sabun dan Bahan

Pembersih Keperluan Rumah Tangga, Industri Moulding dan Komponen Bahan

Bangunan, dan Industri Percetakan.

UKM sampel dengan kapasitas manajemen yang cederung tinggi,

berdasarkan klasifikasi area pemasaran, didominasi oleh UKM dengan area



pemasaran lokal. Dari 8 UKM sampel dengan kapasitas manajemen yang cederung

tinggi, 7 UKM memasarkan hasil produksinya di wilayah Indonesia saja.

Selain disebabkan oleh jumlah sampel UKM lokal lebih banyak dari jumlah

sampel UKM ekspor, berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa UKM-UKM

lokal memiliki kapasitas usaha yang lebih kecil sehingga lebih mudah bagi pemilik

atau manajer pengelola untuk mengatur proses kerja. Selain itu, UKM-UKM dengan

area pemasaran lokal ini tidak terikat kewajiban mematuhi kesepakatan dengan

perusahaan di luar negeri yang memiliki regulasi tertentu yang akan mempengaruhi

proses kerja UKM tersebut. Hal ini ditegaskan oleh 2 UKM sampel yang memiliki

area pemasaran ekspor, perusahaan partner di luar negeri memang tidak

menetapkan suatu syarat yang secara langsung menentukan jalannya perusahaan,

tetapi kebijakan jam kerja mereka yang berbeda, kebijakan pengiriman barang, serta

hal-hal lain sejenis, banyak mempengaruhi manajemen perusahaan Indonesia.

4 UKM dari 8 UKM sampel dengan kapasitas manajemen yang cederung

tinggi berbentuk usaha perorangan. Wawancara dengan para pemilik atau manajer

pengelola dari UKM tersebut menerangkan bahwa kapasitas produksi mereka belum

terlalu besar, sehingga masih sangat mudah diatur secara spontan. Selain itu para

pegawai hanya bertanggungjawab kepada 1 orang, sehingga tidak tarjadi

redundancy pelaporan yang dapat menimbulkan kekacauan laporan. Hal ini

ditegaskan oleh para pemilik atau manajer pengelola dari UKM sampel lainnya yang

memiliki kapasitas manajemen yang cederung tinggi, meskipun 3 dari UKM tersebut

berbentuk CV dan 1 UKM berbentuk PT, pembagian kewenangan yang berlebihan

justru menimbulkan pemborosan waktu kerja, ketidakakuratan data, dan hasil kerja

yang tidak efisien.

Berdasarkan klasifikasi pemanfaatan jasa akuntan publik, UKM sampel

dengan kapasitas manajemen yang cederung tinggi terdiri atas 5 UKM yang tidak

memanfaatkan jasa konsultasi manajemen dan 3 UKM yang memanfaatkan jasa

tersebut. Berdasarkan wawancara dengan para responden yang telah

memanfaatkan jasa akuntan publik, diperoleh keterangan bahwa pemanfaatan jasa

ini belum memberikan kontribusi yang signifikan dalam kemajuan perusahaan.

Kondisi ini sesuai dengan pernyataan Fogel (2001), dalam Schwartz dan Bar-El



(2004), yang mengungkapkan bahwa program-program pemberdayaan UKM belum

memenuhi ekspektasi dari usahawan.

Konsultasi yang diberikan oleh akuntan publik, maupun yang ditanyakan oleh

pengelola UKM, tidak dapat dipisahkan dari kebutuhan UKM akan penerapan tata

cara akuntansi yang dapat merekam seluruh aktivitas ekonomi perusahaan.

Responden berpendapat bahwa sistem pencatatan akuntansi yang baik akan

mempermudah manajemen suatu perusahaan, terutama dalam hal pengendalian

biaya, namun mereka tidak mengetahui tentang tata cara akuntansi tersebut, dan

akuntan publik yang mereka sewa tidak memberikan saran-saran perbaikan kecuali

jika ditanya.

4.3.3 Tabulasi Silang antara Variabel Kemampuan Akuntansi dengan Variabel Kapasitas Manajemen

Tabel 4.7 menyajikan hasil tabulasi silang antara variabel kemampuan

akuntansi dengan variabel kapasitas manajemen dari UKM yang dijadikan sampel

penelitian.

Tabel 4.7 Tabulasi Silang antara Variabel Kemampuan Akuntansi

dengan Variabel Kapasitas Manajemen


Kapasitas Manajemen

Rendah Tinggi

Total

Kemampuan Akuntansi

Rendah 4 4 8

Tinggi 1 4 5

Total 5 8 13



Dari hasil penghitungan tabulasi silang (crosstab) antara variabel

kemampuan akuntansi dengan variabel kapasitas manajemen dari 13 UKM sampel,

diperoleh hasil bahwa 1 UKM (7,69%) memiliki kemampuan akuntansi maupun

kapasitas manajemen yang cenderung rendah, 4 UKM (30,77%) yang memiliki

kemampuan akuntansi cenderung tinggi dengan kapasitas manajemen cenderung

rendah, 4 UKM (30,77%) yang memiliki kemampuan akuntansi cenderung rendah

dengan kapasitas manajemen cenderung tinggi, serta 4 UKM (30,77%) yang

memiliki kemampuan akuntansi maupun kapasitas manjemen cenderung tinggi.

Dari 4 UKM yang memiliki kemampuan akuntansi maupun kapasitas

manajemen cenderung tinggi, 3 unit usaha justru berasal dari perusahaan yang

belum pernah memanfaatkan jasa akuntan publik dalam bentuk jasa kompilasi

laporan keuangan dan jasa konsultasi manajemen. Ditinjau dari aspek ini, potensi

untuk memberikan jasa kompilasi laporan keuangan dan jasa konsultasi manajemen

oleh akuntan publik bagi UKM sampel memang kecil, namun berdasarkan

penjabaran isi tabel 4.1 sampai dengan tabel 4.7 serta penyajian hasil wawancara,

dapat dilihat potensi yang besar bagi para akuntan publik untuk memperluas

cakupan pemberian jasa kompilasi laporan keuangan dan jasa konsultasi

manajemen sampai dengan usaha kecil. Selain temuan ini, berdasarkan hasil

analisis atas variablel kemampuan akuntansi dan variabel kapasitas manajemen

dari 13 UKM sampel, ditemukan fakta bahwa kinerja akuntan publik yang

bekerjasama atau pernah bekerjasama dengan UKM sampel, dalam

penyelenggaraan jasa kompilasi laporan keuangan maupun jasa konsultasi

manajemen, belum sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha, terutama pelaku usaha

yang usahanya terklasifikasi dalam usaha kecil dan menengah.

Berdasarkan hasil tabulasi ini, kondisi UKM sampel, terkait dengan

keterbatasan kemampuan akuntansi dan kapasitas manajemen mereka,

memerlukan bantuan professional. Hal ini sesuai dengan pernyataan Taylor dan

Glezen (1979: 740) mengungkapkan bahwa UKM membutuhkan bantuan

profesional dalam penyusunan laporan keuangannya, serta hasil penelitian Birley

dan Westhead (1992), serta Storey (1994), sepeti dikutip dalam Gooderham et al.

(2004), yang menyimpulkan bahwa UKM memiliki kebutuhan khusus dalam



peningkatan kemampuan usaha dengan memanfaatkan saran dari profesional

eksternal.

V. PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan pada bab IV, maka dapat

disimpulkan bahwa:

1. Sebagian besar dari UKM yang menjadi sampel dalam penelitian ini memiliki

kemampuan akuntansi yang cenderung rendah. Hal ini mengindikasikan

pemilik atau pengelola dari UKM sampel memiliki pengetahuan dan keahlian

yang cenderung kurang memadai terkait dengan pencatatan,

pengklasifikasian dan pengikhtisaran kejadian ekonomi berdasarkan tata cara

yang logis dengan tujuan menyediakan informasi keuangan untuk

pengambilan keputusan. Kelemahan utama UKM-UKM sampel ini terletak

pada kemampuan membuat jurnal/pembukuan atas setiap transaksi

perusahaan, kemampuan membuat laporan keuangan, dan kemampuan

mengarsipkan dokumen akuntansi. Lebih lanjut, kondisi ini mencerminkan

potensi yang tinggi bagi para akuntan publik untuk memberikan jasa

kompilasi laporan keuangan pada UKM-UKM tersebut.

2. Sebagian besar dari UKM yang menjadi sampel dalam penelitian ini memiliki

kapasitas manajemen yang cenderung baik. Kecenderungan ini

mengindikasikan bahwa pemilik atau pengelola dari UKM sampel memiliki

kemampuan yang cenderung memadai terkait dengan kecakapan mereka

dalam pengkoordinasian dan pengintegrasian aktivitas kerja sehingga dapat

diselesaikan secara efisien dan efektif. Tingginya motivasi pemilik atau

manajer pengelola UKM dalam menjalankan usaha, tingkat pendidikan formal

dan nonformal yang mereka miliki, serta pengalaman dalam dunia kerja,

merupakan faktor utama yang menyusun kapasitas manajemen mereka. Jika

hanya ditinjau dari faktor-faktor tersebut, terdapat potensi yang rendah bagi

para akuntan publik untuk memberikan jasa konsultasi manajemen pada

UKM-UKM tersebut. Akan tetapi kelemahan dalam hal perencanaan aktivitas

kerja, implementasi aktivitas kerja, dan pengendalian aktivitas kerja



mengindikasikan potensi yang besar bagi para akuntan publik untuk

memberikan jasa konsultasi manajemen pada UKM sampel.

5.2 Implikasi Teoritis

Terkait dengan keterbatasan kemampuan akuntansi, hasil analisis data

dalam penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar dari UKM sampel memang

memiliki kemampuan akuntansi yang cenderung rendah. Hal ini sesuai dengan

pernyataan Deakins et al. (2001), dalam Gooderham et al. (2004), yang

mengungkapkan bahwa sebagian besar pemilik atau manajer UKM memiliki

keahlian dan pengetahuan yang rendah terkait dengan masalah finansial dan

bagaimana sistem pengendalian keuangan harus diterapkan dalam pengambilan

keputusan. Selain itu, hasil analisis data dalam penelitian ini juga menjelaskan

bahwa mayoritas pencatatan kejadian ekonomi perusahaan kecil dan menengah

yang menjadi sampel penelitian didasarkan pada sistem tatabuku tunggal. Hal ini

sesuai dengan pernyataan Benjamin (1989), seperti dikutip dalam Harahap (1995:

74), yang menyatakan bahwa laporan keuangan perusahaan kecil lebih banyak

menggunakan tatabuku tunggal (single entry).

Keterbatasan kemampuan akuntansi yang dialami oleh sebagian besar UKM

sampel, memberikan indikasi adanya potensi penyelenggaraan jasa kompilasi

laporan keuangan oleh akuntan publik bagi UKM sampel. Kondisi ini sesuai dengan

hasil penelitian Marriot dan Marriot (2000), yang berpendapat bahwa terdapat

potensi bagi akuntan profesional untuk memperluas jasa akuntansi mereka sampai

pada usaha-usaha pada skala kecil. Selain itu, hasil penelitian ini juga sesuai

dengan pernyataan Taylor dan Glezen (1979: 740), yang mengungkapkan bahwa

UKM membutuhkan bantuan profesional dalam penyusunan laporan keuangannya

Lebih lanjut, hasil wawancara pada UKM sampel menyajikan kenyataan

bahwa pemanfaatan jasa kompilasi laporan keuangan oleh beberapa UKM sampel,

ternyata belum memberikan kontribusi yang memadai terhadap kemampuan

akuntansi pemilik atau manajer pengelola, dan perusahaan secara keseluruhan.

Fakta ini sesuai dengan pernyataan Devins (1999), serta Huang dan Brown (1999),

seperti dikutip dalam Schwartz dan Bar-El (2004), menyatakan bahwa berbagai



program pemberdayaan bagi UKM hanya memiliki solusi-solusi standar tanpa

memperhatikan heterogenitas dari UKM maupun permasalahannya, serta

pernyataan Fogel (2001), dalam Schwartz dan Bar-El (2004), yang mengungkapkan

bahwa program-program pemberdayaan UKM belum memenuhi ekspektasi dari

usahawan.

Hasil olah data dalam penelitian ini memang menemukan bahwa hanya

sebagian kecil dari UKM sampel yang memiliki kapasitas manajemen cenderung

rendah. Motivasi yang tinggi dari para pemilik atau manajer pengelola UKM sampel,

tingkat pendidikan formal dan nonformal yang mereka miliki, serta pengalaman

dalam dunia kerja, menjadi faktor-faktor penting yang mendukung proses

pengambilan keputusan. Hal ini bertentangan dengan hasil penelitian Clark,

Berkeley dan Steuer (2001), serta Pounds (1969), seperti dikutip oleh Schwartz dan

Bar-El (2004), yang menyimpulkan bahwa kesulitan UKM dalam mengidentifikasikan

permasalahan-permasalahan mereka disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan

motivasi dari pemilik atau pengelola usaha. Hanya saja, faktor-faktor tersebut

berguna dalam proses pengambilan keputusan ketika kapasitas usaha belum besar,

sehingga pelaksanaan tindakan-tindakan spontan dalam penanganan masalah

usaha dimungkinkan masih sangat memadai. Jika kemudian UKM sampel

mengalami peningkatan kapasitas usaha melebihi yang dapat diantisipasi, faktor

motivasi, latar belakang pendidikan formal maupun nonformal, serta pengalaman

kerja, tidak lagi memberikan kontribusi sebesar saat ini. Hal ini ditegaskan oleh para

pemilik dan manajer pengelola dari UKM sampel yang mengalami pembengkakan

biaya-biaya tidak terduga selama proses kerja, yang disebabkan oleh peningkatan

kapasitas usaha.

Situasi tersebut menggambarkan bahwa mayoritas dari pemilik atau

manajer pengelola UKM sampel tidak mengetahui cara-cara penyusunan suatu

rencana kerja, bagaiman cara mengimplementasikan rencana tersebut, serta jenis-

jenis pengendalian kerja yang harus diterapkan. Hal ini sesuai dengan pernyataan

Stanworth dan Gray (1992) dalam Gooderham et al. (2004), yang mengindikasikan

bahwa mayoritas pemilik UKM tidak mempunyai kulifikasi manajemen dan

profesional yang formal, pernyataan Suharto (2005), yang menegaskan bahwa



kemampuan manajemen merupakan salah satu kekurangan UKM dalam

menjalankan usahanya, serta pernyataan Chell dan Baines (2000), Marshall et al.

(1995) Nordhaug dan Goderham (1996), serta Wynarczyk et al. (1993), seperti

dikutip dalam dalam Gooderham et al. (2004), yang menyatakan bahwa

ketidakpastian usaha serta keterbatasan sumber daya menimbulkan penelaahan

dan perkembangan yang problematik bagi UKM.

Dapat disimpulkan terdapat potensi yang besar bagi para akuntan publik

untuk memberikan jasa konsultasi manajemen bagi UKM sampel, sesuai dengan

Birley dan Westhead (1992), Storey (1994), seperti dikutip dalam Gooderham et al.

(2004), yang menyatakan bahwa UKM memiliki kebutuhan khusus untuk

memanfaatkan konsultasi bisnis dari sumber eksternal, serta pernyataan Bennett

dan Robson (1999), Curran et al., (1993), Gibb (1997), seperti dikutip dalam

Gooderham et al. (2004), yang menegaskan bahwa apabila konteks eksternal dapat

dipahami, ada banyak kemungkinan bahwa UKM mempelajari kebutuhan akan

keahlian dan pengetahuan manajemen khusus yang mudah diperoleh, yang secara

langsung berhubungan dengan kewirausahaan dan manajemen profesional dalam

lingkungan operasional bisnis, dari akuntan.

5.3 Implikasi Terapan

Penelitian ini penting untuk mendorong riset akuntansi, terkait dengan penyelenggaraan jasa-jasa akuntan publik, untuk mempertimbangkan faktor kebutuhan dari pengguna jasa akuntan publik. Faktor kebutuhan ini dapat menjadi arahan dalam penyelenggaraan dan pembenahan jasa-jasa akuntan publik, terutama jasa kompilasi laporan keuangan dan jasa konsultasi manajemen, baik dari segi cakupan kuantitas maupun kualitas, sehingga lebih tepat guna.

Lebih lanjut, hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang kondisi nyata UKM, terkait dengan penguasaan aspek akuntansi dan manjemen, yang berguna bagi institusi-institusi pemerintah, seperti Kadin. Informasi tersebut dapat menjadi pertimbangan bagi Kadin untuk menyelenggarakan program-program edukasi bagi UKM, dengan tujuan menyadarkan unit usaha ini atas kelemahan-kelemahan mereka, memberikan arahan tentang penanganannya, termasuk menginformasikan eksistensi jasa akuntan publik sebagai alternatif bantuan penanggulangan masalah.



5.4 Keterbatasan Penelitian Keterbatasan utama dalam pelaksanaan penelitian ini adalah

ketidaklengkapan data dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah terkait dengan eksistensi UKM yang berdomisili di Kota Semarang, dan masih beroperasi atau tidaknya UKM tersebut. Sehingga UKM-UKM yang tidak tercantum dalam daftar UKM Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, belum dapat terakomodasi dalam penelitian ini.

Selain itu, metode wawancara yang diterapkan dalam pencarian data mendapat respon yang masih sangat rendah, sehingga hasil penelitian belum dapat mencerminkan keadaan populasi. Hal ini terjadi dikarenakan pemilik atau manajer pengelola dari UKM yang menjadi populasi dalam penelitian ini, memiliki kekhawatiran terjadinya kebocoran informasi perusahaan pada orang-orang Kantor Pajak.

Lebih lanjut, penggabungan klasifikasi usaha kecil dengan klasifikasi usaha menengah menyebabkan tidak diperhatikannya faktor-faktor kebutuhan yang mungkin berbeda antara kedua jenis unit usaha tersebut.

5.5 Penelitian Mendatang

Untuk penelitian selanjutnya disarankan agar penelitian menetapkan syarat sampel penelitian yang berbeda, sebagai contoh adalah penetapan ukuran UKM berdasarkan omset atau jumlah tenaga kerja. Pencarian informasi tentang UKM-UKM dapat melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, karena dinas ini melakukan sensus atas UKM dengan dasar klasifikasi berdasarkan omset.

Penelitian mendatang juga dapat menetapkan area geografis penelitian yang berbeda. Faktor geografis seringkali menimbulkan perbedaan tingkat pengetahuan dan kemudahan dalam pengaksesan sumber-sumber pengetahuan tersebut (Schwartz dan Bar-El, 2004).

Lebih lanjut, penelitian mendatang dapat memisahkan fokus penelitian pada usaha kecil atau usaha menengah saja, karena terdapat beberapa faktor yang memang membedakan kedua unit usaha ini. Dalam praktek nyata pengajuan kredit, usaha kecil seringkali tidak perlu melampirkan laporan keuangan sebagai salah satu syarat, sehingga kebutuhan unit usaha dalam skala kecil atas jasa kompilasi laporan keuangan cenderung lebih kecil dibanding kebutuhan unit usaha dalam skala menengah atas jenis jasa ini.



VI. DAFTAR PUSTAKA

Agustini, Dwi Hayu, dan Erna Agustina Yudiati, 2002, Keterkaitan Keberhasilan

Usaha dengan Jiwa Kewirausahaan dan Manajemen Usaha pada Pedagang

Eceran Berskala Kecil di Semarang, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. VIII,

No. 3, Desember : 357-374.

Arens, Alvin A., and James K. Loebbecke, 1994, Auditing : an Integrated Approach, 6th Edition, Prentice-Hall.

Arens, Alvin A., Randal J. Elder and Mark S. Beasley, 2003, Auditing and Assurance Services : an Integrated Approach, 9th Edition, Pearson

Education, Inc., New Jersey.

Basioudis, Ilias G., and Fifi Fifi, 2004, The Market for Professional Services in

Indonesia, International Journal of Auditing, Vol. 8 : 153-164.

Berry, A.J., et al., 1993, Financial Information, The Banker and The Small Business,

British Accounting Review, Vol. 25 : 131-150.

Boynton, William C., and Raymond N. Johnson, 2006, Modern Auditing, 8th Edition,

John Wiley & Sons, Inc, New York.

CEMSED, Penelitian Stratifikasi IKM di Jawa Tengah, Salatiga, Indonesia.

Deakins, David, and Guhlum Hussain, 1994, Financial Information, The Banker and

The Small Business : A Comment, British Accounting Review, Vol. 26 :

323-335.

Dewi, Suma Nirmala, 2006, Pengaruh Struktur Kepemilikan, Karakteristik Komite

Audit, dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Tingkat Pengungkapan



Sukarela, Skripsi Program S1 Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Satya Wacana (tidak dipublikasikan).

Dwiatmadja, et al., 2001, Manajemen : Suatu Hampiran Fungsional, Edisi ke 3,

Fakultas Ekonomi Kristen Satya wacana, Salatiga.

Ghozali, Imam, 2005, Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS, Edisi

ke 3, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

Gooderham, Paul N., Anita Tobiassen, Erik Døving and Odd Nordhaug, 2004,

Accountants as Sources of Business Advice for Small Firms, International Small Business Journal, Vol. 22 : 5-22.

Harahap, Sofyan Syarif, 1995, Auditing Perusahaan Kecil, Bumi Aksara, Jakarta.

Hasan, Mahreen, et al., 2005, The Different Types of Assurance Services and

Levels of Assurance Provided, International Journal of Auditing, Vol. 9 :

91-102.

http://omperi.wikidot.com/pembaruan-pengelolaan-dokumen-perusahaan

http://web.ebscohost.com/bsi/pdf?vid=13&hid=119&sid=f78fab44-97f6-42ee-ba6a-

e479a92a51c9%40sessionmgr109

http://www.bisnis.com

http://www.smeindonesia.com

http://www.theceli.com/dokumen/produk/1997/uu8-1997.htm

http://www.worldbank.or.id


http://omperi.wikidot.com/pembaruan-pengelolaan-dokumen-perusahaan

http://www.bisnis.com/

http://www.theceli.com/dokumen/produk/1997/uu8-1997.htm


Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Publik, 2001, Standar Profesional Akuntan Publik, Salemba Empat, Jakarta.

Kaballu, Obed Umbu, dan Daniel D. Kameo, 2001, Strategi Bertahan Usaha Kecil

dalam Menghadapi Krisis Ekonomi : Studi Industri Kecil Konveksi di Salatiga,

Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. VII, No. 2, September : 191-205.

Kakisina, Stephen, 2002, Small and Medium Enterprise Development Policies in

Papua, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. VIII, No. 3, Desember : 429-442.

Konrath, Larry F., 2002, Auditing : a Risk Analysis Approach, 5th Edition,

Thomson Learning, Singapore.

Marriot, Neil, and Pru Marriot, 2000, Professional Accountants and the Development

of a Management Accounting Service for the Small Firm : Barriers and

Possibilities, Management Accounting Research, Vol. 11, 475-492.

Messier, William F. Jr, 2000, Auditing and Assurance Service : a Systematic Approach, 2nd Edition, McGraw-Hill Company, Inc., New York.

Messier, William F. Jr, Steven M. Glover, and Douglas F. Prawitt, 2006, Auditing and Assurance Service : a Systematic Approach, 4th Edition, McGraw-Hill

Company, Inc., New York.

Priyanto, Sony Heru, 2002, Pengembangan Kapasitas Manajemen dan

Kewirausahaan pada UKM Pertanian, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. VIII,

No. 3, Desember : 401-428.

Saleh, Sanubari, 2004, Statistik Deskriptif, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.

Schwartz, Dafna, and Raphael Bar-El, 2004, Targeted Consultancy Services as an

Instrument for the Development of Remote SMEs : A Brazilian Case, International Small Business Journal, Vol. 22 : 503-521.



Soriano, Domingo Ribiero, Salvador Roig, Joan Ramon Sanchis and Ramon Torcal,

2002, The Role of Consultants in SMEs : The Use of Service by Spanish

Industry, International Small Business Journal, Vol. 20 : 95-103.

Suhairi, Sofri Yahya, dan Hasnah Haron, 2004, Pengaruh Pengetahuan Akuntansi

dan Kepribadian Wirausaha Terhadap Penggunaan Informasi Akuntansi

dalam Pengambilan Keputusan Investasi, Simposium Nasional Akuntansi VII, Denpasar, 2-3 Desember : 296-307.

Suhardjono, 2003, Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah, UPP

AMP YKPN, Yogyakarta.

Suharto, Harry, 2005, Akuntan Peduli UKM, Media Akuntansi 43, Tahun XII : 44.

------------------, 2005, Kriteria Usaha Kecil Menengah : Bagaimana Kewajiban

Pembukuannya?, Media Akuntansi 43, Tahun XII : 8.

------------------, 2005, UKM dan Kebutuhan Standar, Media Akuntansi 43, Tahun

XII:4.

Suharto, Harry, dan Satyo, 2005, Perlukah Standar akuntansi Khusus UKM, Media Akuntansi 43, Tahun XII : 5-6.

Suharto, Harry, et al., 2005, Usaha Kecil Menengah : Kenapa Lambat Berkembang,

Media Akuntansi 43, Tahun XII : 12-13.

Sunarto, Hari, 2005, Relasi Bank : Mengatasi Kegagalan Alokasi Dana Dalam

Pengembangan UKM, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. VIII, No. 3,

Desember : 375-400.



Susilo, Y. Sri, D. Wahyu Ariani, dan Y. Sukmawati S., 2002, Strategi Industri Kecil :

Kasus pada Beberapa Industri Kecil di Yogyakarta dan Surakarta, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. VIII, No. 3, Desember : 443-458.

Taylor, Donald H., and G. William Glezen, 1979, Auditing : Integrated Concepts and Procedures, John Wiley & Sons, Inc, New York.

Untung, Budi, 2005, Kredit Perbankan di Indonesia, ANDI, Yogyakarta.



SISI BAIK KEWAJIBAN ROTASI KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP),

PEMBUKTIAN DI INDONESIA

Arie Wibowo Pascasarjana Ilmu Akuntansi FE UI

Abstract

Purpose of this study is to explore the effects of mandatory audit firm

rotation on Indonesia audit market share that will affect audit quality of auditor to

their clients by doing empirical research. The methodology is using t-test and

Wilcoxon test to compare before and after appliance of mandatory audit firm

rotation rule in Indonesia on 2003. Audit market share is proxies by audit client

market share and revenue market share of Big 4/5 firm.

The paper finds that mandatory audit form rotation have substantial effects

on Indonesia audit market share by declining of Big 4/5 firm market share.

The paper assumes that the declining of Big 4/5 audit market share will

improve audit quality which stated by Yardley et all (1992) that the domination of

big firms will protect competition that raise concerning if the competition is broken

then it would harm independence and lower audit quality, but there no test again

Yardley et all proposition.

Keywords: Independence, Audit quality, Mandatory audit firm rotation, Audit

market share



I. Pendahuluan

Rotasi KAP ini sejak lama sudah diperdebatkan tentang kegunaannya

oleh akuntan dan akademisi, namun setelah terjadi Skandal akuntansi yang baru-

baru ini terjadi di dunia, dari Enron dan WorldCom di AS sampai Parmalat di

Eropa telah meningkatkan perhatian publik terhadap independensi auditor

sehingga rotasi KAP ini juga sudah menjadi objek diskusi bagi institusi

pemerintah maupun profesi yang berkaitan seperti AICPA, SEC, EUC dll.

Keterlibatan auditor dalam kecurangan akuntansi adalah produk

mekanisme dimana peran mereka sebagai penghubung yang independen antara

perusahaan dan partisipan pasar (termasuk investor, kreditor dan pegawai)

terganggu (Sikka dan Willmott, 1995).

Independensi auditor adalah masalah relevan untuk evaluasi kehandalan

laporan auditor yang memiliki beberapa implikasi:

1. masalah politis, independensi auditor akan meningkatkan kredibilitas

laporan keuangan publikasi dan menambah nilai untuk beberapa kategori

pemegang saham

2. pengaruh langsung ke profesi, berlaku independen adalah cara terbaik

untuk mendemonstrasikan kepada regulator dan Publik bahwa auditor

telah melakukan tugasnya sesuai dengan prinsip etika seperti objektifitas

(auditor mempunyai kemampuan untuk tidak bias) dan integritas (auditor

mengeluarkan opini sesuai yang ditemukan saat audit

Regulator berpendapat bahwa makin panjang jangka waktu auditor

(hubungan auditor-klien yang lama), auditor makin sering untuk

mengkompromikan pilihan akuntansi dan pelaporan klien dalam rangka

bisnisnya, maka untuk menjaga independensi auditor diterapkan aturan

Kewajiban Rotasi KAP. Pendukung dari aturan Kewajiban Rotasi KAP memberi

alasan bahwa menentukan limit tahun maksimum yang dapat dilaksanakan oleh

auditor pada audit perusahaan yang sama akan meningkatkan independensi

auditor dan kualitas audit. Idenya ialah auditor akan berkurang insentif untuk

shirking dan mencari keuntungan ekonomi mendatang.

Di lain pihak, penentang dari aturan Kewajiban Rotasi KAP memberi

alasan bahwa auditor akan mendapatkan pengalaman dari jangka waktu yang

lama tersebut, mereka akan mempunyai pengetahuan spesifik tentang klien yang



lebih baik untuk menentukan apakah pilihan akuntansi dan pelaporan klien

tersebut layak sehingga menyatakan bahwa kualitas audit akan meningkat jika

makin lama jangka waktu auditor dimaksud.

Beberapa studi menemukan bahwa aturan Kewajiban Rotasi KAP bukan

merupakan kebijakan yang dianjurkan dengan alasan :

• biaya melebihi keuntungan

• fraud diasosiasikan dengan perubahan KAP

• kehilangan pengetahuan audit spefisik klien dan pengalaman akan menuju

ke pengurangan kualitas audit

• kebijakan yang cukup andal sudah diterapkan tanpa perlu rotasi KAP

• perubahan komposisi tim audit sudah terjadi

dilain pihak, ada beberapa alasan mendukung aturan rotasi KAP Alasan

dilaksanakannya rotasi KAP :

o menjamin pandangan yang lebih baru dalam audit setiap beberapa tahun

sekali

o membuat auditor lebih awas terhadap pelanggaran, investigasi

keseluruhan dan lebih skeptis

o meningkatkan kemampuan auditor untuk memberi informasi dan

melindungi publik

o meningkatkan kualitas jasa karena dapat memeriksa pekerjaan KAP

lain/sebelumnya

o menghindarkan objektivitas auditor dari ancaman hubungan lama dan baik

dengan klien.

Ada efek penting dari rotasi wajib yang harus dipertimbangkan adalah efek

terhadap kompetisi pasar audit. Argumen ini jarang dianalisa mendalam dalam

literatur karena masalah ini termasuk pendapat otoritas antitrust daripada sudut

pandang akuntansi. Hubungan antara aturan Kewajiban Rotasi KAP dan

kompetisi pasar penting untuk dipertimbangkan dalam rangka evaluasi yang lebih

baik terhadap aturan ini. Aturan rotasi dapat memodifikasi kompetisi pasar

dengan mengenalkan distorsi potensial atau pengembangan industri Jasa

Akuntan Publik. Lebih lanjut, pendukung rotasi wajib berpendapat bahwa pasar

audit terlalu terkonsentrasi dan rotasi dapat meningkatkan kompetisi antara KAP



besar (Big 4/5) dan non besar (Non Big 4/5) jika perusahaan dipaksa untuk

mengganti auditor.

Pangsa pasar audit umum dilihat sebagai hal yang penting bagi KAP yang

menentukan pendapatan dan profit. Jika KAP kehilangan pangsa pasar

signifikan, akan menjadi target pengambilalihan, yang menghasilkan kenaikan

konsentrasi pasar untuk jasa akuntansi dan audit fee yang tinggi. Hal sama, jika

pemimpin pasar menguasai pasar secara signifikan sehingga akan menghasilkan

kekuatan monopoli dan kontrol pasar jasa audit umum secara signifikan akan

menurunkan independensi dan kualitas audit. Umumnya, KAP menentang aturan

Kewajiban Rotasi KAP untuk alasan di atas serta ingin mempertahankan

legitimasi pada pangsa pasar audit umum (KAP besar).

Beberapa negara melakukan eksperimen pada rotasi (Buijink et al, 1996

dan SDA Bocconi, 2005). Italy telah mengadopsi aturan Kewajiban Rotasi KAP,

sedangkan Brazil mengadopsi aturan Kewajiban Rotasi KAP pada institusi

keuangan dan Singapore mengadopsi untuk Bank. Spanyol, Slovakia, turkey

telah mengadopsi aturan Kewajiban Rotasi KAP namun saat ini telah dibatalkan.

Irlandia mempertimbangkan dan menolak kebijakan aturan rotasi wajib KAP.

Beberapa Negara lain seperti India dan Korea Selatan sudah mempunyai

regulasi tentang Kewajiban Rotasi KAP dilakukan setelah periode maksimum

tertentu.

Kondisi di Indonesia, rotasi KAP dengan jangka waktu maksimum 5 tahun

buku berturut-turut pertama kali diterapkan di Indonesia oleh Bank Indonesia di

lingkungan perbankan melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/22/PBI/2001

tahun 2001. kemudian Departemen Keuangan mengeluarkan Keputusan Menteri

Keuangan No. 423/KMK.06/2002 tentang Jasa Akuntan Publik tanggal 30

September 2002 yang kemudian direvisi melalui Keputusan Menteri Keuangan

No. 359/KMK.06/2003 tanggal 21 Agustus 2003 dan terakhir oleh Peraturan

Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008. Bapepam melalui Peraturan VIII.A.2

tanggal 12 November 2002 juga mulai memberlakukan rotasi KAP dengan masa

cooling-off 3 tahun. Penelitian ini mengambil waktu penerapan KMK 423 jo. 359

yang direvisi oleh PMK 17 karena berlaku untuk semua jenis usaha, bukan hanya

Bank atau Pasar Modal saja.



II. Dasar Teori dan Pengembangan Hipotesa Masalah Keagenan dan Independensi

Menurut Jensen dan Meckling (1976), hubungan antara manajemen dan

pemilik dijelaskan dalam kerangka hubungan keagenan. Dalam hubungan ini,

terjadi kontrak antara satu pihak yang disebut pemilik dengan pihak lain (agen)

yang diminta melakukan beberapa jasa, termasuk didalamnya pendelegasian

kewenangan untuk mengambil keputusan sehingga akan sering terjadi benturan

kepentingan antara pemilik (prinsipal) dengan pihak yang diserahi untuk

mengelola perusahaan (agen).

Masalah keagenan auditor adalah suatu produk dari mekanisme

kelembagaan, di mana auditor (agen) ditunjuk dan dibayar jasanya oleh pihak

manajemen yang mereka audit (prinsipal) (Gavious, 2007). Hal ini menciptakan

satu benturan kepentingan yang tidak bisa dipisahkan oleh auditor, seperti suatu

ketergantungan dari auditor kepada klien auditnya; auditor mungkin merasa

dipaksa untuk mematuhi berbagai keinginan klien mereka dengan mengharapkan

perikatan auditnya tidak diputus.

Adalah kepentingan auditor yang alami untuk mempertahankan aliran

pendapatan dari jasa audit (dan lebih baik meningkatkan) dengan memenuhi

keinginan klien audit, terutama klien jangka panjang dalam rangka menjamin

keberlanjutan perikatan audit. Insentif untuk bekerja sama dengan manajemen

yang curang berasal dari ketergantungan ekonomi ini. Jadi dalam kepentingan

ekonomi, perikatan audit jangka panjang akan membuat kedekatan dan loyalitas

antara auditor dan klien yang akan melemahkan obyektifitas, dan menurunkan

independensi auditor. Masalah yang harus diperhatikan ialah jika auditor yang

sekarang dipertahankan dalam jangka waktu lama, auditor tersebut akan menjadi

nyaman sehingga akan menyebabkan obyektifitas terganggu (Mautz dan Sharaf,

1961).

Peningkatan independensi juga konsisten dengan kualitas audit yang

ditingkatkan, di mana kualitas audit digambarkan sebagai kemungkinan

pendeteksian dan pelaporan suatu pelanggaran di dalam laporan keuangan

(Watts dan Zimmerman, 1986).



Kewajiban Rotasi Kantor Akuntan Publik (KAP)

Kaplan (2004) dan Gavious (2007) menyatakan bahwa KAP, daripada

hanya rekan audit dalam KAP, harus merotasi perikatan audit setelah beberapa

tahun berurutan. Disadari bahwa suatu hubungan yang jangka panjang antara

auditor dan klien akan menimbulkan masalah; bagaimanapun, menggantikan

satu rekan audit dengan yang lain tidak melepaskan kepentingan KAP di suatu

audit yang jangka panjang. klien. Dengan demikian, satu perikatan audit antara

satu KAP dengan suatu perusahaan tertentu harus dibatasi waktunya.

Namun kewajiban rotasi KAP secara alami juga membawa masalah, yang

resiko utamanya yaitu kemungkinan terjadi kegagalan audit karena tidak adanya

pengetahuan spesifik klien pada awal periode dan KAP tidak serius

melaksanakan audit pada akhir periode. (Arel dkk, 2005).

Beberapa peneliti menemukan efek positif diasosiasikan dengan Kewajiban

Rotasi KAP. Gietzmann dan Sen (2001) menggunakan game theory untuk studi

terhadap efek aturan Kewajiban Rotasi KAP pada independensi auditor dan

menemukan bahwa walaupun aturan Kewajiban Rotasi KAP berbiaya tinggi,

meningkatkan independensi auditor melebihi biaya di pasar secara relatif pada

beberapa klien besar. Dopuch dkk (2001) menggunakan Teorema Bayes di

konteks eksperimen untuk studi efek bersama antara aturan kewajiban rotasi dan

retensi KAP pada independensi auditor dan menemukan bahwa rotasi, sendiri

maupun bersama dengan retensi, menurunkan tendensi auditor dalam

mengeluarkan laporan. Catanagh dan Walker (1999) membangun model teoritis

yang menghubungkan aturan Kewajiban Rotasi KAP dengan kualitas audit tapi

tidak menyediakan data empiris untuk menguji hipotesa.

Beberapa studi empiris menemukan bahwa kewajiban rotasi KAP akan

menurunkan kualitas audit yang didekati dengan pendeknya jangka waktu audit

diasosiasikan dengan rendahnya kualitas audit karena rendahnya kualitas laba

(Johnson dkk, 2002; Myers dkk, 2003). Ghosh dan Moon (2005) juga

menyatakan bahwa persepsi pasar terhadap kualitas audit akan meningkat

dengan semakin lamanya jangka waktu.

Selain itu, dengan mengaitkan kualitas audit dengan kegagalan audit dan

fraud, beberapa peneliti menemukan bahwa kegagalan audit dan fraud banyak

ditemukan pada periode awal audit (Raghunathan dkk, 1994; Walker dkk, 2001;



Carcello dan Nagy, 2004; Stanley dan DeZoort, 2007). Namun Deis dan Giroux

(1992) menemukan kebalikannya bahwa kualitas audit menurun dengan semakin

lamanya jangka waktu audit. Dan selain itu, Nagy (2005) menyatakan bahwa

pergantian KAP akan meningkatkan kualitas laba.

Dampak Penguasaan Pangsa Pasar Audit Beattie dkk (2003) dan Wotton dkk (1994) menyatakan bahwa konsekuensi

dari peningkatan konsentrasi pasar adalah akan mengakibatkan berkurangnya

pilihannya bagi pengguna jasa karena adanya barrier to entry bagi KAP baru dan

enggannya klien untuk mengganti KAP.

Teori ekonomi juga menjelaskan bahwa regulasi tentang barriers to entry

akan membawa penurunan suplai terhadap jasa yang diregulasi dan

menimbulkan biaya tinggi (Stigler 1975; Peltzman 1989).

Senat Amerika Serikat (1976) menyatakan bahwa kondisi pasar audit di

Amerika yang dikuasai oleh Big-8 menyebabkan independence in fact dari Big-8

atas hubungannya dengan klien mereka patut dipertanyakan.

Lubbers (1993) menyatakan bahwa dampak peningkatan dari konsentrasi

pasar audit diantaranya adalah meningkatnya audit fee, berkurangnya

independensi dari Akuntan Publik dan menurunkan kualitas audit.

Yardley dkk (1992) dan Walker dan Jonson (1996) menyatakan bahwa

dengan adanya dominasi oleh KAP besar dalam pasar audit akan menghalangi

kompetisi sehingga timbul ketakutan bahwa rusaknya kompetisi akan

mengurangi independensi auditor, yang akhirnya akan mengurangi koalitas audit.

Dampak Kewajiban Rotasi Kantor Akuntan Publik (KAP) Terhadap Pangsa Pasar Audit

SDA Bocconi (2002) menguji efek aturan Kewajiban Rotasi KAP di Italy dan

diperoleh bahwa konsentrasi pangsa pasar setelah penerapan aturan Kewajiban

Rotasi KAP di Italy lebih stabil dan dikuasai oleh KAP Big 4/5 dibandingkan

dengan sebelum penerapannya. Hasilnya mendukung pendapat bahwa aturan

Kewajiban Rotasi KAP mengarahkan konsentrasi pangsa pasar di segmen klien

besar yang akan memilih KAP Big 4/5 dan aturan ini akan meningkatkan

probabilita terjadinya kolusi antar KAP Big 4/5 untuk koordinasi klien. Arrunada



dan Paz-Arez (1997) menggunakan data di pasar Spanyol dengan

mengasumsikan proyeksi pangsa pasar KAP di masa depan dan menganggap

aturan rotasi efektif. Ditemukan bahwa KAP kecil telah meningkat pangsa

pasarnya, KAP besar pemimpin pasar mengalami penurunan. Comunale dan

Sexton (2005) dengan menggunakan model Rantai Markov menemukan bahwa

Kewajiban Rotasi KAP mempunyai efek yang substansial pada pangsa pasar

jangka panjang.

Penerapan Kewajiban Rotasi KAP di Pasar Audit Indonesia Kondisi di Indonesia, rotasi KAP dengan jangka waktu maksimum 5 tahun

buku berturut-turut pertama kali diterapkan di Indonesia oleh Bank Indonesia di

lingkungan perbankan melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/22/PBI/2001

tahun 2001. kemudian Departemen Keuangan mengeluarkan Keputusan Menteri

Keuangan No. 423/KMK.06/2002 tentang Jasa Akuntan Publik tanggal 30

September 2002 yang kemudian direvisi melalui Keputusan Menteri Keuangan

No. 359/KMK.06/2003 tanggal 21 Agustus 2003 dan terakhir oleh Peraturan

Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008. Bapepam melalui Peraturan VIII.A.2

tanggal 12 November 2002 juga mulai memberlakukan rotasi KAP dengan masa

cooling-off 3 tahun. Penelitian ini mengambil waktu penerapan KMK 423 jo. 359

yang direvisi oleh PMK 17 karena berlaku untuk semua jenis usaha, bukan hanya

Bank atau Pasar Modal saja.

Dalam ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan No.

17/PMK.01/2008 (pasal ini sudah ada dalam Pasal 6 dalam Keputusan Menteri

Keuangan No. 423/KMK.06/2002 jo. 359/KMK.06/2003) antara lain dinyatakan

bahwa:

(1) Pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dilakukan oleh

KAP paling lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan oleh

seorang Akuntan Publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-

turut. (dalam KMK 423 jo. 359, KAP paling lama 5 (lima) tahun berturut-

turut)

:

:



(4) Dalam hal KAP yang telah menyelenggarakan audit umum atas laporan

keuangan dari suatu entitas melakukan perubahan komposisi Akuntan

Publiknya, maka terhadap KAP tersebut tetap diberlakukan ketentuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(5) KAP yang melakukan perubahan komposisi Akuntan Publik yang

mengakibatkan jumlah Akuntan Publiknya 50% (lima puluh per seratus)

atau lebih berasal dari KAP yang telah menyelenggarakan audit umum

atas laporan keuangan dari suatu entitas, diberlakukan sebagai

kelanjutan KAP asal Akuntan Publik yang bersangkutan dan tetap

diberlakukan pembatasan penyelenggaraan audit umum atas laporan

keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(6) Pendirian atau perubahan nama KAP yang komposisi Akuntan Publiknya

50% (lima puluh per seratus) atau lebih berasal dari KAP yang telah

menyelenggarakan audit umum atas laporan keuangan dari suatu

entitas, diberlakukan sebagai kelanjutan KAP asal Akuntan Publik yang

bersangkutan dan tetap diberlakukan pembatasan penyelenggaraan

audit umum atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1).

