ANALISIS PUBLIC POLICY/KEBIJAKAN PUBLIK

DAFTAR LITERATUR

1. James E. Anderson, “ Public Policy Making ”. New York : Holt, Rinehart and Winston.1997.

2. William N Dunn, “ Public Policy Analysis “ : An Introduction. New Jersey : Prentice Hall International Inc, 1987.

3. Thomas R. Dye, “ Understanding Public Policy “, New Jersey : Prentice Hall International Inc, 1987.

4. George C Edward III, “Implementing Public Policy “, Washington : Congressional Quartely Press, 1980.

5. Brian W Hogwood and Lewis A. Gunn, “ Policy Analysis For The Real Worlfd “, New York : Oxford University Press, 1984.

6. Steven W Hughes and Kenneth J Mijeski, “ Politics and Public Policy In Latin America “, Colorado “ West View Press inc, 1984.

7. Jenkins Smith, “ Democratic Politics and Policy Analysis “ : California Publishing Company, 1990.

8. Jenkins, W. I., “ Policy Analysis : A Political and Organizational Prespective “, New York : ST. Martin Press, 1970.

9. Carl U Patton and David S Sawacki, “ Basic Methods Of Policy Analysis and Planning”. New Jersey : Prentice – Hall International Inc, 1985.

10. David L. Weiner and Aidan R. Vinning, “ Policy Analysis : Concepts and Practice. New Jersey : Prentice Hall Inc, 1989.

11. David Easton, “ A Systems Analysis Of Political Life “, University Of Chicago, 1964.

12. Solichin A. Wahab, “ Pengantar Analisis Kebijakan Negara”, Jakarta : Erlangga, 1986.

13. Solichin A. Wahab, “ Pengantar Analisis Kebijakan Negara”, Jakarta : Erlangga, 1986.

14. Irfan Islamy, “ Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara “, Jakarta : Bina Aksara, 1984.

15. Soenarko, “ Public Policy “, Surabaya : CV. Papyrus 1998.

Analisis Kebijakan :

* Activity Of Creating Knowledge Of and In The Policy Making Process “

-Merupakan Pengetahuan tentang Proses pembuatan kebijakan (W N. Dunn, 1994).

* “ Is Client-Oriented Advice Relevant to Public Decisions “.

- Advis (saran) yang berorientasi pada clien (pemakai jasa) yang berhubungan dengan keputusan publik.(David L. Weimer & Aidan R Vinning, 1989).

PERAN BIROKRAT DALAM PERUMUSAN DAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN PUBLIK ADALAH SEBAGAI:

1. Motivator – Birokrat mampu mendorong seluruh komponen masyarakat untuk turut serta dalam pembangunan.

2. Modernisator – Birokrat mampu menyeleksi norma-norma yang usang dan norma-norma yang baru.

3. Katalisator – Birokrat mampu memberi suri telandan dan contoh yang baik kepada bawahannya.

4. Dinamisator – Birokrat mampu menujukkan suatu dinamika yang merupakan peningkatan peran dan daya kerja pemerintah.

5. Stabilisator – Birokrat mampu menciptakan suasana stabil dalam pelaksanaan tugas2 karena merupakan syarat mutlak berhasilnya pembangunan nasional.

PENGERTIAN KEBIJAKAN

1. Kebijakan merupakan suatu program pencapaian tujuan, nilai, dan praktek yang terarah. (Harold D. Lasswell & Abraham Kaplan)

2. Kebijakan merupakan serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakna oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah (James E. Ander)

3. Kebijakan Publik adalah suatu strategi Kebijakan yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu kebijakan memiliki 3 elemen, yaitu:

a. Identifikasi tujuan2 yang ingin dicapai

b. Strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan

c. Penyediaan bebagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari strategi tersebut. (Amara Raksasataya)

4. Kebijakan publik merupakan apa yagn dipilih oleh pemerintah untuk dilakjukan atau tidak dilakukan, dimana keduanya mempunyai pengaruh yang sama besarnya (Thomas R-Dye)

5. Kebijakan Publik adalah kebijakan yang dikembangkan oleh Badan-badan atau Pejabat Pemerintah yang mempunyai beberapa kharakteristik:

a. Mempunyai tujuan tertentu

b. Basis tindakan/pola tindakan pejabat pemerintah

c. Merupakan apa yang benar dilakukan oleh Pemerintah bukan merupakan apa yang pemerintah maksud akan dilaksanakan.

d. Bersifat positif dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu.

e. Kebijakan publik harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan (legalitas) dan bersifat memaksa (James E. Ander)

6. Kebijakan publik adalah pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat. Dan hanya pemerintah yang sah yang dapat berbuat demikian (David Easton.

