Teori Taman

8/17/2019 Teori Taman

1/34

179Penyelenggaraan RTH untuk Mewujudkan Kota Taman

BAB VI

PENYELENGGARAAN RTH UNTUK

MEWUJUDKAN KOTA TAMAN


2/34

180 Penyelenggaraan RTH untuk Mewujudkan Kota Taman

VI PENYELENGGARAAN RTH UNTUK

MEWUJUDKAN KOTA TAMAN

6.1 KEBIJAKAN DAN STRATEGI

PENYELENGGARAAN RTH

Selaras dengan pelaksanaan Undang-Undang (UU)

No. 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah, komit-

men untuk mewujudkan pembangunan kota secara

berkelanjutan, antara lain telah mensyaratkan pemba-

ngunan dan pengelolaan RTH secara konsisten dan

profesional. Otonomi Daerah harus bermuara pada pe-

ningkatan kesejahteraan masyarakat dan upaya menerus

untuk mendekatkan fungsi-fungsi pelayanan masyarakat.

Sistem, mekanisme, prosedur penyelenggaraan otonomi

daerah (baik UU maupun Peraturan Pemerintah/PP-nya)

harus jelas dan aplikatif untuk menghindarkan distorsi

kontra produktif. Otonomi Daerah dalam jangka panjang

harus mampu mewujudkan kemandirian daerah, dilak-

sanakan dalam wadah NKRI dan harus mampu meman-

tapkan demokrasi dalam semangat persatuan dan kes-

atuan.

Demikian pula Undang-Undang N0. 24 Tahun 1992

tentang Penataan Ruang di dalam revisinya telah men-

syaratkan ketentuan-ketentuan yang terkait dengan

RTH, antara lain bahwa rencana pengelolaan RTH ha-rus merupakan bagian integral dari rencana tata ruang

wilayah sesuai dengan tingkatan dan skala perencanaan

(RTRWN, RTRWP, RTRWK, RDTR, RTR).

Penyesuaian perkembangan paradigma reformasi

pembangunan kota berkelanjutan, mensyaratkan pelak-

sanaan transparansi semua kegiatan, baik oleh pemerin-

tah maupun swasta (pengusaha dan lembaga masyara-

kat umum). Kesadaran akan hak dan tanggung jawab

pembangunan dan pengelolaan RTH tidak hanya meru-

pakan dominasi pemerintah, tetapi juga masyarakat,

dan penyesuaian program-program pembangunan yang

inovatif, kreatif, dan mutakhir. Sampai saat ini kebijakan

dan strategi penyelenggaraan RTH masih berdasarkan

pendekatan sektoral dan partial, yang selanjutnya di-

jabarkan ke dalam program-program sektoral secara

sendiri-sendiri. Di lingkungan Kementrian Lingkungan

Hidup misalnya, Program Bangun Praja, Super Prokasih,

Langit Biru, sampai kini masih dianggap sebagai gerakan

parsial lingkungan perkotaan saja.

Pembangunan lingkungan berkelanjutan sangat mem-

butuhkan peran sentral para arsitek lansekap yang sangat

berpengaruh dalam menggubah wajah alam, menjadi

suatu lingkungan kota yang layak huni, aman, nyaman,

sehat dan indah bagi manusia. Apalagi di era otonomi

daerah, dimana ternyata pembangunan daerah memer-

lukan bantuan, yaitu dalam mengarahkan pembangunan

kota berkelanjutan.

Perlunya pengelolaan RTH secara khusus diindikasi

oleh Departemen Dalam Negeri sejak tahun 1980-an ter-

indikasi dengan dikeluarkannya Instruksi Menteri Dalam

Negeri (Inmendagri) No. 14 Tahun 1988 tentang Penataan

Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Wilayah Perkotaan, yang

kemudian dijabarkan ke dalam konsep kebijakan dan

strategi pembangunan serta pengelolaan RTH secara


3/34


umum. Inmendagri No. 14 Tahun 1988 hingga kini belum

didukung oleh perangkat Petunjuk Pelaksanaan (Juklak)

maupun Petunjuk Teknis (Juknis), menyangkut pengelo-

laan RTH yang sesuai kebutuhan masing-masing daerah,

utamanya Pemerintahan Kota dan Kabupaten.

Keterpurukan keadaan ekonomi, sosial dan politik,

telah menyita perhatian semua pihak agar bisa bertahan

hidup dan berusaha bangun untuk mengatasinya. Ironis-

nya pembangunan kota berkelanjutan, menjadi terabai-

kan dan krisis lingkungan semakin bertambah parah.

Untuk itu, perlu desakan segera mengkonsolidasikan diri

dengan masing-masing pihak terkait, agar lebih memper-

hatikan pembangunan lingkungan kota melalui pengelo-

laan RTH yang juga berkelanjutan.

Di era reformasi, hampir di semua sektor pemerin-

tah melakukan pembenahan struktur manajemen kerja

kembali sesuai tuntutan perkembangan kebijakan poli-

tik kepemerintahan. Sebagai contoh, Kementerian Ling-

kungan Hidup (KLH), mengalami perubahan struktural,

dengan demikian bahwa pengelolaan lingkungan hidup,termasuk di wilayah perkotaan, dapat lebih mempertim-

bangkan keselarasan dan kesimbangan dengan alam

sekitar dan keseimbangan antar sektor.

Pemerintah telah menetapkan berbagai peraturan pe-

rundangan di bidang pengelolaan lingkungan hidup, dari

’pucuk’ gunung sampai ke ‘ujung’ laut. Tak hanya Kantor

KLH saja yang memang langsung diberi wewenang men-

gatur pengelolaan lingkungan hidup ini, berdasar pada

kemampuan dan tanggung jawab. Dalam pengelolaan

lingkungan hidup, yang penting adalah adanya kesadar-

an dan keterpaduan kerja untuk bersama-sama meles-

tarikan fungsi lingkungan dengan berbagai pihak, seperti

kerjasama antar sektor terkait, antara lain Departemen

Dalam Negeri, Departemen Pekerjaan Umum, Kantor Ke-

mentrian Kebudayaan dan Pariwisata, Departemen Per-

tanian dan Kehutanan, akademisi, praktisi profesional,

dan masyarakat umum.

Kantor KLH telah mencanangkan beberapa program

dan proyek, yang sebagian besar mencoba kembali mere-

habilitasi atau menata kembali lingkungan, khususnya

lingkungan perkotaan, dan membantu mempertahankan

lingkungan yang masih baik. Salah satunya adalah Pro-

gram Tata Praja Lingkungan ( Good Environmental Govern- ance /GEG), yang terdiri dari dua sub program, yaitu Pro-

gram Bangun Praja dan Program Masyarakat Madani.

6.1.1 Issue dan Tantangan dalam

Penyelenggaraan RTH

Isu yang berkaitan dengan ruang terbuka publik an-

Gambar 6.1 RPH (Rumah Pemotongan Hewan/ Abatoir )

Pertanian Kotat memanfaatkan halaman ‘abatoir’ di Jakarta.


4/34


tara lain RTH secara umum, terkait dengan beberapa

tantangan tipikal perkotaan, seperti menurunnya kualitas

lingkungan hidup perkotaan, bencana banjir, longsor dan

perubahan perilaku sosial masyarakat yang cenderung

kontra-produktif dan destruktif seperti kriminalitas dan

vandalisme.

Dari aspek kondisi lingkungan hidup (LH), rendahnya

kualitas air tanah, tingginya polusi udara dan kebisingan

di perkotaan, merupakan hal-hal yang secara langsung

maupun tidak langsung terkait dengan keberadaan RTH

secara ekologis. Tingginya frekuensi bencana banjir dan

tanah longsor di perkotaan dewasa ini juga diakibatkan

karena terganggunya sistem tata air karena terbatasnya

daerah resapan air dan tingginya volume air permukaan

(run-off). Kondisi tersebut secara ekonomis juga dapat

menurunkan tingkat produktivitas, dan menurunkan

tingkat kesehatan dan tingkat harapan hidup masyara-

kat. Di sisi lain, exposure terhadap polusi udara yang ber-

lebihan dan terus-menerus dapat menyebabkan kelainan

genetik dan menurunkan tingkat kecerdasan anak-anakdi masa mendatang.

Secara sosial, tingginya tingkat kriminalitas dan konik

horizontal di antara kelompok masyarakat perkotaan se-

cara tidak langsung juga dapat disebabkan oleh kurang-

nya ruang-ruang kota yang dapat menyalurkan kebutuh-

an interaksi sosial untuk pelepas ketegangan (stress)

yang relatif banyak dialami oleh masyarakat perkotaan.

Rendahnya kualitas lingkungan perumahan dan penye-

diaan ruang terbuka publik, secara psikologis telah me-

nyebabkan kondisi mental dan kualitas sosial masyarakat

yang semakin memburuk dan menekan.

Secara teknis, isu yang berkaitan dengan keperi-

adaan RTH di perkotaan antara lain menyangkut terjadi-

nya sub-optimalisasi penyediaan RTH baik secara kuanti-

tatif maupun kualitatif, lemahnya kelembagaan dan SDM,

kurangnya keterlibatan stakeholder dalam pengelolaan

RTH, serta ’selalu’ terbatasnya ruang/lahan di perkotaan

yang dapat digunakan sebagai RTH.

Pada kenyataannya, sub-optimalisasi ketersediaan

RTH terkait dengan kenyataan pada masih dari kurang

memadainya proporsi wilayah yang dialokasikan untuk

ruang terbuka, maupun rendahnya rasio jumlah ruang ter-

buka per kapita yang tersedia. Mengakibatkan semakin

rendahnya tingkat kenyamanan kota, menurunnya tingkat

kesejahteraan masyarakat dan secara tidak langsung

menyebabkan hilangnya nilai-nilai budaya lokal (artefak

alami dan nilai sejarah) akibat tergusur oleh kepentingan

ekonomi yang pragmatis.

Secara kelembagaan, masalah RTH terkait juga oleh

Gambar 6.2

Taman Umum (Public Park) di antara Gedung Permukiman Bertingkat

(apartment) di Singapura.


5/34


belum adanya peraturan perundang-undangan yang

memadai tentang RTH, serta pedoman teknis pelaksa-

naan dalam pengelolaan RTH sehingga keberadaan RTHmasih bersifat marjinal. Di samping itu, kualitas SDM

yang tersedia juga harus ditingkatkan untuk dapat se-

cara optimal dan lebih profesional mampu memelihara

dan mengelola RTH. Di sisi lain, keterlibatan swasta dan

masyarakat umumnya masih sangat rendah. Potensi pi-

hak swasta dalam penyelenggaraan RTH masih belum

banyak dimanfaatkan, sehingga pemerintah sering dan

bahkan selalu terbentur pada masalah keterbatasan bia-

ya dan anggaran.

Walaupun secara teoritis dikatakan, bahwa ruang

perkotaan yang tersedia makin terbatas, namun dalam

kenyataannya banyak lahan-lahan tidur di perkotaan

yang cenderung ditelantarkan dan kurang dimanfaatkan.

Sementara ruang-ruang terbuka yang memang secara

legal diperuntukkan sebagai RTH, kondisinya kurang te-

rawat dan tidak dikelola secara optimal.

Untuk meningkatkan keberadaan ruang publik, khu-

susnya RTH di perkotaan, perlu dilakukan beberapa hal

terutama yang terkait dengan penyediaan perangkat hu-

kum, NSPM, pembinaan masyarakat dan keterlibatan

para pemangku kepentingan dalam pengembangan ru-

ang kota.