Hipotesa Berangkat dengan pendapat bahwa akan terjadi pergeseran pangsa pasar

audit di Indonesia setelah diterapkannya aturan Kewajiban Rotasi KAP di

Indonesia, maka dikembangkan hipotesa

H1 = Proporsi pangsa pasar audit KAP Big 4/5 di Indonesia saat

setelah penerapan aturan Kewajiban Rotasi KAP lebih kecil

(mengalami penurunan) dibandingkan saat sebelum penerapan aturan

Kewajiban Rotasi KAP

Kemudian, pada kenyataannya, banyak KAP menengah-besar, terutama

Big 4, melakukan tindakan untuk menyiasati aturan Kewajiban Rotasi KAP

tersebut agar mempertahankan klien-klien audit umumnya dan menjaga proporsi

pangsa pasar audit umum di Indonesia. KAP Big 4/5 melakukan perubahan

nama dan melakukan perubahan rekan AP dengan cara mencutikan AP lama

dan melakukan regenerasi dengan mempromosikan pegawai KAP menjadi rekan



AP baru. Penulis belum menemukan studi tentang efek aturan Kewajiban Rotasi

KAP terhadap regenerasi karena mungkin hal ini merupakan efek samping yang

tidak terlalu signifikan di dunia Internasional, namun menurut penulis hal ini patut

menjadi perhatian di Indonesia karena sedikitnya jumlah Akuntan Publik dan

proporsi Akuntan Publik dikuasai oleh angkatan tua (63% Akuntan Publik

berumur > 50 tahun). Maka diajukan hipotesa tambahan

H2 = Pertumbuhan rekan AP baru di KAP Big 4/5 saat setelah

penerapan aturan Kewajiban Rotasi KAP lebih tinggi (meningkatkan)

dibanding saat sebelum penerapan aturan Kewajiban Rotasi KAP

III. Desain Penelitian

Signifikansi penerapan aturan Kewajiban Rotasi KAP terhadap proporsi

pangsa pasar audit di Indonesia dan pertumbuhan rekan KAP Big 4/5

(regenerasi) diuji dengan cara membandingkan kondisi pasar audit sebelum dan

setelah penerapan aturan rotasi KAP dengan menggunakan Uji t – 2 sample

beda varians (asumsi distribusi normal) dan Uji Wilcoxon (asumsi tidak diketahui

bentuk distribusinya apakah normal atau tidak).

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh KAP yang mendapatkan izin

usaha dari Menteri Keuangan sejak tahun 1999 sampai 2006 dan melaksanakan

kewajiban menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha dan Keuangan kepada

Menteri Keuangan.

Data yang digunakan ialah data sekunder yang diperoleh dari Buku

Laporan Kegiatan Usaha KAP yang disusun oleh Pusat Pembinaan Akuntan dan

Jasa Penilai, Departemen Keuangan untuk tahun 1999 sampai dengan tahun

2006.

Variabel yang akan dioperasionalkan ialah pangsa pasar audit umum KAP

Big 4/5 dan regenerasi Akuntan Publik di KAP Big 4/5. Pangsa pasar audit umum

KAP Big 4/5 didekati oleh proporsi pangsa pasar berdasarkan jumlah klien audit

umum KAP (dan pendapatan total KAP. Kemudian, regenerasi Akuntan publik di

KAP Big 4/5 didekati oleh pertumbuhan rekan baru Akuntan Publik di KAP.

Pendekatan variabel pangsa pasar audit dengan jumlah klien audit umum

dapat dipakai karena sesuai dengan kondisi nyata, biasanya jumlah klien audit

umum lah yang mencerminkan pangsa pasar audit. Penelitian sebelumnya ada



juga yang memakai jumlah klien audit umum untuk mendekati variabel pangsa

pasar audit (SDA Bocconi, 2002; Arrunada dan Paz-Arez ,1997, Arfiansyah,

2007)

Pendekatan variabel pangsa pasar audit dengan pendapatan total KAP

dapat dipakai karena didalamnya terkandung informasi mengenai jumlah audit

fee yang diterima oleh KAP (yang biasanya merupakan komponen terbesar

pendapatan KAP jika dibandingkan non audit fee), dan biasanya makin besar

audit fee berarti klien semakin besar dan kompleks, sehingga cukup

mencerminkan penguasaan pasar audit.

Data diolah dan disusun dengan membedakan data seluruh KAP

dimaksud ke dalam dua kategori, Big 4/5 dan Non Big 4/5, kemudian dihitung

proporsinya. Kemudian data-data tersebut di atas dikelompokkan menjadi waktu

sebelum penerapan aturan Kewajiban Rotasi KAP (tahun 1999-2002) dan

setelah penerapan aturan Kewajiban Rotasi KAP (tahun 2003-2006), baik untuk

jumlah klien audit umum KAP maupun untuk pendapatan total KAP.

Sedangkan regenerasi pada KAP Big 4/5 dikelompokkan menjadi waktu

sebelum penerapan aturan Kewajiban Rotasi KAP (tahun 2000-2002) dan

setelah penerapan aturan Kewajiban Rotasi KAP (tahun 2003-2005).

IV. Hasil Pengolahan Data Pengujian hipotesa 1

1. Variabel Pangsa Pasar Audit didekati dengan proporsi klien audit umum Dapat dilihat di Tabel 1 dan Grafik 1, pangsa pasar Big 4/5 berdasarkan

proporsi klien audit umum cenderung untuk mengalami penurunan setelah tahun 2002, berarti ada perpindahan klien audit umum dari KAP Big 4/5 ke Non Big 4/5.

Setelah dilakukan pengujian dengan uji t (dengan asumsi distribusi normal) diperoleh p (2 arah) = 0.022, yang berarti signifikan pada α = 2.2%. Kemudian diuji lagi dengan uji Wilcoxon (dengan asumsi distribusi tidak diketahui apakah normal atau tidak) diperoleh p (2 arah) = 0.068, yang berarti signifikan pada α = 6.8%.

Hasilnya diperoleh bukti bahwa proporsi pangsa pasar audit KAP Big 4/5 di Indonesia, saat setelah penerapan aturan Kewajiban Rotasi KAP mengalami penurunan secara signifikan dibandingkan saat sebelum penerapan aturan rotasi KAP .



2. Variabel Pangsa Pasar Audit didekati dengan proporsi pendapatan

Dapat dilihat di Tabel 2 dan Grafik 2, pangsa pasar Big 4/5 berdasarkan

proporsi pendapatan total KAP cenderung untuk mengalami penurunan setelah

tahun 2002, berarti ada perpindahan klien dari KAP Big 4/5 ke Non Big 4/5

(Sebab lain yang bisa ditelaah yaitu penurunan audit fee yang diminta KAP,

namun hal ini hampir tidak mungkin sehingga alasan yang paling tepat ialah

adanya perpindahan klien dari Big 4/5 ke Non Big 4/5)

Setelah dilakukan pengujian dengan uji t (dengan asumsi distribusi

normal) diperoleh p (2 arah) = 0.003, yang berarti signifikan pada α = 0.3%.

Kemudian diuji lagi dengan uji Wilcoxon (dengan asumsi distribusi tidak diketahui

apakah normal atau tidak) diperoleh p (2 arah) = 0.068, yang berarti signifikan

pada α = 6.8%.

Hasilnya diperoleh bukti bahwa proporsi pangsa pasar audit KAP Big 4/5

di Indonesia, saat setelah penerapan aturan Kewajiban Rotasi KAP mengalami

penurunan secara signifikan dibandingkan saat sebelum penerapan aturan rotasi

KAP .

Hasil yang diperoleh dari 2 pengujian di atas sejalan dengan hasil yang

diperoleh Arrunada dan Paz-Arez (1997) dan Comunale dan Sexton (2005)

bahwa penerapan aturan Kewajiban Rotasi KAP akan menurunkan konsentrasi

pasar audit umum dengan terbukti adanya penurunan pangsa pasar audit umum

KAP Big 4/5 di Indonesia sehingga akan membuat pasar audit lebih kompetitif

yang nantinya diharapkan akan meningkatkan kualitas audit KAP akibat

kompetitifnya pasar audit di Indonesia. Dengan pendekatan yang berbeda,

Arfiansyah (2007) juga menemukan bahwa konsentrasi pasar audit di Indonesia

menurun dilihat dari Herfindahl Index dan Concentration Ratio. Hal ini juga sesuai

dengan penemuan DeFond dkk (2000) bahwa peningkatan independensi akan

menurunkan pangsa pasar KAP besar di China.

Namun hasil ini berlawanan dengan yang diperoleh SDA Bocconi (2002)

bahwa penerapan aturan Kewajiban Rotasi KAP meningkatkan konsentrasi pasar

audit di Big 4/5 sehingga nantinya akan menimbulkan kolusi diantara mereka.



Pengujian hipotesa 2

Dapat dilihat di Tabel 3 dan Grafik 3, pertumbuhan rekan Akuntan Publik

(regenerasi) di KAP Big 4/5 mengalami peningkatan sejak tahun 2003. Hal ini

disebabkan oleh penyiasatan KAP Big 4/5 terhadap aturan Kewajiban Rotasi

KAP (KMK 423 jo. 359) untuk mempertahankan pangsa pasar audit KAP di

Indonesia.

Setelah dilakukan pengujian dengan uji t (dengan asumsi distribusi

normal) diperoleh p (2 arah) = 0.017, yang berarti signifikan pada α = 1.7%.

Kemudian diuji lagi dengan uji Wilcoxon (dengan asumsi distribusi tidak diketahui

apakah normal atau tidak) diperoleh p (2 arah) = 0.109, yang berarti signifikan

pada α = 10.9%.

Hasilnya diperoleh bukti bahwa pertumbuhan rekan (regenerasi) KAP Big

4/5 di Indonesia, saat setelah penerapan aturan Kewajiban Rotasi KAP

mengalami kenaikan cukup signifikan dibandingkan saat sebelum penerapan

aturan rotasi KAP . V. Kesimpulan dan Saran Penulis menyimpulkan bahwa aturan Kewajiban Rotasi KAP akan menghasilkan

efek yang substansi bagi KAP Big 4/5 di pasar audit umum Indonesia yaitu

pangsa pasar audit umum yang dikuasai oleh KAP Big 4/5 mengalami penurunan

yang signifikan baik didekati oleh jumlah klien audit umum KAP maupun oleh

pendapatan total KAP. Dari sini dapat diberikan saran bahwa regulator dapat

yakin bahwa aturan Kewajiban Rotasi KAP ini tidak membuat konsentrasi pasar

audit yang berlebihan (tinggi) di KAP Big 4/5 sehingga kondisi pasar audit di

Indonesia akan kompetitif, tidak ada pemimpin pasar yang menguasai pasar

secara signifikan yang dapat menghasilkan kekuatan monopoli dan kontrol pasar

jasa audit umum dan secara signifikan akan menurunkan independensi dan

kualitas audit.

Efek yang muncul belakangan akibat motif ingin mempertahankan klien

audit umum oleh KAP Big 4/5 ialah meningkatnya regenerasi/pertumbuhan rekan

AP baru jika dibandingkan antara kondisi sebelum penerapan aturan Kewajiban

Rotasi KAP dengan setelah penerapan aturan rotasi wajin untuk KAP. Hal ini,

meskipun dianggap hanya pemanis dan kurang berarti untuk peningkatan



kualitas audit dan independensi AP, dianggap penulis termasuk penting karena

akan merubah struktur AP yang selama ini didominasi oleh angkatan tua akan

diregenerasi oleh angkatan muda. Masalah perkembangan AP menjadi masalah

di Indonesia karena saat ini 63 % AP yang aktif mempunyai usia diatas 50 tahun,

sedangkan jumlah angkatan muda sedikit sehingga dikhawatirkan akan

menyebabkan punahnya dan terjadi kelangkaan pada profesi AP.

Namun ada sedikit kekuatiran seperti yang disampaikan oleh Comunale

dan Sexton (2005) yaitu pasar audit umum akan makin tergantung dari

kemampuan KAP untuk mencari klien bukan untuk mempertahankan klien. KAP

diekspektasi akan mengalokasikan lebih banyak uang untuk merekrut klien audit

baru dan lebih sedikit uang untuk mempertahankan uang yang akan

menimbulkan tekanan pada KAP untuk mengurangi biaya dan kualitas audit yang

secara ironis akan berlawanan dengan kebijakan penerapan aturan ini yang

bertujuan untuk meningkatkan kualitas audit dan independensi auditor.

Penelitian lebih lanjut tentang efek penerapan aturan Kewajiban Rotasi

KAP terhadap pangsa pasar audit di Indonesia dapat ditambahkan dengan

parameter usaha KAP dalam mempertahankan klien maupun mencari klien baru.

Selain itu, dapat diteliti lebih lanjut lagi mengenai faktor-faktor yang dapat

meningkatkan kuantitas AP di Indonesia (selain aturan Kewajiban Rotasi KAP)

dalam rangka mengembangkan profesi AP dan yang termasuk penting ialah

mengenai hubungan antara kualitas audit dan pangsa pasar.



Referensi Arel, B., R., G. Brody., and K. Pany. 2005. Audit firm rotation and audit quality.

The CPA Journal 2005 75(1): 36-39

Arfiansyah, Z. (2007), Konsentrasi Pasar Audit di Indonesia, Universitas

Indonesia

Arrunada, B. & Paz-Ares C.(1997), Mandatory rotation of company auditors: A

critical examination, International Review of Law and Economics, Vol. 17,

Issue 1, p.31-61

Beattie, V., Goodcare, A. & Fearnley, S. (2003), And then there four: A Study of

UK audit market concentration-causes, concequences and the scope for

market adjustment, Journal of Financial Regulation and Compliance, 11, 3,

p. 250-265

Buijink, W., Maijoor, S., Meuwissier, R., & van Witteloostuijn, A. (1996), The Role,

Position, and Liability of the Statutory Auditor within the European Union,

ECSC-EC-EAEC, study commissioned by DG XV of the European

Commission, European Commission, Luxembourg

Catanagh, A.H. & Walker, P.L. (1999), The International debate over mandatory

auditor rotation : a conceptual research framework, Journal of International

Accounting, Auditing, and Taxation, Vol. 8, p. 43-66

Cameron, M., Di Vincenzo, D., & Merlotti, E. (2005), The Audit Firm Rotation

Rule : A Review of the Literature, Academic Research, SDA Bocconi

School of Management.

Cameron, M., Di Vincenzo, D., & Merlotti, E. (2002), The Impact of mandatory

audit rotation on audit quality and on audit pricing: the case of Italy.

Academic Research, SDA Bocconi School of Management

Carcello, J. V., and NAGY, A. L. (2004), Audit Firm Tenure and Fraudulent

Financial Reporting. Auditing: A Journal of Practice and Theory 23, p. 55-

69.

Chung, H. (2004), Selective Mandatory Auditor Rotation and Audit Quality: an

Empirical Investigation of Auditor Designation Policy in Korea. SSRN

Working paper



Comunale, C.L. & Sexton, T.R. (2003), Current Accounting Investigation: Effect

on Big 5 Market Share, Managerial Auditing Journal 18 No. 6/7, p. 569-

576

Comunale, C.L., Sexton, T.R. (2005), Mandatory auditor rotation and retention:

impact on market share, Managerial Auditing Journal 20 No. 3, Accounting

& Tax Periodicals, p. 235-248

Deis, D.R., and Giroux, G. A. (1992), Determinants of Audit Quality in the Public

Sector. The Accounting Review 67, p. 462-479

Departemen Keuangan, Profil KAP Tahun 1999








Dopuch, N., King, R.R., Schwartz, R. (2001), An Experimental investigation of

retention and rotation requirements, Journal of Accounting Research, Vol.

39 No. 1, p. 93-117

DeFond, M.L., Wong, T.J., Li, S. (2000), The impact of improved auditor

independence on audit market concentration in China, Journal of

Accounting and Economics 28, p. 269-305

Gavious, I. (2007), Alternative perspectives to deal with auditors’ agency

problem, Critical Perspectives on Accounting 18, p. 451-467

Ghosh, A., and D. C. Moon. 2005. Auditor tenure and perceptions of audit quality.

The Accounting Review 80 (2): 585-612

Gietzmann, M.B., Sen, P.K. (2002), Improving auditor independence through

selective mandatory rotation, International Journal of Auditing, Vol. 6, p.

183-210

Indarto (2007), Rancangan Undang-Undang Profesi Akuntan Publik : Sebuah

Tuntutan, Economic Business & Accounting Review Vol. II No. 3



Jensen, M., and W. Meckling.1976. Theory of the firm: managerial behaviour,

agency costs, and ownership structure. Journal of Financial Economics 3

(4): 305-360

Johnson, V, E., I. K. Khurana., and J. K. Reynolds. 2002. Audit firm tenure and

the quality of financial reports. Contemporary Accounting Research 19 (4):

637-660

Kaplan, R. L. (2004), The Mother of All Conflicts: Auditors and Their Clients,

Illinois Public Law and Legal Theory Research Series, No. 04-13

Lubbers, M. C. (1993), The Changing Competitive Structure of the Canadian

Accounting Market over A Period of Large Firm Merger Activity, University

of Ledbridge

Mautz, R. K., and H. A. Sharaf. 1961. The Philosophy of Auditing. Monograph

No. 6. Sarasota, FL: American Accounting Association

Myers, J. N., L. A. Myers., and T. C. Omer. 2003. Exploring the term of the

auditor-client relationship and the quality of earnings: a case for mandatory

auditor rotation? The Accounting Review 78 (3): 779-799

Nagy.L. (2005), Mandatory Audit Firm Turnover, Financial Reporting Quality, and

Client Bargaining Power: The Case of Arthur Andersen. Accounting

Horizons 19, p.51-68

Peltzman, S. (1989). The Economic Theory of Regulation after a Decade of

Deregulation." Brookings Papers on Economic Activity: Microeconomics.

p. 1-60

Raghunathan, B., L. Barry., and J.H. Evans III. 1994. An empirical investigation of

problem audits. Research in Accounting Regulation 1 (1): 33-58

Sikka, P., & Willmott, H. C. (1995). Illuminating the state-profession relationship.

Critical Perspectives on Accounting, 5, p. 341-369

Stanley, J.D., and Dezoort, T.F. (2007), Audit Firm Tenure and Financial

Restatements: An Analysis of Industry Specialization and Fee Effects.

Journal of Accounting & Public Policy 26, p. 131-159

Stigler, G. J. (1975). The Citizen and the State: Essays on Regulation. Chicago:

University of Chicago Press.

US Senat (1976), The Accounting Establishment



Walker, K. B. & Johnson, E. N. (1996). A Review and Synthesis of Research on

Supplier Concentration, Quality and Fee Structure in Non-U.S. Markets for

Auditor Services. The International Journal of Accounting, 31, 1, p. 1-18

Walker, P. L., B. L. Lewis., and J. R. Casterella. 2001. Mandatory auditor rotation:

arguments and current evidence. Accounting Enquiries 10 (2):209-242

Watts, R., and J. Zimmerman. 1986. Positive Accounting Theory. New York, NY:

Prentice Hall

Wotton, C. W., Tonge, S. D. & Wolk, C. M, (1994), Pre and Post Big 8 Mergers:

Comparison of Auditor Concentration, Accounting Horizon, 8, 3, p. 58-74

Yardley, J. A., Kauffman, N. C., Cairney, T. D. & Albrecht, W. D. (1992), Supplier

Behavior in the U.S. Audit Market. Journal Accounting Literature, Vol. 11,

p.151



Lampiran 1. Tabel 1. Proporsi Pangsa Pasar Berdasarkan Klien Audit Umum KAP

Proporsi Klien Audit Umum

Tahun KAP Big 5/4 KAP Non Big 5/4

1999 69.46% 30.54%

2000 66.50% 33.50%

2001 43.00% 57.00%

2002 43.42% 56.58%

2003 22.55% 77.45%

2004 26.36% 73.64%

2005 23.76% 76.24%

2006 23.89% 76.11%

2. Tabel 2. Proporsi Pendapatan Total KAP

Proporsi Pendapatan

Tahun KAP Big 5/4 KAP Non Big 5/4

1999 94.59% 5.41%

2000 91.73% 8.27%

2001 83.00% 17.00%

2002 90.59% 9.41%

2003 75.81% 24.19%

2004 72.07% 27.93%

2005 71.70% 28.30%

2006 69.80% 30.20%



3. Tabel 3. Regenerasi Akuntan Publik di KAP Big 4/5

Pertumbuhan rekan Akuntan Publik baru KAP

Big 4/5

KAP

200

0 2001 2002 2003 2004 2005

PwC - Hadi Sutanto &

Rekan + Haryanto Sahari &

Rekan 0 0 0 5 0 2

KPMG – Siddharta

Siddharta & Harsono +

Siddharta Siddharta &

Widjaja 0 0 1 1 5 2

Deloitte - Hans Tuanakotta

& Mustofa + Hans

Tuanakotta Mustofa &

Halim + Osman Ramli

Satrio & Rekan 0 0 0 4 8 0

EY (+Andersen) - Prasetio

Utomo & Rekan + Hanadi

Sarwoko & Sandjaja +

Prasetio Sarwoko &

Sandjaja 0 0 0 0 2 7



4. Grafik 1. Proporsi Pangsa Pasar Berdasarkan Klien Audit Umum KAP

Proporsi Pangsa Pasar Berdasarkan Klien Audit Umum KAP

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Tahun

Prop

orsi

Pan

gsa

Pasa

r

KAP Big 4/5 KAP Non Big 4/5

5. Grafik 2. Proporsi Pangsa Pasar Berdasarkan Pendapatan Total KAP

Proporsi Pangsa Pasar Berdasarkan Pendapatan KAP

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Tahun

Prop

orsi

Pan

gsa

Pasa

r

KAP Big 4/5 KAP Non Big 4/5



6. Grafik 3. Pertumbuhan rekan Akuntan Publio baru KAP Big 4/5

Pertumbuhan rekan Akuntan Publik baru KAP Big 4/5

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Tahun

Jum

lah

Rek

an B

aru

PwC - Hadi Sutanto & Rekan+ Haryanto Sahari & Rekan

KPMG - Siddharta Siddharta& Harsono + SiddhartaSiddharta & Widjaja

Deloitte - Hans Tuanakotta &Mustofa + Hans TuanakottaMustofa & Halim + OsmanRamli Satrio & RekanEY (+Andersen) - PrasetioUtomo & Rekan + HanadiSarwoko & Sandjaja +Prasetio Sarwoko & Sandjaja

7. Pengujian Hipotesa 1 dengan variable pangsa pasar audit didekati dengan

proporsi klien audit umum

Uji t : dengan 2 sample beda varians

Sebelum Aturan Rotasi

KAP

Setelah Aturan Rotasi

KAP

Mean 0.55595 0.2414

Variance 0.02060073 0.000255447

Observations 4 4

Hypothesized Mean

Difference 0

Df 3

t Stat 4.356145093

P(T<=t) one-tail 0.011176845

t Critical one-tail 1.637745299

P(T<=t) two-tail 0.02235369

t Critical two-tail 2.353363016



Uji Wilcoxon

Ranks

N

Mean

Rank

Sum of

Ranks

Negative

Ranks 4a 2.50 10.00

Positive

Ranks 0b .00 .00

Ties 0c

Setelah_rotasi -

Sebelum_rotasi

Total 4

a. Setelah_rotasi < Sebelum_rotasi

b. Setelah_rotasi > Sebelum_rotasi

c. Setelah_rotasi = Sebelum_rotasi

Test Statisticsb

Setelah_rotasi - Sebelum_rotasi

Z -1.826a

Asymp. Sig. (2-

tailed) .068

a. Based on positive ranks.

b. Wilcoxon Signed Ranks Test



8. Pengujian Hipotesa 1 dengan variable pangsa pasar audit didekati dengan

proporsi pendapatan Uji t : dengan 2 sample beda varians


KAP

Setelah Aturan Rotasi

KAP

Mean 0.899775 0.72345

Variance 0.002446903 0.000632497

Observations 4 4

Hypothesized Mean

Difference 0

Df 4

t Stat 6.354931801

P(T<=t) one-tail 0.001571023


P(T<=t) two-tail 0.003142047


Uji Wilcoxon

Ranks

N

Mean

Rank

Sum of

Ranks

Negative

Ranks 4a 2.50 10.00

Positive

Ranks 0b .00 .00

Ties 0c

Setelah_rotasi -

Sebelum_rotasi

Total 4






Test Statisticsb

Setelah_rotasi -

Sebelum_rotasi

Z -1.826a

Asymp. Sig. (2-

tailed) .068

a. Based on positive ranks.


