7/30/2019 SP_1710001

1/3

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIASEKRETARIAT JENDERALBIRO KOMUNIKASI DAN LA Y ANA N lNFORMASIJI. Dr. Wahidin Raya No.1 Jakarta 10710Telepon (021) 3449230 ext. 63 47/ 48 ; Fax: (021) 3500847 Nomor :171 IHMS/2012Website:www.kemenkeu.go.id; email:humas@depkeu.go.id Tanggal: 9 November 2012

Penyesuaian Besarnya PTKP: Sebuah Kebijakan Insentif Bagi Wajib PajakOrang Pribadi dan Stimulus Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Langkah Kebijakan Penyesuaian PTKPPenghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah batas penghasilan yang tidak dikenakan

pajak sehingga untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak dari Wajib Pajak orangpribadi dalam negeri, penghasilan netonya dikurangi dengan jumlah PTKP. Ketentuanmenenai PTKP ini sendiri diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentangPajak Penghasilan sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-UndangNomor 36 Tahun 2008 (UU PPh).

Dengan mempertimbangkan perkembangan ekonomi dan monoter sertaperkembangan kebutuhan pokok setiap tahunnya, besarnya PTKP dapat disesuaikan yangditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan, setelah dikonsultasikan dengan DewanPerwakilan Rakyat RI. Selama kurun waktu tahun 2001 sampai dengan tahun 2012, terdapatbeberapakali penyesuaian PTKP, sebagaimana tabell di bawah ini.

TabellPTKP 2000-2012

Tahun Berlaku I 2001-2003 I 2004-2005 I 2006-2008 I 2009-2012Diri WP orang

I Rp 2,880,000 IRp 12,000,000 I Rp 13,200,000 I Rp 15,840,000pribadiTambahan untuk I Rp 1,440,000 IRp 1,200,000 I Rp 1,200,000 I Rp 1,320,000WP KawinTambahan untukistri yangpenghasilannya I Rp 2,880,000 I Rp 12,000,000 I Rp 13,200,000 I Rp 15,840,000digabung denganpenghasilan suamiTambahan untuk R 1,440,000 I Rp 1,200,000 I Rp 1,200,000 I Rp 1,320,000setiap tanggungan I p

Dalam perkembangan perekonomian Indonesia, Pemerintah menimbang bahwabesarnya PTKP yang saat ini berlaku, yaitu sebagaimana diatur dalam UU PPh Nomor 36Tahun 2008, sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan pokok dari masyarakatIndonesia. Sebagai salah satu tolak ukur kebutuhan pokok minimal masyarakat adalahbesaran Upah Minimum Provinsi (UMP) yang besarannya ditetapkan dengan didasarkan atasKebutuhan Hidup Layak dan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Pada

7/30/2019 SP_1710001

2/3

tahun 2012, besarannya UMP untuk masing-masing provinsi bervariasi berkisar antaraRp837.500 (atau sebesar Rp10.050.000 per tahun) di Provinsi Gorontalo sampai denganRp1.529.150 (atau sebesar Rp18.349.800 per tahun) di Provinsi Daerah Khusus IbukotaJakarta (DKI Jakarta). Dibandingkan dengan besaran UMP tersebut, besaran PTKP saat iniuntuk diri WP sendiri yaitu sebesar Rp15.840.000 masih berada pada rata-rata besaran UMPyang disetahunkan.

Pertimbangan lain mengenai perlunya perubahan PTKP adalah terkait denganperlunya kebijakan untuk mengantisipasi perlambatan ekonomi global, sebagai dampak krisisfinansial Eropa dan Amerika Serikat, yang berpotensi menurunkan daya beli masyarakat.Sebagaimana diketahui bahwa salah satu fakt?r pertumbuhan ekonomi suatu negara, denganProduk Domestik Bruto sebagai ukurannya, adalah tingkat konsumsi masyarakat daninvestasi. Dengan menaikkan PTKP diharapkan dapat meningkatkan daya beli konsumen(disposable income), yang kemudian dapat berdampak domino pada peningkatan produkdomestik bruto nasional, baik melalui konsumsi maupun peningkatan tabungan (saving).Dalam dunia bisnis dan ekonomi, daya beli konsumen adalah kunci utama pertumbuhanekonomi. Pengeluaran konsumen yang lancar akan berimbas pada kenaikan penjualanbarang impor, output manufaktur, bisnis dan investasi hingga pertumbuhan lapangan kerja.Penyesuaian PTKP Sebagai Kebijakan Pro Rakyat dan Alat Stimulus Perekonomian

Dengan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Pemerintah melaluiMenteri Keuangan setelah berkonsultasi dengan DPR RI, telah menetapkan penyesuaianbesarnya PTKP yang mulai berlaku 1 Januari tahun 2013. Besarnya PTKP sebagaimanaditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162 IPMK.011/2012 adalahsebagaimana Tabelll di bawah ini.

Tabel "PTKP mulai 1 Januari 2013

Diri WP orang pribadi Rp 24.300.000Tambahan untuk WP Kawin Rp 2.025.000Tambahan untuk istri yang penghasilannya digabung Rp 24.300.000dengan penghasilan suamiTambahan untuk setiap tanggungan Rp 2.025.000

Dengan kenaikan PTKP, ceteris paribus, akan berdampak pada penurunanpenerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25/29 Orang Pribadi dan Pajak PenghasilanKaryawan (PPh Pasal 21), yaitu kurang lebih sebesar Rp13,3 triliun (neto dengan potentialgain dari PPN dan PPh Badan sebagai dampak pertumbuhan konsumsi dan ekonomi).Berdasarkan data historis, kenaikan besaran PTKP mempengaruhi secara signifikanpertumbuhan penerimaan PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi, namun tidakmenyebabkan penurunan penerimaan. Pengaruh terhadap pertumbuhan penerimaan PPhPasal 21 dan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi tersebut bersifat sementara, yaitu hanya terjadidalam kurun waktu 1 s.d. 2 tahun dan selanjutnya mengalami pertumbuhan normal kembali.

7/30/2019 SP_1710001

3/3

Pasal 21 dan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi tersebut bersifat sementara, yaitu hanya terjadidalam kurun waktu 1 s.d. 2 tahun dan selanjutnya mengalami pertumbuhan normal kembali.

Meskipun kenaikan PTKP mempunyai potensi memperlambat pertumbuhanpenerimaan pajak, akan tetapi dari sisi ekonomi makro diharapkan kenaikan PTKP ini akanberdampak positif. Oibandingkan dengan PTKP yang berlaku sejak tahun 2009, maka setiapwajib pajak orang pribadi dalam negeri dengan status tidak menikah dan tanpa tanggungan,akan mempunyai kenaikan disposable income sebesar Rp8.400.000, yaitu selisih PTKP baruuntuk diri Wajib Pajak Orang Pribadi dengan PTKP sebelumnya. Lebih lanjut, dengandidasarkan data Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS) pada tahun 2011 bahwa rata-ratastatus rumah tangga Indonesia adalah kawin dengan 2 orang anak, maka kenaikan PTKPakan berdampak pada kenaikan disposable income sebesar Rp10.575.000 untuk setiapkeluarga.

Oengan adanya kenaikan disposable income tersebut, diharapkan akanmenyebabkan efek domino pada perekonomian Indonesia, yang diawali dengan adanyapeningkatan konsumsi dalam negeri. Oaya bell masyarakat akan meningkat, karena atasbagian penghasilan yang sebelumnya digunakan untuk membayar pajak, dengan adanyakenaikan PTKP ini, porsi tersebut dapat digunakan untuk konsumsi atau belanja. Menurutdata BPS, Produk Oomestik Bruto (POB), atas dasar harga berlaku, pada kuartal I tahun2012 adalah sebesar Rp1.972,4 triliun. Konsumsi rumah tangga menyumbang kontribusiterbesar yakni sekitar 55 % dari total POB. Berdasarkan simulasi dengan menggunakanModel Makro Ekonomi, kenaikan PTKP diperkirakan dapat meningkatkan pertumbuhanekonomi yang didorong oleh kenaikan tingkat konsumsi sebesar 0,0823%.

Pertumbuhan konsumsi dalam negeri sangat diperlukan di tahun 2013 untukmendorong POB, dengan mengingat bahwa aspek ekspor masih berpotensi mengalamipenurunan karena kondisi krisis global saat ini. Oampak lain yang diharapkan dari kenaikanPTKP adalah peningkatan tabungan atau saving masyarakat. Oengan asumsi bahwa fungsicredit channeling perbankan nasional berjalan dengan baik, maka adanya kenaikan savingakan berdampak pada peningkatan investasidi sektor riil, yang kemudian berdampak pulapada dibukanya lapangan kerja baru dengan perkiraan pertumbuhan sebesar 0,0031%.Selain dampak pada POB, kebijakan penyesuaian PTKP juga ditargetkan dapatmemberikan perlindungan dan keringanan kepada masyarakat berpenghasilan rendah.Oengan kebijakan ini diharapkan bahwa tingkat kemiskinan dapat ditekan sampai 0.11persen.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012 lebih lanjut dapat dilihat diwww.kemenkeu.go.id.(/c)