Beberapa upaya yang akan dilakukan oleh Pemerin-

tah ke depan antara lain adalah:

• Melakukan revisi UU 24/1992 tentang Penataan Ruang

untuk dapat lebih mengakomodasikan kebutuhan

pengembangan RTH;

• Menyusun pedoman-pedoman pelaksanaan (NSPM)

untuk peyelenggaraan dan pengelolaan RTH;

• Menetapkan kebutuhan luas minimum RTH sesuai de-

ngan karakteristik kota, dan indikator keberhasilan

pengembangan RTH suatu kota;• Meningkatkan kampanye dan sosialisasi tentang pen-

pentingnya RTH melalui gerakan kota hijau (green

cities);

• Mengembangkan mekanisme insentif dan disinsentif

yang dapat lebih meningkatkan peran swasta dan ma-

syarakat melalui bentuk-bentuk kerjasama yang saling

menguntungkan;

• Mengembangkan proyek-proyek percontohan RTH un-

tuk berbagai jenis dan bentuk yang ada di beberapa

wilayah kota.

RTH merupakan kebutuhan pokok kota, demi man-

faat masa kini dan harapan untuk masa depan lingkungan

kota yang manusiawi untuk kesehatan dan kesejahteraan

penghuninya. Perencanaan pertamanan perkotaan (ur-

ban landscape planning) adalah bagian perencanaan la-

han yang dinamis dalam tata ruang kota. Merencana kota

pada hakekatnya ialah mengatur tempat untuk semuanya

dan semua pada tempatnya.

Guna menampung keinginan-keinginan semacam

itu, secara garis besar telah tertuang dalam rencana tata

ruang dari yang bersifat umum (RTRWN, RTRW Pulau,

RTRW Propinsi, Kabupaten dan RTRW Kota) hingga ren-

cana tata ruang yang bersifat detail dan rinci (RDTR Ka-

wasan dan RTR Kawasan). Besaran dan jenis RTH-nya

sendiri berdasarkan skala perencanaan dan tingkat ke-

pentingan/kebutuhannya.

Selanjutnya, peran, fungsi dan manfaat RTH tersebut

di atas diuraikan secara rinci, sebagai berikut:


6/34


• Terjaminnya ketersediaan oksigen dalam jumlah

yang cukup dan menerus;

• Terciptanya iklim yang sehat, udara bersih bebaspolusi;

• Terciptanya suasana teduh, nyaman, bersih dan

indah;

• Terkendalinya sistem tata-air (hidrologi) secara opti-

mal dan memungkinkan adanya hasil sampingan

berasal dari tanaman produktif yang sengaja dita-

nam di lokasi yang aman dari polusi pada media

tanah, air dan udara;

• Tersedianya sarana rekreasi dan wisata kota, yang

sekaligus berfungsi sebagai habitat satwa;

• Sebagai lokasi cadangan untuk keperluan sanitasi

kota dan pemekaran kota;

• Sebagai sarana penunjang pendidikan dan pene-

litian, serta jalur pengaman dalam penataan ruang

kota.

6.1.1.1 Permasalahan Pengelolaan RTH Kota

Menurut Dahlan (1992) dan Purnomohadi (1995), de-

gradasi lingkungan di sebagian wilayah perkotaan Indo-

nesia semakin parah. Hal ini ditandai oleh makin mening-

katnya suhu udara di atas kawasan perkotaan, penurunan

muka air tanah, pencemaran air tanah, udara, dan suara

(bising), amblasan permukaan tanah, intrusi air laut, abra-

si pantai, suasana gersang, monoton, membosankan dan

terjadinya tekanan psikologis penghuninya.

Kurangnya apresiasi akan pentingnya RTH, inkon-

sistensi kebijakan dan strategi Tata Ruang Kota yang

sudah ditetapkan dalam Rencana Induk Kota, serta le-

mahnya fungsi pengawasan (kontrol) dalam pelaksanaan

pembangunan kota, menyebabkan kuantitas dan kuali-

tas RTH semakin menurun. Hal ini lebih diperberat lagi

dengan adanya: pertentangan kepentingan antara nilaiekonomi dengan nilai ekologis; keterbatasan luas lahan

akibat benturan kepentingan dalam fenomena pemba-

ngunan perkotaan, lebih ditekankan pada pentingnya

pembangunan sektor perindustrian dan perdagangan

yang dianggap mampu menyerap banyak tenaga kerja

(atau demi kepentingan ekonomi jangka pendek).

Masalah klasik pengelolaan RTH, dianggap sebagai

akibat keterbatasan dana dan SDM profesional, peme-

liharaan RTH yang tidak konsisten, dan pemilihan jenis

tanaman yang tidak sesuai persyaratan ekologis bagi

masing-masing lokasi, termasuk langkanya lahan pem-

bibitan tanaman penghijauan. Keterbatasan dana pem-

bangunan dan pengelolaan RTH memerlukan terobosan

pengembangan pola kemitraan hijau.

RTH sering dianggap sebagai lahan tidak berguna,

tempat sampah, atau sumber dan atau sarang vektor ber-

bagai penyakit. Pemahaman serta kesadaran masyarakat

akan arti dan fungsi hakiki RTH, umumnya masih sangat

kurang. Minimnya fasilitas RTH khususnya bagi kelompok

usia tertentu, seperti lapangan olahraga, taman bermain

anak, maupun taman lansia, apalagi taman khusus bagi

penyandang cacat. Penyediaan lahan untuk pemakaman

umum belum sesuai dengan harapan masyarakat umum

(Haryoso, 2003). Dalam penataan lansekap kota, etika,

dan estetika, khusus penempatan iklan/papan reklame

belum ditata menurut kaidah penataan ruang yang lebih

sesuai.

Bentuk kelembagaan yang sesuai dan efektif un-

tuk pengelolaan, penyelenggaraan dan pengembangan


7/34


Dua gambar 6.3

Pemandangan teduh di Pulau Lombok, terletak pelabuhan transit

menuju Tiga Gili yang terkenal dengan wisata baharinya.


8/34


(dari tingkat perencanaan, pelaksanaan, pengawasan,

pengendalian) RTH masih sangat kurang, karena terbagi

ke sekitar paling tidak sembilan sektor yang bekerja tum-pang tindih dan kurang terkoordinasi. Hal ini disebabkan

karena tugas pokok dan fungsi yang hampir sama, seperti

Dinas Pertamanan, Dinas Pertanian dan Kehutanan; Di-

nas Kebersihan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendidik-

an dan Keolahragaan, Dinas Pemakaman, Dinas Pariwi-

sata, Dinas Kebudayaan, dan Dinas Kebersihan. Rencana

penggabungan berbagai dinas terkait menjadi Dinas Tata

Hijau atau Dinas Lansekap Kota, atau nama lain dalam

satu atap agar mampu meningkatkan pelayanan pemban-

gunan dan pengelolaan RTH, mungkin tetap perlu dikaji

ulang. Perlu ada semacam Pedoman Pembangunan dan

Pengelolaan RTH di Kawasan Perkotaan yang transparan

dan akuntabel, sesuai dengan paradigma tata pemerin-

tahan yang baik (good governance).

6.1.1.2 Dilema Nilai Ekonomi, Sosial dan

Budaya RTH-Kota

RTH merupakan komponen utama lingkungan hidup

kota sehat, yaitu terhadap keberlanjutan hidup kota dan

warga kotanya, yang sampai saat ini tak tergantikan

fungsi dan manfaatnya, sekali pun dengan pendekatan

teknologi canggih. Ironisnya, Jakarta sebagai ibukota

Negara, justru banyak memberikan contoh buruk dalam

pengelolaan lingkungan hidup, terutama RTH kota, se-

bagai akibat penataan ruang yang selalu terlalu mudah

berubah sesuai kepentingan pengambil kebijakan, serta

penerapan rencana sektor tanpa berkonsultasi dengan

pihak lain, terutama warga kota.

Di Jakarta dan sekitarnya telah banyak berdiri pabrik-

pabrik yang dibangun di sepanjang aliran sungai, se-

hingga terjadi deteriorasi lingkungan. Para nelayan dan

pembudi-daya kerang hijau, maupun rumput laut di TelukJakarta melaporkan kepada Menteri Penerangan dalam

pencanangan Kelompencapir Bahari (8/6/1996) bahwa

budidaya kedua komoditi pertanian tersebut sudah ter-

ancam tutup. Dugaan keras adalah akibat konsentrasi

pencemaran air di muara-muara sungai dari hulunya (land

based pollution). Kejadian ini mengingatkan kita pada pe-

nyakit ‘Itai-itai’ dan kasus ‘Minamata’ di Jepang akibat

akumulasi air raksa (merkuri) pada tubuh manusia yang

merusak sistem susunan syaraf.

Belum lagi, bila diperhitungkan nilai ameliorasi iklim,

angin dan suara dari RTH kota, yaitu kenyamanan iklim

mikro yang sejuk dan bersih, yang sekaligus dapat

mencegah penyakit sik dan psikis. Implikasi ekonomis

untuk mengetahui besar biaya yang sebenarnya, akibat

dari peningkatan jumlah orang sakit, misalnya penyakit

infeksi saluran pernafasan atas (ISPA) dan semacamnya,

perlu memperhitungkan biaya eksternalitas lingkungan,

sehingga pernyataan tentang perlu adanya RTH sebagai

penyeimbang lingkungan binaan tak hanya dinilai meng-

ada-ada, namun berdasar pada perhitungan budaya-

sosial-ekonomi yang nyata, seperti besaran kualitatif nilai

tukar uang bila seseorang jatuh sakit, dan bila produk-

tivitas SDM menjadi hilang atau berkurang, khususnya

semakin rentannya tubuh anak di wilayah perkotaan aki-

bat pencemaran lingkungan yang mempengaruhi tingkat

kecerdasan anak.

Sebagai negara yang ’dulu’ berbasis sektor agraris,

akan sulit bagi penduduk kota yang sebagian besar me-

mang para pendatang dari perdesaan atau kota-kota


9/34


kecil. Kebijakan pemerintah dalam mendukung konsep

pembangunan industri berbasis pertanian, di mana bu-

daya agraris dengan lahan ekstensif ini bisa diintensifkan,namun tetap produktif. Teknologi yang menunjang sudah

banyak kita kenal, di samping teknologi kultur jaringan

dan hidroponik, ada pula yang disebut vertikultur, dan

permikultur. Pemanfaatan ruang-ruang sisa, seperti teras

dan atap rumah pun sudah lama dikenal dengan taman

gantung (roof top garden).

Teknologi penghitungan ‘indeks luas daun’ ( Leaf Area

Indeks=LAI), sudah biasa dipakai untuk menghitung

besaran cemaran air dan udara (gas dan partikel) yang

bisa diserap dan dijerap oleh permukaan daun. Berbagai

penelitian tentang bagaimana tanda-tanda biologis tana-

man, apabila terjadi ketidak-seimbangan siologis, aki-

bat pekatnya gradasi pencemaran juga telah dilakukan.

(Lampiran 2: Penentuan luas RTH-Kota)

Masyarakat sekitar lokasi pembangunan seringkali

tidak pernah diberi informasi tentang rencana pemba-

ngunan sik bangunan. Padahal masyarakat tersebut

akan merasakan langsung dampak konstruksi pemba-

ngunan, terlebih dampak negatif berupa debu, lumpur,

kekeringan sumber air tanah, keamanan dan kenyaman

hunian. Jadi, masih adakah yang memandang RTH kota

tidak bernilai ekonomis, dibandingkan bangunan hotel,

mal atau hipermarket?

6.1.2 Kebijakan Penyelenggaraan RTH dalam

Perencanaan Tata Ruang Kota

Kebijakan pembangunan harus diterapkan melalui

peraturan pengelolaan yang konsisten mengacu pada

tata ruang aplikatif dan operasional dengan pengendalian

peruntukan sesuai dengan daya dukung lingkungan me-

lalui tertib administrasi pertanahan, mengurangi kesen-

jangan kesejahteraan (poverty alleviation), konik sosial,dan kriminalitas. Adanya sarana transportasi multi-moda

yang terpadu, termasuk ruang untuk para pejalan kaki

dan sepeda, dan peningkatan jenis dan kualitas angkutan

publik secara massal.