9. Pengujian Hipotesa 2

Uji t : dengan 2 sample beda varians


KAP

Setelah Aturan

Rotasi KAP

Mean 0.333333333 12

Variance 0.333333333 7

Observations 3 3

Hypothesized Mean

Difference 0

Df 2

t Stat -7.462025072

P(T<=t) one-tail 0.008744713


P(T<=t) two-tail 0.017489425




Uji Wilcoxon

Ranks

N

Mean

Rank

Sum of

Ranks

Negative

Ranks 0a .00 .00

Positive

Ranks 3b 2.00 6.00

Ties 0c

Setelah_rotasi -

Sebelum_rotasi

Total 3




Test Statisticsb

Setelah_rotasi - Sebelum_rotasi

Z -1.604a

Asymp. Sig. (2-tailed) .109

a. Based on negative ranks.




Bridging the Gap between Theory and Practice AUD05- 1 -

PENGARUH TURNOVER INTENTIONS, SELF RATE EMPLOYEE

PERFORMANCE, DAN SELF ESTEEM TERHADAP PENERIMAAN DYSFUNCTIONAL BEHAVIOR IN AUDIT

DALAM PRESPEKTIF GENDER (Studi pada Kantor Akuntan Publik Se - Jawa Tengah)

Falikhatun Universitas Sebelas Maret Surakarta

Abstract

The objective of this research are: first, examining the effect of turnover

intentions, self rate employee performance and self esteem on acceptance of

dysfunctional behavior in audit, and second tested the differences on acceptance of

dysfunctional behavior in audit for male and female auditor. Hypotheses that

proposed are turnover intentions and self esteem will have positive effect on

acceptance of dysfunctional behavior in audit, while, self rate employee performance

will has negative effect on acceptance of dysfunctional behavior in audit. The next

hypotheses is the difference of acceptance of dysfunctional behavior in audit for

male and female auditor.

The population is auditors working in public accountant firm located in Central

Java. Purposive random sampling used to take the samples. Data collection method

that used is mail questionnaires method. Data analyze method is validity and

reliability analysis, classic assumption analysis and hypotheses analysis that used

multiple regression and independent sample t test.

The results are all variables valid and reliable and fulfil classic assumption.

The result of hypotheses analysis show that self rate employee performance will has

positive significantly effect on acceptance of dysfunctional behavior in audit, while

turnover intentions, and self esteem have insignificant positive effect on acceptance

dysfunctional behavior. For gender prespective, acceptance of dysfunctional

behavior in audit for male and female auditor isn’t different.

Keywords: turnover intentions, self rate employee performanc, self esteem,

acceptance of dysfunctional behavior in audit, gender.



PENDAHULUAN Latar Belakang Akuntan perempuan mungkin menjadi subjek penyimpangan di tempat kerja

sebagai suatu konsekuensi profesi Akuntan Publik berstereotype pria. Efek

negatif gender-stereotype pada perempuan sebagai Akuntan Publik adalah

situation-centered dan person-centered (Maupin, 1990). Situation-centered berarti

bahwa penerimaan pada informasi dalam perusahaan seperti struktur sosial dan

struktur kekuasaan adalah factor penting dalam pengembangan karir

profesionalnya. Adapun Person-centered melihat penyimpangan gender

didasarkan pada sex-role inventory (Bem’s 1974, dalam Maupin, 1990), yang

mengklasifikasikan ciri kepribadian sebagai kepemilikan karakteristik maskulin,

feminim atau netral.

Lehman (1990 dalam Maupin, 1990) menemukan bahwa stereotype

kepribadian maskulin (seperti kepemimpinan, ketangguhan pribadi, ketegasan)

lebih lazim berada di rangking atas (manajer dan partner) pada kedua gender.

Selanjutnya Lehman (1990) dalam Maupin (1990) menginterpretasikan sikap

stereotype-maskulin adalah salah satu kunci sukses dalam Akuntansi Publik.

Hasil survei American Institute of Certified Public Accountant (1988) yang

dikutip Samekto (1999), menunjukkan perbandingan lebih dari 50% lulusan

akuntansi adalah perempuan. Secara umum, setiap lulusan jurusan akuntansi

dapat memilih profesi akuntansi dan auditing. Hal ini juga berlaku pada lulusan

akuntansi perempuan. Penelitian Collins, Hooks, dan Cheramy menunjukkan

adanya peningkatan jumlah perempuan yang memilih profesi akuntan publik pada

25 tahun terakhir mengangkat isu perbedaan gender yang berkembang dalam

profesi akuntan ini (Samekto,1999).

Penelitian terdahulu (Cohen dan Sharp, 1998) menemukan bahwa secara

psikologi dan literatur pemasaran menyarankan bahwa gender merupakan salah

satu faktor yang mempengaruhi penampilan auditor dalam memberikan judgment.

Penelitian ini menunjukkan bahwa perempuan lebih efisien dan efektif dalam

melaksanakan tugas auditnya dibandingkan pria karena perempuan memiliki

kemampuan superior untuk membedakan dan menyatukan dalam suatu

judgment.

Selanjutnya hasil penelitian Chung dan Monroe (2001) menyatakan bahwa

dalam kondisi tingkat tekanan yang rendah, auditor perempuan kurang akurat



dalam memberikan judgment dibandingkan pria. Kebalikannya, seorang auditor

perempuan dalam kondisi tingkat tekanan yang tinggi akan memberikan judgment

yang lebih akurat dibandingkan auditor pria. Auditor pria dalam kondisi tekanan

rendah akan memberikan judgment yang lebih tepat dibandingkan auditor pria

yang memberikan judgment dalam kondisi tekanan tinggi. Sementara itu, auditor

perempuan dalam memberikan judgment tidak terlalu terpengaruh dengan kondisi

tekanan yang ada.

Ada kalanya judgment audit kurang mendapat respon yang positif

dimungkinkan adanya dysfunctional behavior oleh seorang auditor dalam proses

audit (Donnelly, Quirin, & O'Bryan 2003). Dysfunctional behavior biasanya

dilakukan oleh seorang auditor antara lain melaporkan waktu audit dengan total

waktu yang lebih pendek daripada waktu yang sebenarnya (underreporting of

audit time), merubah prosedur yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan audit di

lapangan (replacing and altering original audit procedures) dan penyelesaian

langkah-langkah audit yang terlalu dini tanpa melengkapi keseluruhan prosedur

(premature signing - off of audit steps without completion of the procedure).

Selain itu Donnelly, Quirin, & O'Bryan (2003) juga mengemukakan

penyebab para auditor melakukan dysfunctional behavior tersebut adalah

karakteristik personal yang berupa turnover intention dan self rate employee

performance yang dimiliki oleh para auditor. Hasil penelitian mereka menyatakan

bahwa terdapat pengaruh positif antara turnover intentions dengan tingkat

penerimaan dysfunctional behavior dalam audit serta adanya pengaruh negatif

antara self rate employee performance dengan tingkat penerimaan dysfunctional

behavior dalam audit.

Pendapat Donnelly, Quirin & O'Bryan di atas diperkuat dengan hasil

penelitian yang dilakukan oleh enam besar audit senior yang terdapat dalam

laporan Public Oversight Board dalam Donnelly, Quirin, & O'Bryan (2003) yang

menyatakan 85% bentuk dysfunctional behavior yang terjadi adalah penyelesaian

langkah-langkah audit yang terlalu dini tanpa melengkapi keseluruhan prosedur

dan kira-kira 12.2% bentuk dysfunctional behavior yang terjadi adalah

melaporkan waktu audit dengan total waktu yang lebih pendek daripada waktu

yang sebenarnya. Selebihnya bentuk dysfunctional behavior yang terjadi adalah

bukti-bukti yang dikumpulkan kurang mencukupi dan mengganti prosedur audit

yang telah ditetapkan pada waktu pemeriksaan di lapangan.



Di Indonesia, isu mengenai dysfunctional behavior dalam audit

berkembang seiring dengan terjadinya beberapa pelanggaran etika, baik yang

dilakukan oleh Akuntan Publik, Akuntan Intern, maupun Akuntan Pemerintah.

Pelanggaran etika oleh Akuntan Publik misalnya dapat berupa pemberian opini

wajar tanpa pengecualian untuk laporan keuangan yang tidak memenuhi

kualifikasi tertentu menurut Standar Profesional Akuntan Publik (Ludigdo dalam

Nugrahaningsih, 2005). Widiastuti dalam Nugrahaningsih (2005)

mengungkapkan bahwa sejak merebaknya kasus Bank Duta tahun 1990,

kemudian berturut-turut kasus Golden Key, Kanindotex, dan maraknya praktek

markup seperti disinyalir Menteri Keuangan pada saat pembukaan Kongres

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) VII di Bandung pada tahun 1994, profesi

Akuntan Publik mendapat sorotan dari masyarakat. Bahkan, beberapa waktu

lalu Departemen Keuangan telah menindak 29 Kantor Akuntan Publik (KAP)

karena melanggar kode etik IAI dengan mencabut izin praktek dan

memasukkan ke dalam daftar hitam (black list), sedangkan 25 KAP lainnya

diskors karena penyalahgunaan wewenang.

Penelitian ini menguji kembali hasil penelitian sebelumnya yang

dilakukan oleh Donnelly, Quirin, & O'Bryan (2003). Perbedaan utama antara

penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah tambahan variabel self

esteem sebagai salah satu bagian dari karakter personal auditor. Self esteem

dapat mempengaruhi seseorang dalam melakukan dysfunctional behavior. Perera

(2004) menyatakan bahwa harga diri yang tinggi mampu mendorong seorang

individu memiliki ambisi yang tinggi dan dapat menyebabkan individu

menggunakan segala cara untuk mencapainya sehingga dapat mengakibatkan

terjadinya dysfunctional behavior dalam audit.

Selain itu penelitian ini juga akan menyelidiki apakah dysfunctional

behavior dalam audit dipengaruhi oleh gender dalam pemberian judgement

audit. Hasil studi yang dilakukan oleh Chung and Monroe (2001) menunjukkan

bahwa wanita (females) adalah pembuat keputusan yang lebih akurat di dalam

tugas-tugas pengambilan keputusan yang kompleks. Oleh karena itu beberapa

rumusan masalah yang akan diselidiki dalam penelitian ini, meliputi:

1. Apakah terdapat pengaruh turnover intentions, self rate employee

performance dan self esteem terhadap penerimaan Dysfunctional Behavior

dalam Audit ?



2. Apakah terdapat perbedaan penerimaan Dysfunctional Behavior dalam

Audit antara Auditor Pria dan Auditor Perempuan?

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS Penerimaan Dysfunctional Behavior dalam Audit adalah perilaku seorang auditor

dalam memanipulasi proses audit untuk mendapatkan capaian kinerja yang

diinginkan (Donnelly, Quirin, & O'Bryan 2003). Perilaku ini diperkirakan sebagai

akibat dari karakteristik personal yang kurang bagus yang dimiliki seorang

auditor. Dampak negatif dari perilaku ini adalah terpengaruhnya kualitas audit

secara negatif dari segi akurasi dan reliabilitas. Pengurangan kualitas audit akan

menghasilkan tindakan yang mungkin dilihat sebagai pengorbanan yang

dilakukan agar auditor tetap survive dalam lingkungan audit Pelanggaran yang

dilakukan auditor dalam audit dapat dikategorikan sebagai sebuah Dysfunctional

Behavior dalam Audit.

Donnelly, Quirin, & O'Bryan (2003) menyatakan bahwa karakteristik

personal yang meliputi turnover intentions, self rate employee performance

mempunyai pengaruh terhadap penerimaan dysfunctional behavior dalam Audit.

Turnover Intentions

Turnover Intentions merupakan hasil akhir keluarnya beberapa karyawan dan

masuknya karyawan lain pada suatu organisasi (Glueck dalam Wibowo, 2004).

Werther dan Davis dalam Wibowo (2004) mendefinisikan turnover intentions

sebagai kesediaan karyawan untuk meninggalkan organisasi dan berpindah ke

organisasi lainnya. Turnover intentions bisa terjadi karena adanya tekanan dalam

pekerjaan, sehingga turnover intentions bisa terjadi karena adanya tekanan

dalam pekerjaan , sehingga turnover intentions bisa menjadi petunjuk tekanan

tersebut (Filippo dalam Wibowo, 2004). Fenomena turnover intentions

menunjukkan perubahan-perubahan yang terjadi pada tenaga kerja yaitu tendensi

karyawan untuk meninggalkan organisasi dan untuk digantikan yang lain (Yoder

dalam Wibowo, 2004).

Malone dan Roberts (1996) mengatakan auditor yang memiliki keinginan

untuk meninggalkan perusahaan lebih dapat terlibat dalam dysfunctional behavior

karena menurunnya ketakutan akan kemungkinan jatuhnya sangsi apabila

perilaku tersebut terdeteksi. Lebih lanjut, individu yang berniat meninggalkan



perusahaan dapat dianggap tidak begitu peduli dengan dampak buruk dari

dysfunctional behavior terhadap penilaian kinerja dan promosi. Jadi, auditor

yang memiliki keinginan tinggi untuk berhenti dari perusahaan lebih menerima

dysfunctional behavior dalam audit. Hipotesis yang dirumuskan adalah:

H1: Turnover Intentions berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan Dysfunctional Behavior dalam Audit.

Self Rate Employee Performance

Dysfunctional behavior lebih mungkin terjadi di situasi dalam hal persepsi atas

kinerja pribadi rendah, atau dengan kalimat lain Dysfunctional behavior terjadi

dalam situasi dalam hal individu melihat kemampuan diri mereka sendiri yang

rendah dalam meningkatkan outcome yang diharapkan sejalan dengan usaha

yang mereka lakukan (Gable dan Dangello dalam Donnelly, Quirin, dan O’Bryan,

2003). Oleh karena itu, auditor yang mempunyai persepsi yang rendah atas

kinerja pribadi mereka diekspektasikan menunjukkan penerimaan yang tinggi

terhadap dysfunctional behavior.

Solar dan Bruehl dalam Donnelly, Quirin, dan O’Bryan (2003)

menyatakan bahwa individu yang melakukan pekerjaan dibawah standar yang

ditetapkan lebih mungkin untuk melakukan tindakan penyimpangan sejak mereka

melihat diri mereka sendiri tidak mampu untuk bertahan dalam pekerjaan melalui

usaha mereka sendiri. Jadi dysfunctional behavior dilihat sebagai kebutuhan

dalam situasi dalam hal ini tujuan organisasi atau individual tidak dapat dicapai

melalui langkah-langkah atau cara-cara umum yang sering dilakukan.

Selanjutnya penggunaan program audit, penganggaran waktu

penyelesaian tugas audit, dan pengawasan yang ketat dapat menyebabkan

proses audit dirasa sebagai lingkungan yang memiliki struktur yang tinggi. Oleh

karena itu, auditor yang memiliki persepsi yang rendah terhadap self rate

performance akan memperlihatkan penerimaan yang lebih tinggi terhadap

dysfunctional behavior dalam audit. Hipotesis yang dapat dibentuk adalah:

H2: Self rate employee performance berpengaruh negatif terhadap penerimaan dysfunctional behavior dalam audit.



Self Esteem

Self perceived competency dan self evaluation diasumsikan sebagai fungsi dari

pengalaman dan pembelajaran sosial dan merupakan nilai yang diberikan

seseorang terhadap dirinya sebagai akibat dari interaksi dengan orang lain.

Belkoui (1989) menyatakan bahwa self esteem adalah penilaian yang dibuat

seseorang tentang nilai dirinya sendiri.

Field (2001) menyatakan bahwa self esteem adalah derajat suka atau

tidak suka individu terhadap dirinya sendiri. Self esteem dapat diperoleh dari

pengalaman yang dimiliki seseorang dalam mengatasi tantangan dalam hidup

mereka. Self esteem akan mempengaruhi cara-cara seseorang berperilaku

dalam lingkungan. Self esteem yang tinggi mampu mendorong individu memiliki

ambisi yang tinggi dan dapat menyebabkan individu menggunakan segala cara

untuk mencapairrya.

Self Esteem dapat diperoleh dari pengalaman yang dimiliki seseorang

dalam mengatasi tantangan dalam hidup mereka. Dalam hal ini, self esteem akan

mempengaruhi cara seseorang berperilaku dalam lingkungan. Dalam lingkungan

organisasi, orang yang memiliki self esteem yang tinggi akan mampu menghargai

diri sendiri dan rekan kerja mereka. Selanjutnya Perera (2004) menyatakan

bahwa jika individu yang mempunyai self esteem rendah dan mengabaikan

ambisi yang dimilikinya, maka individu tersebut tidak akan mencapai hasil sesuai

keinginannya.

Dalam bidang audit, individu yang menggunakan segala cara untuk

mendapatkan apa yang diinginkannya, dapat menimbulkan dysfunctional

behavior dalam menjalankan tugasnya sebagai auditor. Atas dasar ini, maka

auditor yang memiliki self esteem yang tinggi sebagai faktor penyebab tingginya

ambisi lebih dapat menerima dan melakukan dysfunctional behavior dalam audit.

Hubungan antara self esteem dengan dysfunctional behavior dalam audit dapat

membentuk hipotesis berikut:

H3: Self Esteem berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Dysfunctional Behavior dalam Audit.



Perbedaan penerimaan Dysfunctional Behavior dalam Audit antara Auditor Pria dan Auditor Perempuan Johnson dan Dierks (1998) menyatakan bahwa beberapa kepribadian individu

kelihatan berbeda dengan yang lain tetapi bukan karakteristik secara

keseluruhan. Kecenderungan perilaku, kematangan mental, kepuasan kerja

antara auditor pria dan perempuan juga tidak memiliki perbedaan yang signifikan.

Davidson dan Dalby (1993) dalam menemukan dalam penelitiannya

mengenai karakteristik kepribadian auditor bahwa diantara auditor pria dan

auditor perempuan sama-sama memiliki karakteristik kepribadian yang kuat.

Auditor pria dan auditor perempuan mempunyai karakteristik kepribadian yang

sangat cerdas, tegas, bersemangat, berpikiran terbuka, memiliki kemampuan

yang cukup, suka bekerja dengan keras dan dalam keadaan yang tertekan

karena mereka belum mampu untuk meraih tujuan-tujuan mereka. Namun auditor

pria dan auditor perempuan juga memiliki karakteristik yang sangat berbeda.

Auditor perempuan mempunyai karakteristik lebih realistis, teguh pendirian, dapat

dipercaya, memiliki kecurigaan yang tinggi (tidak mudah terpengaruh), penuh

perhatian dan teliti, kurang percaya diri, dan cenderung untuk mematuhi

peraturan, sedangkan auditor pria memiliki keperibadian yang tidak berpihak,

kurang dapat bekerja sama, cenderung tidak praktis dan tidak realistis, lebih

percaya diri, dan cenderung sembarangan dalam melaksanakan tugas yang

memungkinkan terjadi Dysfunctional Behavior.

H4: Terdapat perbedaan penerimaan Penerimaan Dysfunctional

Behavior dalam Audit antara Auditor Pria dan Auditor Perempuan

METODA PENELITIAN Pemilihan Sampel dan Pengumpulan Data Populasi dalam penelitian ini adalah auditor yang bekerja di Kantor Akuntan

Publik (KAP) se Jawa Tengah. Penyampelan dilakukan dengan metoda

purposive sampling method. Dalam metoda ini, informasi akan dikumpulkan dari

responden yang memenuhi kriteria tertentu antara lain: auditor telah bekerja

minimal satu tahun dan telah memiliki pengalaman audit minimal tiga kali.

Pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan mail survey disertai dengan

perangko balasan.



Kuisioner yang disebar sebanyak 100 kuisioner, kembali 56 kuisioner,

dan yang bisa dianalisis sebanyak 44 kuisioner. Deskripsi demografi responden

dapat ditunjukkan pada tabel 1.

Tabel 1. Demografi Responden

Jenis Kelamin Jumlah Persentase

Pria 26 59,10%

Perempuan 18 40,90%

Total 44 100.00%

Usia (Tahun) Jumlah Persentase

21-30 24 54,54%

31-40 17 38,63%

41-50 3 6,83%

> 50 0 0.00%

Total 44 100.00%

Lama Kerja (Tahun) Jumlah Persentase

< 1 tahun 4 9,10%

1-2 tahun 13 29,54%

2-3 tahun 11 25,00%

> 3 tahun 16 36,36%

Total 44 100.00%

Pendidikan Terakhir Jumlah Persentase

D3 9 20,45%

S1 32 72,73%

S2 3 6,82%

S3 0 0.00%

Total 44 100.00%

Sumber; Hasil Olahan Data



Tabel 1 menunjukkan bahwa sebanyak 59,10% responden berjenis

kelamin pria, dengan usia responden antara 21-30 tahun, mempunyai

pengalaman kerja lebih dari 3 tahun, dan tingkat pendidikan tertinggi S1 yaitu

sebesar 72,73%.

Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel Variabel independen dalam penelitian ini adalah Tingkat penerimaan

dysfunctional behavior dalam audit, sedangkan variabel dependennya meliputi

Turnover intention, Self rate employee performance, Self Esteem, Self Esteem.

Adapun gender sebagai variabel dummy.

Tingkat penerimaan dysfunctional behavior dalam audit adalah perilaku

penerimaan seorang auditor dalam menghadapi manipulasi proses audit untuk

mendapatkan capaian kinerja yang diinginkan (Donnelly, Quirin, & O'Bryan

2003). Variabel tingkat penerimaan terhadap dysfunctional behavior dalam audit

mengadopsi pernyataan-pernyataan Donnelly, Quirin & O’Bryan (2003).

Selanjutnya turnover intentions merupakan kesediaan karyawan untuk

meninggalkan suatu organisasi dan berpindah ke organisasi lainnya (Werther dan

Davis dalam Wibowo, 2003). Variabel ini diukur dengan memodifikasi

pernyataan-pertanyaan yang telah digunakan oleh Aranya dan Ferris (1984).

Adapun Self rate employee performance cenderung ditentukan oleh

bagaimana seorang karyawan itu bekerja, apakah dia mempunyai standar

minimal dalam bekerja atau tidak akan terlihat dari cara bagaimana mereka

bekerja (Solar dan Bruehl dalam Donelly, Quirin, dan O’Brien, 2003). Variabel ini

diukur dengan memodifikasi pernyataan-pertanyaan yang telah digunakan oleh

Mahoney et al.dalam Donnelly, Quirin, dan O’Bryan (2003).

Perera (2004) menyatakan bahwa ambition dan self esteem yang tinggi

akan membuat seseorang menjadi individu yang baik dan mengembangkan

kariernya menuju ke karier yang diinginkan. Self esteem sebagai faktor

penentu ambisi memodifikasi pernyataan-pernyataan dari Pierce, Gardner,

Cummings, dan Dunham dalam Cahyaning (2004).



Metoda Analisis Data Untuk menguji hipotesis 1, 2, dan 3 digunakan regresi linier berganda,

sedangkan untuk menguji hipotesis 4 digunakan Independent Sample t test

(Sekaran, 2000).

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN Hasil analisis deskriptif terhadap variabel-variabel yang digunakan dalam

penelitian ini nampak pada tabel 2.

Tabel 2. Deskripsi Variabel Turnover intentions, Self rate employee

performance,

Self Esteem, dan Penerimaan dysfunctional behavior dalam audit

Variabel Kisaran Kisaran Mean Deviasi Teoritis Aktual Standar

Turnover Intension 3 - 21 5 – 21 12,45

4,04 Self rate 7 – 49 30 – 49

37,06 5,16 Self Esteem 10 – 70 40 – 70

50,13 6,75 Dysfunctional Behavior 12 - 84

30 – 69 50,05 8,53 ----------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

Sumber : Hasil Olahan Data

Pengujian Hipotesis dan Pembahasan H1: Turnover Intentions berpengaruh positif dan signifikan dengan

penerimaan Dysfunctional Behavior dalam Audit.

Hasil pengujian hipotesis satu dengan regresi linier berganda nampak pada

tabel 3 berikut:



Tabel 3. Hasil Regresi Pengaruh Turnover Intentions Terhadap penerimaan

Dysfunctional Behavior dalam Audit.

Variabel Nilai Koefisien Standar Error t-value

p-value

Konstanta 15,929 9,427 1,690 0,099

Turnover Intentions 0,411 0,293 1,404

0,168

Adjusted R Square = 26,1%, F=6,064, p=0,002

Sumber: Hasil Olahan Data

Hasil regresi di atas menunjukkan bahwa koefisien regresi positif sebesar

0,411 dengan probabilitas 0,168 (p<0,05) yang berarti turnover intentions tidak berpengaruh terhadap penerimaan dysfunctional behavior dalam audit, sehingga hipotesis pertama ditolak (tidak didukung data). Koefisien beta Turnover

Intentions sebesar 0,411 berarti jika Turnover Intentions bertambah sebesar 1,

maka akan meningkatkan penerimaan dysfunctional behavior dalam audit

sebesar 0,411. Hasil penelitian ini berkebalikan dengan hasil penelitian yang

dilakukan Malone dan Roberts (1996) dan Donnelly, Quirin, dan O’Bryan (2003)

yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara turnover

intentions dengan penerimaan dysfunctional behavior dalam audit . Hal ini

dimungkinkan karena turnover yang terjadi di Kantor Akuntan Publik se Jawa

Tengah merupakan Voluntary Turnover (Robbins, 2002) yaitu auditor keluar dari

pekerjaannya secara sukarela karena merasa kurang produktif atau tidak

potensial dalam KAP dan atau karena tersedianya alternatif pekerjaan lain yang

lebih sesuai dengan minat dan impiannya.

H2: Self rate employee performance berpengaruh negatif terhadap penerimaan dysfunctional behavior dalam audit.



Hasil pengujian hipotesis dua dengan regresi linier nampak pada tabel 4

berikut:

Tabel 4. Hasil Regresi Pengaruh Self rate employee performance terhadap penerimaan Dysfunctional Behavior dalam Audit.


p-value

Konstanta 15,929 9,427 1,690 0,099

Self rate employee 0,801 0,300 2,669

0,011



Hasil pengujian hipotesis kedua ditunjukkan oleh koefisien regresi (ß2)

sebesar 0,801 dengan probabilitas 0,011 yang berarti Self rate employee

mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan Dysfunctional Behavior dalam Audit, sehingga hipotesis yang menyatakan

bahwa Self rate employee performance berpengaruh negatif terhadap penerimaan dysfunctional behavior dalam audit tidak diterima (tidak didukung

data). Arah positif menunjukkan semakin besar self rate employee performance

akan membuat penerimaan dysfunctional behavior dalam audit cenderung

meningkat. Hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian yang

dilakukan Donnelly, Quirin, dan O’Bryan (2003). Hal ini dimungkinkan karena

adanya beberapa faktor dalam pengauditan yang perlu dipertimbangkan,

misalnya penggunaan program audit, penganggaran waktu penyelesaian tugas

audit, dan pengawasan yang ketat dalam proses pengauditan menyebabkan

dysfunctional behavior dalam audit tidak dianggap sebagai suatu kecurangan

melainkan langkah efisiensi yang akan meningkatkan penilaian kinerja mereka.



H3: Self Esteem berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Dysfunctional Behavior dalam Audit.

Hasil pengujian hipotesis ini nampak pada tabel 5 berikut:

Tabel 5. Hasil Regresi Pengaruh Self Esteem terhadap penerimaan Dysfunctional

Behavior dalam Audit.


p-value

Konstanta 15,929 9,427 1,690 0,099

Self Esteem - 0,01392 0,223 -0,063 0,950



Hasil pengujian hipotesis ketiga ditunjukkan oleh koefisien regresi (ß3)

sebesar -0,01392 dengan probabilitas 0,950 yang berarti self esteem tidak berpengaruh terhadap penerimaan Dysfunctional Behavior dalam Audit, sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa Self Esteem berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Dysfunctional Behavior dalam Audit tidak diterima (tidak didukung data). Koefisien beta Self Esteem sebesar -0,01392

berarti jika Self Esteem berkurang sebesar 1, maka akan meningkatkan

penerimaan dysfunctional behavior dalam audit sebesar 0,01392. Hasil penelitian

ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Perera (2004) yang

menyebutkan bahwa self esteem mempunyai pengaruh positif dan signifikan

terhadap penerimaan dysfunctional behavior dalam audit. Perbedaan hasil

penelitian ini dimungkinkan karena auditor ingin memenuhi ambisi yang tinggi,

sehingga mereka cenderung mengabaikan harga diri mereka untuk dapat

memenuhi ambisi tersebut, yaitu dengan cara menerima dysfunctional behavior

dalam proses audit. Selain itu penerimaan dysfunctional behavior dalam proses

audit kemungkinan juga karena adanya budaya paternalistik yang mencerminkan

perilaku dalam keseluruhan hirarki organisasi lebih didasarkan pada hubungan



familiar, sehingga sangat mentolerir adanya kesalahan dalam melaksanakan

pekerjaan (Setiawan, 1998).

H4:Terdapat perbedaan penerimaan Dysfunctional Behavior dalam Audit antara Auditor Pria dan Auditor Perempuan

Pengujian hipotesis keempat ini menggunakan uji statistik Independent

Sample t test. Hasil pengujian nampak pada tabel 6 berikut:

Tabel 6. Hasil uji statistik Independent Sample t test.

Levene

’s

Test

for

Equalit

y

Of

Varian

ces

t-TestFor

Equalit

y of

Mean

F Sig. t df Sig. (2-

tailed)

Mean

Differe

nce

Std.

Error

Differe

nce

95%

Confide

nce

Interval

of the

Differen

ce

Lower Upp

er

DYSF

UN

Equal variances

assumed

0.248 0.621 0.67

2

42 0.505 1.769 2.633

7

-3.5457 7.08

42

Equal variances

not assumed

0.66

1

34.57

5

0.513 1.769 2.676

6

-3.6670 7.20

54




Hasil uji Independent Sample t Test pada penerimaan Dysfunctional

Behavior dalam Audit menunjukkan nilai F hitung pada equal variance

assumed (e.v.a) sebesar 0,248 dengan probabilitas 0,621, yang berarti tidak

terdapat perbedaan penerimaan Dysfunctional Behavior dalam Audit antara Auditor Pria dan Auditor Perempuan, sehingga hipotesis yang

menyatakan terdapat perbedaan penerimaan Dysfunctional Behavior dalam

Audit antara Auditor Pria dan Auditor Perempuan tidak diterima (tidak didukung

data). Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Davidson dan Dalby (1993)

yang menyatakan bahwa auditor pria dan auditor perempuan sama-sama

memiliki karakteristik kepribadian yang kuat, sehingga tidak akan melakukan

sesuatu yang merugikan pekerjaannya. Selanjutnya penelitian ini juga konsisten

dengan hasil penelitian Johnson dan Dierks (1998) yang menemukan bahwa

kecenderungan perilaku, kematangan mental, kepuasan kerja antara auditor pria

dan perempuan tidak memiliki perbedaan yang signifikan termasuk dalam

penerimaan Dysfunctional Behavior dalam Audit.

SIMPULAN Hasil analisis data dalam penelitian ini mengidentifikasikan beberapa hal, yaitu

secara keseluruhan hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian

sebelumnya, terutama Donnelly, Quirin, dan O’Bryan (2003). Namun dalam

perspektif gender, hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian Davidson

dan Dalby (1993), serta Johnson dan Dierks (1998). Selanjutnya hasil pengujian

hipotesis pertama menghasilkan koefisien regresi 0,411 dengan probabilitas 0,168

(p<0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa turnover intentions tidak berpengaruh terhadap penerimaan dysfunctional behavior dalam audit

Hasil pengujian hipotesis kedua menghasilkan koefisien regresi sebesar

0,801 dengan probabilitas 0,011, sehingga simpulannya adalah Self rate employee

berpengaruh terhadap penerimaan Dysfunctional Behavior dalam Audit. Adapun hasil pengujian hipotesis ketiga ditunjukkan oleh koefisien regresi sebesar -

0,01392 dengan probabilitas 0,950, sehingga dapat disimpulkan self esteem tidak berpengaruh terhadap penerimaan Dysfunctional Behavior dalam Audit.

Hipotesis keempat yang dilakukan dengan uji statistik Independent Sample t-

Test menunjukkan nilai F hitung pada equal variance assumed (e.v.a) sebesar

0,248 dengan probabilitas 0,621, sehingga simpulannya adalah tidak terdapat



perbedaan penerimaan Dysfunctional Behavior dalam Audit antara Auditor Pria dan Auditor Perempuan. Keterbatasan Sekalipun penelitian ini telah dirancang dengan baik, namun hasil penelitian ini

masih memiliki berbagai keterbatasan, oleh karena itu terdapat beberapa saran

yang perlu dikemukakan untuk memperbaiki penelitian selanjutnya, antara lain:

1. Responden perlu diperluas pada Kantor Akuntan Publik lain, terutama KAP di

kota-kota besar di Indonesia,

2. Metoda pengumpulan data perlu ditambahkan dengan metoda lain untuk

mendapatkan data yang lengkap, misalnya dengan cara mendatangi

langsung responden dalam proses penyebaran dan pengumpulan kuesioner

serta melakukan wawancara secara langsung dalam pengisian kuesioner

sehingga jawaban responden lebih mencerminkan jawaban yang

sebenarnya. 3. Penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan memasukkan variabel-variabel

lain terutama variabel-variabel organisasional.

Implikasi 1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan

antara Self rate employee terhadap penerimaan dysfunctional behavior dalam

audit. Oleh karena itu Kantor Akuntan Publik perlu mempertimbangkan

karakter personal staf audit yang akan ditugaskan dalam pengauditan,

sehingga penerimaan dysfunctional behavior dalam audit dapat

diminimalisasi.

2. Auditor harus memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik mengenai

Standar Audit (Standar Umum, Standar Pelaporan, Standar Pekerjaan

Lapangan) dan Kode Etik Akuntan, sehingga kemungkinan terjadinya

dysfunctional behavior dalam audit dapat dikurangi.

3. Kantor Akuntan Publik harus memberi sanksi yang tegas kepada auditor yang

melakukan penerimaan dysfunctional behavior dalam audit.



DAFTAR PUSTAKA

Aranya, N., and K. R. Ferris. 1984. "A Reexamination of Accountant

Organizational Professional Conflict". The Accounting Review. 4

:Januari, Vol. 49, No. l, pp.: 1-15.

Belkoui, Ahmed. 1989. “Slack Budgeting, Information Distortion, and Self

Esteem. Contemporary Accounting Research, Vol. 2, pp. 111 – 123.

Cahyaning K, Ika, 2004. Pengaruh Organizational Based Self Esteem dan

Budaya Organisasional Terhadap Komitmen Organisasi. Skripsi

Fakultas Ekonomi tidak dipublikasikan. Universitas Sebelas Maret.

Chung J. dan G.S. Monroe. 2001. A Research note on the effects of gender

and task complexity on an audit judgment. Behavioral Research in

Accounting Vol. 13: 111-125.

Cohen, J.R., L.W. Paint dan D.J. Sharp. 1998. The effect of gender and

academic discipline diversity on the ethichal intentions and ethichal

orientation of potential public accounting recruits. Accounting Horizon,

Vol. 12:3.

Davidson A. Ronald dan Dalby Thomas, J. 1993. Personality profile of

female Public Accountants. Accounting, Auditing & Accountability

Journal, Vo. 6, No.2:81-97.

Donnely, David P., Jeffrey J. Q, and David O., 2003 "Auditor Acceptance of

Dysfunctional Audit Behavior : An Explanatory Model Using Auditors'

Personal Characteristics." Journal of Behavioral Research In

Accounting: vol 15: 87-107.

Field, Linda. 2002. “Self Esteem for Woman: A Practical Guide to Love,

Intimacy and Success”, Vermilion, London.



Johnson, Eric N, S.E. Kaplan, dan Philip M.J. Reckers, 1998. An

Examination of Potencial Gender-based Differencer in Audit Managers’

Performance Evaluation Judgments. Behavioral Research in

Accounting Vol. 10:47-75.

Maupin, Lehman. 1990. An Examination of Potential Gender- Based

Differences in Audit Managers’ Performance Evaluation Judgment.

Behavioral research in Accounting, Vol. 6: 55-77

Malone, C.F., and R.W. Roberts. 1996. Factors Associated with The

Incidence of Reduced Audit Quality Behaviors. Auditing: A Journal of

Practice and Theory 15 (2): 49-64.

Nugrahaningsih, Putri. 2005. Analisis Perbedaan Perilaku Etis Auditor di

KAP dalam Etika Profesi (Studi Terhadap Peran Faktor-Faktor

Individual: Locus of Control, Lama Pengalaman Kerja, Gender, dan

Equity Sensitivity). Skripsi Fakultas Ekonomi tidak dipublikasikan.

Universitas Sebelas Maret.

Perera, K. 2004. "Ambition and How It Is Link to Your Self Esteem".

Newsletter, January (web document). http://www.more-

selfesteem.com/newsletter20.htm. January 2004.

Robbins, Stephen P. 2002. Prinsip-Prinsip P'erilaku Organisasi (Judul Asli:

Essentials of Organizational Behavior). Edisi 5. Penerjemah: Halida

dan Dewi Sartika. Jakarta: Erlangga.

Samekto, Agus. 1999. Perbedaan Kinerja Laki-laki & Wanita pada Kantor

Akuntan Publik di Surabaya. Tesis S2 (tidak diterbitkan). Fakultas

Ekonomi UGM.

http://r.w.roberts.1996.factors/

http://www.more-selfesteem.com/newsletter20.htm

http://www.more-selfesteem.com/newsletter20.htm



Sekaran, Uma. 2000. Research Methods for Business: A Skill Building

Approach Edisi 3. New York: John Willey & Sons Inc.

Setiawan Ahmad. 1998. Perilaku Birokrasi dalam Pengaruh Kekuasaan

Jawa. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Wibowo, Agung. 2003. Pengaruh Komitmen Organisasi dan Kepuasan Kerja

Terhadap Tingkat Keinginan untuk pindah (Turnover Intention). Skripsi.

Fakultas Ekonomi tidak dipublikasikan. UNS.


Kuisioner ini terdiri dari beberapa item pertanyaan. Yakinkan bahwa Bapak/Ibu

hanya mengisi/melingkari 1 jawaban dan tidak ada pertanyaan yang tidak

dijawab.

BAGIAN A (IDENTITAS RESPONDEN) Pada bagian ini Bapak/Ibu diminta untuk menuliskan data diri.

Nama : ( Boleh tidak diisi)

Jenis Kelamin : Pria / Wanita

Lama Bekerja : a. < 1 tahun b. 1-2 tahun c. 2-3 tahun d. > 3 tahun

Pendidikan Terakhir : D3 / S1 / S2 / S3

Pernah Bergabung dengan KAP Lain : a. Ya b. Tidak

BAGIAN B (Turnover Intentiosn) Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini berkaitan dengan Turnover Intention,

Bapak/Ibu diminta untuk menunjukkan seberapa jauh Bapak/Ibu setuju atau tidak

setuju dengan masing-masing pernyataan tersebut. Lingkarilah pilihan yang

Bapak/Ibu kehendaki

(1) STSS : Sangat Tidak Setuju Sekali (5) S : Setuju

(2) STS : Sangat Tidak Setuju (6) SS : Sangat Setuju

(3) TS : Tidak Setuju (7) SSS : Sangat Setuju Sekali

(4) N : Netral

No Pertanyaan STSS STS TS N S SS SSS 1 Anda berencana untuk terus

mengingat KAP anda yang terakhir sampai anda pensiun

1 2 3 4 5 6 7

2 Anda Berencana untuk terus mengingat KAP anda yang terakhir untuk 2 tahun lagi

1 2 3 4 5 6 7

3 Anda berencana untuk terus mengingat KAP anda yang terakhir paling tidak untuk 5 tahun lagi

1 2 3 4 5 6 7



BAGIAN C (Self Rate Employe Performance)

Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini berkaitan dengan Self Rate Employe

Performance, Bapak/Ibu diminta untuk menunjukkan seberapa jauh Bapak/Ibu

setuju atau tidak setuju dengan masing-masing pernyataan tersebut. Lingkarilah

pilihan yang Bapak/Ibu kehendaki

(1) SBuS : Sangat Buruk Sekali (5) Ba : Baik

(2) SBu : Sangat Buruk (6) SBa : Sangat Baik

(3) Bu : Buruk (7) SBaS : Sangat Baik Sekali

(4) Rata : Rata-rata

No Pertanyaan SBuS SBu Bu Rata Ba SBa SBaS

1 Kinerja anda dalam hal

perencanaan (contohnya

adalah tujuan yang diinginkan

dan kebijakan, penganggaran,

dan persiapan agenda)

1 2 3 4 5 6 7


berinvestasi (contohnya adalah

mengumpulkan dan

menyiapkan informasi, laporan

keuangan, dan inventarisasi)

1 2 3 4 5 6 7


berkoordinasi (contohnya

adalah pertukaran informasi,

merenacakan pertemuan,

memberi masukan)

1 2 3 4 5 6 7


pengawasan (contohnya

adalah mengarahkan,

membimbing, dan memimpin)

1 2 3 4 5 6 7


kepegawaian (contohnya

adalah rekruitmen, interview

1 2 3 4 5 6 7



karyawan, dan promosi

karyawan)

6 Kinerja anda dalam hal untuk

menampilkan/memperlihatkan

(contohnya adalah

meningkatkan ketertarikan

umum KAP)

1 2 3 4 5 6 7

7 Keseluruhan kinerja anda 1 2 3 4 5 6 7

BAGIAN D (Self Esteem ) Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini berkaitan dengan Self in Relation with

Ambition, Bapak/Ibu diminta untuk menunjukkan seberapa jauh Bapak/ibu setuju

atau tidak setuju dengan masing-masing pernyataan tersebut. Lingkarilah pilihan

yang Bapak/Ibu kehendaki




(4) N : Netral

No Pertanyaan STSS STS TS N S SS SSS

1 Di KAP ini, keberadaan

anda diperhitungkan

1 2 3 4 5 6 7

2 Di KAP ini, anda tidak

dianggap remeh

1 2 3 4 5 6 7

3 Di KAP ini, anda adalah

orang yang penting

1 2 3 4 5 6 7

4 Di KAP ini, anda

dipercaya

1 2 3 4 5 6 7

5 Ada kepercayaan

terhadap diri anda di KAP

1 2 3 4 5 6 7



ini

6 Di KAP ini, anda dapat

membuat perubahan

1 2 3 4 5 6 7

7 Di KAP ini, anda berharga 1 2 3 4 5 6 7

8 Anda senang membantu

di KAP ini

1 2 3 4 5 6 7

9 Di KAP ini, anda adalah

orang yang efisien

1 2 3 4 5 6 7

10 Di KAP ini, anda dapat

diajak bekerjasama

1 2 3 4 5 6 7

BAGIAN E (Penerimaan Dysfunctional Behavior dalam Audit) Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini berkaitan dengan penerimaan Dysfunctional

Behavior dalam Audit, Bapak/Ibu diminta untuk menunjukkan seberapa jauh

Bapak/Ibu setuju atau tidak setuju dengan masing-masing pernyataan tersebut.

