PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - ngada.org · Database SKA di 85 IPSKA Desember 2011 Menteri...

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 11 Tahun 2011

TANGGAL : 6 Juni 2011

PELAKSANAAN KOMITMEN CETAK BIRU MASYARAKAT EKONOMI ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS

(ASEAN ECONOMIC COMMUNITY-AEC) TAHUN 2011

PROGRAM TINDAKAN KELUARANTARGET

PENYELESAIANSASARAN

PENANGGUNGJAWAB

A. MENUJU PASAR TUNGGAL DAN BASIS PRODUKSI

1) Peningkatan daya saing nasional Laporan pertumbuhannilai/volume ekspor Indonesiake ASEAN

Desember 2011 Menteri Koordinator BidangPerekonomian berkoordinasidengan Menteri Perdagangan

2) Penataan lahan dan kawasan industri Peta panduan penataan lahankawasan industri

Desember 2011 Menteri Perindustrian

3) Pembenahan infrastruktur dan energi Peta panduan pembenahaninfrastruktur dan energi

Desember 2011 Menteri Energi dan SumberDaya Mineral

4) Pembenahan Pemberian insentif(pajak dan non pajak)

Pedoman pemberian insentif(pajak dan non pajak)

Desember 2011 Menteri Keuangan

1. Peningkatan DayaSaing danPemanfaatanKomitmen AEC

5) Pembenahan sistem logistik, antaralain melalui:

Tercapainya dayasaing danpemanfaatankomitmen yangoptimal

a. Penyusunan ...


- 2 -


PENYELESAIANSASARAN

PENANGGUNGJAWAB

a. Penyusunan Cetak Biru SistemDistribusi Nasional

Peraturan Menteri Perdaganganmengenai Cetak Biru SistemDistribusi Nasional

Desember 2011 Menteri Perdagangan

b. Pengembangan pusat-pusatdistribusi di Kawasan TimurIndonesia

Revitalisasi 1 (satu) PusatDistribusi Regional di KawasanTimur Indonesia.

Desember 2011 Menteri Koordinator BidangPerekonomianberkooordinasi dengan:- Menteri Perdagangan- Menteri Perhubungan- Menteri Pekerjaan Umum- Menteri Dalam Negeri- Menteri Hukum dan Hak

Asasi Manusia- Menteri Energi dan

Sumber Daya Mineral2. Komitmen AEC

untuk Arus BarangSecara Bebas

1) Melakukan assessment terkait denganpenghapusan hambatan non-tarifsesuai dengan daftar yangdisampaikan oleh Sekretariat ASEANdi sektor:

a. Perdagangan untuk 7 (tujuh)sektor prioritas barang

Hasil assessment mengenaipenghapusan hambatan non tarifdi sektor Perdagangan

Desember 2011 Terpenuhinyakomitmen AECterkait denganhambatan non-tarif.

Menteri Perdagangan

b. Industri ...


- 3 -


PENYELESAIANSASARAN

PENANGGUNGJAWAB

b. Industri Hasil assesment mengenaipenghapusan hambatan non tarifdi sektor industri

Desember 2011 Menteri Perindustrian

c. Obat dan Makanan Hasil assesment mengenaihambatan non tarif di sektor obatdan makanan

Desember 2011 Kepala Badan Pengawas Obatdan Makanan

d. Pertanian Hasil assesment mengenaipenghapusan hambatan non tarifdi sektor pertanian

Desember 2011 Menteri Pertanian

e. Energi Hasil assesment mengenaipenghapusan hambatan non tarifdi sektor energi

Desember 2011 Menteri Energi dan SumberDaya Mineral

2) Menambah jaringan sistem otomasipenerbitan Surat Keterangan Asal(SKA) secara online di 57 InstansiPenerbit Surat Keterangan Asal(IPSKA)

Otomasi SKA secara onlinemenjadi 85 IPSKA

Desember 2011 Pemenuhankomitmen AECmengenai Rules ofOrigin (ROO)

Menteri Perdagangan

3) Mempersiapkan database penerbitanSKA

Database SKA di 85 IPSKA Desember 2011 Menteri Perdagangan

4) Menerapkan standar United Nation -electronic Document pertukaran dataSKA antar Negara ASEAN melaluiASEAN Single Window (ASW)

SKA sesuai dengan standarUnited Nation -ElectronicDocument

Desember 2011 Menteri Perdagangan

5) Mempersiapkan ...


- 4 -


PENYELESAIANSASARAN

PENANGGUNGJAWAB

5) Mempersiapkan database eksportirmanufaktur yang memenuhipersyaratan untuk penerapan SelfCertification-(SC) 2012

Database 3600 eksportir Desember 2011 Pemenuhankomitmen AECmengenai fasilitasiperdagangan

Menteri Perdaganganberkoordinasi denganMenteri Keuangan

6) Menyiapkan desain National TradeRepository (NTR)

Desain NTR Desember 2011 Menteri Koordinator BidangPerekonomian berkoordinasidengan Menteri Perdagangan

7) Menerapkan ketentuan ASEAN PolicyGuidelines on Standards andConformance

Sistem Standarisasi Nasionalyang sesuai dengan ASEANPolicy Guidelines on Standardsand Conformance

Desember 2011

8) Menerapkan Standards, TechnicalRegulation and Conformity AssessmentProcedures (STRACAP) dalam ASEANTrade in Good Agreement (ATIGA)

Sinkronisasi dan harmonisasiperaturan perundang-undangandengan ketentuan standar,regulasi teknis dan prosedurpenilaian kesesuaian dalamATIGA

Desember 2011

Pemenuhankomitmen AEC dibidang standardan kesesuaian(standards andconformance)

9) Pelaksanaan langkah-langkahpenguatan infrastruktur dankemampuan industri pengemasannasional agar mampu memenuhiketentuan the ASEAN CommonRequirements for Pre-packagedProducts (ACRPP)

a. Workshop nasional

b. Bantuan teknis (capacitybuilding)

September 2011

Menteri Perdaganganberkoordinasi dengan:- Menteri Pertanian- Menteri Perindustrian- Menteri Energi dan

Sumber Daya Mineral- Menteri Kesehatan- Kepala Badan Pengawas

Obat dan Makanan- Kepala Badan Standarisasi

Nasional

10) Menerapkan ...