RTH kota merupakan sub-ordinat ruang terbuka yang

ada dalam konstelasi perencanaan ruang kota secara

keseluruhan. Ditinjau dari sudut manusia, maka kon-

sepsi pengelolaan LH menjadi kompleks. Di satu pihak,

dengan berbagai pandangan dan latar belakang, manu-

sia itu berbudaya (cultural contemplation), berperilaku so-

sial (social behaviour), pertimbangan ekonomi (economic

considerations), dan bersikap politik (political attitudes),

semua terpadu sebagai salah satu komponen pendu-

kung pengembangan lingkungan hidup (Haeruman, et.al.

1980).

Manusia akan selalu memandang, bahwa sumber

daya itu akan menghasilkan barang dan jasa berupa

materi, informasi dan energi, dalam siklusnya masing-

masing, termasuk perhitungan antara daya dukung atau

kemampuan asimilasi serta dampak negatif lingkungan.

Sekarang, tergantung pada diri kita masing-masing,

bagaimana menyadari eksistensi sumberdaya itu dan

pemanfaatannya, terutama di lingkungan perkotaan, se-

hingga dapat bermanfaat bagi kehidupan warga kota se-

cara berkelanjutan. Dilihat dari sebuah unit sosial terkecil

yaitu keluarga, maka ruang luar yang ada sebenarnya

dapat dimanfaatkan secara optimal, dengan tanaman pot

bunga, buah, sayuran, apotik hidup minimal untuk kebu-

tuhan keluarga.


10/34


Gambar 6.4

Sungai sebagai alternatif moda transportasi di samping untuk rekreasi.

Sepeda umum digunakan, sangat bermanfaat guna mengurangi

pencemaran udara kota.

Kota akan selalu menghadapi perobahan akibat akse-

lerasi pembangunan secara menyeluruh, sehingga terjadi

degradasi kualitas fungsi alami lingkungan. Kemacetan

lalu-lintas yang semakin parah di seluruh bagian kota,

pencemaran udara, air, tanah dan suara, banjir, keba-

karan, dan krisis air bersih, berakibat penurunan kualitas

kesehatan, produktivitas, dan kinerja warga kota.

Perencanaan tata ruang kota selalu tertinggal dengan

laju kebutuhan sik dan psikis penduduk yang semakin

meningkat, baik dalam jumlah maupun kualitas. Ekspansi

ruang kota ke segala penjuru tanpa terkendali. Penangan-

an masalah lingkungan hidup kota, termasuk eksistensi

RTH, masih bersifat parsial dan temporal.

Berdasarkan beberapa fenomena sebagaimana

diutarakan di atas, maka seyogyanya dalam merumus-

kan kebijakan penyelenggaraan RTH dalam perencanaan

tata ruang kota perlu dipahami betul latar belakang ar-

gumentatif mengenai kebutuhan RTH dalam konteks

pengembangan wilayah/kawasan dalam kaitannya de-ngan pemanfaatan/penggunaan (utility) ruang dan sum-

ber daya alam, produtitas (productivity), dan kelestarian

(conservation) lingkungan dan sumber daya alam, sehing-

ga rumusan-rumusan kebijakan tersebut tidak terdeviasi

(bias) dari visi, misi dan tujuan semula dari pengemban-

gan wilayah/kawasan yang telah ditetapkan.

6.1.3 Strategi Penyelenggaraan RTH

Akibat negatif pembangunan struktur bertingkat dan

meningkatnya intensitas transportasi tak beraturan tanpa

pertimbangan pengelolaan lingkungan yang bijaksana

akan berpengaruh pada pengurangan kapasitas kemam-

puan RTH.

Dari beberapa penelitian kota-kota di luar negeri dike-

tahui, bahwa setiap satu hektar RTH efektif mampu me-

netralisir 736.000 liter limbah cair hasil buangan 16.355

penduduk, dan mampu menghasilkan 0,6 ton oksigen

guna dikonsumsi 1.500 penduduk/hari. RTH mampu me-

nyimpan 900 m3 air tanah/tahun, mentransfer air 4.000

liter/hari, setara dengan pengurangan suhu 5-8° Celcius,

setara dengan kemampuan lima unit alat pendingin uda-

ra berkapasitas 2,500 Kcal/20 jam, meredam kebisingan

25-80 persen dan mengurangi kekuatan angin sebanyak

75-80 persen, tergantung pada jenis tanaman, iklim dan

jenis tanah. Sebatang pohon dapat mendinginkan udara

setara dengan kapasitas lima buah mesin pendingin uda-

ra yang dioperasikan selama 20 jam/hari terus-menerus.

Pada kawasan industri, jalur hijau pengaman selebar

50 meter yang dibangun di sekelilingnya, akan mampu


11/34


menurunkan pencemaran akibat meningkatnya konsen-

trasi SO2 sebesar 70 persen, dan NO

2 sebesar 67 persen

(Konstruksi, 1995). Bila angka-angka tersebut ditransferke dalam hitungan biaya lingkungan tanpa RTH, jumlah-

nya pasti akan melebihi biaya ekonomi jangka pendek,

sebagaimana selalu dilansir para pengembang kota, se-

perti hotel, plaza, mal, hipermarket dan semacamnya.

Hasil penelitian dari luar negeri tersebut hanya bisa

menjadi referensi saja, di mana sebaiknya dilakukan

penelitian, senada sesuai dengan keadaan ekosistem

kota tropis di Indonesia.

Pencemaran udara di Jakarta sudah melampaui am-

bang batas. Penelitian hubungan antara RTH terhadap

pengelolaan kualitas udara di Jakarta membuktikan,

bahwa dalam jangka waktu 10 tahun (1981-1991) terjadi

peningkatan tujuh zat pencemar utama CO, CO2, NO

X,

SOX, TSP/zarah, HC, dan Pb secara signikan. Meski ter-

dapat angka peningkatan yang berbeda di antara ketu-

juhnya, ternyata beberapa zat tersebut secara variatif

sudah melampai standar baku mutu. Sedang sumber

pencemar diteliti dari empat kegiatan utama, yaitu dari

kegiatan industri, transportasi, rumah tangga, dan pe-

musnahan sampah (Purnomohadi, 1994).

Keberadaan air tanah yang semakin dalam dan terce-

mar pun menyebabkan intrusi air laut, amblasan tanah dan

krisis air bersih. Sementara biaya penjernihan sumberdaya

air melalui intake langsung dari alam sumur atau sungai

meningkat tajam, akibatnya selain menjadi semakin lang-

ka, harga air PAM pun semakin meningkat mahal dengan

kualitas air yang belum tentu terjamin bersih dan sehat.

Upaya untuk mengatasi masalah kelangkaan keterse-

diaan RTH kota dapat dilakukan melalui pemanfaatan

sisa-sisa lahan yang ada secara optimal. Penanaman

ruang luar halaman pekarangan rumah atau di atas ba-

ngunan bertingkat secara efektif memanfaatkan terasatau puncak gedung (rooftop garden), dengan tanaman

aerofonik atau hidrofonik, dan semacamnya.

Akibat keterbatasan lahan, pengembangan RTH di-

mungkinkan mengarah ke atas. Lansekap vertikal (verti-

cal landscape) tengah dikembangkan di kota Singapura,

New York, Chicago, dan kota-kota berpenduduk padat

di Amerika Serikat, Eropa Barat, dan Jepang. Pengem-

bangan lansekap vertikal berupa taman atap (roof deck

gardens), taman gantung (sky terraces greenery), taman

balkoni (landscape balconies), lapangan golf mini, atau

taman kafe, ibarat oase di atas langit. Kehadirannya akan

meningkatkan keindahan gedung dan melindungi bangun-

an dari sengatan matahari yang berlebihan. Untuk mem-

buktikan keseriusan komitmen tersebut, pemerintah dae-

rah harus memelopori pembangunan lansekap vertikal di

gedung-gedung pemerintah dan rumah susun.

Konsep kembali ke alam merupakan upaya menuju

ke hidupan alam asli ke dalam lingkungan kehidupan

kota dan menyatukan dengan sumber-sumber kehidup-

an alaminya. Pemahaman akan pentingnya upaya men-

jaga fungsi lingkungan melalui keseimbangan antara

RTH dengan ruang kota lain, akan sangat menentukan

keberhasilan pembangunan kota berkelanjutan. Penge-

lolaan lingkungan perkotaan, khususnya RTH tak lepas

dari kebijakan dan strategi pengelolaan lingkungan hidup

terpadu seperti program Tata Praja Lingkungan, yang

difokuskan pada empat aspek pengelolaan, yaitu per-

masalahan sampah, RTH, kualitas air, dan fasilitas umum

lain yang terkait erat.


12/34


Pengembangan perancangan keempat aspek terse-

but seyogyanya dirancang agar masing-masing bagian

infrastruktur dapat berfungsi optimal, tanpa menimbulkanmasalah dan bisa saling mendukung bagi masing-masing

kota maupun dalam hubungan kemitraan antar berbagai

pihak secara menyeluruh. Teknik-teknik pemecahan di-

pelajari, direncanakan dan disesuaikan secara terbuka

melalui pembangunan berbasis masyarakat, sehingga

dapat menghindari kesalahan serupa dan hasilnya sema-

kin sempurna.

Niat baik mewujudkan kepemerintahan yang baik

dalam pengelolaan lingkungan hidup, seperti program

Bangun Praja ( good environmental governance, GEG) se-

benarnya bukan barang baru, dulu dikenal dengan pro-

gram Adipura yang dilaksanakan secara terpusat. Selaras

dengan semangat otonomi daerah untuk mendorong dan

meningkatkan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup

pemerintahan di daerah, perlu disadari bersama akan

perlunya peninjauan berbagai kebijakan dan strategi pe-

ngelolaan lingkungan hidup yang sesuai dengan tuntutan

zaman.

Sesuai dengan laju pembangunannya, maka kota-

kota selalu menghadapi masalah. Terutama pada ta-

hun terakhir ini telah terjadi suksesi permasalahan yang

segera membutuhkan penyelesaian, sedangkan perma-

salahan yang baru sudah mulai, dan timbul lagi. Masalah

yang terjadi dimana-mana adalah akibat berlebihannya

konsentrasi penduduk dan aktivitas di kota-kota besar.

Permasalahan ini diperbesar oleh karakteristik sosial,

akibat internasionalisasi, pentingnya pertumbuhan infor-

masi dan teknologi tinggi yang harus dipertimbangkan.

Pemerintah harus mengambil langkah-langkah untuk siap

menghadapi perkembangan masalah masyarakat yang

semakin menua ini. Meningkatnya kondisi lingkungandan keindahan, serta memastikan bahwa pengukuran-

pengukuran perlu ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan

akan rekreasi di ruang terbuka. Jadi perlu disadari, bahwa

kota selalu menghadapi masalah-masalah penting baru.

Untuk mengatasi hal seperti ini, pemerintahan kota

harus melihat bahwa permasalahan tidak hanya dari segi

perangkat keras (sik) saja, tetapi juga pada masalah

perangkat lunak, seperti ekonomi, sosial dan budaya.

Dengan demikian, strategi pembangunan menyeluruh ini

akan meningkat.

Di Jepang, perencanaan kota harus mampu meme-

rankan diri sebagai suatu alat yang dapat menyelesaikan

masalah secara menyeluruh, melalui pedoman untuk

kota yang bersangkutan, seiring dan melalui konsultasi

dengan Perencanaan Nasional Pembangunan Menye-

luruh, dan Rencana Induk Pembangunan Wilayah, serta

Strategi Rehabilitasi Lahan.

Selanjutnya, perencanaan Kota Menyeluruh di Je-

pang, tidak langsung diterapkan melalui hukum, karena

kedisiplinan dan kesadaran hukum penduduk yang su-

dah relatif tinggi. Perencanaan kota tetap dikombinasikan

dengan peraturan hukum sebagai petunjuk yang kuat dan

dapat dipertimbangkan, serta menyadari akan keterba-

tasan aspek-aspek lain, seperti penata-gunaan tanah dan

pembangunan prasarana perkotaan, serta proyek-proyek

pembangunan kota. Jadi, tetap ada semacam kekuatan

hukum sebagai penunjangnya.