Lingkarilah pilihan yang Bapak/Ibu kehendaki




(4) N : Netral

No Pertanyaan STSS STS TS N S SS SSS

1 Anda lebih menerima

pelanggaran dari auditor jika

a) Mereka percaya langkah

audit tidak menemukan

kesalahan jika diteruskan

1 2 3 4 5 6 7

b) Pada auditor sebelumnya,

tidak ada masalah dengan

bagian ini dari system

klien/catatan

1 2 3 4 5 6 7

c) Pengawasan auditor

memperlihatkan perhatian

1 2 3 4 5 6 7



yang kuat pada saat

melengkapi langkah audit dan

meletakkan tekanan pada saat

penyelesaian

d) Mereka percaya langkah

audit adalah perlu

1 2 3 4 5 6 7

2 Anda lebih menerima

keterlambatan laporan auditor

jika

a) Itu menunjukkan

kesempatan mereka untuk

promosi dan tambahan

1 2 3 4 5 6 7

b) itu menunjukkan evaluasi

kinerja mereka

1 2 3 4 5 6 7

c) Itu disarankan oleh

pengawas mereka

1 2 3 4 5 6 7

d) laporan auditor lainnya juga

terlambat dan harus

menyesuaikan dengan yang

lain

1 2 3 4 5 6 7

3 Anda lebih menerima daripada

mengganti atau merubah

prosedur audit jika

1 2 3 4 5 6 7

a) Mereka percaya prosedur

audit asli tidak perlu lagi

1 2 3 4 5 6 7

b) Auditor sebelumnya tidak

memiliki masalah dengan

bagian ini pada system klien

1 2 3 4 5 6 7

c) Mereka tidak percaya pada

prosedur audit yang asli akan

menemukan kesalahan

1 2 3 4 5 6 7

d) Mereka berada di bawah

tekanan waktu untuk

menyelesaikan audit

1 2 3 4 5 6 7



Uji Normalitas

Coefficients(a)

Unstandardized

Coefficients

Stan

dardi

zed

Coef

ficie

nts

Model B

Std.

Error Beta t Sig.

(Constant) -2.600 8.011 -.325 .747

X1

TURNOVE

R

-.264 .173-

.198

-

1.530.131

X2 SELF

RATE

EMPLOYE

E

8.731E-

02.170 .083 .513

.610

X3

SELF

ESTEEM

3.421E-

02.161 .043 .212 .833

1

a Dependent Variable: RES_1 Unstandardized Residual



Uji Multikolinearitas

Coefficients(a)

Unstandardized

Coefficients

Stan

dardi

zed

Coef

ficie

nts

Collinearity

Statistics

Model B

Std.

Error Beta t Sig. Toleran

ce VIF

(Constant) -

11.95

0

13.426 -.890 .377

X1

TURNOVE

R

.436 .289 .1611.50

7.137 .836

1.19

6

X2 SELF

RATE

EMPLOYE

E

.368 .285 .1721.28

9.202 .534

1.87

2

X3

SELF

ESTEEM -.116 .271

-

.071-.427 .671 .345

2.89

6

1

a Dependent Variable: Y DISFUNTIONAL BEHAVIOR



Uji Autokorelasi

Model Summary(b)

Mod

el R

R

Squar

e

Adjuste

d R

Square

Std.

Error of

the

Estimat

e

Durbin

-

Watso

n

1 .653a .427 .379 7.59 1.855

a Predictors: (Constant), X1 TURNOVER, X2 SELF RATE EMPLOYEE , X3

SELF ESTEEM

b Dependent Variable: Y DYSFUNCTIONAL BEHAVIOR

Uji Heterokedastisitas

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variabel: DYSFUNCTIONAL BEHAVIOR p

Observed Cum Prob

1.00.75.50.250.00

Expe

cted

Cum

Pro

b

1.00

.75

.50

.25

0.00



Regression Variables Entered/Removed

Model Variables

Entered

Variables

Removed

Method

1 SELFESTE,

TURNOVER

, SELFRATE

. Enter

a All requested variables entered.

b Dependent Variable: DISFUNCT

Model Summary

Model R R

Square

Adjusted R

Square

Std. Error of the

Estimate

Durbin-Watson

1 .559 .313 .261 7.3362 1.338

a Predictors: (Constant), SELFESTE, TURNOVER, SELFRATE


ANOVA

Model Sum of

Squares

df Mean

Square

F Sig.

1 Regressi

on

979.088 3 326.363 6.064 .002

Residual 2152.82

1

40 53.821

Total 3131.90

9

43

a Predictors: (Constant), SELFESTE, TURNOVER, SELFRATE




Coefficients

Unstand

ardized

Coefficie

nts

Standard

ized

Coefficie

nts

t Sig.

Model B Std.

Error

Beta

1(Constan

t)

15.929 9.427 1.690 .099

TURNO

VER

.411 .293 .195 1.404 .168

SELFRA

TE

.801 .300 .485 2.669 .011

SELFES

TE

-1.392E-

02

.223 -.011 -.063 .950

a Dependent Variable: DISFUNCT

Casewise Diagnostics

Case

Number

Std.

Residual

DISFUN

CT

30 -4.140 30.0


Residuals Statistics

Minimum Maximu

m

Mean Std.

Deviatio

n

N

Predicte

d Value

44.143 61.379 50.045 4.7717 44

Residual -30.373 11.987 .000 7.0757 44

Std. -1.237 2.375 .000 1.000 44



Predicte

d Value

Std.

Residual

-4.140 1.634 .000 .964 44


T-Test

Group Statistics

GENDE

R

N Mean Std.

Deviatio

n

Std.

Error

Mean

DISFUN

CT

pria 26 50.769 8.2768 1.6232

perempu

an

18 49.000 9.0294 2.1282

Independent Sample t test

Levene

’s

Test

for

Equalit

y

Of

Varian

ces

t-TestFor

Equalit

y of

Mean

F Sig. t df Sig. (2-

tailed)

Mean

Differe

nce

Std.

Error

Differe

nce

95%

Confide

nce

Interval

of the

Differe

nce



Lower Upp

er

DYSF

UN

Equal

varian

ces

assum

ed

0.248 0.621 0.67

2

42 0.505 1.769 2.633

7

-3.5457 7.08

42

Equal

varian

ces

not

assum

ed

0.66

1

34.57

5

0.513 1.769 2.676

6

-3.6670 7.20

54



ANALISIS PENGARUH OPINION SHOPPING TERHADAP

PENERIMAAN PARAGRAF PENJELAS MENGENAI KEMAMPUAN ENTITAS DALAM MEMPERTAHANKAN KELANGSUNGAN HIDUPNYA*

Wa Ode Tiara Armaliya

Sri Opti Novita

STEKPI, School of Business and Management

Abstract The prediction on issuing going concern opinion has been major concern for

auditor or shareholders. Today, auditor responsibility is winding, not only in judging the financial report or detecting fraud, but also they have to judge the company ability to maintain company going concern. That happens because there is demand from the shareholders to give the early warning information about company prospect that influence the investing decision of the shareholders. The goal of this research are to predicting the influence of opinion shopping that exercise by the company ability with the change of receiving going concern opinion.

This research use manufacture company that listed in Jakarta Stock Exchange (JSX) between 2003 to 2007 as the sample. The method that been used to analyses the correlation between variable are binary logistic regression method, with the using of two type of regression : first, the correlation between opinion shopping with going concern and the others, is the correlation between opinion shopping with auditor switching. This regression method refer to the research that done by Mirna Dyah Praptitorini and Indira Januarti (2007) which adapted to the research that done by Lennox (2002).

From the result, can be conclude that opinion shopping indicate the difference way with hypothsis, this thing could be happened because of the condition in Indonesia are different with other country, company in other country more likely prefer to replace their auditor to get good opinion in going concernThe other result from this research is going concern in auditor’s opinion more often happen during normal year (after crisis), this thing occur because of politics factors between year of 2003 to 2007 not stabile that effect the economy of Indonesia. Keywords : Going Concern Assumption, Opinion Shopping, Altman Z Score, Audit Lag, Prior Opinion and Auditor Switching * Makalah ini merupakan tugas akhir penulis dalam meraih gelar Sarjana Akuntansi di STEKPI



1. PENDAHULUAN

Keberadaan entitas bisnis merupakan ciri dari sebuah lingkungan ekonomi,

yang dalam jangka panjang bertujuan untuk mempertahankan kelangsungan hidup

usahanya. Kelangsungan hidup usaha selalu dihubungkan dengan kemampuan

manajemen dalam mengelola perusahaan agar bertahan hidup. Ketika kondisi

ekonomi merupakan sesuatu yang tidak pasti, para investor mengharapkan auditor

memberikan early warning akan kegagalan keuangan perusahaan (Chen dan

Church 1996). Opini audit atas laporan keuangan menjadi salah satu pertimbangan

yang penting bagi investor dalam mengambil keputusan berinvestasi. Oleh karena

itu, auditor sangat diandalkan dalam memberikan informasi yang baik bagi investor

(Levitt, 1998 dalam Fanny dan Saputra, 2005).

Auditor juga bertanggung jawab untuk menilai apakah terdapat kesangsian

besar terhadap kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan

hidupnya dalam periode waktu tidak lebih dari satu tahun sejak tanggal laporan audit

(SPAP seksi 341, 2001). Saat ini, auditor harus mengemukakan secara eksplisit

apakah perusahaan klien akan dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya

sampai setahun kemudian setelah pelaporan (AICPA, 1988). Masalah timbul ketika

banyak terjadi kesalahan opini (audit failures) yang dibuat oleh auditor menyangkut

paragraf penjelas mengenai kemampuan entitas dalam mempertahankan

kelangsungan hidupnya (Sekar, 2003 dalam Mirna Dyah Praptitorini dan Indira

Januarti, 2007). Beberapa penyebabnya antara lain, pertama, masalah self-fulfilling

prophecy yang mengakibatkan auditor enggan mengungkapkan status yang

mengancam menyangkut kelangsungan hidup usahanya, yang muncul ketika

auditor khawatir bahwa paragraf penjelas mengenai kemampuan entitas dalam

mempertahankan kelangsungan hidupnya yang dikeluarkan dapat mempercepat

kegagalan perusahaan yang bermasalah (Venuti, 2007). Meskipun demikian,


kelangsungan hidupnya harus diungkapkan dengan harapan dapat segera

mempercepat upaya penyelamatan perusahaan yang bermasalah.

Dampak yang tidak diharapkan dari paragraf penjelas mengenai kemampuan

entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya, yang tidak diinginkan

tersebut mendorong manajemen untuk mempengaruhi auditor dan menimbulkan

konsekuensi negatif dalam pengeluaran paragraf penjelas mengenai kemampuan



entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. Geiger et al (1996)

menemukan bukti terjadinya peningkatan pergantian auditor yang mengeluarkan


kelangsungan hidupnya pada perusahaan financial disstress. Kondisi tersebut

memungkinkan manajemen untuk berpindah ke auditor lain apabila perusahaannya

terancam menerima paragraf penjelas mengenai kemampuan entitas dalam

mempertahankan kelangsungan hidupnya.

Fenomena seperti ini disebut opinion shopping. Manajer dapat menunda atau

menghindari paragraf penjelas mengenai kemampuan entitas dalam

mempertahankan kelangsungan hidupnya dengan memberikan laporan keuangan

yang yang baik untuk meyakinkan auditor, atau melakukan pergantian auditor

(auditor switching) dengan harapan bahwa auditor baru tidak memberikan paragraf

penjelas mengenai kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan

hidupnya (Bryan et. al, 2005). Lennox (2000) dalam Chen et al (2005) dalam

penelitiannya berpendapat bahwa perusahaan yang mengganti auditor (switching

auditor) menurunkan kemungkinan mendapatkan opini audit dan paragraph penjelas

yang tidak diinginkan, daripada perusahaan yang tidak melakukan pergantian

auditor. Perusahaan yang berhasil dalam opinion shopping melakukan pergantian

auditor dengan harapan mendapat opini yang lebih baik dan tanpa paragraf penjelas

yang menerangkan adanya kesangsian mengenai kemampuan perusahaan

mempertahankan kelangsungan hidupnya. Pada kenyataannya, masalah going

concern merupakan hal yang kompleks dan terus ada. Sehingga diperlukan faktor-

faktor sebagai tolak ukur yang pasti untuk menentukan status going concern pada

perusahaan. Dan kekonsistenan faktor-faktor tersebut harus diuji agar dalam

keadaan ekonomi yang fluktuatif agar status going concern tetap dapat diprediksi.

2. PERUMUSAN MASALAH Apakah praktik opinion shopping berpengaruh terhadap kemungkinan

penerimaan paragraf penjelas mengenai kemampuan entitas dalam

mempertahankan kelangsungan hidupnya pada perusahaan yang mengalami

financial disstress?



3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 3.1 Tujuan Penelitian

Untuk menguji secara empiris apakah opinion shopping berpengaruh

terhadap kemungkinan penerimaan laporan auditor independen dengan paragraf


hidupnya pada perusahaan financial disstress.

3.2 Manfaat Penelitian 1. Bagi pengembangan teori dan pengetahuan di bidang akuntansi, terutama yang

berkaitan dengan auditing dan akuntansi keuangan, khususnya dalam bidang

keputusan opini audit.

2. Bagi regulator pasar modal, yakni memberikan kontribusi praktis pada pihak

BAPEPAM mengenai perhatiannya terhadap kemungkinan terjadinya praktik

opinion shopping di Indonesia.

3. Bagi praktisi akuntan publik terutama bagi auditor dalam memberikan penilaian

keputusan pemberian paragraf penjelas yang mengacu pada kelangsungan

hidup (going concern) perusahaan di masa yang akan datang. Hal ini dengan

memperhatikan kondisi keuangan dan non keuangan pada perusahaan.

4. TINJAUAN PUSTAKA 4.1 Paragraf Penjelas Mengenai Kemampuan Entitas dalam Mempertahankan Kelangsungan Hidupnya

Opini audit merupakan bagian penting informasi yang disampaikan oleh

auditor ketika mengaudit laporan keuangan suatu perusahaan yang menitikberatkan

pada kesesuaian antara laporan keuangan dengan standard akuntansi yang

berterima umum. Auditor harus mempertimbangkan kondisi going concern

perusahaan yang tercermin dalam prediksi kebangkrutan..

Menurut Penelitian yang dilakukan oleh Margaretta Fanny dan Sylvia Saputra

(2000), Auditor memiliki suatu tanggung jawab untuk mengevaluasi status

kelangsungan hidup perusahaan dalam setiap pekerjaan auditnya. Mengacu kepada

Statement On Auditing Standard No. 59 (AICPA, 1988), auditor harus memutuskan

apakah mereka yakin bahwa perusahaan klien akan bisa bertahan di masa yang

akan datang. PSA 29 paragraf 11 huruf d menyatakan bahwa keragu-raguan yang



besar tentang kemampuan satuan usaha untuk mempertahankan kelangsungan

hidupnya (going concern) merupakan keadaan yang mengharuskan auditor

menambahkan paragraf penjelasan (atau bahas penjelasan lain) dalam laporan

audit, meskipun tidak mempengaruhi pendapat Wajar Tanpa Pengecualian

(Unqualified Opinion), yang dinyatakan oleh auditor. IAI disamping menerbitkan

ISAK No. 4 melalui Komite Standar Akuntansi Keuangan, juga menerbitkan melalui

Komite Standar Profesional Akuntan Publik, Interpretasi Pernyataan Standar

Auditing (IPSA) nomor 30,01 tentang “Laporan Auditor Independen tentang Dampak

Memburuknya Kondisi Ekonomi Indonesia Terhadap Kelangsungan Hidup Entitas”.

IPSA tersebut menganggap auditor perlu untuk mempertimbangkan tiga hal, yaitu :

1. Kewajiban auditor untuk memberikan saran bagi kliennya dalam

mengungkapkan dampak kondisi ekonomi tersebut (jika ada) terhadap

kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya.

2. Pengungkapan peristiwa kemudian yang mungkin timbul sebagai akibat kondisi

ekonomi tersebut, dan

3. Modifikasi laporan audit bentuk baku jika memburuknya kondisi ekonomi tersebut

berdampak terhadap kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan

hidupnya.

McKeown et al. (1991) berpendapat bahwa auditor mungkin saja gagal untuk

memberikan pendapat tentang adanya indikasi kebangkrutan kepada suatu

perusahaan yang ternyata mengalami kebangkrutan beberapa dalam beberapa

tahun mendatang. Hal ini disebabkan karena perusahaan tersebut sedang berada

dalam posisi ambang batas antara kebangkrutan dengan kelangsungan usahanya.

Untuk menanggapi keadaan dimana kemampuan perusahaan untuk

mempertahankan kelangsungan usaha perlu dipertanyakan, maka dikeluarkanlah

PSA 30 (SA 341) yang menyinggung masalah ini dengan judul “Pertimbangan

auditor atas kemampuan satuan usaha dalam mempertahankan kelangsungan

hidupnya”. .

Pertimbangan auditor atas kemampuan entitas dalam mempertahankan

kelangsungan hidupnya dituangkan dalam SPAP (2007:SA Seksi 341) yang

bersumber dari PSA No. 30 paragraf 01 yang menyatakan bahwa :

”Seksi ini memberikan pandangan bagi auditor atas laporan keuangan

berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia,



dalam hal auditor mengevaluasi apakah ada kesangsian tentang kemampuan

entitas untuk mempertahankan keberlangsungan hidupnya. Kelngsungan

hidup entitas dipakai sebagai asumsi dalam pelaporan keuangan sepanjang

tidak terbukti adanya informasi yang menunjukan hal yang berlawanan.

Biasanya, informasi yang secara signifikan berlawanan denagn asumsi

kelangsunganhidup entitas adalah berhubungan dengan ketidakmampuan

entitas dalam memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo tanpa

melakukan penjualan sebagian besar aktiva kepada pihak laur melalui bisnis

biasa, restrukturisasi utang, perbaikan operasi yang dipaksakan dari luar, dan

kegiatan serupa yang lain”

Pernyataan yang mendukung statement diatas ditemukan dalam paragraf 06

yang menyatakan sebagai berikut :

”Auditor dapat mengidentifikasi informasi mengenai kondisi atau

peristiwa tertantu yang, jika dipertimbangkan secara keseluruhan,

menunjukan adanya kesangsian besar tentang kemampuan entitas dalam

mempertahankan keberlangsungan hidupnya dalam jangka waktu pantas.

Signifikan atau tidaknya kondisi atau peritiwa tersebut akan tergantung atas

keadaan, dan beberapa diantaranya memungkinkan hanya menjadi signifikan

jika ditinjau bersama-sama dengan kondisi atau peristiwa lain. Berikut ini

adalah contoh kondisi dan peristiwa tersebut :

a) Trend Negatif–sebagai contoh, kerugian operasi yang berulang kali

terjadi, kekurangan modal kerja; arus kas negatif dari kegiatan usaha,

ratio keuangan penting yang jelek.

b) Petunjuk lain tentang kemungkinan kesulitan keuangan–sebagai

contoh, kegagalan dalam memenuhi kewajiban utangnya atau perjanjian

serupa, penunggakan pembayaran dividen, penolakan oleh pemasok

terhadap pengajuan permintaan pembelian kredit biasa, restrukturisasi

utang, kebutuhan untuk mencari sumber atau metode pendanaan baru,

atau penjualan sebagaian besar aktiva.

c) Masalah intern–sebagai contoh, pemogokan kerja atau kesulitan

hubungan perburuhan yang lain, ketergantungan besar atas sukses projek



tertentu, komitmen jangka panjang yang tidak bersifat ekonomis,

kebutuhan untuk secara signifikan mempengaruhi operasi.

d) Masalah luar yang terjadi–sebagai contoh, pengaduan gugatan

pengadilan, keluarnya undang-undang, atau masalah-masalah lain yang

kemungkinan membahayakan kemampuan entitas untuk beroperasi;

kehilangan franchise, lisensi atau paten penting; kehilangan pelanggan

atau pemasok utama; kerugian akibat bencana besar seperti gempa bumi,

banjir, kekeringan, yang tidak diasuransikan atau diasuransikan namun

dengan pertangguhan yang tidak memadai.”

4.2 Opinion Shopping Seperti yang dikutip dalam penelitian yang dilakukan oleh Reza Ephasbody

(1991), Opinion shopping didefinisikan oleh Security Exchange Commite sebagai

praktik pencarian auditor yang bersedia membantu merencanakan suatu accounting

treatment agar perusahaan berhasil mendapatkan opini yang diinginkannya,

walaupun dengan melakukan hal tersebut dapat membuat laporan yang dimiliki

perusahaan menjadi tidak reliable.

