School of Communication & Business Telkom University fileSchool of Communication & Business...

By:

Ida Nurnida

School of Communication & Business – Telkom University


1

2 Organisasi Formal & Informal

Perspektif Organisasi

Formal-Informal, Primer-Sekunder,

dan Publik-Bisnis

3 Organisasi Primer & Sekunder

4 Organisasi Publik-Bisnis


1

PERSPEKTIF ORGANISASI

FORMAL-INFORMAL, PRIMER-

SEKUNDER, DAN PUBLIK-BISNIS


Berdasarkan perspektif populer, organisasi

dibagi ke dalam melompok organisasi formal

(formal organization) dan organisasi informal

(informal organization),

Pembagian kelompok formal dan informal

adalah wujud ekstrim. Pada kenyataannya, tidak

ada organisasi formal sempurna atau informal

sempurna,


Tipe-tipe keorganisasian yang ada (faktual, riil)

bersifat kecenderungan, yaitu cenderung formal

atau cenderung informal,

Kedua ekstrim formal dan informal berisikan

kontinum tipe-tipe keorganisasian, seperti pada

gambar berikut:


Terstruktur,

Kaku,

Terumuskan,

Tahan lama.

Lepas,

Fleksibel,

Tidak terumuskan,

Spontan.

Formal Informal

Gambar: Organisasi Formal, Informal, dan Ciri-cirinya.

Sumber: Hicks dalam Winardi (2017: 8-9)

1. Seperti perspektif organisasi formal-informal, primer-

sekunder juga adalah wujud ekstrim. Pada

kenyataannya, tidak ada organisasi primer sempurna

atau sekunder sempurna,

2. Perspektif organisasi primer-sekunder lebih menekankan

pada keterlibatan emosional para anggotanya,

3. Kedua ekstrim primer-sekunder berisikan kontinum tipe-

tipe keorganisasian, seperti pada gambar berikut:



Lengkap,

Emosional,

Keterlibatan.

Kontraktual,

Keterlibatan.

Primer Sekunder

Gambar: Organisasi Primer, Sekunder, dan Ciri-cirinya.

Sumber: Hicks (1972: 6)

1. Bahasa latin publik berarti “of people” yang berkenaan

dengan “masyarakat”, sedangkan privat berarti “set

appart” yang berarti “yang terpisah”(Nutt & Backoff dalam

Kusdi (2011: 41),

2. Perspektif organisasi publik dan bisnis (privat) cenderung

dibedakan atas sasaran masing-masing, publik ditujukan

kepada masyarakat umum, sedangkan privat (bisnis)

ditujukan kepada hal-hal “yang terpisah” dari “masyarakat

secara umum,


3. Prinsip dasar yang bersifat umum dan paling mudah

untuk membedakan organisasi publik dan privat (bisnis)

adalah “laba” atau “keuntungan”, namun tidak berarti

bahwa prinsip ini membenarkan organisasi publik boleh

dikelola secara tidak efisien dan tidak ekonomis, dan

4. Kebijakan-kebijakan atau pimpinan organisasi publik

(pemerintahan) pada dasarnya dimotivasi oleh keinginan

untuk dipilih kembali, sedangkan organisasi bisnis

didorong oleh motif memperoleh laba,


3. Sebagian besar pendapatan organisasi bisnis diperoleh

dari pelanggan, sedangkan organisasi publik dari

masyarakat pembayar pajak,

4. Organisasi publik lebih bersifat demokratis dan terbuka,

sehingga biasanya bergerak lebih lamban dalam

pengambilan keputusan, sedangkan organisasi bisnis

berpedoman pada hukum pasar, sehingga bisa

mengambil dan/atau mengubah keputusan secara cepat

sesuai keinginan konsumen.



2ORGANISASI FORMAL

& INFORMAL


1. Memiliki struktur yang terumuskan dengan baik, relatif

kaku karena adanya formalisasi (menekankan

keteraturan), dan relatif stabil (tahan lama dalam suatu

struktur tertentu),

2. Struktur organisasi ini menerangkan hubungan-hubungan

otoritas, kekuasaan, akuntabilitas, dan tanggung jawab,

3. Menunjukkan tugas-tugas terspesifikasi bagi masing-

masing anggotanya,

4. Hierarkhi sasaran-sasaran dinyatakan secara eksplisit,

5. Keanggotaan organisasi dilakukan secara sadar,


6. Status prestise, imbalan, pangkat dan jabatan, serta

prasyarat-prasyaratnya tersusun dengan baik dan

terkendali,

7. Organisasi ini tahan lama dan terrencana, menekankan

keteraturan, dan relatif kaku, tidak fleksibel,

8. Organisasi formal dapat menjadi organisasi informal,

apabila hubungan dan aktfitas internalnya yang sudah

distrukturkan, tidak dilaksanakan.

Contoh: Perusahaan menengah-besar, lembaga-lembaga

pemerintah, Universiras, dll.


1. Terorganisasi secara lepas, cenderung bebas (tidak

terikat), fleksibel, tidak terumuskan dengan baik, dan

bersifat spontan,

2. Struktur organisasi ini tidak menerangkan secara

jelas hubungan-hubungan otoritas, kekuasaan,

akuntabilitas, serta tujuan dan tanggung jawab (tidak

terspesifikasi), dan

3. Wujudnya dapat dialihkan menjadi organisasi formal.


4. Keanggotaan organisasi informal dapat dilakukan

secara sadar ataupun tidak sadar,

5. Status organisasi informal dapat ditingkatkan

menjadi organisasi formal, apabila hubungan dan

kegiatan-kegiatan internalnya sudah terumuskan

dan terstruktur dengan baik.

Contoh: Pertemuan makan malam, penanganan kejadian

kecelakaan, dll.


3ORGANISASI PRIMER

& SEKUNDER

Menuntut keterlibatan lengkap, pribadi dan emosional,

para anggotanya,

Hubungan antar anggota bersifat pribadi, langsung

dan spontan, dengan media tatap muka,

Ekspektasi organisasi adalah timbal-balik, bukan

kewajiban yang dirumuskan secara formal,

Pada dasarnya merupakan organisasi yang bertujuan

memberikan kepuasan kepada para anggotanya.

Contoh: Keluarga, Kumpulan profesional yang berdedikasi

membantu orang lain, , dll.


1. Hubungan antar anggota pada organisasi sekunder

dapat bersifat intelektual, rasional, dan kontraktual,

2. Hubungan tersebut bersifat formal dan impersonal,

dengan kewajiban-kewajiban yang diatur secara

eksplisit,

3. Tujuannya bukan lagi untuk kepuasan anggota,

namun lebih untuk pencapaian tujuan pemilik

(owner) organisasi tersebut,


5. Anggota organisasi mendapat imbalan berupa

gaji/upah, dan

6. Anggota organisasi melibatkan diri secara

terbatas, dengan kewenangan dan komitmen

terbatas pula,

7. Tidak ada ekspektasi anggota ataupun pemilik

organisasi untuk melebihi dari kontrak yang telah

disepakati bersama.



4 ORGANISASI PUBLIK & BISNIS

Dalam literatur Administrasi Publik, pengertian

organisasi publik bermula dari konsep ‘barang publik’

(public goods), yang ditujukan untuk memberikan

pelayanan kepada masyarakat, pelayanan yang tidak

dapat diusahakan secara terpisah sendiri oleh masing-

masing individu,

Fungsi organisasi publik adalah mengatur pelayanan

yang dibutuhkan oleh masyarakat secara umum

(pelayanan publik),


“Pelayanan publik” adalah: “ Something made available to

the whole of population, and it involves thing which people

can not provide for themselves, i.e.: people must act

collectively,” (Londsale & Eyendi dalam Kusdi (2011: 41),

Tidak ada batas-batas atau “garis demarkasi” yang tegas

membedakan antara organisasi publik dan privat (bisnis),

terdapat sejumlah ciri atau sifat organisasi publik yang

juga dimiliki organisasi bisnis atau sebaliknya,


Misi organisasi publik adalah “melakukan yang

terbaik”, bukan menghasilkan uang, sehingga

konsep utama organisasi publik adalah

pertimbangan moral,

Organisasi publik adalah tipe organisasi yang

bertujuan menghasilkan pelayanan kepada

masyarakat, tanpa membedakan status dan

kedudukannya,


Organisasi yang ditujukan untuk menyediakan barang

dan atau jasa kepada konsumen, yang dibedakan dari

kemampuan membayar (ability to pay) konsumennya,

sesuai dengan hukum pasar.

Tujuan pembentukan organisasi bisnis adalah

melakukan aktivitas produksi barang dan atau jasa

untuk mendapatkan “laba” atau “keuntungan”, melalui

sasaran antara, yaitu memenuhi kebutuhan dan

meningkatkan kesejahteraan pelanggann.


Pada faktanya, organisasi yang ada dan berjalan saat ini adalah

percampuran antara organisasi publik dan privat (bisnis), dengan

berbagai variasi kombinasi di antara keduanya, yaitu:

Swasta penuh (Fully Private): modal, pengoperasian, dan

keuntungan sepenuhnya hak swasta,

Swasta dengan pemilikan saham oleh pemerintah (Private with

Part State Ownership): BUMN atau BUMD, contoh: PT. Telkom,

PT. Pembangunan Perumahan,

Joint venture swasta dan pemerintah (Joint Private and Public

Venture): perusahaan perbankan,


Sarana publik yang dioperasikan swasta (Public Infrastructure

Operating Privately): contoh: PT. KAI,

Perusahaan swasta yang diatur pemerintah (Private Regulated):

contoh: rumah sakit, perusahaan obat, sekolah,

Pekerjaan dengan sistem kontrak (Contracted Out): pengadaan

barang kebutuhan pemerintah oleh swasta,

Perusahaan publik monopoli atau tanpa kompetisi (Public

without Competition): contoh PLN, PDAM, Pertamina,

Sarana milik publik atau masyarakat (Public Infrastructure):

Gedung kesenian, gedung olah raga, museum, tempat rekreasi.


School of Communication & Business Telkom University fileSchool of Communication & Business...

Documents

Transcript of School of Communication & Business Telkom University fileSchool of Communication & Business...