13/34


6.2 PROGRAM DAN PENTAHAPAN

PENGADAAN RTH

Pengadaan RTH bagi kota yang sudah terbanguntentu membutuhkan pemikiran-pemikiran yang dapat di-

pertanggung-jawabkan di kemudian hari. Relatif masih

rendahnya kepedulian dan kesadaran perlunya eksistensi

RTH, bahwa RTH Kota tak hanya berfungsi sebagai peng-

isi ruang-ruang di antara bangunan saja, namun adalah

lebih luas dari itu. Dalam pembangunan kota berkelan-

jutan mutlak dipertimbangkan ada pembangunan RTH

secara khusus, berdasar pada serangkaian fungsi pen-

ting RTH dalam Rencana Induk Kota baik dalam jangka

pendek maupun panjang.

6.2.1 Pengembangan RTH Kota Jangka Pendek

Kegiatan pengembangan Kota Jangka Pendek, an-

tara lain:

• Refungsionalisasi dan pengamanan jalur-jalur hijau

alami, seperti di sepanjang tepian jalan raya, jalan tol,

bawah jalan layang (y-over), bantaran kali, saluran

teknis irigasi, tepian pantai, bantaran rel kereta api,

jalur SUTET, tempat pemakaman umum (TPU), dan

lapangan olahraga, dari okupasi permukiman liar.

• Mengisi dan memelihara taman-taman kota yang sudah

ada, sebaik-baiknya dan berdasar pada prinsip fungsi

pokok RTH (identikasi dan keindahan) masing-masing

lokasi.

• Memberikan ciri-ciri khusus pada tempat-tempat stra-

tegis, seperti batas-batas kota dan alun-alun kota.

• Memotivasi dan memberikan insentif secara material

(subsidi) dan moral terhadap peran serta masyarakat

dalam pengembangan dan pemeliharaan RTH secara

optimal, baik melalui proses perencanaan kota, mau-

pun gerakan-gerakan penghijauan.

• Prasarana penunjang dalam pengembangan RTH yangdibutuhkan, adalah tenaga-tenaga teknisi yang bisa me-

nyampaikan konsep, ide serta pengalamannya dalam

mengelola RTH, misal pada acara penyelenggaraan

pelatihan dan pendidikan pada Pusat Pendidikan dan

Pelatihan Pusdiklat). Dibutuhkan sosialisasi dan pe-

nyuluhan secara berkala kepada pihak-pihak yang

berkepentingan, maupun masyarakat umum secara

luas.

6.2.2 Pengembangan RTH Kota Jangka Panjang

Penyuluhan pengembangan RTH dapat dilakukan

melalui instansi pemerintah daerah yang secara resmi

ditunjuk dan erat kaitannya dengan penghijauan kota,

mulai dari tingkat kota/kabupaten, camat, lurah/kepala

desa, hingga lingkungan RT/RW, dewan legislasi, or-

ganisasi-organisasi kemasyarakatan, sekolah, pramuka,

rumah sakit, perkantoran, dan berbagai bentuk media

massa cetak (surat kabar, majalah, buletin) serta media

elektronik (radio, televisi, internet). Program pengemba-

ngan RTH, seperti umumnya pengelolaan sumberdaya

alam dan lingkungan, bukan hanya merupakan tanggung

jawab pemerintah saja, tetapi seluruh unsur kemasyara-

katan bersama dengan pemerintah hendaknya dapat

mengelola RTH dalam sistem kepemerintahan yang baik

(good governance) demi kepentingan bersama pula.

Pendapat beberapa pakar, antara lain Pope (2003)1,

mengatakan bahwa, bila ingin mengetahui beraneka-

ragam budaya dapat ‘mengerti’ dunia alami, pergilah ke

kota-kota mereka, amati konstruksi terbaru dengan baik,


14/34


lakukan observasi transformasi stratejik yang ada, maka

tanpa pertimbangan proses urbanisasinya, kenyataan

yang terjadi adalah bahwa pergerakan dari alam ke ling-kungan kota ini tak bisa diprediksi, sebab horizon perkota-

an yang bagaimana pun adalah dimana keberadaan alam

dan kotanya selalu berhubungan, artinya eksistensi kota

tak akan ada tanpa unsur alam. Dengan melihat kota,

maka dapat dikirkan bagaimana dunia alaminya.

Sistem transformasi yang terjadi dari tahun 1950-an,

dimana masih banyak dianut sistem kota berbentuk ‘grid-

iron’ sampai abad ke 19, menuju kepada sistem ‘cul de sac’ abad ke 20, dan seterusnya, merupakan gambaran

kejadian fragmentasi kerja yang radikal pada baik kota

maupun lingkungan alami, menjabarkan keberlanjutan

tunggal, atau dunia dalam perobahan kota-kota yang

terus meluas, menduduki (ekspansi) suatu kota.

Dalam perkembangan kota-kota di Indonesia, apa

yang kita saksikan saat ini (tahun 2005-2006) merupakan

dampak dari terjadinya krisis multi dimensional sejak ta-

hun 1997-1998 yang sampai kini ternyata belum dapat

diselesaikan secaa tuntas. Penyebab utamanya adalah

tidak konsistennya pengelolaan kota pada umumnya un-

tuk secara hati-hati mengikuti Rencana Induk kota (RTH

di dalamnya) agar fungsi RTH betul-betul dapat dirasakan

manfaatnya secara menerus (continuity).

Moda Ekspansi: untuk dapat mengerti ‘batas’ antar

kawasan kota dan alam, perlu diketahui sesuatu tentang

mekanisme ekspansi kota. Pola kota yang berbentuk ko-

tak (grid), maupun pola ‘radial’, berkembang sampai akhir

abad ke 19, yang menerus dan kemudian tumbuh pola

‘cul de sac’ yang terputus-putus, ketiganya terus tum-

buh berkembang pada jalan yang berbeda. Tiap moda

ekspansi merupakan kepastian yang juga telah memper-

timbangkan bagaimana lingkungan kota dan lingkungan

alam itu saling eksis dan bagaimana keduanya berhasilatau tidak membentuk suatu batas luar suatu kota (urban

frontiers). Dapat dilihat dari melebarnya kota-kota secara

horisontal dan ke semua arah dari waktu ke waktu.

Karena itu diperlukan suatu rencana pengembangan

kota jangka panjang, termasuk perteletakan dan penge-

lolaan RTH-nya, yang kemudian implementasinya pun ha-

rus diikuti secara konsisten. Walau ada perubahan dalam

letak atau luas kawasan karena tuntutan waktu (jaman),namun sedapat mungkin RTRK yang telah direncana dan

ditetapkan untuk paling tidak 25 tahun mendatang bisa

tetap dijadikan pedoman, karena hal tersebut merupakan

hasil pemikiran komprehensif, holistik secara koordinatif

dari unsur-unsur perencanaan pembangunan kota yang

tentu sudah mempertimbangkan segala aspek pertum-

buhan berbagai bidang (kependudukan, IPTEK, kese-

imbangan fungsi lingkungan, dan seterusnya).

Ide pola pengembangan kota berbentuk kotak ini

abad ke 19 ini, karena keinginan untuk ‘membuka ru-

ang kota’ dengan meletakkan jalur lalu-lintas semacam

urat nadi dalam tubuh. Contoh-contoh kota berpola grid

tersebut: The Cerda Plan of Barcelona, The By-law Street

of London, The Massive Kreuzberg District of Berlin, The

Comissioner’s Plan Manhattan. Semua berkembang

menjadi kota-kota besar tetap berdasar pola kotak-kotak

tersebut. Bentuk RTH nya pun lalu mengikuti jalur, um-

umnya berbentuk persegi empat, termasuk lahan yang

khusus diperuntukkan bagi ‘agricultural allotments’ atau

mengikuti bentuk topogra yang ada.

Mengingat pertumbuhan RTH di kota-kota Indonesia


15/34


dapat dikatakan ‘baru’ disadari sekitar tahun 1965-an di

Jakarta, dimulai oleh perlu adanya pendidikan SDM bi-

dang profesi arsitektur lansekap tahun 1963 oleh PemdaDCI Djakarta, maka pola pengembangan RTH-nya pun

sudah berkembang meski pun relatif lambat. Kota-kota

terutama di pulau Jawa, sebagian besar direncanakan

kembali oleh pemerintah kolonial Belanda berdasar pada

pola tata ruang kerajaan di mana di pusat kota disediakan

ruang terbuka yang disebut alun-alun, atau di negara

barat biasa disebut square. Di ke empat sisi terletak kan-

tor-kantor pusat pemerintahan. Mulai dari istana (Balai-kota), kemudian rumahsakit, lembaga pemasyarakatan,

pengadilan, kejaksaan dan lembaga pelayanan masyara-

kat lain. Pola semacam ini diaplikasikan juga pada be-

berapa kota lain di luar pulau Jawa.

Yang patut dipertimbangkan dalam pengelolaan RTH

jangka panjang, adalah agar kawasan pinggiran kota (hin-

terland) tidak sampai semakin terlalu melebar sehingga

‘memakan’ daerah luar kota, sehingga jarak pelayanan

menjadi terlalu panjang, sehingga sulit pelaksanaannya.

Selain itu tanah-tanah yang biasanya relatif lebih subur di

luar kawasan kota, berubah fungsi menjadi kawasan ter-

bangun yang tak beraturan (urban sprawl), seolah tanpa

perencanaan matang. Dapat dikatakan bahwa kejadian

semacam ini disebut kegagalan perencanaan ruang se-

cara total.

6.2.3 Perencanaan dan Pengendalian RTH Kota

Inventarisasi potensi alam merupakan dasar kela-

yakan pembangunan RTH, khususnya sebagai dasar un-

tuk menentukan letak dan jenis tanaman. Inventarisasi ini

sangat diperlukan berdasar pada keterkaitan kondisi sik,

sosial dan ekonomi, meliputi pendataan keadaan iklim

(curah hujan, arah angin, suhu dan kelembaban udara);

data topogra dan kongurasi kondisi alam adalah untuk

menentukan tipe RTH kota; kemudian geologi, jenis ta-

nah dan erodibilitas untuk penentuan jenis RTH; jaringan

sungai, potensi dan pelestarian jenis, jumlah, dan kondisi

fauna dan ora lokal. Umumnya keberadaan dan jenis

fauna sangat berkaitan erat pula dengan jenis ora yang

ada (existing, biota endemic).

Penggunaan lahan (land use) dan keadaan yang mem-

pengaruhinya perlu dikompilasi melalui pengumpulan data

mengenai kedua hal tersebut, yaitu: meliputi penggunaan

tanah serta penyebaran bangunan, daerah permukiman,

perdagangan, industri, pusat pemerintahan, pusat per-

belanjaan, tempat rekreasi, dan jaringan transportasi.

Keadaan yang mempengaruhi penggunaan tanah adalah

demogra jumlah dan persebaran penduduk, prosentase

Gambar 6.5

Rumah menghadap kali dan lansekapnya ditata secara sederhana.


16/34


pertambahan jumlah, komposisi penduduk, dan keadaan

sosial ekonomi. Kedua data ini dipergunakan untuk me-

nentukan tipe, lokasi, dan jumlah RTH.Inventarisasi aktivitas dan permasalahannya meliputi

data aktivitas yang dikumpulkan, terutama kegiatan-

kegiatan yang bisa menimbulkan dampak negatif ter-

hadap lingkungan. Tingkat atau besaran aktivitas akan

menentukan luas RTH yang dibutuhkan dalam upaya

menetralisir pengaruh negatif yang ditimbulkannya terse-

but. Pengumpulan data sik (utama), meliputi:

• Jumlah dan laju pertambahan kebutuhan air danoksigen;

• Jumlah dan tingkat pertambahan penggunaan bahan

bakar;

• Jumlah dan laju pertambahan kendaraan bermotor;

• Jumlah dan laju pembuangan limbah industri/rumah

tangga;

• Nilai kualitatif dan kuantitatif dari permasalahan lain

yang sering timbul, seperti banjir, intrusi air laut, abrasi,

erosi amblasan tanah, dan tingkat pencemaran lain.