Bebarapa faktor yang memotivasi manajer untuk melakukan opinion shopping

termasuk keinginan untuk mencapai tujuan tertentu, atau bahkan kebutuhan untuk

mempertahankan keberlangsungan hidup perusahaannya. Untuk itu, manajemen

ingin agar hasil audit mereka mendapat hasil positive (unqualified). Hasil audit yang

negative akan mempengaruhi kompensasi yang mereka terima, kemampuan

perusahaan dalam pasar sekuritas, dan nilai perusahaan tersebut.

Menurut Mirna Dyah Praptitorini dan Indira Januarti (2007), perusahaan

biasanya menggunakan pergantian auditor (auditor switching) untuk menghindari


mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam dua cara (Teoh, 1992). Pertama,

jika auditor bekerja pada perusahaan tertentu, perusahaan dapat mengancam

melakukan pergantian auditor. Kedua, bahkan ketika auditor tersebut independen,

perusahaan akan memberhentikan akuntan publik (auditor) yang cenderung

memberikan paragraf penjelas mengenai kemampuan entitas dalam

mempertahankan kelangsungan hidupnya, atau sebaliknya akan menunjuk auditor



yang cenderung memberikan paragraf penjelas mengenai kemampuan entitas

dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. Argumen ini disebut opinion

shopping. Tujuan pelaporan dalam opinion shopping dimaksudkan untuk

meningkatkan (memanipulasi) hasil operasi atau kondisi keuangan perusahaan

walaupun opinion shopping menyebabkan dampak negatif.

Karena dalam hipotesa penelitian ini dikembangkan berdasarkan argumen

yang dikembangkan oleh Teoh (1992) dalam melakukan pergantian auditor (auditor

switching) dan memprediksi terjadinya praktik opinion shopping dengan cara

memberhentikan akuntan publik (auditor) yang cenderung memberikan paragraf


hidupnya. Maka model pergantian auditor yang dikembangkan dalam penelitian ini

adalah sebagai berikut :

AS Ln

1 – AS = b

0 + b

1(GC

1-GC

0) + b

2BANKRUPT + b

3ALAG + e

4.3 Kondisi Keuangan Perusahaan

Kondisi keuangan perusahaan menggambarkan tingkat kesehatan

perusahaan sesungguhnya (Ramadhany, 2004). Mc Keown dkk (1991) menemukan

bahwa auditor hampir tidak pernah memberikan paragraf penjelas mengenai

kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya pada

perusahaan yang tidak mengalami kesulitan keuangan. Krishnan dan Krishnan

(1996) menyatakan bahwa auditor lebih cenderung untuk mengeluarkan paragraf


hidupnya ketika kemungkinan kebangkrutan berada diatas 28 persen dengan

menggunakan model prediksi Zmijeski. Carcello dan Neal (2000) dalam Setyarno

(2006) menyatakan bahwa semakin buruk kondisi keuangan perusahaan maka

semakin besar probabilitas perusahaan menerima paragraf penjelas mengenai

kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. Dengan

menggunakan model prediksi Zscore Altman, hasil penelitian Ramadhany (2004)

selaras dengan penelitian Mc Kweon, Carcello dan Neal.

Altman (1968) menemukan bahwa perusahaan dengan profitabilitas serta

solvabilitas yang rendah sangat berpotensi mengalami kebangkrutan. Ia mencoba

mengembangkan suatu model prediksi dengan menggunakan 22 rasio keuangan



yang diklasifikasikan ke dalam lima kategori yaitu likuiditas, profitabilitas, leverage,

rasio uji pasar, dan aktivitas. Altman mengembangkan modelnya dengan

menggunakan analisis multidiskriminan dengan menggunakan sampel 33

perusahaan bangkrut dan 33 perusahaan yang tidak bangkrut. Sampai dengan saat

ini, Z Score model ini masih lebih banyak digunakan oleh para peneliti, praktisi, serta

para akademis di bidang akuntansi dibandingkan model prediksi kebangkrutan

lainnya (Altman, 1993). Hasil penelitian yang dikembangkan Altman, yaitu :

Z = 1.2Z1 + 1.4Z2 + 3.3Z3 + 0.6Z4 + 0.999Z5

Dimana:

Z1 = working capital / total asset

Z2 = retained earnings / total asset

Z3 = earnings before interest and taxes / total asset

Z4 = market capitalization / book value of debt

Z5 = sales / total asset

Model yang telah di kembangkan oleh Altman ini mengalami suatu revisi.

Revisi yang dilakukan oleh Altman merupakan penyesuaian yang dilakukan agar

model prediksi kebangkrutan ini tidak hanya untuk perusahaan – perusahaan

manufaktur yang go public melainkan juga dapat diaplikasikan untuk perusahaan –

perusahaan di sektor swasta.

Model yang lama mengalami perubahan pada salah satu variabel yang

digunakan menjadi :

Z’ = 0.717 Z1 +0.874 Z2 + 3.107 Z3 + 0.420 Z4 + 0.998 Z5 Dimana:

Z1 = working capital / total asset

Z2 = retained earnings / total asset

Z3 = earnings before interest and taxes / total asset

Z4 = book value of equity / book value of debt

Z5 = sales / total asset



4.4 Opini Audit Tahun Sebelumnya

Lenard et al. (1998) mengatakan bahwa salah satu hal yang penting yang

harus diputuskan auditor adalah apakah perusahaan dapat mempertahankan

kelangsungan hidupnya (going concern). Laporan keuangan dengan “modifikasi”

tentang going concern mengindikasikan bahwa dalam penilaian auditor ada risiko

bahwa perusahaan tidak dapat bertahan dalam bisnis. Barnes dan Huan (1993)

berpendapat bahwa seharusnya permasalahan going concern diberikan oleh auditor

yang dimasukkan di dalam opini auditnya pada saat opini tersebut dibuat. McKeown

et al. (1991) mempelajari opini audit dari perusahaan yang akan segera bangkrut.

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa perusahaan yang segera akan

bangkrut ternyata menerima opini tanpa modifikasi dan perusahaan ini lebih sedikit

kemungkinannya untuk mempunyai indikasi – indikasi akan adanya bahaya

keuangan, serta memiliki periode waktu yang pendek antara akhir tahun fiskal

dengan tanggal laporan audit. McKeown et al. (1991) berpendapat bahwa auditor

mungkin saja gagal untuk memberikan pendapat tentang adanya indikasi

kebangkrutan kepada suatu perusahaan yang ternyata mengalami kebangkrutan

dalam beberapa tahun mendatang. Hal ini disebabkan karena perusahaan tersebut

sedang berada dalam posisi ambang batas antara kebangkrutan dengan

kelangsunganusahanya. Mutchler (1985) berusaha untuk meninjau opini audit yang

sedang “bermasalah” dengan mempelajari apa yang disebutnya sebagai “masalah”.

Perusahaan yang bermasalah didefinisikan sebagai perusahaan yang

memiliki sedikitnya satu di antara ciri – ciri dalam penelitian Mutchler (1984)

terdahulu. Ciri – ciri tersebut adalah arus kas negatif, pendapatan operasi negatif,

modal kerja negatif, kerugian pada tahun berjalan, atau defisit saldo laba tahun

berjalan. Informasi tersebut secara umum digunakan untuk melihat perbedaan

antara laporan audit dengan paragraf penjelas mengenai kemampuan entitas dalam

mempertahankan kelangsungan hidupnya dan laporan audit tanpa paragraf penjelas

mengenai kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya

pada perusahaan yang bermasalah.

Mutchler (1984) melakukan wawancara dengan praktisi auditor yang

menyatakan bahwa perusahaan yang menerima paragraf penjelas mengenai

kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya pada tahun

sebelumnya lebih cenderung untuk menerima opini yang sama pada tahun berjalan.



Mutchler (1985) menguji pengaruh ketersediaan informasi publik terhadap prediksi


kelangsungan hidupnya, yaitu tipe opini audit yang telah diterima perusahaan.

Hasilnya menunjukkan bahwa model discriminant analysis yang memasukkan tipe

opini audit tahun sebelumnya mempunyai akurasi prediksi keseluruhan yang paling

tinggi sebesar 89,9 persen dibanding model yang lain.

4.5 Audit Lag

Menurut penelitian yang dilakukan Luciana Spica Almilia dan Lucas Setiady

(2006), ketepatan waktu penyajian laporan keuangan merupakan hal penting yang

harus diperhatikan oleh suatu perusahaan. Apabila penyelesaian penyajian laporan

keuangan terlambat atau tidak diperoleh saat dibutuhkan, maka relevansi dan

manfaat laporan keuangan untuk pengambilan keputusan akan berkurang

(Mamduh, 2003 : 35). Dalam penelitiannya, Made Gede mengukur penyelesaian

penyajian laporan keuangan dengan menggunakan rentang waktu atau

keterlambatan atas penyelesaian penyajian laporan keuangan (Made Gede, 2004).

Keterlambatan penyelesaian dapat disebabkan karena perusahaan berusaha

untuk mengumpulkan informasi yang banyak untuk menjamin keandalan dari

laporan keuangan (SAK, 2002 : SAK kerangka dasar par 43). Dapat dikatakan

bahwa perusahaan dalam membuat laporan keuangan mempertimbangkan trade off

antara relevansi dan keandalan (reliabilitas) dari laporan keuangan tersebut

(Kieso,2002:51).

Owusu – Ansah, dalam penelitian oleh Made Gede, mengungkapkan bahwa

penyelesaian penyajian laporan keuangan juga dapat dipengaruhi faktor – faktor

spesifik perusahaan (Made Gede, 2004). Berdasarkan keputusan Bapepam

No.80/PM/1996 tentang kewajiban penyampaian laporan keuangan berkala,

perusahaan publik diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan yang telah

diaudit selambat – lambatnya seratus dua puluh hari atau empat bulan setelah

tanggal neraca.



4.6 Pergantian Auditor (Auditor Switching)

Pertumbuhan usaha yang cepat, terjadinya perubahan manajemen mungkin

tidak diikuti oleh “expertise” auditor. Manajemen memerlukan auditor yang lebih

berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan pertumbuhan perusahaan yang cepat.

Jika hal ini tidak bisa dipenuhi kemungkinan besar perusahaan akan mengganti

auditor yang ada saat ini (Joher et al. 2000).

Perusahaan yang sedang melakukan aktivitas pendanaan atau melakukan

new financing tentunya berharap mendapatkan reaksi yang positif dari auditor switch

yang dilakukan. Dengan mengganti auditornya dengan auditor yang lebih punya

nama maka reputasi perusahaan juga akan terangkat dimata investor. (Smith dan

Nichols 1982), (Eichenseher et al. 1989).

Pada umumnya perusahaan yang berkembang menjadi besar lebih memilih

untuk mengganti auditor nya dengan auditor yang punya nama. Rasionalisasi dari

tindakan mengganti KAP dengan memilih KAP yang lebih punya nama disebabkan

karena perusahaan yang bertumbuh menjadi semakin besar akan mendapat

keuntungan dengan menggunakan auditor yang memiliki reputasi yang baik dan hal

itu umumnya dimiliki oleh KAP yang tergolong besar (Joher et.al. 2000).

Perpindahan ke KAP yang lebih prestisius menghasilkan reaksi pasar yang positif,

sementara perindahan ke KAP yang kurang prestis memberikan reaksi pasar yang

negatif (Dupuch and Simunic 1982).

5. PENELITIAN TERDAHULU Penelitian yang memprediksi penerimaan paragraf penjelas mengenai

kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya terus

dilakukan, dan perkembangan terbaru mengenai topik ini adalah adanya fenomena

opinion shopping pada perusahaan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan model

penelitian Mirna Dyah Praptitorini dan Indira Januarti (2007) yang mengadptasi

model penelitian Lennox (2000) untuk menguji pengaruh opinion shopping terhadap

laporan audit entitas bisnis di Indonesia.



6. PENGEMBANGAN HIPOTESIS H1 : Opinion shopping berpengaruh negatif terhadap penerimaan laporan auditor

dengan paragraf penjelas mengenai kemampuan entitas dalam

mempertahankan kelangsungan hidupnya

7. METODE PENELITIAN 7.1 Variabel Dependen Paragraf penjelas mengenai kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. (GC)

Paragraf penjelas mengenai kemampuan entitas dalam mempertahankan

kelangsungan hidupnya concern merupakan variable dikotomous. Variabel ini

merepresentasikan kode 1 jika terdapat paragraf penjelas mengenai kemampuan

entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dan 0 jika tidak terdapat


kelangsungan hidupnya.

7.2 Variabel Independen a. Kondisi Keuangan (BANKRUPT)

Variabel ini menggunakan proksi prediksi kebangkrutan revised Altman dalam

penelitian Lennox (2002) dan dibuat dalam bentuk variable dummy dengan kriteria

1, jika memiliki indeks kebangkrutan lebih kecil sama dengan dari 1,81 dan 0 jika

memiliki indeks kebangkrutan lebih besar sama dengan dari 1,81.

b. Audit Lag (ALAG) Audit lag didefinisikan sebagai jumlah hari antara akhir periode akuntansi

sampai dikeluarkannya laporan audit. Variable ini dibuat dalam bentuk variable

dummy dengan kriteria 1, jika memiliki lama waktu audit lag kurang dari 90 hari dan

0 jika memiliki lama waktu audit lag lebih dari 90 hari sesuai dengan keputusan

BAPEPAM no Kep-36/PM/2003. Penelitian menunjukkan bahwa auditor sering

memberikan paragraf penjelas mengenai kemampuan entitas dalam

mempertahankan keberlangsungan hidupnya ketika laporan audit tertunda lebih

lama (McKeown et al, 1991). Auditor menunda pengeluaran laporan audit dengan

harapan bahwa perusahaan dapat memecahkan masalah keuangannya dan

menghindari paragraf penjelas mengenai kemampuan entitas dalam

mempertahankan keberlangsungan hidupnya. Jadi, diharapkan bahwa audit lag



akan berpengaruh positif terhadap paragraf penjelas mengenai kemampuan entitas

dalam mempertahankan keberlangsungan hidupnya.

c. Opini audit tahun sebelumnya (PO) Variabel ini menggunakan variabel dummy, 1 jika opini audit tahun sebelumnya

menyertakan paragraf penjelas mengenai kemampuan entitas dalam

mempertahankan keberlangsungan hidupnya dan 0 jika opini audit tahun

sebelumnya tidak menyertakan paragraf penjelas mengenai kemampuan entitas

dalam mempertahankan keberlangsungan hidupnya. Beberpa penelitian

menemukan bahwa auditor lebih sering mengeluarkan opini audit dengan paragraf

penjelas mengenai kemampuan entitas dalam mempertahankan keberlangsungan

hidupnya jika opini audit tahun sebelumnya juga menyertakan paragraf penjelas

mengenai kemampuan entitas dalam mempertahankan keberlangsungan hidupnya

(Mutchler, 1985). Sehingga, opini audit tahun sebelumnya berpengaruh positif

terhadap pengungkapan paragraf penjelas mengenai kemampuan entitas dalam

mempertahankan keberlangsungan hidupnya dalam laporan auditor independen. d. Auditor Switching (AS)

Variabel ini menggunakan variabel dummy, 1 jika perusahaan melakukan

pergantian auditor atau auditor switching dan 0 jika perusahaan tidak melakukan

pergantian auditor atau auditor switching. Model pergantian auditor ini dibuat untuk

meprediksi terjadinya praktik opinion shopping dengan cara memberhentikan

akuntan publik (auditor) yang cenderung memberikan paragraf penjelas mengenai

kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya.

7.3 Sampel Penelitian Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang bergerak

dalam industri manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta, dasar penentuan

perusahaan yang masuk dalam kategori manufaktur dilihat berdasarkan klasifikasi

pada Indonesian Capital Market Directory (ICMD). Penelitian ini mengambil sampel

pada jenis perusahaan manufaktur dengan alasan bahwa perusahaan manufaktur

cukup sensitif terhadap setiap kejadian yang ada (Gantyowati,1998) dalam

(Tarjo,2005). Alasan lain diambilnya perusahaan manufaktur sebagai sampel adalah

karena jumlah perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Jakarta

berjumlah 153 perusahaan dari 262 perusahaan per 2003 (58,4 % dari seluruh



perusahaan yang ada), maka penelitian ini mengambil sampel dari perusahaan

manufaktur karena sektor ini dianggap cukup mewakili keseluruhan perusahaan

yang ada.

Tahun penelitian adalah tahun 2003 sampai 2007, dengan tujuan untuk

mengetahui trend perkembangan terbaru penerimaan paragraf penjelas mengenai

kemampuan entitas dalam mempertahankan keberlangsungan hidupnya sesudah

terjadinya krisis ekonomi dan melonjaknya harga minyak dunia yang mengakibatkan

resesi ekonomi di banyak negara maju dan berkembang. Sampel ditentukan melalui

metode purposive sampling dengan kriteria sampel sebagai berikut:

1. Auditee sudah terdaftar di BEJ sebelum 1 Januari 2003.

2. Auditee tidak keluar (delisting) dari BEJ selama periode penelitian (2003– 2007)

3. Menerbitkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen dari

tahun 2003-2007

4. Mengalami laba bersih setelah pajak yang negatif sekurangnya dua periode

laporan keuangan selama periode pengamatan (tahun 2003-2007). Kriteria ini

dipilih atas dasar trend negative yang dikemukan IAI dalam PSAP Seksi 341

paragraf keenam.

Melalui metode penentuan sampel tersebut, didapatlah total sampel

sebanyak 155 perusahaan (pooled data tahun 2003-2007), dengan jumlah sampel

setiap tahunnya sebanyak 31 perusahaan.

7.4 Metode Analisis Data Pengujian hipotesis dilakukan dengan analisis multivariat dengan

menggunakan regresi logistik (logistic regression), yang variabel independennya

merupakan kombinasi antara metric dan non metric (nominal). Model regresi logistik

yang digunakan untuk menguji hipotesis ada dua hal tersebut berdasarkan model

pelaporan audit yang digunakan oleh Lennox (2002), yaitu dengan model regresi

logistik sebagai berikut :



ln GC 1 – GC

= b0 + b1 BANKRUPT + b2 PO + b3 ALAG + b4 AS + e

Keterangan : GC = paragraf penjelas mengenai kemampuan entitas dalam mempertahankan

kelangsungan hidupnya (variabel dummy, 1 jika terdapat paragraf penjelas

mengenai kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan

hidupnya, 0 jika tidak terdapat paragraf penjelas mengenai kemampuan

entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya)

BANKRUPT = prediksi kebangkrutan menggunakan persamaan revisedAltman

(variabel dummy, 1 memiliki indeks kebangkrutan ≤ 1,81dan 0 jika

memiliki indeks kebangkrutan ≥ 1,81)

Z’ = 0.717 Z1 + 0.874 Z2 + 3.107 Z3 + 0.420 Z4 + 0.998 Z5

PO = opini tahun sebelumnya (variabel dummy, 1 jika terdapat paragraf penjelas

mengenai kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan

hidupnya dalam laporan auditor independent tahun sebelumnya, 0 jika tidak

terdapat paragraf penjelas mengenai kemampuan entitas dalam

mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam laporan auditor independent

tahun sebelumnya)

ALAG = jumlah hari antara akhir periode akuntansi sampai dikeluarkannya laporan

audit (variabel dummy, 1 jika kurang dari 90 hari, 0 jika lebih dari 90 hari)

AS = pergantian auditor (variabel dummy, 1 jika melakukan pergantian auditor,

0 jika tidak melakukan pergantian auditor). Model yang dikembangkan untuk

memprediksi pergantian auditor sebagai berikut:

AS Ln

1 – AS = b

0 + b

1(GC

1-GC

0) + b

2BANKRUPT + b

3ALAG + e

dengan :



(GC

1-GC

0) = variabel opinion shopping yang menangkap dampak perbedaan

pelaporan karena keputusan pergantian auditor

8. HASIL DAN PEMBAHASAN 8.1 Pengujian Hipotesis

Penilaian model fit tehadap data dilakukan dengan membandingkan fungsi

likelihood block number 0 dan block number 1, dilakukan penghitungan selisih nilai -

2LogLikelihood sebesar 54.203 (213.784 – 159.581), adanya penurunan nilai pada

model -2 Log Likelihood awal dan akhir menunjukan adanya perbaikan model fit

pada model hipotesis yang dikembangkan atau dengan kata lain model yang

dihipotesiskan fit dengan data.

Dalam pengujian koefisien determinasi dihasilkan nilai Cox Snell’s R Square

sebesar 0,295 dan nilai Nargelkerke R2 adalah 0,394. Hasil bagi kedua koefisien

tersebut adalah sebesar 74,8% yang menjelaskan tingat variabilitas variable

dependen yang dapat dijelaskan oleh variable independennya.

Dan dari pengujian kelayakan model fit didapat nilai Hosmer and Lemeshow

Test sebesar 0,952, nilai ini lebih besar dari 0,05 menyatakan tidak ada perbedaan

yang nyata antara klasifikasi yang diamati dengan klasifikasi yang diprediksi, atau

dengan kata lain model regresi binary cocok dipakai untuk analisis selanjutnya.

Pada tabel klasifikasi, dapat dilihat bahwa 71 perusahaan diprediksi tidak

tidak mendapatkan paragraf penjelas mengenai kemampuan entisa dalam

mempertahankan kelangsungan hidupnya pada laporan auditnya, sedangkan

perusahaan yang benar-benar tidak mendapatkan paragraf penjelas mengenai

kemampuan entisa dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya pada laporan

auditnya sejumlah 56 perusahaan, jadi ketepatan klasifikasi perusahaan yang tidak

melakukan pergantian auditor sebesar 78,87%.

Sedangkan perusahaan yang diprediksi akan mendapatkan paragraf penjelas


pada laporan auditnya adalah sejumlah 84 perusahaan, dengan total perusahaan

yang benar-benar mendapatkan paragraf penjelas mengenai kemampuan entitas

dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya pada laporan auditnya sebanyak



61 perusahaan, maka dapat diketahui ketepatan klasifikasi sample sekitar 72,61%.

Dan presentase ketepatan prediksi secara keseluruhan adalah sebesar 75,48%.

