RINGKASAN UU PATEN NO. 13/2016 Tentang...
Transcript of RINGKASAN UU PATEN NO. 13/2016 Tentang...
RINGKASAN UU PATEN NO. 13/2016Tentang Paten
Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Dr. M.Athar Ismail MuzakirKasie Kebijakan Iptek
LATAR BELAKANG
Sumber : Rakornas Ristek, 2008, Diolah Kembali , 2011 didalam BPPT, 2012 yang diperkaya dari model Kuhlmann and Arnold (2001)
The added Value Chain Sumber: McPhee and Wheeler (2009)
Catatan : RPT = Riset dan Pengembangan Teknologi (Research and Technology Development)
PPBT = Perusahaan Pemula (Baru) Berbasis Teknologi.
S&T Policy In the Innovation System and Value Chain
Realworld of Innovation Performance
Sumber: World Economic Forum, 2016
Hasil studi APO
Hasil studi Sarel (1997).
Hasil Studi Collin and Bosworth (1996).
Gro
wth
TFP
Ind
on
esia
19
87
-2
01
2 r
ata-
rata
0,6
8%
(e
td.r
epo
sito
ry.u
gm
.ac.
id/d
ow
nl
oa
dfi
le/)
Realworld of Policy – TFP Relation
Iptek Non Iptek
1 L inkage between
governance and productivity:
A S ituationer (K as us
F ilipina), 2001
E duardo T Gonz ales ,
Magdalena L Mendoz a
Analis is korelas i antara
TF P dengan K ualitas
B iroks ai dan NP R
K ualitas birokras i,Net
P erformance R ating (NP R )
T idak ada hubungan dan arah yang jelas antar
kedua variabel ts b dengan TF P
2 UND E R S TAND ING TO TAL
F AC TO R P R O D UC TIVITY
GR O WTH IN S UB
S AHAR AN AF R IC A
C O UNTR IE S , 2006
O us manou NJ IK AM,
J oachim Nymeck
B INAM,
S imon TAC HI
F ixed E ffect Model (P anel
D ata); TF P = openes s ,
outward-oriented trade
polic ies , D ukungan
anggaran human capital)
openes s , outward-oriented
trade polic ies
O pennes dan outward-oriented trade
polic ies menyebabkan TF P turun. S ementatra
variabel dukungan anggaran, inves atas i GD P ,
akumulas i modal fis ik jelas s ignifikan menaikkan
TF P
3 F aktor-F aktor Yang
Mempengaruhi TF P
D onni F ajar Anugrah,
B ank Indones ia
R egres i data panel, 26
provinces as c ros s s ection
and time period 1985-2005
as time s eries .
human kapital life expectancy and tlerms
of trade (TO T);inflation,
ris k, and external
debt;opens s , and price
deviation
The firs t model reports that the role of both life
expectancy and terms of trade (TO T) to TF P is
s ignificantly pos itive. O n the contrary, the other
factors , for example, inflation, ris k, and external
debt have negative effect. Meanwhile, the s econd
model applying openes s , human capital and
price deviation as explanatory variables
conc ludes that openes s and price deviation have
the negative effect. O n the other hand, human
kapital pos itively affected TF P even its s hare
relatively s mall.
4 Analis is P ertumbuhan Total
F actor P roductivity
Indones ia dan F aktor-F aktor
yang Mempengaruhinya
S olichah Vichy
B udiwati, Aris Yunanto,
2013 UI
O dinary Leas t S quare
(O LS ) dengan model
regres i linear berganda
Adapun faktor yang
memberikan pengaruh
paling kuat dalam
pertumbuhan TF P
adalah anggaran litbang
pemerintah .
faktor yang s ignifikan
berpengaruh terhadap
pertumbuhan TF P di
Indones ia adalah inflas i,
nett export, anggaran
litbang dan tingkat
pendidikan pekerja,
faktor yang s ignifikan berpengaruh terhadap
pertumbuhan TF P di Indones ia adalah inflas i,
nett export, anggaran litbang dan tingkat
pendidikan pekerja, s edangkan faktor yang tidak
s ignifikan mempengaruhi pertumbuhan TF P
adalah F oreign D irect Inves tment (F D I). Adapun
faktor yang memberikan pengaruh paling kuat
dalam pertumbuhan TF P adalah anggaran
litbang pemerintah .
P enelitiVariabel
J udul R is et Model Has ilNo
Kontruksi Permasalahan Iptek Nasional
Lembaga Riset Industri:
Riset berbasis demand driven
Lembaga Riset Universitas
Riset berbasis tri darma PT
Lembaga Riset Pemerintah:
berbasis supply push
Kegiatan Riset pada Level Operasional
SEKTOR RISET
SEKTOR KEUAN
GAN
PERBANKAN
SEKTOR INDUST
RI
Kebijakan Pada Level Sektor
UU 17/2007RPJP 2005-2025
Perpres No.2/2015RPJPMN 2015-2019
UU 18/2002
Kebijakan Pada Level Nasional
UU 18/2003 BELUM SEJALAN DENGANUU 25/2005 SPPNUU 17/2003 KN:ARAH KEBIJAKAN IPTEK -SEKTOR IPTEK VS ARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN IPTEK-RPJMN
BELUM TERJADI SINERGI ANTAR UNSUR LEMBAGA IPTEKPERBEDAAN MINDSET ANTAR UNSUR LEMBAGA IPTEKSDM, DANA, INFSTRKTUR MSH LEMAH
ROYALTI INVENT PNS (HKI)-UU 13/16-PMK 72/2014PERTJAWABAN KEUANGN PERPES 54/2010PP 35 vs PP 95SISTEM LEASING PRODUK TEKN ???PEMBANGUNAN INDUSTRI BERBASIS TEK INDEGENOUS
Konsorsi Inovasi
Gambar Disharmonisasi Kebijakan Riset Berbasis pada Konsep Policy Process as Hierarchy Bromley, 1989 yang diadaptasi dari Disertasi M. Athar, 2015
RIRN-PRN
SBKUPATEN-PMK 72/1
INS SINASPPTI
INOVASI INDUTRI
KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM TRIP’s AGREEMENT*
*Indonesia meratifikasi WTO melalui UU Nomor 7 Tahun 1984, dalam ketentuan tsb diatur aspek perdagang di bidang HKI atau TRIP’s: Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights
COPYRIGHTS AND RELATED RIGHTS TRADEMARKS
GEOGRAPHICAL INDICATIONS
INDUSTRIAL DESIGNS PATENTSLAYOUT-DESIGN (TOPOGRAPHIES) OF INTEGRATED CIRCUITS
PROTECTION OF UNDISCLOSED INFROMATION
CONTROL OF ANTI-COMPETITIVE PRACTICES IN CONTRACTUAL LICENCES
Paten merupakan pelindungan terhadap olah pikirmanusia yang berkaitan dengan inovasi, invensi, dan teknologi.
Paten dikelompokkan menjadi paten sederhana danpatenbiasa, dimana paten biasa akan melindungiinvensi atas suatu produk, alat, atau proses yang memenuhi kebaruan, langkah inventif dan dapatditerapkan dalam industri.
Diatur dg UU 14/2001 tt Perlindungan Paten:
paten biasa adalah 20 thn
paten sederhana 10 thn
masing-masing tidak dapat diperpanjang.
Paten(Patent)
Mengapa RI Mematuhi HKI?
Indonesia Negara Terbuka, Anggota:
• WTO (World Trade Organization)
• TRIPs (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) th 1997
• APEC
Ratifikasinya konvensi-konvensi internasional di bidang Hak Kekayaan Intelektual
Global Competitiveness Index WEF 2016KI (Patent)- Perspective
Sumber: World Economic Forum, 2016
Ranking Perolehan Paten
99 dari 138
PERMASALAHAN PATEN
a. PCT/1 juta penduduk yaitu ranking 106 dari 144.
b. Pendaftaran di dirjen HKI didominasi oleh paten asing.
c. HKI yang diaplikasikan belum dinilai dampak ekonominya.
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Domestik 233 285 283 388 423 500 535 614 678 762 677
Asing 4181 4426 4921 4796 4173 5097 5357 6184 7021 7937 5009
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
Jmlh
Ranking Perolehan Paten
99 dari 138
Perbandingan perolehan Paten antar negara ASEAN 2006-2013
11
Macro Level
Meso Level
Micro Level
Regulation Level:Amandemen UU PatenPP, Peraturan Presiden/Menteri
Institution Level:Lembaga Pengelola HKI Sentra HKI
Operation Level:Pelatihan Penulisan Draft paten
Permasalahan Royalti Nasional Sebelum PMK 72/2014
15
BLU
Menggunakan payung PP Tarif (otonom)
Fleksibilitas (adm) tinggi
Berbasis remunerasi
PNBP
Menggunakan payung KMK
Fleksibilitas pertanggungjawaban
rendah
Berbasisi kegiatan
Deptan (≤40%)
(PNPB dan PP tarif)
BPPT (40%)
(BLU dan KMK)
LIPI (40%)
(PNBP dan PP tarif)
Mekanisme pembayaran RBI dengan BLU vs PNPB
Belum ada PMK
Permasalahan dalam pengajuan royalti bagi inventor (RBI) dengan BLU or PNBP
FGD Pola Royalti Bagi Inventor, 18-19 Maret 2013, Hotel Ibis Jakarta
UNDANG-UNDANG 13 TAHUN 2016(20 BAB,173 PASAL)
KETENTUAN UMUM
LINGKUP PERLINDUNGAN PATEN
PERMOHONAN PATEN
PENGUMUMN DAN PEMERIKSAAN SUBSTANTIF
PERSETUJUAN ATAU PENOLAKAN PERMOHONAN
KOMISI BANDING PATEN DAN PERMOHONAN BANDING
PENGALIHAN HAK, LISENSI, DAN PATEN SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA
I.
II.
III.
IV.
VI.
V.
VII.
PELAKSANAAN PATEN OLEH PEMERINTAH
PATEN SEDERHANA
DOKUMENTASI DAN PELAYANANINFORMASI PATEN
BIAYA
PENGHAPUSAN PATEN
PENYELESAIAN SENGKETA
PENETAPAN SEMENTARAPENGADILAN
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
UNDANG-UNDANG 13 TAHUN 2016(20 BAB, 173 PASAL)
PENYIDIKAN
PERBUATAN YANG DILARANG
KETENTUAN PIDANA
KETENTUAN LAIN-LAIN
KETENTUAN PERALIHAN
KETENTUAN PENUTUP
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.
XX.
UNDANG-UNDANG 13 TAHUN 2016(20 BAB, 173 PASAL)
RINGKASAN PENGATURAN
SUBSTANSI BARU UU 13/2016 tt PATEN
1. Perluasan objek pelindungan Paten Sederhana (prinsip dasar: pelindungan bersifat teritorial)
Paten sederhana diberikan untuk setiap Invensi baru
atau pengembangan dari produk atau proses yang
telah ada, dan dapat diterapkan dalam industri.
Pasal 3 ayat (2)
RINGKASAN PENGATURAN
SUBSTANSI BARU UU 13/2016 tt PATEN
2. Publikasi di Perguruan Tinggi atau lembaga ilmiah nasional
Invensi tidak dianggap telah diumumkan jika dalam waktu paling lama 6
(enam) bulan sebelum Tanggal Penerimaan, Invensi telah:
c. diumumkan oleh Inventornya dalam:
1. sidang ilmiah dalam bentuk ujian dan/atau tahap ujian
skripsi, tesis, disertasi, atau karya ilmiah lain; dan/atau
2. forum ilmiah lain dalam rangka pembahasan hasil penelitian
di lembaga pendidikan atau lembaga penelitian
Pasal 6 ayat (1) huruf (c)
RINGKASAN PENGATURAN
SUBSTANSI BARU UU 13/2016 tt PATEN
3. Inventor ASN/PNS: sebagai Pemegang Paten, mendapatkan Imbalan
dan Royalti, dan dapat melaksanakan Paten dengan pihak ketiga.
1. Pemegang Paten dalam hubungan dinas adalah instansi pemerintah dan Inventor, kecuali diperjanjikan lain.
2. Setelah Paten dikomersialkan, Inventor mendapatkan Imbalan.3. Dalam hal instansi pemerintah sebagai Pemegang Paten tidak dapat
melaksanakan Patennya, Inventor atas persetujuan Pemegang Paten dapat melaksanakan Paten dengan pihak ketiga.
4. Selain Pemegang Paten, Inventor memperoleh Royalti dari pihak ketiga.5. Ketentuan ini tidak menghapuskan hak Inventor untuk tetap dicantumkan
namanya dalam sertifikat paten.
(Pasal 13)
RINGKASAN PENGATURAN
SUBSTANSI BARU UU 13/2016 tt PATEN
4. Pengangkatan Expert/Ahli sebagai Pemeriksa Paten
Pasal 53
1) Pemeriksaan substantif dilaksanakan oleh Pemeriksa.
2) Menteri dapat meminta bantuan ahli dan/atau menggunakan
fasilitas yang diperlukan dari instansi lain untuk keperluan
pemeriksaan substantif.
3) Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.
RINGKASAN PENGATURAN
SUBSTANSI BARU UU 13/2016 tt PATEN
5. Percepatan/Pengurangan waktu penyelesaian pemeriksaan
substantif
Pasal 57
Paten, paling lama 30 (tiga puluh) bulan terhitung sejak tanggal pengajuan
permohonan substantif
Pasal 124 ayat (1)
Paten sederhana, paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Tanggal
Penerimaan Permohonan
6. Pengecualian pembayaran biaya tahunan Paten bagi Perguruan
Tinggi dan Litbang Pemerintah,
Pasal 126 ayat (4)
pembebasan dan pengurangan biaya pemeliharaan Paten.
RINGKASAN PENGATURAN
SUBSTANSI BARU UU 13/2016 tt PATEN
7. Pemanfaatan sistem elektronik Kekayaan Intelektual (e-filing)
Permohonan dapat diajukan baik secara elektronik
maupun non- elektronik.
Pasal 24 ayat (4)
RINGKASAN PENGATURAN
SUBSTANSI BARU UU 13/2016 tt PATEN
8. Mekanisme Paralel Impor dan Bolar Provision
Pasal 167
Dikecualikan dari ketentuan pidana sebagaimana dimaksud
dalam Bab XVII dan gugatan perdata atas:
(2) produksi produk farmasi yang dilindungi Paten di
Indonesia dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum
berakhirnya pelindungan Paten dengan tujuan untuk
proses perizinan kemudian melakukan pemasaran
setelah pelindungan Paten tersebut berakhir.
Peraturan Menteri Keuangan 72/2014
I. Perhitungannya dibagi menjadi empat kelompok.;
Jika inovasi menghasilkan PNBP hingga Rp 100 juta dalam setahun, peneliti mendapatkan royalti 40%
FORMULA PENGHITUNGAN IMBALAN ATAS PNBP ROYALTI PATEN
Nilai Sampai 100 jt : 40%
Nilai 100 jt – 500 jt : 30%
Nilai 500 jt – 1 M : 20%
Nilai Lebih dari 1 M :10%
Contoh Penghitungan Imbalan Atas 1 Paten, 1 Inventor
Paten Z pada Satker Litbang A menghasilkan nilai kumulatif PNBP Royalti pada tahun 20xx
sebesar Rpl.250.000.000,-. Persetujuan penggunaan atas PNBP pada Satker Litbang A sebesar
80%. Dasar penghitungan Imbalan sebesar:
DPI = Rpl.250.000.000,- × 80%
= Rpl.000.000.000,-
Penghitungan Imbalan:
Lapisan DPI (Rp) Penghitungan DPI (Rp) Nilai DPI (Rp) Tarif Penghitungan
1 2 3 4 5 = 3 × 4
s.d 100.000.000,- 100.000.000,- – 0,00 100.000.000,- 40% 40.000.000,-
Lebih dari
100.000.000,- s.d.
500.000.000,-
500.000.000,- –
100.000.000,-
400.000.000,- 30% 120.000.000,-
Lebih dari
500.000.000,- s.d.
1.000.000.000,-
1.000.000.000,- –
500.000.000,-
500.000.000,- 20% 100.000.000,-
Lebih dari
1.000.000.000,-
1.000.000.000,- –
1.000.000.000,-
0 10% 0
Total l.000.000.000,- 260.000.000,-
Imbalan yang diberikan kepada Inventor sebesar Rp260.000.000,-.