1

TANGGUNG JAWAB PRODUK DALAM TRANSAKSI

KONSUMEN DI DUNIA MAYA

Oleh:

Abdul Halim Barkatullah

Penulis adalah Alumni Fakultas Syariah IAIN Intasari Banjarmasin, dan Sekarang

Menjadi Dosen Tetap di Fakultas Hukum Unlam Banjarmasin

e-mail: dr.halim_barkatullah@yahoo.co.id

Abstract

Product liability is a form of civil law given by producers upon financial loss

faced by consumers as the result of using products which are made or produced by the

producers. The presumption of liability principle is the principle that is practiced by

UUPK. Product liability principle which follows the strict liability principle is

important because it gives protection to consumers who are in weak position

especially in transactions. Applying strict liability principle in e-commerce

transactions can give law protection for consumers in these transactions.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Produk, Konsumen, E-Commerce

Pendahuluan

Hukum tanggung jawab Produk merupakan instrumen hukum yang

dimaksudkan untuk memberikan jaminan terhadap hak-hak konsumen, khususnya

terhadap hak atas keselamatan, kesehatan, dan hak untuk mendapat ganti kerugian.

Instrumen ini diperlukan karena pengaturan di bidang berproduksi (quality control

techniques) dan perdagangan barang, belum memadai untuk mencegah atau

menghindari serta melindungi konsumen yang menderita kerugian, baik kerugian

berupa cacat atau kerusakan pada tubuh konsumen (bodily/personal injury), maupun

kerusakan pada harta benda lain (property damages), dan kerusakan yang berkaitan

2

dengan produk itu sendiri (pure economic loss). Sehingga disamping peraturan

mengenai cara berproduksi, masih tetap dibutuhkan instrumen hukum yang secara

khusus menjamin perolehan ganti kerugian akibat mengkonsumsi suatu produk, yang

dikenal dengan hukum tentang tanggung jawab produk (product liability).1

Dalam Black’s Law Dictionary, terdapat 3 rumusan mengenai Product Liability,

yaitu:2

“(1) A manufacture’s or seller’s tort liability for any damages or injuries

suffered by a buyer, user, or bystander as a result of a defective product.

Products Liability can be based on a theory of negligence, “strict liability”, or

breach of warranty. (2) The legal theory by which liability is imposed on the

manufactures or seller of a defective product. (3) “Refers to the legal liability of

manufactures and sellers to compensate buyers, users and even bystanders, for

damages or injuries suffered because of defects in goods purchased.”

Tanggung Jawab Produk (Product Liability), merupakan tanggung jawab perdata

dari pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen akibat menggunakan produk

yang dihasilkannya. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas:

a. Kerusakan;

b. Pencemaran;

c. Kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang yang dihasilkan atau

diperdagangkan.

Perkembangan Prinsip Tanggung Jawab Produk

Prinsip dasar tanggung jawab pelaku usaha terhadap produknya mulai

diperkenalkan sejak kurang lebih tahun 300-200 sebelum Masehi. Peraturan tentang

1 Frank Zaid, “The Emerging Law on Product Liability and Consumer Product Warranties”,

Canadian Business Law Journal, 4, 1979-8 0, hlm 2 2Bryan A. Garner, et.al, ed, Black’s Law Dictionary, Seventh Edition, St. Paul, Minn.: 1999,

hlm 1225.

3

jual beli terus dikembangkan sampai pada puncaknya dalam kumpulan peraturan-

peraturan (digest) yang dikeluarkan oleh Kaisar Justinianus pada tahun 533 (abad ke-

6) sesudah masehi. Pada masa kekaisaran Justinianus, penjual produk mulai

bertanggung jawab atas beberapa kerugian yang timbul akibat kesalahannya yang

tidak melakukan upaya untuk mencegah terjadinya kerugian. Tanggung jawab penjual

(pelaku usaha) akhirnya dikembangkan dengan standar yang cukup keras, ketika

ditetapkan tiga perilaku pelaku usaha yang digolongkan sebagai kejahatan, yaitu

kelalaian dalam memberikan pelayanan kepada pembeli (konsumen), tidak

mengungkapkan cacat tersembunyi dari suatu barang yang dijual, dan menjual produk

yang tidak memenuhi standar sesuai yang dijanjikan.3

Ada 3 (tiga) substansi hukum tanggung jawab produk yang menjadi dasar

tuntutan ganti kerugian konsumen. Ketiga dasar tuntutan tersebut adalah tuntutan

karena kelalaian (negligence), tuntutan karena wanprestasi/ingkar janji (breach of

warranty), dan tuntutan berdasarkan teori tanggung jawab mutlak (strict product

liability). Substansi hukum perlindungan konsumen mengalami perkembangan dan

perubahan dari hukum yang berkarakteristik represif dalam bentuk prinsip tanggung

jawab berdasarkan kesalahan (fault based liability) keprinsip tanggung jawab yang

berpihak atau responsif terhadap kepentingan konsumen dalam bentuk prinsip

tanggung jawab mutlak (strict product liability).4

3 Rogerson, “Implied Warranty Against Latent Defects in Roman and English Law”, dalam

David G. Owen, et.al., M. Stuart Madden, Mary J. Davis, Madden & Owen on Product Liability, Third

Edition, volume 1, West Group, St. Paul Minnesota, 2000, hlm 4. 4 Inosentius Samsul, Perlindungan Konsumen Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab

Mutlak, Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pascasarjana, Jakarta, 2004, hlm 46.

4

Prinsip Tanggung Jawab Dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen

Dalam prinsip tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian konsumen di

Indonesia dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan

Konsumen (UUPK) yang diatur khusus dalam satu bab, yaitu Bab VI, mulai dari Pasal

19 sampai dengan Pasal 28. Dari sepuluh Pasal tersebut, dapat dipilah sebagai berikut:

1. Tujuh Pasal, yaitu Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26 dan

Pasal 27 yang mengatur Pertanggungjawaban pelaku usaha;

2. Dua Pasal, yaitu Pasal 22 dan Pasal 28 yang mengatur pembuktian;

3. Satu Pasal, yaitu Pasal 23 yang mengatur penyelesaian sengketa dalam hal

pelaku usaha tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan ganti rugi

kepada konsumen.

Tujuh Pasal yang mengatur pertanggungjawaban pelaku usaha, secara prinsip

dapat dibedakan lagi ke dalam:

1. Pasal-pasal yang secara tegas mengatur pertanggungjawaban pelaku usaha atas

kerugian yang diderita konsumen, yaitu dalam Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21.

Pasal 19 mengatur pertanggungjawaban pelaku usaha baik pabrik dan/atau

distributor pada umumnya, untuk memberikan ganti rugi atas kerusakan,

pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau

jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan, dengan ketentuan bahwa ganti rugi

tersebut dapat dilakukan dalam bentuk: pengembalian uang atau penggantian

barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan

dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Ganti rugi harus telah diberikan dalam

jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal transaksi.

5

Pasal 20 diberlakukan bagi pelaku usaha periklanan untuk bertanggung jawab

atas iklan yang diproduksi, dan segala akibat yang ditimbulkan oleh iklan

tersebut.

Pasal 21 ayat (1) membebankan pertanggungjawaban kepada importir barang

sebagai mana layaknya pembuat barang yang diimpor, apabila importasi barang

tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan produsen luar negeri. Pasal

21 ayat (2) mewajibkan importir jasa untuk bertanggung jawab sebagai penyedia

jasa asing, jika penyediaan jasa asing tersebut tidak dilakukan oleh agen atau

perwakilan penyedia jasa asing.

2. Pasal 24 yang mengatur peralihan tanggung jawab dari satu pelaku usaha kepada

pelaku usaha lainnya, mengatakan bahwa:

Pelaku usaha yang menjual barang dan/atau jasa kepada pelaku usaha lain

bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila:

a. Pelaku usaha lain menjual kepada konsumen tanpa melakukan perubahan

apa pun atas barang dan/ atau jasa tersebut;

b. Pelaku usaha lain, di dalam transaksi jual beli tidak mengetahui adanya

perubahan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha atau tidak

sesuai dengan contoh, mutu, dan komposisi.

Dalam UUPK terdapat 2 (dua) Pasal yang menggambarkan sistem tanggung

jawab produk dalam hukum perlindungan konsumen di Indonesia, yaitu ketentuan

Pasal 19, Pasal 23 UUPK.

6

Pasal 19 UUPK merumuskan tanggung jawab produsen sebagai berikut:

1. Pelaku Usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan,

pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau

jasa yang dihasilkan atas diperdagangkan.

2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian

uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya,

atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah

tanggal transaksi.

4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak

menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian

lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.

5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku

apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan

kesalahan konsumen.

Ketentuan Pasal 19 UUPK kemudian dikembangkan pada Pasal 23 UUPK yang

menyatakan: “Pelaku usaha yang menolak dan/atau memberi tanggapan dan/atau tidak

memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19

ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui Badan Penyelesaian

Sengketa Konsumen atau Mengajukan gugatan ke badan peradilan di tempat

kedudukan konsumen.”

Rumusan Pasal 23 UUPK nampaknya muncul berdasarkan dan kerangka

pemikiran, yaitu pertama, bahwa Pasal 19 UUPK menganut prinsip praduga

7

lalai/bersalah (presumption of negligence). Prinsip ini berangkat dari asumsi bahwa

apabila produsen tidak melakukan kesalahan, maka konsumen tidak mengalami

kerugian, berarti produsen telah melakukan kesalahan. Sebagaimana konsekuensi dari

prinsip ini, maka UUPK menerapkan batas waktu pembayaran ganti kerugian 7 (tujuh)

hari setelah transaksi. Dilihat konteks Pasal 23, maka batas waktu 7 (tujuh) hari tidak

dimaksudkan untuk menjalani proses pembuktian. Tetapi hanya memberikan

kesempatan kepada pelaku usaha untuk membayar atau mencari solusi lain, termasuk

penyelesaian sengketa melalui pengadilan.

Sistem tanggung jawab produk di Indonesia masih menggunakan prinsip

tanggung jawab berdasarkan kesalahan dengan pembuktian terbalik dan belum

menerapkan sistem tanggung jawab mutlak. Pemikiran bahwa UUPK Pasal 19 ayat (1)

menganut prinsip praduga bersalah paling tidak didasarkan pada perbedaan

rumusannya dengan Pasal 1365 KUHPerdata, yaitu: Pertama, Pasal 1365

KUHPerdata secara tegas memuat dasar tanggung jawab karena kesalahan atau karena

kelalaian seseorang, sedangkan Pasal 19 ayat (1) tidak mencantumkan kata kesalahan.

Dalam hal tersebut, Pasal 19 UUPK menegaskan bahwa tanggung jawab

produsen (pelaku usaha) muncul apabila mengalami kerugian akibat mengkonsumsi

produk yang diperdagangkan. Kedua, Pasal 1365 KUHPerdata tidak mengatur jangka

waktu pembayaran, sedangkan Pasal 19 UUPK menetapkan jangka waktu

pembayaran, yaitu 7 hari.

Pemikiran kedua yang terkandung dalam Pasal 23 UUPK adalah produsen

tidak membayar ganti kerugian dalam batas waktu yang telah ditentukan. Sikap

produsen ini membuka peluang bagi konsumen untuk mengajukan gugatan ke

8

Pengadilan atau penyelesaian sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa

Konsumen.

Ketentuan lanjutan yang relevan dan signifikan dengan Pasal 23 UUPK adalah

rumusan Pasal 28 UUPK sebagai berikut: “Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur

kesalahan dalam gugatan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal

22, dan Pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha” Rumusan Pasal

inilah yang kemudian dikenal dengan sistem pembuktian terbalik.

Penulis berpendapat, bahwa rumusan Pasal 23 memperlihatkan bahwa prinsip

tanggung jawab yang juga dianut dalam UUPK adalah prinsip praduga untuk selalu

bertanggung jawab (presumption of liability principle). Prinsip ini merupakan salah

satu modifikasi dari prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan dengan beban

pembuktian terbalik.

