Transparansi Tata Kelola Energi

& Open Data

Maryati Abdullah

National Coordinator Publish What You Pay Indonesia

maryati@pwyp-indonesia.org www.pwyp-

indonesia.org

Usulan Masyarakat Sipil Atas Revisi UU MigasBakoel Koffie Cikini, 21 November 2016

Permasalahan Umum Sektor Migas

1. Kinerja Pencadangan & Produksi

Pencadangan minim, kinerja produksi menurun

2. Kemandirian dan Ketahanan Energi

Infrastruktur minim, ketergantungan energi fossil & ketahanan

energi

3. Tata Kelola – Transparansi dan AkuntabilitasEx : Praktek suap penjualan minyak bagian negara (Gov.Entitlement),

Ketertutupan proses pembelian minyak mentah u/ BBM, Dispute Cost

Recovery – temuan BPK, kepatuhan pelaku usaha (Misal, tdk dipenuhinya

kwajiban keuangan senilai 446,1 juta USD / Rp. 4,4 Triliun)

4. Kepastian Hukum – Kontrak & Model Kelembagaan

Model PSC; Pembubaran BPMigas, Insentif Industri Migas

5. Ketergantungan Fiskal pada Sektor Migas

6.Kepentingan Daerah, Multyflier Effect bagi pembangunan,

7.Pemberdayaan masyarakat sekitar dan peningkatan

Kesejahteraan masyarakat.

KEN – Target Bauran Energi (PP.79/2014)

Sumber : kementerian ESDM, diolah oleh Dewan Energi Nasional, 2015 |

www.den.go.id

Supply Energi Primer

Sumber : Dewan Energi Nasional, 2015 | www.den.go.id

Supply Crude Oil

2007 5.8% p.a Annual Growth

2014*

955,702.87 Million BOE

1,415,642.21 Million BOE

2007

-1.6%

Total Growth

2014*

Oil : 49.6 % Oil : 48.0 %

Sumber : Kementerian ESDM, diolah oleh Dewan Energi Nasional dan penulis (www.den.go.id)

Start

Oil

Oil

: 49.6 %

: 49.6 %

Gas

Gas

: 19.2 %

: 19.2 %

Coal

Coal

: 27.0 %

: 27.0 %Geothermal

Geothermal

: 1.2 %

: 1.2 %Hydro Power

Hydro Power

: 3.0 %

: 3.0 %Biofuel

Biofuel

: 0.0 %

: 0.0 %

Oil Gas Coal Geothermal Hydro Power Biofuel

End

Oil

Oil

: 48.0 %

: 48.0 %

Gas

Gas

: 17.1 %

: 17.1 %

Coal

Coal

: 31.0 %

: 31.0 %

Geothermal

Geothermal

: 1.1 %

: 1.1 %Hydro Power

Hydro Power

: 2.3 %

: 2.3 %Biofuel

Biofuel

: 0.4 %

: 0.4 %

Oil Gas Coal Geothermal Hydro Power Biofuel

Bauran Energy

Peta Cadangan Migas 2014 (DEN, 2015) | IRR = 12,5 Tahun

(2014)

• Oil Proved Reserve Indonesia saat ini (2015) sebesar 3,6 Milyar Barel Laporan BP Statistical Review 2016).

• Dengan aasumsi jumlah produksi dan cadangan terbukti sama dengan situasi tahun 2015 per tahun (825-an ribu barel per day), maka

produksi minyak kita hanya akan bertahan selama 12 tahun >> dengan demikian, posisi cadangan sumber daya minyak kita telah berada

di bawah angka patokan tertinggi untuk minyak bumi, yakni 15 tahun menurut indikator ketahanan energi Indonesia (DEN, 2015)

• Rate Replacement Ratio Migas 2014 : 49,75% - artinya dari 100 barel minyak yang diproduksi hanya bisa ditemukan cadangan minyak

sebesar 49,75 barel >> Ratio penggantian cadangan ini lebih rendah dari patokan tertinggi yang nilai seharusnya > 1. Ratio penggantian

cadangan 2014 ini jauh lebih rendah dari tahun 2013 lalu yang masih berada di angka 81,7 %. (Humas SKK Migas, 2015)

Cadangan Minyak dan Ketahanan Energi

Kontribusi Ekonomi Migas [GDP]

GDP di tahun 2014 (Rp. 2,909

triliun) meningkat 1,5 kali

dibanding 2004

(pertumbuhan 5,5% per

thn).

Migas turun 1,7 % dan

Tambang naik 2% per

tahun)

Kontribusi Tambang & Migas

thd GDP sekitar 6,7%

Sumber : Dewan Energi Nasional, 2015 | www.den.go.id

Migas dan Kemiskinan

Sumber : BPS dan TNP2K, diolah oleh SAPA, 2015 | www.sapa.or.id

Daerah Kaya Migas

Miskin Listrik

0

20

40

60

80

100

120

ELEKTRIFIKASI 18 WILAYAH MINYAK DAN GAS

2011

2012

2013

2014

Linear (Rata-RataElektrifikasinasional 2014)

RUU Minyak dan Gas

Bumi

Usulan Masyarakat Sipil

Latar Belakang‒ Materi pengaturan dalam

UU 22/2011 perlu

diperbaiki (i.e.

kelembagaan, petroleum

fund, transparansi, aspek

LH, dll);

‒ Putusan MK No. 36/PUU-

X/2012, Putusan MK No.

35/PUU-X/2012 );

‒ Indonesia mengalami

darurat minyak dan gas

bumi;

‒ RUU Migas masuk dalam

Prolegnas 2015-2019.

Kerangka UU Migas

Bab I Ketentuan Umum

Bab II Tugas dan Kewenangan

Pengurusan Migas

Bab III Rencana Pengelolaan Migas

Bab IV Kegiatan Usaha Migas

Bab V Perlindungan Atas Dampak

Kegiatan Migas

Bab VI Penerimaan Negara

Bab VII Dana Migas

Bab VIII Sistem Informasi dan Partisipasi

Masyarakat

Bab IX Sanksi Administratif

Bab X Penyidikan

Bab XI Ketentuan Pidana

Bab XII Ketentuan Peralihan

Isu Krusial dalam RUU

‒ Perencanaan Migas;

‒ Perlindungan

Lingkungan Hidup;

‒ Transparansi dan

Partisipasi;

‒ Kelembagaan Migas;

‒ Perpanjangan Kontrak

Migas;

‒ Dana Migas;

‒ Participating Interest;

‒ Dana Bagi Hasil.

Perencanaan

Migas

Konteks dan Pengaturan

Perencanaan komprehensif

pengelolaan migas dalam

rangka memenuhi kebutuhan

energi nasional.

‒ Sumber daya strategis dan

harus digunakan untuk

sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat;

‒ Terbatas dan tidak

terbarukan;

‒ Industri yang tidak murah.

Konteks‒ Inventarisasi;

‒ Kebijakan energi nasional;

‒ KLHS;

‒ RTRW.

Tujuan

Dasar

‒ Pemenuhan energi

nasional;

‒ Pemanfaatan/pencadangan

;

‒ Perlindungan LH;

‒ Pengendalian dan

pengawasan migas;

‒ Pengalihan energi

Muatan

Perlindungan

Lingkungan Hidup

Konteks dan Pengaturan

‒ Kegiatan migas berdampak

pada pengelolaan lingkungan

hidup.

Konteks

‒ Pelaksana kegiatan migas

wajib melakukan perlindunagn

dan pengelolaan LH;

‒ Perlindungan dan

pengelolaan mencakup:

pencegahan,

penanggulangan, dan

pemulihan dampak;

‒ Asuransi LH dan reklamasi.

Pengaturan

Transparansi -

Partisipasi

Konteks dan Pengaturan:

Transparansi‒ Rezim ketertutupan di sektor

migas;

‒ Jaminan hak 3 akses: informasi,

partisipasi, keadilan.

Konteks

‒Pemerintah,

BUMN/D, Kontraktor

wajib membuat

sistem informasi;

‒Wajib dipublikasikan

ke masyarakat:

‒Informasi minimal: Status cadangan migas;

Survei umum;

Data lifting realtime;

Pengaturan

Konteks dan Pengaturan:

Partisipasi‒ Rezim ketertutupan di

sektor migas;

‒ Jaminan hak 3 akses:

informasi, partisipasi,

keadilan.

Konteks

‒ Setiap orang berhak

berpartisipasi dalam setiap

tahapan pengelolaan

migas;

‒ Pemerintah wajib

menyusun tata cara

partisipasi masyarakat.

Pengaturan

Kelembagaan

Migas

Penguasaan dan Pengusahaan

Kuasa Mineral

Kuasa Pertambangan

Kuasa Usaha Pertambangan

NEGARA

PEMERI

NTAH

BUMN

Migas

Nasional

Putusan MK 36:

“Dalam menjalankan

penguasaan Negara

atas sumber daya alam

Migas, Pemerintah

melakukan tindakan

pengurusan atas sumber

daya alam Migas

dengan memberikan

konsesi kepada satu

atau beberapa Badan

Usaha Milik Negara

untuk mengelola

kegiatan usaha Migas

pada sektor hulu,

kemudian Badan Usaha

Milik Negara itulah yang

akan melakukan KKS

dengan Badan Usaha

Milik Daerah, Koperasi,

Usaha Kecil, badan

hukum swasta, atau

Bentuk Usaha Tetap.”

Peran Pemerintah dan BUMN

BUMN

Pemerintah

Badan Pengawas

Pengaturan dan Pembinaan:1. Menetapkan rencana pengelolaan migas;

2. Menetapkan berbagai kebijakan terkait dengan

pengelolaan industri migas nasional;

3. Memberikan persetujuan rencana KKS;

Pengelola:1. Melakukan kontrak (IOC, swasta nasional, BUMD,

BUMD, koperasi);

2. Menjamin ketersediaan kebutuhan migas nasional;

3. Mencari cadangan migas (dalam/luar negeri);

4. Mengganti cost recovery (dalam skema kontrak

bagi hasil;

5. Melakukan manajemen operasi;

6. Memastikan pelaksanaan KKS.

Pengawasan:1. Melakukan pengawasan pelaksanaan KKS;

2. Melakukan pengawasan pelaksanaan izin usaha

(hilir);

3. Merekomendasikan perbaikan kebijakan.

BUMN Pemegang Kuasa

Usaha

‒ Memiliki pengalaman –baik

ekplorasi, eksploitasi

maupun me-manage IOC

dalam KKS;

‒ Memiliki pengalaman buruk

masa lalu.

Pertamina

‒ Memerlukan anggaran

besar;

‒ Tidak memiliki

pengalaman;

BUMN

Baru

atau

Syarat:

‒ Tata kelola

yang baik;

‒ Transparan;

‒ Akuntabel;

‒ Menjunjung

tinggi good

corporate

governance.

Perpanjangan Kontrak

Migas

Konteks dan Pengaturan

‒ Jangka waktu KKS harus dibatasi

–tidak boleh selamanya;

‒ PSC cenderung diperpanjang;

‒ Tidak ada kriteria perpanjangan.

Konteks

‒ Pemerintah wajib membuat kriteria

perpanjangan kontrak;

‒ Keputusan diperpanjang/tidak

dilakukan 5 tahun sebelum

kontrak berakhir;

‒ Jika kontrak tidak diperpanjang,

pemerintah meminta NOC untuk

mendampingi kontraktor

melakukan operasi di sisa tahun;

‒ Setelah kontrak berakhir, operasi

dilakukan oleh NOC atau swasta

nasional.

Pengaturan

Dana Migas

Konteks dan Pengaturan

Dana dari penerimaan

negara di sektor migas yang

disisihkan dan dikelola

secara transparan dan

akuntabel untuk tujuan

tertentu.

Definisi

‒ Pengembangan infrastruktur

migas;

‒ Pencarian cadangan migas

baru;

‒ Pengalihan ke energi bersih

dan terbarukan.

Tujuan

Tertentu

Participating

Interest

Konteks dan Pengaturan

‒ Keinginan daerah untuk

berpartisipasi yang cukup

besar –dengan membentuk

BUMD;

‒ Keterbatasan dana BUMD.

Konteks

‒ Hak PI: 10%;

‒ Hak PI 10% diambil sesuai

kemampuan;

‒ BUMD yang mengambil PI,

100% sahamnya milik Pemda;

‒ BUMD hanya boleh

bekerjasama dengan badan

pembiayaan;

‒ PI yang tidak diambil

ditawarkan ke BUMN Migas.

Pengaturan

Dana Bagi Hasil

Konteks dan Pengaturan

‒ Daerah penghasil berhak atas

prosentase tertentu dari

bagian produksi migas;

‒ DBH: pembangunan

infrastruktur, pengelolaan LH,

penanggulangan kemiskinan,

pendidikan-kesehatan,

pengembangan masyarakat.

Pengaturan