Sasaran, indikator, dan pengukuran mutu klinik dan mutu pelayanan
Sasaran MDG's
-
Upload
ujang-kasep -
Category
Documents
-
view
181 -
download
6
Transcript of Sasaran MDG's
Sasaran Program MDG’s
Djoti Atmodjo
AKREDITASI RUMAH SAKIT
<footer>Djoti - Atmodjo
Sejarah akreditasi RS di US
1917 Dr. E.A. Codman ( Ahli Bedah )1918 The American College of Surgeons menyusun Hospital Standardization Programme1951 Terbentuknya Joint Commission on
Accreditation of Hospital1953 – 1965
Standar diubah 6 kali
<footer>Djoti - Atmodjo
Dr. E.A.Codman adalah dokter bedah dari Boston Tahun 1917 Dr.E.A Codman dan beberapa ahli bedah lain kecewa dengan hasil operasi yang seringkali buruk Mereka berkesimpulan bahwa penyulit itu terjadi karena kondisi yang tidak memenuhi syarat di Rumah Sakit Untuk itu perlu ada penilaian dan penyempurnaan tentang segala sesuatu yang terkait dengan pembedahan Ini adalah upaya pertama yang berusaha mengidentifikasikan masalah klinis, dan kemudian mencari jalan keluarnya
<footer>Djoti - Atmodjo
Tujuan akreditasiUmum : meningkatkan mutu pelayanan RS
Khusus :
1. Memberikan jaminan, kepuasan dan perlindungan kepada masyarakat
2. memberikan pengakuan kepada RS yang telah menerapkan standar yang ditetapkan
3. Menciptakan lingkungan internal RS yang kondusif untuk penyembuhan dan pengobatan pasien sesuai standar struktur, proses dan hasil (outcome)
UU 44/2009 Pasal 29
Setiap Rumah Sakit mempunyai kewajiban :b. memberi pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, antidiskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit;a. membuat, melaksanakan, dan menjaga standar mutu
pelayanan kesehatan di Rumah Sakit sebagai acuan dalam melayani pasien;
<footer>Djoti - Atmodjo
Dalam upaya peningkatan mutu pelayanan Rumah Sakit wajib dilakukan akreditasi secara berkala mInimal 3 (tiga) tahun sekali
UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
Pasal 40 :
<footer>Djoti - Atmodjo
Akreditasi RS
Mutu
<footer>Djoti - Atmodjo
Deming :Mutu adalah apapun yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumenCrosby :Mutu adalah kepatuhan terhadap standar yang telah ditetapkan
M U T U
<footer>Djoti - Atmodjo
Pengertian Akreditasi RS
Pengakuan yang diberikan oleh Pemerintah kepada rumah sakit karena telah memenuhi standar yang telah ditentukan
Otonomi Daerah
<footer>Djoti - Atmodjo
Kemkes
Badan Pengawas RS Tenaga Pengawas RS
Ijin RS
R
S
Permenkes – Kepmenkes - Pedoman
UU Rumah Sakit UU Kesehatan
UU Praktik Kedokteran UU Pelayanan Publik
Peraturan Pemerintah Peraturan Presiden
MDG’s
Standar sebagai acuan
Akreditasi Rumah Sakit
Akreditasi Rumah Sakit sebagai basis manajemen RS
Standar TKP.2Seorang manajer senior atau direktur bertanggung jawab untuk menjalankan rumah sakit dan mematuhi undang-undang dan peraturan yang berlaku.
Elemen Penilaian TKP.2 1. Pendidikan dan pengalaman senior manajer sesuai dengan persyaratan di dalam deskripsi posisi. 2. Manajer senior atau direktur mengelola operasional rumah sakit sehari-hari, termasuk mereka yang bertanggung jawab yang digambarkan di dalam deskripsi posisi3. Manajer senior atau direktur mengajukan rekomendasi tentang kebijakan-kebijakan kepada governing body4. Manajer senior atau direktur menjamin kepatuhan terhadap kebijakan yang telah disetujuinya5. Manajer senior atau Direktur harus patuh terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku6. Manajer senior atau Direktur bertindak terhadap laporan dari lembaga pengawasan dan regulator
<footer>Djoti - Atmodjo
Pasal 36Setiap Rumah Sakit harus menyelenggarakan tata kelola Rumah Sakit dan tata kelola klinis yang baik
UU 44 / 2009Tentang Rumah Sakit
<footer>Djoti - Atmodjo
Tata kelola rumah sakit yang baik adalah penerapan fungsi-fungsi manajemen rumah sakit yang berdasarkan prinsip-prinsip tranparansi, akuntabilitas, independensi dan responsibilitas, kesetaraan dan kewajaran.Tata kelola klinis yang baik adalah penerapan fungsi manajemen klinis yang meliputi kepemimpinan klinik, audit klinis, data klinis, risiko klinis berbasis bukti, peningkatan kinerja, pengelolaan keluhan, mekanisme monitor hasil pelayanan, pengembangan profesional, dan akreditasi rumah sakit.
<footer>Djoti - Atmodjo
Fungsi manajemenPlanningOrganizingActuatingControling
<footer>Djoti - Atmodjo
MEMBANGUNTATA KELOLA RUMAH SAKIT
YANG BAIK
Tujuan
Misi
Rencana strategis
Fungsi operasi
Fungsi manajemen
Indikator
Rencana Kerja & Anggaran
Sasaran
Visi
Program Kerja Unit Evaluasi
Laporan bulanan
TATA KELOLA RUMAH SAKIT
SMART
Tujuan
Misi
Rencana strategis
Rawat JalanRawat InapKamar OperasiFarmasiLaboratoriumDll unit kerja
Fungsi manajemen
Indikator
Rencana Kerja & Anggaran
Sasaran
Visi
Program Kerja Unit Evaluasi
Laporan bulanan
TATA KELOLA RUMAH SAKIT
SMART
Tujuan
Misi
Rencana strategis
Fungsi operasi
PlanningOrganizingActuatingControlling
Indikator
Rencana Kerja & Anggaran
Sasaran
Visi
Program Kerja Unit Evaluasi
Laporan bulanan
TATA KELOLA RUMAH SAKIT
SMART
OrganizationFinished Goodsand Services
RESOURCE INPUT TRANSFORMATIONPROCESS
PRODUCT OUTPUTS
InformationMaterialsTechnologyFacilitiesMoneyPeople
Workactivity
Customer feedback
Organization
( Schermerhorn : Organizational Behaviour, 1997 )
How an organization operates as an open system
ResourceInput
TransformationProses
ProductOutput
Indikator Produktivitas Indikator Mutu Indikator Efisiensi Indikator Keuangan
EvaluasiKinerja
How an organization operates as an open system
Standar
Supaya bisa diukur
<footer>Djoti Atmodjo
Membangun SistemManajemen mutu
Manajemen RS
<footer>Djoti - Atmodjo
MembangunManajemen RS
Indikator Produktivitas
Indikator Mutu Indikator Efisiensi Indikator Keuangan
EvaluasiKinerja
E B MEvidenceBaseManagement
Akreditasi RS
Pedoman Pelayanan
Input Proses Output/Outcome
S P O
Sistem di Unit Kerja
Kebijakanpelayanan
EvaluasiPedoman
Pengorganisasian
Tatalaksana
Standar Standar
Standar
Survei kepuasan Indikator Mutu :
Indikator KlinikIndikator Mutu Yan
I K P :K T D : Sentinel EventK N C
Standar SDM
Standar Fasilitas
Peraturan dan perundanganPedoman
<footer>Djoti - Atmodjo
Rawat Jalan
FarmasiKamar Operasi
Gawat Darurat Rawat Inap Rawat Intensif
Gizi
Rehab MedRadiologi
Laboratorium Yan Darah
Rekam MedisDikat
Sanitasi
CSSD
IPS RSLinen/laundry
Kmr Jenasah
Unit Kerja
SASARAN MDG’S
Gambaran Umum
Nation political commitment 189 negara Indonesia menandatangani kesepakatan pembangunan MDGs (tahun 2000)
Tujuan mempercepat pembangunan manusia dan pemberantasan kemiskinan
8 MISI MDGs
8 MISI MDGs
Sasaran MDGs terkait Standar Akreditasi Baru
Sasaran I : Penurunan angka kematian bayi dan Peningkatan kesehatan ibu
Sasaran II: Penurunan angka kesakitan HIV/AIDS
Sasaran III: Penurunan angka kesakitan TB
Penurunan angka kematian bayi dan peningkatan
kesehatan ibu
Standar SMDGs I
Maksud dan Tujuan
Rumah sakit melaksanakan PONEK
Proses persalinan dan perawatan bayi harus dilakukan dalam sistem terpadu dalam bentuk pelayanan obstetrik dan neonatus komprehensif (PONEK) di rumah sakit dan pelayanan obstetrik dan neonatus dasar (PONED) di Puskesmas
Penurunan angka kematian bayi dan peningkatan kesehatan ibu
Langkah – langkah PONEK
1. Melaksanakan dan menerapkan standar pelayanan perlindungan ibu dan bayi secara terpadu dan paripurna
2. Mengembangkan kebijakan dan SPO sesuai dengan standar
3. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan bayi termasuk kepedulian terhadap ibu dan bayi.
4. Meningkatkan kesiapan rumah sakit dalam melaksanakan fungsi pelayanan obstetrik dan neonatus termasuk pelayanan kegawat daruratan (PONEK 24 Jam)
1. Meningkatkan fungsi rumah sakit sebagai model dan pembina teknis dalam pelaksanaan Inisisasi Menyusui Dini (IMD) dan pemberian ASI Eksklusif
2. Meningkatkan fungsi rumah sakit sebagai pusat rujukan pelayanan kesehatan ibu dan bayi bagi sarana pelayanan kesehatan lainnya.
3. Meningkatkan fungsi Rumah Sakit dalam Perawatan Metode Kangguru (PMK) pada bayi BBLR.
4. Melaksanakan sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Rumah Sakit Sayang Ibu Bayi (RSSIB) 10 langkah menyusui dan peningkatan kesehatan ibu
Langkah – langkah PONEK
Elemen Penilaian SMDG I
1. Pimpinan RS berpartisipasi dalam menyusun rencana PONEK
2. Pimpinan RS berpartisipasi dalam menetapkan keseluruhan proses/mekanisme dalam program PONEK termasuk pelaporannya
3. Adanya kebijakan rumah sakit dan dukungan penuh manajemen dalam pelayanan PONEK
4. Terbentuk dan berfungsinya Tim PONEK Rumah Sakit5. Terlaksananya pelatihan untuk meningkatkan
kemampuan teknis Tim PONEK sesuai standar6. Terlaksananya fungsi rujukan PONEK pada rumah sakit
sesuai dengan kebijakan yang berlaku.
PENURUNAN ANGKA KESAKITAN HIV/AIDS
Standar SMDGs II
Maksud dan Tujuan
Rumah sakit melaksanakan Penanggulangan HIV/AIDS sesuai pedoman rujukan ODHA
kemudahan akses bagi ODHA untuk mendapatkan layanan pencegahan, pengobatan, dukungan dan perawatan, sehingga diharapkan lebih banyak ODHA yang memperoleh pelayanan yang berkualitas di rumah sakit yang ditetapkan sebagai RS rujukan ODHA.
PENURUNAN ANGKA KESAKITAN HIV/AIDS
Langkah – langkah penanggulangan HIV/AIDS
Meningkatkan fungsi pelayanan VCT (Voluntary Counseling and Testing);
Meningkatkan fungsi pelayanan ART (Antiretroviral Therapy); Meningkatkan fungsi pelayanan PMTCT (Prevention Mother to Child
Transmision); Meningkatkan fungsi pelayanan Infeksi Oportunistik (IO); Meningkatkan fungsi pelayanan pada Orang Dengan HIV AIDS
(ODHA) dengan faktor risiko Injection Drug User (IDU); dan Meningkatkan fungsi pelayanan penunjang, yang meliputi:
pelayanan gizi, laboratorium, dan radiologi, pencatatan dan pelaporan.
1. Pimpinan RS berpartisipasi dalam menyusun rencana pelayanan penanggulangan HIV/AIDS
2. Pimpinan RS berpartisipasi dalam menetapkan keseluruhan proses/mekanisme dalam pelayanan penanggulangan HIV/AIDS termasuk pelaporannya
3. Adanya kebijakan Rumah Sakit dan dukungan penuh manajemen dalam pelayanan penanggulangan HIV/AIDS
4. Terbentuk dan berfungsinya Tim HIV/AIDS Rumah Sakit5. Terlaksananya pelatihan untuk meningkatkan kemampuan
teknis Tim HIV/AIDS sesuai standar6. Terlaksananya fungsi rujukan HIV/AIDS pada rumah sakit
sesuai dengan kebijakan yang berlaku7. Terlaksananya pelayanan VCT, ART, PMTCT, IO, ODHA dgn
faktor risiko IDU, penunjang sesuai dengan kebijakan
Elemen Penilaian SMDGs II
Other diseases:Tuberkulosis
Standar SMDG’s III.
Maksud dan Tujuan
Rumah sakit melaksanakan Penanggulangan TB sesuai pedoman strategi DOTS
Penerapan strategi DOTS di rumah sakit dalam meningkatan angka: penemuan kasus (care detection rate, CDR), keberhasilan pengobatan (cure rate), dan keberhasilan rujukan (success referal rate).
Other diseases:Tuberkulosis
Elemen Penilaian SMDGs III
1. Pimpinan RS berpartisipasi dalam menyusun rencana pelayanan DOTS TB
2. Pimpinan RS berpartisipasi dalam menetapkan keseluruhan proses/mekanisme dalam program pelayanan DOTS TB termasuk pelaporannya
3. Adanya kebijakan rumah sakit dan dukungan penuh manajemen dalam pelayanan DOTS TB sesuai dengan standar
4. Terbentuk dan berfungsinya Tim DOTS TB Rumah Sakit5. Terlaksananya pelatihan untuk meningkatkan
kemampuan teknis Tim DOTS TB sesuai standar6. Terlaksananya fungsi rujukan TB DOTS pada rumah
sakit sesuai dengan kebijakan yang berlaku
KEBIJAKAN DAN DASAR HUKUM
SE MENKES 884/Menkes/VII/2007 Perihal Ekspansi TB Strategi DOTS di Rumah Sakit dan Balai Kesehatan / Pengobatan Penyakit Paru
SE Dirjen Bina Yanmed YM.02.08/III/673/07 perihal:
Penatalaksanaan TB di Rumah Sakit.
Keputusan MENKES No.129/Menkes/SK/II/2008
Tentang STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI RUMAH SAKIT
5 Strategi DOTS
1. Komitmen politik dengan meningkatkan dan kesinambungan pembiayaan
2. Penemuan kasus melalui pemeriksaan bakteriologi yang terjamin kualitasnya
3. Pengobatan yang terstandarisasi dengan supervisi dan dukungan terhadap pasien
4. Pasokan obat yang efektif dan terjamin kontinuitasnya 5. Sistim monitoring evaluasi dan penilaiannya
<footer>Djoti - Atmodjo
IV. SASARAN MILENIUM DEVELOPMENT GOALSSASARAN I. PENURUNAN ANGKA KEMATIAN BAYI DAN PENINGKATAN KESEHATAN IBUSASARAN II. PENURUNAN ANGKA KESAKITAN HIV/AIDSSASARAN III.PENURUNAN ANGKA KESAKITAN TB
<footer>Djoti - Atmodjo
IV. SASARAN MILENIUM DEVELOPMENT GOALSSASARAN I. PONEK
SASARAN II. SASARAN III. Penyakit
<footer>Djoti - Atmodjo
Adanya kebijakan rumah sakit dan dukungan penuh manajemen dalam pelayanan
Partisipasi pimpinan RS menyusun rencana pelayanan
Pimpinan RS berpartisipasi dalam menetapkan keseluruhan proses/mekanisme dalam program pelayanan
Terbentuknya Tim Terlaksananya pelatihan Terlaksananya rujukan
<footer>Djoti - Atmodjo
I. KELOMPOK STANDAR PELAYANAN BERFOKUS PADA PASIENBAB 1. AKSES KE PELAYANAN DAN KONTINUITAS PELAYANAN (APK)BAB 2. HAK PASIEN DAN KELUARGA (HPK)BAB 3. ASESMEN PASIEN (AP)BAB 4. PELAYANAN PASIEN (PP)BAB 5. PELAYANAN ANESTESI DAN BEDAH (PAB)BAB 6. MANAJEMEN DAN PENGGUNAAN OBAT (MPO)BAB 7. PENDIDIKAN PASIEN DAN KELUARGA (PPK)
II. KELOMPOK STANDAR MANAJEMEN RUMAH SAKITBAB 1. PENINGKATAN MUTU DAN KESELAMATAN PASIEN (PMKP)BAB 2. PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI (PPI)BAB 3. TATA KELOLA, KEPEMIMPINAN, DAN PENGARAHAN (TKP)BAB 4. MANAJEMEN FASILITAS DAN KESELAMATAN (MFK)BAB 5. KUALIFIKASI DAN PENDIDIKAN STAF (KPS)BAB 6. MANAJEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMASI (MKI)
III. SASARAN KESELAMATAN PASIEN RUMAH SAKITSASARAN I. KETEPATAN IDENTIFIKASI PASIENSASARAN II. PENINGKATAN KOMUNIKASI YANG EFEKTIFSASARAN III.PENINGKATAN KEAMANAN OBAT YANG PERLU DIWASPADAISASARAN IV.KEPASTIKAN TEPAT LOKASI,TEPAT PROSEDUR,TEPAT PASIEN OPERASISASARAN V. PENGURANGAN RISIKO INFEKSI TERKAIT PELAYANAN KESEHATAN SASARAN VI. PENGURANGAN RISIKO PASIEN JATUH
<footer>Djoti - Atmodjo
Pedoman upaya peningkatan mutu RS Pedoman keselamatan pasien Pedoman K3 RS Pedoman perinatal risiko tinggi PONEK SPO pelayanan kedokteran Pelayanan rekam medis
IMPLEMENTASI MDG’S DI RS
Elemen Penilaian SMDG I
1. Pimpinan RS berpartisipasi dalam menyusun rencana PONEK
2. Pimpinan RS berpartisipasi dalam menetapkan keseluruhan proses/mekanisme dalam program PONEK termasuk pelaporannya
3. Adanya kebijakan rumah sakit dan dukungan penuh manajemen dalam pelayanan PONEK
4. Terbentuk dan berfungsinya Tim PONEK Rumah Sakit5. Terlaksananya pelatihan untuk meningkatkan
kemampuan teknis Tim PONEK sesuai standar6. Terlaksananya fungsi rujukan PONEK pada rumah sakit
sesuai dengan kebijakan yang berlaku.
<footer>Djoti - Atmodjo
<footer>Djoti - Atmodjo
<footer>Djoti - Atmodjo
<footer>Djoti - Atmodjo
<footer>Djoti - Atmodjo
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 1051/MENKES/SK/XI/2008
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN OBSTETRI NEONATAL EMERGENSI KOMPREHENSIF (PONEK)24 JAM DI RUMAH SAKIT
Ditetapkan di Jakarta, Pada Tanggal 11 November 2008
Pada Konferensi Tingkat Tinggi Perserikatan Bangsa – Bangsa pada tahun 2000 disepakati bahwa terdapat 8 Tujuan Pembangunan Millenium (Millenium Development Goals) pada tahun 2015. Dua diantara tujuan tersebut mempunyai sasaran dan indikator yang terkait dengan kesehatan ibu, bayi dan anak yaitu :
1.Mengurangi angka kematian bayi dan balita sebesar dua per tiga dari AKB pada tahun 1990 menjadi 20 dari 25/1000 kelahiran hidup.
2.Mengurangi angka kematian ibu sebesar tiga per empat dari AKI pada tahun 1990 dari 307 menjadi 125/100.000 kelahiran hidup.
PENGERTIAN
Rumah Sakit PONEK 24 Jam adalah Rumah Sakit yang menyelenggarakan pelayanan kedaruratan maternal dan neonatal secara komprehensif dan terintegrasi 24 jam.
VISI
Pada tahun 2015 tercapai Tujuan Pembangunan Millenium (Millenium Development Goals) yaitu :
Mengurangi angka kematian bayi dan balita sebesar dua pertiga dari AKB pada tahun 1990 menjadi 20 dari 25/1000 kelahiran hidup
Mengurangi angka kematian ibu sebesar tiga per empat dari AKI pada tahun 1990 menjadi 125/100.000 kelahiran hidup
MISI
Menyelenggarakan pelayanan obstetri dan neonatal yang bermutu melalui standarisasi Rumah Sakit PONEK 24 jam, dalam rangka menurunkan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi di indonesia
TUJUAN
1.Adanya kebijakan Rumah Sakit dan dukungan penuh manajemen dalam pelayanan PONEK.
2.Terbentuknya Tim PONEK Rumah Sakit.3.Tercapainya kemampuan teknis Tim PONEK sesuai standar.4.Adanya koordinasi dan sinkronisasi antara pengelola dan
penanggung jawab program pada tingkat kabupaten / kota, propinsi, dan pusat dalam manajemen program PONEK.
Sistem Rujukan
SASARAN
1.Seluruh pimpinan Rumah Sakit tingkat Kabupaten / Kota2.Seluruh Dinas Kesehatan Propinsi dan Kabupaten / Kota3.Pengelola program kesehatan ibu dan anak di seluruh
Dinas Kesehatan Propinsi dan Kabupaten / Kota
FUNGSI RUMAH SAKIT
1.PelayananRumah Sakit harus dapat menangani kasus rujukan yang tidak mampu ditangani oleh petugas kesehatan di tingkat pelayanan primer (dokter, bidan, perawat).2.Pendidikan
Rumah Sakit harus terus menerus meningkatkan kemampuan baik petugas rumah sakit, luar rumah sakit maupun peserta pendidikan tenaga kesehatan sehingga mampu melakukan tindakan sesuai dengan standar dan kewenangannya untuk menyelesaikan kasus darurat.3.PenelitianRumah Sakit harus mempunyai program evaluasi kinerja baik rumah sakit maupun wilayah kerja dalam rangka menurunkan angka kematian ibu dan bayi baru lahir.
MONITOR DAN EVALUASI KINERJA
1.Fasilitas fisik2.Kinerja kelompok kerja di unit gawat darurat, kamar bersalin,
kamar operasi (harus mampu dilakukan operasi dalam waktu kurang dari 30 menit, setelah diputuskan), dan kamar neonatal
3.Case Fatality Rate, angka kematian penyakit yang harus menurun setiap tahun dengan percepatan 20 %
4.Angka rasio kematian ibu harus (< 200/100.000 kelahiran hidup), rasio kematian perinatal (<20/1000 kelahiran hidup) di rumah sakit
TARGET
a.Angka Kematian Ibu (AKI) < 100/100.000 kelahiran hidupb.Angka Kematian Neonatal < 18/1000 kelahiran
PONEK RUMAH SAKIT
1.Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal Fisiologis
2.Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal dengan risiko tinggi
3.Pelayanan Kesehatan Neonatal4.Perawatan Intensif Neonatal
PELAYANAN PENUNJANG MEDIK
1.Pelayanan Darah2.Perawatan Intensif3.Pencitraan4.Laboratorium
KRITERIA RUMAH SAKIT PONEK 24 JAM
A.KRITERIA UMUM RUMAH SAKIT PONEK Ada dokter jaga yang terlatih di UGD untuk mengatasi kasus emergensi
baik secara umum maupun emergency obstetrik-neonatal Dokter, bidan dan perawat telah mengikuti pelatihan tim PONEK di
rumah sakit meliputi resusitasi neonatus, kegawat-daruratan obstetrik dan neonatus
Mempunyai Standar Operating Prosedur penerimaan dan penanganan pasien kegawat-daruratan obstetrik dan neonatal
Kebijakan tidak ada uang muka bagi pasien kegawat-daruratan obstetrik dan neonatal
Mempunyai prosedur pendelegasian wewenang tertentu Mempunyai standar respon time di UGD selama 10 menit, di kamar
bersalin kurang dari 30 menit, pelayanan darah kurang dari 1 jam
Tersedia kamar operasi yang siap (siaga 24 jam) untuk melakukan operasi, bila ada kasus emergensi obstetrik atau umum
Memiliki kru/awak yang siap melakukan operasi atau melaksanakan tugas sewaktu-waktu, meskipun on call
Adanya dukungan semua pihak dalam tim pelayanan PONEK, antara lain dokter kebidanan, dokter anak, dokter/petugas anestesi, dokter penyakit dalam, dokter spesialis lain serta dokter umum, bidan dan perawat
Tersedia pelayanan darah yang siap 24 jam Tersedia pelayanan penunjang lain yang berperan dalam PONEK,
seperti Laboratorium dan Radiologi selama 24 jam, obat dan alat penunjang yang selalu siap tersedia
Perlengkapan Semua perlengkapan harus bersih (bebas debu, kotoran,
bercak, cairan dll) Permukaan metal harus bebas karat atau bercak Semua perlengkapan harus kokoh (tidak ada bagian yang
longgar atau tidak stabil) Permukaan yang dicat harus utuh dan bebas dari goresan
besar Roda perlengkapan (jika ada) harus lengkap dan berfungsi
dengan baik Instrumen yang siap digunakan harus disterilisasi Semua perlengkapan listrik harus berfungsi baik (saklar, kabel
dan steker menempel kokoh) Bahan
Semua bahan harus berkualitas tinggi dan jumlahnya cukup untuk memenuhi kebutuhan unit ini
Elemen Penilaian SMDGs II
1. Pimpinan RS berpartisipasi dalam menyusun rencana pelayanan penanggulangan HIV/AIDS
2. Pimpinan RS berpartisipasi dalam menetapkan keseluruhan proses/mekanisme dalam pelayanan penanggulangan HIV/AIDS termasuk pelaporannya
3. Adanya kebijakan Rumah Sakit dan dukungan penuh manajemen dalam pelayanan penanggulangan HIV/AIDS
4. Terbentuk dan berfungsinya Tim HIV/AIDS Rumah Sakit5. Terlaksananya pelatihan untuk meningkatkan kemampuan
teknis Tim HIV/AIDS sesuai standar6. Terlaksananya fungsi rujukan HIV/AIDS pada rumah sakit
sesuai dengan kebijakan yang berlaku7. Terlaksananya pelayanan VCT, ART, PMTCT, IO, ODHA dgn
faktor risiko IDU, penunjang sesuai dengan kebijakan
<footer>Djoti - Atmodjo
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 832/Menkes/SK/X/2006
TENTANGPENETAPAN RUMAH SAKIT RUJUKAN BAGI ORANG DENGAN HIV / AIDS (ODHA) DAN STANDAR PELAYANAN RUMAH SAKIT RUJUKAN ODHA DAN SATELITNYA
Meningkatkan fungsi pelayanan kesehatan bagi ODHA di rumah sakit rujukan ODHA dan satelitnya.
TUJUAN UMUM
TUJUAN KHUSUS
a. Meningkatkan fungsi pelayanan VCT (Voluntary Counseling and Testing).
b. Meningkatkan fungsi pelayanan ART (Antitetroviral Therapy).
c. Meningkatkan fungsi pelayanan PMTCT (Prevention Mother to Child Transmision).
d. Meningkatkan fungsi pelayanan Infeksi Oportunistik (IO).
e. Meningkatkan fungsi pelayanan pada ODHA dengan faktor risiko IDU.
f. Meningkatkan fungsi pelayanan penunjang yang meliputi pelayanan gizi, laboratorium, dan radiologi, pencacatan, dan pelaporan.
Pengertian dan proses pelayanan kesehatan bagi ODHA adalah memberikan perawatan komprehensif, dukungan dan pengobatan.
Pelayanan kesehatan bagi ODHA diawali dengan melakukan konseling dan melanjutkan dengan terapi medis (ARV dan IO), dengan selalu didampingi dengan konseling bagi ODHA dan keluarganya / pendampingnya.
PELAYANAN KESEHATAN BAGI ODHA
Pelayanan kesehatan bagi ODHA meliputi 5 pelayanan, yaitu :
1. VCT (Voluntary Counseling and Testing).2. ART (Antitetroviral Therapy).3. PMCT (Prevention Mother to Child Transmision)4. Infeksi Oportunistik (OI)5. Pelayanan penunjang yang meliputi : pelayanan gizi,
laboratorium, dan perawatan, pencacatan, dan pelaporan.
Elemen Penilaian SMDGs III
1. Pimpinan RS berpartisipasi dalam menyusun rencana pelayanan DOTS TB
2. Pimpinan RS berpartisipasi dalam menetapkan keseluruhan proses/mekanisme dalam program pelayanan DOTS TB termasuk pelaporannya
3. Adanya kebijakan rumah sakit dan dukungan penuh manajemen dalam pelayanan DOTS TB sesuai dengan standar
4. Terbentuk dan berfungsinya Tim DOTS TB Rumah Sakit5. Terlaksananya pelatihan untuk meningkatkan
kemampuan teknis Tim DOTS TB sesuai standar6. Terlaksananya fungsi rujukan TB DOTS pada rumah
sakit sesuai dengan kebijakan yang berlaku
<footer>Djoti - Atmodjo
PELAYANAN TUBERKULOSIS DENGAN STRATEGI DOTS DI RUMAH SAKIT
TUJUAN UMUM
Pedoman Manajerial Pelayanan Tuberkulosis Dengan Strategi DOTS di Rumah Sakit disusun dengan tujuan agar dapat meningkatkan mutu pelayanan tuberkulosis di rumah sakit
TUJUAN KHUSUS
Sebagai pedoman manajerial dalam program penanggulangan TB di rumah sakit dengan strategi DOTS.Sebagai indikator mutu penerapan standar pelayanan rumah sakit (SPRS) dalam program penanggulangan TB melalui akreditasi.Sebagai salah satu alat ukur kinerja rumah sakit dalam penanggulangan TB melalui indikator Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit (SPM-RS)
SASARAN
Pedoman Manajerial Pelayanan Tuberkulosis Dengan Strategi DOTS Di Rumah Sakit diperuntukkan bagi seluruh rumah sakit di Indonesia, baik rumah sakit pemerintah maupun swasta.
Setiap pelayanan TB dengan strategi DOTS bagi pasien TB harus berdasarkan standar pelayanan yang telah ditetapkan oleh Program Penanggulangan Tuberkulosis Nasional.
Setiap Pelayanan TB harus berdasarkan International Standard for Tuberculosis (ISTC) atau Standar Diagnosis, Pengobatan dan Tanggung Jawab Kesehatan Masyarakat.
Direktur / Wakil Direktur berfungsi sebagai administrator. Fungsi administrator antara lain :
Membuat kebijakan dan melaksanakannya.Mengintegrasikan, merencanakan, dan mengkoordinasikan pelayanan.Melaksanakan pengembangan staf dan pendidikan / pelatihan.Melakukan pengawasan terhadap penerapan standar pelayanan medis / kedokteran termasuk medico legal.Berkoordinasi dengan Komite Medik untuk memfasilitasi implementasi etika kedokteran dan mutu profesi, penetapan Standar Pelayanan Medis dan SPO.Membentuk Tim DOTS yang dipimpin oleh Ketua / pimpinan yang berfungsi.
TIM DOTS
Pimpinan rumah sakit membentuk Tim DOTS sebagai wadah khusus dalam pengelolaan pasien TB di rumah sakit.Pembentukan Tim DOTS di rumah sakit bersifat fungsional ditetapkan melalui surat keputusan direktur rumah sakit.Tim DOTS di rumah sakit berada dibawah koordinasi Direktur / Wakil Direktur Pelayanan Medik.
Ketua Tim DOTS Rumah Sakit
Ketua Tim DOTS adalah seorang dokter spesialis paru atau penyakit dalam atau dokter spesialis atau dokter umum yang bersertifikat Pelatihan Pelayanan Tuberkulosis dengan Strategi DOTS di Rumah Sakit (PPTS DOTS)Ketua Tim DOTS merangkap sebagai anggota.
FASILITAS DAN PERALATAN
1.Tersedia ruangan khusus pelayanan pasien TB (Unit DOTS) yang berfungsi sebagai pusat pelayanan TB di RS meliputi kegiatan diagnostik, pengobatan, pencatatan dan pelaporan, serta menjadi pusat jejaring internal / eksternal DOTS.
2.Ruangan tersebut memenuhi persyaratan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI-TB) di rumah sakit.
3.Tersedia peralatan untuk melakukan pelayanan medis TB.4.Tersedia ruangan / sarana bagi penyelenggaraan KIE terhadap
pasien TB dan keluarga.5.Tersedia ruangan laboratorium yang mampu melakukan
pemeriksaan mikroskopis dahak.
KEBIJAKAN DAN PROSEDUR
1.Ada kebijakan / ketentuan / pedoman dan prosedur tertulis yang harus menjadi acuan pokok bagi semua staf medik dalam melaksanakan tugas sehari – hari.
2.Ada kebijakan / ketentuan / pedoman tentang jejaring internal dan eksternal dalam pelayanan pasien.
3.Ada kebijakan / ketentuan / pedoman tentang pelayanan pasien TB bagi orang miskin.
4.Kebijakan / ketentuan / prosedur tentang OAT, ketersediaan obat, bila terjadi kekosongan.
5.Kebijakan / ketentuan / prosedur tentang Pelayanan pasien TB di rawat jalan.
6.Kebijakan / ketentuan / prosedur tentang Pelayanan pasien TB di rawat inap.
1.Kebijakan / ketentuan / prosedur tentang Pelayanan pasien TB di Unit Gawat Darurat.
2.Kebijakan / ketentuan / prosedurtentang pengelolaan pasien dengan MDR, HIV.
3.Kebijakan / ketentuan / prosedurtentang pasien yang mangkir.4.Kebijakan / ketentuan / prosedur tentang rujukan pasien ke UPK lain.5.Kebijakan tentang cross check pasien.6.Kebijakan tentang OAT termasuk dalam pengelolaan instalasi farmasi
rumah sakit.7.Kebijakan tentang OAT masuk dalam formularium RS (baik obat
program maupun diluar program, Jamkesmas, Askes, dll).8.Ada kebijakan bahwa staf medik membantu pimpinan rumah sakit
dalam perencanaan, penggunaan, dan pemeliharaan persediaan fasilitas dan peralatan pelayanan medis.
1.Ada kebijakan dan prosedur mekanisme untuk mengawasi, memonitor dan mengevaluasi penerapan standar pelayanan TB di rumah sakit.
2.Ada kebijakan dan prosedur mekanisme untuk menentukan standar pelayanan minimal, atau indikator keberhasilan pelayanan TB di rumah sakit. (Angka pemeriksaan mikroskopik dahak, menurunnya angka drop out, angka kesalahan baca laboratorium, angka konversi, angka keberhasilan rujukan dan sebagainya).
3.Ada kebijakan dan prosedur tentang pemenuhan standar pencegahan dan pengendalian infeksi TB di Rumah Sakit (standar manajerial, administrasi, lingkungan, dan alat pelindung diri).
4.Ada kebijakan dan prosedur bagi rumah sakit yang digunakan sebagai lahan pendidikan, pelatihan dan penelitian terkait TB.
TRANSFORMASI AKREDITASI RUMAH SAKITMENUJU STANDAR AKREDITASI JCI
Standar Akreditasi Rumah Sakit
9393
9494
URUTAN BAB DALAM PENETAPAN KELULUSAN
1. Sasaran keselamatan pasien rumah sakit (SKP)2. Hak pasien dan keluarga (HPK)3. Pendidikan pasien dan keluarga (PPK)4. Peningkatan mutu dan keselamatan pasien (PMKP)5. Millenium Development Goal’s (MDG’s)6. Akses Pelayanan dan Kontinuitas Pelayanan (APK)7. Asesmen Pasien (AP)8. Pelayanan Pasien (PP)9. Pelayanan Anestesi dan Bedah (PAB)10. Manajemen Penggunaan Obat (MPO)11. Manajemen Komunikasi dan Informasi (MKI)12. Kualifikasi dan Pendidikan Staff (KPS)13. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI)14. Tata Kelola, Kepemimpinan dan Pengarahan ( TKP)15. Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK)
1. Sasaran keselamatan pasien rumah sakit (SKP)2. Hak pasien dan keluarga (HPK)3. Pendidikan pasien dan keluarga (PPK)4. Peningkatan mutu dan keselamatan pasien (PMKP)5. Millenium Development Goal’s (MDG’s)6. Akses Pelayanan dan Kontinuitas Pelayanan (APK)7. Asesmen Pasien (AP)8. Pelayanan Pasien (PP)9. Pelayanan Anestesi dan Bedah (PAB)10. Manajemen Penggunaan Obat (MPO)11. Manajemen Komunikasi dan Informasi (MKI)12. Kualifikasi dan Pendidikan Staff (KPS)13. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI)14. Tata Kelola, Kepemimpinan dan Pengarahan ( TKP)15. Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK)
Pratama
Masing2 babdan rata 2 group mayornilai = > 80 %
Masing2 babdan rata2 group minornilai = > 20%
1. Sasaran keselamatan pasien rumah sakit (SKP)2. Hak pasien dan keluarga (HPK)3. Pendidikan pasien dan keluarga (PPK)4. Peningkatan mutu dan keselamatan pasien (PMKP)5. Millenium Development Goal’s (MDG’s)6. Akses Pelayanan dan Kontinuitas Pelayanan (APK)7. Asesmen Pasien (AP)8. Pelayanan Pasien (PP)9. Pelayanan Anestesi dan Bedah (PAB)10. Manajemen Penggunaan Obat (MPO)11. Manajemen Komunikasi dan Informasi (MKI)12. Kualifikasi dan Pendidikan Staff (KPS)13. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI)14. Tata Kelola, Kepemimpinan dan Pengarahan ( TKP)15. Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK)
Madya
Masing2 babdan rata 2 group mayornilai = > 80 %
Masing2 babdan rata2 group minornilai = > 20%
1. Sasaran keselamatan pasien rumah sakit (SKP)2. Hak pasien dan keluarga (HPK)3. Pendidikan pasien dan keluarga (PPK)4. Peningkatan mutu dan keselamatan pasien (PMKP)5. Millenium Development Goal’s (MDG’s)6. Akses Pelayanan dan Kontinuitas Pelayanan (APK)7. Asesmen Pasien (AP)8. Pelayanan Pasien (PP)9. Pelayanan Anestesi dan Bedah (PAB)10. Manajemen Penggunaan Obat (MPO)11. Manajemen Komunikasi dan Informasi (MKI)12. Kualifikasi dan Pendidikan Staff (KPS)13. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI)14. Tata Kelola, Kepemimpinan dan Pengarahan ( TKP)15. Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK)
Utama
Masing2 babdan rata 2 group mayornilai = > 80 %
Masing2 babdan rata2 group minornilai = > 20%
1. Sasaran keselamatan pasien rumah sakit (SKP)2. Hak pasien dan keluarga (HPK)3. Pendidikan pasien dan keluarga (PPK)4. Peningkatan mutu dan keselamatan pasien (PMKP)5. Millenium Development Goal’s (MDG’s)6. Akses Pelayanan dan Kontinuitas Pelayanan (APK)7. Asesmen Pasien (AP)8. Pelayanan Pasien (PP)9. Pelayanan Anestesi dan Bedah (PAB)10. Manajemen Penggunaan Obat (MPO)11. Manajemen Komunikasi dan Informasi (MKI)12. Kualifikasi dan Pendidikan Staff (KPS)13. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI)14. Tata Kelola, Kepemimpinan dan Pengarahan ( TKP)15. Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK)
Paripurna
Masing2 babdan rata 2 group mayornilai = > 80 %
<footer>Djoti - Atmodjo
Proses penilaian
<footer>Djoti - Atmodjo
<footer>Djoti - Atmodjo
Jumlah maksimal 60Capaian 50/60 x 100% =
83,33%
Standar
<footer>Djoti - Atmodjo
Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif
( P O N E K ) 24 jam
<footer>Djoti - Atmodjo
Adanya kebijakan rumah sakit dan dukungan penuh manajemen dalam pelayanan
Partisipasi pimpinan RS menyusun rencana pelayanan
Pimpinan RS berpartisipasi dalam menetapkan keseluruhan proses/mekanisme dalam program pelayanan
Terbentuknya Tim Terlaksananya pelatihan Terlaksananya rujukan
<footer>Djoti - Atmodjo
Rawat Jalan
FarmasiKamar Operasi
Gawat Darurat Rawat Inap Rawat Intensif
Gizi
Rehab MedRadiologi
Laboratorium Yan Darah
Rekam MedisDikat
Sanitasi
CSSD
IPS RSLinen/laundry Kmr Jenasah
T I M
<footer>Djoti - Atmodjo
LINGKUP PELAYANAN1. Administrasi dan manajemen2. Pelayanan medik3. Pelayanan gawat darurat4. Pelayanan Keperawatan5. Pelayanan Rekam Medik
6. Pelayanan Farmasi 7. K 3 8. Pelayanan Radiologi 9. Pelayanan Laboratorium10. Pelayanan Kamar Operasi11. Pelayanan Pengendalian Infeksi12. Pelayanan Perinatal Risiko Tinggi13. Pelayanan Rehabilitasi Medik14. Pelayanan Gizi15. Pelayanan Intensif16. Pelayanan Darah
<footer>Djoti - Atmodjo
LINGKUP PELAYANAN1. Administrasi dan manajemen2. Pelayanan medik3. Pelayanan gawat darurat4. Pelayanan Keperawatan5. Pelayanan Rekam Medik
6. Pelayanan Farmasi 7. K 3 8. Pelayanan Radiologi 9. Pelayanan Laboratorium10. Pelayanan Kamar Operasi11. Pelayanan Pengendalian Infeksi12. Pelayanan Perinatal Risiko Tinggi13. Pelayanan Rehabilitasi Medik14. Pelayanan Gizi15. Pelayanan Intensif16. Pelayanan Darah
17. Rawat jalan18. Rawat inap19. Sanitasi20. Sterilisasi21. Linen dan laundry22. Diklat23. Pemeliharaan Sarana
<footer>Djoti - Atmodjo
LINGKUP PELAYANAN1. Administrasi dan manajemen2. Pelayanan medik3. Pelayanan gawat darurat4. Pelayanan Keperawatan5. Pelayanan Rekam Medik
6. Pelayanan Farmasi 7. K 3 8. Pelayanan Radiologi 9. Pelayanan Laboratorium10. Pelayanan Kamar Operasi11. Pelayanan Pengendalian Infeksi12. Pelayanan Perinatal Risiko Tinggi13. Pelayanan Rehabilitasi Medik14. Pelayanan Gizi15. Pelayanan Intensif16. Pelayanan Darah
1. Rawat jalan2. Rawat Inap3. Sanitasi RS4. Sterilisasi5. Linen dan laundry6. IPS7. Diklat
OrganizationFinished Goodsand Services
RESOURCE INPUT TRANSFORMATIONPROCESS
PRODUCT OUTPUTS
InformationMaterialsTechnologyFacilitiesMoneyPeople
Workactivity
Customer feedback
Organization
( Schermerhorn : Organizational Behaviour, 1997 )
How an organization operates as an open system
<footer>Djoti - Atmodjo
Standar1. Falsafah dan tujuan2. Administrasi dan Pengelolaan3. Staf dan Pimpinan4. Fasilitas dan Peralatan5. Kebijakan dan Prosedur6. Pengembangan Staf dan Program
Pendidikan7. Evaluasi dan Pengendalian Mutu
Parameter
<footer>Djoti - Atmodjo
Standar1. Falsafah dan tujuan2. Administrasi dan Pengelolaan3. Staf dan Pimpinan4. Fasilitas dan Peralatan5. Kebijakan dan Prosedur6. Pengembangan Staf dan Program
Pendidikan7. Evaluasi dan Pengendalian Mutu
Parameter
ResourceInput
Transformation process
Output / Outcome
ResourceInput
TransformationProses
ProductOutput
Indikator Produktivitas Indikator Mutu Indikator Efisiensi Indikator Keuangan
EvaluasiKinerja
How an organization operates as an open system
Standar
Supaya bisa diukur
<footer>Djoti Atmodjo
Membangun SistemManajemen mutu
Manajemen RS
<footer>Djoti - Atmodjo
Input Proses Output
Survei kepuasan pasien Indikator Mutu :
Indikator KlinikIndikator Mutu Yan
I K P :K T D Sentinel EventK N C
Kinerja
Standar Standar
Outcome
Standar
Mutu dan keselamatan pasien
Membangun SistemManajemen mutu
Manajemen RS
<footer>Djoti - Atmodjo
Strategi awal
Miliki semua referensiPeraturan perundang-undangan
Pedoman
<footer>Djoti - Atmodjo
Fungsi manajemenPlanningOrganizingActuatingControling
Tujuan
Misi
Rencana strategis
Fungsi operasi
Fungsi manajemen
Indikator
Rencana Kerja & Anggaran
Sasaran
Visi
Program Kerja Unit Evaluasi
Laporan bulanan
TATA KELOLA RUMAH SAKIT
SMARTPONEK
HIV AIDS DOTS
TB
<footer>Djoti - Atmodjo
Organisasi RS
<footer>Djoti - Atmodjo
Pasal 33Organisasi Rumah Sakit paling sedikit terdiri atas Kepala Rumah Sakit atau Direktur Rumah Sakit, unsur pelayanan medis, unsur keperawatan, unsur penunjang medis, komite medis, satuan pemeriksaan internal, serta administrasi umum dan keuangan.
<footer>Djoti - Atmodjo
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 971/MENKES/PER/XI/2009
TENTANG STANDAR KOMPETENSI PEJABAT
STRUKTURAL KESEHATAN
<footer>Djoti - Atmodjo
Direktur RS
KOMITE MEDIS
Sub Kom KredensiSub Kom Audit MedisSub Kom Etik dan DisiplinSub Kom Farmasi & TerapiSub Kom Rekam MedisSub Kom Transfusi Darah
Panitia Mutu dan Keselamatan PasienPanitia Etik dan Disiplin RSPanitia K3Panitia Dalin RSPanitia Peristi
Unit Kerja
<footer>Djoti - Atmodjo
Direktur RS
KOMITE MEDIK
Subkom KredensialSubkom Mutu ProfesiSubkom Etika dan Disiplin
Panitia Mutu dan Keselamatan PasienPanitia Etik dan Disiplin RSPanitia K3Panitia PPI RSPanitia DOTS TBPanitia PONEK
Kepala Unit Kerja
Permenkes 755/2011
Bukan merupakan wadah staf medis
Tata kelola klinisyang baik
<footer>Djoti - Atmodjo
Subkomite terdiri dari: subkomite kredensial yang bertugas menapis
profesionalisme staf medis; subkomite mutu profesi yang bertugas
mempertahankan kompetensi dan profesionalisme staf medis; dan
subkomite etika dan disiplin profesi yang bertugas menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi staf medis.
<footer>Djoti - Atmodjo
Dokumen RS
Pelayanan berfokus pada pasien
Keselamatan pasien
MDG’sManajemen RS:Mutu dan
keselamatan pasienKomunikasi dan
informasi
Manajemen fasilitas dan keselamatan
Tata kelola, kepemimpinan dan pengarahan
Kualifikasi dan pendidikan staf
Pencegahan dan pengendalian Infeksi
<footer>Djoti - Atmodjo
Dokumen Rumah Sakit
Pedoman Organisasi Rumah SakitPedoman Upaya Peningkatan Mutu Rumah SakitPedoman Keselamatan PasienProgram Penanggulangan Bencana (Disaster Plan)Hospital Bylaws (Corporate Bylaws)Peraturan Kepegawaian ( Kesepakatan Kerja Bersama )Pedoman Penyusunan Anggaran Rumah SakitRencana Strategis Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan ( RBA / RKA )Perhitungan unit costKetentuan tarip rumah sakitKetentuan tertulis tentang pertemuan formal (rapat)Informasi pelayananTata tertib rumah sakitHak dan kewajiban pasien, dokter, rumah sakitMedikolegal dan etikKerjasama dengan pihak ketiga
<footer>Djoti - Atmodjo
(3) Setiap tenaga kesehatan yang bekerja di Rumah Sakit harus bekerja sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan Rumah Sakit, standar prosedur operasional yang berlaku, etika profesi, menghormati hak pasien dan mengutamakan keselamatan pasien.
Pasal 13
Standar pelayanan RS : Panduan pelayanan RS Panduan asuhan kesehatan
<footer>Djoti - Atmodjo
Panduan pelayanan RS• Menyesuaikan kebutuhan pasien dengan kemampuan RS
melalui skrining pada kontak pertama• Rumah sakit memperhatikan kebutuhan klinik pasien
pada waktu menunggu atau penundaan untuk pelayanan diagnosis dan pengobatan
• Rumah sakit berusaha mengurangi kendala fisik, bahasa dan budaya serta penghalang lainnya dalam memberikan pelayanan
<footer>Djoti - Atmodjo
Panduan Asuhan Kesehatan Tata cara transfer pasien yang tepat di rumah sakit Rujukan pasien Rencana pemulangan Persetujuan tindakan kedokteran Penolakan pelayanan
Pelayanan berfokus pada pasien Medical
• Skrining• Identifikasi• Asesmen• SPO Yan Ked• Informed consent• Transfer• Manajemen nyeri• Rujukan• Transportasi• Laboratorium• Radiologi• Resusitasi• Dialisis• Manajemen nutrisi• Pemantauan efek simpang
obat
Informasi penundaan pelayanan
Kebutuhan privasiMelindungi hartaPerlindungan terhadap
kekarasan fisikPenolakan resusitasiPenolakan pengobatanInformasi hasil
pengobatanTanggapan keluhanPerlindungan pada usia
lanjut, penderita cacat, anak-anak & yang beresiko disakiti.
Penyuluhan
<footer>Djoti - Atmodjo
UNIT KERJA
OrganizationFinished Goodsand Services
RESOURCE INPUT TRANSFORMATIONPROCESS
PRODUCT OUTPUTS
InformationMaterialsTechnologyFacilitiesMoneyPeople
Workactivity
Customer feedback
Organization
( Schermerhorn : Organizational Behaviour, 1997 )
How an organization operates as an open system
<footer>Djoti - Atmodjo
<footer>Djoti - Atmodjo
Pedoman Penyusunan Dokumen AkreditasiKARS 2009
Jenis dan macam dokumen dikelompokkan: Kebijakan Pedoman Prosedur Program Bukti tertulis kegiatan Dokumen pendukung lainnya: sertifikat
pelatihan, sertifikat ijin, kaliberasi, dll.
<footer>Djoti - Atmodjo
Pedoman Penyusunan Dokumen AkreditasiKARS 2009
Jenis dan macam dokumen dikelompokkan: Kebijakan Pedoman pengorganisasian Pedoman pelayanan Prosedur Program Bukti tertulis kegiatan Dokumen pendukung lainnya: sertifikat
pelatihan, sertifikat ijin, kaliberasi, dll.
Pedoman Pelayanan
Input Proses Output/Outcome
S P O
Unit Kerja ( Irja, IGD, Irna, ICU, NICU, Kamar Operasi, dll )
Kebijakanpelayanan
EvaluasiPedoman
Pengorganisasian
Tatalaksana
Standar Standar
Standar
Survei kepuasan Indikator Mutu :
Indikator KlinikIndikator Mutu Yan
I K P :K T D : Sentinel EventK N C
Standar SDM
Standar Fasilitas
Peraturan dan perundanganPedoman
Input Proses Output/Outcome
Unit Kerja
Evaluasi
Standar Standar
Standar
Survei kepuasan Indikator Mutu :
Indikator KlinikIndikator Mutu Yan
I K P :K T D : Sentinel EventK N C
Laporan Rapat
SDM Fasilitas Produktivitas
Tindak lanjut
Setiap bulan
<footer>Djoti - Atmodjo
Persiapan Unit KerjaKebijakan pelayananPedoman pengorganisasianPedoman PelayananSPOBukti pelaksanaanProgram ( Rencana Kerja Tahunan )Laporan bulananRapatOrientasiPelatihan
Kerangka acuan / TORBukti kegiatan (jadwal, tanda tangan kehadiran)Pre test dan Post testLaporan kegiatan
Pedoman Pengorganisasian
PendahuluanGambaran umum RSVisi, Misi, Falsafah, Nilai dan Tujuan RSStruktur Organisasi RSVisi, Misi, Falsafah, Nilai dan Tujuan Unit KerjaStruktur Organisasi Unit KerjaUraian JabatanTata Hubungan KerjaPola ketenagaan dan kualifikasi personilProgram orientasiPertemuan/rapatPelaporan
<footer>Djoti Atmodjo
Pedoman Pelayanan
Landasan hukumPengertian dan batasanStandar KetenagaanStandar FasilitasTata laksana
<footer>Djoti Atmodjo
<footer>Djoti - Atmodjo
STANDAR FASILITAS
Denah ruangRuang yang tersediaFasilitas di dalam masing-masing ruangAlat kesehatan di dalam masing-masing ruangObat dan bahan habis pakai di dalam masing-masing ruang
STANDAR KETENAGAANJumlah tenaga menurut kualifikasi
Distribusi tenaga
TATA LAKSANABerorientasi pada pasienPelayanan yang berkelanjutan (continuum of care)Merupakan tata laksana untuk seluruh kegiatan dalam unit kerja
<footer>Djoti - Atmodjo
Evaluasi :
• Laporan bulanan
• Rapat Undangan (kecuali
rutin) Daftar hadir Notulen Rekomendasi / Usul
<footer>Djoti - Atmodjo
PROGRAM KERJA UNIT
<footer>Djoti Atmodjo 143143
INDIKATOR MUTU
Dimensi waktu
Respons timeWaktu tungguAngka keterlambatan
Ratio
Angka kematian spesifikAngka infeksi nosokomialAngka infeksi luka operasi
<footer>Djoti Atmodjo 144144
RATIO
Setidaknya meliputi :EffectivenessEfficiencySafetyAppropriateness
<footer>Djoti Atmodjo 145145
EFFECTIVENESS
Angka kematian eklampsia ( 0% )Angka kematian gastroenteritis pada anak ( 0% )Angka pengulangan pemeriksaan radiologi
SAFETY & EFFECTIVENESS
Angka operasi ulang tak terencanaAngka perawatan ulang ( 0% )Angka luka bakar pada elektroterapeutik ( 0% )
<footer>Djoti Atmodjo 146146
EFFICIENCY
Angka keterlambatan ambulans ( < 10% )Angka perawatan > 5 hari post SC elektifAngka perawatan > 3 hari partus pervaginam ( < 2% )
APPROPRIATENESS
Angka kematian penyakit jantung pada kehamilan ( 0% )
<footer>Djoti - Atmodjo
Infeksi jarum infus timbul dalam waktu 3 x 24 jamDekubitus terjadi dalam waktu 2 x 24 jam
Sensus harian
<footer>Djoti - Atmodjo
ILO terjadi dalam waktu sampai 30 hariDapat mulai timbul dalam waktu 3 x 24 jam
Sensus harian
<footer>Djoti - Atmodjo
Response time gawat darurat < 5 menit
Sensus harian
Indikator mutu
Standar
Dinilai
ANALISA MASALAHCause and Effect ( Fish Bone) Diagram
Masalah
Lingkungan SDM Fasilitas
Pelanggan Prosedur
<footer>Djoti - Atmodjo
Siklus PDCA
Action
Check
Plan
Do
(1)MenentukanTujuan dansasaran
(2)MenetapkanMetode untukMencapai tujuan
Menyelenggarakanpendidikan danlatihan (3)
(4)MelaksanakanPekerjaan
(6)Mengambiltindakan yang tepat
(5)Memeriksaakibat pelaksanaan
<footer>Djoti - Atmodjo
Plan Do
CorrectiveAction
Check Action
Follow-up
Improvement
Relationship Between Control and ImprovementUnder P-D-C-A Cycle
<footer>Djoti Atmodjo 154154
PLAN
Rencanakan perubahan yang akan diujicoba
DO
Pelaksanaan uji coba
STUDY
Evaluasi dampak uji
coba
ACT
Implementasi perubahan
yang terbukti ekeftif
<footer>Djoti - Atmodjo
UNIT DIKLATProgram pendidikan
Program orientasi umumVisi, Misi, Nilai, FalsafahOrganisasiPeraturan kepegawaianPencegahan dan Pengendalian InfeksiK3Keselamatan pasienEtika, etiket dan disiplinRahasia kedokteran
Program pelatihanProgram pengembangan
UNIT PEMELIHARAAN SARANAProgram pemeliharaan fasilitasPerijinan dan sertifikasi
SemuaUnit Kerja
Manajemen fasilitas dan keselamatan
<footer>Djoti - Atmodjo
Pedoman
Undang – Undang Peraturan Pemerintah Peraturan Presiden Keputusan Presiden Peraturan Menteri Kesehatan Keputusan Menteri Kesehatan Pedoman - pedoman
<footer>Djoti - Atmodjo
Pedoman
Pemberdayaan perempuan dalam peningkatan pemberian ASI Peraturan Bersama tentang Peningkatan Pemberian ASI Selama
Waktu Kerja di Tempat Kerja Pedoman penyelenggaraan pelayanan obstetri neonatal
emergensi komprehensif (PONEK) 24 jam di RS Panduan praktis pelayanan kesehatan maternal dan neonatal Standar pelayanan keperawatan neonatus di sarana kesehatan Pedoman pelaksanaan program RS sayang ibu dan bayi Pedoman rawat gabung Pedoman pelayanan kesehatan BBLR dengan perawatan
metode kanguru di RS dan jejaringnya Pelayanan tuberkulosis dengan strategi DOTS di RS
<footer>Djoti - Atmodjo
TATA KELOLA KLINISYANG BAIK
ClinicalGovernance
Clinical audit
Education & Training
Riskmanagement
Account-ability
Research &development
ClinicalEffective-
ness
<footer>Djoti - Atmodjo
Pengelolaan penyakit
Standar prosedur operasional
BedahAnestesi
Persetujuan tindakan kedokteran
PedomanProgram
TERJADI!!!Kecacatan/kematian atau reaksi tubuh yang tidak
diharapkan
TIDAK TERJADI!!!Kecacatan/kematian atau reaksi tubuh yang tidak
diharapkan
MISCONDUCT(Tidak sesuai kaidah teknis
medis)
GOOD CONDUCT(Sesuai kaidah teknis medis)
Analisis linier (pada good system) menetapkan malpraktik
PELANGGARANDISIPLIN
(Pasien tidak dirugikan)
Pidana dan/atau perdata (-)Hukum disiplin (+)
Pidana dan/atau perdata (-)Hukum disiplin (-)
BUKANMALPRAKTIK
Pidana dan/atau perdata (+)Hukum disiplin (+)MALPRAKTIK
(Pasien dirugikan)
KONDISI IDEAL
SI-060805
<footer>Djoti - Atmodjo
TATA KELOLA KLINIS YANG BAIK
UU Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik KedoketranUU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang KesehatanUU Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah SakitPermenkes 269/2008 Tentang Rekam MedisPermenkes 290/2008 Tentang Persetujuan Tindakan KedokteranPermenkes 1438/2010 Tentang Standar Pelayanan KedokteranPermenkes 755/2011 Tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah SakitKeputusan PB IDI 221/2002 Tentang Penerapan KodekiPeraturan Konsil No. 17/2006 Tentang Pedoman Penegakan Disiplin Profesi Kedokteran Manual Konsil
<footer>Djoti Atmodjo
Yang berkaitan dengan KOMITE MEDIK
Standar Prosedur Operasional (Permenkes 1438/2010)
Medical Staff Bylaws Pedoman Persetujuan Tindakan Kedokteran
Indikasi tindakan yang memerlukan persetujuan tertulis
Formulir “informed” (Manual KKI) Formulir persetujuan / penolakan
Pedoman Subkomite Kredensial Pedoman Subkomite Mutu Profesi Pedoman Subkomite Etika dan Disiplin
Permenkes 755/2011
Pasal 13 Ayat 3
Setiap tenaga kesehatan yang bekerja di Rumah Sakit harus bekerja sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan Rumah Sakit, standar prosedur operasional yang berlaku, etika profesi, menghormati hak pasien dan mengutamakan keselamatan pasien
Penjelasan Pasal 13 Ayat 3
Yang dimaksud dengan standar pelayanan Rumah Sakit adalah pedoman yang harus diikuti dalam menyelenggarakan Rumah Sakit antara lain Standar Prosedur Operasional, standar pelayanan medis, dan standar asuhan keperawatan
Yang dimaksud dengan standar prosedur operasional (SPO) adalah suatu perangkat instruksi/langkah-langkah yang dibakukan untuk menyelesaikan proses kerja rutin tertentu. SPO memberikan langkah yang benar dan terbaik berdasarkan konsensus bersama untuk melaksanakan berbagai kegiatan dan fungsi pelayanan yang dibuat oleh sarana pelayanan kesehatan berdasarkan standar profesi
<footer>Djoti - Atmodjo
Pasal 44
1) Dokter atau dokter gigi dalam menyelenggarakan praktik kedokteran wajib mengikuti standar pelayanan kedokteran atau kedokteran gigi.
2) Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menurut jenis dan strata sarana pelayanan kesehatan.
3) Standar pelayanan untuk dokter atau dokter gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Menteri.
Yang dimaksud dengan “standar pelayanan” adalah :
Penjelasan
Peraturan Menteri Kesehatan
Pedoman yang harus diikuti oleh dokter atau dokter gigi dalam menyelenggarakan praktik kedokteran
Nomor 1438/Menkes/Per/IX/2010
Pasal 51
Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai kewajiban :
a. memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien;
b. merujuk pasien ke dokter atau dokter gigi lain yang mempunyai keahlian dan kemampuan yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan;
c. merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia;
d. melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannnya; dan
e. menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran atau kedokteran gigi.
Yang dimaksud dengan standar profesi adalah :batasan kemampuan (knowledge, skill and proffesional attitude) minimal yang harus dikuasai oleh seorang individu untuk dapat melakukan kegiatan profesionalnya pada masyarakat secara mandiriyang dibuat oleh organisasi profesi
Penjelasan
Yang dimaksud dengan standar profesi adalah :batasan kemampuan (capacity) meliputi pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill), dan sikap profesional (professional attitude) yang minimal harus dikuasai oleh seorang individu untuk dapat melakukan kegiatan profesionalnya pada masyarakat secara mandiri yang dibuat oleh organisasi profesi
Penjelasan
batasan kemampuan minimal capacityUU RS
Yang dimaksud dengan standar prosedur operasional adalah :
Suatu perangkat instruksi/ langkah-langkah yang dibakukan untuk menyelesaikan proses kerja rutin tertentu.SPO memberikan langkah yang benar dan terbaik berdasarkan konsensus bersama untuk melaksanakan berbagai kegiatan dan fungsi pelayanan yang dibuat oleh sarana pelayanan kesehatan berdasarkan standar profesi
Penjelasan
Pasal 50
Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai hak :a. memperoleh perlindungan hukum sepanjang
melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional;
b. memberikan pelayanan medis menurut standar profesi dan standar prosedur operasional;
c. memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau keluarganya; dan
d. menerima imbalan jasa
<footer>Djoti - Atmodjo
UU Praktik Kedokteran
Pasal 44 Pasal 50 dan 51?
Standar Pelayanan Kedokteran
Standar Prosedur Operasional
Permenkes 1438 Tahun 2010
Prinsip Dasar
Standar Pelayanan Kedokteran meliputi Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran (PNPK) dan Standar Prosedur Operasional (SPO)
PNPK merupakan Standar Pelayanan Kedokteran yang bersifat nasional dan dibuat oleh organisasi profesi serta disahkan oleh Menteri
Permenkes 1438 / 2010
BENTUK SPO
Panduan praktik klinis (Clinical Practice Guideline)Alur klinis (Clinical Pathways)AlgoritmeProsedurProtokolStanding Orders
<footer>Djoti - Atmodjo
PENDEKATAN PENGELOLAAN PASIEN• Diagnosis kerja• Kondisi klinis
Standar pelayanan di RS :Panduan Praktik Klinis• Definisi• Anamnesis• Pemeriksaan fisis• Kriteria diagnosis• Diagnosis banding• Pemeriksaan penunjang• Terapi• Edukasi• Prognosis• Kepustakaan
Alur klinisAlgoritmeProtokolProsedurStanding orders
S P O
dapat dilengkapi dengan
<footer>Djoti - Atmodjo
<footer>Djoti - Atmodjo
Input
PROFESI DALAM MELAKSANAKAN PRAKTIK KEDOKTERAN
OutputProcess
Work activity
Standar ProfesiStandar Fasilitas Kendali mutu
Kendali biaya
Audit MedisOrganisasi Profesi
( Pasal 49 )
Standar Prosedur Operasional
( Pasal 50, 51 )
Standar Pelayanan Kedokteran( Pasal 44 )
Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran
Sarana / fasilitas yankes
Tata Kelola Klinis
<footer>Djoti - Atmodjo
Pasal 46Rumah Sakit bertanggung jawab
secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di Rumah Sakit
<footer>Djoti - Atmodjo
TERIMA KASIH ATAS PERHATIANNYA
SEMOGA BERMANFAAT
<footer>Djoti - Atmodjo
TERIMA KASIH ATAS PERHATIANNYA
SEMOGA BERMANFAAT
<footer>Djoti - Atmodjo
TERIMA KASIH ATAS PERHATIANNYA
SEMOGA BERMANFAAT