POLITIK LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA MASA LAMPAU, …

Politik Luar Negeri Republik Indonesia Masa Lampau, Kini dan Masa Depan : Suatu

Tinjauan dan Saran Kedepan

ILMU DAN BUDAYA | 7225

POLITIK LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA MASA LAMPAU,

KINI DAN MASA DEPAN : SUATU TINJAUAN DAN SARAN

KEDEPAN

Aiyub Mohsin

Dosen FISIP Universitas Nasional dan UIN Jakarta

[email protected]

Abstract

The Foreign Policy can be defined as a policy and/or action pursued by a

government in dealing with other state’s government in order to achieve its

national objectives, especially to safeguard its national interests abroad. The

Foreign Policy of the Republic of Indonesia is a policy and/or an action to

purposedly design by the government of Indonesia to achieve its national

objectives especially to safeguard its national interest abroad. The guiding

principal which serve in Indonesia’s Foreign Policy excecution is to pursue

an independent and active line. The meaning of Independent is the Republic

of Indonesia should not join to any political bloc or military pact, however it

should be “Active to participate in creating a world peace based on freedom,

lasting peace and social justice” (4th

paragraph of the Indonesian 1945

constitution preambule). From the time’s point of view, the Indonesia’s

foreign policy could be divided into five periods: 1) The period of

Independent Struggle (1945-1950); 2) Paliamentary Democracy period

(1950 —1959); 3) The period of Guided Democracy (1959-1965); 4) New

Order periode (1966-1998); 5) The periode of Reformation (1998 – until

now). The execution of foreign policy by the Indonesia’s government in any

period through or by diplomacy, taking into account the current issue(s),

strategic environment and the agenda priorities which should be

accomplished

Keywords: foreign policy, diplomacy, independent and active principal.

Tinjauan Agenda dan Dinamika Polugri Masa Lampau dan Sekarang Pengertian dan definisi Politik Luar Negeri (Polugri) bermacam-

macam diantaranya dikemukakan oleh William O. Chittick (1975): Politik

Luar Negeri atau Foreign Policy menyangkut dengan tindakan-tindakan yang

dilakukan oleh pemerintah suatu negara dalam hubungan dengan

lingkungannya, khususnya dengan pemerintah-pemerintah negara-negara

lain (the foreign policy deals with the action of the government of a state in

relation to its environment, especially the relation between that government

and the governments of other states). Pengertian lain dari Politik Luar Negeri

mailto:[email protected]

Jurnal Ilmu dan Budaya, Vol. 41, No.62,Februari 2019

7226 | ILMU DAN BUDAYA

itu dirumuskan oleh Gibson (1980), sebagai rencana komprehensif yang

dibuat dengan baik, didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman untuk

menjalankan bisnis pemerintahan dengan negara lain. Dari kedua pengertian

itu dapat dirumuskan bahwa Politik Luar Negeri atau Kebijakan Luar Negeri

adalah kebijakan yang ditempuh oleh suatu negara dalam urusannya dengan

negara lain, yang dirancang untuk mencapai tujuan nasional.

Berdasarkan pengertian dan definisi serta penelitian kami pada

dokumen-dokumen resmi, maka Politik Luar Negeri Indonesia di masa

lampau terbagi dalam beberapa priode:

1. Masa Revolusi Kemerdekaan (1945 – 1950).

Kebijakan dan tindakan politik luar negeri secara resmi dirumuskan

dan dilakukan oleh Kementrian Luar Negeri (Kemlu) yang dibentuk pada

tanggal 19 Agustus 1945, dua hari setelah kemerdekaan Indonesia

diproklamirkan oleh Soekarno dan Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945.

Sebagai negara baru yang belum banyak dikenal oleh masyarakat

internasional, tugas utama Kemlu adalah menyebarluaskan informasi tentang

kemerdekaan Indonesia itu kepada masyarakat internasional, dan tindakan

selanjutnya berusaha untuk memperoleh pengakuan secara nyata (de facto)

bahwa telah lahir sebuah negara baru di wilayah Asia Tenggara bernama

Republik Indonesia (RI) yang telah dijajah oleh kolonialis Belanda selama

350 tahun.Negara baru itu telah memenuhi syarat-syarat Hukum

Internasional yakni adanya pemerintahan yang didukung oleh rakyat dan

mempunyai wilayah yang jelas batas-batas territorinya. Pengakuan tersebut

diusahakan juga secara hukum (de yure). Menurut Michael Leifer (1989):

Politik Luar Negeri Indonesia mendapatkan bentuk awalnya dari usaha-usaha

republik ini memperoleh pengakuan internasional guna mencegah

kembalinya kekuasaan colonial Belanda.

Usaha-usaha itu berakhir setelah kerajaan Belanda mengakui secara

resmi negara dan kedaulatan RI pada tanggal 27 Desember 1949 sebagai hasil

dari Konperensi Meja Bundar (KMB) yang berlansung di Den Haag,

Belanda.

2. Masa Demokrasi Parlementer (1950-1959).

Setelah diperoleh pengakuan de facto dan de yure terhadap negara

dan pemerintah Indonesia dari beberapa negara seperti Amerika Serikat, 30

Desember 1949, Inggris, 1950, Cina, 1950; dibentuklah Kedutaan-Kedutaan

Besar RI (KBRI) di beberapa negara antara lain di Washington AS., Paris,

Perancis, dan Camberra, Australia. Serta Perutusan Tetap RI (PTRI) untuk

PBB, setelah RI resmi diterima sebagai anggota PBB pada tanggal 25

September 1950. Dengan sistim demokrasi parlementer yang dianut pada

masa priode ini menimbulkan instabilitas politik yang mana kabinet tidak




berumur panjang akibat dari mosi tidak percaya dari pihak oposisi di

parlemen, tercatat 7 (tujuh) kabinet yang umurnya rata-rata tidak lebih dari

13 bulan. Akan tetapi pada setiap kabinet itu tetap meng agendakan politik

luar negerinya: mengusahakan penyelesaian masalah Irian Barat (sekarang

Papua) yang belum selesai pada waktu KMB, dan terus memperjuangkan

agar Irian Barat kembali kepangkuan RI. Tercatat dalam priode ini pada masa

Kabinet Ali Satroamidjojo I, Indonesia menjadi salah satu sponsor

terselenggaranya Konferensi Asia- Afrika, yang berlangsung di Bandung

pada tanggal 18 – 24 April 1955, dan menghasilkan prinsip-prinsip

Hubungan Luar Negeri yang disebut “Dasa Sila Bandung” atau the Ten

Bandung’s Principles”.

