Strategi Pengembangan Potensi Wisata Bahari di Kabupaten EndeSTRATEGI PENGEMBANGAN POTENSI WISATA BAHARI DI KABUPATEN ENDEOlehJosef Alfonsius Gadi DjouDosen Fakultas Ekonomi Universitas Flores

There are 24 marine tourism destinations at Ende District that have not been managed well yet. To improve its performance, some management strategies should be taken by stakeholders. First, the government should make some policies that give opportunities and ease access for stakeholders. Second, the government should make a development planning of the potential destinations. Third, arranging the plans would give information of the most potential destination. Fourth, the government and marine communities should prepare human resource in managerial level. At last, the government should promote those marine tourism destinations continuously.Key words: strategy, development, human resources.

A. PendahuluanIndonesia dikenal sebagai negara kepulauan terbesar yang wilayahnya terbentang dari Sabang hingga Merauke atau dari Talaud hingga Rote. Indonesia diakui sebagai salah satu negeri yang elok dengan berbagai keindahan alamnya, tidak hanya di darat, juga di laut. Di Indonesia bertebar beraneka ragam ekosistem laut dan pesisir. Ada banyak pantai berpasir indah di negeri ini yang menakjubkan bagi yang melihatnya. Ada juga banyak gua, laguna, estuari, hutan mangrove, padang lamun, rumput laut, dan terumbu karang yang menghiasi negeri ini. Semuanya indah dan perawan (pristine, unspoiled). Indonesia juga memiliki enam dari sepuluh ekosistem terumbu karang terindah dan terbaik di dunia. Ada Raja Ampat, Wakatobi, Taka Bone Rate, Bunaken, Karimun Jawa, dan Pulau Weh yang terderet dalam sepuluh ekosistem terumbu karang yang dikeluarkan oleh World Tourism Organization.Indonesia sebagai negara kepulauan berpotensi besar untuk mengembangkan potensi wisata bahari. Keragaman hayati dan kebhinekaan sosial budaya memiliki keunikan dan daya tarik bagi wisatawan nusantara dan mancanegara. Pengembangan potensi wisata bahari memiliki arti strategis dalam pengembangan budaya bahari,

usaha multisektor, ekonomi daerah, dan penguatan peran serta masyarakat.Hampir tidak ada yang memungkiri bahwa Indonesia merupakan surga bagi pengembangan potensi wisata bahari. Terumbu karang Indonesia menyumbang sebanyak 21% kekayaan terumbu karang dunia dan 75% jenis karang di dunia dapat ditemui di sini. Lebih dari 3.000 jenis ikan hidup di perairan Indonesia membentuk taman surgawi yang begitu indah. Taman–taman laut tersebut telah menjadi kawasan hutan bakau terbesar di dunia. Jika dikelola dengan baik, kawasan taman laut di Indonesia dapat menghasilkan sekitar US$ 2,3 miliar atau Rp21 triliun lebih per tahun. Pertanyaan yang muncul adalah apakah bangsa Indonesia telah menyadari begitu besar potensi wisata bahari yang dimiliki?Potensi–potensi wisata di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, antara lain adalah P. Komodo di Kabupaten Manggarai Barat dan Danau Tiga Warna Kelimutu di Kabupaten Ende. Selama ini yang dikenal oleh wisatawan mancanegara (wisman) hanya dua objek wisata di Pulau Flores, padahal di kabupaten lain, selain kedua kabupaten itu, masih banyak objek wisata lain. Dari arah barat Pulau Flores, objek wisata itu adalah sebagai berikut: Pulau Komodo di Kabupaten Manggarai Barat, Danau Ranamese dan Pemandangan Indah di Gunung Anak Ranaka Kabupaten Manggarai Timur, Taman Wisata Alam Tujuh Belas Pulau di Riung Kabupaten Ngada, Danau Tiga Warna Kelimutu di Kabupaten Ende, Taman Wisata Alam Gugus Pulau Teluk Maumere di Kabupaten Sikka, Devosi Prosesi Jumad Agung atau Semana Santa di Kabupaten Flores Timur, dan Atraksi Langka Perburuan Ikan Paus Nelayan Lamalera di Kabupaten Lembata. Peta Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat dilihat pada Lampiran 1.Kabupaten Ende yang berada di Pulau Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki berbagai potensi wisata bahari yang dapat lebih dikembangkan menjadi daya tarik bagi wisatawan, baik wisatawan nusantara maupun wisatawan asing. Kabupaten Ende dengan luas 2.046,60 km2 dan memiliki garis pantai sepanjang 111 mil atau 205,572 km terbelah dari pesisir utara panjang 60 mil atau 111,120 km dan pesisir selatan sepanjang 51 mil atau 94,452 km ditengah dari Pulau Flores. Peta kabupaten Ende dapat dilihat pada lampiran 2.Data kunjungan wisatawan ke Kabupaten Ende dari tahun 2006 sampai dengan 2010 adalah sebagai berikut.Tabel 1Pengunjung Taman Nasional KelimutuTahun 2006 sampai dengan 2010

Data di atas memperlihatkan bahwa yang menjadi prioritas kunjungan

wisatawan ke Kabupaten Ende adalah Taman Nasional Kelimutu. Pengunjung wisata bahari belum ada. 

B. Tujuan PenulisanPenelitian ini bertujuan untuk mencari strategi pengembangan potensi wisata bahari di Kabupaten Ende; potensi wisata bahari diharapkan dapat menjadi penopang perekonomian masyarakat Kabupaten Ende; pengembangan potensi wisata bahari secara terencana dan bervisi untuk jangka waktu panjang bertujuan bagi kemajuan pariwisata Kabupaten Ende.

C. Tinjauan PustakaMenurut Sayid Abdul Karim dalam SumbawaNews.com (15 Januari 2009), dengan memahami berbagai potensi dan hambatan kultural yang ada pada masyarakat setempat, potensi wisata di daerah kurang berkembang dan belum dapat dimaksimalkan. Pengembangan pariwisata bukan hanya merupakan tugas pemerintah. Akan tetapi, juga pelaku bisnis pariwisata diharapkan dapat berperan aktif dalam mengembangkan destinasi dan melaksanakan strategi pemasaran yang tepat, efisien, dan efektif, terutama bagi objek daya tarik wisata (ODTW) yang potensial untuk dipasarkan. Dengan strategi tersebut, daerah kurang berkembang akan menjadi daerah destinasi pariwisata yang mempesona. Visi dan misi wisata bahari menurut Hermantoro, (2009:3) adalah “Indonesia dalam waktu 10 tahun menjadi tujuan wisata bahari terkemuka di Kawasan Asia Pasifik”. Misi wisata bahari, dijabarkan oleh Hermantoro (2009:3) berikut ini: 1) memberikan pelayanan terbaik bagi wisatawan di alam kebaharian Indonesia; 2) menciptakan iklim kondusif bagi investasi industri wisata bahari; 3) menciptakan keterpaduan pengembangan pariwisata bahari yang berkelanjutan; 4) mengembangkan produk wisata bahari dengan pola kemitraan diantara pelaku wisata bahari. Strategi penjabarannya adalah: 1) pengembangan terpadu kawasan wisata bahari; 2) penataan sistem informasi, promosi, dan pemasaran; 3) pengembangan usaha pariwisata; 4) penataan sistem pelayanan dan perizinan; 5) penataan sistem kepelabuhan; 6) konservasi lingkungan; dan 7) pengembangan usaha berbasis masyarakat.Adri Mubarok dalam SuaraMahasiwaMediaOnline (29 Januari 2011), dengan melihat minimnya jenis wisata bahari di Indonesia, jenis wisata ini harus segera dikembangkan. Dunia telah mengakui adanya potensi wisata bahari ini, tinggal kesadaran bangsa Indonesia untuk membangun dan mengembangkannya. Diharapkan nantinya Indonesia akan dikenal sebagai bangsa yang unggul dari sektor pariwisata.M. Faried Moertolo, Direktur Promosi Dalam Negeri Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata (Kompas, 06 Juni 2011) mengatakan bahwa

pemerintah daerah harus bergerak cepat, terutama dalam usaha meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang pariwisata. Akomodasi dan transportasi harus dipikirkan supaya wisatawan merasa nyaman. 