Dari pengertian2 tsb dapat disimpulkan karakteristik dari kebijakan public:

1. Kebijakan publik dalam bentuk perdananya berupa penetapan tindakan pemerintah.

2. Kebijakan publik tidak cukup hanya dinyatakan tetapi dilaksanakan dalam bentuk nyata.

3. Kebijakan publik baik untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu itu dilandasi dengan maksud dan tujuan tertentu.

4. Kebijakan publik harus senantiasa ditujukan bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat (perbuatan kebijakan pulbkik tidak hanya mengatasnamakan untuk kepentingan publik, tetapi benar2 berujtuan untuk memenuhi keinginan dan tuntutan seluruh anggota masy.

Proses Perumusan Kebijakan Publik

1. Perumusan masalah kebijakan publik (policy problems)

2. Penyusunan agenda pemerintah (policy agenda)

3. Perumusan usulan kebijakan publik

4. Pengesahan kebijakan publik

5. Pelaksanaan kebijakan publik

6. Penilaian kebijakan publik.

Menurut :

David L Weiner & Aidan R Vining :

-“ Policy analysis is client – oriented advice relevant to Public decisions ‘’

Meniliti sebab, akibat, Kinerja Public Policy

TujuanMemperbaiki Proses

Pembuatan Kebijakan Public dan Kinerjanya

Analisis Public Policy

Client :Pembuatan Kebijakan Public Government.

- Jadi Produk dari analisis kebijakan adalah saran (advice). “ The product of policy analysis is advice “.

- Tidak semua saran berkaitan dengan analisis Kebijakan Publik, hanya saran yang berhubungan dengan keputusan yang berkaitan dengan publik.

Metodelogi Analisis Kebijakan

Bentuknya :Standar – Aturan - Prosedur

Tujuannya :Menciptakan, Menilai, Mengkomunikasikan

Advice / Pengetahuan Kebijakan Publik

Sasaran :Logic Of Inquiri(John Dewey)

Pemahaman untuk memecahkan masalah

Menurut Thomas R Dye (1987) :

“......... public policy is whatever governments choose to do or not to do. Note that we are focusing not only on government action, but also on government in-action, that is, what govenment choose not to do. We contend that government in-action can have just as great an impact on society as government action.”

Dalam sudut pandang Dye (1987 : 3), kebijakan negara menyangkut pilihan-pilihan apapun yang dlakukan oleh pemerintah, baik untuk melakukan sesuatu ataupun untuk tidak berbuat sesuatu.

Rumusan lain yang agak mirip dengan definisi Dye, dikemukakan oleh Edwards dan Sharkansky (1978) yang mengatakan bahwa kebijakan Publik adalah “Apa yang dikatakan dan apa yang dilakukan oleh pemerintah atau apa yang tidak dilakukannya.

PERPEKSIF ANALISIS PUBLIC POLICY

Kuadran

I

Kuadran

II

Kuadran

III

Kuadran

IV

Pendidikan

Transportasi

Perdagangan

Pakaian

Persenjataan

Jalan Raya

Perintisan

Catatan Sipil

Perumusan Kebijakan

Publik

Implementasi Kebijakan

Publik

Evaluasi Kebijakan

Publik

Masalah Publik

OutputOutcome

Env. Env.

Env.Env.

Dari gambar tersebut nampak jelas bahwa:

Pertama,

di Indonesia kebijakan publik tertinggi dibuat oleh Legislatif. Hal ini sejalan dengan ajaran pokok dari Montesquieu yang berkembang pada abad ke-17 yang pada intinya mengatakan bahwa: Formulasi kebijakan dilakukan oleh Legislatif, Implementasi oleh eksekutif, sedangkan Yudikatif bertugas menerapkan sanksi jika terjadi pelanggaran oleh eksekutif.

Pada perkembangannya yaitu pada abad ke-19 ajaran Montesquieu ini kemudian ditindaklanjuti dengan teori administrasi publik yang dikenal dengan paradigma “When the politics end administration begun”

Pancasila

Undang-undang

Tap MPRuud 1945UUD 1945

Perda Kab/Kota

PERPU

Perda.PropinsiPer.Pemerintah

Keppres Kep.Gubernur

Kep.Bupati/Walikota

Kepmen Kep.Ka.Dinas Prov.

Kep.Kadin Kab/Kota

Kep.Gubernur

Rakyat Indonesia

Per.Pelaksanaan

Per.Pelaksanaan

Eksekutif Eks. & Leg Leg. (MPR)

Susunan Kebijakan Publik (Policy level) di Indonesia

Bentuk kebijakan yang ke dua :

Kebijakan yang dibuat secara bersama oleh Legislatif dan Eksekutif. Hal ini mencerminkan kompleksnya masalah yang harus dihadapi yang tidak mungkin hanya dihadapi oleh legislatif saja. Contoh :

Tkt.nasional Undang-undang,Perpu Prop/Kab/Kota Perda

Bentuk kebijakan yang ke tiga :

Kebijakan yang dibuat oleh eksekutif saja. Sebagai konsekwensi dari kompleksnya kehidupan masyarakat maka eksekutif pun dapat membuat kebijakan turunan dari kebijakan tingkat atasnya

Pada dasarnya Kebijakan Publik terdiri dari tiga dimensi utama,yaitu :

1.Perumusan Kebijakan.

2.Implementasi Kebijakan

3.Evaluasi Kebijakan.

PERUMUSAN KEBIJAKAN

Menurut Dye,pada dasarnya perumusan kebijakan merupakan usaha pemerintah melakukan intervensi terhadap kehidupan publik untuk mencari problem solving.

Intervensi yang dilakukan dapat memaksa publik. Walaupun bersifat memaksa tetapi memiliki keabsahan karena pemerintah diberi kewenangan otoritatif.

PROSES PERUMUSAN KEBIJAKAN

Proses ini oleh Carl V Patton and David Sawicki dibuat dalam sebuah gambar alur yang diberi nama : “ The Rational Problem Solving Process” sebagai brikut

Style (Gaya) Kebijakan Menurut Michael Mont Harmont :

Policy Formulation grid

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Style : Survival

Style : Reactive

9.1 Style : Prescriptive

9.9 Style : Proactive

1.9 Style : Rationalist

PolicyRePonsive

ness

LOW Policy Advocacy

:

Lebih jauh Patton and Sawicki mengatakan :

“ There is a set of systematic procedures or policy analysis methods that can be use to attack contemporary Policy Problem ‘.

Selanjutnya Brian W. Hogwood and Kewis A Gunn membagi Proses Perumusan Kebijakan sebagai berikut :

1. Deciding to decide (Issue search or Agenda setting).

2. Deciding how to decide (or Issue filtration).

3. Issue definition.

4. Forecasting

5. Setting objectives and Priorities

6. Option analysis

7. Policy Implementation, monitoring and controll.

8. Evaluation and review

9. Policy maintenance, succession or fermination

1De Fine The

Problem

4Evaluate

Alternative Policies

2Determine Evaluation

Criteria

6Implement

The Prefered Policy

3Identify

Alternative Policies

5Select The Prefered Policy

HIERARKHI KEBIJAKAN ( POLICY LEVEL )

Gladden dalam : “ The Essentials Of Public Policy “ menyatakan tentang Policy Level sebagai berikut :

1. Political Policy

2. Executive Policy

3. Administrative Policy

4. Technical Policy

Bromley dalam : “ Economic Interests and Institution “ membagi Policy Level sebagai berikut :

POLICY ENVIRONMENT

David Easton (1967) dalam :“ A Systems Analysis Of Political Life “ mengatakan bahwa : “ Dapat terjadi suatu kebijakan sudah baik dalam pembuatannya, mekanismenya dan prosesnya telah dijalankan dengan tepat, tetapi saat diimplementasikan lingkungan tidak mendukung, maka dapat terjadi kebijakan tersebut, tidak efektif “.

A Simplified Model A Political System

(dari David Easton)

Policy Level

Institutional Arrangement

Organizational Level

Institutional Arrangement

Operational Level

Pattern Of Interaction

Out Comes

Assessment

Inputs

Dapat berbentuk Demands atau Support.

Demands bisa berbentuk tindakan untuk mempengaruhi alokasi nilai yang sah dari government.

Support bisa dalam bentuk berbagai tindakan dan kepatuhan terhadap hukum.

The Political System

Menggambarkan proses politik mengolah berbagai input (Public Interest) oleh karena itu Public Policy tidak dapat terpisah dari politik.

Outputs

Merupkan produk dari proses sistem politik dalam bentuk Public Policy dalam berbagai level.