Jelas, bahwa kontruksi hukum yang demikian menggambarkan adanya

kemajuan dari sistem tanggung jawab sebelumnya, namun belum sepenuhnya

menganut prinsip tanggung jawab mutlak sebagaimana yang secara tegas-tegas

dirumuskan dalam beberapa hukum positif di negara lain. Hal ini tergambar pula

dalam pendapat akhir ketika memberikan persetujuan terhadap Rancangan Undang-

undang tentang Perlindungan Konsumen (RUUPK) yang menyatakan: “Dalam

undang-undang ini, dimasukkan pasal yang memungkinkan adanya pembuktian

terbalik baik dalam hal pidana maupun perdata. Hal ini merupakan suatu terobosan

baru di dunia hukum di Indonesia.”5 Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa

5 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Proses Pembahasan Rancangan tentang

Perlindungan Konsumen, Sekretariat Jendral DPR RI, Jakarta , 2001, hlm 1146.

9

Indonesia masih dalam tingkat modifikasi terhadap prinsip tanggung jawab

berdasarkan kesalahan, suatu langkah di belakang prinsip tanggung jawab mutlak.6

Beban pembuktian terbalik, dalam praktiknya belum dilaksanakan secara

konsisten. Artinya, walaupun sudah ada aturan tentang pembuktian dalam UUPK,

namun beberapa yang sampai kepengadilan masih menggunakan prinsip lama dengan

beban pembuktian pada konsumen.

Sementara pada sisi lain, memang muncul pendapat yang mengatakan bahwa

beban pembuktian terbalik dalam praktiknya perlu diterapkan secara limitatif,

terutama khusus untuk risiko-risiko konsumen yang sudah nyata. Pembalikan beban

pembuktian dalam UUPK dapat menjadi “bumerang” bagi konsumen, karena pelaku

usaha memiliki kemampuan untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah dan

konsumen kewalahan menghadapi kemampuan pelaku usaha dalam melakukan

pembuktian.

Prinsip tanggung jawab produk dalam UUPK semakin jelas perbedaannya

dengan prinsip tanggung jawab mutlak apabila dibandingkan dengan prinsip tanggung

jawab mutlak yang telah diterapkan di bidang lingkungan hidup, yaitu dalam Undang-

undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup,7 Undang-undang

No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia,8 dan Undang-undang

No. 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran.

6 Inosentius Samsul, op.cit., hlm 146

7 Pasal 35 ayat (1) merumuskannya sebagai berikut: “Penanggung jawab usaha dan/atau

kegiatan yang usaha dan kegiatannya menimbulkan dampak besar dan penting dalam lingkungan hidup,

yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun, bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang

ditimbulkan, dengan kewajiban membayar ganti rugi secara langsung dan seketika pada saat terjadinya

pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.” 8 Pasal 11 ayat (1) merumuskannya sebagai berikut: “Dengan tidak mengurangi ketentuan

Pasal 8, dan dengan memperhatikan batas ganti rugi maksimum tertentu, barang siapa di Zona Ekonomi

Eksklusif Indonesia menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan laut dan/atau kerusakan sumber

10

Ketiga Undang-undang tersebut secara tegas memasukkan beberapa kualifikasi

seperti “menggunakan bahan berbahaya”, “bertanggung jawab secara mutlak atas

kerugian yang ditimbulkan”, “membayar seketika”, atau dalam Undang-undang

tentang Zona Ekonomi Eksklusif yang menggunakan kata-kata “memikul tanggung

jawab secara mutlak” dan “batas-batas jumlah maksimum”.

Prinsip tanggung jawab produk dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999

tentang Perlindungan Konsumen, merupakan Modifikasi prinsip tanggung jawab

berdasarkan kesalahan.9

Substansi hukum perlindungan konsumen secara Internasional mengalami

perubahan dari hukum yang berkarakteristik represif, dalam bentuk prinsip tanggung

jawab berdasarkan kesalahan (fault based liability) ke prinsip tanggung jawab yang

berpihak atau responsif terhadap kepentingan konsumen dalam bentuk tanggung

jawab mutlak (strict liability). Hal ini dilakukan untuk menghadapi perkembangan

perdagangan yang terus mengglobal untuk melindungi hak-hak konsumen.

Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak dalam Hukum Tanggung Jawab

Produk

Dalam hukum tentang product liability, pihak korban/konsumen yang akan

menuntut kompensasi pada dasarnya hanya diharuskan menunjukkan tiga hal:

pertama, bahwa produk tersebut telah cacat pada waktu diserahkan oleh produsen;

kedua, bahwa cacat tersebut telah menyebabkan atau turut menyebabkan

daya alam memikul tanggung jawab mutlak dan membayar biaya rehabilitasi lingkungan laut dan/atau

sumber daya alam tersebut dengan segera dan dalam jumlah yang memadai.” 9 Inosentius Samsul, op.cit., hlm. 143.

11

kerugian/kecelakaan; ketiga, adanya kerugian. Namun juga diakui secara umum

bahwa pihak korban/konsumen harus menunjukkan bahwa pada waktu terjadinya

kerugian, produk tersebut pada prinsipnya berada dalam keadaan seperti waktu

diserahkan oleh produsen.

Pentingnya hukum tentang tanggung jawab produsen (product liability) yang

menganut prinsip tanggung jawab mutlak (stict liability) dalam mengantisipasi

kecenderungan dunia dewasa ini yang lebih menaruh perhatian pada perlindungan

konsumen dari kerugian yang diderita akibat produk yang cacat. Hal ini disebabkan

karena sistem hukum yang berlaku dewasa ini dipandang terlalu menguntungkan

pihak produsen, sementara produsen memiliki posisi ekonomis yang lebih kuat.

Tanggungjawab mutlak merupakan sistem tanggung jawab yang tidak

berdasarkan kesalahan produsen (strict product liability). Oleh karena itu, dasar-dasar

pemikiran pembentukan tanggung mutlak juga berlawanan dengan ideologi dan

pemikiran teori tanggung jawab berdasarkan kesalahan. Penulis menemukan bahwa

proses pembentukan prinsip tanggung jawab mutlak dipengaruhi oleh faktor-faktor

eksternal hukum seperti pemikiran untuk melakukan modifikasi terhadap prinsip

laissez-faire, paham kolektivisme dan konsep negara kesejahteraan, dan dukungan

akademisi.

