PROSPEK, KENDALA, DAN KEBIJAKAN INVESTASI DI...

Suharyo Husen

58

PROSPEK, KENDALA, DAN KEBIJAKAN INVESTASI DI SEKTORPERTANIAN : PANDANGAN PELAKU USAHA

Prospect, Constrain, and Investment Policy in AgricultureSector: Entrepreneur Point of View

Suharyo Husen

Sekretaris Excecutive Bidang Agribisnis, Pangan dan Kehutanan Kamar Dagang danIndustri Indonesia

ABSTRACT

The agricultural sector has a strategic position, particularly as a producer of food.Hence, it will always be prospective for investment purposes. Regarding the increasingdemand for food in the future, investors are interested to contribute on food production byinvesting through Food Estate Development. Unfortunately, food estate development stillencounter a number of obstacles including: (1) the spatial plan is not good, (2) limitedavailability of land, (3) permits the acquisition of land, (4) inadequate infrastructure, (5) lackof coordination of policy makers, (6) inconsistency in pricing policy, (7) lack of fiscal supportfacilities, (8) limited financing and high interest rates and (8) the weakness of institutionalfarmer’s role. Policy support is needed in both the short and medium/ long term. In the shortterm, supports are required i.e.: (1) permits the use of land and infrastructure, (2) anincrease in intensification, (3) easy permit for investing in the production of fertilizers, seeds,pesticide, agricultural mechanic, and post-harvest, (4) monitoring of the balance nationalfood, (5) improvement of supply chain management, and (6) financial support from banksand other financial institutions. While for medium and long term policy, it needs the supportof: (1) increase national food production (government, farmers and entrepreneurs), (2)provides five major food commodities: rice, corn, soybeans, sugar, tubers and meat and (3)reduction in fuel oil subsidies.

Key words : investment prospect, agriculture sector, food policy, Indonesia

ABSTRAK

Sektor pertanian memiliki posisi yang strategis, terutama sebagai penghasilpangan, sehingga akan selalu prospektif untuk tujuan investasi. Dengan meningkatnyapermintaan terhadap pangan di masa mendatang, pihak investor tertarik untuk turut andildalam produksi pangan melalui pengusahaan skala besar (Food Estate). Pengembanganfood estate masih menghadapi sejumlah kendala diantaranya: (1) rencana tata ruang yangkurang baik, (2) ketersediaan lahan terbatas, (3) izin perolehan lahan, (4) infrastruktur yangkurang memadai, (5) lemahnya koordinasi pengambil kebijakan, (6) inkonsitensi kebijakanharga, (7) kurangnya dukungan fasilitas fiskal, (8) pembiayaan terbatas dan tingkat sukubunga tinggi, dan (8) lemahnya peran kelembagaan petani. Dibutuhkan dukungan kebijakanbaik dalam jangka pendek dan menengah/panjang. Dalam jangka pendek, dukungan yangdiperlukan adalah (1) izin pemanfaatan lahan dan infrastruktur, (2) peningkatan intensifikasi,(3) kemudahan izin investasi di bidang produksi pupuk, bibit unggul, obat-obatan, alsintan,dan pasca panen, (4) monitoring neraca pangan nasional, (5) perbaikan manajemen rantaipasok, dan (6) dukungan pembiayaan dari perbankan dan lembaga keuangan lainnya.

Prospek, Kendala, dan Kebijakan Investasi di Sektor Pertanian : Pandangan Pelaku Usaha

59

Sementara untuk kebijakan jangka menengah dan panjang diperlukan dukungan berupa: (1)meningkatkan produksi pangan nasional (pemerintah, petani, dan pengusaha nasional), (2)menetapkan 5 komoditas pangan utama: beras, jagung, kedelai, gula, umbi-umbian dandaging, serta (3) pengurangan subsidi BBM.

Kata kunci : prospek investasi, sektor pertanian, kebijakan pangan, Indonesia

PENDAHULUAN

Salah satu isu lingkungan yang paling menonjol dan mendapat perhatianluas secara global adalah perubahan iklim. Menurut National Oceanic andAtmospheric Administration (NOAA, 2010), Amerika Serikat, 7 indikator yangmenyebabkan pemanasan global telah menunjukkan peningkatan yaitu:temperatur muka laut,temperatur di lautan, temperatur troposporik, temperatur didarat, kelembaban tinggi permukaan laut, dan kandungan panas di laut.Sedangkan 3 indikator lagi menunjukkan penurunan, yaitu permukaan es di laut,penutup es di pegunungan (glaciers), dan permukaan tanah yang ditutupi es.Indikator-indikator tersebut menunjukkan bahwa dunia semakin panas. Walaupunberfluktuasi, suhu bumi telah menunjukkan peningkatan sebesar 0,52 C tahun2001, 0,54 C tahun 2004 dan 0,62 C tahun 2010.

Sektor pertanian mengalami akibat yang paling besar dari fenomenaperubahan iklim tersebut. Dampak langsung dari perubahan iklim adalahpenurunan produktivitas dan produksi pertanian, terutama pangan. Dampak tidaklangsung adalah meningkatnya frekuensi dan intensitas bencana alam (terutamabanjir dan kekeringan) yang berdampak terhadap penurunan produksi pertaniandan kerusakan infrastruktur di pedesaan.

Produktivitas pertanian di Negara-negara berkembang diperkirakanmenurun sekitar menurun sekitar 9-21 persen, sedangkan di Negara majubervariasi diantara penurunan 6 persen sampai kenaikan 8 persen tergantungdampak yang saling menutupi dari tambahan karbon di udara terhadap tingkatfotosintesis. Secara lebih spesifik, Fischer (2011) memperkirakan bahwa produksibiji-bijian di wilayah tadah hujan tidak akan terpengaruh oleh perubahan iklim,dengan catatan bahwa dampak emisi dari pemupukan dapat diabaikan dan petanidapat beradaptasi penuh terhadap perubahan iklim tersebut. Analisis denganpendekatan agroekologi menunjukkan pula bahwa (i) di sejumlah wilayah,perubahan iklim menunjukkan dampak yang signifikan terhadap produksi pangan;(ii) dalam jangka pendek, keseimbangan produksi pangan di wilayah tadah hujanakan menunjukkan perbaikan; (iii) setelah tahun 2050 dampak dari pemanasanglobal akan lebih dominan yang menurunkan potensi produksi pangan di hampirsemua wilayah dan di tingkat global.

Masalah lingkungan hidup dan perubahan iklim telah mulai dirasakandampaknya terhadap penurunan kapasitas produksi pertanian global, terutamaproduksi pangan. Penurunan produksi pangan yang terjadi di beberapa belahandunia adalah penyebab utama terkurasnya stok pangan di pasar dunia yang pada

Suharyo Husen

60

akhirnya mengakibatkan terjadinya volatilitas harga pangan (food price volatility)sejak tahun 2006 dan mencapai puncaknya pada semester kedua tahun 2007untuk beberapa komoditas dan pada semester pertama tahun 2008 untukbeberapa komoditas lainnya (Joint Report of 9 International Organization, 2011).Untuk beberapa komoditas pangan, tingkat harga pada periode puncak tersebutmencapai beberapa ratus persen dari rata-rata harga pada tahun 2005. Walaupuntingkat harga tersebut sedikit menurun pada semester kedua tahun 2008, namunmasih tetap lebih tinggi dari periode sebelum terjadi kenaikan tersebut. Padatahun 2010 dan berlanjut ke tahun 2011, harga-harga komoditas panga kembalimelonjak yang menimbulkan kekhawatiran terjadinya krisis pangan seperti tahun2008.

Fenomena tingginya harga pangan diperkirakan terus berlanjut sampaibeberapa periode mendatang. Proyeksi FAO/OECD (2011) menunjukkan bahwaharga pangan dan peternakan pada tahun 2019 lebih tinggi (nominal maupun riil)dibanding dengan tingkat harga pada periode sebelum puncak kenaikan tahun2007/2008. Menurut von Braun (2008), harga biji-bijian akan meningkat sekitar 30-50 persen dalam periode tahun 2005-2050, sedangkan harga daging akanmeningkat sekitar 20-30 persen diatas harga tahun 2007/2008. Beberapa faktoryang berpengaruh terhadap volatilitas harga tersebut adalah: (a) pertumbuhanpenduduk dan pendapatan, terutama di Negara-negara industri baru dan Negaraberkembang; (b) meningkatnya permintaan bahan pangan untuk bioenergi; (c)meningkatnya harga minyak bumi yang berdampak langsung pada peningkatanharga pangan dan secara tidak langsung mendorong perkebangan bioenergikarena harganya semakin mampu bersaing; (d) rendahnya rasio stok terhadappenggunaan yang menyebabkan harapan tingginya harga; (e) perubahan iklimyang menyebabkan penurunan produktivitas dan produksi pangan sertameningkatnya frekuensi dan intensitas bencana alam; dan (f) respon kebijakan dibeberapa negara eksportir maupun importir berupa hambatan atau laranganekspor dan penghapusan kebijakan hambatan impor malah berdampak padasemakin tingginya volatilitas harga.

DAMPAK PEMANASAN GLOBAL TERHADAP PRODUKSI PERTANIAN

Global warming mempengaruhi pola presipitasi, evaporasi, water run-off,kelembaban tanah dan variasi iklim yang sangat fluktuatif yang secara keseluruhanmengancam keberhasilan produksi pangan. Kajian terkait dampak perubahan iklimpada bidang pertanian oleh National Academy of Science/NAS (2007)menunjukkan bahwa pertanian di Indonesia telah dipengaruhi secara nyata olehadanya variasi hujan tahunan dan antar tahun yang disebabkan oleh Australia-AsiaMonsoon and El Nino-Southern Oscilation (ENSO) (Anonim, 2009).

Sebagaimana dilaporkan oleh FAO (1996), kekeringan akibat kemaraupanjang yang merupakan efek El Nino pada tahun 1997 telah menyebabkangagalnya produksi padi dalam skala yang sangat besar yaitu mencakup luasan426.000 ha. Selain tanaman padi, komoditas pertanian nonpangan yang lain


61

seperti kopi, coklat, karet, dan kelapa sawit juga mengalami penurunan produksiyang nyata akibat adanya kemarau panjang. Suatu simulasi model yangdikembangkan oleh UK Meteorgical Office sebagaimana dilaporkan DFID (2007)memprediksikan bahwa perubahan cuaca akan menurunkan produksi pangan diJawa Barat dan Jawa Timur akibat penurunan kesuburan tanah sebesar 2-8persen (Anonim, 2009).

Degradasi kesuburan lahan tersebut akan memicu penurunan produksipadi 4 persen per tahun, kedelai sebesar 10 persen serta produksi jagung akanmengalami penurunan luar biasa sampai dengan 50 persen. Menurut laporanRossane Skirble (2007), perubahan cuaca dan pemanasan global dapatmenurunkan produksi pertanian antara 5-20 persen. Negara-negara dengankondisi geografis yang lebih khusus seperti India dan Afrika akan mengalamipenurunan produksi pertanian yang lebih tinggi lagi (Anonim, 2009).

Pemanasan global telah berpengaruh secara nyata terhadap produksi biji-bijian, kecenderungannya adalah jumlah produksi yang menurun dan mahal.Akibat kondisi ini maka ketersediaan bahan pakan ternak juga makin terbatas.Kondisi ini mempunyai imbas langsung pada produksi pakan ternak. Produksipakan juga menurun dan harganya naik (mahal). Akibat lebih lanjut biaya produksipakan ternak meningkat, harga jual produk peternakan juga meningkat danmenjadi mahal. Produk peternakan seperti daging, susu, daging ayam, telurvolumenya cenderung menurun, harganya meningkat dan semakin mahal. Produkindustri hilir berbahan baku produk peternakan volumenya juga akan menurun danharganya meningkat.

Dampak pemanasan global terhadap hasil laut dan perikanan terlihat padabeberapa fenomena berikut: a). Pemanasan global menyebabkan es di kutubmencair, air muka laut akan naik (2mm per tahun). Menurut Al Gore (2008),banyak pulau dan pantai akan terendam bahkan hilang dalam beberapa puluhtahun ke depan. b) Pemanasan global juga menyebabkan matinya plankton danterumbu karang sehingga populasi ikan di laut akan menurun. c) Para nelayan sulituntuk melaut mencari hasil laut dan menangkap ikan. d) Produksi hasil laut danikan tangkap cenderung menurun dan harganya meningkat. e) Industri hilir yangmenggunakan bahan baku hasil laut atau ikan tangkap, produksinya akanmenurun dan harganya akan meningkat.

Dampak yang sama untuk usaha perikanan budidaya, hal itu terlihatsebagai berikut : Akibat menurunnya produksi serealia maka produksi pakan ikanjuga akan menurun dan harganya cenderung menaik. Kondisi ini akan berdampaklangsung terhadap biaya produksi ikan budidaya menjadi mahal, produksi ikanbudidaya cenderung turun dan harga jualnya meningkat dan semakin mahal.Industri hilir berbahan baku ikan hasil budidaya, produksinya juga akan menurundan harga jualnya menaik.

Perubahan iklim juga mempunyai dampak terhadap ketersediaan bahanbakar baru dan yang dapat diperbaharui. Ketersediaan bahan bakar fosil (BBM)dalam perut bumi semakin menyusut. Menurut data di Amerika hanya tinggal 50tahun lagi begitu juga di Indonesia, sehingga diperlukan energi alternatif (energibaru dan yang dapat diperbaharui).

Suharyo Husen

62

Negara-negara di dunia mulai memproduksi bahan bakar baru dan yangdapat diperbaharui termasuk bahan bakar nabati dengan bahan baku serealia danproduk pertanian lainnya. Kondisi ini juga penyebab naiknya harga komoditaspangan. Salah satu negara yang berhasil memproduksi BBN (biofuel) dalam hal inibioetanol dari tebu adalah Brasil. Negara ini menguasai lebih dari 30 persenproduk bioetanol dunia. Khusus Indonesia telah menetapkan komoditas penghasilBBN yaitu kelapa sawit dan jarak pagar untuk menghasilkan biodiesel sedangkansingkong dan tebu untuk menghasilkan bioetanol. Namun kebijakan ini kurangberkembang karena belum ada kebijakan harga BBN, serta mahalnya biayaproduksi BBN.

OTONOMI DAERAH

Diberlakukannya Undang-Undang No. 22 tahun 2000 yang diperbaharuidengan UU nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (otonomi daerah),mempengaruhi pembangunan pertanian, dimana pemerintah daerah sebagaipenanggung jawab utama terhadap produksi pertanian khususnya pangan, sangattergantung pada kebijakan dan program-program pembangunan pertanian yangdilaksanakan masing-masing daerah. Setiap daerah kondisinya berbeda-beda danpengadaan sumber daya manusia untuk pembangunan pertanianpun berbeda-beda. Contoh nyata dapat dilihat pada peraturan tentang penyuluhan pertanian,perikanan, dan kehutanan saat ini. Meskipun sudah ada UU. No.16 tahun 2006tentang sistem penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan, penerapannya didaerah berbeda pula dimana beberapa tenaga penyuluh yang ada diangkatmenjadi pegawai struktural bahkan di luar pertanian sehingga tenaga penyuluhpertaniannya sangat berkurang di daerah tersebut dan ini mengakibatkanpembangunan pertanian terhambat. Akibatnya produksi pertanian khususnyapangan akan terganggu. Akhirnya ketahanan pangan daerah tersebut akanterganggu. Banyak peraturan daerah yang kurang mendukung pembangunanpertanian, misalnya izin-izin usaha, pungutan-pungutan dan sebagainya. investasidi bidang pertanian, pada umumnya akan banyak mengalami hambatan.

Kebijakan otonomi daerah dalam rangka peningkatan Pendapatan AsliDaerah (PAD) tampak dari semakin maraknya retribusi yang tumpang-tindihantarwilayah, utamanya pada distribusi komoditas pertanian, sehinggamempengaruhi efisiensi perdagangan produk pertanian. Berbagai upayapemerintah pusat telah dilakukan untuk mengatasi keadaan tersebut, sepertimengeluarkan UU No. 18 tahun 1997, menandatangani Letter of Intent (LoI) dalamrangka kesepakatan dengan IMF pada tanggal 15 Januari 1998 berdampak positifbagi petani, tetapi mengurangi PAD, sehingga muncul UU No. 34 tahun 2000.Undang-undang No. 34 tahun 2000 memberikan lebih banyak kesempatan kepadadaerah untuk mengumpulkan pajak dan retribusi daerah. Setelah UU No. 34 tahun2000 diimplementasikan, jumlah peraturan daerah tentang pajak bertambahdengan pesat.


63

Kebanyakan peraturan daerah tentang pajak dan retribusi memilikimasalah, seperti masalah-masalah (a) prinsip, yakni free internal trade, pungutanganda, validitas peraturan daerah sebagai mekanisme untuk mencapai tujuanpembangunan kurang; (b) masalah substansi, meliputi ketidak jelasan objek,prosedur, struktur tarif, hubungan antara tujuan dan isi; (c) teknis , beruparelevansi acuan yuridis formal. Keadaan ini menyebabkan iklim usaha menjaditidak kondusif dan turunnya kredibilitas peraturan daerah. Aparat pemerintahdaerah cenderung melihat PAD sebagai sumber utama keberhasilan otonomi(KPPOD, 2002b). Salah satu fokus kebijakan otonomi daerah adalahmeningkatkan PAD melalui setiap sumber dan peluang yang memungkinkan,seperti melalui pajak, restribusi, serta pungutan lainnya di semua sektor, termasuksektor pertanian.

Di beberapa daerah, semangat pemerintah daerah untuk meningkatkanPAD semakin tinggi setelah melihat bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) kurangmemenuhi kebutuhan pemerintah daerah. DAU atau dana bantuan lain daripemerintah pusat hanya berkisar antara 50-60 persen dari total APBD. Selama iniDAU diharapkan menyediakan juga dana untuk pembangunan daerah. Namun,kenyataannya banyak daerah menerima DAU yang jumlahnya hanya cukup untukgaji pegawai dan biaya operasional.

Sektor pertanian yang dalam paradigma pembangunan daerah merupakanprime mover untuk meningkatkan pendapatan petani dan masyarakat, perlumendapat perhatian, utamanya dalam distribusi komoditas pertanian. Sentraproduksi pertanian yang umumnya jauh dari pasar menyebabkan produk pertanianharus melintasi antarwilayah (kabupaten, provinsi, dan antarpulau) untuk bisasampai ke pasar dan dalam rangka otonomi daerah. Berbagai daerah yangdilintasi produk pertanian tersebut telah membuat berbagai peraturan danpungutan yang berhubungan dengan distribusi produk yang melintasi daerahnyauntuk meningkatkan PAD. Peraturan dan pungutan yang tumpang-tindih dapatmengakibatkan biaya perdagangan produk pertanian menjadi lebih tinggi,sehingga konsumen harus membayar lebih mahal, sedangkan produsen tetapmenerima harga yang rendah (SMERU, 2000).

Salah satu fokus kebijakan otonomi daerah adalah meningkatkan PADmelalui setiap sumber dan peluang yang memungkinkan, seperti melalui pajak,restribusi, serta pungutan lainnya di semua sektor. Dengan alasan bahwapertumbuhan sektor pertanian lebih lambat dibandingkan dengan sektor industridan akan berimbas pada penerimaan PAD, tidak mengherankan jika pemerintahdaerah kurang memperhatikan sektor pertanian. Selain itu, restribusi-restribusi danpajak dapat menjadi andalan pemerintah daerah untuk meraup PAD banyak dancepat dapat menjadi penghambat perkembangan sektor pertanian. Para pedagangproduk pertanian menganggap bahwa berbagai macam restribusi tersebut akanmenyebabkan ekonomi biaya tinggi dan menghambat perdagangan hasilpertanian, dan pada giliranya pembangunan pertanian di daerah menjaditerpinggirkan (Mayrowani et al., 2003; Mayrowani, 2006).

Suharyo Husen

64

Bagi pemerintah daerah yang berkomitmen mengangkat potensi sektorpertaniannya, hasil pungutan-pungutan yang berupa retribusi oleh pemerintahdaerah ini mungkin saja ditransfer kepada produsen dan konsumen ataudikembalikan dalam bentuk investasi publik di sektor pertanian, sehingga padagilirannya akan mengurangi biaya transpor dan memperlancar distribusi produkpertanian. Diperlukan kajian serius untuk mengetahui sejauh mana peraturandaerah mempertimbangkan kinerja pembangunan pertanian, utamanya efisiensiperdagangan antar wilayah (Montgomery et al., 2000).

Masalah perdagangan semakin kompleks dengan adanya kebijakanotonomi daerah karena deregulasi untuk meningkatkan pendapatan petani yangterdistorsi oleh berbagai kebijakan pemerintah daerah atau oleh kepentinganpribadi legislator yang mengatas namakan berbagai kebijakan, serta praktekpemerasan terselubung melalui peraturan daerah (Kompas, 14 Agustus 2003). Haltersebut sejalan dengan pernyataan Bagnasco (1990), yakni ada strukturketerkaitan yang relatif stabil antara ekonomi formal, ekonomi informal, danekonomi terselubung. Permasalahannya adalah bagaimana mencarikeseimbangan untuk memperoleh hasil yang saling menguntungkan bagi semuapihak. Setelah Indonesia mengikatkan diri pada kesepakatan internasional WTOdan AFTA, telah terjadi berbagai kegagalan pasar. Otonomi daerah yang didasaripertimbangan yang bersifat nonekonomi, seperti politik dan rente, menyebabkanpasar akan semakin gagal menggunakan sumber daya secara efisien (KPPOD,2002a).

Seiring dengan gerakan reformasi, pemerintah telah mengimplementasi-kan kebijakan otonomi pada berbagai aspek sejak tahun 2001. Otoritas dankebijakan pembangunan pertanian telah didelegasikan kepada pemerintah daerah,utamanya pada tingkat kabupaten atau kota. Pelimpahan wewenang seyogyanyadapat meningkatkan kinerja pembangunan pertanian daerah sesuai denganpotensi dan kapasitas lokal. Dengan dukungan anggaran yang besar, pemerintahdaerah memiliki kebebasan untuk mengembangkan kebijakan dan teknologi yangspesifik lokasi. Efektivitas otonomi bidang pertanian masih diperdebatkanbeberapa kalangan. Di satu sisi, ada peluang munculnya inisiatif danpemberdayaan sumber daya lokal. Di sisi yang lain, ada ancaman inkonsistensidari birokrasi dan legislator daerah terhadap arti penting pembangunan pertanian.

Pembangunan pertanian dianggap oleh sebagian birokrasi dan legislatorlokal sebagai bidang yang cost-center yang membutuhkan investasi besar tetapipengembaliannya membutuhkan waktu yang cukup lama. Hal ini yangmenyebabkan mengapa isu pentingnya pembangunan pertanian dianggap kurangmenarik perhatian bagi sebagian besar pembuat kebijakan daerah dibandingkandengan isu pertumbuhan sektor industri maupun jasa. Kepala daerah dan anggotalegislatif yang dipilih dalam periode lima tahun, dalam beberapa kasus akan lebihtertarik dan berkonsentrasi mengurusi bidang yang memiliki return yang tinggi danlebih cepat seperti industri, pertambangan, eksploitasi hutan, atau pariwisata.


65

PROGRAM PERCEPATAN DANPENINGKATAN EKONOMI NASIONAL

Kabinet Indonesia Bersatu jilid II beserta para gubernur se Indonesia padatanggal 21 April 2010 melakukan pertemuan di Istana Tampaksiring Bali. Dalampertemuan ini Presiden SBY memberikan 10 arahan atau direktif pergerakankabinet dalam 5 tahun ke depan. Ke 10 arahan tersebut meliputi (i) ekonomi harustumbuh lebih tinggi; (ii) pengangguran harus menurun dengan menciptakanlapangan kerja; (iii) kemiskinan harus menurun; (iv) pendapatan per kapita harusmeningkat; (v) stabilitas ekonomi terjaga; (vi) pembiayaan (financing) dalam negerimakin kuat dan meningkat; (vii) ketahanan pangan dan air meningkat; (viii)ketahanan energi meningkat; (ix) daya saing ekonomi nasional menguat danmeningkat; (x) perkuat green economy (ekonomi ramah lingkungan).

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan merata, termasuk di dalamnyapertumbuhan provinsi yang ada di Indonesia, dan itu dilaksanakan melalui :

1. Kebijakan yang sinergi pusat-daerah, hal itu dilakukan melaluipembangunan produk/sektor unggulan dan kluster untuk meningkatkannilai tambah;

2. Memastikan debottlenecking infrastructure;

3. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru;

4. Merencanakan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus, termasukpemberian insentif yang mendukung.

Sementara itu, rencana Aksi dilakukan melalui (i) identifikasi kendalakonektivitas; (ii) PNPM untuk pembangunan Infrastruktur/penciptaan kesempatanekonomi; (iii) intervensi khusus pemerintah/pemda untuk wilayah yangtermarjinisasi

PERTUMBUHAN INVESTASI

Untuk mendorong pertumbuhan investasi maka diperlukan sejumlahkebijakan pendukung diantaranya : (i) koordinasi yang baik dengan menghilangkanego sektoral; (ii) pendanaan melalui system pembiayaan jangka panjang (longtermfinance), untuk itu perlu diupayakan penurunan tingkat suku bunga, serta adanyasumber pendanaan alternatif seperti jamsostek, asuransi, dan Dana Pensiun.Selain itu perlu adanya penetapan wilayah unggulan (champion regions) sertapeningkatan kualitas investasi yang diarahkan ke inovasi serta dapat mengurangidampak lingkungan.

Suharyo Husen

66

Rencana Aksi untuk mendorong pertumbuhan investasi dilakukan denganrencana investasi sebesar Rp10.000 trilyun dalam 5 tahun, dimana sekitar 50persen dari investasi ini berasal dari swasta, baik nasional maupun dari PMA.Selain itu perlu adanya pemacuan investasi infrastruktur sebesar Rp 1.500 trilyun,yang dilakukan melalui

1. Pembangunan 15.000 MW listrik;

2. Pembangunan /perbaikan 20.000km jalan;

3. Sarana dan Prasarana transportasi dalam rangka peningkatanconnectivity;

4. Perluasan pelabuhan-pelabuhan utama dan pembangunan pelabuhanbaru yang terintegrasi dengan kawasan ekonomi khusus;

5. Penyelesaian dry port pada tahun 2010;

6. Meningkatkan kapasitas angkut kereta api (trans Sumatera, Jawa,dan Kalimantan)

7. Pembangunan double track angkutan batu bara dan komoditas lainnyauntuk Sumatera dan Kalimantan dimulai tahun 2011.

Untuk mewujudkannya diperlukan pembentukan Indonesia Incorporationsebagai pemicu pengembangan proyek besar di bidang infrastruktur serta industriberbasis sumber daya alam. Industri yang dikembangkan juga harus mendorongpeningkatan nilai tambah, dan menjadi prime mover di daerah. Sementara ituinvestasi Indonesia Incorporation baik itu swasta maupun BUMN perlu didorongdengan lebih banyak penggunaan barang modal, bahan baku/bahan penolong,dan penyerapan tenaga kerja dari dalam negeri.

PROSPEK, KENDALA DAN KEBIJAKAN INVESTASI DI SEKTOR PERTANIAN:PANDANGAN PELAKU USAHA

Sektor pertanian sebagai penyedia pangan akan tetap menjadi perhatianutama dari pelaku usaha karena tanpa ketersediaan pangan yang cukupberpeluang menimbulkan instabilitas politik dan ekonomi yang pada gilirannyaakan berdampak pada kurang kondusifnya kelangsungan dunia usaha. Olehkarena itu, perlu strategi yang tepat untuk memacu pertumbuhan sektorpertanian/pangan dengan tetap mengedepankan pemenuhan aspek sosialekonomi dan kelestarian sumber daya alam. Komoditas tertentu akan menjadiandalan sebagai penyedia pangan sekaligus memiliki nilai tambah yangdiharapkan mampu menjadi penggerak perekonomian. Secara konseptual,kerangka strategi pertumbuhan disajikan pada Gambar 1.


67

Gambar 1. Kerangka Strategi untuk Memacu Pertumbuhan Pangan

Dengan masukan dari para pemangku kepentingan di bidang panganmelalui serangkaian kegiatan simposium, lokakarya dan dialog pakar. KADINIndonesia telah menyusun Road Pembangunan Sektor Pertanian/ Pangan yangterdiri atas: Misi Pembangunan Pertanian, Tujuh Usulan Kebijakan Strategis, danFokus Komoditas.

Misi Pembangunan Sektor Pertanian

Dalam Rencana Strategis tahun 2010-2014 disebutkan bahwa VisiKementerian Pertanian adalah Terwujudnya Pertanian Industrial UnggulBerkelanjutan Yang Berbasis Sumber Daya Lokal untuk MeningkatkanKemandirian Pangan, Nilai Tambah, Daya Saing, Ekspor, dan KesejahteraanPetani.

Untuk mewujudkan visi tersebut, selama lima tahun ke depan dalammembangun pertanian di Indonesia, Kementerian Pertanian mencanangkan 4(empat) target utama, yaitu:

(1) Pencapaian Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan.

(2) Peningkatan Diversifikasi Pangan.

(3) Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, dan Ekspor.

(4) Peningkatan Kesejahteraan Petani.

Suharyo Husen

68

Dari keempat target utama Kementerian Pertanian tersebut, ada dua targetyang menjadi perhatian bagi dunia usaha yaitu (1) swasembada panganberkelanjutan dan (2) peningkatan daya saing komoditas pangan domestik. Keduaaspek ini dipandang sangat penting untuk mendudukan sektor pertanian sebagaiinstrumen dalam rangka ketahanan pangan nasional serta sebagai sumber devisadan pendapatan bagi seluruh bangsa dan rakyat Indonesia.

Tujuh Usulan Kebijakan Strategis

Untuk mengaktualisasikan visi dan target utama pembangunan pertanian,KADIN mengusulkan tujuh kebijakan strategis dan langkah/program yang harusdilakukan, yaitu:

(1) Membuka peluang lebih besar bagi perluasan areal pertanian, termasukladang penggembalaan dan lahan budidaya ikan;

(2) Meningkatkan penyediaan infrastruktur (jaringan irigasi, jalan, danpelabuhan);

(3) Meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan pupuk, benih unggul, dansaprotan;

(4) Meningkatkan akses petani dan pengusaha kepada lembaga keuanganformal dan dukungan pendanaan bagi petani dan usaha pertanian,perkebunan, perikanan dan peternakan;

(5) Revitalisasi industri pengolah hasil pertanian, perkebunan, perikanan, danpeternakan;

(6) Keberpihakan kebijakan perdagangan pada produksi pangan domestik;

(7) Mendorong kegiatan R&D oleh pemerintah dan perusahaan.

Fokus Komoditas

Sementara untuk penentuan jenis komoditas hendaknya difokuskan pada15 komoditas pangan dengan rincian peran sebagai berikut:

(1) empat komoditas pangan strategis: beras, jagung, kedelai, tebu/gula

(2) enam komoditas unggulan ekspor: kelapa sawit, teh, kopi, kakao, udangdan tuna

(3) dua komoditas pendukung perbaikan gizi masyarakat: sapi dan ayam

(4) tiga komoditas buah-buahan lokal terpopuler: mangga, pisang dan jeruk

Berdasarkan roadmap tersebut diharapkan dapat dicapai target produksipangan seperti yang tercantum dalam Tabel 1. Apabila target produksi dapatdicapai, maka pada tahun 2020 diperkirakan akan tercapai swasembada pangandan perolehan devisa dari sektor pangan juga akan meningkat dengan besarannilai sebagaimana ditampilkan pada Tabel 2.


69

Suharyo Husen

70

Tabel 2. Target Penerimaan Devisa Ekspor Produk Pangan Unggulan (Juta US$)

Komoditas 2010 2011 2012 2013 2014 2010 - 14

CPO 13.947,1 15.040,4 16.159,7 17.304,0 18.471,7 80.922,9

Teh 90,8 91,2 91,6 92,1 92,6 458,4

Kopi 950,4 985,4 1.021,1 1.057,5 1.094,4 5.108,8

Kakao 1.173,5 1.231,3 1.289,1 1.347,1 1.405,2 6.446,2

Udang 1.237,8 1.290,4 1.343,2 1.396,3 1.449,5 6.717,3

Tuna/Cakalang/ Tongkol 340,4 358,6 377,3 396,4 415,8 1.888,6

Total 17.740,1 18.997,4 20.282,2 21.593,2 22.929,2 101.542,1

Dalam upaya mencapai dan mempertahan ketahanan pangan, diperlukanbeberapa dukungan yang berupa:

1. Pertumbuhan rata-rata produksi pangan periode 2010-2014, denganrincian: padi (3,22%/th), jagung (10,02%/th), kedelai (20,05%/th), gula(2,55%/th), dan daging sapi (7,30%/th)

2. Revitalisasi pangan gelombang 2 selesai 2014, dengan menetapkanswasembada beras jagung, gula, dan daging sapi

3. Hilirisasi industri pangan

4. Memantapkan Indonesia sebagai pemasok pangan dunia

5. Komoditas pangan strategis makin cukup

Hambatan yang Dihadapi di Sektor Produksi Pertanian/Pangan

Dalam memproduksi pangan ada beberapa hambatan yang dihadapisehingga potensi yang dimiliki tidak dapat didayagunakan secara optimal.Setidaknya ada lima hambatan yang cukup signifikan yaitu:

1. Ketersediaan lahan

Konversi lahan dan degradasi mutu lahan menyebabkan lahan pertanian,perkebunan, perikanan, dan peternakan semakin sempit. Sementara untukperluasan lahan seringkali terhambat oleh tata ruang dan peruntukan lahanyang tidak jelas dan tumpang tindih.

2. Infrastruktur pendukung produksi dan pemasaran

Kondisi prasarana dan sarana seperti: jalan, jembatan, pelabuhan, listrik, air,dan Jaringan irigasi kurang memadai.


71

3. Teknologi dan akses terhadap teknologi

Permasalahan ini muncul diakibatkan oleh (a) kegiatan R&D kurangterkoordinasi dan tidak terintegrasi, (b) penggunaan input produksi (benih,pupuk, dan alat & mesin pertanian) tidak optimal, pasokan input terbatas, danharga input tidak terjangkau; (c) teknik budidaya kurang berkembang dantekonolgi pascapanen serta pengolahan tidak efisien.

4. Pembiayaan

Perbankan yang diharapkan dapat memberi dukungan pendanaan yang besaruntuk sektor pertanian, ternyata cenderung menghindari pembiayaan sektorpertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan dianggap beresiko tinggi.Disamping itu tingkat bunga yang tidak kompetitif untuk sektor pertanian.

5. Iklim Usaha / Investasi

Iklim investasi kurang optimal yang diakibatkan oleh (a) kebijakan fiskal (PPN,bea masuk, pajak ekspor, dan insentif) tidak mendukung usaha pertanian, (b)terdapat berbagai peraturan pusat dan daerah yang tidak kondusif bagiinvestasi, (c) perlu kebijakan pemanfaatan (jenis dan kwalitas) komoditaspangan feed stock energi terbarukan (renewable energy).

Kecukupan pangan dalam rangka ketahanan pangan mendapat perhatianyang sangat serius dari pemerintah. Pada Seminar Nasional Feed The WorldJanuari 2010, Presiden R.I. telah memberikan arahan dan menyampaikan DelapanFaktor Kunci Sukses Peningkatan Produksi Pangan untuk mencapai swasembada,Feed Indonesia-Feed the Worl. Kedelapan faktor kunci tersebut adalah sebaagaiberikut:

1. Strategi yang tepat dan realistik. Pemilihan strategi yang tepat dapatmengarahkan pada efisiensi dan memperoleh hasil yang maksimal.

2. Public Private Partnership untuk menyiasati keterbatasan kemampuanpemerintah dalam membangun infrastruktur;

3. Kegiatan penelitian dan pengembangan (R&D) untuk meningkatkanteknologi, inovasi dalam rangka meningkatkan produktivitas lahan danbenih;

4. Kemitraan antarberbagai stakeholder (pengusaha, pemerintah pusat,pemda, dan masyarakat);

5. Kepedulian terhadap pelestarian lingkungan, penerapan Good AgriculturePractice (GAP) & Sustainable Farming;

6. Pelibatan koperasi, usaha kecil dan menengah dengan pengusaha sejakawal;

7. Kepedulian terhadap peningkatan kesejahteraan petani;

8. Orientasi pada ketersediaan dan keterjangkauan pangan.

Suharyo Husen

72

Dalam Program Feed Indonesia-Feed The World disepakati lima areakebijakan yang perlu penanganan yang serius dan menjadi prioritas bersamayaitu: (1) tata ruang lahan, (2) infrastruktur, (3) kebijakan fiskal dan peraturan, (4)pembiayaan, serta (5) riset dan teknologi. Diantara lima area kebijakan inikebijakan fiskal dan tata ruang wilayah sebagai kebijakan utama dan salah satukunci penentuan keberhasilan pencapaian Sasaran.

Sementara itu hasil Seminar Nasional Feed The World (Januari 2008),merekomendasikan beberapa usulan kebijakan kepada pemerintah untukpeningkatan produksi pangan, yaitu:

1. Penyediaan lahan bagi perluasan areal produksi pangan, melalui:

a) Harmonisasi Tata Ruang Wilayah Nasional mengacu kepada kebutuhanareal untuk pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan;

b) Membentuk tim ad hoc dengan menyertakan Kadin untuk mempercepatpenetapan Tata Ruang Wilayah dengan memanfaatkan kawasan hutanyang tidak berhutan;

c) Mencabut Permeneg Agraria/ka BPN No. 2/1999 dan No. 2/2002;

d) Mengurangi jumlah izin yang harus dipenuhi untuk memperoleh HGU;Sertifikasi lahan rakyat melalui PRONA dan didanai dari APBN.

2. Penyediaan Infrastruktur Pendukung

Menyediakan insentif fiskal bagi pembangunan infrastruktur oleh swasta;

Menghapus larangan penggunaan atau pengenaan retribusi khusus ataspenggunaan jalan untuk angkutan komoditas pertanian.

Alokasi sebagian dana Bea Keluar untuk perbaikan fasilitas jalan di daerahpenghasil produk pertanian,peternakan, perkebunan, perikanan, dankehutanan;

Mempercepat perluasan dan peningkatan kapasitas pelabuhan eksporpertanian (Dumai & Belawan), membangun pelabuhan ekspor baru diIndonesia Bagian Timur;

Penyediaan fasilitas consolidated container dan refrigerated container;

Membentuk sea & coast guard untuk keselamatan dan pencegahanpencurian kekayaan laut.

3. Peningkatan Produktivitas

Meningkatkan alokasi anggaran bagi kegiatan R&D dan insentif pajak bagikegiatan penelitian oleh swasta;

Subsidi benih dan meningkatkan pasokan benih unggul;

Pengawasan peredaran benih palsu;

Penyederhanaan proses sertifikasi benih.


73

4. Pembiayaan

Menghapus bea masuk atas impor peralatan dan mesin pertaniantermasuk pesawat udara untuk pemupukan;

Membentuk bank/lembaga keuangan nonbank khusus pertanian;

Subsidi bunga yang memungkinkan investasi oleh petani;

Bunga kredit yang diberikan kepada petani, peternak, pekebun, petambak,nelayan dan petani kehutanan sebesar 5-10 persen. Selisih bunga menjadibeban pemerintah; Memperkuat kelembagaan Dewan Komoditas denganpendanaan tertentu, seperti CESS dan CSR.

5. Penguatan Kemampuan Pemasaran

Insentif fiskal bagi pembangunan industri hilir dan pengolahan hasilpertanian/pangan;

Meninjau kembali kebijakan penetapan bea keluar;

Menghapus pemeriksaan ganda oleh bea cukai (dipelabuhan asal danpelabuhan transit);

Perlindungan atas produksi pertanian/ pangan domestik dari persaingantidak adil dari persaingan komoditas pertanian/ pangan impor;

Optimalisasi instrumen perdagangan internasional bagi perlindunganproduk pertanian/ pangan nasional di pasar dalam negeri.

Jika upaya tersebut dapat berjalan dengan baik, maka perkembangan danprospek komoditas pertanian/pangan dapat menjadi daya tarik yang sangat baikbagi para investor dalam dan luar negeri. Untuk menarik lebih banyak investordibutuhkan beberapa hal diantaranya: (1) dukungan kebijakan yang menjaminkegiatan investasi dalam jangka panjang yang berkesinambungan, (2) kemudahaninvestasi di bidang produksi pupuk, bibit unggul, pestisida, alat/mesin pertanian,dan teknologi pascapanen, dan (3) kemudahan distribusi sarana produksipertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, kelautan dan kehutanan.

Prospek Investasi Food Estate

Dengan meningkatnya permintaan terhadap pangan di masa mendatang,maka sangat terbuka luas prospek investasi di produksi pangan dengan skalabesar (Food Estate), baik di Luar Jawa melalui ekstensifikasi (misalnya diMerauke) maupun di Jawa dengan cara intensifikasi. Komoditas pangan yangdapat diusahakan, diantaranya: padi/beras, jagung, kedelai, tebu/gula, sapipotong/perah, kelapa sawit, dan umbi-umbian (singkong), terutama untuk bahanbaku biofuel (bahan bakar nabati).

Walaupun demikian, pengembangan Food Estate kemungkinan masihakan menghadap beberapa hambatan, diantaranya:

Suharyo Husen

74

1. Tata ruang, karena belum semua wilayah memiliki rencana tata ruang yangbaik;

2. Ketersediaan lahan sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah;

3. Izin perolehan lahan selama ini masih simpang siur (belum satu atap),disamping adanya PP No 10 Tahun 2010 tentang Alih Fungsi LahanKehutanan;

4. Infrastruktur masih sangat kurang: pengairan, jalan, alat transportasi,pelabuhan, landasan udara, pergudangan

5. Lemahnya koordinasi pengambilan kebijakan;

6. Inkosistensi kebijakan harga ;

7. Kurangnya dukungan fasilitas fiskal

8. Pembiayaan terbatas dan tingkat suku bunga masih relatif tinggi ;

9. Lemahnya peran kelembagaan petani.

Dari berbagai hambatan di atas, terlihat bahwa posisi tata ruang/tata gunalahan sangat strategis. Oleh karena itu, dibutuhkan semacam Blue Print tataRuang/Tata Guna Lahan dengan mempertimbangkan beberapa asek, diantaranya:

1. Kawasan Estate farming/Food Estate, perlu memperhatikan konservasi danindustri

2. Revitalisasi lingkungan fisik pendukung untuk siklus hidrologi yang optimal danberkelanjutan;

3. Pengeluaran ijin usaha pemanfaatan lahan harus mengikuti Blue Print TataRuang/Tata Guna lahan, sesuai Peraturan dan Perundangan yang berlaku

Dalam kaitan dengan upaya peningkatan produksi pangan, baik yangdilakukan pemerintah maupun swasta, Kadin mengusulkan beberapa alternatifyang dapat ditempuh yaitu:

1. Ekstensifikasi; yang dilakukan melalui: (a) estate farming/food estate polainti-plasma yang melibatkan petani/plasma yang telah ada, (b) estatefarming dengan melibatkan petani/transmigrasi baru untuk lahan bukaanbaru, dan (c) estate farming yang sepenuhnya dilaksanakan investor (fullmechanized)

2. Intensifikasi; khususnya diterapkan di Jawa, Bali, NTB/NTT denganmenerapkan teknologi maju (pengolahan lahan, budidaya, bibit unggul,pengairan, pemupukan, pemberantasan hama/penyakit, pascapanen/pengolahan hasil.

3. Diversifikasi; dilakukan dengan menjadikan komoditas sumber karbohidratnonberas menjadi alternatif pangan, misalnya: sagu, ubi kayu, talas, dll.

4. Kemudahan Investasi; diperlukan iklim yang kondusif baik peraturan danaspek keamanan yang memungkinkan investasi dapat tumbuh danberkembang


75

5. Pengembangan Industri Berbasis Tanaman Pangan; ditujukan untukmenampung produk samping, penyerapan over supply, dan peningkatanvalue added. Industri yang dimaksu mencakup industri pengolahanbiomassa, tutunan produk pangan dan pengolahan produk sampingan daritanaman pangan.

6. Supply Chain Management; yang dilakukan dengan: (1) perbaikanmanajemen rantai pasok secara integratif sejak distribusi sarana produksisampai penyerapan hasil produksi dengan melibatkan alat pendingin,container, gudang, dsb; dan (2) memberikan peluang keterlibatan UMKM,termasuk KUD dan Koptan serta pengusaha nasional.

7. Monitoring Neraca Perdagangan; dimaksudkan untuk penguatanketahanan pangan. Kegitan yang dilakukan diantaranya: (1) monitoringsecara ketat dan terpusat atas neraca pangan untuk mengontrol surplusatau defisit pangan secara nasional, dan (2) neraca pangan disusunspesifik per komoditas untuk menetapkan kebijakan harga danperdagangan serta pengolahan excess supply.

8. Pembiayaan; dilakukan dengan cara: (1) mendorong perbankan danlembaga keuangan nonbank membiayai proyek-proyek swasembadapangan atas dasar kelayakan usaha dan pertimbangan komersial, dan (2)pengembangan kredit untuk UMKM tanaman pangan dengan jaminanpemerintah

Kebijakan yang Perlu Ditempuh

Dukungan kebijakan yang kondusif sangat diperlukan untuk produksipangan baik yang bersifat jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang.Dalam waktu yang segera, kebijakan yang perlu diambil adalah: (1) pemberian izinpemanfaatan lahan dan infrastruktur yang tersedia yang dimiliki oleh antara lain:BUMN (PTPN dan Perhutani) serta instansi pemerintah lainnya, (2) peningkatanintensifikasi, (3) pemberian kemudahan izin investasi di bidang produksi pupuk,bibit unggul, obat-obatan, alsintan, dan pascapanen, (4) monitoring secara ketatdan terpusat terhadap neraca pangan nasional, (5) perbaikan manajemen SupplyChain (rantai pasok), dan (6) mendorong dukungan pembiayaan dari perbankandan lembaga keuangan lainnya.

Selain kebijakan jangka pendek yang memerlukan penanganan secaralebih cepat, juga diperlukan kebijakan jangka menengah dan panjang sehinggaterus berkeberlanjutan. Untuk kebijakan jangka menengah dan panjang, diperlukandukungan berupa: (1) meningkatkan produksi pangan nasional (pemerintah,petani, dan pengusaha nasional), (2) menetapkan 5 komoditas pangan utama:beras, jagung, kedelai, gula, umbi-umbian, dan daging, serta (3) pengurangansubsidi BBM sehingga dapat memacu pengembangan bahan bakar nabati yangdiharapkan akan mendorong pertumbuhan sektor pertanian.

Suharyo Husen

76

PENUTUP

Program swasembada pangan yang kompetitif dan berkelanjutan sertamendorong produk-produk unggulan menjadi primadona dunia “Feed Indonesia-Feed The World” dan investasi di sektor pertanian/pangan akan tercapai jikamemenuhi dua hal yaitu: (1) Masalah tata ruang segera diselesaikan dan, (2).Lembaga pembiayaan dan penjamin khusus pertanian, perkebunan, peternakan,kelautan dan perikanan sudah terbentuk . Main Driver dari keberhasilan RoadmapSektor Pertanian/Pangan dalam rangka mencapai Ketahanan Pangan Nasionaldan terlaksananya Investasi adalah penyelesaian Tata Ruang Wilayah Nasional”.

PROSPEK, KENDALA, DAN KEBIJAKAN INVESTASI DI...

Documents

Transcript of PROSPEK, KENDALA, DAN KEBIJAKAN INVESTASI DI...