Kemudian, perlu disusun Rencana Kerja Berkala, me-

liputi Rencana Jangka Pendek, (Menegah), dan Panjang.

Kebijakan umum pengembangan RTH, yang dilengkapi

langkah-langkah pelaksanaan menurut waktu dan skala

prioritas.

Monitoring dan Evaluasi secara berkala dan terus

menerus, guna mendapat data akurat yang dapat diper-

gunakan sebagai dasar perbaikan dan pengembangan di

masa datang.

6.2.4 Pola Penyelenggaraan RTH

Pelaksanaan pembangunan RTH sebaiknya dapat di-

lakukan sendiri oleh unit instansi pemerintah daerah yangditunjuk sebagai pengelola RTH, berdasar tugas pokok

dan fungsi serta bentuk dan kriteria unit tersebut, atau,

mungkin karena ada berbagai keterbatasan, mungkin

pula untuk dikontrakkan sebagian atau seluruh peker-

jaannya kepada pihak lain yang tentu harus bisa menge-

lola secara bertanggung jawab sampai dengan monitor-

ing dan evaluasinya.

Selaras dengan semangat otonomi daerah yang ber-dasar azas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas per-

bantuan, maka organisasi pengelolaan dan pengembang-

an RTH kota dapat disusun sebagai berikut:

Penanggungjawab: Kepala Wilayah (Bupati/Walikota).

Perencana & Pengendali: Bappeda/Bapedalda/ BLH/

Unit PLH.

Pelaksana: Dinas-dinas Tata Kota, Pertamanan, Pe-

makaman, Pertanian, Kehutanan, dan pemilik lahan

(individu/swasta).

6.2.5 Perkembangan dan Pembangunan RTH

Akibat pembangunan tidak berwawasan lingkungan,

luas RTH kota di berbagai kota semakin berkurang, jauh

dari luas optimal 30 persen dari total luas kota. Secara

umum, permasalahan ketidaktersediaan RTH kota secara

ideal disebabkan oleh (Purnomohadi, 1994 dan KLH,

2001):

(1) Inkonsistensi kebijakan dan strategi penataan ruang

kota, kurangnya pengertian dan perhatian akan ur-

gensi eksistensi RTH dalam kesatuan wilayah/kawasan

perkotaan. Perencanaan strategis pembangunan RTH


17/34


di daerah belum memadai, karena dianggap sebagai

ruang publik (common property) yang secara ekonomis

tidak menguntungkan sehingga saling melepas tang-gungjawab;

(2) Pemeliharaan RTH tidak konsisten dan tidak rutin.

RTH sering dianggap sebagai tempat sampah, gubug

liar dan sarang vektor pembawa penyakit, sehingga cen-

derung lebih menjadi ‘masalah’ dibanding ‘manfaat’;

(3) Kurangnya pemahaman (butir 1), berakibat tidak ter-

sedianya RTH yang memadai, semakin mengurangi

peluang bagi warga kota, terutama anak-anak, remaja,wanita, manusia usia lanjut dan penyandang cacat,

untuk mendapat pendidikan dan pelajaran tentang ke-

hidupan langsung dari alam sekitar, serta fasilitas olah

raga, berekreasi dan bermain;

(4) Pencemaran ekosistem perkotaan terhadap media

tanah, air dan udara semakin meningkat dan menim-

bulkan penyakit sik dan psikis yang serius.

Pernyataan ‘hidup sehat itu mahal’ telah dibuktikan

oleh para pakar kesehatan maupun para penderita pe-

nyakit. Hubungan antara pencemaran pada media ling-

kungan udara, air dan tanah dengan kesehatan sangat

terkait erat, sebab warga kota akan menghirup udara ter-

cemar yang sama, makan dari hasil produksi bahan men-

tah dari sumberdaya buatan maupun alami yang relatif

sama, di mana siklus rantai makanan (nutrient), terpaksa

atau tumbuh melalui media tanam yang sudah tercemar.

Sebagaimana kehidupan tubuh manusia yang sehat

jasmani dan rohani, maka tubuh kota pun dapat selalu

dijaga kesehatannya. RTH kota sebagai paru-paru kota,

mampu menghasilkan udara bersih dan iklim mikro. Alur

sungai yang ada dalam tubuh kota diumpamakan se-

bagai aliran darah yang harus selalu bersih dan lancar.

Ketersediaan RTH digunakan sebagai salah satu krite-ria pengembangan Kota Sehat, di mana warga kotanya

dapat hidup sehat pula.

Perencanaan RTH kota harus dapat memenuhi kebu-

tuhan warga kota dengan berbagai aktivitasnya. Kepmen

PU No. 387 tahun 1987, menetapkan kebutuhan RTH

kota yang dibagi atas: fasilitas hijau umum 2,3 m2 /jiwa,

sedang untuk penyangga lingkungan kota (ruang hijau)

15 m2 /jiwa.Dengan demikian, secara menyeluruh kebutuhan akan

RTH kota adalah sekitar 17,3 m2 /jiwa. RTH tersebut harus

dapat memenuhi fungsi kawasan penyeimbang, konser-

vasi ekosistem dan pencipta iklim mikro (ekologis), sa-

rana rekreasi, olahraga dan pelayanan umum (ekonomis),

pembibitan, penelitian (edukatif), dan keindahan lansekap

kota (estetis).

Semua jenis RTH harus diusahakan dapat berfungsi

estetis, karena secara alami manusia membutuhkan

hidup dekat dengan alam yang asri, nyaman dan sehat,

sehingga terjadi siklus kehidupan penunjang fungsi eko-

sistem alam.

Kota identik dengan deretan beranekaragam bangun-

an-bangunan yang dibuat oleh manusia. Bangunan pe-

rumahan, perkantoran, sarana umum seperti pasar atau

pusat perbelanjaan, rumah sakit, terminal, jalan raya,

tempat hiburan, dan lain-lain dibangun demi kepentingan

manusia (Nazarudin, 1996).

Sebagian besar wilayah/kawasan perkotaan di In-

donesia mengalami kemunduran secara ekologis yang

diakibatkan oleh ketidakharmonisan hubungan manusia


18/34


Tabel 6.1: Standar RTH Kota, Kriteria Unit-unit Lingkungan

Sumber: Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen PU (1987)

UNIT LINGKUNGAN

PERENCANAAN

Lingkungan I

Lingkungan II

Lingkungan III

Lingkungan IV

Lingkungan V

UNIT LINGKUNGAN

ADMINISTRASI

Rukun Tetangga

Rukun Warga

Kelurahan

Kecamatan

Wilayah Kota

JUMLAH PENDUDUK

YANG MENDUKUNG

250 jiwa

3.000 jiwa

30.000 jiwa

200.000 jiwa

1 juta jiwa

Tabel 6.2: Kebutuhan akan RTH

Sumber: Petunjuk Perencanaan Kawasan Perumahan Kota, Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen PU (1987)

Unit Lingkungan

L-I

(250 jiwa)

L-II(3000 jiwa)

L-III

(30.000 jiwa)

L-IV

(200.000 jiwa)

L-V

(1 juta jiwa)

Penyempurnaan

Jenis Ruang Terbuka

yang Dibutuhkan

Tempat bermain

anak-anak

Taman +Lapangan Olahraga

Taman +

Lapangan Olahraga

Taman +

Stadion Kecil

Taman Kota +

Kompleks Stadion

Pemakaman

Hutan Kota

Jalur Hijau

Jumlah

Luas/Unit

(m2 )

250

1.500

10.000

40.000

150.000

Standar/

Kapita

(m2 /kapita)

1,0

0,5

0,33

0,2

1,5

0,58

6,0

15,0

Lokasi

Di tengah kelompok pemukiman

Di pusat kegiatan RW

Dikelompokkan dengan sekolah

Dikelompokkan dengan sekolah

Di puast wilayah/tersendiri

Di luar pusat wilayah (pinggir kota)

Di gabung dalam kesatuan yang kompak

Tersebar


19/34


dengan lingkungan hidup. Hal ini ditandai dengan mening-

katnya suhu udara di perkotaan, penurunan air tanah,

banjir/genangan, penurunan permukaan tanah, intrusi airlaut, abrasi pantai, pencemaran air oleh bakteri dan unsur

logam, pencemaran udara seperti peningkatan debu, ka-

dar karbon monoksida (CO), ozon (O3 ), karbon-dioksida

(CO2 ), oksida nitrogen (NO) dan belerang (SO), serta sua-

sana yang gersang, monoton, bising, dan kotor (Dahlan,

1992).

Menimbang hal tersebut, maka pembangunan RTH

berupa hutan kota sebagai salah satu alternatif pemecah-an permasalah lingkungan perkotaan yang kompleks,

sangat diperlukan. Hutan kota yang dibangun dan dikem-

bangkan dapat mengurangi monotonitas, meningkatkan

keindahan, membersihkan lingkungan dari pencemaran

dan perusakan, meredam kebisingan, dan beberapa

keuntungan lain.

Pada dasarnya hutan kota merupakan bagian Ruang

Terbuka Hijau (RTH) kota. Pembangunan hutan kota me-

miliki makna mengamankan ekosistem alam yang besar

pengaruhnya terhadap eksistensi dan kelangsungan

hidup kota itu sendiri. Hal ini perlu disadari oleh warga

kota itu sendiri, sebab sudah menjadi kenyataan, bahwa

potensi masyarakat merupakan hal utama dalam mem-

bentuk wajah kota yang hijau dan indah. Oleh karena itu,

peran masyarakat sangat dibutuhkan dalam pembangun-

an dan pengembangan hutan kota.

Hutan Kota adalah lahan yang bertumbuhan po-

hon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah

perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak,

yang ditetapkan sebagai Hutan Kota oleh pejabat yang

berwenang (PP No. 63 Tahun 2002).

Pengertian Kota yang nyaman dan menyehatkan

adalah kota dengan lingkungan yang kondusif bagi ter-

wujudnya lingkungan yang bebas polusi, tersedianya airbersih, sanitasi lingkungan yang memadai, perumahan

dan permukiman yang sehat, perencanaan kawasan yang

berwawasan lingkungan, serta terwujudnya kehidupan

dalam suasana kemasyarakatan yang akrab dan saling

tolong menolong, dan dengan upaya untuk tetap meme-

lihara nilai-nilai budaya bangsa.

Salah satu metode paling efektif dalam mengenda-

likan pencemaran udara adalah pengendalian pada sum-bernya, tetapi metode ini belum menjamin 100 persen

efektif dan esien, karena keterbatasan teknologi serta

dukungan nansial. Salah satu alternatifnya adalah peng-

gunaan metode pengendalian pencemaran udara bukan

pada sumber pencemar, salah satunya yaitu dengan

mempertimbangkan peran RTH.

6.3 STANDAR DAN KEBUTUHAN RTH KOTA Secara selintas standar dan kebutuhan kota telah se-

dikit diuraikan pada Bab II, namun standar itu mengacu

pada pembangunan kembali (renovasi) kota Rotterdam

di negeri Belanda, yang hampir rata tanah akibat Perang

Dunia ke II. Standar semacam itu memang sangat ideal

apalagi bila jumlah pendudukya relatif tetap.

Bagaimana untuk kota-kota di Indonesia? Banyak

pertimbangan perlu didiskusikan sebab Negara Kepulau-

an terbesar di dunia ini, mempunyai ciri-ciri khusus, baik

dari lingkungan terestrial apalagi lingkungan kelautannya.

Dari segi kondisi iklim (tropis) saja, sebarannya pun sa-

ngat luas dan beragam, dari iklim tropis basah, sedang

sampai kering. Iklim tropis pegunungan dataran tinggi,


20/34


sampai ke kawasan perairan dari hulu samai hil ir (sungai,

danau, lahan basah) sampai ke kawasan pesisir dengan

sumberdaya hayati yang juga beranekaragam, berupakawasan mangrove, terumbu karang dan padang lamun

yang tersebar di seluruh kawasan NKRI.

Menyadari akan keanekaragaman di berbagai lokasi

di seluruh penjuru tanah air ini, maka menjadi tugas kita,

terutama arsitek lansekap untuk sedapat mungkin beru-

saha menjaga keanekaragaman tipe ekosistem yang ada,

sebab sesuai prinsip ‘hetereogenitas dalam stabilitas’

fungsi kingkungan pendukung kehidupan manusia danmakhluk hidup lain.

Standar RTH Kota telah diterbitkan oleh Departe-

men Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Cipta Karya,

disesuaikan dengan hierarkhi unit lingkungan adminsitra-

tif sesuai dengan jumlah penduduknya (tabel). Sedangkan

tabel selanjutnya, adalah tentang kebutuhan akan jenis

RTH kota, dari masing-masing unit lingkungan dari sum-

ber yang sama, memperlihatkan perkiraan luasan RTH

yang dibutuhkan mencakup jenis pelayanan RTH dan

luasan per unit lingkungan. Kedua tabel tersebut, tentu

dapat berubah secara dinamis karena kondisi lingkungan

pun tak pernah tetap. Jadi bukan merupakan pedoman

yang mati, namun disesuaikan dengan tuntutan pemenu-

han kebutuhan masyarakat sesuai kondisi geograsnya.

6.3.1 Standar RTH Kota

Sebagaimana telah disebutkan, beberapa pakar meng-

acu pada para peneliti negara lain yang telah dituangkan

dalam berbagai literatur, yang mengemukakan bahwa

luas RTH Kota yang akan dibangun ditetapkan menurut

persentase dari luas kota. Ada yang menyatakan 10, 20,

25, 30, 40, 50, hingga 60 persen dari total luas kota.

Dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri)

No. 14 Tahun 1988 Tentang Penataan RTH di WilayahPerkotaan, setiap kota dianjurkan untuk menyediakan

area sebagai kawasan RTH; sebesar 40-60 persen dari

total luas wilayah kota, hal ini didasarkan pada pertim-

bangan keamanan khusus yang ditinjau dari segi kese-

imbangan alami lingkungan hidup perkotaan.

Penentuan luas lahan RTH kota umumnya dihitung

berdasar pada jumlah penduduk. Luasan RTH kota di

Malaysia ditetapkan sebesar 1,9 m2

/penduduk, sedang-kan di Jepang 5,0 m2 /penduduk (Tong Yiew, 1991). De-

wan kota Lancashire, Inggris menentukan 11,5 m2 /pen-

duduk, dan Amerika 60 m2 /penduduk, sedangkan di DKI

Jakarta taman untuk bermain dan berolahraga diusulkan

1,5 m2 /penduduk (Rifai, 1991).

Standar penentuan RTH berdasarkan jumlah pen-

duduk juga telah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Cip-

ta Karya, Departemen Pekerjaan Umum (DPU, 1987) ber-

dasar pada kriteria unit-unit lingkungan sebagai berikut:

Di dalam total peredaman cemaran udara oleh ling-

kungan terdapat komponen peredaman cemaran udara

vegetasi hijau, termasuk hutan kota. Kemampuan hu-

tan kota dalam memberikan sumbangan kepada proses

peredaman cemaran didekati dengan menggunakan

peubah-peubah yang menyangkut keragaan dan kinerja

kelompok tumbuhan pembentuk hutan kota, mencakup

sifat-sifat sik dan sifat-sifat siologis serta metabolistik

tumbuhan yang secara ringkas dapat diuraikan sebagai

berikut:

• Luas hutan kota (dalam satuan hektar), yang menca-

kup luas liputan lahan hutan kota dan prakiraan luas


21/34


Gambar 6.6: Central Park New York 1858.

Michael Laurie, An Introduction to Landscape Architecture

efektif penutupan tajuk hutan kota, untuk setiap jenis

hutan kota.

• Indeks Luas Daun ( Leaf Area Index /LAI)-(dalam satuanha/ha), berdasar prapendugaan untuk semua kelom-

pok tumbuhan di dalam setiap jenis hutan kota. Peubah

penciri hutan kota ini dinyatakan dalam satuan rata-

rata tertimbang terhadap sebaran luas masing-masing

kelompok tumbuhan setiap jenis hutan kota.

• Biomassa (B satuan ton), untuk semua kelompok tum-

buhan di dalam setiap jenis hutan kota, diduga berdasar-

kan peredaman CO2 oleh hutan kota, yang pada hakekat-nya merupakan penggunaan konsumtif CO

2 oleh veg-

etasi pembentuk hutan kota dalam proses fotosintesis.

• Indeks kesempurnaan Arsitektur Lansekap (dimension-

less), yang merupakan gabungan (komposit) dari In-

deks Kesempurnaan Disain Pertamanan dan IndeksKesempurnaan Komposisi Jenis Tanaman.

6.3.2 Penentuan Luas RTH

Wilayah Kota (kawasan perkotaan) adalah kawasan

yang sengaja dibangun sebagai pusat-pusat permukim-

an, beserta segala sarana umumnya (perkantoran, pasar,

sekolah, rumah sakit, industri terbatas, tempat-tempat

rekreasi), yang berkembang secara dinamis dan meru-pakan simpul-simpul jasa pelayanan, serta mempunyai

ciri khusus kehidupan perkotaan. Kegiatan utamanya


22/34


sesuai dengan susunan fungsi kawasan perkotaan terse-

but, adalah sebagai pemusatan dan distribusi berbagai

pelayanan, seperti jasa kepemerintahan, pelayanan sosial(sarana pendidikan, rumah sakit), dan kegiatan ekonomi

(perdagangan, pasar, industri terbatas).

Nazaruddin (1996), mengatakan bahwa kota identik

dengan bangunan-bangunan yang dibangun oleh manu-

sia untuk memenuhi kebutuhannya, seperti perumahan,

perkantoran, sarana umum (pasar, rumah sakit, terminal,

jalan raya, tempat hiburan, termasuk juga sarana RTH

kota. Akibat krisis moneter berkepanjangan, yang diikutioleh krisis manajemen kepemerintahan, maka sebagian

besar wilayah perkotaan Indonesia, semakin mengalami

degradasi lingkungan (kemunduran secara ekologis) di-

tandai oleh ketidakharmonisan hubungan antara manu-

sia dengan lingkungan hidupnya, seperti meningkatnya

suhu udara, terbentuk pulau panas (heat island) di atas

media udara kawasan perkotaan; peningkatan pencema-

ran udara, seperti karbon monoksida (CO), ozon (O3 ), kar-

bon-dioksida (CO2 ), oksida nitrogen (NO), belerang (SO)

dan debu; penurunan muka air tanah, pencemaran air ta-

nah dan air permukaan, sehingga air baku air minum pun

menjadi kotor, berbau, mengandung logam berat; terjadi

pula amblasan tanah, intrusi air laut, dan abrasi pantai.

Akhirnya, terbentuklah suasana yang gersang, monoton,

bising dan kotor, sebagaimana dirasakan saat ini (Purno-

mohadi, 1995, Dahlan,1992).

Berdasarkan kondisi tersebut, maka pengelolaan

RTH kota secara menyeluruh (rehabilitasi, rekonstruksi,

dan peningkatan upaya pemeliharaannya), merupakan

hal mutlak yang harus segera dilakukan, sebagai alter-

natif penting dalam pemecahan permasalah lingkungan

perkotaan yang sudah amat kompleks dan tidak seim-

bang ini.

Melalui pembangunan sistem RTH kota (Urban ParkSystem) sebagai penyeimbang kondisi lingkungan, akan

mengurangi monotonitas, meningkatkan keindahan,

membersihkan lingkungan, meredam kebisingan, peng-

hasil produksi tetumbuhan, intangible maupun tangible,

bagi kemaslahatan hidup warga kota.

Saat ini, di kota-kota besar terutama yang sudah

bersifat ‘metropolis’, akibat kurangnya apresiasi akan

pentingnya eksistensi RTH ini telah menyebabkan lua-san RTH semakin berkurang. RTH adalah salah satu milik

umum (common property) yang mungkin keberadaannya

tak terlalu dipentingkan, sehingga pemerintahan kota

mengikuti kebutuhan dasar para ‘urbanis’ yang terus me-

ningkat, serta tak sebanding dengan ruang yang ada. Hal

itu menimbulkan hal-hal sebagai berikut:

• Inkonsistensi kebijakan dan strategi penataan RTH

dalam tata ruang kota yang sudah ditetapkan, dan

yang sudah diakomodasi secara menyeluruh dalam

Rencana Induk Kota atau Rencana Umum Tata Ruang

(RUTR).

• Pemeliharaan RTH tidak konsisten dan tidak rutin,

menyangkut pula pemilihan jenis tanaman yang tidak

sesuai secara ekologis kondisi bio-geograsnya pada

masing-masing lokasi.

• RTH sering dianggap sebagai tempat sampah dan

sarang vector berbagai penyakit.

• Pemahaman masyarakat pada umumnya sangat

kurang, khususnya amat terbatasnya pendidikan prak-

tis yang langsung berhubungan dengan alam sekitar.

• Minimnya fasilitas RTH, berupa lapangan olahraga


23/34


dan tempat bermain anak, maupun taman rekreasi

untuk para lansia, padahal telah diketahui amat pen-

ting dalam mendukung perkembangan (proses) moto-

rik pada anak-anak serta keseimbangan mental bagi

orang dewasa.

• Pencemaran media lingkungan (tanah, air, dan uda-

ra) secara sik pasti menimbulkan masalah kesehatan

yang serius, khususnya bagi manusia yang rentan ter-

hadap penyakit, para lansia dan balita (Purnomohadi,

2003).

6.4 PEMBANGUNAN RTH KOTA

Manusia, dalam ‘membangun’ kota telah mengubah

tapak alami secara drastis. Awal teknik pembangunan

memang mengajarkan ‘land clearing’ terutama bersih

dari berbagai macam vegetasi, apalagi pepohonan, pa-

dahal dengan hilangnya vegetasi, maka hilang pula biota

lain yang hidup tergantung padanya. Vegetasi, kecuali

‘yang produknya bisa dimakan’ dianggap sebagai suatu

“barang” tak penting. Air hujan yang mampu mengalir

dengan perlahan melalui daun dan batang menguatkan

akar dan tetumbuhan lain menjadi akuifer, lalu terpaksa

mengalir langsung menuju tempat/lokasi yang lebih ren-

dah (dengan membawa sedimen) menuju selokan atau

pipa sewerage, lebih cepat menuju perairan akhirnya ke

laut. Tanah menjadi keras (kompak) dan miskin hara (aki-

bat erosi).

Pembangunan RTH sebagai unsur alam di kota mam-

pu menjadi pusat, dan mengalirkan energi bagi kehidup-

an penghuni kotanya, serta menimbulkan rasa tenang,

nyaman dan sejuk. Bentuknya pun bermacam-macam

dari skala besar, seperti taman-taman rekreasi berskala

nasional, provinsi maupun taman formal di depan gedung

resmi atau perkantoran, taman dan kolam yang diren-

canakan mengikuti karakter geogras, sampai ke taman-

taman lingkungan yang berukuran relatif kecil, termasuk

halaman rumah, ‘taman atap, balkon dan teras bangu-

nan’, taman dalam rumah (indoor), sampai sekedar tana-

man rumput di sekitar kita, semuanya merupakan unsur

alam.