Dengan diberlakukannya prinsip strict liability diharapkan para produsen dan

industriawan di Indonesia menyadari betapa pentingnya menjaga kualitas produk-

produk yang dihasilkannya, sebab bila tidak selain akan merugikan konsumen juga

akan sangat besar risiko yang harus ditanggungnya. Para produsen akan lebih berhati-

hati dalam meproduksi barangnya sebelum dilempar ke pasaran sehingga konsumen,

12

baik dalam maupun luar negeri tidak akan ragu-ragu membeli produksi Indoensia.

Namun demikian, dengan berlakunya prinsip strict liability dalam hukum

tentang product liability tidak berarti pihak produsen tidak mendapat perlindungan.

Pihak produsen juga dapat mengasuransikan tanggung jawabnya sehingga secara

ekonomis ia tidak mengalami kerugian yang berarti.

Contoh penerapan tanggung jawab mutlak yang ada dalam berbagai negara,

misalnya di Amerika Serikat terutama setelah kasus Henningsen, 18 (delapan belas)

negara bagian menerapakn prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability), tanpa

berdasarkan kesalahan (negligence) dan hubungan kontrak (privity of contract)

terhadap produsen dari beberapa produk seperti; Automobile,10

Combination Power

Tool,11

Aluminium Rocking Chair,12

dan produk asbes.13

Di Australia, dalam kasus pertama penerapan doktrin strict product liability,

diperoleh kesimpulan bahwa distributor produk dapat dimintakan

10

Ibid., hlm. 168. lihat Vandermark v. Ford Motor Co., 61 Cal. 2d 256, 391 P.2d 168, 37 Cal.

Rptr. 896 (1964); Mitchell v. Miller, 26 Miller, 26 Conn. Supp. 42,214A. 2d 694; Survada v. White

Motor Co., 32 III. 2d 612, 210 N.E. 2d 182 (1965), affirming 51 III. Aapp. 2d 318, 201 N.E. 2d 313

(1964); Paabon v. Hackensack Auto Sales, Inc., 63 N.J. super. 476, 164 A. 2d 773 (App. Div.1960);

Simpson v. Logan Motor Co., 192 A.2d 122 (D.C.Dist.C.t.App). 11

Ibid. Lihat Greenman v. Yuba Power Prods., Inc., 59 Cal.2d57, 377P.2d 897,27 Cal.Rptr

(1963). 12

Ibid, Lihat Bernstein v. Lily-Tulip Cup Corp., 177 So.2d 362 (Fla. Dist. Ct.App. 1965), aff”d,

181 So. 2d 641 (Fla. 1966): Matthew v. Lawnlite Co., 88 So. 2d 299 (Fla. 1965). 13

Ibid, Mengutip Kathleen Aaa. Monahan, (et. al.), “Product General Liability and Consumer

Law: Annual Survey of Recent Developments”, Tort & Insurance Law Journal, volume XXVII,

Number 2 (1992), hal. 366-367. Studi yang dilakukan terhadap sengketa yang diajukan pada tahun

1990, bahwa kesus yang diajukan ke Pengadilan yang berkaitan dengan masalah asbes ini, baik pada

pengadilan Federal maupun negara bagian terus menunjukkan angka yang meningkat, sampai pada

angka yang dapat disebutkan pada tingkat krisis (crisis level). Misalnya data yang ada di Federal

Judicia Centre di Washington D.C. menunjukkan bahwa dari Januari 1998-1999 terdapat 21.853 kasus.

Data lain juga menunjukkan terjadi peningkatan sekitar 4000 (empat ribu) kasus tiap tahun, sedangkan

total sekitar 29,466 kasus yang masih diproses pada tingkat pengadilan federal. Kecenderungan tersebut

telah mendorong peningkatan perhatian terhadap kemampuan pengadilan untuk menyelesaikan kasus-

kasus tersebut. Dalam suatu konferensi yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung Amerika Serikat

yang dilakukan pada tahun 1991 mendorong Kongres untuk menyediakan suatu penyelesaian secara

legislative terhadap ribuan korban yang mengajukan gugatan namun konferensi tersebut gagal

merumuskan rekomendasinya dan kemudian mengundang banyak kritik.

13

pertanggungjawaban atas kerugian yang diderita konsumen walaupun distributor

tersebut bukan produsen yang membuat barang, tetapi hanya karena mengemas

kembali produk tersebut dan tidak memberikan instruksi atau petunjuk penggunaan

bagi konsumen untuk menggunakan produk tersebut dengan aman.14

Sedangkan di Philipina, Undang-undang perlindungan konsumen mencantumkan

secara tegas produsen asing tunduk pada Undang-undang perlindungan konsumen

Philipina, yang dirumuskan sebagai berikut:

“Any Filipino or foreign manufacturer, producer, and any importer, shall be

liable for redress, independently of fault, for damages caused to consumers by

defects resulting from design, manufacturer, construction, assembly and erection,

formulas, and handing and making up, presentation or packing of their products,

as well as for the insufficient or inadequate information on the use of hard

thereof.”15

Berbagai gambaran hukum positif dan praktik dalam kasus-kasus di atas,

penulis menemukan beberapa hal, yakni: Pertama, terjadi perluasan pengertian

produsen, yang kemudian berdampak pada semakin banyaknya alternatif pihak

tergugat bagi konsumen. Kedua, tanggung jawab produk lebih memberikan kepastian

kepada konsumen siapa yang dapat digugat. Ketiga, model perumusannya diberbagai

negara agak berbeda, tentang pembuat bahan baku misalnya, hanya Directive

masyarakat Eropa yang menyebutkannya secara tegas. Keempat, ada negara yang

mencantumkan secara tegas produsen asing tunduk pada undang-undang nasionalnya.

Kelima, produsen yang dapat digugat adalah produsen dalam aktivitas ekonomi.

Dengan demikian, terjadi perluasan kelompok produsen yang dapat digugat oleh

14

Dalam Glendale Chemical Case, satu kasus yang pertama dterkenal (land mark case) dalam

bidang tanggung jawab produk di Australia, Pengadilan Federal memutuskan perusahaan bertanggung

jawab atas kerusakan produk berdasarkan ketentuan Bagian VA Trade Practices Act Australia karena

mengedarkan suatu produk yang mencederai konsumen. 15

The Consumer Act of The Philipines, Republic Act No. 7394, Part II (1991-1992) Art. 97.

14

konsumen. William L. Prosser, menggambarkan dengan kata-kata sebagai berikut

“that this does not exhaust the list of defendants, and the doors are not yet closed.”16

Pentingnya hukum tentang tanggung jawab produsen (product liability) yang

menganut prinsip tanggung mutlak (stict liability) disebabkan karena sistem hukum

yang beralaku dewasa ini dipandang terlalu menguntungkan pihak produsen,

sementara produsen memiliki posisi ekonomis yang lebih kuat.

Perkembangan tanggung jawab produk di beberapa negara, maka tanggung

jawab produk merupakan lembaga hukum yang menggunakan kontruksi hukum

perbuatan melawan hukum (tort) dengan beberapa modifikasi sebagai berikut:17

1. Produsen langsung dianggap bersalah jika terjadi kasus product liability,

sehingga di dalamnya dianut prinsip tanggung jawab berdsarkan unsur

kesalahan;

2. Karena produsen dianggap bersalah, maka konsekuensinya ia harus

bertanggung jawab untuk memberi ganti rugi secara langsung kepada pihak

konsumen yang menderita kerugian (strict liability);

3. Karena produsen sudah dianggap bersalah, maka konsumen yang menjadi

korban tidak perlu lagi membuktikan kesalahan produsen. Berbeda dengan

konstruksi dalam tort yang mengharuskan pihak konsumen untuk

membuktikan kesalahan produsen.

16

William L. Prosser, Strict Liability to the Consumer, West Group, St. Paul Minnesota 2001,

hlm. 816. 17

Edmon Makarim, Kompilasi Hukum Telematika, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm

341.

15

Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak dalam Transaksi E-Commerce di

Berbagai Negara

Tanggung jawab produk dalam transaksi di dunia maya (e-commerce) sangat

penting untuk melindungi hak-hak konsumen e-commerce. Sistem tanggung jawab

produk bagi konsumen dalam transaksi e-commerce di berbagai Negara sudah

menerapkan Prinsip tanggung jawab mutlak, yang semula dikembangkan melalui

pengadilan, kemudian mendapat pengakuan yang kuat setelah dituangkan dalam

hukum tertulis.

Amerika Serikat

Di Amerika Serikat dalam tanggung jawab produk transaksi e-commerce

menggunakan tanggung jawab mutlak. misalnya, pengakuan atau pengintegrasian

prinsip tanggung jawab mutlak dalam hukum tertulis dituangkan dalam Pasal 402 A

Restatement (Second) of Torts. Pencantumannya dalam Pasal 402 A menjadi puncak

dari perkembangan teori tanggung jawab produk menuju pembentukan prinsip

tanggung jawab mutlak di Amerika Serikat.18

Sebagian besar negara-negara bagian di Amerika Serikat mengadopsi ketentuan

Pasal 402 A Restatement (Second) of Torts untuk merumuskan ketentuan tanggung

jawab mutlak, baik secara langsung maupun yang sama dengan maksud dari ketentuan

Pasal 402 A Restatement (Second) of Torts tersebut. Di Amerika Serikat,

pertimbangan utama penerapan prinsip tanggung jawab mutlak adalah kesulitan bagi

konsumen yang mengalami cidera fisik untuk membuktikan kerusakan/cacatnya

barang dan hubungan antara kerusakan dan kerugian yang dideritanya. Prinsip

tanggung jawab mutlak dinilai lebih responsif terhadap kepentingan konsumen

18

Ibid., hlm 103.

16

dibandingkan dengan prinsip tanggung jawab berdasarkan kelalaian dan

wanprestasi.19

Uni Eropa

Prinsip tanggung jawab produk yang digunakan Uni Eropa dalam

memperjuangkan hak-hak konsumen juga dengan menggunakan prinsip tanggung

jawab mutlak. Pada masyarakat UE puncak pembentukan standar tanggung jawab

produk adalah ketentuan yang disebut Council Directive 85/374/EEC pada tanggal 25

Juli 1985. Pedoman ini diterapkan pada semua negara anggota, dengan

menjabarkannya lebih lanjut dalam hukum masing-masing negara anggota, seperti

Denmark, Austria, Portugal, Finlandia, Swedia, Inggris, Jerman, Yunani, Spanyol,

Perancis, Irlandia, Italia.20

Dengan diberlakukannya prinsip tanggung jawab mutlak,

diharapkan konsumen dalam transaksi e-commerce lintas negara lebih terlindungi.

Dalam E-commerce Directive dibahas aturan-aturan baru dan tanggung jawab

khusus di internet serta mencoba mencapai satu aturan seragam dari persoalan hukum

lain yang begitu banyak di seluruh Eropa. Beberapa aspek penting yang

menggambarkan semangat dan keberatan dari pedoman (Directive) ini dibahas

sebagai berikut.

Pasal 1 sampai 3 menetapkan lingkup penerapan dan sejumlah tanggung jawab,

yaitu komunikasi perdagangan sebagai iklan perdagangan dalam arti terluas,

mencakup penempatan produk, sponsor dan kegiatan hubungan masyarakat. Bagian

terpenting adalah pembentukan Pasal 3 (1) dan prinsip negara tempat tinggal (home

country principle) di mana awalnya ditempatkan dalam Cable and Satellite Directive,

19

V.D. Dudija, Cyber Crimes, Efficient Offset Printers, Delhi, 2002, hlm 106. 20

Inosentius Samsul, op.cit., hlm 111.

17

yang mengisyaratkan adanya tingkat perlindungan hukum yang sama di seluruh UE.