D. Definisi OperasionalBeberapa definisi operasional yang dipakai dalam tulisan ini adalah sebagai berikut.1. Strategi adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus.2. Pengembangan adalah proses, cara membangun secara bertahap dan teratur yang menjurus ke sasaran yang dikehendaki.3. Potensi adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan.4. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.

E. Strategi–Strategi PengembanganMyra dan Ina, (2000:1–2) mengatakan bahwa alasan suatu daerah mengembangkan sektor pariwisatanya adalah sebagai berikut. Pengembangan pariwisata merupakan suatu tindakan yang menentukan dalam semua program pengembangan wilayah dan masyarakat. Pada dasarnya terdapat beberapa cara untuk menarik investor dan pebisnis ke dalam suatu daerah, yaitu pengembangan pertanian, sektor primer lain, industri, dan pariwisata. Diantara semua itu, pengembangan pariwisata merupakan yang paling cepat dengan metode yang paling mudah. Namun, potensi yang ada tersebut dewasa ini belum menjadi keunggulan yang kompetitif bagi bangsa Indonesia. Keunggulan objek wisata itu belum dapat memberikan kontribusi besar pada perekonomian nasional. Oleh karena itu, agar wisata bahari benar–benar menjadi salah satu penopang perekonomian negara secara berkelanjutan, harus dibangun dengan strategi yang terencana dan bervisi jangka panjang.Menurut Tribe (1997: 114) ada empat langkah strategi pariwisata yang efektif, yaitu: a) mengutamakan pelanggan; b) menjadi pemimpin dalam kualitas; c) mengembangkan inovasi yang radikal; dan d) memperkuat posisi strategis.Dahuri dalam http:// rokhmindahuri.wordpress.com (02 Februari 2009) mengatakan ada lima strategi pengembangan wisata bahari di Indonesia, yaituPertama, dalam pengelolaan pariwisata bahari tersebut pemerintah harus mengubah pendekatan dari sistem birokrasi yang berbelit menjadi

sistem pendekatan entrepreurial. Pemerintah dituntut untuk tanggap dan selalu bekerja keras dalam melihat peluang dan memanfaatkan peluang sebesar–besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pemerintah sebagai pemegang kebijakan harus menyiapkan sebuah regulasi/kebijakan yang mendukung pengembangan pariwisata bahari. Kebijakan tersebut antara lain, adalah menciptakan kawasan ekonomi khusus di kawasan yang sedang mengembangkan pariwisata bahari, misalnya memberikan kebijakan bebas visa pada wisatawan asing yang akan berkunjung. Kedua, melakukan pemetaan terhadap potensi wisata bahari yang dimiliki, berupa nilai, karakteristiknya, infrastruktur pendukungnya, dan kemampuannya dalam menopang perekonomian. Dengan demikian, dapat ditentukan wisata bahari mana yang harus segera dibangun dan mana yang hanya perlu direvitalisasi. Selain itu, juga perlu dipetakan lingkungan yang terkait dengan pariwisata bahari, baik lingkungan internal maupun eksternal. Lingkungan internal yang perlu dipetakan adalah bagaimana kekuatan dan kelemahan pariwisata bahari tersebut. Lingkungan eksternal yang perlu dipetakan adalah sosial–budaya, politik/kebijakan, ekonomi–pasar, dan kemampuan teknologi. Selain itu, juga perlu diketahui sejauh mana negara–negara lain melangkah dalam pengembangan pariwisata bahari, Indonesia bisa belajar dari keberhasilan dan kegagalan mereka dalam mengembangkan pariwisata bahari.Ketiga, menyusun rencana investasi dan pembangunan atas berbagai informasi yang telah didapatkan dari pemetaan di atas. Yang perlu diperhatikan dalam penyusunan ini adalah Indonesia tidak hanya akan membangun sebuah pariwisata bahari. Namun, juga perlu diperhatikan faktor pendukungnya, seperti akses transportasi, telekomunikasi, dan lain–lain. Dengan demikian, rencana pengembangan pariwisata bahari dapat terukur dan tepat sasaran. Keempat, menciptakan kualitas SDM yang tangguh di bidang pariwisata bahari, baik keahlihannya, kemampuan dalam inovasi, adaptabilitas dalam menghadapi berbagai perubahan lingkungan eksternal, budaya kerja dan tingkat pendidikan, serta tingkat pemahaman terhadap permasalahan strategis dan konsep yang akan dilaksanakannya. Pada masa mendatang keunggulan SDM dalam berinovasi akan sangat penting setara dengan pentingnya SDA dan permodalan. Hal ini terkait dengan perkembangan teknologi yang pesat, khususnya teknologi informasi. Kelima, melakukan strategi pemasaran yang baik, seperti yang dilakukan Thailand. Thailand memasarkan objek wisatanya di televisi–televisi internasional dan berbagai media massa seperti internet, majalah dan pameran–pameran pariwisata di tingkat internasional. Bahkan, mereka menghabiskan dana sekitar US$ 1 miliar untuk mempromosikan wisata

di beberapa jaringan televisi internasional. Bahkan, beberapa negara melakukan segmentasi pasar wisatawan. Hal ini seperti dilakukan oleh Hongkong dan Thailand untuk memudahkan rencana pengembangan pariwisatanya dengan tidak menyamaratakan pasar wisatawan.

F. Potensi Wisata BahariPotensi wisata bahari di Indonesia sangat beragam, bahkan nilai keindahannya tiada bandingannya di dunia. Misalnya, Kepulauan Padaido di Papua memiliki taman laut yang indah. Keindahannya bahkan menempati peringkat tertinggi di dunia dengan skor 35. Posisi ini telah mengalahkan taman laut Great Barrier Reef dengan skor 28 di Queensland, Australia. Selain jenis wisata alam (eco tourism) seperti Taman Laut Kepulauan Padaido, masih ada banyak jenis wisata bahari lainnya yang tersebar di Nusantara di antaranya adalah wisata bisnis (business tourism), wisata pantai (seaside tourism), wisata budaya (cultural tourism), wisata pemancingan (fishing tourism), wisata pesiar (cruise tourism), wisata olahraga (sport tourism), dan lain–lain.Wisata bahari mencakup kegiatan–kegiatan yang terdiri dari sailing (berlayar), cruising (kapal pesiar), yachting (perahu), diving (penyelaman), snorkeling (penyelaman laut dalam), wind surfing (selancar angin), surfing (selancar), jet ski sport (olahraga jet ski), power boating (perahu bermotor), canoeing (bersampan), sea kayaking (kayak dilaut), boat racing (lomba perahu), whale watching (menonton ikan paus), dan sport fishing (lomba pancing ikan).Yang perlu dipersiapkan untuk kegiatan wisata bahari adalah a) penyiapan sarana prasarana; b) pelaku pengelola dan pelaksana; c) aksesibilitas ke produk dan destinasi wisata bahari; dan d) pedagang perantara atau tour operator. Wisata Bahari itu memerlukan pelayanan publik berupa: a) SDM penjaga pantai yang andal; b) SAR yang siap sedia; c) peralatan keselamatan / kendaraan di darat sampai helikopter; d) peraturan–peraturan/urusan keselamatan, keamanan yang berstandar internasional; dan e) sejumlah hal teknis lainnya.Pemerintah sebagai pendukung dan fasilitator tetap berada di garis depan dengan memfasilitasi pengembangan sarana dan prasarana, kegiatan pendidikan, dan pemasaran wisata bahari.

