8/9/2016

1

Tahap Non-Implementasi pada

Penyelesaian Sengketa WTO:

Kompensasi , Retaliasi, dan Penyelesaian Damai

Michelle Limenta, Ph.D. EU-Indonesia TCF Training Programme

9-10 August 2016 Jakarta

Hymn to compliance ‘consult before you legislate; negotiate before you litigate; compensate before you retaliate;

and comply – at any rate’

-Pascal Lamy’s speech at the US Chamber of Commerce, 2001-

2

8/9/2016

2

Pendahuluan � Pasal 3.2 DSU: Penyelesaian sengketa WTO adalah “elemen

inti dalam memberikan keamanan dan prediktabilitas untuk sistem perdagangan multilateral” (a central element in providing security and predictability to the multilateral trading system).

� DSU (terdiri atas 27 bagian, 143 paragraf dan 4 lampiran) yang terdiri dari susunan institusi, cakupan yurisdiksi, peraturan dan prosedur penyelesaian sengketa WTO ¾ Pertanyaan: Jika terdapat perbedaan antara DSU dan aturan

yang bersifat khusus dan berbeda, aturan manakah yang dipakai?

3

Penyelesaian Sengketa WTO � Sistem yang terintegrasi:

(1) satu set aturan untuk semua sengketa; (2) berlaku untuk semua perjanjian

multilateral (Pasal 1.1 DSU)

� Jurisdiksi wajib (Pasal 6.1 dan 23.1 DSU)

� Aktor utama di PS WTO: (1) Pihak-pihak yang bersengketa

(penggugat, tergugat) dan dalam kondisi tertentu, pihak ketiga;

(2) Dispute Settlement Body (DSB); (3) Panel dan Appellate Body; (4) Sekretariat WTO

4

8/9/2016

3

Tujuan dari Penyelesaian Sengketa

Pasal 3.7 dari DSU menyatakan hirarki dari mekanisme penyelesaian sengketa di WTO:

� Penarikan kebijakan yang tidak sesuai dengan kewajiban WTO (secure the withdrawal of the WTO-inconsistent measure)

� Menyediakan Kompensasi (provide compensation)

� Menangguhkan konsensi atau kewajiban lainnya (suspend concessions or other obligations)

5

6

Source: www.wto.org

8/9/2016

4

Durasi Penyelesaian Sengketa

7

Source: www.wto.org

Konsultasi � Tujuan: ‘memberikan pertimbangan yang matang dan

kesempatan yang cukup untuk berkonsultasi’ (Pasal 4.2)

� Sifat: rahasia, hanya antara pihak yang bersengketa, tetapi

¾ Dalam situasi tertentu, anggota WTO lain (pihak ketiga) bisa mengajukan permohonan untuk ikut dalam konsultasi tersebut Æ jika memiliki ‘kepentingan substansial’ (Pasal 4.11)

� Permohonan untuk konsultasi harus:

(1) Dibuat secara tertulis

(2) Mengidentifikasi aturan yang disengketakan dan dasar hukum atas gugatan yang diajukan

(3) Memberikan notifikasi pada DSB dan disirkulasikan ke seluruh anggota WTO

8

8/9/2016

5

Request for Consultations Sample

9

Pembentukan Panel � Kapan? Ketika konsultasi gagal menyelesaikan masalah

dalam 60 hari sejak permohonan konsultasi diterima (Pasal 4.7); atau jika tidak ada tanggapan terhadap permohonan konsultasi tersebut.

� Permohonan pembentukan panel harus:

1. Dibuat tertulis

2. Mengidentifikasi aturan yang disengketakan, dengan menyertakan ringkasan dari dasar hukum atas gugatan tersebut, yang cukup untuk menyampaikan masalah yang dihadapi.

10

8/9/2016

6

Terms of Reference (TOR) dan Peyusunan Komposisi Panel

� Standar (Pasal 7.1) dan kerangka acuan khusus (Pasal 7.3)

� Komposisi panel:

1. Pegawai pemerintah yang memiliki kapasitas baik dan/atau swasta;

2. Daftar indikatif panelis;

3. Proposal dari Sekretariat;

4. Nominasi dari Direktur Jendral (Pasal 8)

� Panelis: umumnya terdiri dari 3 orang yang “independen”. Apabila sengketa terjadi antara negara maju dan negara berkembang, maka sekurang-kurangnya 1 orang panelis dari negara berkembang.

11

Functions of the Panel “…a panel should make an objective assessment of the matter before it, including an objective assessment of the facts of the case and the applicability of and conformity

with the relevant covered agreements…” (Pasal 11)

Functions of the dispute settlement system

“… to preserve the rights and obligations of Members under the covered agreements, and to clarify the existing provisions of those agreements in accordance with

customary rules of interpretation of public international law…” (Pasal 3.2)

12

8/9/2016

7

Prosedur Panel – Chapter 12 of DSU

13

Sidang Lisan (umumnya 2x)

Penyampaian laporan awal (preliminary report)

Review sementara berdasarkan draft laporan

Laporan akhir disampaikan kepada para pihak yang bersengketa

Laporan akhir disirkulasikan ke semua anggota WTO

Prosedur Panel: Sources of Input

� Pihak ketiga boleh melakukan presentasi ¾ Harus ada ‘kepentingan substansial’ (Pasal 10 DSU)

� Panel boleh mencari: ¾ Informasi faktual dari sumber lain yang relevan (Pasal 13 DSU) ¾ Pendapat ilmiah atau teknis dari kelompok ahli (Appendix 4

DSU) � Syarat kerahasiaan (Pasal 14 DSU)

14

8/9/2016

8

Prosedur Panel: Jangka Waktu

� 9 bulan sejak panel dibentuk untuk mempertimbangkan laporan untuk diadopsi (jika tidak ada banding)

� 12 bulan apabila ada banding

(Pasal 20 DSU)

� Adopsi dalam 60 hari sejak sirkulasi, secara negative consensus, kecuali apabila ada banding.

15

Appellate Review

16

� Appellate Body ¾ 7 anggota ¾Anggota harus berasal

dari otoritas yang diakui dan ahli dalam bidang hukum perdagangan internasional

¾Anggota tidak boleh memiliki afiliasi dengan pemerintah manapun

From left to right: Ujal Singh Bhatia, Peter Van den Bossche, Shree Baboo Chekitan Servansing, Thomas R. Graham, Yuejiao Zhang, Seung Wha Chang and Ricardo Ramírez-Hernández

Source: www.wto.org

8/9/2016

9

Appellate Review � Banding terbatas pada ‘isu-isu hukum dan interpretasi yang

dibuat oleh panel’

� Banding hanya terbuka untuk pihak yang bersengketa

� Laporan dari Appellate Body: ¾ ‘bisa menguatkan, memodifikasi, atau membalikkan temuan

dan keputusan hukumdari panel’ (Pasal 17.12 DSU)

� Adopsi laporan Appellate Body: ¾ Berdasarkan reverse consensus dalam 30 hari sejak laporan

disirkulasikan kepada anggota.

17

Implementasi Apabila ditemukan pelanggaran:

� Anggota yang melanggar harus menyesuaikan aturan yang melanggar dengan kewajibannya sebagai anggota WTO (Pasal 19)

� Anggota yang melanggar harus memberi tahu DSB akan intensinya untuk menerapkan implementasi dari rekomendasi yang ada. (Pasal 1)

18

8/9/2016

10

Jangka Waktu yang Wajar

� Penentuan “jangka waktu yang wajar” untuk implementasi: ¾Diajukan oleh anggota, dan disetujui oleh DSB, atau ¾Disepakati bersama oleh pihak yang bersengketa, atau ¾Ditentukan melalui arbitrase:

• ‘panduan untuk arbiter’: 15 bulan sejak tanggal adopsi (Pasal 21.3 DSU)

19

Non-Implementasi � Tindakan/Kebijakan Sementara (Pasal 22) ¾ Kompensasi; atau ¾ Penangguhan Konsesi (pembalasan/retaliasi)

20

8/9/2016

11

21

Trade Remedies ≠ Dispute Settlement Remedies

� Trade remedies mencakup praktik-praktik perdagangan yang tidak adil seperti dumping dan subsidi. Kebijakan darurat seperti safeguard juga merupakan bagian dari trade remedies.

22

� Dispute settlement remedies ditawarkan pada tahap non-implementation di penyelesaian sengketa, misalnya kompensasi dan retaliasi.