Pembentukan prinsip tersebut menimbulkan perlombaan sistem dasar perlindungan

hukum bagi konsumen karena memungkinkan kelompok periklanan terlibat dalam

forum shopping di negara anggota masyarakat Eropa yang berbeda. Hal ini

mengganggu perlindungan konsumen, mengingat Pasal 95 (3) European Commission

Treaty (sebelumnya Pasal 100a) menetapkan “perlindungan tingkat tinggi” karena

konsumen tidak dapat mengandalkan tingkat perlindungan tradisional negaranya.21

Ketentuan pertanggungjawaban yang diatur dalam Pasal 12 sampai 15 E-

Commerce Directive terdiri dari aspek penting lain dari Directive ini. Namun, seperti

ketentuan liability yang menyinggung perlindungan konsumen, pengaruhnya hanya

reflektif. Tujuan ketentuan ini adalah untuk membebaskan penyedia layanan jaringan

(network service provider) dari tanggung jawab sejauh mungkin, mengingat mereka

hanya menyediakan atau mendukung e-commerce dalam kapasitas perantara teknis.

Dengan demikian, penyedian layanan jaringan tidak wajib memperhatikan isi

(content) yang dikirimkan melalui jaringan mereka. Pendekatan yang diadopsi ini

sama dengan yang ada dalam German Telecommunications Act dan Tele-Services Act

yang selaras dengan State Media Services Treaty. Karena itu, Pasal 1 E-Commerce

Directive menetapkan kewajiban umum yang tidak dapat dibebankan pada penyedia

layanan yaitu “mengawasi informasi yang mereka kirim atau simpan, atau kewajiban

umum untuk aktif mencari fakta-fakta atau keadaan yang mengindikasikan kegiatan

illegal”. Demikian pula, penyedia saluran saja, misalnya router atau stasiun relay

21

Jur. M. Lehmann, “Electronic Commerce and Consumer Protection in Europe”, Santa Clara

Computer and High Technology Law Journal, 2000., hlm 106.

18

komunikasi, juga dibebaskan dari tanggung jawab Pasal 12 karena hanya penyedia

akses dan konektivitas.22

Sebuah regulasi yang sama rumitnya seperti Bab 5 (2) Tele-Services Act dan

bahkan lebih mendetail, tetapi dibuat lebih baik dibandingkan aturan tanggung jawab

dalam United States’ Digital Millennium Copyright Act adalah Pasal 14 E-Commerce

Directive. Pasal 14 menyatakan tanggung jawab penyediaan content pihak ketiga pada

server (yang disebut hosting, misalnya melalui layanan bullet ion board service).

Dalam konteks ini, tanggung jawab ditiadakan jika penyedia layanan “benar-benar

tidak mengetahui bahwa kegiatan itu illegal” dan jika tuntutan atas kerugian menjadi

masalah, penyedia layanan “tidak mengetahui fakta-fakta atau keadaan jika kegiatan

illegal itu nyata”. Selain itu, setelah penyedia diinformasikan atau telah tahu bahwa

kegiatan itu illegal, penyedia layanan harus segera mengambil langkah

“menghilangkan atau menghentikan akses pada informasi tersebut”. Ini mungkin

termasuk surat peringatan yang disimpan di server.23

India

Hukum perlindungan konsumen di India sudah menerapkan prinsip tanggung

jawab mutlak. Namun Undang-undang Perlindungan Konsumen (Consumer

Protection Act) 1986 hanya dapat diberlakukan jika terjadi hal-hal sebagai berikut:24

1. Barang yang dibeli atau disetujui untuk dibeli mengalami satu kerusakan atau

lebih;

22

Ibid., hlm 110. 23

Ibid, hlm 111. 24

V.D. Dudija.op.cit., hlm 106.

19

2. Layanan yang disewa atau diambil manfaatnya atau disetujui untuk disewa atau

diambil manfaatnya mengalami kekurangan dalam suatu hal;

3. Kasus perdagangan yang tidak fair atau praktik perdagangan terbatas telah

dipakai oleh pelaku usaha, yakni orang yang menjual atau mengirimkan barang

untuk dijual dan meliputi pelaku usaha;

4. Pelaku usaha meminta ongkos atas barang yang disebutkan dalam pengaduan,

melebihi harga yang ditetapkan atau menurut undang-undang apapun untuk

sementara waktu dalam jumlah besar atau memperlihatkan harga barang atau

paket yang berisi barang tersebut. Klausul ini meliputi kasus-kasus jika harga

melebihi MRP (Harga Eceran Maksimal) yang dibebankan;

5. Barang-barang yang membahayakan hidup dan keamanan saat digunakan,

ditawarkan untuk penjualan atau pada publik dalam pertentangan ketentuan

hukum apapun untuk sementara waktu dalam jumlah besar yang meminta

pelaku usaha memperlihatkan informasi menyangkut isi, cara dan pengaruh

penggunaan barang-barang seperti itu.

Dalam transaksi e-commerce konsumen harus berhati-hati terhadap klausul-

klausul tertentu dalam kontrak pelaku usaha dan konsumen, yang secara luas

digunakan saat ini oleh pelaku usaha. Pelaku usaha membatasi hak konsumen dalam

transaksi perdagangan. Klausul ini mencoba membatasi tanggung jawab para pelaku

usaha dan penyedia layanan.

Klausul-klausul yang membatasi tanggung jawab dalam website di mana

tanggung jawab pelaku usaha atau penyedia layanan untuk membayar kerusakan

adalah sah menurut hukum di India jika terpisah dari kontrak antara para pihak.