3. Masa Demokrasi Terpimpin (1959 – 1965).

Dilatar belakangi kondisi social politik yang tidak begitu stabil yang

ditandai dengan sering jatuh bangunnya kabinet dikerenakan perbedaan partai

dan ideologi yang begitu tajam, maka pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden

Soekarno mengeluarkan dekrit yang berisi: (1) tidak berlakunya lagi UUDS

1950 dan kembali ke UUD 1945, (2) pembubaran konstituante, (3)

pembentukan DPR sementara dan DPA sementara. Sistim demokrasi yang

dipakai setelah kembali ke UUD 1945 itu oleh Bung Karno dinamakan

Demokrasi Terpimpin yang cocok dan sesuai dengan budaya masyarakat

Indonesia yakni menekankan musyawarah, namun dikendalikan oleh sang

“Pemimpin” dalam proses pembuatan keputusan. Di bidang luar negeri,

sebagaimana tertera dalam program kabinet melanjutkan perjuangan

menentang imperialisme politik dan ekonomi, dan terus mengusahakan Irian

Barat kembali kepangkuan RI. Pada priode ini di tataran internasional Bung

Karno menggagas konsep “Nefos” = New Emerging Forces yakni negara-

negara baru yang muncul dan merdeka setelah perang dunia kedua (PD II)

berhadapan dengan “Oldefos” = Old and Established Forces yaitu negara-

negara lama yang telah merdeka dan mapan sebelum PD II seperti

kebanyakan negara-negara di Eropa. Dalam menghadapi Oldefos itu Bung

Karno ingin tampil sebagai pemimpin Nefos. Pelaksanaan kebijaksanaan luar

negeri oleh Soekarno, menurut Michael Leifer (1989) merupakan suatu upaya

untuk mengubah peranan internasional yang terbatas dan juga untuk

mendapatkan kedudukan terkemuka dan kepemimpinan diantara negara-

negara pasca kolonial lainnya. Hal ini terlihat antara lain pada waktu Presiden

Soekarno didampingi Presiden Mobeito Kaita dari Mali, diutus ke

Washington untuk menemui Presiden Kennedy guna menyampaikan hasil-

hasil KTT Non Blok, yang berlangsung di Beograd pada tanggal 1-6

September 1961. Pemrakarsa KTT itu adalah PM Jawaharlal Nehru (India),

Presiden Soekarno (Indonesia), PM Gamal Abdul Nasir (Mesir), Presiden

Kwame Nkrumah (Ghana) dan Presiden Tito (Yugoslavia).Hal lain yang



perlu dicatat pada priode ini adalah Indinesia keluar dari PBB pada tanggal 7

Januari 1965 sebagai reaksi terhadap terpilihnya Malaysia sebagai anggota

(tidak tetap) Dewan Keamanan PBB, yang mana pada waktu itu Indonesia

sedang melakukan konfrontasi terhadap Malaysia sebagai sikap politik

Indonesia yang tidak menyetujui penggabungan Malaya dengan Sabah dan

Serawak dibawah dibawah arahan Inggris, sebagai kekuatan Oldefos. Masa

Demokrasi Terpimpin, dalam literature politik Indonesia disebut juga masa

Orde Lama.

4. Masa Orde Baru (1966 – 1998).

Orde baru muncul setelah keberhasilan rakyat Indonesia bersama-

sama Tentara Nasional Indonesia (TNI) menumpas Gerakan 30 September

yang dibentuk Partai Komunis Indonesia (G-30 S/PKI) yang bermaksud

merebut kekuasaan dan mengganti ideologi Pancasila dengan ajaran

marxisme/leninisme. Mayor Jenderal Soeharto, sebagai Panglima Kostrad

pada waktu itu memimpin penumpasan dan kemudian menjadi Panglima TNI

dan secara de facto menjadi penguasa republik, mulai tahun 1966, dan

selanjutnya sebagai Pejabat Presiden,dan akhirnya menjadi Presiden RI

definitif pada tahun 1968.

Kebijakan atau politik luar negeri Indonesia dibawah kepemimpinan

Soeharto berbeda jauh jika dibandingkan semasa presiden Soekarno. Tercatat

beberapa hal penting yang terjadi pada masa awal pemerintahan Soeharto,

yakni (1) Nomalisasi hubungan Indonesia – Malaysia, tanggal 11 Agustus

1966, (2) Indonesia kembali aktif sebagai anggota PBB, 28 September 1966,

(3) Indonesia menjadi salah satu negara pendiri ASEAN tanggal 8 Agustus

1967, (4) pembekuan hubungan diplomatik dengan Republik Rakyat Cina-

RRC, tanggal 1 Oktober 1967, dikerenakan keterlibatan RRC, dalam G-30-

S/PKI.

Setelah penetapan dan pengangkatan jenderal Soeharto sebagai

Presiden RI kedua oleh MPR, lembaga tertinggi yang salah satu

kekuasaannya mengangkat dan memberhentikan presiden, menurut UUD

1945. Presiden Soeharto membentuk kabinet yang dinamakannya Kabinet

Pembangunan (I) dengan menempatkan Adam Malik sebagai Menteri Luar

Negeri. Agenda Politik Luar Negeri atau Polugri-nya dirumuskan sebagai

berikut: (1) Penyelesaian utang dengan negara-negara sosialis, (2)

Pelaksanaan Pepera atau Act of Free Choice/Self Determination di Irian

Barat, tanggal 14 Juli – 4 Agustus 1969, (3) Memperjuangkan agar Irian

Barat secara final dan diakui dunia internasional merupakan bagian dari

wilayah Indonesia, (4) Mengirimkan kontingen Indonesia (Garuda V dan VI)

sebagai pasukan penjaga perdamaian di Vietnam, Juli 1973 (Nazar Nasution,

2016 ). Mengenai penyelesaian utang dengan negara-negara sosialis seperti:

Bulgaria, Cekoslovakia, Hongaria, Jerrman Timur, Polandian dan Romania




yang dibuat semasa pemerintahan Presiden Soekarno, dilakukan atas desakan

negara-negara itu dikerenakan hubungan Indonesia dengan negara=negara

sosialis setelah peristiwa G-30-S/PKI menjadi dingin tidak semesra semasa

Presiden Soekarno. Pelaksanaan Pepera, dilaksanakan berdasarkan

persetujuan New York (Bunker Plan) yakni setelah masa transisi Irian Barat

dibawah pengelolaan PBB (UNTEA=the United Nations Temporary

Administration) yang kemudian diserahkan kepada Indonesia, maka

Pemerintah Indonesia, wajib menyelenggarakan Act of Free Choice atau

Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera). Pepera itu dilaksanakan pada 14 Juli –

4 Agustus 1969, hasilnya semua wakil rakyat Irian Barat yang terpilih

menyatakan memilih bergabung dengan Indonesia.

Hasil Pepera itu dilaporkan oleh Utusan sekjen PBB Dubes Ortis Sanz

yang ikut menyaksikan Pepera itu kepada Sidang Majlis Umum PBB bulan

September – Desember 1969. PBB akhirnya mengesahkan penggabungan

Irian Barat ke dalam Negara Republik Indonesia. Tentang keikutsertaan

kontingen Indonesia dalam penjaga perdamaian di Vietnam, sangat dihargai

oleh pihak-pihak yang bertikai yaitu Vietnam dan Amerika Serikat. Hal lain

yang perlu dicatat pada masa Orde Baru ini, Indonesia dengan penduduk

muslim terbesar di dunia sejak berdirinya Organisasi Konferensi Islam (OKI)

atau the Organisation of Islamic Conference (OIC) pada bulan September

1969 di Marokko selalu aktif pada kegiatan-kegiatan OKI di bidang politik,

ekonomi dan social budaya (poleksosbud). OKI kemudian namanya dirubah

menjadi Organisasi Kerjasama Islam atau the Organisation of Islamic

Cooperation (OIC).

Suatu peristiwa pada masa Orde Baru ini yang memberikan dampak

pada bidang keamanan (militer) dan polugri (diplomasi) adalah keterlibatan

Indonesia membantu perjuangan sebahagian rakyat Timor Timur (partai

Apodeti, Kota dan Trabalista) untuk lepas dari kekuasaan Fretelin, partai

ektrem kiri yang secara sepihak memproklamirkan berdirinya “Republik

Demokrasi Timor Timur” pada tanggal 28 November 1975. Atas permintaan

ketiga partai tersebut, Indonesia mengirimkan “sukarelawannya” ke wilayah

Timor-Timur pada tanggal 7 Desember 1975, dan pada tanggal 17 Desember

1975 terbentuk pemerintahan untuk wilayah itu dibawah pimpinan Ketua

Apodeti. Tindakan Indonesia terhadap Timor-Timur tidak diakui oleh

Portugis, bekas penjajah wilayah itu dan negara-negara yang simpati

kepadanya terutama bekas jajahan Portugis seperti Angola dan Muzambik di

Afrika. Mulailah perjuangan diplomasi Indonesia di tataran bilateral, regional

dan multilateral untuk mendapatkan dukungan atas kebijakan Indonesia. Dan

perjuangan diplomasi itu baru berakhir pada masa pemerintahan Habibi yang

menyetujui diadakakan referendum bagi rakyat Timor-Timur (Timtim).

