PROGRAM KERJAURUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DI DAERAHTahun 2018 - 2019

KOMINFO

AKTUALPerkembangan TIK Indonesia

MOBILE INTERNET FIGURES

INTERNET SOCIETY

GLOBAL INTERNET REPORT 2015MOBILE EVOLUTION AND DEVELOPMENT OF THE INTERNET

MOBILE INFLUENCE ACROSS THE WORLD

Source: GSM assosiation, 2016

KITA PASTI BISA

- Dinas Kominfo

adalah SKPD Baru

- Saya baru

ditempatkan di

Dinas Kominfo

- Saya bukan orang

IT

- Kami tidak punya

SDM IT

- Kami tidak punya

cukup anggaran

STATUS TIK INDONESIA 2017

Sumber: Kementerian Komunikasi dan Informatika 2018

PENGGUNA INTERNET INDONESIA 2017

Sumber: Kementerian Komunikasi dan Informatika 2018

AKTIVITAS PENGGUNA INTERNET 2017

Sumber: Kementerian Komunikasi dan Informatika 2018

DUNIA PENUH INOVASI

Perusahaan telekomunikasiterbesar di dunia, namun

tidak memiliki BTS danjaringan Foribuan Km

Perusahaan Taxi yang tidakmemiliki Taxi

Media Massa denganWartawan terbanyak di dunia (Setiap pengguna

adalah wartawan)

Perusahaan bioskop yang tidak memiliki gedung

bioskop

Tidak perlu menunggupensiun dan modal besaruntuk memiliki toko besar

Saat ini BANK punya teller hampir sebanyakjumlah

nasabahnya

Dunia mengalami

revolusi budaya

hidup ketika TIK

dan inovasi makin

masuk ke dalam

kehidupan

manusia. Mengapa Inovasi di luar

sana bergerak dengan

sangat cepat dan diterima

oleh publik?

• IT Menjadi enabler

• Berbasis kebutuhan

publik, komunitas atau

korporasi

• Outsourcing

• (Infrastruktur, platform,

SDM, Aplikasi, dll)

• Tidak terikat regulasi

yang kaku

• Penyesuaian kebijakan

dan penganggaran

yang dinamis dan cepat

• Kemauan untuk saling

terhubung antara satu

layanan dengan

layanan yang lain

KETIKA KOLABORASI BISNIS MENYEDIAKANKEMUDAHAN BAGI UMAT MANUSIA

Hiburan Jejaring sosial

TelekomunikasieBanking

Belanja Transportasi Rute

Ibadahcuaca

KETIKA IT BERKEMBANG PESAN DI LUAR SANA, BIROKRASI KITA RELATIF BELUM BERUBAH

- Teknologi Informasi dan

Komunikasi digunakan di

belakang loket

- Penggunaan kertas yang

banyak

- Pengisian form dengan data

yang sama berulang kali

pada layanan yang berbeda

- Waktu yang lama

PROGRAM KERJA KOMINFOTahun 2018 - 2019

PROGRAM KERJA KOMINFO 2018 - 2019KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAREPUBLIK INDONESIA

1

1. PROGRAM UTAMA KEMKOMINFO

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAREPUBLIK INDONESIA

2

TU

JUA

NSA

SAR

AN

STR

ATE

GIS

SS.1

Tersedianya Infrastruktur TIK*

serta pengembangan ekosistem

TIK yang merata dan efisien di

seluruh wilayah Indonesia

Menjadikan bidang komunikasi dan informatika sebagai pendorong

pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan sektor TIK nasional beserta

ekosistemnya yang tangguh, efisien dan berdaya saing internasional

sehingga tercipta peningkatan kesempatan kerja, penurunan kemiskinan

dan pengurangan kesenjangan antar-wilayah dengan tetap menjaga

martabat, keamanan nasional, kedaulatan dan kemandirian bangsa

SS.2

Tersedianya akses dan kualitas

informasi publik terkait kebijakan dan

program prioritas pemerintah yang

baik, cepat, tepat dan obyektif kepada

seluruh lapisan masyarakat Indonesia

SS.3

Terwujudnya tata kelola

Kementerian Komunikasi dan

Informatika yang bersih, efisien

dan efektif

*) Infrastruktur TIK: (1) Jaringan Telekomunikasi, (2) Jasa Telekomunikasi

2. RENCANA STRATEGIS KEMKOMINFO 2015-2019

PENJABARANKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAREPUBLIK INDONESIA