20

Masalah validitas seperti “limited liability clause” terjadi di Supreme Court dalam

Bharathi Knitting Company v. DHL Worldwide Express Courier Division of

Airfreight Ltd. Dalam kasus ini pelaku usaha pabrik appellant menandatangani

kontrak dengan pelaku usaha kurir yang dituntut atas pengiriman dokumen ekspor

yang dilindungi ke konsumen di luar negeri. Seperti syarat-syarat dan kondisi kontrak

antara appellant dan tergugat, tanggung jawab tergugat atas kerugian pada pengiriman

yang berisi dokumen hanya terbatas pada jumlah yang ditentukan dan liabilitasnya

untuk kerugian consequential, khusus atau kerugian tak langsung.25

Urgensi Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak dalam Transaksi

Konsumen di Dunia Maya

Dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen transaksi e-

commerce di dunia maya, negara seharusnya menerapkan prinsip tanggung jawab

mutlak. Substansi hukum perlindungan konsumen mengalami perubahan dari hukum

yang berkarakteristik represif, dalam bentuk prinsip tanggung jawab berdasarkan

kesalahan ke prinsip tanggung jawab yang berpihak atau responsif terhadap

kepentingan konsumen dalam bentuk tanggung jawab mutlak. Hal ini dilakukan untuk

menghadapi perkembangan perdagangan yang terus mengglobal untuk melindungi

hak-hak konsumen. Dalam transaksi e-commerce penerapan tanggung jawab mutlak

dapat lebih memberikan perlindungan hukum bagi konsumen dalam bertransaksi.

Alasan mengapa prinsip tanggung jawab mutlak diterapkan dalam hukum

tentang product liability adalah:26

25

Ibid. 26

Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, Ed, Hukum Perlindungan Konsumen, Mandar Maju,

Bandung, 2000, hlm 54.

21

1. Di antara korban atau konsumen di satu pihak dan pelaku usaha di lain pihak,

beban kerugian (risiko) seharusnya ditanggung oleh pihak yang memproduksi

atau mengeluarkan barang-barang cacat/berbahaya tersebut di pasaran;

2. Dengan menempatkan atau mengedarkan barang-barang di pasaran, berarti

pelaku usaha menjamin bahwa barang-barang tersebut aman dan pantas untuk

dipergunakan, dan bilamana terbukti tidak demikian, dia harus bertanggung

jawab;

3. Sebenarnya tanpa menerapkan prinsip tanggung jawab mutlakpun pelaku

usaha yang melakukan kesalahan tersebut dapat dituntut melalui proses

penuntutan beruntun, yaitu konsumen kepada pedagang eceran, pengecer

kepada grosir, grosir kepada distributor, distributor kepada agen, dan agen

kepada pelaku usaha. Penerapan strict liability dimaksudkan untuk

menghilangkan proses yang panjang ini.

Alasan yang memperkuat penerapan prinsip tanggung jawab mutlak yang

didasarkan pada prinsip Social Climate Theory:27

1. Manufacturer adalah pihak yang berada dalam posisi keuangan yang lebih

baik untuk menanggung beban kerugian, dan pada setiap kasus yang

mengharuskannya mengganti kerugian dia akan meneruskan kerugian tersebut

dan membagi risikonya kepada banyak pihak dengan cara menutup asuransi

yang preminya dimasukkan ke dalam perhitungan harga dari barang hasil

produksinya. Ini dikenal dengan deep pockets theory.

27

Ibid., hlm 55.

22

2. Terdapatnya kesulitan dalam membuktikan adanya unsur kesalahan dalam

suatu proses manufacturing yang demikian kompleks pada pelaku usaha besar

(industri) bagi seorang konsumen, korban atau penggugat secara individual.

Dalam hukum tentang product liability, pihak korban atau konsumen yang

akan menuntut kompensasi pada dasarnya hanya diharuskan menunjukkan tiga hal:

Pertama, bahwa produk tersebut telah cacat pada waktu diserahkan oleh pelaku usaha;

Kedua, bahwa cacat tersebut telah menyebabkan atau turut menyebabkan kerugian

atau kecelakaan; Ketiga, adanya kerugian. Namun, juga diakui secara umum bahwa

pihak korban atau konsumen harus menunjukkan pada waktu terjadinya kerugian,

produk tersebut pada prinsipnya berada dalam keadaan seperti waktu diserahkan oleh

pelaku usaha (artinya tidak ada modifikasi-modifikasi).

Dengan diberlakukannya prinsip tanggung jawab mutlak diharapkan para

pelaku usaha menyadari betapa pentingnya menjaga kualitas produk-produk yang

dihasilkannya, sebab bila tidak, selain akan merugikan konsumen juga akan sangat

besar risiko yang harus ditanggungnya. Pelaku usaha akan lebih berhati-hati dalam

meproduksi barang sebelum dilempar ke pasaran sehingga konsumen baik dalam

maupun luar negeri tidak akan ragu-ragu membeli produksinya.

Namun demikian, dengan berlakunya prinsip tanggung jawab mutlak dalam

hukum tentang product liability tidak berarti pihak pelaku usaha tidak mendapat

perlindungan. Pihak pelaku usaha juga dapat mengasuransikan tanggung jawabnya

sehingga secara ekonomis dia tidak mengalami kerugian yang berarti.

23

Secara rinci beberapa rumusan tujuan penerapan tanggung jawab mutlak

adalah:28

Pertama, memberikan jaminan secara hukum bahwa biaya kecelakaan yang

diakibatkan oleh produk yang cacat ditanggung oleh orang yang menghasilkan dan

mengedarkan produk tersebut ke pasar, bukan oleh pembeli atau konsumen yang tidak

mempunyai kemampuan (powerless) untuk melindungi diri.

Kedua, perancang doktrin tanggung jawab mutlak, berpendapat bahwa tujuan

penerapan (justification) doktrin ini adalah pelaku usaha dengan memasarkan produk

untuk digunakan atau keperluan konsumen, telah menyadari dan sudah siap dengan

tanggung jawab terhadap masyarakat umum yang akan mengalami cidera akibat

mengkonsumsi barang yang ditawarkan atau dijualnya, dan sebaliknya masyarakat

juga memiliki hak dan harapan untuk terpenuhinya hak tersebut. Jadi, berdasarkan

tuntutan kebijakan publik beban dari kecelakaan akibat produk yang cacat harus

ditanggung oleh orang yang memasarkannya. Biaya tersebut akan diperlakukan

sebagai ongkos produksi yang dapat dimasukkan dalam asuransi tanggung jawab

produk, sehingga konsumen dilindungi.

Ketiga, untuk menjamin konsumen yang mengalami kecelakaan akibat produk

yang cacat, tanpa harus membuktikan kelalaian pelaku usaha. Keempat, agar risiko

dari kerugian akibat produk yang cacat harus ditanggung oleh supplier, karena mereka

berada pada posisi yang dapat memasukkan kerugian sebagai biaya dalam kegiatan

bisnis. Kelima, sebagai instrumen kebijakan sosial dan jaminan bagi keselamatan

publik. Keenam, tanggung jawab khusus untuk keselamatan masyarakat oleh

28

Vandermark, “Strict liability in Tort for Defective Products: The Road and Past,” dalam

Russell J. Davis, et.al., American Law of Products Liability, The Lawyers Co-operative Publishing Co,

New York, 1997, hlm. 17.

24

seseorang yang memperdagangkan produk yang dapat membahayakan keselamatan

orang dan harta benda. Pihak yang mempunyai dasar hukum untuk mengajukan

gugatan adalah konsumen yang menderita kerugian.

Pemikiran tentang penerapan prinsip tanggung jawab mutlak di Indonesia

khususnya dalam transaksi di dunia maya, mencakup dua masalah penting, yaitu

pertama adalah mengenai bentuk pengaturan dan kedua adalah materi yang terkait

dengan prinsip tanggung jawab mutlak. Ada dua kemungkinan mengenai bentuk

pengaturan, yaitu membentuk undang-undang tersendiri atau melakukan revisi

terhadap UUPK.

Dalam hal ini, penulis lebih memilih untuk membentuk satu undang-undang

tersendiri, yaitu Undang-undang tentang Tanggung Jawab Produk. Argumentasi yang

dapat dikemukakan adalah penerapan prinsip tanggung jawab mutlak dimaksudkan

untuk mengganti sistem tanggung jawab berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata dan

sistem pembuktian dalam Pasal 1865 KUHPerdata untuk kasus-kasus kerugian

konsumen akibat mengkonsumsi produk yang cacat. Penerapan beban pembuktian

terbalik dalam UUPK menunjukkan masih terjadi kesimpangsiuran karena kuat dan

melekatnya pengaruh ajaran perbuatan melawan hukum dalam KUHPerdata serta

sistem pembuktiannya.

Dalam prinsip tanggung jawab mutlak ada pengecualian atau pembatasan, yang

merupakan bagian dari konsep bahwa tanggung jawab mutlak bukanlah tanggung

jawab absolut, karena dalam tanggung jawab mutlak pelaku usaha memperoleh

25

kesempatan untuk membebaskan diri dari tanggung jawab atau dibatasi oleh waktu,

serta batas maksimum dan minimum ganti kerugian.29

Dengan melihat perkembangan pemikiran tentang alasan, maksud dan tujuan dari

penerapan prinsip tanggung jawab mutlak, maka prinsip tanggung jawab mutlak dapat

lebih memberikan perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi e-commerce di

dunia maya yang berada dalam posisi tawar yang lemah.

Kesimpulan

Tanggung Jawab Produk (Product Liability), merupakan tanggung jawab perdata

dari pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen akibat menggunakan produk

yang dihasilkannya. prinsip tanggung jawab yang juga dianut dalam UUPK adalah

prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (presumption of liability principle).

Prinsip ini merupakan salah satu modifikasi dari prinsip tanggung jawab berdasarkan

kesalahan dengan beban pembuktian terbalik.

Pentingnya hukum tentang tanggung jawab produsen (product liability) yang

menganut prinsip tanggung jawab mutlak (stict liability) dalam mengantisipasi

kecenderungan dunia global menaruh perhatian pada perlindungan konsumen yang

mempunyai posisi tawar yang lemah, khususnya konsumen dalam transaksi di dunia

maya. Dalam transaksi e-commerce penerapan tanggung jawab mutlak dapat lebih

memberikan perlindungan hukum bagi konsumen dalam bertransaksi.

Inti prinsip tanggung jawab mutlak adalah bahwa konsumen tidak dibebani

kewajiban untuk membuktikan kesalahan pelaku usaha. Namun, pada sisi yang lain

sebenarnya konsumen berkewajiban untuk membuktikan cacatnya produk dan

hubungan antara cacatnya produk dengan cidera atau kerugian yang dideritanya. Oleh

29

Inosentius Samsul, op.cit., hlm 317.

26

karena itu, dalam prinsip tanggung jawab mutlak konsumen masih dibebani tanggung

jawab untuk membuktikan bahwa kerugian konsumen diakibatkan oleh cacatnya

produk yang digunakan.

27

DAFTAR PUSTAKA

Davis, Mary J., Madden & Owen on Product Liability, Third Edition, volume 1,

West Group, St. Paul Minnesota, 2000.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Proses Pembahasan Rancangan

tentang Perlindungan Konsumen, Sekretariat Jendral DPR RI, Jakarta, 2001.

Garner, Bryan A., et.al, ed, Black’s Law Dictionary, Seventh Edition, St. Paul, Minn

1999.

Lehmann, Jur. M., “Electronic Commerce and Consumer Protection in Europe”, Santa

Clara Computer and High Technology Law Journal, 2000.

Makarim, Edmon, Kompilasi Hukum Telematika, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta,

2003.

Prosser, William L., Strict Liability to the Consumer, West Group, St. Paul

Minnesota, 2001.

Russell J. Davis, et.al., American Law of Products Liability, The Lawyers Co-

operative Publishing Co, New York, 1997.

Samsul, Inosentius, Perlindungan Konsumen Kemungkinan Penerapan Tanggung

Jawab Mutlak, Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pascasarjana, Jakarta,

2004.

Syawali, Husni, dan Neni Sri Imaniyati, Ed, Hukum Perlindungan Konsumen,

Mandar Maju, Bandung, 2000.

V.D. Dudija, Cyber Crimes, Efficient Offset Printers, Delhi, 2002.

Zaid, Frank, “The Emerging Law on Product Liability and Consumer Product

Warranties”, Canadian Business Law Journal, 4, 1979-8 0.

28

Indeks Subjek

Tanggung Jawab Produk

Konsumen

E-Commerce

Tanggung Jwab Mutlak

Transaksi

Cacat

Kesalahan

Wanprestasi

UUPK

KUHPerdata

Amarika

Uni Eropa

India

Pelaku Usaha

Prodesen

Kerugian

Dunia Maya

Internet