G. Lokasi–Lokasi Wisata Bahari di Kabupaten EndeAda 15 lokasi wisata budaya dan 69 lokasi wisata alam yang tersebar pada 21 kecamatan di Kabupaten Ende dan yang menjadi lokasi wisata bahari terdapat di 24 lokasi yang tersebar di 11 kecamatan. Jumlah itu siap dikembangkan menjadi daya tarik bagi wisatawan seperti terlihat pada Tabel 2.Dari Tabel 2 dan Lampiran 3 dan Lampiran 4 dapat dilihat bahwa semua objek wisata bahari belum dikembangkan. Yang disuguhkan sebagai

objek wisata masih berupa panorama saja.H. Strategi Pengembangan Potensi Wisata Bahari di Kabupaten EndePertama, untuk dapat mengelola potensi–potensi wisata bahari yang ada, Pemerintah Kabupaten Ende harus mengeluarkan kebijakan yang memberikan kesempatan dan kemudahan kepada pelaku pariwisata untuk dapat masuk ke dalam kawasan wisata bahari agar memulai usahanya. Kebijakan yang dilakukan adalah dengan mempermudah pengurusan izin usaha dan izin mengelola kawasan wisata bahari. Kebijakan yang terkait dengan strategi ini adalah kebijakan penataan ruang dengan mengikuti peraturan yang berlaku dan perlindungan terhadap lingkungan.Tabel 2Objek Wisata Bahari di Kabupaten Ende

Kedua, pemerintah membuat perencanaan untuk mengembangkan kawasan–kawasan wisata bahari sehingga dapat diketahui kawasan mana yang lebih dapat cepat dijual dan kawasan mana yang perlu lebih banyak memerlukan penataan infrastruktur. Strategi kedua ini ditempuh agar tidak terjadi konflik kepentingan antarsektor.Ketiga, dengan perencanaan yang dibuat dalam strategi kedua, akan dapat diketahui bukan saja apa yang harus dikembangkan di kawasan wisata bahari, tetapi juga akan diketahui hal apa saja yang diperlukan untuk sarana–sarana pendukung kawasan wisata bahari di Kabupaten Ende. Yang penting diperhatikan di Kabupaten Ende adalah pengembangan sarana pelabuhan laut dan penambahan kemampuan Bandar Udara H.H. Aroeboesman Ende untuk bisa didarati pesawat berbadan lebar. Selain itu, juga dukungan infrastruktur jalan yang menghubungkan potensi–potensi wisata bahari di Kabupaten Ende.Keempat, pemerintah bersama masyarakat kawasan wisata bahari mempersiapkan sumber daya manusia yang akan mengelolanya. Pengembangan sumber daya manusia bisa dilakukan melalui pelatihan–pelatihan pengelolaan wisata bahari. Melalui strategi ini diharapkan masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengembangan wisata bahari.Kelima, pemerintah mempromosikan kawasan–kawasan wisata bahari di Kabupaten Ende secara kontinu dan berkesinambungan melalui berbagai cara dan media. Kelima strategi ini diharapkan dapat mengembangkan potensi pariwisata bahari di Kabupaten Ende. Namun, strategi–strategi ini tidak akan berarti jika pemerintah, investor/swasta, perbankan, masyarakat, dan pihak lain yang memungkinkan tidak berkoordinasi dalam mengembangkan potensi wisata bahari untuk kemakmuran rakyat Kabupaten Ende.

I. PenutupObjek wisata bahari di Kabupaten Ende belum dikembangkan. Hal ini disebabkan perhatian pemerintah terhadapnya melalui APBD kurang. Pemerintah lebih mengembangkan Taman Nasional Kelimutu. Diharapkan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ende bekerja sama dengan berbagai pihak yang terkait mengembangkan objek wisata bahari dengan mengutamakan partisipasi masyarakat setempat.Agar pengembangan potensi wisata ini maksimal, infrastruktur dan manajemennya diatur sebelum dipromosikan. Hal ini mencegah terjadinya dampak negatif dari pengembangan sektor pariwisata.

J. Daftar PustakaAbdul Karim, Sayit. 15 Januari 2009. “Strategi Pengembangan Dan Pemasaran Pariwisata Di Daerah Kurang Berkembang”. SumbawaNews.com.

Dahuri, Rokhmin. 2 Februari 2009. “Strategi Pengembangan Pariwisata Bahari”. http:// rokhmindahuri.wordpress.com.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ende. 2011. Data Objek dan Daya Tarik Wisata Kabupaten Ende. Ende.

Gunawan, Myra P. Dan Ina Herliana. 2000. Garis Besar Perencanaan Pengembangan dan Pemasaran Pariwisata di Tingkat Lokal dan Wilayah. Pusat Penelitian Kepariwisataan–ITB. 2000.

Hermantoro, Hengki. Maret 2009. Pengelolaan Bidang Pariwisata Bahari dalam Pelaksanaan Strategi Adaptasi Terhadap Dampak Perubahan Iklim. Jurnal Kepariwisataan Indonesia. Vol. 4, No. 1. Jakarta.

Kompas. 6 Juni 2011. “Tugas Besar Di Balik Keindahan Alam Flores”.

Mubarok, Adri. January 29, 2011. “Membangun Sektor Pariwista Bahari Indonesia”. Suara Mahasiswa. Media Online.

Tribe, John. 1997. Corporate Strategy for Tourism. Intenational Thomson Bussiness Press. Boston. Lampiran 1PETA NUSA TENGGARA TIMUR

Lampiran 2

Peta Kabupaten Ende

 Lampiran 3Pantai Bitta Kecamatan Ende Timur

Lampiran 4Pantai Nggemo–Jaga Po, Desa Kobaleba, Kecamatan Maukaro

CURRICULUM VITAE

Nama Lengkap : Josef Alfonsius Gadi Djou, SE., M.SiTempat /Tanggal Lahir : Kupang, 27 Oktober 1971Alamat : Jl. Nangka No. 8 RT 25 RW 009

Kampung Bajawa Kelurahan Kelimutu Kecamatan Ende Tengah Ende Flores NTTJabatan Akademik : Lektor / IIIdEmail : josefdevigadidjou@hotmail.comHP : 081339150100

Riwayat Pendidikan :1. Tahun 1984 : Tamat SDK Ende II Ende Flores NTT2. Tahun 1987 : Tamat SPMK St. Theresia Kupang NTT3. Tahun 1990 : Tamat SMA Kolese Santo Yusuf Malang Jawa Timur 4. Tahun 1998 : Lulus Fakultas Ekonomi, Jurusan Manajemen,UPN “Veteran” Jogyakarta5. Tahun 2005 : Lulus MEP UGM Jogyakarta

Riwayat Pekerjaan : 1. Tahun 1998–Sekarang : Dosen Tetap pada Universitas FloresEnde Flores NTT

Riwayat Jabatan :1. Ketua Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Flores 1999–20022. Pembantu Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Flores 2005–20073. Kepala Pusat Komputer Universitas Flores 2005–20074. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Flores 2008–2010

Hasil Penelitian :a. Majalah Ilmiah Universitas Flores: Memahami Neraca Sebagai Bagian Laporan Keuangan Daerah.b. Majalah Ilmiah Universitas Flores: Pinjaman Sebagai Sumber Pendanaan Pembangunan Daerah Dalam Perspektif Otonomi Daerah.c. Majalah Ilmiah Universitas Flores: Paradigma Baru Manajemen Keuangan Daerah.d. Jurnal Analisis Fakultas Ekonomi Universitas Flores: Alokasi Belanja Daerah: Analisis Mengenai Alokasi Belanja Daerah Kabupaten Ende 2000-2002.e. Harian Flores Pos: Mencari Pemimpin Ende Yang Bervisi, Bernilai dan Berani.f. Harian Flores Pos: Penempatan Pejabat Dilandasi Budaya Korporat.Diposkan oleh Josef Devi Gadidjou di 04.22 

Pulau Ende akan Dijadikan Klaster Pembudidayaan Rumput Laut21/04/2014 | Filed under: BERITA,EKONOMI | Posted by: BEN

Rapat koordinasi dengan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) dan Para Camat

Sekabupaten Ende di aula Lantai dua Kantor Bupati Ende,21/4 (Foto : FBC/Ian Bala)

ENDE, FBC- Pulau Ende akan dijadikan pulau klaster pembudidayaan rumput laut di Kabupaten Ende.

