Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

SISTEM PERENCANAAN SISTEM PERENCANAAN PPEMBANGUNANEMBANGUNAN NNASIONALASIONALPPEMBANGUNANEMBANGUNAN NNASIONALASIONAL

Drs. H. Dadang Solihin,MADrs. H. Dadang Solihin,MAMUSRENBANG KOTA BANDUNGMUSRENBANG KOTA BANDUNG

Bandung, 27 Maret 2007Bandung, 27 Maret 2007

dadang-solihin.blogspot.com 2

Dadang holds a MA degree (Economics), University of Dadang Solihin’s ProfileDadang Solihin’s Profileg g ( ) y

Colorado, USA. His previous post is Head, Center for Research Data and Information at DPD Secretariat General as well as Deputy Director for Information of Spatial Planning and Land Use Management at Indonesian National Development Planning Agency (Bappenas).

Beside working as Assistant Professor at Graduate School of Asia-Beside working as Assistant Professor at Graduate School of AsiaPacific Studies, Waseda University, Tokyo, Japan, he also active as Associate Professor at University of Darma Persada, Jakarta, Indonesia.

He got various training around the globe included Advanced International He got various training around the globe, included Advanced International Training Programme of Information Technology Management, at Karlstad City, Sweden (2005); the Training Seminar on Land Use and Management, Taiwan (2004); Developing Multimedia Applications for Managers KualaTaiwan (2004); Developing Multimedia Applications for Managers, Kuala Lumpur, Malaysia (2003); Applied Policy Development Training, Vancouver, Canada (2002); Local Government Administration Training Course, Hiroshima, Japan (2001); and Regional Development and Planning Training os a, Japa ( 00 ); a d eg o a e e op e a d a g a gCourse, Sapporo, Japan (1999). He published more than five books regarding local autonomous.

You can reach Dadang Solihin by email at [email protected] or by his


You can reach Dadang Solihin by email at [email protected] or by his mobile at +62812 932 2202

MateriMateriMateriMateri

Apa itu SPPN?Apa itu SPPN?TT jj SPPNSPPN TTujuan ujuan SPPNSPPN

Proses PerencanaanProses PerencanaanR Li k PR Li k P Ruang Lingkup PerencanaanRuang Lingkup Perencanaan

Dari RPJP Sampai APBDDari RPJP Sampai APBD Penyusunan dan Penetapan Penyusunan dan Penetapan RRPJPPJPDD Penyusunan dan Penetapan Penyusunan dan Penetapan RRPJPJMDMD Penyusunan dan Penetapan Penyusunan dan Penetapan RKRKPPDD RKP Tahun 2008RKP Tahun 2008


Apa itu SPPN?Apa itu SPPN?Apa itu SPPN?Apa itu SPPN?

SPPN adalah satu kesatuan tata cara satu kesatuan tata cara

perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-g

rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan menengah, dan tahunan

yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan p y gg gmasyarakat di tingkat pusat dan daerah.


TTujuan ujuan SPPNSPPNjjMendukung koordinasi antar-pelaku pembangunan.Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar-Daerah, antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasanpengawasan.Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.Menjamin tercapainya penggunaan sumber dayaMenjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.


berkelanjutan.

Proses PerencanaanProses PerencanaanPendekatan Politik: Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkanPemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (public choice theory of planning), khususnya penjabaran Visi d Mi i d l RPJM/Ddan Misi dalam RPJM/D.Proses Teknokratik: Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiahMenggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu.Partisipatif: Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara lain melalui Musrenbang.antara lain melalui Musrenbang.Proses top-down dan bottom-up: Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.


Partisipatif?Partisipatif?Partisipatif?Partisipatif?