Central Park di Kota New York, berukuran sekitar 341

ha terbukti mampu mengencerkan konsentrasi gas-gas

polutan. Dengan ukuran yang sama, maka satu garis jaja-ran dedaunan, kemampuan penjerapan/penyerapan debu

bisa menjadi tiga sampai empat kali dibanding alat beru-

pa bahan berpermukaan halus dengan ukuran sama dan

dipasang di lokasi yang sama. Studi di Hyde Park (295 ha)

di London membuktikan 25% reduksi konsentrasi asap

yang kebetulan dihembuskan angin melalui Taman terse-

but. Banyak lagi hasil-hasil penelitian kota-kota dunia

yang kira-kira membuktikan pentingnya eksistensi RTH

dalam Kota. Karena itu RTH-kota mutlak ada sebagai

komponen penting syarat pembangunan lingkungan kota

yang nyaman (Hal 150, Modul pelatihan UNESCO-UNEP

seri ke-4, 1987).

6.4.1 Perancangan, Bentuk dan Konfgurasi RTH

(Arsitektur Lansekap)

Pembangunan bidang pertamanan (landscape archi-

tecture) di kota metropolitan, atau biasa disebut “Metro-

politan Park System” sebaiknya berorientasi pula kepada

sumber yang telah ditetapkan pemerintah sebagai dasar

kebijakan pembangunan atau RTRK.

Umumnya pembangunan ’lingkungan’ perkotaan se-


24/34


bagian besar ’hanya’ merupakan perbaikan atau penam-

bahan sarana dan prasarana kota yang semula ’sudah’

ada ( urban renewal , revitalisasi), namun tetap harus di-

lakukan secara berencana, dengan lebih memperhatikan

keserasian hubungan antara kota terbangun dengan ling-

kungan alaminya, dan antara kota dengan daerah perde-

saan sekitar atau kota pendukung (hinterland), serta ke-

serasian dalam pertumbuhan kota itu sendiri.

Kota sebagai konsentrasi permukiman dan kegiatan

manusia, telah berkembang sangat pesat berikut dam-

paknya pada banyak kota di Indonesia. Kota dalam keter-batasan kemampuan, tetap menuntut adanya suatu kon-

disi sik dan l ingkungan yang sehat bagi warga kotanya.

Pertambahan penduduk yang pesat senantiasa di-

iringi tuntutan ketersediaan prasarana, sarana, fasilitas

pelayanan bagi kehidupan dan kegiatannya. Keterba-

tasan dana dan teknologi, penanganan dan pengelolaan

kota yang kurang tepat, serta pertambahan penduduk

kota yang pesat sebagai akibat kelahiran maupun ur-banisasi, telah menimbulkan banyak masalah perkotaan

yang seringkali menjadi berlarut-larut.

Pengembangan dan pembangunan kota sangat ber-

gantung pada faktor kuantitas dan kualitas penduduk,

keluasan dan daya dukung lahan, serta keterbatasan ke-

mampuan itu sendiri. Gejala pembangunan, perkembang-

an dan pemekaran kota untuk memenuhi tuntutan dan

pelayanan terhadap penduduk kota yang jumlahnya terus

membengkak tersebut, seringkali menimbulkan kecende-

rungan menuju pembangunan maksimal struktur kota,

ruang terbuka kota, dengan mudah menghilangkan atau

mengorbankan eksistensi dan wajah alam.

Lahan kota semakin tertutup oleh struktur (perkerasan/

hard materials ), dan permukaan air (sungai, rawa, pantai,

dan lain-lain) yang berubah fungsi dan kualitasnya. Anda-

lan kemampuan teknologi modern, telah mengembang-

kan pemikiran membangun kota yang seringkali meng-

abaikan sistem ekologi kota, bahkan berusaha merobah

seluas mungkin eskosistem alam menjadi ekosistem buat-

an (artifcial ecosystem). Maka, muncul dampak negatif

pembangunan akibat perlakuan kurang wajar terhadap

norma-norma dan kaidah-kaidah alam tersebut, seperti

perubahan suhu kota, krisis air bersih, penurunan air ta-

nah, amblasan tanah, banjir, intrusi air laut, abrasi pantai,kualitas udara memburuk, sungai mengering, dan ber-

bagai polusi terhadap media lingkungan.

Perencanaan RTH kota yang matang, dapat menjaga

keseimbangan dan keharmonisan antara ruang terba-

ngun dan ruang terbuka. Keselarasan antara struktur kota

dengan wajah-wajah alami, mampu mengurangi berbagai

dampak negatif akibat degradasi lingkungan kota dan

menjaga keseimbangan, kelestarian, kesehatan, kenya-manan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup kota.

6.4.2 Pemilihan Jenis Tanaman

Sebenarnya tidak ada apa yang dinamakan dalil khu-

sus dalam pemilihan jenis tanaman yang sesuai pada

suatu lokasi. Namun demikian, kondisi bio-geogra ling-

kungan secara alami telah menunjukkan habitat berbagai

jenis-jenis tanaman (keaneka-ragaman hayati endemic/

existing ) yang paling tepat sebagai acuan pemilihan tana-

man untuk RTH sesuai tapak masing-masing. Kemudian

barulah pertimbangan berdasar pada pengalaman akan

kesesuaian bentuk dan fungsi (form follows function) wu-

jud arsitektural tanaman-tanaman tersebut, hendaknya


25/34


dijadikan dasar pemilihan selanjutnya.

Tanaman sebagai salah satu elemen alam yang diper-

gunakan dalam penataan lansekap kota tidak henti-henti-

nya mengalami perubahan. Di samping itu tanaman juga

membutuhkan iklim tertentu, teknik penanaman dan pe-

rawatan, mempunyai bentuk arsitektural dan kesan visual

yang berbeda.

Tanaman juga membantu mengendalikan radiasi ca-

haya matahari, kekuatan angin dan mengurangi pantulan

cahaya, membersihkan udara melalui proses fotosintesa,

menyaring debu, meredam kebisingan suara, menahandan menyimpan air tanah, mengurangi erosi, dan mem-

perbaiki kesuburan tanah.

Dalam konsepsi arsitektural dan penggunaan kein-

dahan visual, tanaman dapat memberikan rasa akrab,

keteduhan, mengendalikan pandangan, dan keleluasaan

bagi setiap individu untuk melaksanakan kegiatannya.

Pohon dan perdu memberikan kesan lansekap dalam

berbagai bentuk, struktur, tekstur, warna, dan pola. Ke-san ini akan selalu berubah sesuai dengan iklim atau

musim. Hal ini sangat nyata terlihat pada negara-negara

yang mempunyai empat musim.

Berbagai jenis tumbuhan dapat hidup di hutan kota,

dari stratikasi atas (pepohonan), tengah (perdu) dan ren-

dah (penutup tanah), sehingga membentuk satu komuni-

tas yang berfungsi menahan erosi. Sebagaimana fung-

sinya pada hutan alam, maka pemilihan jenis tanaman

diarahkan pada upaya:

• Meningkatkan fungsi tanaman untuk penyelamatan

tanah dan air, mencegah terjadinya banjir dan erosi;

• Memperbaiki dan memelihara agar kondisi hidrologis

daerah aliran sungai tetap terjaga, sehingga menjamin

sistem tata air yang mantap sepanjang masa;

• Memperbaiki dan mempertahankan kelangsungan pro-

duktivitas lahan, serta;

• Meningkatkan kesejahteraan sosial-ekonomi masya-

rakat, berarti prospek ekonomis dari tanaman terpilih

sudah dapat dijamin cepat berproduksi dan disukai

oleh masyarakat setempat.

Beberapa jenis tanaman yang memenuhi persyaratan

tersebut di atas, antara lain: Sengon (Albizzia falcataria),

Kemin (Aleurites moluccana), Rasamala (Altingia excelsa),Keluwih (Artocarpus altilis), Benda (Artocarpus elasticus),

Nangka (Artocarpus heterophyllus), Kemang (Mangifera

caesia), Limus (Mangifera foetida), Kweni (Mangifera odo-

rata), Rambutan (Nephelium lappaceum), Petai (Parkia

speciosa), Alpokat (Persea amaricana), Pinus (Pinus

merkusii), dan Kesambi (Schleicera oleosa) (Sulistami,

1995).

Dari berbagai uraian di atas, dapat disimpulkan,bahwa pengelolaan RTH kota, terutama hutan kota ha-

rus terintegrasi dan berdasar pada pemikiran serta per-

timbangan keseimbangan antara daerah terbangun dan

tidak terbangun, sehingga nyaman ditinjau dari segi kese-

hatan, aman, dan dapat dipakai sebagai tempat rekreasi

untuk meningkatkan produktivitas manusia warga kota,

dan dapat mensejahterakan kehidupan manusia secara

adil dan merata.

Dari berbagai penelitian (Dahlan, 1992 dalam Purno-

mohadi 1995, 2002) yang sebagian besar didasarkan

pada penerapan pelaksanaan RTH Kota yang disesuaikan

dengan fungsinya tersebut, maka pemilihan jenis tanaman

yang sesuai pada umumnya dapat diuraikan sebagai:


26/34


• Pengidentitas (mascot/landmark) Kota

Berbagai jenis ora dan fauna dapat dijadikan maskot

kota, antara lain: Pohon Pinang (Arenga pinnata) yang

menjadi mascot Kota ’Pagar Ruyung’, Kayu Manis (Cin-

namomum burmanii) sebagai maskot Provinsi NTT, dan

seterusnya.

• Upaya untuk Melestarikan Plasma Nutfah

Secara ex-situ dari berbagai tanaman langka bernilai

tinggi, seperti Nam-nam (Cynometra cauliora), Kepel

(Stelechocarpus burahol), Majegau (Dysoxylum den- siorum), Jati (Tecona grandis), dan seterusnya masih

banyak lagi.

• Penahan dan Penyaring Partikel Padat di Udara

Tanaman dengan daun berbulu atau permukaan yang

kasar, secara mekanistis-fungsional sangat baik dalam

menyerap polutan debu. Demikian pula jumlah stomata

daun yang relatif banyak akan mudah menyerap danmenjerap partikel padat yang melayang-layang di uda-

ra bebas.

• Penyerap dan Penjerap Partikel Timbal

(Dahlan et.al., 1990)

a. Tanaman yang mempunyai kemampuan sedang-

tinggi dalam menurunkan kandungan timbal di udara,

seperti Damar (Agathis alba), Mahoni (Swietenia mi-

crophylla dan S. macrophylla), Jamuju (Podocarpus

imbricatus), Pala (Myristica fragrans), Asam Landi

(Pithecelebium dulce), dan Johar (Cassia siamea).

b. Yang berkemampuan sedang dan rendah adalah Glo-

dogan (Polyalthea longifolia), Keben (Baringtonia asia-

tica), dan Tanjung (Mimusops elengi).

c. Tanaman yang berkemampuan rendah dan tak tahan

terhadap zat pencemar dari kendaraan bermotor,

antara lain adalah Bunga Kupu-kupu (Bauhinia pur-

purea), dan Kesumba (Bixa orellana).

• Penyerap (absorbsi) dan Penjerap (adsorbsi) Debu

Semen (Irawati, 1990 dalam Dahlan, 1992)

Tanaman yang tahan dan mampu mengendalikan seka-

ligus sebagai penjerap (adsorbsi) dan penyerap (ab-

sorbsi) zat pencemar (debu semen), antara lain adalahMahoni (Swietenia macrophylla), Bisbul (Diospyros dis-

color), Tanjung (Mimusops elengi), Kenari (Canarium

commune), Meranti Merah (Shorea leprosula), Kirai Pa-

yung (Filicium decipiens), Kayu Hitam (Diospyros cele-

bica), Duwet/Jamblang (Eugenia cuminii), Medang Lilin

(Litsea roxburghii), dan Sempur (Dillenia ovata).