Hal ini disampiakan Wakil Bupati Ende, Drs.H.Djafar H.Ahmad,MM ketika rapat koordinasi dengan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) dan Para Camat Se-kabupaten Ende di aula Lantai dua Kantor Bupati Ende,(21/4)

Di hadapan para pimpinan SKPD dan para Camat, Djafar mengatakan Pulau Ende mempunyai potensi untuk membudidayakan rumput laut.

“Pulau Ende mempunyai potensi untuk membudidayakan rumput laut.”ujar Wakil Bupati.

Menurut Djafar, masyarakat nelayan Kabupaten Ende, belum maksimal memanfaatkan potensi laut Sawu, padahal laut Sawu  mempunyai potensi yang handal untuk pengembangan sumber daya laut.

“Realita yang terjadi saat ini, ikan yang dijual di pasar-pasar di Kabupaten Ende merupakan sumber ikan yang didistribusikan dari daerah luar seperti Maumere, Makasar, Nagekeo dan

daerah-daerah lainnya. Sementara Ende mempunyai potensi alam laut yang cukup bagi masyarakat kabupaten Ende tapi tidak dioptimalkan,”tandasnya.

Pembangunan Kawasan Pelabuhan

Pada kesepatan itu, Djafar juga menyinggung soal pembangunan pelabuhan Ende sebagai kawasan perhubungan  Ende – Surabaya.

Menurut Djafar, dirinya sudah berkoordinasi dengan Menteri Perhubungan mengenai pembangunan pelabuhan. ”Saya sudah berkoordinasi dengan Menteri Perhubungan membicarakan tentang pelabuhan Ende sebagai kawasan perhubungan Ende Surabaya,.”katanya

Djafar menambahkan, Pemda akan bekerja sama dengan pihak Damri untuk mobilisasi para penumpang yang ingin pergi atau pulang melalui transportasi laut.

“Kita akan membantu masyarakat untuk memobilisasi penumpang kapal. Kita akan bekerja sama dengan Damri nanti,”katanya. (Ian Bala)

- See more at: http://www.floresbangkit.com/2014/04/pulau-ende-akan-dijadikan-klaster-pembudidayaan-rumput-laut/#sthash.1sCQEvJQ.dpuf

Alokasi Belanja Sektor Pariwisata Pada APBD Kabupaten Ende TA 2007 - 2010ALOKASI BELANJA SEKTOR PARIWISATAPADA APBD KABUPATEN ENDE TAHUN ANGGARAN 2007 – 2010

A. PendahuluanBangsa Indonesia dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa kekayaan yang tidak ternilai harganya. Kekayaan itu, antara lain, berupa letak geografis yang strategis, keanekaragaman bahasa dan suku bangsa, keelokan keadaan alam, keberagaman flora dan fauna, keanekaan peninggalan purbakala, serta keberagaman peninggalan sejarah, seni, dan budaya. Kesemua itu merupakan sumber daya dan modal untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Sumber daya dan modal tersebut perlu dioptimalkan melalui, antara lain, penyelenggaraan sektor pariwisata untuk meningkatkan pendapatan nasional, memperluas dan memeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, memperkenalkan dan mendayagunakan daya tarik wisata dan destinasi di Indonesia, memupuk

rasa cinta tanah air, dan mempererat persahabatan antarbangsa.Pertumbuhan sektor pariwisata memperlihatkan kemungkinan adanya kesempatan untuk memanfaatkan sektor ini oleh masyarakat daerah setempat. Jika manfaat pariwisata ini dimaksimalkan dan kerugiannya diminimalkan, perencanaan, manajemen dan kebijakan difokuskan pada tingkat pemerintah lokal. Dewasa ini masih terlihat kecendrungan pemerintah untuk menganggap bahwa pariwisata merupakan sektor terpisah dan dianggapnya hanya berkaitan dengan penyediaan akomodasi. Pariwisata merupakan sektor yang harus dipandang secara lebih luas, dan harus diintegrasikan dalam pembahasan masalah tenaga kerja, bisnis retail, konservasi, hiburan, transportasi, dan pelayanan dasar lainnya seperti air, listrik, dan jalan. Banyak pemerintah daerah belum mengenali dan atau menerima kenyataan bahwa pariwisata merupakan industri yang mempunyai berbagai kebijakan. Bergulirnya otonomi daerah dengan peraturan terbaru berupa Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 semakin memperlebar peluang pemerintah daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Diberlakukannya Undang–Undang Otonomi Daerah, menjadikan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Dalam hal ini pemerintah telah menyerahkan kewenangannya kepada daerah untuk mengelola tugas–tugas pemerintahan dan pembangunan.Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 ada 31 kewenangan yang diberikan kepada daerah. Salah satunya adalah kewenangan pengelolaan kebudayaan dan pariwisata. Di Kabupaten Ende hal itu dijabarkan dengan mendirikan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berupa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ende. Jadi, alokasi belanja daerah Kabupaten Ende di sektor pariwisata dikelola oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ende. Pada Tabel 1 dapat dilihat belanja daerah dan alokasi belanja kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ende pada Tahun Anggaran 2007 – 2010. Ada 15 lokasi wisata budaya dan 69 lokasi wisata alam yang tersebar pada 21 kecamatan di Kabupaten Ende, jadi total ada 84 lokasi wisata yang dapat dikembangkan dan menjadi tugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ende.Tabel 1Belanja Daerah Kabupaten Ende dan Alokasi Belanja 

Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten EndeTahun Anggaran 2007 – 2010No. Tahun Anggaran Alokasi Dinas Belanja Daerah1 2007 Rp5.260.655.027 Rp340.723.011.207 2 2008 Rp3.347.504.000 Rp462.275.354.571 3 2009 Rp2.462.185.943 Rp451.121.812.291 4 2010 Rp2.474.741.335 Rp508.319.170.215 Sumber: Perhitungan APBD 2007 - 2010, Dinas PPKAD Kabupaten Ende, 2011

B. Rumusan MasalahApakah selama kurun waktu 2007 – 2010 alokasi anggaran belanja pariwisata pada APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kabupaten Ende dapat meningkatkan sektor pariwisata?

C. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial (Mardiasmo, 2002: 16). Anggaran dapat diinterprestasi sebagai paket pernyataan perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau beberapa periode mendatang. Di dalam tampilan anggaran selalu disertakan data penerimaan dan pengeluaran yang terjadi pada masa lalu.Dalam Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, hal–hal yang mengatur APBD terdapat dalam Bab IV Penyusunan dan Penetapan APBD Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20. APBD berfungsi tidak hanya sekadar perhitungan pendapatan dan pembelanjaan, tetapi merupakan perencanaan yang utuh dan digunakan sebagai alat perencanaan dan alat kendali yang berdaya guna bagi pembangunan daerah. Dengan demikian, APBD harus berfungsi sebagai perencanaan operasional tahunan repelita daerah, yang dimanfaatkan secara berdaya guna, mengamankan dan mendorong peningkatan pembangunan, baik dari sisi penerimaan maupun sisi pembelanjaannya. Peran dan fungsi anggaran dalam penentuan arah dan kebijakan pemerintah daerah tidak terlepas dari kemampuan anggaran daerah tersebut di dalam mencapai tujuan Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik. Menurut Mardiasmo (2002:64) anggaran sektor publik berisikan rencana

kegiatan yang dipresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Dalam bentuk yang paling sederhana, anggaran sektor publik merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi. Isinya meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja, dan aktivitas, anggaran, dan estimasi mengenai apa yang akan dilakukan organisasi pada masa yang akan datang. Dalam menjalankan tugasnya, pemerintah memerlukan pendapatan yang tidak sedikit untuk membiayai pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Fungsi dan peranan pemerintah daerah dalam mengelola administrasi pendapatan dan pengeluaran daerah yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada dasarnya melaksanakan beberapa fungsi, antara lain adalah1. fungsi alokasi;2. fungsi distribusi; dan3. fungsi stabilisasi.Penerapan ketiga fungsi ini akan dapat memotivasi pertumbuhan potensi ekonomi daerah, peningkatan taraf hidup masyarakat, dan kegiatan pembangunan lainnya. Di samping itu, APBD juga merupakan penjabaran dari Pola Dasar (Poldas) Pembangunan dan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Repetada) yang dinyatakan dalam satu tahun anggaran.

D. Klasifikasi Belanja Daerah dalam APBDDalam Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 16 ayat (4) menyatakan “Belanja daerah dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja”. Dalam penjelasan pasal dan ayat tersebut dikatakan bahwa “Rincian belanja daerah menurut organisasi disesuaikan dengan susunan perangkat daerah/lembaga teknis daerah. Rincian belanja daerah menurut fungsi, antara lain, terdiri dari pelayanan umum, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata, budaya, agama, pendidikan, dan perlindungan sosial. Rincian belanja daerah menurut jenis belanja (yang sifat ekonomis), antara lain, terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, dan bantuan sosial.Menurut Mardiasmo (2002:175) manajemen pengeluaran daerah mencakup perencanaan dan pengendalian pengeluaran/belanja daerah.

Perencanaan dan pengendalian dalam perspektif umum merupakan satu kesatuan yang saling terkait dan tidak terpisahkan. Perencanaan dan pengendalian dapat dilihat sebagai serangkaian tahapan aktivitas manajemen yang berkesinambungan sehingga membentuk suatu siklus. Artinya, suatu tahapan tertentu akan terkait dengan tahapan lain dan terintegrasi dalam suatu siklus.Menurut Ritonga (2010:37) belanja daerah adalah semua pengeluaran dari Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.Menurut Mardiasmo (2003:4,6-8), struktur anggaran belanja daerah menurut bagian belanja terdiri atas bagian belanja aparatur daerah dan bagian belanja pelayanan publik. Setiap bagian belanja dirinci menurut kelompok belanja yang meliputi belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, belanja modal, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan, dan belanja tidak tersangka. Setiap kelompok belanja dirinci menurut jenis belanja. Setiap jenis belanja dirinci menurut obyek belanja.Dalam Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Susunan belanja daerah dalam APBD adalah sebagai berikut.a. Belanja daerah dirinci menurut bagian, kelompok, jenis, objek dan rincian objek belanja.b. Bagian belanja daerah terdiri atas aparatur daerah dan pelayanan publik.c. Bagian belanja aparatur daerah dirinci lebih lanjut ke dalam kelompok belanja yang terdiri atas: belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, belanja modal, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan, dan belanja tidak tersangka.d. Bagian belanja pelayanan publik dirinci lebih lanjut kedalam kelompok belanja yang terdiri atas: belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, belanja modal, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan, dan belanja tidak tersangka.e. Kelompok belanja administrasi umum dan belanja operasi dan pemeliharaan dirinci lebih lanjut ke dalam jenis belanja: belanja pegawai/personalia, belanja barang / jasa, belanja pemeliharaan dan belanja perjalanan dinas.f. Kelompok belanja modal dirinci lebih lanjut menurut jenis belanja,

antara lain berupa: belanja modal tanah, belanja modal jaringan, belanja modal instalasi, belanja modal jalan dan jembatan, belanja modal bangunan air (irigasi), belanja modal bangunan gedung dan lainnya.g. Setiap jenis belanja dirinci lebih lanjut menurut objek belanja. Misalnya jenis belanja pegawai dirinci lebih lanjut ke dalam objek belanja, antara lain, berupa: gaji dan tunjangan pegawai, tunjangan khusus pegawai, insentif, honorarium dan upah.h. Setiap obyek belanja dirinci lebih lanjut menurut rincian obyek belanja. Misal obyek belanja gaji dan tunjangan pegawai dirinci lebih lanjut ke dalam rincian obyek belanja antara lain berupa: gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan.Deskripsi belanja daerah yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), adalah sebagai berikut.a. Belanja aparatur daerah adalah belanja yang manfaatnya cenderung atau lebih dinikmati oleh aparatur pemerintah atau tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat/publik.b. Belanja pelayanan publik adalah belanja yang manfaatnya cenderung atau lebih besar (secara langsung) dinikmati oleh masyarakat/publik.c. Belanja administrasi umum adalah semua pengeluaran daerah untuk pengeluaran periodik dan tidak berhubungan langsung dengan suatu aktivitas/kegiatan dan manfaatnya cenderung kurang dari satu tahun anggaran dan tidak menambah aset daerah.d. Belanja operasi dan pemeliharaan adalah semua pengeluaran daerah yang berhubungan langsung dengan suatu pelaksanaan aktivitas/kegiatan dan manfaatnya kurang dari satu tahun anggaran dan tidak menambah aset daerah.e. Belanja modal adalah semua pengeluaran daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset daerah atau kekayaan daerah.f. Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan adalah semua pengeluaran daerah yang bersifat pengalihan uang dan atau barang dari pemerintah daerah kepada pihak ketiga tanpa adanya harapan untuk mendapatkan pengembalian imbalan maupun keuntungan dari pengalihan uang dan barang tersebut. g. Belanja tidak tersangka adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan–kegiatan yang tidak tersangka dan kejadian–kejadian yang sifatnya luar biasa, misalnya bencana alam, bencana sosial atau pengeluaran lainnya yang sangat

diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah. Kriteria penetapan kelompok belanja ini ditetapkan secara tersendiri dalam peraturan daerah dan keputusan kepala daerah berdasarkan peraturan perundang–undangan yang berlaku.h. Belanja pegawai adalah semua pengeluaran daerah untuk pegawai dan personalia.i. Belanja barang dan jasa adalah semua pengeluaran daerah untuk penyediaan barang dan jasa dan yang mempunyai masa manfaat kurang dari satu tahun anggaran. Barang daerah adalah semua barang berwujud milik daerah yang berasal dari pembelian dengan dana yang bersumber seluruhnya atau sebagian dari APBD dan atau berasal dari perolehan lainnya.j. Belanja pemeliharaan adalah semua pengeluaran daerah untuk memelihara aset daerah/barang daerah. Belanja pemeliharaan berfungsi untuk menjaga/memelihara fungsi kemanfaatan aset daerah.k. Belanja perjalanan dinas adalah semua pengeluaran daerah untuk biaya perjalanan pegawai/personalia.World Bank (Setwilda Jateng–PAU UGM, 1999:9), dalam mengalokasi belanja daerah harus juga diperhatikan tentang prinsip–prinsip pokok perencanaan anggaran daerah yaitu 1) komprehensif dan disiplin anggaran daerah; 2) fleksibilitas; 3) terprediksi kebijakan yang akan diambil; 4) kejujuran; 5) informasi merupakan basis dari kejujuran dan proses pengambilan keputusan yang baik; dan 6) transparan dan akuntabilitas.Dari prinsip–prinsip itu, APBD disusun secara bruto mengingat perkiraan bersih jumlah anggaran selama satu tahun sangat sulit. Kesulitan itu dapat diatasi dengan menganggarkan belanja pada kemungkinan pengeluaran tertinggi untuk setiap item belanja.Pemerintah daerah sebagai pengelola keuangan daerah merupakan institusi yang paling bertanggung jawab terhadap pelaksanaan APBD. Pemerintah daerah harus mampu mengalokasikan APBD ke unit kerja yang memiliki tugas pokok dan fungsi (tupoksi) guna pencapaian target-target kinerja. Pradhan (1996:9) menyebutkan bahwa ada 6 prinsip dasar dalam pengalokasian anggaran kepada unit kerja dan antarjenis belanja, berikut ini.a. Tingkat belanja agregat (total) dan total defisit dari semua unit kerja harus selaras dengan kerangka kebijakan makro ekonomi.b. Arah pengalokasian anggaran antarunit kerja dan dalam berbagai