Kang Dada,sing betah mimpin bandung nya g p g ykang! ntong gampil ambek. P, tapi abdi aya usulan tentang jalan raya di bandung, seeur keneh nu tacan aya garisna, boro-boro bade disiplin ari teu aya pisan panduan kanggo tertib, punten dilengkapi heula atuh garis di jalan utama kota bandung, seuseurna

i ilamun atos dilapis ulang teh teu sakantenan digarisan.

http://www.bandung.go.id/index.php


g g

Tahapan PerencanaanTahapan PerencanaanTahapan PerencanaanTahapan PerencanaanP R1. Penyusunan Rencana Rancangan Rencana Pembangunan Nasional /

DaerahR R K j D /L b / Rancangan Rencana Kerja Dep/Lembaga/ SKPD

Musyawarah Perencanaan PembangunanR Akhi R P b Rancangan Akhir Rencana Pembangunan

2. Penetapan Rencana RPJP Nas dgn UU dan RPJP Daerah dgnRPJP Nas dgn UU dan RPJP Daerah dgn

Perda RPJM dengan Peraturan Presiden / Kepala

Daerah RKP / RKPD dengan Peraturan Presiden /

Kepala Daerah


Tahapan PerencanaanTahapan Perencanaanpp3. Pengendalian Pelaksanaan Rencana

Dilakukan oleh masing masing pimpinan Dilakukan oleh masing-masing pimpinan SKPD.

Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaanmenganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan SKPD sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

4. Evaluasi Kinerja Kepala SKPD melakukan evaluasi kinerja

pelaksanaan rencana pembangunan SKPD pe a sa aa e ca a pe ba gu a Speriode sebelumnya.

Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi i i SKPDpimpinan SKPD.

Hasil evaluasi menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya


berikutnya.

Ruang Lingkup PerencanaanRuang Lingkup Perencanaan

NASIONAL DAERAHNASIONAL DAERAHDokumen Penetapan Dokumen Penetapan

Rencana Pembangunan UU Rencana Pembangunan Perda Jangka Panjang Nasional(RPJP-Nasional)

(Ps. 13 Ayat 1) Jangka Panjang Daerah (RPJP-Daerah)

(Ps. 13 Ayat 2)

Rencana Pembangunan Per Pres Rencana Pembangunan Peraturan KDH Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional(RPJM-Nasional)

Per Pres (Ps. 19 Ayat 1)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-Daerah)

Peraturan KDH (Ps. 19 Ayat 3)

Renstra Kementerian / Lembaga (Renstra KL)

Peraturan Pimpinan KL

(Ps. 19 Ayat 2)

Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD)

Peraturan Pimpinan SKPD (Ps. 19 Ayat 4)

Rencana Kerja Pemerintah (RKP)

Per Pres (Ps. 26 Ayat 1)

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Peraturan KDH (Ps. 26 Ayat 2)

R K j P t R K j S t P t Rencana Kerja Kementerian / Lembaga (Renja KL)

Peraturan Pimpinan KL

(Ps. 21 Ayat 1)

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD)

Peraturan Pimpinan SKPD( Ps. 21 Ayat 3)

dadang-solihin.blogspot.com 11Sumber: UU25/2004

Dari RPJP Sampai APBDDari RPJP Sampai APBD

R t R j Ri i PedomanPedoman

20 Tahunan 5 Tahunan Tahunan

Renstra KL

Renja -KL RKA-KL Rincian

APBN

Pedoman

Pedoman

Pedoman

Diacu

Pemerin

Pusa

RKP RPJM Nasional

RPJP Nasional RAPBN APBN

Pedoman Dijabarkan Pedoman

ntah t

RPJM Daerah

RPJP Daerah

RKP Daerah RAPBD APBD

Diacu

PedomanPedoman

Diperhatikan

Dijabarkan

Diserasikan melalui Musrenbang

Pe

Renstra Renja - RKA - Rincian Pedoman

Pedoman

Pedoman

Diacu

emerintah

Daerah

SKPDj

SKPD SKPD APBD

UU SPPN

h

UU KNdadang-solihin.blogspot.com 12

UU SPPN UU KN

Penyusunan dan Penetapan Penyusunan dan Penetapan RRPJPPJPDDPenyusunan dan Penetapan Penyusunan dan Penetapan RRPJPPJPDD

Rancangan Musrenbang Penyusunan Rancangan

Penetapan Rancangang

RPJPDg

RPJPD Rancangan Akhir

gRPJPD

menjadi Perda

Proses Teknokratik

Bahan Rancangan RPJP oleh oleh Teknokratik

oleh BappedaRPJP

Melibatkan Masyarakat

Bappeda DPRD


Sistematika Penulisan RSistematika Penulisan RPJPPJP DaerahDaerahSistematika Penulisan RSistematika Penulisan RPJPPJP DaerahDaerah