• Peredam KebisinganTanaman dapat meredam suara dengan cara mengab-

sorpsi gelombang suara oleh daun, cabang, dan ran-

ting dari berbagai strata tanaman. Pohon yang paling

efektif meredam suara ialah yang bertajuk tebal, karena

dedaunan tanaman dapat menyerap kebisingan sam-

pai 95 persen (Grey dan Deneke, 1978).

• Mengurangi Bahaya atau Dampak Hujan Asam

Melalui proses siologis tanaman yang disebut ‘pro-

ses gutasi’, akan menghasilkan beberapa unsur Ca,

Na dan Mg, serta bahan organik seperti glutamine dan

gula (Smith, 1985 dalam Dahlan 1992). Bahan in-or-

ganik yang diturunkan ke lantai hutan dan tajuk melalui


27/34


proses throughfall dengan urutan K>Ca>Mg>Na, baik

untuk tajuk dari tegakan daun lebar maupun dari daun

jarum (Henderson et.al, 1977 dalam Dahlan, 1992). Hu-

jan yang mengandung H2SO

4 atau HNO

3, bila sampai

di permukaan daun akan mengalami reaksi, antara lain

H2SO

4 dengan Ca, membentuk garam Ca

2SO

4 yang

bersifat netral, dibanding kadar asam dari air hujan itu

sendiri. Karena itu dengan adanya proses intersepsi

dan gutasi oleh permukaan daun, akan sangat mem-

bantu dalam menaikkan pH, sehingga air hujan menjadi

tidak begitu berbahaya lagi bagi lingkungan. PenelitianHoffman et.al, (1980) menunjukkan bahwa pH air hu-

jan yang telah melewati tajuk pohon lebih tinggi, jika

dibandingkan dengan pH air hujan yang tidak melewati

tajuk pohon.

• Penyerap Karbon monoksida (CO)

Kacang merah (Phaseolus vulgaris) dapat menyerap

gas karbon monoksida (CO) sebesar 12-120 kg/km2 / hari. Mikro-organisme dalam tanah berperan baik,

dalam menyerap gas ini dari udara dari yang semula

konsentrasinya sebesar 120 ppm (13,8X104 ug/m3 )

menjadi hampir mendekati nol, hanya dalam waktu tiga

jam saja (Smith, 1981, Bidwell & Fraser dalam Smith,

1981 dalam Dahlan, 1992).

• Penyerap Karbon dioksida (CO2 ) dan Penghasil Ok-

sigen (O2 )

Tanaman pada ekosistem daratan, termasuk hutan alam,

tanaman pertanian, termasuk mangrove dan tanaman

pada ekosistem lahan basah lain, selain toplankton,

ganggang dan rumput laut, dan tumbuhan lain dalam

perairan laut, seperti padang lamun, mampu menyerap

karbondioksida dan penghasil oksigen dalam proses

fotosintesis, menggunakan cahaya matahari. Dalam

ekosistem daratan jumlah luasan hutan sudah sangat

jauh berkurang, maka pembangunan dan penataan

hutan kota sebagai bagian RTH kota, sudah sangat

mendesak. Salah satu dampak negatif bertambahnya

gas karbon monoksida (CO) ini adalah meningkatkan

efek gas rumah kaca, sedang di lain pihak proses asim-

ilasi tersebut akan menghasilkan oksigen yang penting

bagi kehidupan biota di dunia, terutama bagi manusia.Tanaman yang baik dalam menyerap gas karbon diok-

sida (CO2 ) dan menghasilkan oksigen (O

2 ), antara lain:

Damar (Agathis alba), Kupu-kupu (Bauhinia purpurea),

Lamtoro Gung (Leucena leucocephala), Akasia (Acacia

auriculiformis), dan Beringin (Ficus benyamina).

• Penahan Angin

Panlov dalam Robinette (1983), mengemukakan,bahwa angin kencang dapat dikurangi sampai 75-80

desibel oleh suatu penahan angin yang berupa RTH

(hutan) Kota. Faktor-faktor yang harus diperhatikan

dalam merancang suatu hutan kota, khususnya untuk

menahan angin, (Grey & Deneke, 1978) dengan mem-

perhatikan jenis tanaman yang ditanam harus memiliki

dahan yang kuat, daun tak mudah gugur oleh terpaan

angin yang berkecepatan sedang, akar pohon yang

dapat menghujam ke dalam tanah sehingga lebih tahan

terhadap hembusan angin yang cukup kuat ketimbang

tanaman berakar menyebar di sekitar atau dekat de-

ngan permukaan tanah, memiliki kerapatan cukup (50-

60 persen), serta tinggi dan lebar jalur hutan kota yang


28/34


cukup luas, sehingga dengan baik dapat melindungi

wilayah sesuai dengan yang diinginkan.

• Penyerap dan Penapis Bau

Tanaman dapat menyerap bau secara langsung atau

menahan gerak angin dari sumber bau (Grey & Deneke,

1978) seperti dari tempat pembuangan sampah yang

terbuka (open dumping), apakah itu TPS atau pun TPA.

Akan lebih efektif bila tanaman tersebut berbunga atau

berdaun harum, seperti Cempaka (Michelia champaka),

Pandan (Pandanus sp.), kemuning (Murraya paniculata) atau Tanjung (Mimusops elengi).

• Mengatasi Penggenangan

Daerah yang topogranya relatif rendah sering menjadi

genangan air, karena itu perlu ditanami dengan jenis

tanaman dengan kemampuan evapotranspirasi tinggi.

Kriteria tanaman ini biasanya berdaun lebat, sehingga

jumlah permukaan daunnya relatif luas dan jumlah sto-matanya pun banyak. Jenis tanaman dengan penguap-

an relatif besar ini, antara lain Nangka (Artocarpus in-

tegra), Albazia (Paraserianthes falcataria), Acacia vilosa,

Indigofera galegoides, Dalbergia sp., Mahoni (Swiete-

nia mahagoni), Jati (Tectona grandis), Ki Hujan/Trem-

besi (Samanea saman), dan Lamtoro Gung (Leucena

glauca).

• Mengatasi Intrusi Air Laut

Kasus ini terjadi terutama pada kota-kota yang terletak

di jalur pantai, sehingga rawan terhadap intrusi air laut.

Pemilihan tanaman harus benar-benar diperhatikan,

sebab penanaman tanaman yang kurang tahan terha-

dap kandungan garam yang sedang agak tinggi, akan

mengakibatkan tanaman tak dapat tumbuh baik, bah-

kan mungkin sampai mati. Penanaman tanaman yang

mempunyai daya evapotranspirasi tinggi akan mengu-

ras air dalam tanah, sehingga konsentrasi garam dalam

tanah akan meningkat. Dengan demikian penghijauan

semacam ini justru akan mendatangkan masalah bukan

mengatasi intrusi air asin, karena itu diperlukan peng-

hijauan kota di kawasan semacam ini, namun dengan

memakai jenis tanaman dengan daya evapotranspirasi

rendah. Berbagai jenis tanaman bakau (mangrove), ter-masuk tegakan Nipah (Nypha fruticaus), dan asosiasi

dalam ekosistem mangrove lain akan sangat sesuai un-

tuk daerah pesisir pantai ini. Jenis-jenis tanaman Keta-

pang (Terminalia catappa), Nyamplung (Callophyllum

innophyllum), dan Keben (Barringtonia asiatica) sangat

sesuai terutama sebagai pohon peneduh dan pelin-

dung di sepanjang pantai yang umumnya mendapat

sengatan sinar matahari paling tinggi.

• Produksi Terbatas

Sudah dapat dibuktikan, secara ekonomis bahwa fungsi

produksi hutan kota sangat signikan. Hasil pokok kayu

maupun hasil sampingan lain bisa dimanfaatkan untuk

berbagai keperluan, tentu saja tidak sebanyak jumlah

dari hutan alam maupun hutan produksi. Dahlan (1992)

menyebutkan bahwa 740 pohon mahoni di kota Suka-

bumi, dilelang seharga Rp. 74.000.000,00 juta saja. Pa-

dahal tanaman tersebut secara nominal harusnya lebih

berharga dari nilai tangible tersebut, apabila ditinjau dari

nilai intangible-nya, misalnya dari bentukan iklim mi-

kro yang nyaman dengan adanya pohon-pohon terse-


29/34


but. Manfaat lain, masih banyak lagi, dari bunga dan

buah yang melengkapi susunan gizi warga masyarakatsekitar, buah dan biji kenari yang bisa digunakan un-

tuk makanan dan kerajinan tangan, dan tanaman lain,

seperti Pala, Kawista, Sawo, Kelengkeng, Menteng,

Kersen, Duku (Lancium domesticum), Asem (Tamarin-

dus indica), Melinjo (Gnetum gnemon), Buni (Antidenua

bunius), atau Mangga (Mangifera indica). Buah mangga

madu yang ditanam di sepanjang jalur hijau jalan, pada

musimnya warga dapat memetik buah cuma-cuma, un-

tuk dimakan di tempat atau diolah menjadi sari buah

(juice) atau buah kalengan yang berorientasi ekspor,

contoh di Kota Chandigarh, India tersebut.

• Ameliorasi Iklim

Meningkatnya suhu dan debu di wilayah perkotaan dankemacetan lalu-lintas yang semakin parah, terutama di

musim kemarau, sangat berpengaruh terhadap kes-

ehatan warga kota. Kondisi ini sangat memprihatinkan

dan mengancam kesehatan anak kecil dan balita yang

sangat rentan terhadap penyakit sesak nafas, batuk,

dan infeksi saluran pernapasan atas (ISPA). Kota Singa-

pura dan Kuala Lumpur dengan iklim relatif sama, telah

berhasil membangun hutan kota dengan memelihara

pepohonan besar yang dapat menahan sinar matahari

dan pada malam hari sebaliknya dapat menahan radiasi

cahaya matahari yang diserap permukaan bumi pada

siang hari, sehingga udara tetap nyaman dan hangat.

Penelitian Wenda (Dahlan, 1992) tentang pengukuran

Gambar 6.7

Jalur sepeda khusus

dibangun pada dua

jalur ROW (right of way),

disamping jalur pedestrian

bagi pejalan kaki.


30/34


suhu dan kelembaban udara wilayah yang bervegetasi

dengan berbagai kerapatan, lebih tinggi dibandingan

dengan wilayah yang lebih didominasi perkerasan jalan

(aspal), dan bangunan (tembok), yang menghasilkan be-

berapa angka perbandingan wilayah bervegetasi suhu:

25,5–31,0° celcius, kelembaban 66-92 persen; yang

kurang bervegetasi: suhu 27,7–33,1, kelembaban 62-

78 persen, dan areal padang rumput, mencapai suhu:

27,3–32,1, kelembaban 62-78 persen. Demikian pula

penelitian Koto (Dahlan, 1992), di dalam komplek Mang-

gala Wana Bhakti, Jakarta, ditemukan pula, bahwa suhudi dalam ‘hutan buatan’ lebih nyaman (terendah) diban-

dingkan dengan areal parkir maupun padang rumput

dan di sekitar bangunan di perkantoran yang sama.

• Pengelolaan Sampah

RTH sudah seringkali dinyatakan mampu sebagai pere-

dam kebisingan, bau, silau, dan pelindung struktur ta-

nah. Di Provinsi Wurtenberg di Jerman Selatan, di manapada setiap kota hanya dihuni maksimal dua juta jiwa,

mewajibkan adanya hutan kota pada lokasi tempat

pembuangan sampah, sebagai peredam buangan sam-

pah warga kota, baik berupa sampah padat maupun

limbah cair. Kedua jenis sampah itu ditampung dalam

kontainer khusus yang secara berkala di semprotkan

atau diletakkan ke dalam hutan kota tersebut di mana

telah ‘ditanam’ sejenis mikroba tertentu yang kembali

mengasimilasi sampah dan limbah tersebut, sehingga

bisa keluar sebagai material padat (humus) dan cair

yang bersi

Teori Taman

Documents

Transcript of Teori Taman