jenis pengeluaran adalah untuk peningkatan kesejahteraan sosial.c. Kriteria utama dalam pemilihan program yang akan disediakan dan dibelanjai adalah ada tidaknya kegagalan pasar (market failure).d. Implikasi dan program–program kunci pada kelompok miskin, harus dianalisis dengan baik.e. Alokasi dana untuk belanja rutin dan belanja pembangunan yang ada dalam tiap program dan sektor harus dianalisis secara integratif.f. Lembaga–lembaga yang terkait dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran harus terus dievaluasi agar struktur insentif yang ada tetap relevan untuk meningkatkan: a) disiplin fiskal; b) tingkat efisiensi dan equity dari daftar skala prioritas yang diajukan tiap unit kerja, dan c) efisiensi teknis dalam penggunaan dana yang dianggarkan.Pada poin f di atas, ditekankan bahwa perlu adanya evaluasi agar struktur tetap relevan dengan disiplin fiskal, efisiensi dan equity prioritas, serta efisiensi dana yang dianggarkan. Disiplin fiskal berkaitan dengan aparatur pemerintah, efisiensi dan equity prioritas berkaitan dengan ketersediaan aset daerah, dan efisiensi dana yang dianggarkan sangat bergantung pada desain organisasi pemerintah daerah.

E. Sektor–Sektor Bidang Kewenangan Provinsi dan Kabupaten / KotaMenurut Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Bab II Urusan Pemerintah Pasal 2 Ayat (4) meliputi: a) pendidikan; b) kesehatan; c) pekerjaan umum; d) perumahan; e) penataan ruang; f) perencanaan pembangunan; g) perhubungan; h) lingkungan hidup; i) pertanahan; j) kependudukan dan catatan sipil; k) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; l) keluarga berencana dan keluarga sejahtera; m) sosial; n) ketenagakerjaan dan ketransmigrasian; o) koperasi dan usaha kecil dan menengah; p) penanaman modal; q) kebudayaan dan pariwisata; r) kepemudaan dan olahraga; s) kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; t) otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian; u) pemberdayaan masyarakat desa; v) statistik; w) kearsipan; x) perpustakaan; y) komunikasi dan informatika; z) pertanian dan ketahanan pangan; aa) kehutanan; bb) energi dan sumber daya mineral; cc) kelautan dan perikanan; dd) perdaganan; dan ee) perindustran. 

F. PariwisataMenurut Gunawan dan Herlina, (2000: 1) Pariwisata adalah perpindahan sementara manusia ke daerah tujuan di luar tempat mereka tinggal dan bekerja sehari–hari, bersama dengan kegiatan dan pengalaman selama perjalanan mereka, termasuk kesenangan, hiburan, budaya, bisnis, konferensi, mengunjungi teman dan kerabat, petualangan, pengembangan diri, atau kombinasi dari berbagai hal tersebut di atas.Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah (Pasal 1 Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2009).Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi dan multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha (Pasal 1 Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2009)Asas kepariwisataan merupakan (Pasal 2 Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2009) a) manfaat; b) kekeluargaan; c) adil dan merata; d) keseimbangan; e) kemandirian; f) kelestarian; g) partisipatif; h) berkelanjutan; i) demokratis; j) kesetaraan; dan k) kesatuan.Tujuan kepariwisataan (Pasal 4 Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2009) adalah a) meningkatkan pertumbuhan ekonomi; b) meningkatkan kesejahteraan rakyat; c) menghapus kemiskinan; d) mengatasi pengangguran; e) melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya; f) memajukan kebudayaan; g) mengangkat citra bangsa; h) memupuk rasa citra bangsa; i) memupuk rasa cinta tanah air; j) memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa; dan k) mempererat persahabatan antarbangsa.Menurut Gunawan dan Herlina (2000:1), pengembangan pariwisata merupakan suatu tindakan yang menentukan dalam semua program pengembangan wilayah, provinsi maupun masyarakat. Pada dasarnya terdapat beberapa cara untuk menarik investor dan bisnis ke dalam suatu daerah, yaitu pengembangan pertanian, dan sektor primer lain, industri dan pariwisata. Di antara ketiganya, pengembangan pariwisata merupakan sektor yang paling cepat dikembangkan dengan metode yang paling mudah. 

G. Alat Analisis

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Comparative Budget Statement (CBS) dan Analisis Proporsi Kelompok Bidang Kewenangan (KBK) terhadap Total Belanja APBD. Metode Comparative Budget Statement (CBS) terdiri dari Comparative Budget Statement Horizontal (CBS) dan Comparative Budget Statement (CBS) Vertikal. Metode Comparative Budget Statement (CBS) baik secara horizontal maupun vertikal disesuaikan dengan variabel yang digunakan.1. Comparative Budget Statement (CBS) HorizontalMetode Comparative Budget Statement Horizontal disesuaikan dengan variabel yang digunakan untuk mengkaji perbandingan perkembangan atau pertumbuhan belanja dari tahun ke tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara horizontal dengan tiga ukuran yaitu absolut, relatif dan rasio (Widodo, 1990:77–78).Rumusnya adalah sebagai berikut.Absolut : Ab = Vx – Vx-1

Vx – Vx-1Relatif : R1 = x 100%Vx-1

VxRasio : Ro = Vx-1

Keterangan:Ab = CBS AbsolutR1 = CBS RelatifRo = CBS RasioVx = Variabel tertentu tahun xVx-1= Variabel tertentu tahun sebelumnyaApabila Comparative Budget Statement Horizontal secara absolut (Ab) dan relatif (R1) bertanda negatif menunjukkan terjadinya penurunan dan sebaliknya, sedangkan jika Comparative Budget Statement horizontal secara rasio (Ro) kurang dari satu menunjukkan terjadinya penurunan dan sebaliknya (Widodo, 1990:77–78).2. Comparative Budget Statement (CBS) Vertikal Metode Comparative Budget Statement (CBS) Vertikal mengkaji perbandingan posisi dari tiap–tiap pos belanja dalam Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).V1P1 = x 100%Vt

V2P2 = x 100%Vt

Keterangan:P1 = Proporsi variabel 1P2 = Proporsi variabel 2Vt = Variabel tertentuSecara rata–rata dapat diketahui persentase belanja selama periode pengamatan pada sektor pariwisata. 

H. PembahasanYang termasuk dalam pembahasan penelitian ini adalah gambaran singkat Kabupaten Ende, definisi operasional, dan hasil analisis.1. Gambaran Singkat Kabupaten EndeYang termasuk dalam gambaran singkat Kabupaten Ende adalah visi dan misi Kabupaten Ende, Kondisi Geografis Kabupaten Ende, dan gambaran umum demografis.a. Visi dan Misi Kabupaten EndeVisi dan Misi Pemerintah Kabupaten Ende adalah sebagai berikut:1) Visi Pemerintah Kabupaten Ende adalah: “Terwujudnya masyarakat Ende Lio sare pawe”. Ende Lio Sare Pawe dalam bahasa Indonesia mempunyai arti Masyarakat Ende Lio yang sejahtera lahir (sare) dan batin (pawe). 2) MisiMisi Pemerintah Kabupaten Ende adalah sebagai berikut.a) Mewujudkan kualitas keamanan, ketertiban, kesejahteraan sosial dan kehidupan beragama. b) Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan.c) Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.d) Meningkatkan perekonomian rakyat.e) Menumbuhkembangkan budaya lokal, untuk mendukung pariwisata.f) Meningkatkan kesadaran masyarakat di bidang hukum dan penataan

birokrasi menuju tata pemerintahan yang baik.g) Meningkatkan pembangunan infrastruktur, dan lingkungan hidup.h) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan.b. Kondisi Geografis Daerah Kabupaten EndeKabupaten Ende merupakan salah satu dari 20 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan luas wilayah 2.046,60 km2, secara administrasi terdiri atas 20 kecamatan, 191 desa dan 23 kelurahan, terletak di bagian tengah Pulau Flores dengan batas–batas sebagai berikut.• Sebelah utara berbatasan dengan Laut Flores pada 122° 50’41”BT dan 8° 54’47” LS di Nangamboa atau 122° BT dan 8° 54’47” LS di Ngalu Ijukate (Natural Border)• Sebelah selatan berbatasan dengan Laut Sawu pada 121°24’27”BT dan 8° 54’47” LS di Nangamboa atau 121° BT dan 8° 54’47” LS di Ngalu Ijukate (Natural Border)• Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sikka dari pantai utara 121°02’BT dan 8° 26’04”LS di Nangambawe ke arah tengah pada 121°55’44”dan 8° 43’44” LS di Nangamanuria ke arah pantai selatan pada 122° BT dan 8° 54’47” LS di Ngalu Ijukate (Artificial Border)• Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Nagekeo, namun data pengukuran derajat perbatasan belum ditentukan, masih menggunakan derajat batas dengan Kabupaten Ngada, yakni dari pantai utara 121°50’41” BT dan 8° 26’04” LS di Nanganioniba kearah utara 121°26’04” BT dan 8° 4’17” LS di Sanggawangarowa kearah pantai selatan pada 122° 24’27 BT dan 8° 54’27”LS di Nangamboa (Artifical Border).Pembagian wilayah Kabupaten Ende menurut ketinggian dari permukaan laut terdiri atas 79,4 persen dengan ketinggian lebih kurang dari 500 meter. Dengan pembagian tingkat kemiringan lereng 3,02% dengan kemiringan 0–3%, 5,85% dengan kemiringan 3–12%, 19,59% dengan kemiringan 12–40%, dan 71,54% dengan kemiringan di atas 40% dari seluruh luas wilayah Kabupaten Ende.Di bagian selatan Kabupaten Ende terletak pada jalur dalam deretan gunung api, diantaranya Gunung Api Iya yang berketinggian 637 meter dengan letusan terakhir pada tahun 1969, dan Gunung Mutubusa yang berketinggian 1.690 meter dengan letusan terakhir pada tahun 1938.c. Gambaran Umum Demografis Kabupaten Ende Penduduk Kabupaten Ende pada hasil Registrasi Penduduk Akhir Tahun

2009 tercatat sebanyak 254.604 jiwa, dengan komposisi 133.449 jiwa penduduk perempuan dan 121.155 jiwa penduduk laki–laki. Rata–rata laju pertumbuhan sebesar 1,45% per tahun, dan tingkat kepadatan penduduk sebesar 124 penduduk per km². Jumlah kepala keluarga hasil Registrasi Penduduk adalah sebesar 57.549 RT dengan rata–rata penduduk per RT tidak terlalu bervariasi yakni antara 3–6 jiwa per RT pada setiap kecamatan, sedangkan rata–rata penduduk per RT untuk Kabupaten Ende adalah 4 jiwa per RT.Komposisi penduduk berdasarkanuUsia 0–14 tahun (anak-anak): laki–laki sebesar 37,76%, perempuan sebesar 30,33%; 15–49 tahun (dewasa) laki–laki sebesar 46,91%, perempuan sebesar 51,81%; ≥50 (lanjut usia) tahun laki–laki sebesar 15,33%, perempuan sebesar 17,86%. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk berusia produktif (15–49 tahun) lebih tinggi, yakni sebesar 125.672 jiwa atau 49,36% dari total penduduk Kabupaten Ende. Menurut lapangan usaha utama penduduk yang berumur 10 tahun ke atas: kelompok lapangan usaha primer (pertanian) menempati urutan teratas dengan jumlah sebesar 78,049 jiwa, menyusul kelompok tersier (perdagangan, angkutan, keuangan dan jasa–jasa) sebesar 25.304 jiwa dan kelompok sekunder (pertambangan dan penggalian, industri, listrik dan air minum, bangunan dan konstruksi) sebesar 16.741 jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa terbanyak tenaga kerja di Kabupaten Ende yang bekerja di sektor pertanian.2. Definisi OperasionalBeberapa definisi operasional dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:a. Alokasi adalah penentuan banyaknya uang yang disediakan untuk suatu keperluan.b. Belanja adalah uang yang dikeluarkan untuk suatu keperluan.c. Sektor adalah lingkungan suatu usaha.d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD oleh pemerintah daerah digunakan sebagai dasar untuk melakukan aktivitas pengeluaran dana masyarakat dalam melakukan pemberian pelayanan kepada masyarakat.e. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.

3. Hasil AnalisisYang termasuk dalam hasil analisis adalah Comparative Budget Statement (CBS) Horizontal dan Comparative Budget Statement (CBS) Vertikal. a. Comparative Budget Statement (CBS) HorizontalHasil perhitungan Comparative Budget Statement (CBS) Horizontal dapat dilihat pada Tabel 2 berikut.Tabel 2Comparative Budget Statement (CBS) HorizontalBelanja Daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten EndeTahun Anggaran 2007–2010No. TA BUDPAR TOTAL BELANJA CBSHORIZONTAL ABSOLUT RELATIF RASIO1 2007 Rp.5.260.655.027 Rp.340.723.011.207 Rp. 3.482.295.027 2858,15% 2,962 2008 Rp.3.347.504.000 Rp.462.275.354.571 Rp. -1.913.151.027 -36,37% 0,643 2009 Rp.2.462.185.943 Rp.456.818.284.948 Rp. -885.318.057 -2644,71% 0,744 2010 Rp.2.474.741.335 Rp.508.319.170.215 Rp. 12.555.392 50,99% 1,01Sumber: Data DiolahPerhitungan CBS Horizontal secara Absolut pada tahun 2007 terjadi kenaikan yang sangat besar pada belanja sektor kebudayaan dan pariwisata dibandingkan pada tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp3.482.295.027,00. Pada tahun 2006 Rp1.778.360.000,00 naik menjadi Rp5.260.655.027,00. Kenaikan ini disebabkan karena penggabungan Dinas Pariwisata menjadi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Bidang Kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dipindah ke Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, dengan beberapa kegiatan–kegiatan yang termasuk dalamnya. Pada tahun 2008 terjadi penurunan belanja sektor kebudayaan dan pariwisata dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunannya adalah Rp1.913.151.027,00. Pada Tahun 2007 belanja sektor kebudayaan dan pariwisata sebesar Rp5.260.655.027,00 turun menjadi Rp3.347.504.000,00. Belanja terbesar adalah belanja pegawai sedangkan belanja lain hanya untuk memonitor kegiatan.Pada tahun 2009 juga terjadi penurunan tetapi tidak sebesar pada tahun

sebelumnya yaitu Rp885.318.057,00. Belanja Sektor Kebudayaan dan Pariwisata pada tahun 2008 sebesar Rp3.347.504.000,00 dan pada tahun 2009 turun menjadi Rp2.462.185.943,00. Pada tahun anggaran ini belanja terbesar adalah belanja pegawai dan hal–hal yang berkaitan dengan kepentingan pegawai.Pada tahun 2010 tahun terakhir penelitian ini terjadi peningkatan belanja sedikit di sektor kebudayaan dan pariwisata dari tahun sebelumnya yaitu Rp12.555.392,00. Pada tahun 2009 sebesar Rp2.462.185.943,00 dan pada tahun 2010 sebesar Rp2.474.741.335,00. Perhitungan CBS Horizontal secara relatif pada tahun 2007 bertumbuh 2.858,15% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2008 terjadi penurunan sebesar 36,37% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2009 terjadi penurununan sebesar 2.644,71% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2010 atau tahun terakhir penelitian ini terjadi peningkatan anggaran sebesar 50,99% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.Perhitungan CBS Horizontal secara rasio pada tahun 2007 dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 2,96 kali. Pada tahun 2008 terjadi penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 0,64 kali. Pada tahun 2009 terjadi penurunan sebesar 0,74 kali dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2010 terjadi kenaikan sebesar 1,01 kali dibandingkan dengan tahun sebelumnya. b. Comparative Budget Statement (CBS) VertikalHasil perhitungan Comparative Budget Statement (CBS) Veritikal dapat dilihat pada Tabel 3 berikut.Tabel 3Comparative Budget Statement (CBS) VertikalBelanja Daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten EndeTahun Anggaran 2007–2010No. Tahun Anggaran BUDPAR TOTAL BELANJA CBS VERTIKAL1 2007 Rp. 5.260.655.027 Rp. 340.723.011.207 1,54%2 2008 Rp. 3.347.504.000 Rp. 462.275.354.571 0,72%3 2009 Rp. 2.462.185.943 Rp. 456.818.284.948 0,54%4 2010 Rp. 2.474.741.335 Rp. 508.319.170.215 0,49%Sumber: Data DiolahPada tahun 2007 CBS Vertikal secara rata–rata sebesar 1,54% dari Belanja Daerah. Pada tahun 2008 secara rata–rata sebesar 0,72% dari Belanja Daerah. Pada tahun 2009 secara rata–rata sebesar 0,54% dari

Belanja Daerah. Pada tahun 2010 secara rata–rata sebesar 0,49% dari Belanja Daerah. Jadi, secara rata–rata paling banyak sektor kebudayaan dan pariwisata mendapat persentase terbesar dari belanja daerah adalah pada tahun 2007 yaitu lebih besar dari 1%. Berdasarkan analisa dari CBS Vertikal apabila dikaitkan dengan tujuan kepariwisataan sesuai dengan Pasal 4 Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dapat dibahas sebagai berikut.Menurut Pasal 4 Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan ada sepuluh tujuan kepariwisataan, yang akan dibahas dalam penelitian ini ada enam tujuan yang berkaitan dengan Kabupaten Ende. Keenam tujuan itu adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya, serta memajukan kebudayaan. Secara rata–rata alokasi belanja daerah sektor kebudayaan dan pariwisata dari APBD Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2007–2010 tidak akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tidak akan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat, tidak akan mampu menghapus kemiskinan, tidak dapat mengatasi pengangguran, tidak dapat melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya, serta tidak dapat memajukan kebudayaan 

I. Kesimpulan dan SaranYang menjadi kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Perhitungan CBS Horizontal secara Absolut pada tahun 2007 mengalami peningkatan yang sangat besar senilai Rp3.482.295.027,00. Perhitungan CBS Horizontal secara Relatif pada tahun 2007 mengalami peningkatan yang luar biasa sebesar 2.858,15% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Perhitungan CBS Horizontal secara Rasio pada tahun 2007 mengalami peningkatan sebesar 2,96 kali dibandingkan tahun sebelumnya. Perhitungan CBS Vertikal pada tahun 2007 secara rata–rata lebih besar daripada tahun sebelumnya dan tahun–tahun sesudahnya, penelitian ini menunjukkan sebesar 1,54% dari Belanja Daerah Kabupaten Ende. Pemerintah Kabupaten Ende selama periode pengamatan tidak memperhatikan pembangunan di sektor kebudayaan dan pariwisata padahal dalam visi dan misi Kabupaten Ende, ada poin tentang pembangunan kebudayaan dan pariwisata. Apabila dikaitkan dengan Pasal 4 Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan

maka dengan alokasi belanja daerah sektor pariwisata Kabupaten Ende tidak akan tercapai tujuan–tujuan tersebut.Yang disarankan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Penyusunan anggaran pada tahun–tahun yang akan datang agar memprioritaskan pada visi dan misi yang telah disusun sehingga pembangunan itu lebih terarah. Sektor kebudayaan dan pariwisata merupakan kekayaan yang dimiliki oleh Kabupaten Ende namun tidak pernah diperhatikan oleh pemerintah Kabupaten Ende. Hal ini terjadi apakah karena pemerintah tidak tahu memanfaatkan atau karena tidak memiliki sumber daya pengelolaan kekayaan tersebut. Pemerintah Kabupaten Ende perlu mengajak semua pemangku kepentingan pariwisata untuk merencanakan pengembangan sektor pariwisata yang berbasiskan kebudayaan.

J. Daftar PustakaEnde.go.id

Gunawan, Myra P dan Ina Herlina. 2000. Garis Besar Perencanaan Pengembangan Dan Pemasaran Pariwisata di Tingkat Lokal dan Wilayah. Puslit Kepariwisataan ITB. Bandung.

Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Andi Offset. Yogyakarta.

--------------. 2003. Modul Laporan Keuangan Daerah: Konversi APBD dan Laporan APBD dengan Struktur Yang Baru. MEP UGM. Yogyakarta.

Pradhan, Sanjay. 1996. Evaluating Public Spending: A Framework for Public Expenditure Review, World Bank Discussion Papers. The World Bank Washington D.C.

Peraturan Pemeritah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Ritonga, Irwan Taufiq. 2010. Akuntansi Pemerintahan Daerah. Sekolah Pascasarjana UGM. Yogyakarta.

Tim Kompas. 2011. Ekspedisi Jejak Peradaban NTT. Kompas. Jakarta.

Widodo, Hg, T,S. 1990. Indikator Ekonomi. Kanisius. Yogyakarta.

Diposkan oleh Josef Devi Gadidjou   di 03.39 

Kirimkan Ini lewat EmailBlogThis!Berbagi ke TwitterBerbagi ke FacebookBagikan ke Pinterest

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar

Pemerintah Belum Serius Kelolah Pantai Utara dan Selatan EndeKUPANG, SUARAFLORES.com,- Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Mercy Piwung, menilai Pemerintah Provinsi NTT belum serius mengelolah potensi Pantai Utara dan Selatan di Kabupaten Ende. Padahal, berbagai potensi yang ada dapat dimanfaatkan untuk pengembangan ekonomi masyarakat di wilayah tersebut.“Pemerintah harus maksimal mengelola potensi yang ada di Pantai Utara dan Pantai Selatan, karena berbagai potensi ada di wilayah laut tersebut, seperti budi daya Rumput Laut, ikan Kerapu dan Beronang serta budi daya Mutiara,”pintanya, Kamis (7/11) di Kupang.Dia merincikan, potensi Rumput Laut dari luas 600 Ha, baru dikelolah sekitar 7 Ha. Budi daya Mutiara dari luas 150 Ha baru dikelolah 5 Ha. Sedangkan budi daya ikan Kerapu dan Beronang dari 150 Ha baru dikelolah 1,5 Ha.“Dari data ini, membuktikan bahwa pemerintah belum serius mempromosikan potensi-potensi laut yang ada di Pantai Utara dan Selatan. Padahal, potensi ini dapat meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat pesisir,”kata Mercy.Diakuinya, dalam Kegiatan Kunjungan Kerja (Kunker) DPRD NTT bulan Oktober lalu, masyarakat nelayan di wilayah itu, meminta bantuan sarana pendukung untuk meningkatkan pendapatannya. Selama ini, pemerintah sudah memberikan bantuan berupa kapal penangkapan ikan dengan kapasitas 5 GT dan 3 GT. Namun, untuk lebih meningkatkan penghasilan, mereka meminta bantuan pemerinta memberikan alat tangkap yang lebih canggih, seperti penangkapan ikan SETNET untuk menangkap ikan di laut dalam, demi memenuhi kebutuhan rakyat Ende. (Ak-1/sf)