Suatu agenda Polugri Indonesia pada masa Orde Baru yang tidak

harus dilupakan adalah Keberhasilan menyelesaikan masalah kamboja yang



diduduki Vietnam sejak Januari 1979, dengan mengundang pihak-pihak yang

bertikai dan terkait untuk hadir pada “Jakarta Informal Meeting atau JIM”.

JIM itu dilaksanakan dua kali, dan akhirnya Menlu Indonesia Ali Alatas

terpilih sebagai Co-Chairman bersama Menlu Perancis pada

Konferensi Paris yang menghasilkan penyelesaian Kamboja secara

tuntas dan dikukuhkan oleh resolusi Dewan Keamanan PBB. Pada era

Presiden Soeharto itu, Indonesia dengan Menlunya yang energetic dan smart

telah memberi sumbangan nyata kepada perkembangan dan kemajuan

ASEAN, serta menjadikan ASEAN dalam arsitektur kawasan sebagai

sentralitas dan pelopor, seperti dalam pembentukan Asia- Pacific Economic

Coperatiaon atau APEC.

5. Masa Reformasi

1) Polugri dibawah kepemimpinan Presiden Habibi ( Mei 1998 –

Oktober 1999)

Di tengah-tengah krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak

pertengahan tahun 1997, dan atas desakan sebahagian besar rakyat Indonesia,

maka pada tanggal 21 Mei 1998 Soeharto mengundurkan diri sebagai

Presiden, dan menurut UUD 1945, Wakil Presiden yang pada waktu itu

dijabat oleh BJ Habibi, ditetapkan sebagai Presiden sampai habis masa

jabatan Soeharto yakni bulan Mei 2003.

Agenda Politik Luar Negeri masa Presiden Habibi dengan Menlunya

juga Ali Alatas merumuskan: (1) mengusahakan dukungan dari Dana

Moneter Internasional (IMF) dan komunitas negara-negara donor untuk

pemulihan ekonomi Indonesia, (2) Menyelesaikan masalah Timor Timur

secara tuntas, (3) Meningkatkan peranan Indonesia dalam ASEAN (Nazar

Nasution, 2016)

Pada masa ini, Presiden Habibi mengambil kebijakan tentang Timtim

tanpa berkonsultasi secara intensif dengan Menteri-menteri yang terkait dan

DPR, dengan menyetujui saran PM Australia John Howard , melalui surat

tertanggal 19 Desember 1998, agar kepada rakyat Timtim diberikan hak

untuk menentukan nasib sendiri atau an Act of Self Determination. Oleh

Habibi diputuskan bahwa pada tanggal 30 Agustus 1999 diadakan

referendum bagi rakyat Timtim dengan dua opsi: mendukung otonomi

khusus, yakni tetap bergabung dengan Indonesia, atau menentang otonomi

khusus. Hasil referendum yang diawasi PBB itu menunjukkan mayoritas

rakyat Timtim sebanyak 344.580 atau 78,5 prosen menolak otonomi, dan

94.388 atau 21.5 prosen mendukung otonomi. Dalam perkembangan

selanjutnya pada 22 Mei 2002 PBB secara resmi mengakui Timtim menjadi

sebuah negara merdeka dengan nama Timur Leste (Nazar Nasution, 2016: 98

-100). Di kalangan ASEAN, Indonesia dipandang sebagai negara besar,

“saudara tua tapi tidak mendekte dan bijaksana”, dan perannya dihargai




seperti berhasil meyakinkan negara-negara Asia Tenggara lainnya yang

mempunyai hubungan baik dengan Indonesia seperti Vietnam dan Kamboja,

bergabung ke dalam ASEAN. Akhirnya negara-negara yang dimaksud yakni

Vietnam menjadi anggota ASEAN pada tanggal 30 Juli 1995, Laos dan

Myanmar tanggal 28 juli 1997, terakhir Kamboja pada tanggal 30 April 1999.

Usaha mendapatkan bantuan dari negara-negara maju dan dukungan

IMF bagi pemulihan ekonomi Indonesia, terus dilakukan dengan

meningkatkan Diplomasi Ekonomi yang mencakup peningkatan ekspor

Indonesia ke luar negeri, menarik investor asing terutama dalam bentuk FDI

sebanyak mungkin, dan meningkatkan promosi untuk menarik wisatawan

asing berkunjung ke Indonesia.

2) Polugri pada masa Presiden Abdurrahman Wahid (Oktober

1999-Juli 2001)

Agenda Polugri di masa Presiden Abdurahman Wahid atau Gus Dur

dengan Menlunya Dr. Alwi Sihab cukup realistis dan malahan sedikit ilusi

seperti mencetuskan gagasan pembentukan persekutuan Indonesia- China-

India, dua negara terakhir selalu bersaing dan berkonflik. Gagasan itu tidak

pernah terealisisr dan malahan mendapat tantangan dari Jepang yang

”merasa” ditinggalkan Indonesia dan “persekutuan” itu di tujuakan kepada

Jepang untuk menandingi dominiasi Jepang di Asia tenggara di sektor

ekonomi. Begitupun gagasan hendak membuka hubungan diplomatik dengan

Israel, mendapat tantangan dari dalam negeri dan luar negeri, terutama dari

negara-negara sahabat Indonesia di Timur Tengah dan anggota OKI.

Walaupun Gus Dur berargumentasi bahwa 2 negara Arab, yakni Yordania

dan Mesir telah membuka hubungan diplomatik dengan Israel, tapi gagasan

itu tidak pernah diwujudkan sampai Gus Dur dimakzulkan oleh MPR kerena

“skandal Bruneigate dan Buloggate” pada tanggal 1 Agustus 2001. Namun

ada satu hal yang patut dikenang dan sampai sekarang masih berlangsung

adalah persetujuan Gus Dur atas perubahan nama Irian Jaya menjadi Papua

dan memperbolehkan rakyat Papua mengibarkan bendera bintang Kejora

yang menurut Gus Dur hanya sebagai bendera kultural warga Papua. Agenda

polugri yang lain dan cukup realistis adalah peningkatan peran Indonesia di

ASEAN antara lain dengan mengusulkan Timur Leste dan Papua Nugini

diterima sebagai anggota ASEAN. Sampai sekarang kedua negara itu belum

menjadi anggota ASEAN.

3) Masa Presiden Megawati ( Oktober 2001- Oktober 2004)

Agenda Polugri di masa kepemimpinan Megawati Soekarno Putri

dengan Menlunya Dr. Hassan Wirajudha terumus sebagai berikut: (1)

Memulihkan hubungan Indonesia dengan dunia Internasional, termasuk AS

dan IMF, (2) Memerangi terorisme, dan (3) Menetapkan ASEAN sebagai



“corner stone” Politik Luar Negeri. (Nasution, 2016). Dalam pelaksanaannya

dapat dikatakan cukup berhasil, seperti bantuan IMF sebesar US$400 juta

kepada Indonesia terlaksana. Begitupun hubungan dengan AS normal

kembali setelah AS setuju memberikan bantuan peralatan militer kepada TNI.

Agenda polugri lain yakni memerangi terorisme dilakukan dengan

antar lain mengunjungi Amerika Serikat guna menemui Presiden Bush untuk

menyampaikan sikap Indonesia yang juga mengutuk terorisme dan emphaty

terhadap korban peristiwa 11 September 2001, dan bersedia berkerjasama

dengan masyarakat internasional untuk memerangi terorisme. Dalam rangka

melawan terorisme AS mengucurkan bantuan sebanyak US$130 juta

termasuk $10 juta untuk pelatihan kepolisian (Nasution, ibid) Sejak ASEAN

berdiri pada tahun 1967, Indonesia selalu menempatkan ASEAN sebagai

lingkaran konsentrik pertama dari lingkungan strategis, dan dalam

pelaksanaan polugri, terlihat banyak keputusan-keputusan penting yang

disepakati Pimpinan-pimpinan negara anggota ASEAN terjadi di Indonesia

seperti Treaty of Aminaty and Cooperation—TAC, hasil dari KTT ASEAN I

di Bali tahun 1976, dan ASEAN Community yang mencakup APSC, AEC

dan ASCC , hasil dari KTT di Bali tahun 2003.Namun, secara bilateral

perjuangan untuk kepentingan nasional tidak mencapai hasil yang optimal

dikerenakan strategi diplomasi yang ditempuh menghindari timbulnya

“musuh” dengan mengusung semboyan: “thousand friends zero enemy”.

4) Polugri masa Presiden SBY (Oktober 2004-2009, dan Oktober

2009-2014).

Susilo Bambang Yudhoyono disingkat SBY menjadi presiden selama

10 tahun melalui pemilihan umum yang khusus untuk memilih Presiden dan

Wakilnya secara langsung dan demokratis. Pada priode pertama SBY

mengangkat Hassan Wirajudha sebagai menlunya, dan pada priode kedua

mengangkat Marty Natalegawa sebagai menlunya. Baik Hassan maupun

Marty adalah diplomat karir dan sebagai pegawai Departemen Luar Negeri.

Agenda Polugri SBY pada priode pertama adalah (a) melanjutkan Politik

Luar Negeri (Polugri) Bebas Aktif, (b) kerjasama internasional melawan

terorisme, (c) meningkatkan ekspor dan menarik investor, (d) menyelesaikan

kasus Aceh, (e) Diplomasi HAM Indonesia di forum multilateral, (f)

melaksanakan interfaith dialogue, (g) terwujudnya komunitas ASEAN 2015,

(h) melaksanakan total diplomasi. Beberapa catatan singkat dari pelaksanaan

agenda tersebut dapat disampaikan sbb: mengenai (a), Sifat polugri

Indonesia bebas aktif itu pertama kali diperkenalkan oleh Wakil Presiden

Muhammad Hatta kepada sidang KNIP, parlemen masa revolusi, melalui

pidatonya pada tanggal 2 September 1948, berjudul “Mengayuh di Antara

Dua Karang. Menurut Hatta, sifat Bebas dari Polugri adalah bebas

menentukan jalan sendiri, tidak terpengaruh pihak lain, yang dalam




perwujudannya dalam masa perang dingin tidak memihak AS atau Uni

Soviet, dan juga tidak mengikatkan RI dengan blok militer manapun; tapi

aktif, bukan pasif dalam mewujudkan perdamaian dunia, sebagai perwujudan

amanat konstitusi,: “ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan

kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial (alenia ke-empat).

Menurut SBY, pelaksanaan polugri bebas aktif itu selain tidak memihak

kepada blok politik atau militer mana pun tapi aktif secara konstruktif dalam

percaturan politik dunia dan bangga menampilkan identitas nasional di forum

internasional. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, polugri Indonesia tidak

begitu tegas (firmed) khususnya dalam masalah-masalah dunia yang krusial

dan lebih banyak melakonkan sebagai “good boy” dan berusaha menjadi

penengah yang baik, untuk menyenangkan pihak-pihak yang bertikai. (b)

Menyelesaikan kasus Aceh. Usaha ini berhasil terutama dimotori oleh

Wapres Yususf Kalla dengan memperlakukan Gerakan Aceh Merdeka atau

GAM bukan sebagai gerakan separatis tapi sebagai entitas politik yang diakui

kedudukannya sebagai subjek hukum internasional. Kerena itulah sebuah

NGO bernama Crisis Management Initiative (CSI), dipimpin oleh Martti

Ahtisaari, mantan presiden Finlandia bersedia memfasilitasi perundingan

antara pemerintah RI dan GAM. Setelah berunding beberapa kali antara

utusan pemerintah RI dengan tokok-tokoh GAM, maka pada tanggal 15

Agustus 2005 di Helsinki ditandatangani sebuah MOU antara pemerintah RI

dan Wakil GAM, disaksikan oleh pimpinan CSI, yang berisi butir-butir

kesepakatan penyelesaian kasus Aceh secara damai, Tokoh-tokoh GAM

kembali ke masyarakat Aceh, dan kini melalui pilkada beberapa diantara

mereka memimpin provinsi Aceh. Akhirnya wilayah Aceh tetap sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari NKRI. Tentang Interfaith dialogue (c),

Indonesia meyakini pentingnya meningkatkan upaya global untuk

mempromosikan Interfaith Dialogue, dialog antar agama dan peradaban,

yang efek selanjutnya dapat memberikan kontribusi dalam mengatasi

berbagai masalah internasional termasuk terorisme dan ekstremisme.

Indonesia, bekerjasama dengan NU dan Muhammadiyah telah

menyelenggarakan berbagai dialog antar agama dengan mengundang delegasi

dari berbagai agama dari seluruh dunia. Mengenai Diplomasi Ekonomi (d)

Deplu/Kemlu, sejak pemerintahan Orde Baru, aktif melaksanakannya dengan

berusaha me-resheduling utang-utang luar negeri yang dibuat

pemnerintahahn sebelumnya dan berhasil meyakinkan negara-negara kreditor

seperti Amerika Serikat, Belanda, Jepang bahwa utang itu akan dibayar pada

waktunya dan untuk mencapai itu Indonesia perlu pinjaman baru sebagai

sebagai suntikan dana bagi kegiatan dan pertumbuhan ekonomi. Dari

diplomasi yang dilakukan terbentuk kelompok negara-negara kreditor dengan

nama “Inter Governmental Group on Indonesia” disingkat IGGI. Peranan

Direktorat Jenderal Hubungan Ekonomi Luar Negeri atau Ditjen HELN,



Deplu sebagai mitra lembaga-lembaga ekonomi seperti Bappenas dan

Departemen Keuangan sangat signifikan dalam usaha me-reshedule utang

lama dan mendapatkan utang baru. Begitupun usaha meningkatkan ekspor

khususnya komoditi non migas dan menarik investor asing, Ditjen HELN

bersama-sama dengan lembaga pemerintah yang terkait seperti Departemen

Perdagangan dan BKPM telah memberikan kontribusi yang nyata dalam

mensukseskan program dan usaha itu. Akan tetapi dalam rangka program

“berbenah diri” yang dilakukan oleh Menlu pada masa pemerintahan

Megawati, struktur organisasi Ditjen HELN di hapus, dan fungsinya

diletakkan dibawah Direktorat Regional dengan status Eseleon III bagi

pejabat yang menanganinya. Penghapusan Ditjen HELN itu telah

memberikan dampak kurang efektif bagi usaha diplomat-diplomat di

perwakilan Indonesia dalam mempromosikan ekspor dan menarik investor

dikerenakan antara lain lambatnya respon dari Deplu dalam menangani,

misalnya trade inqueries.

Adapun Polugri masa Presiden SBY kedua (Oktober 2009 – Oktober

2014) dengan Menlunya Marty Natalegawa, terumus dalam agenda sebagai

berikut: (1) Meningkatkan peranan dan kontribusi Indonesia untuk

mewujudkan perdamaian dan ketertiban dunia serta kesejahteraan melalui

berbagai forum multilateral (PBB, GNB, Kelompok 77, OKI, APEC, dan G-

20); (2) Indonesia bersama –sama dengan negara anggota ASEAN lainnya

terus-menerus mendorong agenda demokrasi dan hak asasi manusia sebagai

prioritas bagi pembentukan komunitas ASEAN 2015; (3) Indonesia ikut

bersama ASEAN mencari penyelesaian konflik di Laut Cina Selatan; (4)

Menyelenggarakan Konferensi APEC 2013 di Bali; (5) Memulai proses

negosiasi untuk mewujudkan Regional Comprehensif Economic Partnership

atau RCEP; (6) Mendukung pembentukan negara Palestina yang merdeka

dan berdaulat, hidup berdampingan secara damai dengan Israel, solusi dua

negara; (7) Meningkatkan perlindungan bagi TKI di luar negeri dengan

memberikan prioritas berupa pencegahan, pengawasan dini dan

perlindungan; (8) Turut berperan dalam usaha mewujudkan Millenium

Develoment Goals – MDGs PBB. (disarikan dari Nazar Nasution, 2016)

Beberapa catatan dapat disampaikan terhadap agenda Polugri SBY

priode kedua yang antara lain: (1) sesuai dengan amanat konstitusi,

Indonesia terus berkontribusi dalam upaya PBB menciptakan perdamaian

dan stabilitas serta keamanan internasional. Berbagai tantangan yang

dihadapi masyarakat internasional di tahun 2009 seperti krisis ekonomi,

energi dan pangan, ancaman pandemik global serta perubahahn iklim.

Tantangan itu tidak mengenal batas negara, kerena itu harus dihadapi

dengan pendekatan multilateral. Indonesia pd tahun 2010 berperan aktif juga

dalam isu perlucutan senajata nuklir guna mewujudkan dunia tanpa senjata

nuklir. Sebagai koordinator bidang perlucutan senjata dalam GNB, Indonesia




telah memainkan peran utama pada “Non Proliferation Treaty- NPT review

conference di tahun 2010 sehingga konferensi dapat menghasilkan keputusan

final tentang perlucutan senjata nuklir.

Indonesia juga terus memainkan peran penting untuk menjadikan OKI

relevan bagi kepentingan ummah. Dengan keyakinan Islam dan Demokrasi

dapat hidup berdampingan atau compatible, maka Indonesia terus mendorong

kerjasama di antara negara anggota OKI dalam berbagai bidang termasuk

demokrasi, HAM, peran wanita di dunia Islam serta tak ketinggalan

kerjasama dalam bidang ekonomi. (2) Tentang ASEAN, sebagai Ketua

ASEAN pada tahun 2011 Indonesia menggagas pendirian ASEAN Institute

for Peace and Reconcialition, sebagai lembaga pendamai dalam menengahi

dan menyelesaikan konflik yang timbul diantara negara anggota ASEAN.

Indonesia mengharapkan agar Komisi HAM ASEAN agar lebih aktif mencari

penyelesaian kasus-kasus HAM yang timbul di negara anggota ASEAN,

seperti kasus pelanggaran HAM di Myanmar terhadap etnis Rohingya tanpa

takut di cap “melanggar“ prinsip “non interference in the internal affairs of

member state, sebagai konsekwensi adanya komitmen negara anggota

ASEAN pada penghormatan HAM. Dalam issu Rohingya, seyogyanya

Indonesia, sebagai “saudara tua” dan negara terbesar ASEAN tidak hanya

cukup dan berhenti pada memberikan bantuan pangan, pakaian dan obat2-an

kepada pengungsi Rohingya, tapi bersikap lebih tegas dan firmed dalam

mengingatkan Myanmar baik secara bilateral maupun melalui ASEAN untuk

segera menyelesaikan masalah etnis Rohingya dengan memberikan status

kewarganegaraan dan jaminan keamanan yang permanen kepada warga etnis

Rohimgya disertai perlakuan yang adil dari pemerintah Myanmar.

Tentang perlindungan terhadap TKI di luar negeri, dapat dikatakan

usaha pemerintah Indonesia, khususnya Kemlu menunjukkan keberhasilan

dengan antara lain pada tahun 2012 dapat membebaskan sejumlah TKI (110

orang) dari hukuman mati. Penurunan kasus yang dihadapi WNI di luar

negeri sebanyak hampir 50%, dari 38.880 kasus tahun 2011 menjadi 19.218

kasus di tahun 2012, atau 0,43% dari keseluruhan WNI yang tercatat di luar

negeri. Usaha selanjutnya, hendaknya pemerintah menetapkan semua TKI di

luar negri dilindungi dengan kontrak yang jelas, diketahui oleh Perwakilan RI

setempat.

5) Polugri Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Oktober 2014 –

Oktober 2019)

Joko Widodo dan Yusuf Kalla, masing-masing sebagai Presiden dan

Wakil Presiden terpilih melalui Pemilihan Presiden (Pilpres) untuk masa

jabatan 5(lima) tahun, dan kemudian membentuk Kabinet Kerja dengan

Menlunya Retno Marsudi. Adapun Agenda Polugri pemerintahan ini



mengacu pada Visi dan Misi yang disosialisasikan pada waktu berkampanye

yang dikenal dengan NAWA CITA atau 9 Agenda Prioritas. Khusus untuk

bidang luar negeri tertera dalam Nawa Cita itu adalah “Menghadirkan

kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa

aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif,

keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri

Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri

sebagai negara maritim” Dari Nawa Cita itu Menlu menjabarkannya dengan

Empat Prioritas Utama yakni:

1. Berkomitmen untuk mengedepankan Identitas Indonesia sebagai negara

kepulauan-- archipelagic state dalam pelaksanaan diplomasi dan

membangun kerjasama internasional. Agenda Prioritas ini diwujudkan

melalui 5(lima) agenda aksi yaitu (1) Diplomasi maritim untuk

mempercepat penyelesaian permasalahan perbatasan Indonesia, termasuk

perbatasan darat dengan 10 negara tetangga; (2) Menjamin integritas

wilayah NKRI, kedaulatan maritime dan keamanan/kesejahteraan warga

pulau-pulau terdepan; (3) Mengamankan sumber daya alam dan Zone

Ekonomi Ekslusif—ZEE; (4) Mengintensifkan Diplomasi Pertahanan; (5)

Meredam rivalitas maritime diantara negara-negara besar dan mendorong

penyelesaian sengketa territorial di kawasan.

2. Meningkatkan peran global melalui “diplomacy middle power” yang

menempatkan Indonesia sebagai kekuatan regional dengan keterlibatan

global secara selektif yakni memprioritaskan pada permasalahan yang

secara langsung berkaitan dengan kepentingan rakyat dan bangsa

Indonesia.

3. Memperluas mandala keterlibatan regional di kawasan Indo- Pasifik

berupa mengintegrasikan dua samudra yakni samudra Hindia dan

Samudra Pasifik sebagai lingkungan strategis pelaksanaan politik luar

negeri di kawasan. Untuk mewujudkannya dirancang dan ditetatpkan 5

(lima) agenda aksi, antara lain: konsolidasi kepemimpinan Indonesia di

ASEAN dan menjamin sentralitas ASEAN dalam arsitektur keanaman

dan kerjasama ekonomi kawasan, memperkuat dan mengembangkan

kemitraan strategis bilateral, dan mendorong kerjasama maritime

komprehensif khususnya melalui Indian Ocean Rim Association (IORA),

asosiasi negara-negara pantai di lautan Hindia.

4. Merumuskan dan melaksanakan politik luar negeri yang melibatkan

peran, aspirasi dan kepentingan masyarakat. Kegiatan ini dikenal dengan

nama Diplomasi Publik.

Dalam tataran operasionalnya ditetapkan 4(empat) prioritas Polugri

semasa kepemimpinan Joko Widodo dan Jusuf Kalla atau Jokowi –Kalla

yaitu:

1. Menjaga Kedaulatan NKRI




2. Melindungi WNI dan Badan Hukum Indonesia—BHI di luar negeri

3. Meningkatkan Diplomasi Ekonomi

4. Meningkatkan Peran Indonesia di Kawasan dan Dunia Internasional.

Pada Pernyataan Pers Tahunan yang disampaikan Menlu setiap awal

tahun, dan terakhir Pernyataan Pers Tahunan (2018) pada tanggal 9 Januari

2018 disampaikan capaian-capaian atau output yang diperoleh dari

pelaksanaan program prioritas dan program aksi lainnya serta proyeksi

kedepan.

Dalam usaha menjaga kedaulatan NKRI, sepanjang tahun 2017 telah

dilakukan beberapa kali perundingan perbatasan yang meliputi 11 kali

pertemuan penetapan batas maritime, 19 kali pertemuan demarkasi batas

darat, dan 5 kali pertemuan Utusan Khusus Presiden RI dan Utusan Khusus

PM Malaysia, membicarakan masalah perbatasan darat dan laut antara kedua

negara, dan penandatanganan MoU on Survey and Demarcation of the

Internasional Boundry antara Indonesia dan Malaysia.

Mengenai usaha perlindungan WNI dan BHI di Luar negeri, selama

tahun 2017 Kemlu dan Perwakilan RI di Luar Negerri telah menyelesaikan

9.894 kasus WNI di luar negeri, dan membebaskan 14 WNI dari ancaman

hokum mati, memfasilitasi pemulangan hampir 50.000 WNI, khususnya

pekerja migran yang menghadapi situasi rentan di luar negeri, membebaskan

2 orang sandera di Filipina Selatan. Sekarang telah terbentuk Data base WNI

di luar negeri yang terintegrasi penuh dengan data base nasional lainnya.

Dalam melaksanakan Diplomasi Ekonomi, telah dilakukan usaha-

usaha menembus pasaran non tradisional untuk memasarkan produk/

komoditas ekspor kita ke negara-negara di Afrika, Asia Tengah dan Amerika

Latin. Usha ini telah meningkatkan nilai perdagangan ke wilayah itu lebih

dari 100%. Beberapa produk industri strategis seperti gerbong kereta api

berhasil dijual ke Bangladesh, dan produk pesawat dari PT Dirgantara

Indonesia telah dibeli oleh Meksiko dan Senegal. Di bidang investasi,

terdapat peningkatan yang tajam dari negara-negara Eropa. Suatu prestasi

yang juga patut dicatat adalah berkat diplomasi ekonomi yang dilakukan oleh

semua perwakilan RI di luar negeri, “Trade Expo Indonesia 2017” di Jakarta

telah dikunjungi 5.045 pengusaha dan pengunjung asing yang menghasilkan

transaksi ekonmi sebesar US$1,4 milyar. (disarikan dari teks Pernytaan Pers

Tahunan.Menlu, tgl 9 Januari 2018).

Usaha-usaha Diplomasi ekonomi itu akan lebih sukses lagi kalau di

dalam struktur Kemlu sekarang terdapat unit khusus semacam Ditjen HELN

dahulu yang akan menjadi “contact point” bagi semua perwakilan RI di luar

negeri melaksanakan diplomasi ekonomi, termasuk memudahkan koordinasi

dengan pejabat-pejabat Eselon II dan I di Kementrian/lembaga eknomi yang

terkait di Jakarta; tidak seperti sekarang ini counterpart dari Kemlu hanya

pejabat eselon III. Begitupun penugasan diplomat-diplomat yang menangani



diplomasi ekonomi, hendaknya dipersiapkan secara matang, terlatih dan

menguasai data perkembangan ekonomi Indonesia terakhir serta tehnik-

tehnik promosi.dalam memasarakan produk ekspor, menarik investor dan

turis asing.

Ulasan 1. Politik Luar Negeri, disingkat Polugri, sebagaimana dikemukakan oleh

William O. Chittick dalam bukunya the Analysis of Foreign Policy

outputs adalah menyangkut tindakan-tindakan yang dilakukan oleh

pemerintah suatu negara dalam hubungan dengan lingkungannya

khususnya dengan pemerintah negara lain. Menurut Chittick, tindakan itu

bisa berupa actions atau in-actions. Selanjutnya Chittick berpendapat

dalam actions itu sendiri terkandung tindakan atau actions dan behaviors

atau perilaku yang keduanya harus di refer sebagai capaian polugri atau

foreign policy outputs (Chittick, 1975).

2. Polugri yang dianut dan dilaksanakan oleh setiap pemerintahan di

Indonesia, secara normatif sejak masa revolusi nasional sampai masa

reformasi sekarang tetap berpegang pada prinsip Bebas Aktif dengan

nuansa yang berbeda-beda, disesuaikan dengan agenda prioritas dan

lingkungan strategis yang berkembang.

3. Capaian Polugri Indonesia atau Foreign Policy Outputs secara umum

cukup berhasil dan signifikan sesuai dengan tuntutan zaman pada waktu

itu, khususnya di bidang politik yang memerankan Indonesia terlibat

dalam percaturan politik dunia; hanya perilakunya (behaviours) yang

berbeda, akibat pengaruh dari sifat dan karakter aktor utamanya baik

Presiden/PM dan atau Menlunya. Menurut R.A Longmire dalam

komentarnya terhadap buku yang ditulis Michael Leifer “Politik Luar

Negeri Indonesia”, gaya atau perilaku polugri atau diplomasi Indonesia

pada masa revolusi nasional adalah diplomasi konvensional, pada masa

Demokrasi Terpimpin dengan aktor utama Soekarno adalah Diplomasi

flamboyant dengan sedikit paksaan tanpa mengindahkan konvensi

internasional, dan pada waktu Orde Baru dibawah kepemimpinan

Soeharto, kembali menta’ti sistim dan konvensi internasional, akan tetapi

khusus terhadap negara-negara anggota ASEAN, gaya diplomasi

Indonesia sangat “tepo seliro atau “low profile” bahkan kadang-kadang

tidak ada “ketegasan pendirian” demi menjaga persatuan ASEAN atau

dapat dikatakan “No Profile”. Pada masa Reformasi khususnya pada

masa SBY, Polugri Indonesia menurut beliau, bersifat konstruktif, tidak

mengancam dan selalu diidentifikasikan dengan perdamaian, dan para

diplomat Indonesia hendaknya berusaha semaksimal mungkin dapat

memerankan sebagai peace maker, problem solver dan bridge builder.

Dampak dari sikap itu, sebagai salah satu contoh, kita dengan mudah




menyetujui keinginan Singapura untuk mengkaitkan Perjanjian Ekstradisi

dengan “Defence Cooperation Agreement--DCA yang diusulkan

Singapura, pada tahun 2007, yang berisi antara lain Singapura berhak

menggunakan wilayah laut dan udara di sekitar kepulauan Natuna untuk

latihan militer. Dalam tataran operasional atas pengarahan SBY yang

tersebut diatas yang disampaikannya pada seminar di “the Indonesian

Council on World Affairs---ICWA pada awal tahun 2005 menyebabkan

para diplomat tidak dapat secara maksimal memperjuangkan kepentingan

nasional kerena terikat dengan arahan tadi, khususnya dengan semboyan

“a million friends zero enemy”

4. Dalam pelaksanaan semboyan “a million friends zero enemy” diplomasi

kita terkesan dan dirasakan tidak teguh dan tegas atau firmed and

determined dalam memperjuangkan kepentingan nasional seperti

pengamanan garis perbatasan di Kalimantan dengan Malaysia, sengketa

wilayah penangkapan ikan bagi nelayan-nelayan tradisional, dan masalah

ekstradisi dan money laundering. Begitu juga dalam diplomasi

memperjuangkan kepentingan dan perlindungan TKI di luar negeri kita

selalu berlaku “good boy” dengan menghindari ketegangan dengan

negara-negara penerima TKI itu. Dampak selanjutnya banyak

kepentingan nasional kita tidak dapat dicapai secara maksimal.

5. Menghadapi Amerika Serikat sebagai satu-satunya Adidaya, kita terkesan

tidak berdaya dalam menghadapi tekanan AS itu seperti dalam kasus

nuklir Iran; yakni pada voting pertama di PBB kita berpihak AS yang

menentang pembangunan instalasi nuklir di Iran; namun setelah

kedatangan menlu Iran ke Jakarta yang bersuara secara lantang: “akan

mencatat negara-negara yang berpihak AS, dan kemudian reaksi dari

masyarakat (khususnya Islam) di dalam negeri, pada voting kedua kita

berpihak kepada Iran”.

6. Mengenai masalah etnis Rohingya di Myanmar, kita bersama-sama

ASEAN telah berusaha dan menghimbau agar pemerintahan Myanmar

mengambil kebijakan dan tindakan yang memberikan rasa aman dan

perlakuan yang sama bagi warga etnis rohingya itu dengan warga

Myanmar lainnya. Sampai sekarang warga etnis Rohingya tidak diakui

sebagai warga negara Myanmar, walaupun mereka telah berpuluh,

bahkan ratusan tahun sejak nenek moyang mreka menetap di provinsi

Rakhine, dikerenakan berbeda etnis, warna kulit dan agama dengan

mayoritas penduduk Myanmar.

7. Dalam hal diplomasi ekonomi, pada waktu Orde Baru peranan Deplu

cukup signifikan, kerena adanya unit khusus dalam Struktur Deplu yakni

Ditjen HELN. Unit itu bertindak sebagai koordinator, fasilitator dan

negotiator dalam hal kegiatan-kegiatan yang berupa hubungan dan

kerjasama ekonomi dengan luar negeri baik pada tingkat bilateral,



regional maupun multilateral. Namun setelah Ditjen HELN dihapus,

digabungkan dengan Direktorat regional, dalam struktur Deplu, semasa

Menlu Hassan Wirajudha, terasa bagi diplomat-diplomat di Perwakilan

RI yang melaksanakan hubungan, kerjasama dan promosi ekonomi

kehilangan contact point yang cepat dalam menangani hal-hal seperti

trade enquires, mendapatkan potensil partners di dalam negeri dalam

usaha menarik investor asing dan sebagainya. Penanganan kegiatan itu

dilimpahkan kepada pejabat eselon III dalam Direktorat regional yang

bersangkutan, yang work load nya begitu banyak kerena mencakup

masalah perdagangan, investasi, jasa-jasa ekonomi seperti masalah

tenaga kerja, pariwisata dan angkutan udara dan laut. Berlainan pada

waktu masih adanya Ditjen HELN, masalah-masalah itu masing-masing

ditangani oleh satu Direktorat yang dipimpin oleh Pejabat Eselon II.

Untuk lebih meningkatkan intensitas dan capaian diplomasi ekonomi

sudah semestinya dibuat lagi suatu Ditjen semacan Ditjen HELN dahulu.

8. Dialog antar agama dan peradaban, disebut Interfaith Dialogue yang

diadakan Deplu sejak masa reformasi, dengan tujuan meyakinkan dunia

bahwa antara Islam, Demokrasi dan Modernisasi dapat berkembang

bersama-sama, dapat dikatakan sukses. Begitu banyak dialog antar agama

seperti antara Kristen /katolik dan Islam, Budha dan Hindu dengan Islam,

telah dilaksanakan berkali-kali dan mendapat sambutan yang

mengembirakan. Begitu banyak negara-negara yang mayoritas

penduduknya bukan beragama Islam menyambut dengan gembira dan

telah mengadakan dialog dengan pemuka-pemuka agama Islam di

Indonesia, utamanya dari kalangan NU dan Muhammadiyah. Interfaith

dialogue ini perlu dteruskan.

Simpulan

1. Politik Luar Negeri Indonesia sampai sekarang tetap bersifat Bebas Aktif,

dan tidak pernah terikat dengan blok-blok politik seperti blok AS dan

blok Uni Soviet semasa perang dingin maupun pakta-pakta militer, serta

tidak terpengaruh dengan kebijakan AS yang dikemukakan oleh

Menlunya John Foster Dulles pada masa ke-presidenan Eisenhower

(1953-1961) bahwa tidak ada sikap netral, dan “if you are not with us

means against us, the enemy of my enemy is my friend”.

2. Capaian Polugri pada masa lalu dapat dikatakan signifikan, seperti

keberhasilan para Diplomat Indonesia mendapatkan pengakuan de facto

dan de jure dari sejumlah negara di Timur Tengah, walaupun Belanda

dan negara-negara di Eropa tidak mengakui Indonesia sampai

berakhirnya KMB yang diikuti penyerahan kedaulatan oleh Belanda

kepada Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949. Begitupun ditengah-

tengah berkecamuknya perang dingin, Indonesia bersama 4 negara Asia




lainnya mensponsori KAA pada bulan April 1955 di Bandung yang

menghasilkan “the Bandung Ten Principles”, disebut Dasa Sila Bandung

yang memberikan inspirasi dan motivasi bagi 33 negara Afrika mencapai

kemerdekaannya.

3. KAA dengan hasilnya berupa “Dasa Sila Bandung” itu telah juga

memberikan inspirasi kepada 5 pemimpin negara yang tidak terikat

dengan 2 blok pada masa perang dingin yaitu : Tito dari Yugslavia,

Nehru dari India, Nasser dari Mesir, Nkrumah dari Ghana dan Soekarno

dari Indonesia mensponsori pendirian Gerakan Non Blok (GNB) melalui

KTT Non Blok pada bulan September 1961 di Beograd, Yugoslavia.

Walaupun perang dingin telah berakhir, GNB itu masih relevan dan di

fokuskan pada perjuangan meningkatkan kerjasama ekonomi diantara

peserta gerakan.

4. Pada masa Presiden Soeharto, Indonesia bersama 4 negara Asia Tenggara

lainnya yakni Malaysia, Thailand, Philipina, Singapura tercatat sebagai

pendiri ASEAN. Kini ASEAN yang semulanya hanya sebagai asosiasi

telah menjadi suatu organisasi internasional dengan disahkannya Piagam

ASEAN pada bulan Desember 2008. Keberlangsungan ASEAN sampai

sekarang tidak terlepas dari gaya diplomasi Indonesia khususnya yang

dilakukan dan diarahkan oleh Presiden Soeharto yang menekankan

“persatuan ASEAN” harus dijaga ASEAN telah menjadi “corner stone”

Polugri Indonesia, dan sebagai “driving force” terbentuknya organisasi-

organisasi kerjasama kawasan (APEC) serta diusahakan terus menjadi

sentralitas dalam arsitektur kawasan dalam mewujudkan kawasan Asia

Tenggara dan wilayah pasifik yang damai, demokrasi dan sejahtera.

Selain itu, Indonesia sebagai negara berpenduduk mayoritas Islam ikut

serta dalam kegiatan-kegiatan Organisasi Konferensi Islam (OKI) ,

termasuk kerjasama ekonomi melalui Bank pembangunan Islam yang

menggalakkan hubungan dan kerjasama ekonomi diantara negara

anggota/peserta OKI.

5. Pada masa Reformasi yang sampai sekarang telah mempunyai 5(lima)

presiden dengan gaya diplomasinya berbeda-beda, namun tetap

berpegang pada Politik Luar Negeri Bebas Aktif, dan terus aktif dalam

organisasi-organisasi regional dan internasional dengan menjadi

peserta/anggota seperti GNB, ASEAN, OKI, APEC, dan organisasi-

organisasi tingkat kawasan lainnya.

6. Masalah-masalah lain yang menjadi fokus polugri kita adalah masalah

perlindungan TKI, masalah perbatasan laut dan darat dengan negara-

negara tetangga, dan peningkatan kerjasama dengan negara-negara lain

dalam memberantas illegal trading (narcotic and weapons), human

trafficking dan terrorism. Selain itu perlu terus ditingkatkan diplomasi



ekonomi, untuk meningkatkan ekspor, menarik investor dan wisatawan

asing ke Indonesia.

Kondisi Kawasan dan Global sa’at ini beserta kecendrungannya

Mengamati capaian-capaian Polugri Indonesia sampai saat ini, beserta

masalah-masalah di sekitar kawasan seperti masalah etnis Rohingya, Laut

Cina Selatan yang belum terselesaikan secara tuntas, dan memperhatikan

perkembangan dan kecendrungan sekarang ini dan pada tahun-tahun akan

datang berupa masih adanya instabilitas politik dan keamanan di tingkat

regional dan global; dan adanya negara-negara seperti Amerika Serikat

menarik diri dari komitmen Kesepakatan Paris tentang Perubahahn Iklim dan

dari Komitmen Perjanjian Pembatasan Pengembangan nuklir dengan Iran.

Di pihak lain timbulnya semangat CO-OPETITION (COOPERATIVE

COMPETITION), yakni semangat bekerjasama di tengah dunia yang penuh

persaingan untuk mencapai hasil yang maksimum baik di bidang ekonomi,

keamanan dan politik. Begitu juga potensi proxy conflict di berbagai bagian

dunia masih akan terus terjadi.

Pertumbuhan ekonomi dunia yang masih rendah, walaupun terdapat

kecendrungan naik sedikit yakni dari 3,6% tahun lalu, menjadi 3,7 % tahun

sekarang dan diharapkan pada tahun depan mencapai 3,8 sampai 4%. Namun

perang dagang antara AS dan RRT masih terus berlangsung seperti yang

terlihat pada Pertemuan APEC di Papua Nugini, pertengan November yang

lalu sehingga tidak berhasil mengeluarkan Leader’s Declaration. Keadaan

itu sudah tentu memberikan dampak pada perdagngan dan kegiatan ekonomi

lainnya di tingkat global dan regional.

Saran kedepan

Mengamati capaian-capaian Polugri Indonesia sampai sa’at ini, dan

memperhatikan perkembangan dan kecenderungan di tataran regional dan

global, serta perkembangan dan kebutuhan di dalam negeri, kami sampaikan

saran agar agenda prioritas polugri kedepan khususnya bagi presiden terpilih,

sebagai berikut:

1. Tetap terus mempertahankan kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI,

terutama dari potensi ancaman di tingkat kawasan dan global melalui

forum-forum regional dan multilateral;

2. Terus meningkatkan perlindungan terhadap TKI sebagai migran workers

di negara tujuan dengan membuat perjanjian dengan negara yang

bersangkutan;

3. Melanjutkan diplomasi perbatasan melalui pembuatan perjanjian dengan

negara-negara yang berbatasan untuk memagari wilayah daratan dan laut

teritori kita dengan garis batas yang jelas dan permanen;




4. Mengintensifkan diplomasi ekonomi secara terencana dengan pelaku-

pelaku-pelaku diplomasi yang sudah dipersiapkan dengan matang, punya

kompetensi dan minat dalam berpromosi serta di tunjang dengan dana

yang cukup dengan diberikan target-target capain yang jelas dan terukur.

Dalam hubungan ini sepatutnya diadakan unit khusus semacam Ditjen

HELN dahulu dalam struktur organisasi Kemlu.

5. Memanfa’atkan forum-forum kerjasama di tataran sub–regional, regional

dan global dapat berkontribusi dalam usaha peningkatan kesejahteraan

rakyat;

6. Meningkatkan peran Indonesia dalam memecahkan permasalahan umat

manusia seperti perubahahn iklim, penyakit menular dan narkotika;

7. Terus berperan serta dalam usaha menciptakan kawasan Asia

Tenggara,dan Indo-Pasifik yang stabil, demokratis, aman dan sejahtera;

8. Khusus dalam kasus etnis Rohingya, Indonesia seyogyanya bersikap

tegas terhadap Myanmar agar memberikan status kwarga negaraan

kepada warga Rohingya dan jaminan keamanan. Sikap itu dapat

dilakukan melalui forum ASEAN dan/atau secara bilateral dengan

mengingatkan Myanmar sebagai negara sahabat agar secepatnya

menyelesaikan masalah etnis Rohingya itu untuk menghindari

“penghukuman” dunia sebagai pelanggar HAM, dan “Universal

Declaration on Human Rights” PBB tahun 1948;

9. Terus mendukung perjuangan rakyat Palestina untuk mewujudkan negara

Palestina yang merdeka, berdaulat dengan ibukota Yerusalem Timur, dan

batas-batas wilayah yang diakui dunia internasional termasuk Israel.

Daftar Pustaka

Azizat Murad, Alwis (ed), To Buld the World Anew, Speech by Presiden

Ahmad Soekarno of Indonesia. On behalf of the Leaders of the Non

Aligned Movement (Inititive of Five: Gamal Abdel Nasser of Egypt,

Kwame Nkrumah of Ghana, Jawaharlal Nehru of India, Ahmad

Soekarno of Indonesia, and Josep Broz Tito of Yugoslavia) at the 15th

session of the United Nations General Assembly, published by the

Indonesian Embassy, Addis Ababa, Ethiopia, 2003.

Bresnan, John, “Indonesia, the Great Transition”, dalam Nazar Nasution,

Dinamika Politik Luar Negeri Indonesia, Jakarta: Yayasan Bina Insan

Cita, 2016.



Chattick, William O, The Analysis of Foreign Policy Outputs, Columbus,

Ohio, USA: Charles E. Merill Publishing, 1975.

Gibson, “The Road to Foreign Policy”, dalam S.L. Roy, Diplomasi, Jakarta:

Rajawali Press, 1991.

Marsudi, Retno, L.P., Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri

Republik Indonesia, Tahun 2018, Jakarta: Kementrian Luar Negeri.

Nasution, Nazar, Dinamika Politik Luar Negeri Indonesia, Jakarta: Yayasan

Bina Insan Cita, 2016.

The National Committee for the Commemoration of the 30th

Anniversary of

the Asian – African Conference, Asia – Africa Speaks From

Bandung, Jakarta: Percetakan Negara, 1985.

United Nations, Basic Facts about the United Nations, New York, .USA: the

Department of the United Nations, 2003.

POLITIK LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA MASA LAMPAU, …

Documents

Transcript of POLITIK LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA MASA LAMPAU, …