Bab I PendahuluanBab II Kondisi, Analisis dan Prediksi Kondisi Umum

DaerahB b III Vi i Mi i d A h P b D hBab III Visi, Misi, dan Arah Pembangunan DaerahBab IV Penutup


Bab I PendahuluanBab I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Latar belakang pembentukan Daerah. pengertian RPJP Daerah, dan p g , proses penyusunan RPJP Daerah.

1.2 Maksud dan Tujuan Menjabarkan maksud dan tujuan dari penyusunan RPJP

Daerah, menjadi pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan

j k h d h djangka menengah daerah, dan menjadi acuan dalam penyusunan RPJP Daerah

Kabupaten/Kota.


1.3 Landasan HukumUndang-Undang Peraturan Pemerintah dan peraturanUndang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan peraturan perundangan lainnya termasuk Undang-Undang pembentukan daerah dan rencana tata ruang wilayah.

1 4 Hubungan RPJP Daerah dengan Dokumen1.4 Hubungan RPJP Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya Mengacu pada arah pembangunan pada RPJP g p p g p

Nasional/Provinsi, memperhatikan tujuan dibentuknya daerah, memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana

Tata Ruang Pulau.

1.5 Sistematika PenulisanMenguraikan pokok bahasan dalam penulisan RPJP Daerah ini.


Bab IBab III Kondisi AnalisisKondisi Analisis ddan Prediksi Kondisian Prediksi KondisiBab IBab II I Kondisi, Analisis Kondisi, Analisis ddan Prediksi Kondisi an Prediksi Kondisi Umum DaerahUmum Daerah

2.1. Kondisi dan Analisis2.1.1 Geomorfologi dan Lingkungan Hidup2.1.2 Demografi2.1.3 Ekonomi dan Sumber Daya Alam2.1.4 Sosial Budaya dan Politik2.1.5 Prasarana dan sarana2.1.6 Pemerintahan6 e e ta a2.1.7 Data/informasi lainnya yang mendukung dan dianggap

penting.2 2 Prediksi Kondisi Umum Daerah2.2. Prediksi Kondisi Umum Daerah

Merupakan prediksi kondisi daerah pada periode 20 tahun dengan selang waktu 5 tahunan berdasarkan sintesa hasil analisis.


2.1.1 Geomorfologi dan Lingkungan HidupInput:Input:• Bahasan kondisi masa lampau (minimal 10 tahun ke

belakang): g)– permasalahan– capaian/keberhasilan

A li iAnalisis:• proyeksi peluang• proyeksi ancamanproyeksi ancaman• proyeksi permasalahan• proyeksi keberhasilanOutput • Prediksi Kondisi Geomorfologi dan Lingkungan Hidup


2.1.2 Demografi

Input:Input:• Bahasan kondisi masa lampau (minimal 10 tahun ke


A li iAnalisis:• proyeksi peluang• proyeksi ancamanproyeksi ancaman• proyeksi permasalahan• proyeksi keberhasilanOutput • Prediksi Kondisi Demografi


2.1.3 Ekonomi dan Sumber Daya Alam

Input:Input:• Bahasan kondisi masa lampau (minimal 10 tahun ke


A li iAnalisis:• proyeksi peluang• proyeksi ancamanproyeksi ancaman• proyeksi permasalahan• proyeksi keberhasilanOutput • Prediksi Kondisi Ekonomi dan Sumber Daya Alam


Bab IBab IIIIIVi i Mi iVi i Mi i dd A h P b D hA h P b D hVisi, Misi, Visi, Misi, ddan Arah Pembangunan Daerahan Arah Pembangunan Daerah

3 1 Vi i3.1 VisiVisi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaandiinginkan pada akhir periode perencanaan.

3.2 MisiMisi adalah rumusan umum mengenai upaya upayaMisi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

3 3 Arah Pembangunan Daerah3.3 Arah Pembangunan DaerahArah Pembangunan Daerah adalah strategi untuk mencapai tujuan pembangunan jangka panjang p j p g j g p j gdaerah.