Decisions and Actions

ini sudah dalam level eksekutif Policy (menurut Gladden) atau organisational level (menurut Broomley)

Environment

Yang sensitif terhadap Public Policy adalah :

Kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan politik lokal, nasional maupun internasional.

Perumusan Kebijakan

INPUTS

Demands

Support

The PoliticalSystem

Decisions

And actions

OUTPUTS

Environment EnvironmentEnvironment

Environment Environment

Untuk menghasilkan kebijakan yang “efektif” seorang pemimpin harus memiliki kemampuan :

1) Introspection

Melihat secara mendalam keadaan dan kekuatan serta kewenangan dari Pejabat yang akan melaksanakan kebijakan tesebut.

2) Retrospection

Melihat hal-hal yang telah terjadi untuk mempelajari masalah yang identik pada masa lalu.

3) Feasibility

Melihat ke depan dan membuat konfigurasi keadaan yang diinginkan berasarkan data, konsep serta realita yang ada.

Constraint Of Public Policy

(Faktor yang menghambat Public Policy)

1) Cultur Constraint

Pemahaman pelaku kebijakan tentang azas negara, norma dan keyakinan-keyakinan yang hidup dalam mesyarakat, tradisi dan kebiasaan-kebiasaan

2) Structural Constraint

Kedudukan dan kekuasaan dari pelaku kebijakan, batas kewenangan organisasi, termasuk keterbatasan pengaruh terhadap badan-badan dalam pemerintahan.

Bentuk-bentuk Kebijakan Public

1) Routine Formulation

Merupakan kebijakan yang mengikut bentuk-bentuk (form) yang telah ada yang selalu dipergunakan

Karena dipakai secara berulang maka menimbulkan suatu form yang dapat ditandai dengan kode-kode.

Misalnya untuk Akademik, tentang kenaikan gaji, kode A, Kemahasiswaan C.

2) Analogous Formulation

Perumusan tetap bertitik tolak dari kebijakan yang ada, hanya ada penambahan atau penyesuaian-penyesuaian tertentu.

Dengan cara ini dapat dilakukan perumusan pemecahan masalah baru. Sehingga dapat dilakukan perumusan beberapa alternatif terhadap masalah yang dihadapi.

3) Creative Formulation

Cara ini menunjukkan bahwa pengambilan kebijakan tidak terikat sama sekali dengan kebijakan yang ada tetapi betul-betul menggunakan pemikiran dan pertimbangan yang terus berkembang.

MODELS OF PUBLIC POLICY

Thomas R Dye :

“A model is a simplified representation of some aspect of the real world ”

Model adalah perwujudan yang sederhana dari beberapa kenyataan dalam kehidupan.

Model Public Policy, sangat membantu kita dalam mengenali suatu kehidupan baik ekonomi, politik maupun sosial (Thomas R. Dye).

Usefulness of concept and Models Public Policy (Thomas R. Dye.)

1) Certainly the utility of a model lies in its ability to order and simplity political life.

2) A model should also identify the really significant aspect of public policy.

3) Generally, a model should be corqruent with reality-that is, in ought to have real empirical referents.

4) A concept or model should also communicate something meaningful.

If too many people disagree over the meaning of concept.

5) A model should help to direct inquiri and research into public policy.

6) Finally, a model aproach should suggest an explanation of public policy.

Dalam perumusan kebijakan publik dikenal ada beberapa model kebijakan, yaitu :

Ad. 1. Rasional Model :

Dinilai sebagai model karena bersifat komprehensif, disebut juga a rational-comprehensive model, jadi melihat setiap masalah sampai akar-akarnya dengan prosedur standar :

Indentifikasi Masalah ;

Penentuan Tujuan-tujuan ;

Indentifikasi alternatif solusi ;

MODEL. PP.

1. Output : 1) Rasional2)

Inkremental3)

Mixed scanning (gabungan)

4) Spekulasi (game model)

2. Proses : 1) Proses2) Elit-

Massa3)

Kelompok4.

Sistem5)

Kelembagaan

Penelitian Alternatif ;

Penentuan Pilihan ;

Pengamanan terhadap fedd back dan review.

Model ini cocok untuk negara maju yang memiliki banyak ahli dan dana yang memadai.

