Slide Asli in Absentia 2013-Edit
-
Upload
awaludin-yuli-kurniawan -
Category
Documents
-
view
229 -
download
0
Transcript of Slide Asli in Absentia 2013-Edit
-
8/13/2019 Slide Asli in Absentia 2013-Edit
1/11
-
8/13/2019 Slide Asli in Absentia 2013-Edit
2/11
LATAR BELAKANG
Pentingnya alat bukti dalam membuktikan kebenaran materiil atas
terjadinya suatu tindak pidana korupsi dipertegas dengan adanyaPasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah
dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 bahwa: Penyidikan,
penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak
pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang
berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.
Keberadaan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian diubah
dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai salah satu
kekhususan atau keistimewaan yang terkandung dalam undang-
undang di bidang tindak pidana korupsi, pada prinsipnya didasarkanpada upaya yang dimaksudkan untuk menyelamatkan kekayaan
negara sehingga tanpa kehadiran terdakwa pun, perkara dapat
diperiksa dan diputus oleh hakim.
-
8/13/2019 Slide Asli in Absentia 2013-Edit
3/11
RUMUSAN MASALAH
1. Apakah ketidakhadiran terdakwa dalam persidangan secara in absentia
dapat mempengaruhi kekuatan nilai pembuktian pada pemeriksaan alat-alat bukti pada perkara tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap terdakwa tindak pidana
korupsi dalam hal adanya penyangkalan terhadap alat-alat bukti yang
diajukan pada persidangan secara in absentia?
KERANGKA TEORI
Perlindungan hukum mempunyai makna sebagai "perlindungan denganmelalui sarana hukum." Perlindungan hukum ditujukan kepadaperlindungan terhadap kepentingan tertentu, yaitu "dengan caramenjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut ke dalam sebuah
hak hukum." Untuk tujuan melindungi hak, maka terdapat upaya hukum berupa
tindakan-tindakan yang diperlukan agar supaya pelanggaran terhadap haktidak akan terjadi. Dengan kata lain upaya hukum diperlukan agarkepentingan yang telah menjadi hak tersebut benar-benar dapat terjagadari gangguan pihak lain.
-
8/13/2019 Slide Asli in Absentia 2013-Edit
4/11
KERANGKA KONSEPTUAL
1. Perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap kepentinganseseorang atau kelompok orang untuk mendapatkan hak-haknyaselaku terdakwa tindak pidana sesuai dengan hukum yang berlaku.
2. Hak Terdakwa adalah hak untuk membuktikan kebenaran atasterjadinya suatu tindak pidana korupsi sesuai dengan peraturanperundang-undangan yang berkaitan dengan hukum acara pada
pemeriksaan tindak pidana korupsi.
3. Pemeriksaan alat bukti adalah pemeriksaan terhadap alat-alat buktipada perkara tindak pidana korupsi sesuai dengan ketentuan hukumyang berlaku khususnya di bidang pemeriksaan alat-alat bukti padatindak pidana korupsi.
4. Peradilan in absentia adalah peradilan yang diselenggarakan tanpakehadiran terdakwa pada perkara tindak pidana korupsi.
-
8/13/2019 Slide Asli in Absentia 2013-Edit
5/11
TINJAUAN PUSTAKA
Pengertian dan Konsepsi Perlindungan Hukum
Menurut pendapat para ahli hukum, perlindungan hukum mempunyaimakna sebagai "perlindungan dengan melalui sarana hukum."Perlindungan hukum ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingantertentu, yaitu "dengan cara menjadikan kepentingan yang perlu dilindungitersebut ke dalam sebuah hak hukum." Tujuan melindungi hakmenandakan adanya upaya hukum berupa tindakan-tindakan yang
diperlukan agar supaya pelanggaran terhadap hak tidak akan terjadi.Dengan kata lain upaya hukum diperlukan agar kepentingan yang telahmenjadi hak tersebut benar-benar dapat terjaga dari gangguan pihak lain.
Berkenaan dengan upaya hukum dapat disediakan dengan tujuan bahwa:Supaya terhindar dari kemungkinan pelanggaran atau terganggunya hakyang telah diberikan oleh hukum atau dengan maksud agar hak yang telahterganggu dapat direstorasi atau dikembalikan pada posisi semula. Dengan
demikian, upaya hukum dapat dibedakan antara upaya hukum yang bersifatpreventif dan upaya hukum yang korektif-restoratif atau dari aspek hakyang dilindungi dapat dibedakan antara perlindungan hak secara preventifdan perlindungan hak restoratif.