- 5 -


PENYELESAIANSASARAN

PENANGGUNGJAWAB

10) Menerapkan ketentuan ACRPP Perubahan Peraturan MenteriPerindustrian dan PerdaganganNomor 61 Tahun 1998 tentangPenyelenggaraan Kemetrologian

Desember 2011 Menteri Perdaganganberkoordinasi denganMenteri Perindustrian

11) Pelaksanaan langkah-langkahpenguatan infrastruktur dankemampuan industri kosmetiknasional, khususnya UMKM agarmampu memenuhi ASEAN CosmeticDirectives (ACD)


b. Bantuan teknis (capacitybuilding) untuk UMKMnasional di sektor kosmetik

September 2011 Menteri Perindustrianberkoordinasi dengan:- Menteri Kesehatan- Menteri Koperasi dan

Usaha Kecil danMenengah

- Kepala Badan PengawasObat dan Makanan

12) Menerapkan ketentuan ACD danpenguatan infrastruktur dankemampuan industri kosmetikanasional khususnya UKM

Transposisi ACD ke dalamPeraturan Nasional yaitu:a. Perubahan Peraturan Kepala

Badan Pengawas Obat danMakanan Nomor HK00.05.42.1018 Tahun 2008tentang Bahan Kosmetika

Desember 2011 Menteri Perdaganganberkoordinasi dengan:- Menteri Kesehatan- Menteri Perindustrian- Kepala Badan Pengawas


Nasional

b. Perubahan Peraturan KepalaBadan Pengawas Obat danMakanan Nomor HK.00.05.42.2995 Tahun 2008Tentang PengawasanPemasukan Kosmetika

Juli 2011

c. Penyusunan ...


- 6 -


PENYELESAIANSASARAN

PENANGGUNGJAWAB

c. Penyusunan RancanganPeraturan Kepala BadanPengawas Obat danMakanan tentang Bentukdan Jenis Sediaan yang DapatDiproduksi oleh IndustriKosmetika yang MemilikiIzin Produksi Golongan B

Juli 2011

d. Penyusunan RancanganPeraturan Kepala BadanPengawas Obat danMakanan tentangPengawasan Kosmetika

Desember 2011

e. Penyusunan RancanganPeraturan Kepala BadanPengawas Obat danMakanan tentangMonitoring Efek SampingKosmetika

Desember 2011

f. Penyusunan RancanganPeraturan Kepala BadanPengawas Obat danMakanan tentang Tata CaraPemusnahan Kosmetika

Desember 2011

g. Penyusunan ...


- 7 -


PENYELESAIANSASARAN

PENANGGUNGJAWAB

g. Penyusunan RancanganPeraturan Kepala BadanPengawas Obat danMakanan tentang MetodeAnalisis Kosmetika ASEAN

Juli 2011

h. Penyusunan RancanganPeraturan Kepala BadanPengawas Obat danMakanan tentangPersyaratan CemaranMikroba dan Logam Beratdalam Kosmetika

Juli 2011

13) Pelaksanaan langkah-langkahpenguatan infrastruktur dankemampuan industri elektronika danperalatan kelistrikan nasional agarmampu memenuhi ketentuanPersetujuan ASEAN mengenaiHarmonisasi Tata Cara PengaturanPeralatan Listrik dan Elektronika(Agreement on the ASEANHarmonized Electrical and ElectronicEquipment Regulatory Regime)

a. Workshop Nasional


September 2011 Menteri Perindustrianberkoordinasi dengan:- Menteri Perdagangan- Menteri Energi dan

Sumber Daya Mineral- Kepala Badan Standarisasi

Nasional

14) Menerapkan ...


- 8 -


PENYELESAIANSASARAN

PENANGGUNGJAWAB

14) Menerapkan ketentuan ASEANHarmonized Electrical and ElectronicEquipment Regulatory Regime

a. Perubahan PeraturanMenteri PerindustrianNomor 02/M-IND/PER/1/2011 tentang TatacaraPengakuan terhadapSertifikat Produk PeralatanListrik dan Elektronik dariLembaga PenilaianKesesuaian di Negara-negaraASEAN

b. Pedoman StandardisasiNasional terkait sektorelektronika dan peralatankelistrikan

Desember 2011 Menteri Perindustrianberkoordinasi dengan:- Menteri Perdagangan- Menteri Energi dan

Sumber Daya Mineral- Kepala Badan Standarisasi

Nasional

15) Pelaksanaan langkah-langkahpenguatan infrastruktur dankemampuan industri farmasinasional agar mampu memenuhipersyaratan Good ManufacturingPractices (GMP) dan ketentuanASEAN Common Technical Dossier(ACTD)



Desember 2011 -berlanjut

Menteri Perdaganganberkoordinasi dengan:- Menteri Kesehatan- Kepala Badan Pengawas


Nasional

16) Menerapkan ...


- 9 -


PENYELESAIANSASARAN

PENANGGUNGJAWAB

16) Menerapkan ketentuan ACTD danASEAN Sectoral Mutual RecognitionArrangement for the GoodManufacturing Practice (GMP)Inspection of Manufacturers ofMedicinal Product

Perubahan Peraturan KepalaBadan Pengawas Obat danMakanan Nomor 00.05.3.1950tentang Kriteria dan TataLaksana Registrasi Obat

Desember 2011 Menteri Perdaganganberkoordinasi dengan:- Menteri Kesehatan- Kepala Badan Pengawas


Nasional

17) Pelaksanaan langkah-langkahpenguatan infrastruktur dankemampuan industri pangannasional agar mampu memenuhiASEAN Common Food ControlRequirements yang terdiri dari:- ASEAN Common Principles for

Food Control Systems;- ASEAN Common Principles and

Requirements for the Labelling ofPre-packaged Food; dan

- ASEAN Common Principles andRequirements for Food Hygiene




Menteri Pertanianberkoordinasi dengan:- Menteri Perdagangan- Menteri Kesehatan- Menteri Perindustrian- Menteri Koperasi dan

Usaha Kecil danMenengah

- Kepala Badan PengawasObat dan Makanan

- Kepala Badan StandarisasiNasional

18) Partisipasi ...


- 10 -


PENYELESAIANSASARAN

PENANGGUNGJAWAB

18) Partisipasi Indonesia ke dalamASEAN Rapid Alert System for Foodand Feed (ARASFF)

a. Workshop dan penguataninfrastruktur nasional

b. Sistem teknologi informasidan Pedoman untukIndonesia Rapid Alert Systemfor Food and Feed (INRASFF)

c. Pelaksanaan pilot projectINRASFF


Menteri Pertanianberkoordinasi dengan:- Menteri Perdagangan- Menteri Kesehatan- Menteri Perindustrian- Kepala Badan Pengawas

Obat dan Makanan- Menteri Kelautan dan

Perikanan

19) Pelaksanaan langkah-langkahpenguatan infrastruktur dankemampuan industri peralatankesehatan nasional agar mampumemenuhi ASEAN MedicalDirectives.

a. Workshop nasional.


September 2011 Menteri Kesehatanberkoordinasi dengan:- Menteri Perdagangan- Menteri Perindustrian- Kepala Badan Pengawas


Nasional

20) Pelaksanaan langkah-langkahpenguatan infrastruktur dankemampuan industri obat tradisionaldan suplemen kesehatan nasionalagar mampu memenuhi ketentuanASEAN Model for TraditionalMedicines and Health Supplements



Desember 2011 Menteri Kesehatanberkoordinasi dengan:- Menteri Perindustrian- Menteri Koperasi dan Usaha

Kecil dan Menengah- Kepala Badan Pengawas


Nasional

21) Meningkatkan ...


- 11 -


PENYELESAIANSASARAN

PENANGGUNGJAWAB

21) Meningkatkan sistem dan proseduryang ada dalam rangka memfasilitasiintegrasi produksi dan supply chains,yaitu :

a. Impor sementara Peraturan Menteri Keuanganmengenai penyempurnaanprosedur impor sementara.

Desember 2011

Terpenuhinyasebagiankomitmen AEC dibidangKepabeanan

Menteri Keuangan

b. Outward Processing dan InwardProcessing

Perubahan Peraturan MenteriKeuangan tentang KawasanBerikat dan Gudang Berikat


22) Modernisasi Klasifikasi Barang Buku Tarif Bea Masuk Indonesia2012


23) Mengembangkan kerjasama yang sa-ling menguntungkan untuk mening-katkan efisiensi dan efektivitaskepabeanan

Workshop nasional September 2011 Menteri Keuanganberkoordinasi denganMenteri Perdagangan

3. Komitmen AECuntuk Arus JasaSecara Bebas

1) Pengesahan ASEAN FrameworkAgreement on Services (AFAS) Paket 7

Peraturan Presiden tentangPengesahan AFAS Paket 7

Desember 2011 Pemenuhankomitmen untukAFAS Paket 7

Menteri Perdaganganberkoordinasi dengan:- Sekretaris Kabinet- Menteri Luar Negeri

2) Menambahkan ...


- 12 -


PENYELESAIANSASARAN

PENANGGUNGJAWAB

2) Menambahkan 15 sub sektor baruuntuk memenuhi 80 sub sektor AFASPaket 8

15 sub sektor baru Agustus 2011 Tercapainyapenambahan 15sub sektor baruuntuk memenuhi80 sub sektorpada AFAS Paket8

Menteri Perdaganganberkoordinasi dengan:- Menteri Pekerjaan Umum- Menteri Kesehatan- Menteri Komunikasi dan

Informasi- Menteri Tenaga Kerja dan

Transmigrasi- Menteri Keuangan- Menteri Kebudayaan dan

Pariwisata- Menteri Perhubungan- Menteri Pendidikan Nasional- Menteri Pemuda dan

Olahraga- Menteri Hukum dan Hak

Asasi Manusia- Menteri Pertanian- Menteri Perindustrian- Menteri Kelautan dan

Perikanan- Menteri Energi dan Sumber

Daya Mineral- Menteri Lingkungan Hidup- Kepala Badan Koordinasi

Penanaman Modal

- Kepala ...


- 13 -


PENYELESAIANSASARAN

PENANGGUNGJAWAB

- Kepala Badan KoordinasiSurvey dan PemetaanNasional

- Kepala Badan NasionalSertifikasi Profesi

3) Menyusun komitmen Indonesia untukAFAS Paket 8 pada 4 sektor prioritas(bidang Transportasi Udara, e-ASEAN,Kesehatan dan Pariwisata):

a. Liberalisasi hambatanperdagangan jasa denganpenerapan fleksibilitas

Komitmen Indonesia untuk AFASPaket 8

- Mode 1 : Cross BorderSupply (perdagangan lintasbatas) Tanpa hambatan

- Mode 2 : ConsumptionAbroad (Konsumsi di LuarNegeri) Tanpa hambatan

- Mode 3 : CommercialPresence (KeberadaanKomersial) untuk NationalTreatment yaituPenghapusan denganfleksibilitas

Agustus 2011 Liberalisasi per-dagangan jasa pa-da 4 sektor prio-ritas (bidangTransportasiUdara, e-ASEAN,Kesehatan danPariwisata)

Menteri Perdaganganberkoordinasi dengan:- Menteri Kesehatan- Menteri Komunikasi dan

Informatika- Menteri Tenaga Kerja dan

Transmigrasi- Menteri Kebudayaan dan

Pariwisata- Menteri Perhubungan- Kepala Badan Koordinasi

Penanaman Modal

b. Peningkatan...


- 14 -


PENYELESAIANSASARAN

PENANGGUNGJAWAB

b. Peningkatan penyertaan modalasing/Foreign Equity Participation(FEP) menjadi 70% (tujuh puluhper seratus)

Mode 3 : Commercial Presence(Keberadaan Komersial) untukMarket Access yaitu FEP 70 %(tujuh puluh per seratus) danpenghapusan semua hambatan

4) Menyusun komitmen Indonesia untukAFAS Paket 8 pada sektor logistik dannon prioritas:

Komitmen Indonesia untuk AFASPaket 8:

a. Liberalisasi hambatanperdagangan jasa secara bertahap

- Mode 1 : Cross BorderSupply (perdagangan lintasbatas) Tanpa hambatan

- Mode 2 : ConsumptionAbroad (Konsumsi di LuarNegeri) Tanpa hambatan

- Mode 3 : CommercialPresence (KeberadaanKomersial) untuk NationalTreatment yaituPenghapusan denganfleksibilitas

Agustus 2011 Lancarnya arusperdagangan jasapada sektorlogistik dan nonprioritas

Menteri Perdaganganberkoordinasi dengan:- Menteri Pekerjaan Umum- Menteri Tenaga Kerja dan

Transmigrasi- Menteri Keuangan- Menteri Perhubungan- Menteri Pendidikan

Nasional- Menteri Pemuda dan

Olahraga- Menteri Hukum dan Hak

Asasi Manusia- Menteri Pertanian- Menteri Perindustrian- Menteri Kelautan dan

Perikanan

b. Peningkatan ...


- 15 -


PENYELESAIANSASARAN

PENANGGUNGJAWAB

b. Peningkatan penyertaan modalasing (FEP) menjadi 51% (limapuluh satu per seratus)

Mode 3 : Commercial Presence(Keberadaan Komersial) untukMarket Access yaitu FEP 51%(lima puluh satu per seratus) danpengurangan semua hambatansecara bertahap

- Menteri Energi danSumber Daya Mineral

- Menteri LingkunganHidup

- Kepala Badan KoordinasiPenanaman Modal

- Kepala Badan KoordinasiSurvey dan PemetaanNasional

- Kepala Badan NasionalSertifikasi Profesi

5) Pengesahan AFAS Paket 8 Peraturan Presiden tentangPengesahan AFAS Paket 8

Desember 2011 Pemenuhankomitmen AECuntuk AFAS Paket8

Menteri Perdaganganberkoordinasi dengan:- Menteri Luar Negeri- Sekretaris Kabinet

6) Pelaksanaan Mutual RecognitionArrangement (MRA) on Engineers


b. Bantuan teknis (capacitybuilding).

September 2011 -berlanjut

TerlaksananyaMRA on Engineers

Menteri Pekerjaan Umumberkoordinasi dengan:- Menteri Tenaga Kerja dan

Transmigrasi- Menteri Perdagangan

7) Pelaksanaan ...


- 16 -


PENYELESAIANSASARAN

PENANGGUNGJAWAB

7) Pelaksanaan Mutual RecognitionArrangement (MRA) on Architecture


b. Bantuan teknis (capacitybuilding).


TerlaksananyaMRA onArchitecture

Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi berkoordinasidengan:- Menteri Pekerjaan Umum- Menteri Perdagangan

8) Negosiasi Mutual RecognitionArrangement (MRA) on LandSurveying

Ditandatanganinya MRA on LandSurveying


TerpenuhinyaMRA on LandSurveying

Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi berkoordinasidengan:- Menteri Pekerjaan Umum- Menteri Perdagangan- Kepala Badan Koordinasi

Survey dan PemetaanNasional

9) Pelaksanaan Mutual RecognitionArrangement (MRA) on Nursing

a. Sosialisasi dan implementasiprogram kerja MajelisTenaga Kesehatan Indonesia(MTKI)


Pemenuhankomitmen AECuntuk MRA onNursing

Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi berkoordinasidengan:- Menteri Kesehatan- Menteri Perdagangan- Ketua Badan Nasional

Sertifikasi Profesi

b. Diseminasi ASEAN CoreCompetencies Jasa Perawat


c. Database ...


- 17 -


PENYELESAIANSASARAN

PENANGGUNGJAWAB

c. Database tenaga kerjaperawat asing dari negaraASEAN yang bekerja diIndonesia dan perawat lokal


Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi berkoordinasidengan:- Menteri Kesehatan dan- Menteri Perdagangan

d. Website MRA on Nursing diIndonesia


e. Penyusunan, implementasi,dan monitoring regulasiMRA on Nursing


10) Mutual Recognition Arrangement(MRA) on Medical Practitioners

a. Sosialisasi MRA on MedicalPractitioners

September 2011- berlanjut

Pemenuhankomitmen AECuntuk MRA onMedicalPractitioners

Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi berkoordinasidengan:- Menteri Kesehatan- Menteri Perdagangan

b. Rancangan ...


- 18 -


PENYELESAIANSASARAN

PENANGGUNGJAWAB

b. Rancangan pengembanganASEAN Core CompetenciesJasa Dokter


Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi berkoordinasidengan:- Menteri Kesehatan- Menteri Perdagangan- Ketua Badan Nasional

Sertifikasi Profesi

c. Database dokter asing darinegara ASEAN dan dokterlokal yang bekerja diIndonesia



d. Website MRA on MedicalPractitioners di Indonesia



11) Pelaksanaan Mutual RecognitionArrangement (MRA) on DentalServices

a. Sosialisasi MRA on DentalServices


Pemenuhankomitmen AECuntuk MRA onDental Services


b. Pengembangan ...


- 19 -


PENYELESAIANSASARAN

PENANGGUNGJAWAB

b. Pengembangan ASEAN CoreCompetencies Dokter Gigi

Desember 2011 Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi berkoordinasidengan:- Menteri Kesehatan- Menteri Perdagangan- Ketua Badan Nasional

Sertifikasi Profesi

c. Database dokter gigi asingdari negara ASEAN yangbekerja di Indonesia dandokter gigi lokal

Desember 2011 Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi berkoordinasidengan:- Menteri Kesehatan- Menteri Perdagangan

d. Website MRA on DentalServices di Indonesia

Desember 2011 Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi berkoordinasidengan:- Menteri Kesehatan- Menteri Perdagangan

12) Pelaksanaan Mutual RecognitionArrangement (MRA) on TourismProfessionals



September 2011 Pemenuhankomitmen AECuntuk MRA onTourismProfessionals

Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi berkoordinasidengan:- Menteri Kebudayaan dan

Pariwisata- Menteri Perdagangan- Ketua Badan Nasional

Sertifikasi Profesi

13) Menyusun ...


- 20 -


PENYELESAIANSASARAN

PENANGGUNGJAWAB

13) Menyusun komitmen Indonesia untukPaket Kelima Jasa Keuangan

Daftar komitmen Indonesiauntuk Paket Komitmen KelimaJasa Keuangan

Desember 2011 Liberalisasi ArusJasa KeuanganASEAN

Menteri Keuanganberkoordinasi denganGubernur Bank Indonesia

14) Pengesahan Protokol untukMelaksanakan Komitmen PaketKelima Jasa Keuangan dalamPersetujuan Kerangka Kerja ASEANBidang Jasa (Protocol to Implementthe Fifth Package of Commitments onFinancial Services under the ASEANFramework Agreement on Services)

Peraturan Presiden tentangPengesahan Protocol toImplement the Fifth Package ofCommitments on FinancialServices under the ASEANFramework Agreement onServices

Desember 2011 ImplementasiPaket KomitmenKelima JasaKeuangan


15) Menyepakati ‘pre agreed flexibilities’(safeguard framework)

Daftar pre-agreed flexibilities Desember 2011 kesepakatan atasdaftar ‘pre-agreedflexibilities’

Menteri Keuangan

Review terhadap Reservation List ASEANComprehensive Investment Agreement(ACIA)-Indonesia:

4. Komitmen AECuntuk arus investasisecara bebas

a. di sektor pertanian dan sektor jasaterkait pertanian untuk phase II

Reservation List Indonesia disektor pertanian periode tahun2010-2011

September 2011 Tercapainya ikliminvestasi yanglebih menarik bagiinvestor

Menteri Pertanianberkoordinasi dengan KepalaBadan Koordinasi PenanamanModal

b. di sektor ...


- 21 -


PENYELESAIANSASARAN

PENANGGUNGJAWAB

b. di sektor perindustrian dan sektor jasaterkait perindustrian untuk phase II

Reservation List Indonesia disektor perindustrian periodetahun 2010-2011.

September 2011 Menteri Perindustrianberkoordinasi dengan KepalaBadan Koordinasi PenanamanModal

c. di sektor kehutanan dan sektor jasaterkait kehutanan untuk phase II

Reservation List Indonesia disektor kehutanan periode tahun2010-2011

September 2011 Menteri Kehutananberkoordinasi dengan KepalaBadan Koordinasi PenanamanModal

d. di sektor perikanan dan sektor jasaterkait perikanan untuk phase II

Reservation List Indonesia disektor perikanan periode tahun2010-2011

September 2011 Menteri Kelautan danPerikanan berkoordinasidengan Kepala BadanKoordinasi PenanamanModal

e. di sektor pertambangan dan sektorjasa terkait pertambangan untukphase II

Reservation List Indonesia disektor pertambangan periodetahun 2010-2011

September 2011 Menteri Energi dan SumberDaya Mineral berkoordinasidengan Kepala BadanKoordinasi PenanamanModal

5. Komitmen ...


- 22 -


PENYELESAIANSASARAN

PENANGGUNGJAWAB

5. Komitmen AECuntuk arus modalyang lebih bebas

a. Melakukan kajian mengenaiidentifikasi dan assessment ketentuanliberalisasi aliran modal berkaitandengan investasi portofolio

Country Report mengenaiidentifikasi dan assessmentketentuan liberalisasi aliranmodal berkaitan denganinvestasi portofolio.

September 2011 Tersedianyaassessmenttahapanliberalisasi aliranmodal yang lebihbebas untukinvestasiportofolio


b. Melakukan kajian mengenaiidentifikasi dan assessment ketentuanliberalisasi aliran modal berkaitanpinjaman luar negeri jangka panjang.

Country report mengenaiidentifikasi dan assessmentketentuan liberalisasi aliranmodal berkaitan pinjaman luarnegeri jangka panjang

September 2011 Tersedianyaassessmenttahapanliberalisasi aliranmodal yang lebihbebas untukpinjaman luarnegeri jangkapanjang

6. Priority ...


- 23 -


PENYELESAIANSASARAN

PENANGGUNGJAWAB

6. Priority IntegrationSectors (PIS)

a. Menyelesaikan komitmen yang telahdiidentifikasi berdasarkan roadmap12 PIS

1. Review dua-tahunan sekaliguna memonitor status,kemajuan dan efektivitas dariperkembangan roadmap PISantara negara anggotaASEAN


Tercapainyareview dua-tahunan sekaliguna memonitorstatus, kemajuandan efektivitasdari perkem-bangan roadmapPIS antara negaraanggota ASEAN

Menteri Koordinator BidangPerekonomian dan MenteriPerdagangan berkoordinasidengan:- Menteri Perindustrian- Menteri Perhubungan- Menteri Komunikasi dan

Informatika- Menteri Kesehatan- Kementerian Pertanian- Kementerian Kehutanan- Kementerian Kelautan dan

Perikanan- Menteri Kebudayaan dan

Pariwisata

2. Identifikasi proyek-proyekpada spesifik sektor atauinisiatif dengan negaraKoordinator PIS melaluidialog atau konsultasidengan para pemangkukepentingan, khususnyasektor swasta

Desember 2011 Terlaksananyapengindentifika-sian proyek-proyek padaspesifik sektor

Menteri Perdaganganberkoordinasi denganMenteri Perindustrian

3. Laporan ...


- 24 -


PENYELESAIANSASARAN

PENANGGUNGJAWAB

3. Laporan implementasiroadmap dari 12 PIS

Desember 2011 Tercapainyakomitmen yangtelah diidentifikasi dandisusunberdasarkanroadmap dari 12PIS

Menteri Perdaganganberkoordinasi denganMenteri Perindustrian

b. Priority Integration Sectors(Sektor Otomotif):

1) Peninjauan berkala untukmemonitor status, perkembangandan efektivitas roadmap PIS disektor otomotif

Laporan peningkatan nilaiperdagangan dan investasi disektor otomotif


Tercapainyaintegrasi regionalmelalui liberalisasi,fasilitasi danpromosi untukmenciptakanintegrasi penuh disektor otomotif

Menteri Perindustrianberkoordinasi denganMenteri Perdagangan

2) Identifikasi terhadap proyek atauinisiatif spesifik melalui dialog ataukonsultasi dengan stakeholder dansektor swasta di sektor otomotif

Laporan hasil identifikasipeningkatan kemampuanteknologi di sektor otomotif


Meningkatnyakemampuanteknologi danpartisipasi sektorswasta di sektorotomotif

3) Meningkatkan ...


- 25 -


PENYELESAIANSASARAN

PENANGGUNGJAWAB

3) Meningkatkan kemampuansumber daya manusia di sektorotomotif

Pelatihan berupa workshopuntuk peningkatan keahliansejumlah sumber daya manusiadalam bidang otomotif

September 2011 TersedianyaSumber DayaManusia yangberkualitas disektor otomotif

4) Meningkatkan standar dan kualitasproduk-produk otomotif melalui:

a. Pertukaran informasi tentangstandar, peraturan, prosedurdan persyaratan wajib dinegara anggota ASEAN terkaitdengan sektor otomotif

Tersedianya informasi tentangstandar, peraturan, prosedur danpersyaratan wajib di setiapnegara anggota ASEAN terkaitsektor otomotif dalam portalASEAN yang dapat diakses secaraonline oleh kalangan umum

Desember 2011 Menteri Perindustrianberkoordinasi denganMenteri Perhubungan

b. Analisa dan studi bandingperaturan antar negara anggotaASEAN

Hasil analisa dan studi bandingperaturan antar negara anggotaASEAN dalam sektor otomotif

Desember 2011

Tercapainyapenghapusanhambatan teknisperdagangan yangdisebabkan olehperbedaan standarnasional danprosedurpenilaiankesesuaian disektor otomotif

c. Identifikasi area untukharmonisasi standar dan MRA

Daftar Harmonisasi standar danMRA sektor otomotif

September 2011

d. Mengembangkan MRA sektoral Daftar MRA sektor otomotif September 2011

e. Identifikasi kebutuhaninfrastruktur teknis

Daftar kebutuhan infrastrukturterkait sektor otomotif

September 2011

7. Komitmen ...


- 26 -


PENYELESAIANSASARAN

PENANGGUNGJAWAB

7. Komitmen AECuntuk PerdaganganMakanan,Pertanian, danKehutanan

1. Harmonisasi prosedur karantina daninspeksi/sampling

Prosedur karantina daninspeksi/sampling nasional yangsejalan dengan peraturanperkarantinaan daninspeksi/sampling kawasanregional dan internasional

Desember 2011 Tercapainyaharmonisasiprosedur karantinadaninspeksi/samplingnasional yangsejalan denganperaturanperkarantinaankawasan regionaldan internasional

Menteri Pertanianberkoordinasi dengan:- Menteri Perdagangan- Menteri Kelautan dan

Perikanan- Menteri Kehutanan- Kepala Badan Pengawas

Obat dan Makanan

2. Mengembangkan danmengimplementasikan TimberLegality Assurance System (TLAS)

Tersedianya danterimplementasinya TLAS yangdiakui pasar internasional

Desember 2011 Tercapainyapelaksanaan tatakelola hutan,penegakan hukumdan promosiperdagangan kayuyang terjaminlegalitasnya

Menteri Kehutanan

3. Mengembangkan danmengimplementasikan sistempengendalian kualitas produk hasilhutan (kayu dan non kayu)

Sistem pengendalian kualitasproduk hasil hutan (kayu dannon kayu)

Desember 2011 Tercapainyakualitas, nilaitambah, dan dayasaing produkkehutanan

Menteri Kehutananberkoordinasi dengan:- Menteri Pertanian- Menteri Perdagangan

B. MENUJU ...


- 27 -


PENYELESAIANSASARAN

PENANGGUNGJAWAB

B. MENUJU WILAYAH EKONOMI YANG BERDAYA SAING TINGGI

1. KebijakanPersaingan

Melakukan berbagai kegiatan advokasidan publikasi untuk mendorongpentingnya kebijakan persaingan diIndonesia

Kegiatan diseminasi PedomanRegional tentang KebijakanPersaingan dan Buku PeganganRegional tentang Kebijakan danHukum Persaingan Usaha diASEAN untuk Pelaku Bisnis (TheRegional Guideline onCompetition Policy dan RegionalHandbook on Competition Policyand Law in ASEAN forBusinesses)

Agustus 2011 Terciptanyabudayapersaingan sehat

Menteri Koordinator BidangPerekonomian berkoordinasidengan Ketua KomisiPengawas Persaingan Usaha

2. Hak atas KekayaanIntelektual

Menyusun Rencana Kerja Hak atasKekayaan Intelektual

a. Formasi jaringan BusinessDevelopment Services (BDS)Nasional secara online danlink ASEAN


Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia

b. Studi Kelayakan (FeasibilityStudy) dan Penelitiandampak dari penerapanProtokol Madrid

PemenuhanKomitmen AEC-Blueprint bidangHak atas KekayaanIntelektual

c. Perubahan peraturanperundang-undangan dibidang Hak atas KekayaanIntelektual

3. Pengembangan ...


- 28 -


PENYELESAIANSASARAN

PENANGGUNGJAWAB

3. PengembanganInfrastruktur

1) Menyusun Transport Action Plan danRoad Safety Requirement

Implementasi ASEAN five-yearRegional Road Safety Action Plan(2010-2011) yang mengacukepada ASEAN StrategicTransport Plan (ASTP) 2011-2015

Desember 2011 Terpenuhinyakomitmen AEC-Blueprint untuksektorperhubungan danpeningkatan dayasaing nasional dibidanginfrastrukturyang terkaitdengan RoadSafetyRequirement

Menteri Perhubunganberkoordinasi denganMenteri Pekerjaan Umum

2) Melakukan proses ratifikasi danpeningkatan daya saing yangmeliputi:

a. Melakukan proses pengesahanASEAN Multilateral Agreement onAir Services

Peraturan Presiden tentangPengesahan ASEAN MultilateralAgreement on Air Services

September 2011 Menteri Perhubunganberkoordinasi dengan :- Menteri Luar Negeri- Sekretaris Kabinet

b. Melakukan proses pengesahanProtokol 1 mengenai UnlimitedThird and Fourth Freedom TrafficRights within the ASEAN Sub-Region

Peraturan Presiden tentangPengesahan Protokol 1 mengenaiUnlimited Third and FourthFreedom Traffic Rights within theASEAN Sub-Region

September 2011

Terpenuhinyakomitmen AECBlueprint untukmengesahkanbody agreementdan peningkatandaya saingstakeholderspenerbangannasional

c. Melakukan ...


- 29 -


PENYELESAIANSASARAN

PENANGGUNGJAWAB

c. Melakukan proses pengesahanProtokol 2 mengenai UnlimitedFifth Freedom Traffic Rights withinthe ASEAN Sub-Regions

Peraturan Presiden tentangPengesahan Protokol 2 mengenaiUnlimited Fifth Freedom TrafficRights within the ASEAN Sub-Regions.

September 2011

d. Identifikasi faktor-faktorpenghambat daya saingstakeholders penerbangannasional

Dokumen yang mengidentifikasifaktor-faktor penghambat dayasaing stakeholders penerbangannasional

September 2011 Menteri Perhubungan

e. Penyusunan roadmap AngkutanUdara menuju AEC 2015

Roadmap Angkutan Udaramenuju AEC 2015

September 2011 Menteri Perhubungan

3) Melakukan pengesahan terhadapProtokol 1 Penunjukan Rute danFasilitas Angkutan Transit (Protocol 1Designation of Transit TransportRoutes and Facilities)

Peraturan Presiden mengenaiPengesahan Protokol 1Penunjukan Rute dan FasilitasAngkutan Transit (Protocol 1Designation of Transit TransportRoutes and Facilities) sebagaidasar penetapan penunjukanrute ASEAN Highway (AH.150Indonesia-Entikong danMalaysia-Tibedu)

Desember 2011 Terpenuhinyakomitmen AECuntuk ASEANHighway

Menteri Perhubunganberkoordinasi dengan- Menteri Luar Negeri- Sekretaris Kabinet

4) Pembangunan ...


- 30 -


PENYELESAIANSASARAN

PENANGGUNGJAWAB

4) Pembangunan jaringan backbonenasional dengan pita lebar(implementasi PALAPA Ring)

Jaringan backbone nasionaldengan pita lebar (implementasiPALAPA Ring)

Desember 2011 TercapainyaNasionalConnectivity dantersedianyakebutuhankoneksi pita lebarsecara nasionaluntuk menunjangjaringan masamendatang

Menteri Komunikasi danInformatika

5) Memperkuat keamanan informasidunia cyber

Sistem keamanan informasidunia cyber nasional

Desember 2011 Tersedianya sistemkeamananinformasi duniacyber nasionalyang dapatmenunjangkerjasamapertukaraninformasi antardaerah,pemerintah,industri dan mitrainternasional

6) Menerbitkan ...


- 31 -


PENYELESAIANSASARAN

PENANGGUNGJAWAB

6) Menerbitkan regulasi mengenaiinteroperability dan interkoneksiyang berbasis Next GenerationNetworks

Rancangan Peraturan MenteriKomunikasi dan Informatikatentang Next GenerationNetworks

Desember 2011 TercapainyaNasionalConnectivity danmaksimalnyapenggunaansumber dayaterbatas (pitafrekuensi)

7) Pengembangan (upgrade) programinternet pedesaan dengan broadband512 kpbs

Program Internet pedesaandengan broadband 512 kpbs

Desember 2011 Terpenuhinya KPIASEAN ICTMasterplan danterjembataninyakesenjangandigital

8) Pembangunan Indonesia InternetExchange

Indonesia Internet Exchange Desember 2011 Tersedianyanasional ‘peeringplatform’ dantercapainya frontliner Indonesiapada ASEANInternet Exchange

4. Perpajakan ...


- 32 -


PENYELESAIANSASARAN

PENANGGUNGJAWAB

4. Perpajakan Melakukan negosiasi bilateral dengannegara anggota ASEAN yang belummemiliki Penghindaran PengenaanPajak Berganda (P3B) dengan Indonesia

Perjanjian Bilateral dengannegara anggota ASEAN terkaitpersetujuan penghindaranpengenaan pajak berganda danpenghindaran pengelakan pajakpada tahun 2010-2011, sampaiperluasan yang memungkinkan

Desember 2011 TerlaksananyaPerjanjian Bila-teral dengannegara anggotaASEAN terkaitpersetujuanpenghindaranpengenaan pajakberganda danpenghindaranpengelakan pajak

Menteri Keuangan

5. Perdagangansecara elektro-nik (e-commerce)

Menyusun Rancangan PeraturanPemerintah tentang PenyelenggaraanInformasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Pemerintah tentangPenyelenggaraan Informasi danTransaksi Elektronik

Desember 2011 Terlaksananyapenyelenggaraaninformasi dantransaksi elek-tronik yang se-suai dengan ke-tentuan Undang-Undang No. 11Tahun 2008tentang Informasidan TransaksiElektronik

Menteri Komunikasi danInformatika

C. MENUJU ...


- 33 -


PENYELESAIANSASARAN

PENANGGUNGJAWAB

C. MENUJU KAWASAN DENGAN PEMBANGUNAN EKONOMI YANG SEIMBANG

Pengembangan sektorUsaha Kecil Menengah(UKM)

1) Menerapkan kurikulum umumtentang kewirausahaan

Program PendidikanKewirausahaan di PerguruanTinggi

September 2011 TercapainyapercepatanpengembanganUKM danoptimalisasikeragamanASEAN

Menteri Koperasi dan UsahaKecil dan Menengah

2) Pembentukan Pusat Pelayanan UKMyang terhubung secara regional dansub-regional dengan negara anggotaASEAN

Pedoman dan terbentuknya PusatPelayanan UKM

Desember 2011 Tercapainyapeningkatan dayasaing dandinamika UKMASEAN denganfasilitasi aksesinformasi, pasar,pengembanganSDM danketerampilanmaupun teknologi

3) Pendirian ...


- 34 -


PENYELESAIANSASARAN

PENANGGUNGJAWAB

3) Pendirian fasilitas keuangan UKMsesuai kebutuhan

Fasilitas keuangan UKM Desember 2011 Tercapainya UKMyang kuat secaraekonomi makroyang dapatmengatasipermasalahankeuangan danpesatnya arusliberalisasiperdagangan

4) Pengembangan inkubator bisnis danteknologi untuk pengembanganwirausaha baru inovatif

Inkubator bisnis dan teknologi September 2011 Meningkatnyajumlah inkubatorbisnis danteknologi yangmampumenumbuhkanwirausaha baru

5) Penyediaan dana padanan danpemanfaatan dana pengembanganUsaha Kecil Menengah (UKM)sebagai sumber keuangan UKMASEAN

Komitmen penyediaan danapadanan dalam pembentukandana pengembangan UKM

Desember 2011 Tercapainya UKMASEAN yang kuatsecara ekonomidan dapatmengatasipermasalahankeuangan

6) Melakukan ...


- 35 -


PENYELESAIANSASARAN

PENANGGUNGJAWAB

6) Melakukan programpengembangan/pelatihan kapasitasUsaha Mikro, Kecil dan Menengah(UMKM)

Program pengembangan/pelatihan bagi UMKM dalammenyusun laporan keuangandan rencana usaha (businessplan) dalam 2011 sebanyak 5kali (di 5 kota) dengan pesertaKonsultan Keuangan Mitra Bank(KKMB) masing-masingsebanyak 30 orang per pelatihan


TercapainyapeningkatanpemahamanUMKM dalammenyusun laporankeuangan danbusiness plan

Menteri Koperasi dan UsahaKecil dan Menengahberkoordinasi denganGubernur Bank Indonesia.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - ngada.org · Database SKA di 85 IPSKA Desember 2011 Menteri...

Documents

Transcript of PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - ngada.org · Database SKA di 85 IPSKA Desember 2011 Menteri...