Ad.2 Incremental Model :

Kritis terhadap Rasional model berkisar pada masalah biaya tinggi, waktu yang panjang, para pakar yang memadai serta kesadaran nilai yang tinggi dan hal ini sulit dipenuhi yang berakibat :

a. Impractibicability Sulit dipraktekan

b. Undesirebility Nilai Masyarakat kurang dipertimbangkan

c. Inapplicability Tidak dapat diterapkan sepenuhnya karena kurang sesuai dengan masalah yang riil dalam masyarakat.

Dengan adanya kelemahan-kelemahan ini, maka muncul model inkremental dengan kebijakan yang dibuat merupakan penambahan, pengurangan, atau perbikan terhadap kebijakan yang ada, sehingga cocok untuk negara-negara berkembang yang banyak kekurangan tenga dan biaya.

1999 2000 2001 2002

Policy IncrementIncremental Variations an agencys Policy

Past Policy Commitment

Gambar : Kebijakan model Inkremental

Dengan adanya kritikan tersebut, maka muncul model Mixed Scanning (Model Campuran) yang dicetuskan oleh Emitai Etzioni yang menekankan bahwa model ini dalam pola kebijakan tingkat atas menggunakan model rasional-komprehensif yang berpandangan luas, sedangkan di tingkat bawah menggunakan model Inkremental.

Ad. 3. Mixed Scanning Model :

Dipandang oleh para pakar ada kelemahan dari model Inkremental :

1) Menilai kewajiban yang ada selalu tetap baik;

2) Perhatian terhadap kebijakan yang ada kurang mendalam lebih berkonsentrasi pada masalah aktual yang sedang dihadapi;

3) Sangat dipengaruhi oleh kelompok kepentingan;

4) Kebijakan kadang-kadang tidak sinkron dengan kebijakan lain.

Ad. 4.Model Spekulasi(Game-Model)

Dilakukan dgn. Pertimbangan yg matang (rasional), namun hasilnya tergantung pada kegiatan pihak lain.

Dalam Model ini terdapat unsur spekulasi, walaupun semua kegiatan dilakukan secara rasional.

Mis. Keberanian pemerintah menerapkan Kebijakan menaikkan BBM tertentu yg tdk dikonsumsi masyarakat luas (Petramax) dgn.harapan tdk akan di demo.

Ad.5.Model Proses (Proces Model)

Menurut Thomas R Dye,Perumusan Kebijakan dilakukan melalui sebuah proses politik yg terdiri dari :

1. Problem Identification

2.Policy Formulation

3.Policy Legitimation

4.Policy Implementation

5.Policy Evaluation

Dalam model proses ini tidaklah diperhatikan perihal isi dari kebijaksanaan itu.

“It is not the content of public policy that is to be studied, but rather the processes by which public policy is developed, implemented and changed”

Randall B Ripley mengemukakan :

1. Environment

2. Policy actors’ perceptions of environment

3. Government policy activity

4. Sociental policy activity

Dalam model proses ini tidaklah diperhatikan perihal isi dari kebijaksanaan itu.

“It is not the content of public policy that is to be studied, but rather the processes by which public policy is developed, implemented and changed”

Randall B Ripley mengemukakan :

1. Environment

2. Policy actors’ perceptions of environment

3. Government policy activity

4. Sociental policy activity

Ad. 6 Model Elit-Massa (elite Model)

Kekuasaan pemerintahan berada ditangan kaum elite, sedang pejabat pemerintah dan para administrator hanya melaksanakan kebijaksanaan. Masyarakat (massa) tinggal menerima saja.

Asumsi bahwa orang-orang dalam masyarakat itu kedudukannya tidak sama, kemampuan, kekuatan, pendidikan, dan kekuatan ekonomi.

Pejabat-pejabat pemerintahan atau administrator-administrator tidaklah ada perhatiannya kepada masyarakat. Sebaliknya, mereka mempunyai perhatian yang besar, terhadap kepentingan kaum elit.

Ad. 7. Model-Sistem (System model)

Dalam teori sistim (system theory), maka kebijaksanaan pemerintah dilihatnya sebagai hasil dari sistim politik (political system).

Dengan demikian, model-sistim ini didasarkan pada konsep teori informasi, yaitu adanya masukan (inputs), unpan-balik (feed back) dan keluaran atau hasil (outputs). Oleh karena itu adalah penting dalam penilaian terhadap “inputs” dan “output” serta “feedback” tersebut.

Pressure

Pressure

InterestGroupAPoliticalpowerandskill

Policy Makers

InterestGroupBPoliticalPower and skill

The Group Model of Public Policy Making

The Systems Model of Public Policy making

(menurut Henry)

Environment : Social and EconomicVariable in the Polity

Inputs : Demands resources, support, opposition.