8/9/2016

12

Trade Remedies � Dumping Æ Anti-dumping duties Praktik menjual suatu barang ke negara lain dengan harga lebih rendah dari ‘normal value’. � Subsidi Æ Countervailing duties Kontribusi finansial oleh pemerintah/negara yang memberikan keuntungan bagi suatu produsen/industri. � Safeguard Æ Safeguard measures Kebijakan untuk menghambat impor karena alasan darurat (biasanya ekonomi).

23

24

“Two-Tracks” Mechanism of Remedies

Source: www.wto.org

8/9/2016

13

Dasar Hukum - DSU Pasal 22

Kompensasi dan Penangguhan Konsesi

1. Kompensasi...adalah tindakan sementara yang bisa ditempuh apabila rekomendasi dan keputusan tidak diimplementasikan dalam jangka waktu yang wajar...Kompensasi bersifat sukarela dan, jika diberikan, harus konsisten dengan covered agreements.

25

Article 22

Compensation and the Suspension of Concessions

1. Compensation and the suspension of concessions or other obligations are temporary measures available in the event that the recommendations and rulings are not implemented within a reasonable period of time. However, neither compensation nor the suspension of concessions or other obligations is preferred to full implementation of a recommendation to bring a measure into conformity with the covered agreements. Compensation is voluntary and, if granted, shall be consistent with the covered agreements.

Draft Text ITO

Articles XXII and XXIII

GATT WTO DSU

26

Supplemented by

The Understanding on Notification, Consultation, Dispute Settlement and

Surveillance of 28 November 1979 (The 1979 Understanding and its

Annex)

8/9/2016

14

Kompensasi di Penyelesaian Sengketa GATT

� Tidak ada ketentuan yang khusus mengenai kompensasi

� Istilah‘kompensasi’ pertama kali muncul di the 1955 Report: ¾ ‘the alternative of providing compensation for damage suffered should be

resorted to only if the immediate withdrawal of the measures was impracticable and only as a temporary measure pending the withdrawal of the measures which were inconsistent with the Agreement’

� Paragraf 4 dari Annex dari the 1977 Understanding berisi kalimat yang sama.

27

� Sifat dari konsesi untuk kompensasi dan hal-hal apa saja yang ditawarkan ditentukan oleh para pihak bersengketa.

� Opsional: ¾ Pada prakteknya, GATT Panel menolak untuk merekomendasikan atau

menyarakan kompensasi. ¾ ‘[a] contracting party might, in conformity with that provision, choose to grant

compensation to forestall a request for an authorization of retaliatory measures under Art. XXIII:2, but the Understanding does not oblige it to do so.’ (GATT Panel, EEC – Dessert Apples).

¾ Anggota GATT boleh memberikan kompensasi untuk menghentikan permintaan retaliasi, tetapi hal tersebut tidak diwajibkan dalam GATT (GATT Panel, US – Sugar Waiver).

� Pada tahun 1965, delegasi Brazil dan Uruguay mengajukan proposal untuk mencantumkan elemen finansial dalam kompensasi di GATT.

28

8/9/2016

15

Kompensasi Dagang di WTO � Tidak ada aturan di GATT atau WTO yang

mendefinisikan kompensasi, namun pada umumnya dilaksanakan dalam bentuk kompensasi dagang. ¾ Contoh: Pada kasus Japan – Alcoholic Beverages II,

Jepang memberikan kompensasi dalam bentuk pengurangan tarif terhadap produk-produk tertentu yang berasal dari AS, EC, dan Kanada.

� Jarang terjadi dalam praktek

� Bersifat Sementara

� Diberlakukan berdasarkan prinsip MFN.

29

Kompensasi dalam bentuk Uang?

� Dalam negosiasi Doha Development Agenda yang sedang berlangsung tentang DSU, negara-negara ‘dunia ketiga’ dan Ekuador telah mengajukan proposal mengenai kompensasi moneter.

� Pada kasus US – Section 110(5) Copyright Act, sebuah arbitrase mandiri dibentuk berdasarkan Pasal 24 DSU untuk menentukan tingkat kerugian yang diderita. Amerika Serikat memberikan kompensasi moneter kepada EU.

30

8/9/2016

16

United States – Definitive Safeguard Measures on Imports of Circular Welded Carbon Quality Line Pipe from Korea(WT/DS202)

31

32

8/9/2016

17

Tit-For-Tat

33

� Umumnya berbentuk penangguhan konsesi atau kewajiban lainnya.

� Baik Piagam International Trade Organisation (ITO) atau GATT maupun WTO DSU tidak pernah menggunakan kata ‘retaliasi’.

� Kata ‘retaliasi’ sering digunakan oleh negosiator di ITO dan GATT.

� Panel pada kasus US – Certain EC Products mendeskripsikan karakter dari penangguhan konsesi bersifat balas dendam pada dasarnya.

� Retaliasi, penangguhan/suspension dan countermeasures digunakan secara bergantian.

34

8/9/2016

18

Fitur Umum

� Retaliasi bersifat sementara dan prospektif

� Final, tidak ada hak banding

�Umumnya tidak melibatkan hak pihak ketiga.

35

Retaliasi dalam Penyelesaian Sengketa GATT

� Dua sengketa: US – Suspension of Obligations dan US – Superfund

� Efektivitas dari retaliasi sebagai sebuah remedy tidak pernah dibuktikan selama era GATT. ¾ Belanda tidak melaksanakan penangguhan kewajiban yang

sudah diotorisasi ¾Canada dan EC meminta otorisasi untuk retaliasi; tetapi

permintaan tersebut diblok oleh Amerika Serikat.

36

8/9/2016

19

GATT Article XXIII:2 ‘…If the CONTRACTING PARTIES consider that the circumstances are serious enough to justify such action, they may authorize a contracting party or parties to suspend the application to any other contracting party or parties of such concessions or other obligations under this Agreement as they determine to be appropriate in the circumstances…’

� What constitutes ‘serious enough’?

� Appropriateness standard

37

Retaliasi di WTO:‘Sequencing’ Issue � Berangkat dari kurangnya kejelasan pada DSU sehubungan dengan

urutan dari Pasal 21.5 dan 22.6

� Pasal 21.5: ‘compliance panel’ harus menerbitkan keputusan dalam waktu 90 hari sejak diterimanya permohonan untuk penyelesaian masalah ‘compliance’ tersebut

� Pasal 22.2: dalam 20 hari sejak berakhirnya RPT, permohonan otorisasi untuk retaliasi

� Pasal 22.6: otorisasi diberikan oleh DSB dalam 30 hari sejak berakhirnya RPT

� Dalam prakteknya, diselesaikan melalui bilateral sequencing agreement

� Contoh: Sengketa Rokok Kretek Indonesia

38

8/9/2016

20

Modalities Retaliasi � Pasal 22.2 DSU: Apabila tidak ada kompensasi yang

memuaskan disetujui dalam waktu 20 hari setelah berakhirnya tanggal ‘jangka waktu yang wajar’, pihak yang memulai proses penyelesaian sengketa boleh meminta otorisasi dari DSB untuk menangguhkan konsesi atau kebijakan lainnya di bawah covered agreements terhadap Anggota yang disengketakan. ¾ Penangguhan konsesi: memberikan tarif di atas bound rates

tanpa menerapkan konsep MFN (Bananas III, Hormones) ¾ Penangguhan kewajiban lainnya: permintaan untuk

mengadopsi kebijakan yang serupa (1916 Anti-Dumping Act)

39

Syarat-Syarat Permohonan Retaliasi

Syarat-syarat permohonan retaliasi:

� Menjelaskan secara spesifik level dari penangguhan, yang setara dengan level kerugian atau kehilangan yang disebabkan oleh kebijakan yang tidak sesuai dengan aturan WTO tersebut. (Pasal 22.4)

� Menjelaskan perjanjian dan sektor apa yang akan ditangguhkan dari konsesi. (Pasal 22.3)

40

8/9/2016

21

� DSU tidak memberikan arahan terkait kebijakan spesifik yang bisa digunakan oleh pihak penggugat untuk melakukan retaliasi/penangguhan konsesi

� Arbiter tidak diperbolehkan untuk menilai sifat dari konsesi atau kewajiban yang akan ditangguhkan.

� Dalam prakteknya:

¾ Tarif Tinggi: contohnya meningkatkan bea masuk sebesar 100%

¾ Tarif Rendah: peningkatan dalam jumlah yang tidak terlalu tinggi, antara 5-17% pada kasus US – FSC dan US – Byrd Amendment.

41

Cross-retaliation � Prinsip berdasarkan Pasal 22.3:

(i) pertama, retaliasi di sektor yang sama dengan terjadinya pelanggaran;

(ii) Apabila tidak memungkinkan atau tidak efektif, penangguhan diarahkan ke sektor lain dalam perjanjian yang sama;

(iii) Apabila masih tidak mungkin atau tidak efektif, dan kondisnya cukup serius, retaliasi bisa diarahkan ke perjanjian lain.

� Secara singkat, prinsipnya: sektor yang sama, sektor yang berbeda, dna perjanjian yang berbeda (same sector, cross-sector, cross-agreement).

42

8/9/2016

22

Menentukan Daftar Produk untuk Retaliasi

� Arbiter tidak boleh menilai produk-produk apa saja yang boleh di retaliasi oleh pihak penggugat.

� Arbiter pada kasus EC – Hormones menyatakan bahwa pihak penggugat bebas untuk memilih produk dari dalam daftar (yang diajukannya) – tetapi tidak diluar daftar tersebut – dan nilainya tidak boleh lebih dari jumlah kerugian yang diderita... .

43

Proceedings � Pihak penggugat harus menyerahkan proposal mengenai

level/tingkat tindakan retaliasi (termasuk Methodology Paper).

� Pihak tergugat harus menunjukkan bahwa proposal yang diajukan tidak konsisten dengan Pasal 22.4 (persyaratan ‘equivalent’) dan/atau tidak konsisten dengan Pasal 22.3 (cross-retaliation).

� Arbiter boleh menggunakan metodologinya sendiri untuk menghitung jumlah retaliasi.

� Semua pihak harus memberikan bukti dan berkolaborasi dalam menunjukkan bukti ke Arbiter – berbeda dengan beban pembuktian (EC – Hormones)

44

8/9/2016

23

� Laporan arbitrase yang pernah dikeluarkan berdasarkan Pasal 22.6: 9 EC – Bananas (U.S.) 9 EC – Hormones (U.S.) 9 EC – Hormones (Canada) � EC – Bananas (Ecuador) � Brazil – Aircraft 9 US – FSC (EC) � Canada – Aircraft � US – 1916 Act 9 US – Offset Act ("Byrd Amendment") � US – Gambling Services � US – Cotton � US – COOL

� 5 kasus (yang dicetak tebal) adalah kasus dimana retaliasi benar-benar terjadi.

45

Cara Arbiter Memutuskan Level Retaliasi � Arbiter umumnya pertama-tama menentukan tingkat kerugian, dengan

cara: � Membandingkan nilai perdagangan dalam keadaan yang tidak sesuai dengan

aturan WTO dengan nilai perdagangan ‘contrafactual/kontra fakta’ apabila keadaannya sesuai dengan aturan WTO

� Kontra fakta adalah nilai perdagangan dalam situasi jika negara pelanggar menghilangkan kebijakan yang tidak sesuai dengan aturan WTO pada akhir jangka waktu yang wajar.

� Kontra fakta harus konsisten dengan prinsip ‘equivalent’/’proporsional’ (DSU/SCM Agreement). Arbiter pada kasus US – Gambling: ‘kontra fakta harus .... merefleksikan setidaknya skenario ketaatan yang sesuai. (para. 3.27)

� Kalkulasi boleh memperhitungkan dampak dari kebijakan yang tidak konsisten dengan aturan WTO terhadap: ¾ Arus perdagangan (trade flow): kehilangan ekspor/impor (EC – Hormones, para. 41) ¾ Dalam kasus subsidi, ‘dampak perdagangan secara keseluruhan’: kehilangan

kesempatan di pasar domestik dan pasar negara ketiga (US – Upland Cotton, paras. 4.114-115)

46

8/9/2016

24

EC – Hormones (contoh kasus) � Kanda meminta retaliasi senilai CDN$75 million per tahun.

� Arbiter melakukan kalkulasi kerugian dengan cara membandingkan nilai perdagangan hormone-treated beef per tahun dalam keadaan kebijakan EC yang tidak konsisten dengan aturan WTO dengan nilai perdagangan hormone-treated beef apabila kebijakan yang diterapkan EC sesuai dengan aturan WTO.

� Arbiter juga melakukan pengamatan berikut: ¾ Pasar EU dibatasi oleh TRQ, yang dibagi antara Kanada dan Amerika Serikat. ¾ Berdasarkan data ekspor tahun sebelumnya, pangsa pasar Kanada hanya

8% dari TRQ. ¾ Setelah mengeluarkan nilai perdagangan non-hormone-treated beef (yang

tidak terdampak dari kebijakan tersebut), jumlah kerugian/ retaliasi diperkirakan sekitar CDN $11,3 juta per tahun.

47

48

Horse race gambling

Effect of competingsuppliersAntigua's annualrevenue loss

304 mill

21 mill

164 mill

Arbitrator’s approach The arbitrators provided that only a ‘counterfactual that allowed remote gambling on horseracing but disallowed other types of gambling is plausible.’ (para. 3.54)

US – Gambling

8/9/2016

25

49 Kasus Level Retaliasi yang

Diminta

(per tahun)

Level Retaliasi yang

Disetujui

(per tahun)

EC – Bananas III (Ecuador) US$450 million US$201.6 million

EC – Bananas III (US) US$520 million US$191.4 million

EC – Hormones (Canada) CDN$75 million CDN$11.3 million

EC – Hormones (US) US$202 million US$116.8 million

US – FSC US$4.043 million US$4.043 million

Brazil – Aircraft CDN$700 million CDN$344.2 million

Canada – Aircraft US$3.36 billion US$247.797.000

US – Gambling US$3.443 billion US$21 million

US – Upland Cotton (Article 4.11

SCM Agreement)

US$3 billion US$147.4 million for FY 2006, or, for

subsequent years, to be

determined by a certain

methodology described in

Arbitrators’ decision

US – Upland Cotton (Article 7.10

SCM Agreement)

US$ 1.037 billion US$147.3 million

US – COOL (Canada) CDN$ 3 Billion CDN$ 1,054.729 million

US – COOL (Mexico) US$653 million US$ 227.758 million

Countermeasures dalam SCM Agreement – Dasar Hukum 4.10 In the event the recommendation of the DSB is not followed within the time-period specified by the panel, which shall commence from the date of adoption of the panel’s report or the Appellate Body’s report, the DSB shall grant authorization to the complaining Member to take appropriate(9) countermeasures, unless the DSB decides by consensus to reject the request.

(footnote original) 9 This expression is not meant to allow countermeasures that are disproportionate in light of the fact that the subsidies dealt with under these provisions are prohibited.

4.11 In the event a party to the dispute requests arbitration under paragraph 6 of Article 22 of the Dispute Settlement Understanding (“DSU”), the arbitrator shall determine whether the countermeasures are appropriate.(10)

(footnote original) 10 This expression is not meant to allow countermeasures that are disproportionate in light of the fact that the subsidies dealt with under these provisions are prohibited.

50

8/9/2016

26

Countermeasures dalam SCM Agreement

� SCM Agreement mengatur tata cara tambahan dan khusus untuk penyelesaian sengketa.

� Istilah ‘countermeasures’ digunakan untuk ‘memberikan otorisasi untuk membalas...sebuah tindakan yang salah misalnya dalam bentuk subsidi ekspor yang dilarang, atau oleh akibat yang ditimbulkan’. (US – FSC)

� Istilah ‘countermeasures’ juga boleh mengikutsertakan penangguhan konsesi atau kewajiban lainnya (Brazil – Aircraft)

� Level countermeasures yang diizinkan dijelaskan secara umum melalui kata ‘appropriate’ dari catatan kaki 9 ( (US – Cotton)

51

Apa saja indikator ‘appropriate’? � Terutama jika berhubungan dengan jumlah subsidi yang

diberikan daripada kerugian yang tercipta

� Memberikan ruang yang lebih leluasa daripada kata ‘equivalent’

� Diharapkan bisa memicu ketaatan

� Menghindari non-proporsional

52

8/9/2016

27

Shortcomings of Retaliation � Shooting [oneself] in the foot

� Contrary to the basic principle of the WTO

� Imposing an Inappropriate Burden on Innocent Industries

� Lack of Inducement Power for the Measures that Have Strong Domestic Political Support

� Lack of Retaliating Capacity for Small Developing Countries and Least-Developed Countries

53

Reform Proposals � Collective retaliation

� Transferrable Retaliatory Rights

� Financial/Monetary Compensation

� Automatic Application of Cross-Retaliation

� Retroactive Remedies

� Carousel Retaliation

54

8/9/2016

28

Isu-Isu Praktikal � Apa tujuan dari retaliasi dalam WTO?

� Apakah retaliasi bisa menghukum?

� Apakah retaliasi dalam WTO ini efektif?

� Apakah negara-negara berkembang dan belum berkembang bisa menggunakannya?

55

Retaliasi dalam Perjanjian Perdagangan Regional � 3 kategori umum dari penyelesaian sengketa dalam

perjanjian perdagangan regional: ¾ Penyelesaian sengketa yang diplomatis ¾ Standing tribunals (judicial) ¾ Panel arbitrase ad hoc (quasi-judicial)

� Panel penyelesaian sengketa ad hoc adalah model yang paling sering digunakan di perjanjian perdagangan regional belakangan

56

8/9/2016

29

� Tahap retaliasi bisa dilakukan hingga berakhirnya jangka waktu yang diperbolehkan untuk negosiasi, dengan tujuan untuk mendapatkan kompensasi

� Pihak penggugat boleh menginisiasi penggunaan retaliasi dan meminta arbitral tribunal mula-mula untuk menentukan level retaliasi yang layak.

� Walaupun bahasa atau istilah yang digunakan tidak persis sama, umumnya mensyaratkan standard yang ‘equivalent’. ¾ Singapore-Australia FTA tidak secara eksplisit menerapkan

standard yang ‘equivalent’ tetapi lebih mengarah ke ‘penangguhan keuntungan yang layak’

57

� Dibandingkan dengan penyelesaian sengketa di WTO, mekanisme penyelesaian sengketa antar negara di perjanjian perdagangan regional sangat jarang digunakan.

� Kasus retaliasi perdagangan antara Mexico dan Amerika Serikat berdasarkan Bab 20 NAFTA ¾ The US-Mexico cross-border trucking dispute

58

8/9/2016

30

Mutually Agreed Solution (MAS) � Pasal 3.7: ‘solusi yang bisa diterima oleh

para pihak yang bersengketa dan konsisten dengan covered agreements lebih diutamakan’

� Sekitar 24 persen dari gugatan di WTO telah diselesaikan melalui MAS dan dinotifikasi ke DSB. ¾ Tetapi, apabila kalkulasi ini juga

menghitung yang tidak dinotifikasi, persentasenya bahkan lebih tinggi.

59

Apa itu MAS? � Tidak ada definisi MAS di DSU.

� Pada kenyataannya, gagasan dari ‘mutually agreed’: kesepakatan ‘konsensual’ yang dicapai oleh pihak yang bersengketa. Dan, ‘solution’ mengarah ke ‘penyelesaian/kesepakatan yang bersifat final’.

� Bananas Understanding bukan sebuah MAS karena ini merupakan ‘rangkaian langkah-langkah awal yang ditujukan untuk mencapai kesepakatan atau penyelesaian sengketa yang final’ (EC – Bananas III (Pasal 21.5 – Ecuador II))

60

8/9/2016

31

Syarat Prosedural � Pasal 3.6 DSU menyatakan kewajiban pihak yang

bersengketa untuk memberikan notifikasi kepada DSB dan Dewan atau Komite terkait ketika MAS telah tercapai.

Q: apakah notifikasi merupakan sebuah syarat wajib supaya MAS bisa mengikat? Apakah tidak adanya notifikasi akan membuat suatu MAS invalid?

61

Syarat Substantif � Pasal 3.5 dan 3.7 mensyaratkan MAS harus konsisten

dengan WTO covered agreements.

� Apa artinya? Bagaimana kita mengetahui naskah dari MAS tersebut konsisten dengan aturan WTO?

62

8/9/2016

32

Penyelesaian Damai yang Dicapai pada Level Non-Implementasi

� Sebuah instrumen yang bisa digunakan oleh pihak yang bersengketa di tahap manapun dalam mekanisme penyelesaian sengketa.

� Contoh solusi damai yang dicapai pada tahap non-implementasi: ¾ greater market access in EC – Hormones, ¾ cash payments in US – Upland Cotton ¾GSP facilitation in US – Clove Cigarettes.

63

Penyelesaian Damai yang Dicapai pada Level Non-Implementasi: Issues

� Apakah ini sebuah kekalahan bagi pihak yang menang?

� Implikasi sistemik dan kepentingan pihak ketiga

� Solusi-solusi yang tetap memperbolehkan kelanjutan dari kebijakan yang inkonsisten: legal atau illegal?

64

8/9/2016

33

65