8.2 Pengujian Koefisien Regresi

Hasil perhitungan koefisien dari model regresi logistik biner yang

memprediksi penerimaan paragraf penjelas menganai kemampuan entitas dalam

mempertahankan kelangsungan hidup usahanya ini terlihat pada persamaan

berikut:

GC Ln

1 – GC =

-4,217 + 2,731 Bankrupt + 0,928 PO + 1,188 ALAG + 2,444 AS

Sedangkan perhitungan koefisien yang memprediksi pergantian auditor

dengan motif mendapatkan opini yang lebih baik terlihat pada persamaan berikut :

AS Ln

1 – AS =

-3,435 + 0,515 (GC1 – GC0) + 0,575 BANKRUPT – 0,973 ALAG

8.3 Pembahasan Dari pengujian koefisien diatas, dapat dilihat bahwa variable BANKRUPT

yang diuji melalui Altman Z Score berpengaruh positif terhadap penerimaan paragraf


hidupnya. Hasil ini menunjukan bahwa perusahaan yang memiliki indeks

kebangkrutan dibawah 1,81 atau menurut klasifikasi Altman berada dalam kategori

bankrupt cenderung menerima paragraf penjelas mengenai kemampuan entitas

dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya pada laporan auditnya. Hal ini

dimungkinkan terjadi karena didominasi faktor adanya ketidakpastian dalam kondisi

perekonomian Indonesia pada tahun penelitian, selain karena perusahaan memang

sedang berusaha untuk merustrukturisasi kewajibannya dan beberapa perusahaan

sample memilih untuk melakukan penghentian operasi untuk meminimalisasi

kerugian karena laba dari hasil penjualannya belum cukup untuk menutupi seluruh

kewajiban.

Variabel PO juga memiliki berpengaruh positif terhadap penerimaan paragraf


hidupnya perusahaan, hal ini sesuai dengan prediksi penulis dan hipotesa yang



dikembangkan oleh Lennox (2002), bahwa perusahaan yang mendapatkan paragraf


hidupnya pada tahun sebelumnya cenderung akan menerima paragraf penjelas


pada tahun berikutnya.

Alasan mengapa variabel PO seringkali digunakan dalam memprediksi


mempertahankan kelangsungan hidupnya berdasarkan alasan logika bahwa prior

opinion dapat digunakan untuk memprediksi opini audit pada tahun ini dengan

asumsi reabilitas dalam proses auditnya. Argumen ini dapat dianalogikan bahwa

porses yang reliable akan membawa hasil yang reliable, yang berarti bahwa proses

audit yang reliable akan menghasilkan laporan audit yang reliable, dan laporan yang

reliable akan dapat digunakan sebagai dasar yang terpercaya dalam

mempertimbangkan opini yang tepat pada laporan audit berikutnya. Dengan kata

lain reliable prior opinion dapat digunakan sebagai referensi terpercaya untuk

pembertimbangan pemberian opini audit pada tahun ini.

Variable ALAG berpengaruh positif terhadap penerimaan paragraf penjelas


perusahaan, yang berarti bahwa perusahaan yang memiliki rentang waktu

penerbitan laporan audit lebih cepat (kurang dari 90 hari) cenderung akan menerima


kelangsungan hidupnya pada laporan auditnya. Hal ini senada dengan yang

dikemukakan McKeown et al. (1991) bahwa auditor akan menunda pengeluaran

laporan audit dengan harapan bahwa perusahaan dapat memecahkan masalah

keuangannya dan menghindari paragraf penjelas mengenai kemampuan entitas

dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. Perusahaan yang menerbitkan

laporan auditnya pada rentang waktu kurang dari 90 hari membuktikan bahwa

perusahaan berusaha memauhi peraturan KEP-36/PM/2003 yang dikeluarkan oleh

BAPEPAM. Perusahaan juga berusaha menerbitkan laporan auditor tepat waktu

dikarenakan untuk menyakinkan investor lama agar tidak mencabut investasinya

dan mencari investor baru dengan tujuan menambah modal yang nantinya

diharapkan dapat membantu perusahaan untuk keluar dari kondisi financial distress.



Variable AS berpengaruh positif terhadap penerimaan paragraf penjelas

mengenai kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidup

perusahaan, yang berarti bahwa perusahaan yang melakukan pergantian auditor

akan cenderung menerima paragraf penjelas mengenai kemampuan entitas dalam

mempertahankan kelangsungan hidupnya pada laporan auditnya. Hal ini

mematahkan hipotesa yang dikembangkan dalam penelitian ini bahwa variable AS

tidak berhasil memprediksi terjadinya praktik opinion shopping dengan cara

mengganti auditor karena mengharapkan opini yang lebih baik dari auditor baru,

yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Karena variable AS yang diprediksi

akan menjadi variable kunci yang mendorong terjadinya praktek opinion shopping

menunjukan koefisien yang positif, sedangkan koefisien AS yang diharapkan untuk

menunjukan terjadinya praktik opinion shopping seharusnya negative sesuai dengan

hipotesa yang dikembangkan, walapun pada variable lain sudah menujukan kondisi

seperti yang diharapkan untuk mendukung terjadinya praktek opinion shopping. Dari

hasil koefisien ini hanya dapat membuktikan bahwa perusahaan yang melakukan

pergantian auditor belum tentu akan mendapat opini tanpa paragraf penjelas

menganai kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya

pada laporan auditnya.

Walaupun perusahaan yang mengalami financial distress melakukan

pergantian auditor, nampaknya kebanyakan dipacu bukan untuk melakukan praktik

opinion shopping melainkan untuk mendapatkan reaksi positif dari auditor switch

yang dilakukan karena perusahaan kebanyakan sedang melakukan pencarian

aktivitas pendanaan baru atau new financing. Dengan mengganti auditornya dengan

auditor yang lebih punya nama maka diharapkan reputasi perusahaan akan

terangkat dimata investor.

Bedasarkan hasil perhitungan koefisien model pergantian auditor diatas

dapat disimpulkan bahwa praktik opinion shopping dengan cara mengganti auditor

lama dengan yang baru untuk mendapatkan opini lebih baik dan tanpa adanya

paragraf penjelas yang menyangsikan kemampuan perusahaan dalam

mempertahankan kelangsungan hidupnya, yang menjadi fokus utama penelitian

tidak dapat diprediksi pada model penelitian ini karena koefisien variable AS dan

variabel (GC1–GC0) menunjukan hasil yang tidak sesuai dengan harapan. Tidak

signifikannya koefisien (GC1–GC0) yang digambarkan sebagai GC2 juga



menguatkan bukti bahwa praktik opinion shopping dengan cara mengganti auditor

untuk mendapatkan opini yang lebih baik dan tanpa adanaya paragraf penjelas yang

menyangsikan kemampuan perusahaan dalam memperthankan kelangsungan

hidupnya tidak sesuai dengan kondisi di Indonesia.

9. PENUTUP 9.1 Kesimpulan

Hasil diatas juga tidak dapat menunjukkan bahwa perusahaan di Indonesia

cenderung tidak menerima paragraf penjelas mengenai kemampuan entitas dalam

mempertahankan kelangsungan hidupnya ketika mempertahankan auditornya. Ini

memberikan bukti bahwa kondisi dalam penelitian ini kurang sesuai dengan praktik

opinion shopping model kedua yang dikemukakan oleh Teoh (1992). Penelitian

terdahulu oleh Mirna Dyah Praptitorini dan Indira Januarti (2007) yang juga

mengedaptasi penelitian Teoh (1992), juga tidak dapat membuktikan terjadinya

praktik opinion shopping melalui yaitu cara yang kedua, yaitu kecenderungan untuk

berganti auditor dengan harapan akan memperoleh opini lebih baik dan tanpa

adanya paragraf penjelas yang menyangsikan kemampuan entitas dalam

mempertahankan kelangsungan hidupnya. Ini membuktikan bahwa praktik opinion

shopping yang terjadi di Indonesia lebih sesuai dengan praktik opnion shopping cara

pertama yang dikemukakan oleh Teoh (1992), yaitu argumen ancaman pergantian

auditor, yang mengakibatkan auditor akhirnya mengeluarkan opini tanpa adanya

paragraf penjelas yang menyasikan kemampuan perusahaan dalam

mempertahankan kelangsungan hidupnya untuk mempertahankan klien tersebut.

Hal ini bisa saja terjadi mengingat marak dan ketatnya persaingan yang terjadi antar

Kantor Akuntan Publik di Indonesia, akibat kurangnya independensi audior yang

seharusnya secara objektif dapat memberikan opini sesuai dengan keadaan yang

sebenarnya. Argumen ini sejalan dengan pendapat dari Chow dan Rice (1982)

dalam Lennox (2002), dimana dikatakan bahwa walaupun perusahaan sering

mengganti auditor setelah menerima paragraf penjelas mengenai kemampuan

entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya, masih belum jelas apakah

ini mencerminkan praktik opinion shopping. Apalagi masih besar adanya

kemungkinan bahwa opinion shopping justru terjadi pada perusahaan yang

mempertahankan auditor lama.



9.2 Saran Pada penelitian selanjutnya dilakukan dengan mencari kaitan antara peranan

komite audit dalam perusahaan dengan praktik opinion shopping yang terjadi di

Indonesia, seperti yang dilakukan oleh Lennox (2002), yang memprediksi apakah

komite audit ikut berperan dalam ancaman pergantian auditor yang diterima bila

tidak memberikan opini sesuai dengan yang diharapkan manajemen.



DAFTAR PUSTAKA

Agoes, Sukrisno. 1996. Pemeriksaan Akuntan (Auditing) oleh Kantor Akuntan

Publik. Edisi 2. Jakarta : Lembaga Penerbit FE UI

Almilia, Luciana Spica. dan Lucas Setiady.2006. “Faktor – Faktor yang

Mempengaruhi Penyelesaian Penyajian Laporan Keuangan pada Perusahaan

yang Terdaftar di BEJ”. STIE Perbanas Surabaya. www.google.com

Arens, Alvin A., dan James K Lobbecke.1996. Auditing : Pendekatan Terpadu (Judul

Asli : Auditing : An Integrated Approach) Edisi Revisi, Jilid 1. Penerjemah Amir

Abadi Jusuf. Jakarta : Salemba Empat.

Chasteen, Lanny G., Richard E. Flaherty, dan Melvin C. O’Connor. 1989.

Intermediate Accounting. Third Edition. New York : McGraw-Hill.

Espahbodi, Reza.1991. ”Second Opinion, Opinion Shopping and Independence”.

Dalam The CPA Journal Online. www.google.com

Fanny, Margaretta dan Saputra, S. 2005. “Opini Audit Going Concern : Kajian

Berdasarkan Model Prediksi Kebangkrutan, Pertumbuhan Perusahaan, dan

Reputasi Kantor Akuntan Publik (Studi Pada Emiten Bursa Efek Jakarta)”.

Dalam Simposium Nasional Akuntansi VIII. 966-978. www.google.com

Ghozali, Imam. 2006. Analisis Multivariate Lanjutan dengan Program SPSS. Edisi

1.. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro

Gujarati, Damodar N. 2003. Basic Econometrics. International Edition. Edisi 4.

Singapore : Mc Graw-Hill

Ikatan Akuntansi Indonesia. 2001. “Standar Profesional Akuntan Publik”. Jakarta:

Salemba Empat.


http://www.google.com/




Inderawati, Ade. 2005. “Perbedaan Kinerja Keuangan Perusahaan Sebelum dan

Sesudah Merger”. Dalam Skripsi. Jakarta : Perpustakaan STEKPI

Kawijaya, Nelly. dan Juniarti. 2002. “Faktor-Faktor yang Mendorong Perpindahan

Auditor (Auditor Switch) pada Perusahaan- Perusahaan di Surabaya dan

Sidoarjo”. Dalam Jurnal Akuntansi & Keuangan Vol. 4, No. 2, Nopember 2002:

93 – 105. www.puslit.petra.ac.id/journals/accounting/

Lennox, C., 2000. “Do Companies Successfully Engage in Opinion Shopping:

Evidence from The UK?”. Dalam Journal of Accounting and Economics 29. pp 321-

37. www.google.com

Lennox, C., 2002. “Opinion Shopping and Audit Committees”. www.google.com

Pramanik, Pemi. 1994. “Pengaruh Ekspansi terhadap Modal Kerja pada PT Chakra

Perkebunan The Dewata”. Dalam Skripsi. Jakarta : Perpustakaan STEKPI

Praptitorini, Mirna Dyah. dan Indira Januarti. 2007. Analisis Pengaruh Kualitas Audit,

Debt Default dan Opinoin Shopping terhadap Penerimaan Opini Going

Concern. Dalam Simposium Nasional Akuntansi X. Makassar.

www.google.com.

Rahayu, Puji. 2007. Assessing Going Concern Opinion: A Study Based On Finacial

and Non - Finacial Informations. Dalam Simposium Nasional Akuntansi X.

Makassar. www.google.com

Setiawan, Santy. 2006. “Opini Going Concern dan Prediksi Kebangkrutan

Perusahaan”. Dalam Jurnal Ilmiah Akuntansi, Vol V No 1. Mei. Hal 59-67.

www.google.com.

Setyarno, Eko Budi dan Indira Januarti. 2006. “Pengaruh Kualitas Audit, Kondisi

Keuangan Perusahaan, Opini Audit Tahun Sebelumnya, Pertumbuhan


http://www.puslit.petra.ac.id/journals/accounting/







Perusahaan terhadap Opini Audit Going Concern”. Dalam Simposium Nasional

Akuntansi IX. www.google.com

Siregar, Mashuri Jaya. 2002. “Analisa Kinerja PT Texmaco Jaya, Tbk. Sebelum dan

Sesudah Dilaksanakannya Restrukturisasi Hutang oleh BPPN”. Dalam Skripsi.

Jakarta : Perpustakaan STEKPI

Teoh, S. 1992. “Auditor Independence, Dismissal Threats, and The Market Reaction

to Auditor Switches”. Dalam Journal of Accounting Research 30. pp 1-23. 5.

www.google.com





LAMPIRAN

Hasil Output Regresi Logistik SPSS 13 Model Prediksi Persamaan Penerimaan Paragraf Penjelas Mengenai Kemampuan Entitas dalam Mempertahankan Kelangsungan Hidupnya Logistic Regression Case Processing Summary

Block 0: Beginning Block

Unweighted Cases a

155 100.00 .0

155 100.00 .0

155 100.0

N PercentIncluded in AnalysisMissing Cases

Selected Cases

TotalUnselected CasesTotal

If weight is in effect, see classification table for the totalnumber of cases.

a.

Dependent Variable Encoding

01

Original Value Internal ValueOpini non going concernOpini going concern

I a,bteration History ,c

213.784 .168213.784 .168

Iteration12

Step0

-2 Loglikelihood

CoefficientsConstant

Constant is included in the model.a.

Initial -2 Log Likelihood: 213.784b.

Estimation terminated at iteration number 2 becauseparameter estimates changed by less than .001.

c.

Classification Table a,b

0 71 .00 84 100.0

54.2

ObservedOpini non going concernOpini going concern

Opini GoingConcern

Overall Percentage

Step 0

Opini nongoing concern

Opini goingconcern

Opini Going Concern

Predicted

PercentageCorrect


The cut value is .500b.



Variables in the Equation

Block 1: Method = Enter

.168 .161 1.088 1 .297 1.183B S.E. Wald df Sig. Exp(B)

ConstantStep 0

Variables not in the Equation

16.633 1 .000Score df Sig.

10.870 1 .001.158 1 .691

24.656 1 .00045.417 4 .000

BANKRUPTPOALAGAS

VariablesStep0

Overall Statistics

Iteration Historya,b,c,d

163.693 -2.667 1.660 .700 .758 1.665159.790 -3.818 2.434 .894 1.093 2.262159.582 -4.185 2.705 .927 1.182 2.432159.581 -4.217 2.731 .928 1.188 2.444159.581 -4.217 2.731 .928 1.188 2.444

Iteration12345

Step1

-2 Loglikelihood Constant BANKRUPT PO ALAG

CoefficientsAS

Method: Entera.

Constant is included in the model.b.

Initial -2 Log Likelihood: 213.784c.

Estimation terminated at iteration number 5 because parameter estimates changed byless than .001.

d.

Omnibus Tests of Model Coefficients

54.203 4 .00054.203 4 .00054.203 4 .000

StepBlock

Chi-square df Sig.Step 1

Model

Model Summary

159.581a .295 .394Step

-2 Loglikelihood

Cox & SnellR Square

NagelkerkeR Square

1


a.




Contingency Table for Hosmer and Lemeshow Test

15 15.074 1 .926 1611 10.896 3 3.104 14

4 3.816 2 2.184 626 24.675 17 18.325 4310 11.466 23 21.534 33

3 3.243 15 14.757 182 1.256 10 10.744 120 .574 13 12.426 13

12345678

Step1

Observed Expected

Opini Going Concern =Opini non going

concernObserved Expected

Opini Going Concern =Opini going concern

Total

Hosmer and Lemeshow Test

1.605 6 .952Step1

Chi-square df Sig.

Classification Tablea

56 15 78.923 61 72.6

75.5

ObservedOpini non going concernOpini going concern

Opini GoingConcern

Overall Percentage

Step 1

Opini nongoing concern

Opini goingconcern

Opini Going ConcernPercentage

Correct

Predicted

The cut value is .500a.


2.731 .858 10.136 1 .001 15.353 2.857 82.493.928 .394 5.541 1 .019 2.529 1.168 5.476

1.188 .519 5.235 1 .022 3.281 1.186 9.0802.444 .549 19.804 1 .000 11.520 3.926 33.802

-4.217 1.041 16.409 1 .000 .015

BANKRUPTPOALAGASConstant

Step1

a

B S.E. Wald df Sig. Exp(B) Lower Upper95.0% C.I.for EXP(B)

Variable(s) entered on step 1: BANKRUPT, PO, ALAG, AS.a.

Correlation Matrix

1.000 -.862 -.143 -.589 -.431-.862 1.000 -.064 .187 .223-.143 -.064 1.000 .078 .042-.589 .187 .078 1.000 .392-.431 .223 .042 .392 1.000

ConstantBANKRUPTPOALAGAS

Step1

Constant BANKRUPT PO ALAG AS


Hasil Output Regresi Logistik SPSS 13 Model Prediksi Praktik Opinion Shopping dengan Cara Mengganti Auditor (Auditor Switching) Logistic Regression

Case Processing Summary

Unweighted Casesa

155 100.00 .0

155 100.00 .0

155 100.0

N PercentIncluded in AnalysisMissing Cases

Selected Cases

TotalUnselected CasesTotal

If weight is in effect, see classification table for the totalnumber of cases.

a.

Dependent Variable Encoding

0

1

Original Value Internal ValueTidak MelakukanPergantian AuditorMelakukanPergantian Auditor

Iteration Historya,b,c

188.594 -.813188.513 -.862188.513 -.863

Iteration123

Step0

-2 Loglikelihood

CoefficientsConstant


Initial -2 Log Likelihood: 188.513b.


c.



Block 0: Beginning Block

Classification Tablea,b

Block 1: Method = Enter

109 0 100.0

46 0 .0

70.3

ObservedTidak MelakukanPergantian AuditorMelakukanPergantian Auditor

AS

Overall Percentage

Step 0

TidakMelakukanPergantian

Auditor

MelakukanPergantian

Auditor

AS

Predicted

PercentageCorrect


The cut value is .500b.


-.863 .176 24.076 1 .000 .422B S.E. Wald df Sig. Exp(B)

Step 0 Constant

Variables not in the Equation

4.234 1 .040Score df Sig.

2.001 1 .1578.381 1 .004

11.342 3 .010

GC2BANKRUPTALAG

VariablesStep0

Overall Statistics

Iteration Historya,b,c,d

177.919 -.266 .408 .364 -.872177.312 -.409 .509 .546 -.969177.308 -.435 .515 .575 -.973177.308 -.435 .515 .575 -.973

Iteration1234

Step1

-2 Loglikelihood Constant GC2 BANKRUPT

CoefficientsALAG

Method: Entera.

Constant is included in the model.b.

Initial -2 Log Likelihood: 188.513c.

Estimation terminated at iteration number 4 because parameter estimateschanged by less than .001.

d.



Omnibus Tests of Model Coefficients

11.205 3 .01111.205 3 .01111.205 3 .011

StepBlock

Chi-square df Sig.Step 1

Model

Model Summary

177.308a .070 .099Step

-2 Loglikelihood

Cox & SnellR Square

NagelkerkeR Square

1


a.

Hosmer and Lemeshow Test

1.902 4 .754Step Chi-square df Sig.1

Correlation Matrix

1.000 .313 -.885 -.396Constant GC2 BANKRUPT ALAG

.313 1.000 -.183 .138-.885 -.183 1.000 .064-.396 .138 .064 1.000

ConstantGC2BANKRUPT

Step1

ALAG

Classification Tablea

99 10 90.8

31 15 32.6

73.5

ObservedTidak MelakukanPergantian AuditorMelakukanPergantian Auditor

AS

Overall Percentage

Step 1

TidakMelakukanPergantian

Auditor

MelakukanPergantian

Auditor

AS

Predicted

PercentageCorrect

The cut value is .500a.



Contingency Table for Hosmer and Lemeshow Test

14 14.557 3 2.443 1741 41.285 11 10.715 522 1.443 0 .557 2

35 34.157 14 14.843 497 5.929 3 4.071 10

10 11.629 15 13.371 25

123456

Step1

Observed Expected

AS = Tidak MelakukanPergantian Auditor

AS = MelakukanPergantian Auditor

Observed Expected Total


.515 .380 1.838 1 .175 1.674 .795 3.527

.575 .677 .721 1 .396 1.777 .471 6.703-.973 .404 5.814 1 .016 .378 .171 .834-.435 .756 .332 1 .565 .647

95.0% C.I.for EXP(B)B S.E. Wald df Sig. Exp(B) Lower Upper

GC2BANKRUPTALAG

Step1

a

Constant

Variable(s) entered on step 1: GC2, BANKRUPT, ALAG.a.


The 2nd Accounting Conference, 1 Doctoral Colloquium, and...

Documents

Transcript of The 2nd Accounting Conference, 1 Doctoral Colloquium, and...