-
8/13/2019 Slide Asli in Absentia 2013-Edit
6/11
HAK-HAK TERDAKWA MENURUT KUHAP
Hak adalah suatu kekuatan hukum, yakni hukum dalam pengertian subyektif yang
merupakan kekuatan kehendak yang diberikan oleh tatanan hukum. Oleh karena hakdilindungi oleh tatanan hukum maka pemilik hak memiliki kekuatan untukmempertahankan haknya dari gangguan/ancaman dari pihak manapun juga. Apabilapihak lain melanggar hak tersebut, maka akan menimbulkan gugatan/tuntutan hukumdari si pemilik hak, yang diajukan ke hadapan aparat penegak hukum.
Setiap manusia, apakah dia tersangka atau terdakwa harus diperlakukan:
a. Sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan harga diri. Mereka bukanbenda mati atau hewan yang boleh diperlakukan sesuka hati, mereka bukanbarang dagangan yang dapat diperas dan dieksploitasi untuk memperkaya danmencari keuntungan bagi pejabat penegak hukum
b. Mereka harus diperlakukan dengan cara yang manusiawi dan beradab. Tersangkadan terdakwa bukan binatang dan bukan sampah masyarakat yang dapatdiperlakukan dengan kasar, kejam dan bengis, mereka adalah manusia yang harusdiakui dan dihargai:
1. Sebagai manusia yang mempunyai derajat yang sama dengan manusia lain atau
equal and dignitiy.2. Mempunyai hak perlindungan hukum yang sama dengan manusia selebihnya atau
equal protection on the law.
3. Mempunyai hak yang sama di hadapan hukum, serta perlakuan keadilan yangsama di bawah hukum (equal before the law and equal justice under the law).
-
8/13/2019 Slide Asli in Absentia 2013-Edit
7/11
PENGARUH KETIDAKHADIRAN TERDAKWA DALAM PERSIDANGAN
SECARA IN ABSENTIA TERHADAP KEKUATAN NILAI PEMBUKTIAN
PADA PEMERIKSAAN ALAT-ALAT BUKTI PADA PERKARA TINDAK
PIDANA KORUPSI
Persoalan mengenai keadaan atau sifat ketidakhadiran terdakwa tersebut dapat digolongkan ke dalam
dua, hal, yaitu:
a.Ketidak hadiran tanpa alasan yang sah.
Apabila ketidakhadiran terdakwa memenuhi pemeriksaan persidangan tanpa alasan yang sah misalnya tidak hadir
dengan alasan yang dicari-cari, melarikan diri, bersembunyi, dan lain-lain, maka tindakan yang dapat diambil hakim
adalah :
1) Sidang harus ditunda dan dimundurkan pada tanggal hari sidang berikutnya sekalipun ketidakhadiran
terdakwa tanpa alasan yang sah, namun persidangan harus ditunda dan dimundurkan pada tanggal dan harisidang berikutnya. Hal ini dengan prinsip pemeriksaan yang dianut KUHAP, yang melarang pemeriksaan
perkara diluar hadurnya terdakwa. Tidak boleh dilakukan proses pemeriksaan secara in absentia.
2) Hakim Ketua Majelis memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk memanggil terdakwa sekali lagi.
3) Jika pada panggilan kedua terdakwa tetap juga tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka:
a) Hakim Ketua Majelis menunda dan mengundurkan hari persidangan pada sidang berikutnya, dan
b) Memerintahkan Penuntut Umum untuk menghadirkan terdakwa pada sidang berikutnya secara paksa.
b.Ketidakhadiran terdakwa karena alasan yang sah.
Dalam hal ini, sekalipun ternyata panggilan telah dilakukan dengan sah namun terdakwa tidak datang menghadiripersidangan, tetapi atas alasan yang sah ketidakhadiran terdakwa diberitahukan baik kepada penuntut umum, maupun
kepada pengadilan. Dalam hal pemberitahuan tersebut, terdakwa mengemukakan alasan yang menyebabkan dia tidak
dapat hadir pada pemeriksaan persidangan, misalnya dengan keterangan sakit dari dokter, maka tindakan yang diambil
oleh hakim adalah:
a.Menunda dan mengundurkan persidangan.
b.Untuk selanjutnya memerintahkan penuntut umum memanggil lagi terdakwa pada tanggal hari sidang
berikutnya.
-
8/13/2019 Slide Asli in Absentia 2013-Edit
8/11
BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERDAKWA TINDAK
PIDANA KORUPSI DALAM HAL ADANYA PENYANGKALAN TERHADAP
ALAT-ALAT BUKTI YANG DIAJUKAN PADA PERSIDANGAN SECARA IN
ABSENTIA
Perlindungan dan perlakuan yang sama di depan hukum merupakan bentuk hak asasi yang paling
sulit dijalankan dalam sistem peradilan pidana. Seorang tersangka atau terdakwa merupakan pihak
yang rentan atas pelanggaran hak asasi manusia. Dengan dilaksanakannya peradilan secara in
absentia maka hak-hak terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan akan menjadi terhempas dan hilang. Dalam prakteknya pelaksanaan
perlindungan terhadap terdakwa tetap menghadapi kendala-kendala, disebabkan tanpa kehadiran
terdakwa dalam persidangan terdakwa tidak dapat mengajukan nota keberatan (Eksepsi) dan notapembelaan. Selain itu dalam persidangan in absentia terdakwa juga tidak dapat memberikan
keterangan untuk membela dirinya. Proses peradilan juga dilakukan tanpa kehadiran saksi dan ahli
yang dapat meringankan terdakwa (a de charge), yang diajukan oleh terdakwa. Oleh karena
terdakwanya yang tidak hadir dalam persidangan, secara otomatis akan kehilangan hak-haknya,
termasuk hak untuk menghadirkan saksi.
Perlindungan hak-hak terdakwa yang diproses dalam peradilan in absentia belum diberikan secara
maksimal disebabkan karena belum adanya hukum acara yang mengatur secara khusus mengenai
peradilan in absentia. Perlindungan terhadap terdakwa yang disidang secara in absentia sulituntuk diwujudkan karena :
1) Terdakwa tidak dapat memberi keterangan untuk membela diri dan tidak dapat juga
mengajukan saksi-saksi yang menguntungkannya.
2) Penasehat hukum terdakwa tidak boleh hadir dalam persidangan secara in absentia
3) Hakim tidak dapat melakukan klarifikasi terhadap terdakwa karena pembuktian sepihak
sehingga hakim agak sulit dalam mendapatkan keyakinan.
-
8/13/2019 Slide Asli in Absentia 2013-Edit
9/11
PENUTUP
KESIMPULAN
1). Ketidakhadiran terdakwa dalam persidangan secara in absentia dapat
mempengaruhi kekuatan nilai pembuktian pada pemeriksaan alat-alat buktipada perkara tindak pidana korupsi, dalam hal ini pemeriksaan alat-alat buktitanpa keterangan terdakwa di sidang pengadilan adalah mencari fakta-faktahukum untuk menemukan kebenaran yang hakiki (kebenaran materiil)mengenai peristiwa yang sebenarnya terjadi, sehingga isi yang didakwakanoleh Jaksa Penuntut Umum itu tanpa kehadiran terdakwa, terbuktikebenaran secara jelas dan meyakinkan. Begitu pula dengan alat bukti
petunjuk yang dapat diperoleh hakim tanpa alat bukti berupa keteranganterdakwa dapat mempengaruhi tingkat keterbuktian pembuktian tindakpidana korupsi yang bersifat sah dan menyakinkan.
2). Bentuk perlindungan hukum terhadap terdakwa tindak pidana korupsi dalamhal adanya penyangkalan terhadap alat-alat bukti yang diajukan pada
persidangan secara in absentia telah menjadi gugur demi hukum akibat dariketidakhadiran terdakwa dalam persidangan khususnya pemeriksaan alat-alat bukti dari suatu tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa,tanpa berakibat kepada gugurnya hak terdakwa untuk memperoleh putusanin absentia atas perkara tindak pidana yang telah diputuskan oleh hakim.
-
8/13/2019 Slide Asli in Absentia 2013-Edit
10/11
SARAN
1.Perlu ditingkatkan penguasaan dan pemahaman serta
kemampuan Jaksa Penuntut Umum dan Hakim yangmelakukan tugas penegakan hukum dalam suatuperadilan in absentia pada perkara tindak pidana korupsi,terutama berkenaan dengan pengajuan alat-alat buktiyang mempunyai pembuktian yang bernilai kuat secarahukum pembuktian pidana, yaitu tanpa keraguansehingga t ingkat kekuatan pembukt ian dapatbernilai sah dan meyakinkan.
2.Perlu ada pengaturan secara tegas mengenai hakterdakwa tindak pidana korupsi dalam peradilan in
absentia dalam suatu peraturan perundang-undangansehingga dapat diperoleh ketegasan atas eksistensihukum dari peradilan in absentia dalam rangkapemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.
-
8/13/2019 Slide Asli in Absentia 2013-Edit
11/11
SEKIAN
TERIMA KASIH