The “Black Box” (or the “ Conversion process”, or “Withinputs”) : Structures, procedures, policy-makers, psycho-social frame work.

Outputs : goods, services, and symbols to public and other policy makers

Feedback : The Influences of Outputs on the Environment

Ad. 8. Model-Kelembagaan (Institutional model)

Model Kebijaksanaan pemerintahan ini dilihatnya sebagai suatu keputusan yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah berkaitan dengan kepentingan rakyat. Ciri pokoknya yaitu :

1. Bahwa hanya pemerintahlah yang dapat memberikan kekuatan hukum pada kebijakasanaan-pemerintah (legitimacy)

2. Bahwa hanya pemerintahlah yang mempunyai kekuasaan dan kewenangan untuk memberlakukan suatu kebijakan kepada seluruh rakyat.

3. Bahwa hanya pemerintahlah yang dapat melaksanakan berlakunya kebijaksanaan (coercion) pada masyarakat

Sehingga oleh karena itu penelitian atau pertimbangan lebih tertuju pada : organisasi pemerintah serta bagaimana strukturnya, apa tugas-tugas lembaga pemerintah serta bagaimana fungsinya lembaga itu.

Implementasi Kebijakan

(Policy Implementasion)

THEPOLITICALSYSTEM

DemandsSupport

Decisions andActions

I N P

U T

S O

T P

U

T S

The Systems Model Menurut Dye

Implementasi kebijakan tidak cukup hanya didasarkan pada data dan keadaan fisik (factual proposition) secara rasional saja, tetapi juga memerlukan nilai peradaban (ethical proposition) yang ada pada kepentingan masyarakat (public interest)

Paul Hersey dalam bukunya “The Situasional Leader” mengatakan bahwa Implementasi Kebijakan perlu mempertimbangkan tiga hal :

1. Pengetahuan tentang sikap rakyat pada masyarakat pada masa- masa yang lalu.

2. Perkiraan sikap rakyat pada masa yang akan datang.

3. Pengetahuan tentang bagaimana mengatur, merubah dan mengendalikan perilaku rakyat.

Pemahaman tentang karakter masyarakat sangat membantu pemerintah dalam hal memilih gaya untuk penerapan public policy.

Antara lain :

Participative Implementation

Authoritative Implementation

Langkah : Pelaksanaan/Implementasi kebijakan :

1) Interpretation :

Pemahanan tentang maksud dan tujuan oembuat kebijakan yang perlu dipahami adalah policy environment perumus kebijakan berbeda dengan policy environment dari pelaksanaan kebijakan.

2) Organization :

Pembentukan badan-badan metode-metode yang diperlukan.

3) Application :

Penerapan segala keputusan, peraturan untuk terealisasinya kebijakan.

1) Prorammed Implementation :

Dengan cara ini maka Implementasi kebijakan harus mengikuti segala ketentuan dan prosedur yang telah ditentukan.

Keuntungannya :

a. Ketidakjelasan tujuan kebijakan dapat dihindari.

b. Dapat dikurangi peran serta pelaku kebijakan yang berlebihan.

c. Tindakan pelaku kebijakan yang tidak efisien dapat dihindari.

2) Adaptive Implementation

Adalah Implementasi kebijakan yang memungkinkan adanya perubahan, perincian dan peninjauan kembali disesuaikan dengan keadaan atau kondisi yang sedang terjadi.

Kewenangan Pelaksanaan Kebijakan :

1) Technical Discretion :

Kelonggaran untuk merubah cara atau alat-alat disesuaikan dengan kondisi, hingga memperlancar Implementasi.

2) Discretion In Social Planning :

Kelonggaran untuk mengenai ketentuan yang ada dan membuat satu rencana (plan) yang sesuai dengan kondisi masyarakat sehingga kebijakan tersebut mendapat dukungan.

3) Discretion In Reconciliation of Interest :

Kelonggaran mengadakan penyelesaian antara lain dengan cara mengadakan dialog antara pressure groups sehingga terbentuk keterpaduan kepentingan.

Actor of Policy Implementation

Pelaku utama dari pelaku kebijakan adalah birokrat selain itu ada faktor-faktor yang lain seperti : Anggota Dewan (DPR-DPRD), Hakim, Pihak Swasta termasuk Pengusaha, Kaum Militer, dsb.