Bab IBab IVV PenutupPenutupBab IBab IV V PenutupPenutup

RPJP Daerah menjadi pedoman bagi seluruh stakeholders pembangunan dalam penyelenggaraanstakeholders pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah,

sebagai koridor dalam penyusunan visi misi dansebagai koridor dalam penyusunan visi, misi dan program calon Kepala Daerah, dan

pedoman dalam penyusunan RPJM Daerahpedoman dalam penyusunan RPJM Daerah


Penyusunan dan Penetapan RPJMDVisi, Misi, Program

Kepala Daerah Terpilih(1)

Bappeda menyusunRancangan Awal

RPJMDSKPD Menyusun Renstra SKPD

Program SKPD

(2)

(3)

Bappeda menyelenggarakan

a) Visi,Misi Kepala Daerahb) Strategi Pembangunan Daerahc) Kebijakan Umumd) Kerangka Ekonomi Daerah (4) pp y gg

MUSRENBANG RPJMD) g

e) Program SKPD

Penetapan RPJMDBappeda menyusunRancangan Akhir RPJMD

a) Visi, Misi Kepala Daerah

(5)

(7)

Digunakan sebagai pedoman penyusunan

Rancangan RKPD

) pb) Strategi Pembangunan Daerahc) Kebijakan Umumd) Kerangka Ekonomi Daerahe) Program SKPD

(6)( )


) g

Sistematika Penulisan RSistematika Penulisan RPJMPJM DaerahDaerahSistematika Penulisan RSistematika Penulisan RPJMPJM DaerahDaerah

Bab I PendahuluanB b II G b U K di i D hBab II Gambaran Umum Kondisi DaerahBab III Visi dan MisiBab IV Strategi Pembangunan DaerahBab IV Strategi Pembangunan DaerahBab V Arah Kebijakan Keuangan DaerahBab VI Arah Kebijakan UmumBab VI Arah Kebijakan UmumBab VII Program Pembangunan DaerahBab VIII PenutupBab VIII Penutup


Bab IBab I PendahuluanPendahuluanBab IBab I PendahuluanPendahuluan

1.1 Latar Belakang1 2 Maksud dan Tujuan1.2 Maksud dan Tujuan1.3 Landasan Hukum1.4 Hubungan RPJM Daerah dengan Dokumen g g

Perencanaan Lainnya1.5 Sistematika Penulisan


Bab II Gambaran Umum Kondisi DaerahBab II Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1 Kondisi Geografis2 2 Perekonomian Daerah2.2 Perekonomian Daerah2.3 Sosial Budaya Daerah2.4 Prasarana dan Sarana Daerah2.5 Pemerintahan Umum


Bab III Visi dan MisiBab III Visi dan Misi

3.1 Visi(Mengadopsi visi Kepala Daerah terpilih)(Mengadopsi visi Kepala Daerah terpilih).

3.2 Misi(Mengadopsi misi Kepala Daerah terpilih).


Bab IBab IVV Strategi Pembangunan DaerahStrategi Pembangunan DaerahBab IBab IV V Strategi Pembangunan DaerahStrategi Pembangunan Daerah

Kebijakan dalam mengimplementasikan program Kepala Daerah sebagai payung pada perumusanKepala Daerah, sebagai payung pada perumusan program dan kegiatan pembangunan di dalam mewujudkan visi dan misi.j


Bab VBab V Arah Kebijakan Keuangan DaerahArah Kebijakan Keuangan DaerahBab VBab V Arah Kebijakan Keuangan DaerahArah Kebijakan Keuangan Daerah

5.15.1 Arah Pengelolaan Pendapatan DaerahArah Pengelolaan Pendapatan Daerah5 25 2 A h P l l B l j D hA h P l l B l j D h5.25.2 Arah Pengelolaan Belanja DaerahArah Pengelolaan Belanja Daerah5.35.3 Kebijakan Umum AnggaranKebijakan Umum Anggaran


Bab VBab VII Arah Kebijakan UmumArah Kebijakan UmumBab VBab VI I Arah Kebijakan UmumArah Kebijakan Umum

AKU merupakan kebijakan yang berkaitan dengan program Kepala Daerah terpilihprogram Kepala Daerah terpilih,

sebagai arah bagi SKPD maupun lintas SKPD dalam merumuskan kebijakanmerumuskan kebijakan

guna mencapai kinerja sesuai dengan tugas dan fungsinyafungsinya


Bab VBab VIIII Program Pembangunan DaerahProgram Pembangunan DaerahBab VBab VII II Program Pembangunan DaerahProgram Pembangunan Daerah

7.1 Program Pembangunan Daerah7.1.1 Program SKPD7.1.2 Program Lintas SKPD7.1.3 Program Kewilayahan

7.2 Rencana Kerja7.2.1 Rencana Kerja Kerangka Regulasi7.2.2 Rencana Kerja Kerangka Pendanaanj g


Bab VIII PenutupBab VIII PenutupBab VIII PenutupBab VIII Penutup

8.1 Program TransisiRancangan program indikatif satu tahun ke depan setelah periode RPJM Daerah berakhir, untuk menjembatani p , jkekosongan dokumen perencanaan jangka menengah pada masa akhir jabatan Kepala Daerah.

8.2 Kaidah Pelaksanaan8.2.1 RPJM Daerah merupakan pedoman bagi SKPD dalam

menyusun Renstra-SKPD.8.2.2 RPJM Daerah akan digunakan dalam penyusunan g p y

RKPD.8.2.3 Penguatan peran para stakeholders/pelaku dalam

pelaksanaan RPJM Daerah.8.2.4 Merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas

kinerja lima tahunan dan tahunan.


Penyusunan dan Penetapan RKPD(8)

Bappeda menyusunRancangan Awal RKPD

a) Prioritas Pembangunan Daerahb) Kebijakan Umum

SKPD Menyusun Renja SKPDProgram SKPD

( )(9)(10)

b) Kebijakan Umumc) Kerangka Ekonomi Daerah

Pagu Indikatifd) Program SKPD

MUSRENBANG Desa/Kelurahan/Kecamatan

Rancangan Akhir RKPD

MUSRENBANG Kab/Kota

a. Sinkronisasi Program SKPD

Maret(11.a)

(11.b)

Rancangan Akhir RKPD

a) Prioritas Pembangunanb) Kebijakan Umumc) Kerangka Ekonomi Daerah

gb. Harmonisasi Dekon dan TP

MUSRENBANG Prov Sbg W kil P i t h P t

April

(12)

P t RKPD

) gd) Program SKPD Wakil Pemerintah Pusat

a. Harmonisasi Dekon dan TP

Mei(13)

(14)

(15)

Penetapan RKPD

Sebagai pedoman penyusunanRancangan APBD

(4)Bappenas menyelenggarakanMUSRENBANGNAS

a. Sinkronisasi Program KL/SKPDb Harmonisasi Dekon dan TP

April(14)


b. Harmonisasi Dekon dan TP

T

RKP Tahun 2008RKP Tahun 2008Tema:

Percepatan pertumbuhan ekonomi untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran

Prioritas:1. Peningkatan investasi, ekspor dan kesempatan kerja.2 Revitalisasi pertanian perikanan dan kehutanan dan2. Revitalisasi pertanian, perikanan dan kehutanan, dan

pembangunan perdesaan.3. Percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan

pengelolaan energipengelolaan energi.4. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan.5. Peningkatan efektivitas penanggulangan kemiskinan.5 e g ata e e t tas pe a ggu a ga e s a6. Pemberantasan korupsi dan percepatan pelaksanaan reformasi

birokrasi.7 Penguatan kemampuan pertahanan dan pemantapan keamanan7. Penguatan kemampuan pertahanan dan pemantapan keamanan

dalam negeri.8. Penanganan bencana, pengurangan risiko bencana, dan

peningkatan pemberantasan penyakit menulardadang-solihin.blogspot.com 34

peningkatan pemberantasan penyakit menular.

Terima KasihTerima KasihTerima KasihTerima Kasih


Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Technology

Transcript of Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional