SKRIPSI

PENGARUH AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSITERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN

(STUDI KASUS PADA PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG)

SRI AYU WULANDARI ASWADI

JURUSAN AKUNTANSIFAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS HASANUDDINMAKASSAR

2014

SKRIPSI

PENGARUH AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSITERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN

(STUDI KASUS PADA PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG)

sebagai salah satu persyaratan untuk memperolehgelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

SRI AYU WULANDARI ASWADI

A31110109

kepada

JURUSAN AKUNTANSIFAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS HASANUDDINMAKASSAR

2014

SKRIPSI

PENGARUH AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN

(STUDI KASUS PADA PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG)

disusun dan diajukan oleh

SRI AYU WULANDARI ASWADI

A31110109

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 02 Mei 2014

Pembimbing I Pembimbing II

Dr. Syarifuddin, S.E., M.Soc.Sc., Ak. Dra. Hj. Andi Kusumawati, M.Si., Ak. NIP 196302101990021001 NIP 196604051992032003

An. Ketua Jurusan Akuntansi,Sekretaris Jurusan AkuntansiFakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Hasanuddin

Dr. Yohanis Rura, S.E., M.S.A., Ak., CA.NIP 196111281988111001

SKRIPSI

PENGARUH AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN

(STUDI KASUS PADA PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG)

disusun dan diajukan oleh

SRI AYU WULANDARI ASWADI

A31110109

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi pada tanggal 05 Juni 2014 dan

dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,Panitia Penguji

No. Nama Penguji Jabatan Tanda Tangan

1. DR. Syarifuddin, SE., M.Soc.Sc., Ak. Ketua 1. ...................

2. Dra. Hj. Andi Kusumawati, M.Si., Ak. Sekertaris 2. ...................

3. Dr. Arifuddin, SE., M.Si., Ak. Anggota 3. ...................

4. Drs. Syahrir, M.Si., Ak Anggota 4. ...................

5. Drs. H. Abdul Rahman, MM., Ak. Anggota 5. ...................

An. Ketua Jurusan Akuntansi,Sekretaris Jurusan AkuntansiFakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Hasanuddin

Dr. Yohanis Rura, SE., MSA., Ak., CANIP 19611128 198811 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

nama : SRI AYU WULANDARI ASWADI

NIM : A31110109

jurusan/program studi : AKUNTANSI

dengan ini menyatakan dengan sebenar–benarnya bahwa skripsi yang berjudul

Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Pinrang)

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 2014

Yang membuat pernyataan,

SRI AYU WULANDARI ASWADI

PRAKATA

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas

berkah rahmat dan hidayah-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan

penyusunan skripsi ini yang berjudul :

“PENGARUH AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI TERHADAP KUALITAS

LAPORAN KEUANGAN (STUDI KASUS PADA PEMERINTAH KABUPATEN

PINRANG)”.

Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Rasulullah

Muhammad SAW, nabi yang telah mengantarkan umatnya menuju jalan yang terang

benderang seperti sekarang ini. Semoga shalawat dan salam terlimpahkan pula

kepada seluruh umatnya. Skripsi ini diajukan guna melengkapi syarat dalam

mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) jenjang pendidikan strata satu program studi

Akuntansi pada Fakultas Ilmu Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Didalam

menyelesaikan skripsi ini penulis mengalami hambatan dan kendala, namun semua

itu dapat di atasi dengan baik dan bijaksana.

Skripsi ini didedikasikan sepenuhnya kepada yang tersayang dan tercinta

Ayahanda Drs. H. Aswadi Haruna Tadjo, MM dan Ibunda Hj. Suarnih, S.E atas

segala kasih sayang, pengorbanan dan doa yang selalu tercurah untuk penulis,

serta untuk suamiku H. Irwanul Fattah, kakak–kakakku Hj. Arnita dan Aan Suwandhy

serta adikku Ugi dan seluruh keluarga beserta kerabat yang telah banyak berkorban

baik moril maupun materil dan senantiasa memberikan dorongan kepada penulis

hingga menyelesaikan kuliah dan skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih

yang sebesar–besarnya kepada Bapak DR. Syarifuddin, S.E., M.Soc.Sc., Ak., CA

dan Ibu Dra. Hj. Andi Kusumawati, M.Si., Ak., CA sebagai pembimbing yang telah

meluangkan waktu memberikan petunjuk, saran dan motivasi, serta kritikan

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari sepenuhnya

bahwa penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan–kekurangan sebagai

keterbatasan kemampuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu, tak lupa pula

penulis haturkan terima kasih kepada berbagai pihak yang banyak memberikan

bantuan khususnya :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gagaring Pagalung, SE., MS., Ak selaku Dekan Ekonomi.

2. Seluruh Bapak dan Ibu Pembantu Dekan Fakultas Ekonomi UNHAS.

3. Ibu Dra. Hj. Kartini, M.Si., Ak sebagai Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas

Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

4. Bapak Dr. Yohanis Rura, S.E., M.S.A., Ak., CA sebagai Sekretaris Jurusan

Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

5. Seluruh dosen dan staf akademik jurusan Akuntansi Universitas Hasanuddin

Makassar.

6. Segenap pimpinan dan staf terkhusus seluruh kepala SKPD dan Bendahara

SKPD pada Pemerintah Kabupaten Pinrang.

7. Sahabat–sahabatku Ita saputri, Dewi Sartika, ika, Akbar, Inna, nunung,

Imma, Ummi, A. Annisa, Ita, Wiwid, Nurul Suci, Andiza dan Elis yang selalu

memberikan dukungan dan doa kepada penulis.

8. Teman–teman Mahasiswa Fakultas Ekonomi Angkatan 2010 dan teman–

teman KKN Gelombang 85 terkhusus kecamatan Belopa Utara.

Begitu pula kepada berbagai pihak yang telah mengulurkan tangan dan tak

sempat disebutkan namanya satu per satu. Penulis juga menghaturkan banyak

terima kasih dan semoga dalam membantu dan menolong pihak lain senantiasa

dilakukan, serta semoga itu akan menjadi amal jariah bagi kita semua.

Akhirnya, meskipun jauh dari sempurna, penulis tetap barharap bahwa apa

yang telah dicurahkan dengan sepenuh hati, tenaga, dan kemampuan dalam

penyelesaian skripsi ini dapat memberikan sumbangsih betapapun kecilnya kepada

dunia akademik dan kepada siapapun yang membutuhkannya.

Makassar, Mei 2014

Wassalam

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL............................................................................................... iHALAMAN JUDUL................................................................................................. iiHALAMAN PERSETUJUAN ................................................................................. iiiHALAMAN PENGESAHAN................................................................................... ivPERNYATAAN KEASLIAN.................................................................................... vPRAKATA............................................................................................................. viABSTRAK............................................................................................................. ixDAFTAR ISI........................................................................................................... xDAFTAR TABEL...................................................................................................xiiDAFTAR SKEMA................................................................................................. xiiiDAFTAR GAMBAR .............................................................................................xivDAFTAR LAMPIRAN ...........................................................................................xv

BAB I PENDAHULUAN1.1 Latar Belakang .......................................................................................... 11.2 Rumusan Masalah .................................................................................... 41.3 Tujuan Penelitian....................................................................................... 41.4 Kegunaan Penelitian ................................................................................. 5

1.4.1 Kegunaan Teoritis.......................................................................... 51.4.2 Kegunaan Praktis........................................................................... 5

1.5 Sistematika Penulisan ............................................................................... 6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA2.1 Landasan Teori ......................................................................................... 7

2.1.1 Akuntabilitas .................................................................................. 72.1.2 Transparansi.................................................................................. 92.1.3 Laporan Keuangan ...................................................................... 102.1.4 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ......................... 17

2.2 Tinjauan Empirik (Penelitian Terdahulu) ................................................. 192.3 Kerangka Pikir ......................................................................................... 212.4 Pengembangan Hipotesis ....................................................................... 24

BAB III METODE PENELITIAN3.1 Rancangan Penelitian ............................................................................. 273.2 Tempat dan Waktu .................................................................................. 273.3 Populasi dan Sampel............................................................................... 283.4 Jenis dan Sumber Data ........................................................................... 283.5 Teknik Pengumpulan Data ...................................................................... 293.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional .......................................... 293.7 Instrumen Penelitian................................................................................ 32

3.8 Analisis Data ........................................................................................... 33BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian......................................................................................... 404.1.1 Gambaran mengenai Pelaporan Keuangan pada Pemerintah

Kabupaten Pinrang ...................................................................... 404.1.2 Karakteristik Responden.............................................................. 424.1.3 Uji Kualitas Data .......................................................................... 444.1.4 Uji Asumsi Klasik ......................................................................... 464.1.5 Analisis Deskriptif Variabel Penelitian .......................................... 514.1.6 Analisis Regresi Berganda........................................................... 554.1.7 Pengujian Hipotesis ..................................................................... 56

4.2 Pembahasan ........................................................................................... 60

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN5.1 Kesimpulan ............................................................................................. 635.2 Saran ...................................................................................................... 645.3 Keterbatasan Penelitian .......................................................................... 64

DAFTAR PUSTAKA............................................................................................ 65

LAMPIRAN ......................................................................................................... 68

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

3.1 Definisi Operasional.............................................................................. 30

4.1 Kriteria Responden Berdasarkan Jenis Kelamin ................................... 42

4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Umur ........................................ 42

4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan..................................... 43

4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir.................. 44

4.5 Uji Validitas Variabel Penelitian............................................................. 45

4.6 Uji Reabilitas Variabel Penelitian........................................................... 46

4.7 Uji Multikolinieritas ................................................................................ 49

4.9 Deskriptif Jawaban Responden Pada Variabel Akuntabilitas................. 51

4.10 Deskriptif Jawaban Responden Pada Variabel Transparansi ................ 52

4.11 Deskriptif Jawaban Responden Pada Variabel Kualitas

Laporan Keuangan ............................................................................... 53

4.12 Hasil Pengujian Dengan Uji T ............................................................... 57

4.13 Hasil Pengujian Dengan Uji F ............................................................... 58

4.14 Hasil Pengujian Dengan Uji Adjusted R2 .............................................. 60

4.15 Hasil Penelitian ...................................................................................... 62

DAFTAR SKEMA

Skema Halaman

2.1 Kerangka Pikir...................................................................................... 23

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

4.1 Normal Probability Plot....................................................................... 47

4.2 Diagram Histogram ............................................................................ 48

4.3 Scatterplot.......................................................................................... 50

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Halaman

1 Biodata Penulis ................................................................................... 69

2 Kuesioner............................................................................................ 70

3 Uji Validitas 10 Responden ................................................................. 73

4 Skor Jawaban Responden .................................................................. 81

5 Hasil Olah Data SPSS ........................................................................ 84

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi dan ekonomi di setiap negara membutuhkan

pemerintahan yang baik atau Good Governance. Good Governance adalah sebuah

bentuk keberhasilan dalam menjalankan tugas untuk membangun negara sesuai

dengan tujuan yang telah direncanakan. Pencapaian tersebut tidak lepas dari

laporan keuangan. Hal ini dapat dibuktikan dengan meningkatnya perhatian

masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan terutama dalam hal

pelaksanaan perekonomian negara.

Pembuatan laporan keuangan adalah suatu bentuk kebutuhan transparansi

yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan

(openness) pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya public. Transparansi

informasi terutama informasi keuangan harus dilakukan dalambentuk yang relevan

dan mudah dipahami (Schiavo-Campo and Tomasi, 1999 dalam Zyen, 2009).

Pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan yang akan

digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak–

pihak berkepentingan. Informasi keuangan digunakan untuk (a) membandingkan

kinerja keuangan aktual dengan yang dianggarkan, (b) menilai kondisi keuangan

dan hasil–hasil operasi, (c) membantu menentukan tingkat kepatuhan terhadap

peraturan perundangan yang terkait dengan masalah keuangan dan ketentuan

lainnya, serta (d) membantu dalam mengevaluasi efisiensi dan efektivitas

(Mardiasmo, 2002).

Laporan keuangan baik di pusat maupun daerah diharapkan dapat dikelola

dengan baik dalam rangka mengelola dana publik secara transparan dan akuntabel.

Anwar Nasution menilai kualitas laporan keuangan daerah semakin buruk.

Indikasinya masih banyak laporan keuangan yang mendapat opini wajar dengan

pengecualian dan tidak wajar. Pada semester I tahun 2012 Badan Pemeriksa

Keuangan (BPK) telah menyelesaikan dan melaporkan Laporan Hasil Pemeriksaan

(LHP) atas 520 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Pemerintah tingkat

provinsi memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan Wajar Dengan

Pengecualian (WDP) sebanyak 29 LKPD (88%) dari 33 entitas dan kota sebanyak

83 LKPD (90%) dari 92 entitas yang jauh lebih baik dari pada pemerintah tingkat

kabupaten yang hanya memperoleh 304 LKPD (77%) dari 395 entitas Kabupaten

(BPK RI, 2013).

BPK menyarankan agar pemerintah daerah membuat rencana kegiatan

untuk membenahi sistem pembukuan keuangan mengikuti Standar Akuntansi

Pemerintahan (SAP), karena laporan keuangan di daerah yang berkualitas

menunjukkan bahwa kepala daerah bertanggungjawab sesuai dengan wewenang

yang dilimpahkan kepadanya dalam pelaksanaan tanggung jawab mengelola

organisasi dengan melaksanakan pertanggungjawaban keuangan yang tercermin di

dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang akan dipertanggungjawabkan pada

DPRD setahun sekali atau diakhir masa jabatannya (Permana, 2012).

Namun dalam prakteknya, implementasi SAP di lingkungan pemerintah

tidaklah mudah, demikian pula yang terjadi di pemerintah daerah. Selain kesiapan

pemerintah daerah yang masih kurang juga disebabkan adanya peraturan di tingkat

operasional dan rata–rata pemerintah daerah belum dapat menyusun laporan

keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang ada. Hal tersebut akan

mengakibatkan laporan pertanggungjawaban yang disusun oleh pemerintah daerah

sudah pasti tidak dapat menggambarkan posisi keuangan serta hak dan kewajiban

yang wajar (Romilia,2011). Disisi lain, setiap kepala pemerintahan mengupayakan

pencapaian laporan keuangan yang berkualitas. Sehingga, penting untuk diuji

kembali sejauh mana kualitas laporan keuangan pada pemerintah kabupaten

Pinrang.

Penelitian tentang pengaruh akuntabilitas terhadap kualitas laporan

keuangan telah banyak dilakukan sebelumnya, diantaranya penelitian Permana

(2012), menyatakan bahwa akuntabilitas memberikan pengaruh signifikan terhadap

kualitas laporan keuangan pada dinas kota Bandung. Berbeda dengan penelitian

sebelumnya, variabel bebas dalam penelitian ini terdiri dari akuntabilitas dan

transparansi. Penelitian ini dilakukan dengan pengumpulan data menggunakan data

primer yaitu dengan memberikan kuesioner kepada kepala SKPD, bendahara,

kasubag keuangan dan auditor pada seluruh SKPD di kabupaten Pinrang.

Berdasarkan penelitian sebelumnya penulis tertarik untuk menguji kembali

”Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kualitas Laporan

Keuangan (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Pinrang)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka rumusan masalah dalam penelitian

ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh akuntabilitas terhadap kualitas laporan keuangan pada

pemerintah kabupaten Pinrang?

2. Bagaimana pengaruh transparansi terhadap kualitas laporan keuangan pada

pemerintah kabupaten Pinrang?

3. Bagaimana pengaruh akuntabilitas dan transparansi secara simultan terhadap

kualitas laporan keuangan pada pemerintah kabupaten Pinrang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas terhadap kualitas laporan keuangan

pada pemerintah kabupaten Pinrang.

2. Untuk mengetahui pengaruh transparansi terhadap kualitas laporan keuangan

pada pemerintah kabupaten Pinrang.

3. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas dan transparansi secara simultan

terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah kabupaten Pinrang.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

1. Bagi pemerintah kabupaten Pinrang, penelitian ini dapat menjadi tambahan

literatur yang dapat menjadi rujukan dalam pengambilan keputusan, untuk

menganalisis pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap kualitas

laporan keuangan pada pemerintah kabupaten Pinrang.

2. Bagi peneliti sendiri diharapkan menjadi sarana untuk menambah

pengetahuan tentang pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap

kualitas laporan keuangan pada pemerintah kabupaten Pinrang. Kedepannya

diharapkan menjadi acuan bagii peneliti berikutnya, dalam rangka

pengembangan ilmu mengenai topik ini.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Sebagai tambahan informasi mengenai pengaruh akuntabilitas dan

transparansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada

pemerintah kabupaten Pinrang.

2. Dalam hal pengembangan ilmu, penelitian ini diharapkan dapat menjadii

pengayaan atas teori–teori yang telah ada.

3. Bagi dunia pendidikan, diharapkan dapat menjadi acuan dan sumbangan

pemikiran pengembangan pendidikan akuntansi dimasa yang akan datang.

1.5 Sistematika Penulisan

Usulan penelitian skripsi ini terdiri dari lima bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN menguraikan latar belakang masalah, rumusan

masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA menguraikan landasan teori dan studi empiris

(penelitian terdahulu), kerangka pikir, dan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN menguraikan metode penelitian yang akan

digunakan dalam melakukan analisis meliputi rancangan penelitian, lokasi

(tempat penelitian), populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik

pengumpulan data, variabel penelitian dan definisi operasional, instrument

penelitian dan analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN menguraikan tentang hasil

penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh akuntabilitas dan transparansi

terhadap kualitas laporan keuangan dengan menguraikan hasil pengujian

statistiknya yaitu analisis regresi linier berganda.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN menguraikan tentang kesimpulan dari hasil

penelitian yang dilakukan dan saran–saran yang berhubungan dengan

penelitian serupa di masa akan datang, serta keterbatasan penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Akuntabilitas

Pada dasarnya laporan keuangan pemerintah adalah asersi dari

pihak manajemen pemerintah yang menyajikan informasi yang berguna

untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas

pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Pengertian akuntabilitas menurut Mardiasmo (2004:20) adalah:

Kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (prinscipal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut.

Menurut Sulistoni, G (2003) pemerintahan yang accountable memiliki

ciri–ciri sebagai berikut:

1. Mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah secara terbuka, cepat, dan tepat kepada masyarakat,

2. mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik, 3. mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses

pembangunan dan pemerintahan, 4. mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik

secara proporsional, dan 5. adanya sarana bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah. Melalui

pertanggungjawaban publik, masyarakat dapat menilai derajat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah.

Untuk menciptakan laporan keuangan yang berkualitas perlu adanya

pertanggungjawaban atas pembuatan laporan keuangan di pemerintah pusat

maupun daerah. Disamping itu pola pertanggungjawaban (akuntabilitas)

harus meliputi hal sebagai berikut (Permana, 2012):

1. Integritas Keuangan.

2. Pengungkapan.

3. Ketaatan terhadap peraturan perundang–undangan.

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan proses

pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan,

penatausahaan, pertanggungjawaban, serta pengawasan harus benar–benar

dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan DPRD

terkait dengan kegagalan maupun keberhasilannya sebagai bahan evaluasi

tahun berikutnya. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui

pengelolaan keuangan tetapi berhak untuk menuntut pertanggungjawaban

atas pengaplikasian serta pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah

tersebut (Halim, 2007).

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan

pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan

ketaatan terhadap peraturan perundang–undangan. Sasarannya adalah

laporan keuangan yang mencakup penerimaan, penyimpanan dan

pengeluaran keuangan instansi pemerintah daerah. Instrumen utama dari

akuntabilitas pengelolaan keuangan keuangan daerah adalah anggaran

pemerintah daerah, data yang secara periodik dipublikasikan, laporan

tahunan dan hasil investigasi dan laporan umum lainnya yang disiapkan oleh

agent yang independen. Anggaran tahunan secara khusus mempunyai

otoritas legal untuk pengeluaran dana publik, sehingga proses penganggaran

secara keseluruhan menjadi relevan untuk manajemen fiskal dan untuk

melaksanakan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pengendalian pada

berbagai tingkat operasi (LAN, 2000).

Dalam Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 (Pasal 1), keuangan

daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang,

termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan

hak dan kewajiban daerah terebut. Bila dilihat dari ruang lingkupnya,

keuangan daerah meliputi kekayaan daerah yang dikelola langsung oleh

pemerintah daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan pengurusannya.

Kekayaan daerah yang dikelola langsung oleh pemerintah daerah meliputi

APBD dan barang–barang inventaris milik daerah. Sedangkan kekayaan

daerah yang dipisahkan pengurusannya meliputi badan–badan usaha milik

daerah (Halim, 2007).

2.1.2 Transparansi

Selain adanya akuntabilitas dalam siklus anggaran, transparansi

anggaran juga diperlukan untuk meningkatkan pengawasan. Transparansi

merupakan salah satu prinsip good governance. Transparansi dibangun atas

dasar arus informasi yang bebas, seluruh proses pemerintahan, lembaga–

lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak–pihak yang

berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat

dimengerti dan dipantau (Mardiasmo, 2006).

Anggaran yang disusun oleh pihak eksekutif dikatakan transparansi

jika memenuhi kriteria berikut (Sopanah dan Mardiasmo, 2003):

1. Terdapat pengumuman kebijakan anggaran.

2. Tersedia dokumen anggaran dan mudah diakses.

3. Tersedia laporan pertanggungjwaban yang tepat waktu.

4. Terakomodasinya suara/usulan rakyat.

5. Terdapat sistem pemberian informasi kepada publik.

Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat

kebijakan–kebijakan keuangan daerah, sehingga dapat diketahui dan diawasi

oleh DPRD dan masyarakat. Transparansi pengeloalan keuangan daerah

pada akhirnya akan menciptakan horizontal accountability antara pemerintah

daerah dengan masyarakatnya, sehingga tercipta pemerintah daerah yang

bersih, efektif, efisien, akuntabel dan responsip terhadap aspirasi dan

kepentingan masyarakat (Sumarsono, 2009).

2.1.3 Laporan Keuangan

1. Pengertian Laporan Keuangan Pemerintah

Laporan keuangan pemerintah pada umumnya hanya menekankan

pada pertanggungjawaban apakah sumber yang diperoleh sudah digunakan

sesuai dengan anggaran atau perundang-undangan yang berlaku. Dengan

demikian pelaporan keuangan yang ada hanya memaparkan informasi yang

berkaitan dengan sumber pendapatan pemerintah, bagaimana

penggunaannya dan posisi pemerintah saat itu (Rarang, 2011).

Laporan keuangan merupakan suatu pernyataan entitas pelaporan

yang terkandung di dalam komponen laporan keuangan. Laporan Keuangan

adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah

selama suatu periode. Laporan keuangan pemerintah daerah adalah

pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah.

Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas

kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas.

Laporan keuangan yang diterbitkan harus disusun berdasarkan standar

akuntansi yang berlaku agar laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan

dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau dibandingkan dengan

laporan keuangan entitas yang lain (Nordiawan dkk,2012).

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 :

Laporan Keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi–transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.

Sedangkan menurut Halim (2004) menyatakan bahwa:

Keuangan daerah dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Pemerintah daerah selaku pengelola dana publik harus menyediakan

informasi keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, dan

dapat dipercaya. Untuk itu, pemerintah daerah dituntut untuk memiliki sistem

informasi akuntansi yang handal.

Dari pemaparan diatas dapat penulis simpulkan bahwa laporan

keuangan pemerintah merupakan suatu ringkasan dari suatu proses

pencatatan, suatu ringkasan dari transaksi keuangan yang terjadi selama

satu tahun buku yang bersangkutan dan merupakan suatu bentuk

pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat atas pengelolaan dana

publik baik dari pajak, retribusi atau transaksi lainnya.

2. Jenis–jenisLaporan Keuangan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006,

laporan keuangan pemerintah daerah terdiri dari:

1) Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan

pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah

pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan

realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara

langsung oleh laporan realisasi anggaran terdiri dari pendapatan, belanja

transfer dan pembiayaan.

2) Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan

mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Aset

adalah sumber ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah

sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi

dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh

pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang,

termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk menyediakan

jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara

karena alasan sejarah dan budaya. Kewajiban adalah utang yang timbul

dan peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran

keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Ekuitas dana adalah kekayaan

bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban

pemerintah.

3) Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas

operasional, invenrasi aset non keuangan, pembiayaan, dan transaksi non

anggaran yang menggambarkan saldo awal,penerimaan,pengeluaran dan

saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu. Unsur

yang mencakup dalam laporan arus kas terdiri dari penerimaan dan

pengeluaran kas.

4) Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian

dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, neraca dan

laporan arus kas. Catatan atas laporan keuangan juga mencakup

informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas

pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk

mengungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta

ungkapan–ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian

laporan keuangan secara wajar.

3. Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan laporan keuangan sektor publik, berbeda dengan sektor

swasta.Laporan keuangan sektor swasta mempunyai tujuan untuk mengukur

laba, sedangkan tujuan laporan keuangan sektor publik sebagai informasi

yang dapat membantu para penggunanya untuk membuat keputusan-

keputusan ekonomi, sosial dan politik serta mengadakan evaluasi atas

penggunaan sumber–sumber oleh pemerintah. Pengguna laporan keuangan

juga perhatian terhadap rencana–rencana serta hasil dari pelaksanaan

rencana–rencana tersebut, termasuk kinerja pemerintah dan kondisi

keuangannya.

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang

relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan

oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan

keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan,

belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan,

menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu

entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap

peraturan perundang–undangan (Evi, 2013).

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi

mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja

keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna

dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber

daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk

menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk

menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang

dipercayakan kepadanya (Angreani, 2011).

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum

untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna.

Dengan demikian laporan keuangan pemerintah tidak dirancang untuk

memenuhi kebutuhan spesifik dari masing–masing kelompok pengguna.

Terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan

pemerintah, namun tidak terbatas pada:

1) Masyarakat.

2) Para Wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa.

3) Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi dan

pinjaman.

4) Pemerintah.

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 58 Tahun 2005 tentang

pengelolaan keuangan daerah disebutkan bahwa entitas pelaporan

keuangan daerah adalah pemerintah daerah secara keseluruhan.

1. Alasan dibuatnya laporan keuangan:

1) Internal

a) Alat pengendalian.

b) Evaluasi kinerja manajerial dan organisasi

2) Eksternal

a) Bentuk mekanisme pertanggungjawaban.

b) Dasar pengambilan keputusan.

4. Fungsi Laporan Keuangan

Adapun fungsi dari laporan keuangan itu sendiri pada dasarnya

adalah sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas

suatu perusahaan dengan pihak–pihak yang berkepentingan dengan data

atau aktivitas perushaan tersebut, sebagai hasil dari proses akuntansi

(Nordiawan, 2006:131).

Fungsi laporan keuangan sebagai berikut (Mardiasmo, 2002):

a. Laporan keuangan digunakan untuk memberi jaminan kepada pengguna

laporan keuangan dan pihak otoritas penguasa bahwa pengelolaan

sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan lain yang telah

ditetapkan.

b. Laporan keuangan digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban

kepada publik. Laporan keuangan digunakan untuk memonitor kinerja

dan mengevaluasi manajemen pencapaian atas tujuan yang telah

ditetapkan dan membandingkan dengan kinerja organisasi lain yang

sejenis.

c. Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan dasar perencanaan

kebijakan dan aktivitas dimasa yang akan datang. Laporan keuangan

berfungsi untuk memberikan informasi pendukung mengenai otorisasi

penggunaan dana.

d. Laporan keuangan berfungsi untuk membantu penggunaan dalam

menentukan apakah suatu organisasi atau unit kinerja dapat melanjutkan

pelayanan dimasa yang akan datang.

e. Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan kesempatan kepada

organisasi untuk mengemukakan pernyataan atas prestasi yang telah

dicapai kepada pengguna yang dipengaruhi oleh karyawan dan

masyarakat.

2.1.4 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 1

paragraf 9 sebagaimana terdapat di Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun

2010 tentang SAP menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan laporan

yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi transaksi yang

dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan

adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran,

arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat

bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai

alokasi sumber daya. Pada dasarnya laporan keuangan pemerintah adalah

asersi dari pihak manajemen pemerintah yang menyajikan informasi yang

berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas

entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan

realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran

yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas

dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan

ketaatannya terhadap peraturan perundang–undangan (Kartika Daniel dan

Yohanes Suhardjo, 2013).

Laporan keuangan yang berkualitas menunjukkan bahwa kepala

daerah bertanggungjawab sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan

kepadanya dalam pelaksanaan tanggung jawab mengelola organisasi.

Kualitas merupakan suatu penilaian terhadap output pusat

pertanggungjawaban atas suatu hal, baik itu dilihat dari segi yang berwujud

seperti barang maupun segi yang tidak berwujud, seperti suatu kegiatan.

Definisi kualitas menurut Iman Mulyana (2010:96) adalah:

Kualitas diartikan sebagai kesessuaian dengan standar, diukur berbasis kadar ketidaksesuaian, serta dicapai melalui pemeriksaan.

Berdasarkan pengertian diatas, kualitas merupakan suatu

penilaian terhadap output pusat pertanggungjawaban atas suatu hal, baik itu

dilihat dari segi yang berwujud seperti barang maupun segi yang tidak

berwujud, seperti suatu kegiatan.

Menurut Masmudi (2003) definisi laporan keuangan adalah:

Laporan keuangan sektor publik pada hakekatnya merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat atas pengelolaan dana publik baik dari pajak, retribusi atau transaksi lainnya.

Laporan keuangan merupakan suatu pernyataan entitas

pelaporan yang terkandung di dalam komponen laporan keuangan.

Laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan

keuangan negara/daerah selama suatu periode. Laporan keuangan

pemerintah daerah adalah pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran

Pendapatan Belanja Daerah.

Karakteristik kualitatif laporan keuangan menurut Bastian (2003)

dapat dikategorikan sebagi berikut:

a. kualitas tertinggi; dapat dipahami dan berguna,b. kualitas primer; relevan (nilai prediksi, nilai umpan balik, tepat waktu), andal

(daya uji, netral, tepat saji),c. kualitas sekunder; konsisten, komparatif,d. kendala; materialitas, konservatif, biaya manfaat.

Beberapa kualitas penting informasi yang terkandung di dalam

laporan keuangan menurut SAP yaitu dapat dipahami (understandability),

relevansi (relevance), keterandalan (reliable) dan dapat diperbandingkan

(comparibility). Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan

keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh para

pemakai. Untuk maksud ini, pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan

yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta

kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekuan yang wajar. Namun

demikian, informasi kompleks yang seharusnya dimasukkan dalam laporan

keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa

informasi tersebut sulit untuk dapat dipahami oleh pemakai tertentu

(Permana, 2012).

2.2 Tinjauan Empirik (Penelitian Terdahulu)

Pada penelitian sebelumnya, Choirunisah (2008) meneliti tentang faktor–

faktor yang mempengaruhi kuaitas informasi laporan keuangan yang dihasilkan

sistem akuntansi instansi. Populasi yang dijadikan sebagai responden berjumlah

96 aparat pegawai negeri sipil di lingkungan KPPN Malang. Berdasarkan hasil

analisis disimpulkan bahwa kemampuan sumber daya manusia dan organisasi

tim berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi keuangan satuan kerja.

Purwaniati dan Subaweh (2008) melakukan penelitian tentang pengaruh

penerapan SAP terhadap kualitas laporan keuangan. Dalam penelitiannya,

Nugraheni dan Subaweh (2008) menggunakan data kualitas laporan keuangan,

penerapan SAP, pengetahuan pengelola UAPPA EI dan UAPPB, ketersediaan

sarana dan prasarana, dan persepsi pemangku kepentingan terhadap laporan

keuangan. Data yang digunakan merupakan data primer, yang dikumpulkan

dengan mendistribusikan kuesioner yang berisi 46 pertanyaan. Berdasarkan

hasil analisis yang dilakukan disimpulkan bahwa terdapat pengaruh penerapan

SAP di Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional terhadap

peningkatan kualitas laporan keuangan Inspektorat Jenderal Departemen

Pendidikan Nasional. Terdapat pengaruh pengetahuan pengelola UAPPA EI

dan UAPPB dan ketersediaan sarana dan prasarana terhadap peningkatan

kualitas laporan keuangan Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan

Nasional.

Permana (2012), meneliti tentang pengaruh penerapan Standar

Akuntansi Pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan dan implikasinya

pada akuntabilitas yang dilakukan pada dinas kota Bandung dengan hasil

penelitian menunjukkan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan memberikan

pengaruh sebesar 33,1% terhadap kualitas laporan keuangan dan akuntabilitas

berperngaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. SAP

dan kualitas laporan keuangan secara parsial dan simultan memberikan

pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas.

Sukmaningrum (2012), meniliti tentang faktor–faktor yang

mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada kabupaten

dan kota Semarang dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem

pengendalian intern berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas informasi

laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan kompetensi sumber daya

manusia dan faktor eksternal tidak berpengaruh terhadap kualitas informasi

laporan keuangan.

2.3 Kerangka Pikir

Untuk menciptakan laporan keuangan yang berkualitas, diperlukan

adanya pertanggungjawaban (akuntabilitas) atas pembuatan laporan keuangan

di pemerintah pusat maupun daerah. Pola pertanggungjawaban (akuntabilitas)

harus meliputi hal sebagai berikut (Permana, 2012):

1) Integritas Keuangan.

2) Pengungkapan.

3) Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Selain adanya akuntabilitas dalam siklus anggaran, transparansii

anggaran juga diperlukan untuk meningkatkan pengawasan. Transparansi

merupakan salah satu prinsip good governance. Transparansi dibangun atas

dasar arus informasi yang bebas, seluruh proses pemerintaha, lembaga–

lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak–pihak yang

berkepentingan dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat

dimengerti dan dipantau (Mardiasmo, 2006).

Ada empat karakteristik kualitatif pokok laporan keuangan yaitu (SAK,

2009):

1. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di

dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu

mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi

masa depan serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di

masa lalu. Dengan demikian informasi laporan keuangan yang relevan dapat

dihubungkan dengan maksud penggunaannya.

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan

dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat

diverifikasi.Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya

tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial

dapat menyesatkan.

3. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika

dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau

laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan

dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal

dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang

sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan

bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang

sama. Apabila entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi

yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan,

perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

4. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh

pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan

dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan

memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi

entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari

informasi yang dimaksud.

Pembuatan laporan keuangan adalah suatu bentuk kebutuhan

transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang

berupa keterbukaan (openness) pemerintah atas aktivitas pengelolaan

sumber daya publik. Transparansi informasi terutama informasi keuangan

harus dilakukan dalambentuk yang relevan dan mudah dipahami (Schiavo-

Campo and Tomasi, 1999 dalam Zyen, 2009).

Untuk menciptakan laporan keuangan yang berkualitas perlu adanya

pertanggungjawaban atas pembuatan laporan keuangan di pemerintah pusat

maupun daerah (Bastian, 2003). Untuk lebih jelasnya disajikan kerangka pikir

yang dituangkan dalam bentuk skema sebagai berikut:

Skema 2.1Kerangka Pikir

Kualitas Laporan Keuangan (Y)

Akuntabilitas (X1)

Transparansi (X2)

2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1. Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Menurut Sulistoni (2003) pemerintah yang accountabel memiliki ciri–

ciri sebagai berikut: 1) mampu menyajikan informasi penyelenggaraan secara

terbuka, cepat, tepat kepada masyarakat, 2) mampu memberikan pelayanan

yang memuaskan bagi publik, 3) mampu memberikan ruang bagi masyarakat

untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan, 4) mampu

menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara

proporsional, dan 5) adanya sarana bagi publik untuk menilai kinerja

pemerintah. Melalui pertanggung jawaban publik, masyarakat dapat menillai

derajat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah.

Sehingga, akuntabilitas berdampak terhadap pencapaian kualitas laporan

keuangan.

Permana (2012) yang juga melakukan penelitian tentang pengaruh

penerapan SAP dan implikasinya pada akuntabilitas menyatakan penerapan

SAP dan kualitas laporan keuangan pada dinas kota Bandung memberikan

pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas dan untuk menciptakan

laporan keuangan yang berkualitas perlu adanya pertanggungjawaban

(akuntabilitas) atas pembuatan laporan keuangan di pemerintah pusat

maupun daerah.

H1: Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas

laporan keuangan pemerintah daerah.

2.4.2. Pengaruh Transparansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Menurut Hadi Sumarsono (2003), transparansi adalah keterbukaan

pemerintah dalam membuat kebijakan kebijakan keuangan daerah, sehingga

dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat. Transparansi

pengeloalan keuangan daerah pada akhirnya akan menciptakan horizontal

accountability antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya, sehingga

tercipta pemerintah daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel dan

responsip terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Menurut Mursyidi (2009), transparansi memberikan informasi

keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan

pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara

terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam

pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya

pada peraturan perundang undangan. Sehingga dapat dikatakan

transparansi tidak terpisah dan berpengaruh dalam pencapaian kualitas

pengelolaan keuangan pemerintah.

H2: Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas

laporan keuangan pemerintah daerah.

2.4.3. Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Kualitas Laporan

Keuangan

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Permana

(2012), dengan hasil penelitian akuntabilitas berpengaruh terhadap kualitas

laporan keuangan. Selain itu dalam penelitiannya menyatakan bahwa untuk

menciptakan laporan keuangan yang berkualitas perlu adanya

pertanggungjawaban (akuntabilitas) atas pembuatan laporan keuangan di

pemerintah pusat maupun daerah. Selain akuntabilitas, transparansi juga

diperlukan untuk meningkatkan pengawasan. Menurut Mursyidi (2009),

transparansi memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada

masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak

untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban

pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya

dan ketaatannya pada peraturan perundang–undangan. Sehingga dapat

dikatakan transparansi tidak terpisah dan berpengaruh dalam pencapaian

kualitas pengelolaan keuangan pemerintah.

H3: Akuntabilitas dan transparansi secara simultan berpengaruh positif dan

signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Rancangan penelitian digunakan sebagai pedoman dalam melakukan

proses penelitian danakan berguna bagi semua pihak yang terlibat dalam

proses penelitian, karena langkah dalam melakukan penelitian yang telah

dibuat. Adapun rancangan penelitian pada penelitian ini, setelah dilakukan

pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner dapat penulis uraikan:

1. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas terhadap kualitas laporan

keuangan pada Pemerintah Kabupaten Pinrang, digunakan metode analisis

regresi berganda dan dilanjutkan dengan uji statistik T.

2. Untuk mengetahui pengaruh transparansi terhadap kualitas laporan

keuangan pada Pemerintah Kabupaten Pinrang, digunakan metode analisis

regresi berganda dan dilanjutkan dengan uji statistik T.

3. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap

kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Pinrang, digunakan

metode analisis regresi berganda dan dilanjutkan dengan uji statistik F.

3.2 Tempat dan Waktu

Daerah penelitian dilakukan di pemerintahan kabupaten Pinrang. Waktu

penelitian atau pengumpulan data sampai dengan penyelesaian penelitian

direncanakan selama kurang lebih satu bulan yaitu mulai dari bulan Januari

sampai dengan Februari tahun 2014.

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian.Untuk menentukan

ukuran populasi dalam penelitian ini mengacu pada pernyataan Arikunto

(2000), bahwa untuk menentukan anggota sampel, maka apabila populasi

kurang dari seratus lebih baik diambil seluruhnya sehingga penelitian

merupakan penelitian populasi (sensus).

3.3.2 Sampel

Sampel adalah bagian atau jumlah dari karakteristik yang dimiliki

oleh populasi tersebut. Mengacu pada definisi tersebut maka pengambilan

sampel digunakan sensus, artinya keseluruhan populasi diambil sebagai

objek penelitian (total sampling). Sehingga sampel pada penelitian ini

adalah 70 responden pada pemerintah kabupaten Pinrang.

3.4 Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Jenis Data

Jenis data yang akan digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah

data kuantitatif, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk angka–angka yang

masih perlu dianalisis.

3.4.2 Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan dalam penyusunan skripsi ini

adalah data primer, yaitu data yang diperoleh dengan mengumpulkan data

secara langsung melalui penyebaran kuisioner.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data dikemukakan dalam penyusunan skripsi

menggunakan:

1. Observasi

Adalah teknik pengumpulan data yang dilaksanakan melalui

pengamatan secara langsung terhadap aktivitas keseharian pada SKPD

pemerintah kabupaten Pinrang untuk kemudian dilakukan pencatatan secara

sistematik.

2. Kuesioner

Adalah suatu cara pengumpulan data dengan memberikan atau

menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden.

3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

3.6.1 Variabel Penelitian

Variabel–variabel dalam penelitian ini terdiri dari 4 (empat) unsur, yaitu :

1. Akuntabilitas (X1), merupakan variabel bebas (Independent).

2. Transparansi (X2), merupakan variabel bebas (Independent).

3. Kualitas Laporan Keuangan (Y), merupakan variabel terikat

(Dependent).

3.6.2 Definisi Operasional

Agar penelitian ini dapat di laksanakan sesuai dengan yang

diharapkan, maka perlu dipahami berbagai unsur–unsur yang menjadi dasar

dari suatu penelitian ilmiah yang termuat dalam definisi operasional sebagai

berikut:

Tabel 3.1Definisi Operasional

Variabel Definisi Variabel Indikator Alat Ukur Skala

Akuntabilitas Akuntabilitas adalah

kewajiban pihak

pemegang amanah

(agent) untuk

memberikan

pertanggung jawaban,

menyajikan,

melaporkan, dan

mengungkapkan segala

aktifitas dan kegiatan

yang menjadi tanggung

jawabnya kepada pihak

pemberi amanah

(principal) yang

memiliki hak dan

kewenangan untuk

meminta pertanggung

jawaban

(Mardiasmo: 2004).

1. Integritas Keuangan

2. Pengungkapan

3. Ketaatan terhadap

peraturan

perundang–

undangan

Kuesioner Likert

Transparansi Transparansi adalah

keterbukaan

pemerintah dalam

membuat kebijakan

kebijakan keuangan

daerah, sehingga dapat

diketahui dan diawasi

oleh DPRD dan

masyarakat

(Sumarsono, 2009)

1. Terdapat

pengumuman

kebijakan anggaran.

2. Tersedia dokumen

anggaran dan mudah

diakses.

3. Tersedia laporan

pertanggungjwaban

yang tepat waktu.

4. Terakomodasinya

suara/usulan rakyat.

5. Terdapat sistem

pemberian informasi

kepada publik.

Kuesioner Likert

Kualitas

Laporan

Keuangan

Pemerintah

Daerah

(SAP 2010)

Kualitas atau mutu

adalah tingkat baik

buruknya atau taraf

atau derajat sesuatu

dan Laporan keuangan

sektor publik pada

hakekatnya merupakan

suatu bentuk

pertanggungjawaban

pemerintah kepada

rakyat atas pengelolaan

dana publik baik dari

pajak, retribusi atau

transaksi lainnya.

(Pusat Bahasa, 2008

dan SAP 2010)

1. Relevan

2. andal

3. Dapat dibandingkan

4. Dapat dipahami

Kuesioner Likert

3.7 Instrumen Penelitian

Pengukuran variabel akuntabilitas, transparansi dan kualitas laporan

keuangan menggunakan instrumen yang dikembangkan dari indikator masing–

masing variable dan disesuaikan dengan keadaan responden. Instrumen ini

terdiri atas 5 pernyataan untuk variabel akuntabilitas, 5 pernyataan untuk

variabel transparansi dan 6 pernyataan untuk variabel kualitas laporan

keuangan. Instrumen pernyataan ini menggunakan skala likert 5 poin dengan

meminta responden menunjukkan pilihan antara sangat tidak setuju sampai

dengan sangat setuju dari setiap pertanyaan yang diajukan.

Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi

seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam skala likert,

variabel yang akan di ukur dan dijabarkan menjadi indikator variabel, kemudian

indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item–item

instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan (Sugiyono, 2010).

Dalam penelitian ini untuk setiap item dari masing –masing indikator di atas baik

variabel independen maupun variabel dependen dijadikan dasar untuk

pembuatan kuesioner dimana jawaban diberikan skor sebagai berikut :

1) Sangat Tidak Setuju (STS) = diberikan skor 1

2) Tidak Setuju (TS) = diberikan skor 2

3) Ragu-ragu (R) = diberikan skor 3

4) Setuju (S) = diberikan skor 4

5) Sangat Setuju (SS) = diberikan skor 5

Instrumen ini digunakan sebagai alat pengumpul data. Unit analisis dari

penelitian ini adalah 32 SKPD pada pemerintah kabupaten Pinrang dengan

jumlah responden sebanyak 70 orang. Setelah data terkumpul maka selanjutnya

dianalisis untuk menjawab rumusan masalah dan menguji hipotesis yang

diajukan dengan teknik statistik tertentu.

3.8 Analisis Data

3.8.1. Uji Kualitas Data

1. Uji Validitas

Pengujian validitas dilakukan dengan menghitung korelasi diantara

masing–masing pernyataan dengan skor total. Adapun rumus dari pada

korelasi pearson adalah sebagai berikut :

r =(∑ )−(∑ )(∑ )

√[∑ −(∑x)2][−(∑Y)2N ]Umi Narimawati (2010:42)

dimana :

r = Koefisien korelasi pearson

X = Skor item pertanyaan

Y = Skor total item pertanyaan

N= Jumlah responden dalam pelaksanaan uji coba instrument

Uji keberartian koefisien r dilakukan dengan uji t (taraf signifikasi 5%).

Rumus yang dilakukan adalah sebagai berikut :

t=( − )

√ − ] : = 3Umi Narimawati (2010:42)

dimana :

n = ukuran sampel

r = Koefisien Korelasi Pearson

df = degree of freedom = n-3

Keputusan pengujian validitas instrument dengan menggunakan taraf

signifikan dengan 5 % satu sisi adalah :

1) Item instrument dikatakan valid jika t-hitung > t tabel maka instrument

tersebut dapat digunakan.

2) Item instrument dikatakan tidak valid jika t-hitung < t tabel maka item

tersebut tidak dapat digunakan.

2. Uji Reabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk menguji kehandalan atau kepercayaan

alat pengungkapan dari data. Dengan diperoleh nilai r dari uji validitas yang

menunjukkan hasil indeks korelasi yang menyatakan ada atau tidaknya

hubungan antara dua belahan instrumen.

Uji reliabilitas data dalam penelitian ini menggunakan metode

Cronbanch’s Alpha denga rumus sebagai berikut:

r= K−1∑

(Umar, 2011)

di mana:

r = reliabilitas Instrumen

K = banyak butir pertanyaan

St =deviasi standar total

∑Sb =jumlah deviasi standar butir

3.8.2 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah variabel

dependen, independen atau keduanya berdistribusi normal, mendekati

normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau

mendekati normal. Deteksi normal dilakukan dengan penyebaran data (titik)

pada sumbu diagonal dari grafik. Dasar pengambilan keputusan :

1) Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis

diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

2) Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan tidak mengikuti arah

garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas untuk mengetahui apakah pada model regresi

ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Jika terjadi korelasi,

terdapat masalah multikolinieritas yang harus diatasi (Umar, 2011).

Uji multikolinearitas dalam penelitian ini adalah dengan melihat nilai

Inflation Factor (VIF) pada model regresi. Nilai VIF dapat dihitung dengan

rumus:

= R(Umar, 2011)

Pada umumnya jika VIF lebih besar dari 5, maka variabel tersebut

mempunyai persoalan multikolinearitas dengan variabel bebas lainnya.

Sebaliknya, jika nilai VIF lebih kecil dari 5, maka variabel tersebut bebas dari

persoalan multikoliniearitas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam

sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu

pengamatan ke pengamatan lain. Model regresi yang baik adalah tidak

terjadi heteroskedastisitas.

Untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas dilakukan dengan

melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot, dimana sumbu X

adalah Y yang telah di prediksi dan sumbu X adalah residual (Y prediksi – Y

sesungguhnya yang telah di-studentized). Dasar pengambilan keputusan :

1) Jika ada pola tertentu, seperti titik–titik (poin–poin) yang ada membentuk

suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian

menyempit), maka telah terjadi heteroskedastisitas.

2) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik–titik menyebar di atas dan di

bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.8.3 Analisis Data Deskriptif

Analisis data deskriptif menggambarkan apa yang dilakukan oleh

dinas pemerintah kabupaten Pinrang berdasarkan fakta–fakta yang ada

untuk selanjutnya diolah menjadi data. Data tersebut kemudian dianalisis

untuk memperoleh suatu kesimpulan. Analisis data deskriptif digunakan

untuk menggambarkan bagaimana masing–masing variabel penelitian.

3.8.4 Uji Hipotesis

1. Analisis Regresi Berganda

Untuk menguji H1, H2, dan H3, digunakan analisis regresi berganda.

Analisis ini untuk memprediksikan nilai dari variabel dependen apabila nilai

variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan dan untuk

mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel

dependen apakah masing–masing variabel independen dengan dependen

berpengaruh positif atau negatif.

Dalam penelitian ini, variabel independen adalah akuntabilitas dan

transparansi, sementara untuk variabel dependen adalah kualitas laporan

keuangan. Jika dimasukkan pada formulasi regresi berganda, maka akan

diperoleh persamaan sebagai berikut:

Y= a+b1X1+b2X2+e

dimana :

Y = Kualitas Laporan Keuangan

a = Konstanta

X1 = Akuntabilitas

X2 = Transparansi

b1 dan b2 = Koefisien Regresi

e = Faktor Pengganggu

2. Uji signifikansi parameter individual (uji statistik T)

Untuk menguji hipotesis pertama (H1) dan kedua (H2) digunakan uji

statistik T yang pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu

variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel

dependen. Pada penelitian ini digunakan untuk menguji standar akuntansi

pemerintahan, akuntabilitas dan transparansi secara parsial terhadap kualitas

laporan keuangan.

Hipotesis akan diuji dengan menggunakan tingkat signifikansi (α)

sebesar 5% atau 0.05. Kriteria penerimaan atau penolakan hipotesis akan

didasarkan pada nilai probabilitas signifikansi Jika nilai probabilitas

signifikansi < α, maka hipotesis diterima, begitu pula sebaliknya.

3. Uji signifikansi simultan (Uji statistik F)

Untuk menguji hipotesis ke tiga (H3) pada penelitian ini digunakan uji

statistik F yang pada dasarnya menunjukkan apakah semua variable

independen yang dimasukkan kedalam formulasi regresi berganda

mempunyai pengaruh secara bersama–sama terhadap variabel dependen.

Pada penelitian ini digunakan untuk menguji standar akuntansi

pemerintahan, akuntabilitas dan transparansi secara simultan terhadap

kualitas laporan keuangan.

Hipotesis akan diuji dengan menggunakan tingkat signifikansi (α)

sebesar 5% atau 0.05. Kriteria penerimaan atau penolakan hipotesis akan

didasarkan pada nilai probabilitas signifikansi. Jika nilai probabilitas

signifikansi < 0.05, maka hipotesis diterima begitupun sebaliknya.

4. Uji Koefisien Determinasi (R2)

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh

kemampuan model dapat menjelaskan variasi variabel dependen. Dalam

pengujian hipotesis pertama koefisien determinasi dilihat dari besarnya nilai

Adjusted R Square (Adjusted R2) untuk mengetahui seberapa jauh variabel

bebas yaitu penerapan SAP, akuntabilitas dan transparansi mempengaruhi

kualitas laporan keuangan. Nilai R2 mempunyai interval antara 0 sampai 1 (0

≤ R2 ≤ 1). Jika nilai R2 bernilai besar (mendekati 1) berarti variabel bebas

dapat memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk

memprediksi variabel dependen. Sedangkan jika Adjusted R2 bernilai kecil

berarti kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel dependen

sangat terbatas.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah:

1. Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan

keuangan. Pengaruh positif dan signifikan menunjukkan bahwa akuntabilitas

mempunyai peranan yang signifikan/penting dalam meningkatkan kualitas

laporan keuangan.

2. Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan

keuangan. Pengaruh positif dan signifikan menunjukkan bahwa transparansi

mempunyai peranan yang signifikan/penting dalam meningkatkan kualitas

laporan keuangan.

3. Hasil uji F yang telah dilakukan menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas dan

transparansi secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap

kualitas laporan keuangan. Pengaruh positif dan signifikan menunjukkan

bahwa akuntabilitas dan transparansi sangat berperan penting terhadap

peningkatan pencapaian laporan keuangan yang berkualitas.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dapat diberikan beberapa saran

sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah kabupaten Pinrang perlu memperhatikan peraturan

perundang–undangan yang relevan dalam penyusunan laporan keuangan

serta terus melakukan penelaahan dan mengusulkan hasil penelaahan

tersebut kepada Komite SAP (KSAP) dalam rangka perbaikan.

2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan memperluas wilayah penelitian dan

mampu mengembangkan variabel bebas.

5.3 Keterbatasan Penelitian

1. Ruang lingkup penelitian hanya dilakukan pada pemerintah kabupaten

Pinrang, dikarenakan proses perijinan yang sedikit rumit dan menghabiskan

banyak waktu.

2. Hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan untuk pemerintah daerah

yang lain.

3. Data yang dianalisis menggunakan instrumen yang berdasarkan persepsi

jawaban responden, sehingga hal ini akan menimbulkan masalah bila

persepsi jawaban responden berbeda dengan keadaan yang

sesungguhnya.

DAFTAR PUSTAKA

Angreani Rini. 2011. Analisis Kesesuaian Penyajian Laporan Realisasi Anggaran dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 2005 di Kabupaten Pinrang.Makassar.

Arikunto Suharsimi. 2000. Manajemen Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta.

Bastian, Indra. 2003. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta : Salemba Empat.

BPK RI.2013. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2012.Jakarta.

Choirunisah. 2008. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan

Keuangan yang dihasilkan Sistem Akuntansi Instansi (Studi pada KPPN

Malang). Malang.

Evi Nur. 2013. Faktor-faktor Penghambat Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dalam Penyusunan Laporan Keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum di Kabupatan Enrekang.

Ghozali. 2009. Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen. Yogyakarta: BFEE.

Halim Abdul. 2007. Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Daerah). Jakarta : Salemba Empat.

__________. 2004. Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UPP, AMP YKPN.

Ikatan Akuntan Indonesia. 2009. Standar Akuntansi Keuangan. Jakarta: Salemba Empat.

Kartika Daniel dan Yohanes Suhardjo. 2013. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi PemerintahanDan Kualitas Aparatur Pemerintah DaerahTerhadap Kualitas Laporan Keuangan(Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Tual. Jurnal STIE Semarang, Volume 5 nomor 3.

LAN. 2000. Akuntabilitas dan Good Governance. Jakarta: Erlangga.

Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Andi.

__________. 2004. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.

__________. 2006. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Andi.

Masmudi. 2003. Laporan Keuangan Sektor Publik, antara Konsep dan Praktek. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik, Volume 3 nomor 1.

Mursyidi. 2009. Akuntansi Pemerintahan di Indonesia. Bandung: PT Refika Aditama.

Narimawati Umi. 2007. Riset Manajemen Sumber Daya Manusia: Aplikasi Contoh dan Perhitungannya. Jakarta: Agung Media.

__________.2011. Penulisan Karya Ilmiah. Jakarta: Genesis Press Jakarta.

Nordiawan, Deddi, Iswahyudi Sondi Putra dan Maulidah Rahmawati. 2006. Standar Akuntansi Pemerintah, Telaah Kritis PP Nomor 24 Tahun 2005. Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik FE UGM. Yogyakarta, Edisi Pertama.

__________. 2006. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta : Salemba Empat.

__________. 2012. Akuntansi Pemerintahan.Jakarta : Salemba Empat.

Permana Irvan. 2012. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan dan Implikasinya pada Akuntabilitas. Bandung.

Purwanto Suharyadi. 2004. Statistika untuk Ekonomi & Keuangan Modern. Jakarta: Salemba Empat.

Purwaniati Nugraheni dan Imam Subaweh.Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan.Jurnal Ekonomi dan Bisnis Volume 13/No.1 April 2008.

Pusat Bahasa. 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia.Jakarta:Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia.

Rarang Monica. 2011. Relevansi Laporan Anggaran Pemerintah Daerah. Surakarta.

Romilia Riana. 2011. Faktor–faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Penerapan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang SAP di Kabupaten Bangkalan. Bangkalan: Universitas Sumatera Utara.

Sugiyono.2010. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Sulistoni, G. 2003. Fiqh Korupsi: Amanah vs Kekuasaan. Nusa Tenggara Barat: SOMASI.

Sumarsono Hadi. 2009. Analisis kemandirian Otonaomi Daerah. Jurnal Akuntansi Pemerintah Vol.1 No.1, 2009

Supramono. 2004. Metodologi Penelitian Research Jilid 2&4. Yogyakarta: UGM.

Sopanah, Mardiasmo, 2003, Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Pengetahuan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah, Simposium Nasional Akuntansi (SNA). Surabaya.

Sukmaningrum. 2012. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten Dan Kota Semarang). Semarang.

Umar Husein. 2011. Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis.Jakarta: Rajawali Pers.

Zyen Elvira. 2009. Pengaruh Good Governance dan standar akuntansi pemerintahan terhadap akuntabilitas keuangan dengan komitmen organisasi sebagai pemoderasi. Bandung.

PERATURAN PEMERINTAH :

Undang–undang No. 23 Tahun 2004, Tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.