3

3. PROGRAM PRIORITAS KEMKOMINFO TA 2018 s.d 2019

No. Program Prioritas

1. Digitalisasi Penyiaran

2. Infrastruktur Penyiaran Perbatasan

3. Solusi Desa Broadband Terpadu

4. Implementasi Lastmile 5000 Desa

5. BTS Perbatasan

6. Palapa Ring

7. Satelit Multifungsi

8. Financial Inclusion

9. Sistem Penanganan Konten Negatif

10. 1.000 Startup Digital

11. 8 Juta UMKM Go Online

12. Masterplan, Blueprint, dan Arsitektur E-Gov

13. Sivion (Sertifikat Digital)

14. Framework Cyber Security Sektor Strategis

15. Nelayan dan Petani Go Online

16. Implementasi Roadmap E-Commerce

SS.1

Tersedianya Infrastruktur TIK* serta pengembangan

ekosistem TIK yang merata dan efisien di seluruh wilayah

Indonesia

SS.2

Tersedianya akses dan kualitas informasi publik terkait kebijakan dan

program prioritas pemerintah yang baik, cepat, tepat dan obyektif

kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia

No. Program Prioritas

1. Government Public Relation

2. Diseminasi Event Nasional dan Internasional (ASIAN GAMES, ASIAN PARAGAMES)

3. Literasi Media

No. Program Prioritas

1. Otomatisasi Layanan Publik Bidang Kominfo

2. Project Management Office Kementerian

3. Risk Based Management Audit

4. Penelitian dampak ICT dan Pengembangan SDM bidang Komunikasi dan Informatika

SS.3

Terwujudnya tata kelola Kementerian Komunikasi dan

Informatika yang bersih, efisien dan efektif

PROGRAM DAN KEGIATANDINAS KOMINFO

KODE URUSAN/ SUB-URUSAN/ PROGRAM/ Kegiatan/ Pelayanan/ Komponen Input

16 URUSAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

16 01 SUB URUSAN - Penyelenggaraan Sumber Daya, dan Perangkat Pos, Serta

Informatika

16 01 1 TIDAK ADA KEWENANGAN

16 02 SUB URUSAN - Informasi dan Komunikasi Publik

16 02 1 PROGRAM PENINGKATAN AKSES DAN KUALITAS INFORMASI PUBLIK

16 02 1 01 Kegiatan Pengelolaan informasi dan komunikasi publik

16 02 1 01 01 Penyediaan informasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota.

16 02 1 01 01 01 Perumusan Kebijakan Teknis Pengelolaan Informasi Publik

16 02 1 01 01 02 Monitoring Opini dan Aspirasi Publik di Lingkup Pemerintah Daerah

16 02 1 01 01 03 Monitoring dan Pemilihan Agenda Prioritas Pemerintah

16 02 1 01 01 04 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik

16 02 1 01 01 05 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Pengelola Informasi Publik

16 02 1 01 02 Penyelenggaraan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota.

16 02 1 01 02 01 Perumusan Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Komunikasi Publik

16 02 1 01 02 02 Pengelolaan Media Komunikasi Publik

16 02 1 01 02 03 Pelayanan Informasi Publik

16 02 1 01 02 04 Layanan Hubungan Media

16 02 1 01 02 05 Kemitraan dengan LSM, Parpol, Ormas dan Komunitas Informasi dan

Komunikasi Publik

16 02 1 01 02 06 Manajemen Krisis

16 02 1 01 02 07 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik

16 02 1 01 03 Pengelolaan penyelesaian sengketa informasi publik di daerah

kabupaten/kota (jika terbentuk Komisi Informasi daerah kabupaten/kota).

16 02 1 01 03 01 Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Daerah

16 03 SUB URUSAN - Aplikasi Informatika

16 03 1 PROGRAM EGOVERNMENT

16 03 1 01 Kegiatan Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat

16 03 1 01 01 Penjaminan kedaulatan informasi pemerintah di kabupaten/kota.

16 03 1 01 01 01 Layanan Nama Domain dan Sub Domain bagi Lembaga, Pelayanan Publik dan

Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota

16 03 1 01 01 02 Layanan Website Lembaga, Pelayanan Publik dan Kegiatan Pemerintah

Kabupaten/Kota

16 03 1 01 01 03 Perumusan Regulasi, Kebijakan, dan Monev di Bidang Nama Domain, Sub Domain

serta Website dan Konten

16 03 1 02 Kegiatan Pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota

16 03 1 02 01 Peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan

kabupaten/kota melalui pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK).

16 03 1 02 01 01 Layanan Infrastruktur Dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK

16 03 1 02 01 02 Layanan Keamanan Informasi e-Government

16 03 1 02 01 03 Layanan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah

16 03 1 02 01 04 Layanan Manajemen Data dan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

16 03 1 02 01 05 Layanan Akses Internet dan Intranet Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

16 03 1 02 01 06 Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik, dan

Suplemen yang Terintgerasi

16 03 1 02 02 Peningkatan kualitas layanan publik pemerintah kabupaten/kota melalui

pemanfaatan TIK.

16 03 1 02 02 01 Integrasi Layanan Publik dan Kepemerintahan

16 03 1 02 02 02 Penyelenggaraan Ekosistem TIK dan Kerjasama SmartCity/SmartRegency

16 03 1 02 02 03 Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO)

16 03 1 02 02 04 Pengembangan Sumberdaya TIK dan SDM Pemerintah Daerah dan Masyarakat

16 03 1 02 02 05 Perumusan Regulasi, Kebijakan, dan Monev Penyelenggaraan e-Government

16 03 1 02 02 06 Promosi dan Sosialisasi Layanan Publik Berbasis Elektronik

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

NOURUSAN YANG

DIOTONOMIKANFUNGSI DASAR IKK KETERANGAN

1 Pengelolaan nama domain

yang telah ditetapkan oleh

Pemerintah Pusat dan sub

domain di lingkup

Pemerintah Daerah.

Layanan nama

domain dan sub

domain bagi lembaga,

pelayanan publik dan

kegiatan Provinsi

Persentase kegiatan,

kelembagaan dan pelayanan

publik pada Pemerintah Daerah

yang diselenggarakan secara

daring dengan memanfaatkan

domain Instansi Penyelenggara

Negara.

Jumlah aktivitas pelayanan publik,

kelembagaan dan kegiatan Pemda

yang menggunakan alamat domain

internet sesuai dengan Permen

Kominfo nomor 5 tahun 2015 ttg

Registrar Nama Domain Instansi

Penyelenggara Negara,

dibandingkan dengan jumlah yang

tidak sesuai dengan ketentuan

dimaksud.

2 Pengelolaan e-

government di lingkup

Pemerintah Daerah.

Layanan

penyelenggaraan

eGovernment

Indeks eGovernment Indonesia Dimensi Kebijakan

Dimensi kelembagaan

Dimensi Infrastruktur

Dimensi Aplikasi

Dimensi Perencanaan

IKK IKPUsulan IKK Provinsi dalam RPM LPPD & EKKPD

No Kewenangan Daerah Provinsi

Layanan Utama IKK

1. Pengelolaan informasi dan

komunikasi publik

Pemerintah Daerah

Provinsi

Penyediaan informasi publik

Pemerintah Daerah Provinsi

Persentase informasi publik

yang disediakan pemerintah

daerah

Penyelenggaraan komunikasi

publik Pemerintah Daerah

Provinsi

Persentase penduduk yang

terpapar informasi publik

Pemerintah Daerah

Pengelolaan Penyelesaian

Sengketa Informasi di daerah

Provinsi

Persentase Penyelesaian

Sengketa Informasi di daerah

Provinsi

No Kewenangan Daerah Provinsi

Layanan Utama IKK

1. Pengelolaan informasi

dan komunikasi publik

Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota

Penyediaan informasi publik

Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota

Persentase informasi publik

yang disediakan Pemerintah

Daerah Kabupaten/Kota

Penyelenggaraan komunikasi

publik Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota

Persentase penduduk yang

terpapar informasi publik

Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota

Pengelolaan Penyelesaian

Sengketa Informasi di daerah

Kabupaten/Kota

Persentase Penyelesaian

Sengketa Informasi di daerah

Kabupaten/Kota

Usulan IKK Kabupaten / Kota dalam RPM LPPD & EKKPD Dinas Kominfo Provinsi Dinas Kominfo Kabupaten/Kota

TIDAK SEMUA HARUS PAKAI SMART-DEVICE

KONDISI SAAT INI

Skema belanja TIK Pemerintah sangat otonom. Orientasi dominan pada belanja. Regulasi tidakmembatasi secara tegas

Fokus belanja lebih banyak pada infrastruktur

Aplikasi dan database belum saling terhubung

eLeadership yang kurang kuat

Kapasitas SDM teknis Pemerintah TIK yg lemah

Fokus pengembangan eGovt belum menyentuhke permasalahan rakyat. Pemerintah lebihbanyak berfokus pada Birokrasi

15

Ta

hu

n

Ekosistem

Ekosistem

Ekosistem

Ekosistem

Ekosistem

Ekosistem

Ekosistem

Ekosistem

eKTP

eSAMSAT

eDemokrasi

eProcurement

Regulasi vs regulasi Regulasi vs regulasi

SISTEM PEMERINTAHANBERBASIS ELEKTRONIK

Penguatan Kelembagaan

Penguatan NSPK & Business Process Re-engineering

Penguatan Kapasitas SDM

Infrastruktur Berbagi Pakai

Aplikasi Berbagi Pakai

1-

4 T

ah

un

Layanan Kependudukan

Layanan Kesehatan

Layanan Pendidikan

Layanan Keuangan Pemerintah

Layanan eOffice

Layanan eArsip

Layanan Perijinan

Layanan Adm Desa

Layanan Aspirasi

Ke

ten

ag

ake

rja

an

(Wa

lid

ata

Ke

ten

ag

ake

rja

an

)

INTEGRASI TIK PEMERINTAHPENGUATAN FUNGSI LEMBAGA EGOVT

Pe

rta

nia

n

(Wa

lid

ata

Pe

rta

nia

n)

Ke

pe

nd

ud

uka

n(W

ali

da

ta K

ep

en

du

du

ka

n)

Pe

nd

idik

an

(Wa

lid

ata

Pe

nd

idik

an

)

Ke

seh

ata

n(W

ali

da

ta K

ese

ha

tan

)

Ke

ua

ng

an

(Wa

lid

ata

Ke

ua

ng

an

)

Se

kto

rP

em

erin

tah

(Wa

lid

ata

Pe

me

rin

tah

an

)

Ve

rtik

al

Horizontal

Infrastruktur TIK BPR

Ekosistem TIK- Regulasi- Perencanaan- Infrastruktur- Platform- Telekomunikasi- Security- BPR- SDM TIK

Satker fokus pada Tugas pokok dan fungsinya. Kebutuhan TIK didukung

sepenuhnya oleh lembaga eGovt. MenjadikanTIK sebagai enabler

dalam pemerintahan

SLA Kebijakan

LAYANAN UTAMA EGOVT PADA DISKOMINFO

Infrastruktur dasarDC/DRC

Akses internet daninternet (Network)

Pengelolaan Domain Keamanan InformasiSistem Komunikasi

Internal PemerintahPengelolaan Data &

Informasi

Integrasi SI Pemerintahandan Pelayanan Publik

Pengembangan AplikasiPenyelenggaraan

Ekosistem TIK Smartcity

Pengembangansumberdaya TIK Pemda

dan MasyarakatSebagai GCIO Pemda

Pasal 120 PP 18/2016 tentang Perangkat Daerah

(1) dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat, perangkat

daerah secara bertahap menerapkan sistem informasi yang terintegrasi antar kabupaten/kota, provinsi, dan

pemerintah pusat dengan menggunakan infrastruktur dan aplikasi secara berbagi pakai.

(2) penerapan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan kepada kementerian yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

KEPEMIMPINAN ADALAH KUNCI SUKSES UTAMA

Pengambil kebijakan yang utama

Pendobrak regulasi

Pendorong & pengawalinovasi

Reward & Punishment

Ing ngarso sung tulodho, Ing madyomangun karso, Tut wuri handayaniTanpa ada keseriusan pimpinan Instansi, maka

eGovt hanya menjadi ajang pencitraan

semata.

SUMPAH PALAPA

Palapa Ring

DC Nasional

Aplikasi Generik

Govt Secure network

Satu Data

Narasi Tunggal

Portal Nasional

BROADBAND EKONOMIINDONESIA

PENGEMBANGAN BROADBAND EKONOMI INDONESIA

Digitalisasipenyiaran

Infrastrukturpenyiaran

perbatasan

Solusi DesaBroadband

Terpadu

Implementasilastmile 5000 desa

BTS Perbatasan Palapa Ring Satelit Multifungsi Financial Inclusion

Prioritas

pembangunan

pitalebar pada

daerah 3T

PENGEMBANGANAPLIKASI INFORMATIKA

Penanganan KontenNegatif

1000 startup digital 8 juta UKM go online Penyelenggaraanpemerintahan

Berbasis Elektronik(eGovt)

Pemanfaatantandatangan digital

Implementasikeamanan informasipada sektor-sektor

strategis

Nelayan & Petani go online

MendorongpertumbuhaneCommerce

Pengembangan:

Digital

Government

Digital Economy

Digital Society

PENYELENGGARAANPEMERINTAHAN BERBASISELEKTRONIK

Kementerian Komunikasi dan Informatika

31

E-GOVERNMENT

TRANSFORMASI BUDAYA PEMERINTAH

eGovt bukan

sekedar mengganti

teknologi

konvensional

dengan perangkat

sistem elektronik

yang canggih,

namun tentang

merubah budaya

birokrasi dan

pemerintahan agar

lebih efektif, efisien

dan

bertanggungjawab.

Ada kemauan banyak jalan, tidak ada kemauan

banyak alasan

33

IMPLEMENTASI ROADMAP EGOVERNMENT

eGovernment in a page

DIREKTIF PRESIDEN

Perpres 91/2017 tentang Percepatan pelaksanaan berusaha (integrasi perijinan dan investasi Pusat-daerah)

Percepatan implementasi eGovernment:

•Penerapan ePlanning, eBudgeting, eSIRUP (SPSE), eKinerja, eMonev, eKepegawaian, eOffice

•eLapor

Penerapan Otonomi Daerah Single Window melalui integrasi aplikasi kelembagaan, evaluasi kinerja otonomi daerah dan aplikasi-aplikasi back office Pemerintah Daerah

Penugasan kepada Menteri Komunikasi

dan Informatikaa. Menyediakan nama laman sistem

Perizinan Berusaha terintegrasi;

dan

b. Memberikan dukungan

infrastruktur telekomunikasi yang

diperlukan oleh

kementerian/lembaga, daerah

provinsi, dan daerah

kabupaten/kota.

Komitmen Presiden Program kerja eGovt

Pasal 120 PP 18/2016 tentang Perangkat

Daerah

(1) dalam rangka meningkatkan

efektivitas, efisiensi, dan kualitas

pelayanan kepada masyarakat,

perangkat daerah secara bertahap

menerapkan sistem informasi yang

terintegrasi antar kabupaten/kota,

provinsi, dan pemerintah pusat dengan

menggunakan infrastruktur dan aplikasi

secara berbagi pakai.

(2) penerapan sistem informasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dikonsultasikan kepada kementerian

yang menyeleng-garakan urusan

pemerintahan di bidang komunikasi

dan informatika.

RPerpres SPBE+Satu Data Indonesia+Smartcity

UU no 23/2014, PP 18/2016

ROADMAP INTEGRASI EGOVERNMENT

Integrasi Perijinan & Investasi Nasional

Percepatan implementasi eGovernment

Aplikasi Generik

Pemerintah Daerah

yang belum pakai

siCANTIK dihimbau

untuk menggunakan.

ePlanning

eBudgeting

eProcurement-

SIRUP

eKinerja

eMonevekepegawai

an

eLapor

eOffice

eP

erfo

rma

nc

eb

ase

bu

dg

etin

g

siCANTIK

SPIPISE BPKP

(Perpres 91/2017)

(RPerpres TKPBE)

SKEMA DUKUNGAN KEMKOMINFO

Kementerian

(34)

LPNK

(52)

Provinsi

(34)

Kabupaten/Kota

(518)Business Process Re-engineering

Data Center Team Programmer

Satu Data

Big Data Analytic

De-bottlenecking Regulasi

WEB PORTAL

Multi-Platform Apps

LOKET TERPADU

NASIONAL

TEAM PERCEPATAN PENERAPAN SPBE

NASIONAL

KEMKOMINFO

GOVERNMENT CLOUD

Secure Network

INSTANSI PEMEIRNTAH

+ 600 jenis

Layanan

Pemerintah

PEMBENTUKAN DISKOMINFO YANG TANGGUH

Kelembagaan

•dari 542 Pemda, 524 telah jadi Diskominfo es 2

•Masih ditemukaninkonsistensiPemda dlmpenyusunanstruktur Diskominfo Akan direviewpada 2018

•Program, keg danIndikator Kinerja

Menunggu kinerjaKemendagri

KualitasSDM •RPM SDM Kominfo, sdhselesai utk eGovt

•Pemda dihimbauutkmemprioritaskanpeningkatankapasitasaparatur dansertifikasi

•Ketergantungankepada pihakketiga diatasi mllTransfer of Knowledge

Infrastruktur

•pengembanganDC/DRC Nasional segeradilaksanakan

•RPM Infrastrukturditerbitkan tahun2018 ini

•DC Instansi harusdikelola secaraprofesional

•Interkoneksi antarSI harus dilakukansecara aman

•TandatanganDigital sdh siapdigunakan

Aplikasi

•Pengembanganaplikasi generik utkpercepatan implSMART-Government Indonesia

•Inovasi setiapInstansi tetapdibuka dengantetap berpedomanpada aplikasigenerik yang ditetapkan

Satu Data

•RPerpres Satu Data

•Rperpres SPBE

•Design teknis SatuData dlm proses pengembangan

Integrasi Data

•Luas wilayah, variasi teknologidan target percepatanpenerapan eGovtmenuntut kitabekerja secaraSMART

Saatnya Dinas Komunikasi dan Informatika untuk menunjukkan bukti

bahwa Smart-Government merupakan pilar penting NKRI

SKEMA KERJA SAMA EGOVTPUSAT - DAERAH

Portal

Nasional

Infrastrktur

r

Secure

networkSatu Data BPR MANTRA SW house Tandatang

an digital

DINAS

KOMINFO K/L

Bappeda

Diskeu

Dinas PMD

BKD

Perijinan

ePlanning

eBudgeti

ng

eSIRUP

ePegawai

eOffice

eLapor

ePerijinan

Satker

Unit kerja

UPT

Dinas

Kominfo dan

Pusdatin

memfasilitasi

Satker

menuju

Integrasi

layanan

publik

nasional

eMusrenbang

eBudgeting

eMusrenbangdes

siKeudes

eKepegawaian

siCANTIK

Dan lain-lain

Kemkominfo menyiapkan

ekosistem TIK dan

mengintegrasikan secara teknis

KERJASAMA KEMKOMINFO – DISKOMINFO

• Penyedia ekosistem Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional

• System Integrator (MANTRA)

• Software Developer (Pengembangan, Kustomisasi, multi-platform ke mobile, dan lain-lain)

• Keamanan informasi - Tandatangan Digital

• Mendorong penyederhanaan prosedur mll TIK (Business Process Re-engineering)

Peran kemkominfo

•Bekerjasama dengan SKPD terkait untuk penyediaan dan integrasi layanan

•Penyedia ekosistem TIK bagi Pemerintah Daerah (syarat & ketentuan berlaku)

•System Integrator (MANTRA) antar SKPD setempat

•Software Developer:

•Software yang bukan aplikasi generik

•Pengembangan inovatif aplikasi generik

•Kustomisasi

•Operational & Maintenance

•Pembudayaan keamanan informasi

Peran Dinas Kominfo

FASILITASI DAN PENDAMPINGANPETANI DAN NELAYAN GO ONLINE

Kementerian Komunikasi dan Informatika

40

TEKNOLOGI UNTUK SEMUA

ASPEK-ASPEK PENDUKUNG KEGIATAN PERTANIAN

Kementerian Komunikasi dan Informatika - Ekonomi Kerakyatan

6 Besaran

Aspek

Pendukung

Pertanian

Aset

Keuangan

Infrastruktur

Produksi

Pemasaran

Distribusi

Aspek PendukungAspek Utama

FASILITASI DAN EDUKASI PETANIDAN NELAYAN GO ONLINE

Kementerian Komunikasi dan Informatika

Tujuan: Memfasilitasi pemanfaatan TIK dan edukasi yang

tepat untuk petani dan nelayan

Sasaran: 1 juta petani dan nelayan go online sampai dengan

2019

• “Go online”: petani dan nelayan mendapatkan akses

dan memiliki literasi TIK yang memadai agar dapat

menggunakan aplikasi dari pelaku industri informatika

Manfaat: meningkatnya produktivitas dan kesejahteraan

petani dan nelayan

Penerima manfaat:

• Petani tanaman pangan & hortikultura di Sumsel,

Jabar, Sulsel

• Nelayan dengan kapal di bawah 10GT di Sumut,

Jatim, Sulsel

Fasilitasidan

Edukasi Petani dan

Nelayan Go Online

**Kartu Tani

Nasional Terinte-

grasi

Aplikasi Pengenda-lian Stok Nasional

**Aplikasi Penyu-luhan

Pertanian Online

**Aplikasi Market-place

Pertanian Online

Kartu Nelayan Nasional Terinte-

grasi

Aplikasi Informasi

Dasar Bagi

Nelayan

FASILITASI 8 JUTA UMKM GO ONLINE

Kementerian Komunikasi dan Informatika

447

INDONESIA UMKM LANDSCAPE

Usaha Mikro: 55,8 Jt Unit

Usaha Kecil: 629 rb Unit

Usaha Menengah: 48 rb

Unit

UMKM: 56,534,591

unit

5,1 jt unit

10,2 jt

unit

20,9 jt unit

20,4 jt unit

Kontribusi UMKM

terhadap PDB 2012:

59,08% equal to Rp

4.869,3 T (PDB

Nasional 2012: Rp

8.241,9 T)

Sumber: Stancombe

Research & Planning, Deloitte

Access Economics, 2015

Sumber: KemKoperasi & UKM, 2012

Sumber: Data

diolah: KemKoperasi

& UKM, 2012; BPS,

2012; BI

Contribute to

GDP: Rp 438,2 T

Contribute to

GDP: Rp 876,5 T

Contributes to

GDP: Rp 1.801,6

T

Contribute to

GDP: Rp 1.753 T

Digital UMKM

(ready to

digital) Target

UKM to

Digital

Poterntial

Target

9%18

%

37

%

36

%

Alibaba &

Taobao Target

Assumptio

ns Using McKinsey research : SMEs heavily using web technologies grow 2x as much as others digital started on 2017 2015-2017 GDP growth of 6,23% / year (source: BPS, GDP growth data in 2012)

• 18% of SMEs (Intermediate online/ ready to digital) or equal to 10.2mio UMKM

• 6 milion SMEs (digital UMKM) of 18% of SMEs

• 2 milion SMEs (digital UMKM) of 18% of SMEs

2015 2016 2017 2018 2019 2020

PDB: 18% UMKM ready to digital

(dalam Triliun Rp)876,5 931,1 989,1 1.978,2 3.956,3 7.912,7

PDB: 6 mio Digital UMKM

(dalam Triliun Rp)516,8 549,0 583,2 1.166,4 2.332,7 4.665,4

PDB: 2 mio Digital UMKM

(dalam Triliun Rp)172,3 183,0 194,4 388,8 777,6 1.555,1

7.912,7

4.665,4

1.555,1

-

1.000,0

2.000,0

3.000,0

4.000,0

5.000,0

6.000,0

7.000,0

8.000,0

9.000,0

HOW MUCH UMKM DIGITAL CAN CONTRIBUTE TO 2020 E-COMMERCE TARGET

Target

Kementerian Komunikasi dan Informatika

47FASILITASI UMKM GO ONLINE

Tujuan: membuka peluang pasar baru bagi UMKM di Indonesia baik di ranah

regional maupun global

Sasaran: memfasilitasi 4,9 juta UMKM di Indonesia untuk menggunakan

platform berbasis online untuk melakukan pemasaran secara online

Manfaat: meningkatnya produktivitas rakyat dan daya saing di pasar

internasional

Penerima manfaat:

• UMKM Indonesia yang belum online

• Masyarakat lokal dan Pemda di lokasi UMKM yang go online

• Marketplace dimana UMKM berjalan secara online

• Penyedia jasa telekomunikasi

• Bank

Pada tahun 2017 terdapat 29.000 UMKM yg berhasil konversi dari

UMKM offline ke online

Tahun 2018 ditargetkan 2.460.100 UMKM yg akan konversi ke Online

Tahun 2019 sejumlah 4.920.200 (kumulatif)

>>

HIMBAUAN BAGI DISKOMINFO

1. Agar GUYUB dengan SKPD hingga Desa untukmembangun SMARTVILAGE, SMART-Government dan SMARTCITY

2. Agar lebih mengutamakan pengembanganpelayanan kepada masyarakat melalui inovasi-inovasi Teknologi Informasi dan Komunikasi, khususnya berbasis apps mobile

3. Agar mengutamakan peningkatan kapasitasaparatur teknis Teknologi Informasi danKomunikasi untuk memperkokoh kemandirianPemerintah

4. Agar mengutamakan kedaulatan data daninformasi milik negara

5. Agar memanfaatkan Infrastruktur eGovernmentNasional, sehingga Pemerintah Daerah bisalebih berfokus pada optimalisasi layanan kepadapublik

MENGELOLA EGOVERNMENT BUKANSEKEDAR MENGELOLA MESIN

KESIAPAN DINAS KOMINFO

KinerjaDiskominfo

InfrastrukturDasar

Aplikasi & Database

Keamananinformasi

Data Analisis

Informasidan

KomunikasiPublik

Data Center

Computer Network

Unified Communication

System Requirement

Software Development

Database Development

Risk Management

Security Management

BigData Development

Analytic Development

PPID

Public Relation

DC Expert

Operating System Expert

Network Administrator

Telecommunication Expert

System Analist

Interoperability Development

Programmer (Web, Desktop,

Mobile)

Database Administrator

Hacker

IT Auditor

Bigdata expert (Teknis)

Data Scientist

Public Information Expert

Public Relation Expert

(Kehumasan)

Bagaimana bisa Dipercaya

Adalah tantangan utama

Sandiman

Statistic Expert

Multymedia expert

TERIMA KASIHMari kita bersinergi sebagai keluargabesar Komunikasi dan InformatikaIndonesia.

Kondisi kesiapan Teknologi Informasidan Komunikasi Dinas Kominfo dan K/L berbeda, dan kita harus bekerjasama.

Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan.