Plagiarism Checker X Originality Reportrepository.unimal.ac.id/4259/1/[Jullimursyida, et al... ·...

Plagiarism Checker X Originality Report

Similarity Found: 21%

Date: Thursday, August 02, 2018

Statistics: 4506 words Plagiarized / 21040 Total words

Remarks: Medium Plagiarism Detected - Your Document needs Selective Improvement.

-------------------------------------------------------------------------------------------

MODEL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEKITAR TAMBANG BATUBARA BERBASIS

SINERGISITAS STAKEHOLDER DAN MANAJEMEN EKOREGION UNTUK MENGGERAKKAN

EKONOMI RAKYAT DI PROVINSI ACEH JULLIMURSYIDA, Ph.D DR. M. SAYUTI, ST, M.S.c

MARIYUDI, SE, MM TEUKU ZULKARNAEN, SE, MM MODEL PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT SEKITAR TAMBANG BATUBARA BERBASIS SINERGISITAS STAKEHOLDER

DAN MANAJEMEN EKOREGION UNTUK MENGGERAKKAN EKONOMI RAKYAT DI

PROVINSI ACEH Judul: MODEL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEKITAR TAMBANG

BATUBARA BERBASIS SINERGISITAS STAKEHOLDER DAN MANAJEMEN EKOREGION

UNTUK MENGGERAKKAN EKONOMI RAKYAT DI PROVINSI ACEH viii + 96 hal., 15 cm x

23 cm Cetakan Pertama: Mei, 2017 Hak Cipta © dilindungi Undang-undang.

All Rights Reserved Penulis: JULLIMURSYIDA, Ph.D DR. M. SAYUTI, ST, M.S.c MARIYUDI,

SE, MM TEUKU ZULKARNAEN, SE, MM Perancang Sampul: Penata Letak: Eriyanto

Pracetak dan Produksi: Unimal Press Penerbit: Unimal Press Jl. Sulawesi No.1-2 Kampus

Bukit Indah Lhokseumawe 24351 PO.Box. 141. Telp. 0645-41373. Fax. 0645-44450

Laman: www.unimal.ac.id/unimalpress. Email: [email protected] ISBN: 978 – 602 –

1373- 82-8 Dilarang keras memfotocopy atau memperbanyak sebahagi an atau seluruh

buku ini tanpa seizin tertulis dari Penerbit v Kata Pengantar Bismillahirahmanirrahim.

Puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha

Penyayang, karena berkat rahmat dan karunia Nya peneliti telah dapat menyelesaikan

pelaksanaan penelitian dan juga laporan penelitian ini, Selanjutnya selawat dan salam

peneliti hantarkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa

umatnya dari alam kebodohan ke alam yang penuh ilmu pengetahuan.

Penelitian ini berjudul “ Model Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Tambang Batubara

Berbasis Sinergisitas Stakeholder dan Manajemen Ekoregion Untuk Menggerakkan

Ekonomi Rakyat di ProvinsiAc , yang merupakan salah satu rangkaian kegiatan dari tiga

kegiatan lainnya dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi pada Universitas Malikussaleh

Lhokseumawe. Dalam penulisan laporan penelitian ini peneliti telah berusaha

semaksimal mungkin untuk menghadirkan objektivitas dari hasil penelitian, namun

peneliti menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan

peneliti sebagai manusia yang banyak memiliki kelemahan, oleh karena itu dengan

segala kerendahan hati peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya

membangun demi kesempurnaan laporan ini.

Pada kesempatan ini perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan

penghargaan yang setinggi-tingginya kepada : 1. Direktorat Penelitian Pengabdian

Masyarakat (DP2M) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan

Nasional, yang telah membina dan mendanai penelitian ini. 2. Bapak Prof. Dr. Apridar,

SE, M.Si selaku Rektor Universitas Malikussaleh beserta seluruh staf yang bersedia

membantu dan berkoordinasi serta memfasilitasi terlaksananya kegiatan ini. 3. Bapak Ir.

T. Hafli, MT selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Malikussaleh, dan Wahyuddin, SE,

M.Si, Ak selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh vi beserta

seluruh staf yang bersedia memfasilitasi terlaksananya kegiatan ini. 4. Bapak Yulius

Dharma, S.Ag, M.Si selaku Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Universitas Malikussaleh beserta seluruh staf yang bersedia membantu dan

memfasilitasi terlaksananya kegiatan ini. 5. Pimpinan PT. Mifa Bersaudara, Kepala

Bappeda Kabupaten Aceh Barat, dan Pimpinan PT.

Superintending Company of Indonesia (Sucofindo) beserta seluruh jajaran didalamnya

yang telah bersedia menjadi mitra kerjasama penelitian, serta selalu siap meluangkan

waktu dan pikiran dalam membimbing dengan sungguh-sungguh sejak awal kegiatan

hingga selesai penulisan laporan ini. 6. Seluruh rekan-rekan yang tidak mungkin kami

sebutkan satu persatu yang telah mendukung terlaksananya penelitian ini.

Akhirnya penulis sangat mengharapkan agar laporan ini dapat bermanfaat dan menjadi

pedoman bagi kita semua terutama bagi civitas akademika Universitas Malikussaleh

Lhokseumawe. Lhokseumawe, 9 Agustus 2016 Peneliti JULLIMURSYIDA, Ph.D DR. M.

SAYUTI, ST, M.S.c MARIYUDI, SE, MM TEUKU ZULKARNAEN, SE, MM vii Daftar Isi Kata

Pengantar ...........................................................................................................

v Daftar Isi ..................................................................................................................... vii BAB 1.

PENDAHULUAN ............................................................ 1 1.1. Latar Belakang

............................................................................ 1 1.2. Urgensi (Keutamaan) Penelitian

......................................... 2 BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA .................................................... 5 2.1.

Corporate Cocial Responsibility (CSR) .............................. 5 2.2.

Konsep Modal Sosial (Social Capital) ................................. 6 2.3. Model Sinergisitas

Stakeholder ............................................ 6 2.4. Manajemen Ekoregion untuk Meningkatkan

Green Economy ............................................................................ 8 2.5. Kerangka Pemikiran

................................................................. 8 BAB 3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

....................... 13 3.1. Tujuan Khusus .........................................................................

13 3.2. Manfaat Penelitian .................................................................. 14 BAB 4. METODE

PENELITIAN ................................................ 15 4.1. Lokasi Penelitian

..................................................................... 15 4.2. Teknik Pengumpulan Data

.................................................. 15 4.3. Metode Analisis Data ............................................................. 15

4.4. Garis Besar Pendekatan Penelitian..................................

16 4.5. Peta Jalan Penelitian .............................................................. 17 BAB 5. HASIL YANG

DICAPAI ................................................. 19 5.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

................................ 19 5.2. Gambaran Umum Perusahaan Tambang Batu Bara

............................................................................................... 20 5.3. Kondisi Sosial Ekonomi

Masyarakat Sekitar Tambang Batu Bara ................................................................ 21 viii 5.4.

Transformasi Sosial Ekonomi Masyarakat Sekitar Tambang Batu Bara

................................................ 22 5.4.1. Persepsi Responden terhadap Dampak Kehadiran

Tambang Batu Bara ............................. 22 5.4.2. Transformasi Sosial Ekonomi Masyarakat

....... 27 5.5. Jejaring dan Sistem Kolaborasi ......................................... 33 5.5.1.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjalinnya Kolaborasi Antar Stakeholder dalam

Program Community Development ......... 33 5.5.2. Pandangan Stakeholder Terhadap

Program CD PT. Mifa Bersaudara dan Sistem Kolaborasi diantara Mereka .................... 42

5.5.3. Jejaring dan Sinergi Program ................................. 49 5.6. Model Pemberdayaan

Masyarakat Sekitar Tambang Batu Bara ................................................................ 51 5.6.1.

Peran Serta Stakeholder ........................................... 51 5.6.2. Proses Pembentukan,

Pengembangan, dan Pengujian Model ................................................. 57 5.6.3. Tahapan Utama

da1am Model PISS-ME ............ 61 5.7. Rancangan Program...............................................................

68 BAB 6. RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA ........................... 83 6.1. Jadwal Kegiatan

Penelitian ................................................. 83 BAB 7.

KESIMPULAN DAN SARAN ......................................... 84 7.1. Kesimpulan

................................................................................ 84 7.2.

Saran............................................................................................. 88 DAFTAR PUSTAKA

......................................................................... 89 ix P e n d a h u l u a n 1 Universitas Malikussaleh

BAB 1 PENDAHULUAN 1.1.

Latar Belakang Perkembangan produksi pertambangan batu bara sebagai sumber

energi tak terbaharukan (non renewable energy resources) di Indonesia sampai saat ini

cukup pesat. Data terakhir hingga tahun 2008 dari statistik batu bara dunia (Sumber:

World Coal Statistic/IEA, 2009) menunjukan bahwa Indonesia telah menjadi negara

pengekspor batu bara nomor 2 di dunia (sebesar 203 juta ton) setelah Australia (sebesar

252 juta ton), bahkan pada tahun 2007 ekspor batu bara Indonesia pernah menduduki

peringkat pertama mencapai 164,5 juta ton.

Berdasarkan data Badan Geologi tahun 2008, sumber (resources) batu bara di Indonesia

sebanyak 104,76 miliar ton, selain dijadikan komoditas ekspor ke luar negeri juga

menjadi salah satu komoditas yang diperdagangkan di dalam negeri terutama untuk

sektor industri seperti: PLTU, semen, industri tekstil, industri kertas, metelurgi, briket,

dan lain-lain dengan jumlah penggunaan mencapai 36 juta ton di tahun 2005 (TekMIRA,

2006; DPPMB, 2006).

Propinsi Aceh memiliki sumber energi batu bara potensial yang tersebar di beberapa

daerah seperti Meulaboh, Aceh Barat, Singkil, dan Nagan Raya. Sektor pertambangan

merupakan sektor terpenting di Propinsi Aceh mengingat peranan sektor tersebut

dalam pembentukan PDRB yang mencapai 30,95% (BKPM Aceh, 2012). Praktek

Corporate Social Responsibility (CSR) yang selama ini dilakukan oleh perusahaan

pertambangan belum menunjukkan hasil yang signifikan, khususnya bila dikaitkan

dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat malah memicu berbagai konflik sosial

ekonomi.

M o d e l P e m b e r d a y a a n M a s y a r a k a t S e k i t a r T a m b a n g B a t u b a r a

2 Julimursyida/ CS Pada sisi lain keberadaan tambang batu bara juga menimbulkan

permasalahan lingkungan hidup, termasuk erosi tanah, polusi debu, suara dan air, serta

dampat terhadap keanekaragaman hayati setempat (World Coal Institute, 2005).

Model berbasis sinergisitas stakeholder dan manajemen ekoregion sebagai pendekatan

yang holistic diharapkan dapat menjadi peluang pemberdayaan masyarakat sekitar

tambang batu bara dan menggerakkan ekonomi rakyat, sekaligus sebagai salah satu

upaya pemberantasan kemiskinan di Provinsi Aceh. 1.2. Urgensi (Keutamaan) Penelitian

Batu bara adalah suatu industri global, dimana batu bara ditambang secara komersial di

lebih dari 50 negara dan batu bara digunakan di lebih dari 70 negara. Dunia saat ini

mengkonsumsi batu bara sebanyak lebih dari 4050 Juta.

Batu bara digunakan diberbagai sektor – termasuk pembangkit listrik, produksi besi dan

baja, pabrik semen dan sebagai bahan bakar cair. Produksi batu bara saat ini berjumlah

lebih dari 4030 Juta – suatu kenaikan sebesar 38% selama 20 tahun terakhir.

Pertumbuhan produksi batu bara yang tercepat terjadi di Asia, sementara produksi batu

bara di Eropa menunjukkan penurunan.

Negara penghasil batu bara terbesar adalah Cina, AS, India, Australia, Indonesia dan

Afrika Selatan. Sebagian besar dari produksi batu bara dunia digunakan di negara

tempat batu bara tersebut di produksi, hanya sekitar 18% dari produksi antrasit yang

ditujukan untuk pasar batu bara internasional. Saat ini batu bara menjadi bahan bakar

pembangkit listrik dunia sekitar 39%.

Konsumsi batu bara ketel uap diproyeksikan untuk tumbuh sebesar 1,5% per tahun

dalam jangka waktu 2002-2030. (World Coal Institute, 2005). Meskipun isu tanggung

jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility-CSR) sudah cukup lama muncul

di negara-negara maju, namun di Indonesia, isu tersebut baru akhir-akhir ini P e n d a h

u l u a n 3 Universitas Malikussaleh mengalami perhatian yang cukup intens dari

berbagai kalangan.

Respons pemerintah terhadap pentingnya CSR ini misalnya terlihat dari dikeluarkannya

Kebijakan Pemerintah melalui Kepmen. BUMN Nomor: Kep-236/MBU/2003, yang

mengharuskan seluruh BUMN untuk menyisihkan sebagian labanya untuk

pemberdayaan masyarakat yang dikenal dengan Program Kemitraan dan Program Bina

Lingkungan (PKBL).

Gagasan Model sinergisitas stakeholders ini didasarkan pada fakta bahwa sudah cukup

banyak, program/proyek yang dikucurkan oleh pemerintah, seperti Kredit Investasi Kecil

(KIK), Kredit Candak Kulak (KCK), Supra Insus, Kredit Usaha Kecil (KIK), Kredit Candak

Kulak (KCK), Pembangunan Kawasan Terpadu (PKT), Inpres Desa Tertinggal (IDT), Jaring

Pengaman Sosial (JPSPDMDKE), termasuk dana CSR oleh korporat belum menunjukkan

hasil optimal kalau tidak disebut gagal.

Kajian terhadap program-program tersebut menunjukkan bahwa penghantaran

sumberdaya finansial (modal) semata tidaklah cukup tanpa dibarengi oleh persiapan

sosial yang memadai sebelum bergulirnya sumberdaya modal. Model sinergisitas

stakeholders ini didasarkan pada asumsi bahwa tidak ada satu pihakpun yang sanggup

secara sendirian menjalankan fungsi yang sangat kompleks dalam upaya pemberdayaan

ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat, khususnya masyarakat miskin.

Model ini juga sangat relevan dengan tuntutan global bagi perusahaan (korporasi)

untuk menjalankan Good Corporate Governance (GCG), dengan melibatkan berbagai

stakeholder. Bila korporat sungguh-sungguh bersedia menyisihkan sebagian

keuntungannya (1-5%) saja dari labanya, maka sangat mungkin untuk menghimpun

dana program CSR. Pemerintah juga memiliki kelebihan dalam penghantaran finansial

dan membuat regulasi terkait dengan implementasi CSR.

Sementara itu, Perguruan Tinggi/Civil Society/LSM memiliki kelebihan dalam melakukan


4 Julimursyida/ CS persiapan sosial. Agar kolaborasi tersebut dapat berjalan efektif dan

efisien, dalam relasi antar stakeholders dengan masyarakat, harus didasari dengan

elemen social capital yaitu trust. Dalam kondisi masyarakat yang miskin, mempersiapkan

masyarakat sebelum penghantaran sumber daya modal (finansial) adalah bagian dari

proses pemberdayaan (empowering).

Dalam konteks seperti ini, Model sinergisitas stakeholders menjadi satu alternatif solusi

bagi pemberdayaan masyarakat miskin di Provinsi Aceh. Konsumsi energi dapat

memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup. Menekan dampak negatif dari

kegiatan manusia terhadap lingkungan hidup – termasuk penggunaan energi –

merupakan prioritas global.

Eksploitasi sumberdaya alam yang tidak mengindahkan kemampuan dan daya dukung

lingkungan akan mengakibat-kan merosotnya kualitas lingkungan. Hubungan manusia

dengan lingkungan hidupnya adalah sirkuler, berarti jika terjadi perubahan pada

lingkungan hidupnya dan meningkatkan risiko bencana maka manusia akan

terpengaruh.

Penetapan ekoregion memiliki perencanaan dalam perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup yang dapat menjamin perlindungan terhadap hak setiap orang untuk

mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta perlindungan terhadap

keseluruhan ekosistem. P e n d a h u l u a n 5 Universitas Malikussaleh BAB 2 TINJAUAN

PUSTAKA 2.1. Corporate Cocial Responsibility (CSR) Masih relatif barunya konsep CSR

tersebut diperbincangkan oleh berbagai kalangan, membuat pemahaman terhadap

konsep CSR tersebut juga masih berbeda-beda, dan dipraktikkan secara berbeda- beda

pula.

Konsep CSR tidaklah sama dengan karikatif (charity) atau philanthropy (kedermawanan)

yang lebih spontan pemberiannya dan kurang memiliki efek jangka panjang bagi

masyarakat dalam arti pemberdayaan mereka baik secara ekonomi, sosial, dan budaya.

Menurut Widiyanarti (2005), pendekatan CSR hendaknya dilakukan secara holistic,

artinya menuju ke arah CSR yang lebih menekankan pada keberlanjutan pengembangan

masyarakat (community development).

Intinya, bagaimana dengan CSR tersebut masyarakat menjadi berdaya baik secara

ekonomi, sosial, dan budaya secara berkelanjutan (sustainability). Kottler dan Lee (2005),

bahwa pola Community Development (CD) merupakan bentuk CSR yang saat ini banyak

dipraktikkan oleh perusahaan (korporasi) besar. Dalam implemenetasi CD inilah potensi

modal sosial (social capital) dapat dimanfaatkan dan didayagunakan.

Riset yang dilakukan masih berkisar pada praktik CSR yang sedang berlangsung saat ini,

seperti yang dilakukan Saidi (2002); Widiyanarti (2004); Nursahid (2006); Jahya (2006);

dan Suprapto (2006). Temuan-temuan penelitian tersebut menunjukkan bahwa masih

ada sesuatu yang harus diperbaiki dalam implementasi CSR. M o d e l P e m b e r d a y a

a n M a s y a r a k a t S e k i t a r T a m b a n g B a t u b a r a 6 Julimursyida/ CS 2.2.

Konsep Modal Sosial (Social Capital) Ibrahim (2006) menyebutkan bahwa hakikat modal

sosial adalah hubungan sosial yang terjalin dalam kehidupan sehari-hari warga

masyarakat, pola hubungan sosial inilah yang mendasari kegiatan bersama atau

kegiatan kolektif antar warga masyarakat. Dengan demikian, masyarakat tersebut

mampu mengatasi masalah mereka secara bersama-sama (partisipasi aktif).

Kegiatan bersama (kolektif) antar warga masyarakat dapat terbangun bila terpenuhi

ketersediaan elemen-elemen modal sosial. Elemen-elemen pokok modal sosial tersebut

antara lain adalah: (1) hubungan saling percaya (trust); (2) jaringan sosial (social

networks) (3) pranata (institutions); dan (4) resiprositas (pertukaran timbal balik).

(Ostrom, 1993; Putnam, 1993; Fukuyama, 1995; Adams & Someswar, 1996; Grootaert,

1998; Pretty & Ward, 1999; Krishna & Uphoff, 1999; Lubis, 2002; Badaruddin, 2006).

Beberapa kajian yang menggunakan konsep modal sosial (social capital), modal sosial

merupakan salah satu prasyarat bagi keberhasilan suatu program pembangunan

(Ostrom, 1993; Mackie, 1998; Rose, 1999).

Putnam (1993) dan Fukuyama (1995) menyebutkan bahwa modal social tidak terletak

pada individu, tetapi pada kelompok, komunitas, bahkan pada tingkat negara (state).

2.3. Model Sinergisitas Stakeholder Studi yang dilakukan Badaruddin (2006) menemukan

bahwa salah satu faktor penyebab sulitnya komunitas nelayan tradisional dan nelayan

buruh keluar dari perangkap kemiskinan adalah rendahnya atau tidak berkembangnya

modal sosial dalam komunitas tersebut.

Hal tersebut juga dikuatkan oleh Ali Wafa (2003), Salman (1999) Fukuyama (1995:26),

dan Lubis (2002), Ohama (2001). Beberapa kasus lain adalah pengalaman sejumlah

program/proyek reduksi kemiskinan dengan pemanfaatan potensi modal sosial pada P e

n d a h u l u a n 7 Universitas Malikussaleh berbagai negara Amerika Latin dan Karibia,

seperti El Salvador, Jamaica, Venezuela, Columbia, Argentina, dan Bolivia (Fiszbein dan

Lowden, 1999).

Sinergisitas dilakukan oleh berbagai stakeholders (Pemerintah, Perguruan Tinggi/Civil

Society/ LSM, dan Korporat- CSR) dalam upaya pemberdayaan masyarakat, baik sosial,

ekonomi, dan budaya. Korporat memiliki kelebihan dalam hal penghantaran

sumberdaya finansial melalui program CSR. Pemerintah juga memiliki kelebihan dalam

penghantaran finansial dan membuat regulasi yang terkait dengan implementasi CSR.

Sementara itu, Perguruan Tinggi/Civil Society/LSM memiliki kelebihan dalam hal

melakukan persiapan sosial. Agar sinergisitas tersebut dapat berjalan efektif dan efisien,

dalam setiap relasi antar stakeholders dengan masyarakat dan sebaliknya, harus didasari

dengan elemen-elemen social capital berupa saling percaya (trust) (Fukuyama, 1995).

Gambar 2.1: Model Sinergisitas Stakeholder untuk Pemberdayaan Masyarakat M o d e l

P e m b e r d a y a a n M a s y a r a k a t S e k i t a r T a m b a n g B a t u b a r a 8

Julimursyida/ CS 2.4.

Manajemen Ekoregion untuk Meningkatkan Green Economy Menurut Siswanto (2005,

31) upaya pelestarian terhadap masalah lingkungan hidup sangat kompleks dan

memerlukan perhatian yang bersifat komperehensif dan menjadi tanggungjawab

pemerintah yang didukung pertisipasi masyarakat. Bethan (2008, 26-27) menegaskan

aspek fundamental yang melandasi prinsip hukum pelestarian fungsi lingkungan hidup

seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup (UUPPLH), yaitu AMDAL.

Hasil tersebut juga didukung oleh Munn (dalam Soemartono, 1996), Hardjasoemantri

(2009, 252), Zaidun (2008, 27). Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) mendefinisikan ekoregion sebagai

wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta

pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan

lingkungan hidup, sehingga memiliki maksud: Penetapan ekoregion memiliki

perencanaan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dapat

men-jamin perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan

hidup yang baik dan sehat serta perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem.

Sudrajat (2010, 148) mengemukakan konsep pemberdayaan masyarakat yang

dituangkan kedalam UU Pertambangan, Mineral dan Batu Bara merupakan

penggabungan upaya kegiatan usaha hasil sumber daya alam dengan penciptaan

kesejahteraan rakyat. 2.5. Kerangka Pemikiran Tahapan awal dalam penelitian ini adalah

mengkaji peran serta pihak pemerintah, swasta, masyarakat, LSM dan perguruan tinggi

dalam program Community Development (CD) PT. Mifa Bersaudara.

Pada pihak pemerintah akan dikaji apakah mereka P e n d a h u l u a n 9 Universitas

Malikussaleh telah berupaya memaksimumkan layanan, agar interaksi setiap stakeholder

dalam program CD berjalan baik. Apakah lernbaga pemerintah daerah (dinas) dapat

menjalankan peran sebagai pembimbing, fasilitator, dan penyuluh teknis sehingga

memperoleh kelembagaan lokal yang kokoh yang tumbuh secara alamiah dalam proses

pembelajaran.

Pada pihak swasta dikaji apakah mereka menyadari tanggungjawab sosial itu

merupakan suatu insentif ataukah beban. Akan dipelajari kinerja manajerial swasta,

tindakannya terhadap kelestarian lingkungan, dan sikapnya terhadap masyarakat lokal

(pengakomodasian terhadap hak tradisional, penggalangan partisipasi rnasyarakat, dan

kemanfaatan perusahaan terhadap masyarakat lokal). Di pihak masyarakat akan dikaji

peranserta mereka dalam program CD PT.

Mifa Bersaudara, apakah peranserta masyarakat sudah diikuti dengan kemampuan

untuk itu. Bagaimanakah iklim sudah menunjang ke arah tersebut, dapatkah masyarakat

merasakan peran pemerintah dalam mendukung dan memfasilitasi program-program

partisipatif agar program-program tersebut berkembang dan berkelanjutan.

Di pihak perguruan tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) akan dikaji

kepedulian kedua lernbaga tersebut terhadap masalah pemberdayaan masyarakat.

Fungsi obyektif lembaga ini adalah memaksimumkan layanan akomodatif, korektif, dan

suportif agar interaksi stakeholder berjalan baik. Langkah kedua dalam penelitian ini

adalah menentukan faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap terjalinnya

networking antara stakeholder mempengaruhi keberhasilan program CD. Sehingga

dapat memberikan masukan dalam menentukan strategi pembangunan networking

dalam program CD.

Adapun faktor-faktor yang dikaji tersebut antara lain faktor hukum, politik,

kelembagaan, ekonomi dan sosial-budaya. M o d e l P e m b e r d a y a a n M a s y a r a

k a t S e k i t a r T a m b a n g B a t u b a r a 10 Julimursyida/ CS Dalam tahap

pengembangan kapasitas stakeholder adalah bagaimana rnengembangkan kapasitas

masing-masing stakeholder berkenaan dengan dukungan kebijakan, kelembagaan,

dana, sumberdaya, teknis, sistem monitoring dan evaluasi, Masing-masing stakeholder

dilihat potensi dan permasalahannya untuk berkolaborasi secara efektif dan efisien.

Program CD sebagai program bersama akan dikaji apakah masing-masing stakeholder

mempunyai tata nilai atau kebiasaan yang mendukung tindakan kooperasi. Sehingga

akan dikaji juga apakah pihak pemerintah, swasta, dan masyarakat lokal siap untuk

berdialog dan berkolaborasi. Langkah ketiga dari penelitian ini adalah mengetahui

pandangan dari masing-masing stakeholder terhadap program CD.

Pemahaman stakeholder terhadap program CD akan mempengaruhi apresiasi dan

keterlibatan mereka dalam program. Pandangan yang keliru mengenai peranan

stakeholder dalam program CD dapat menyebabkan tidak jelasnya tanggungjawab dari

masing-masing yang terlibat. Kesamaan pandangan dan kepentingan semua pihak

terkait merupakan dasar kolaborasi stakeholder dalam program CD.

Kerangka pemikiran dalam menerapkan manajemen kolaborasi dalarn program CD PT.

Mifa Bersaudara ditunjukkan pada Gambar 2.2. Mengintroduksikan kelembagaan yang

sama sekali baru kepada masyarakat akan sulit dilakukan. Karena itu, akan penting untuk

dikaji proses pemaduan antara kelembagaan pemerintah dengan kelembagaan lokal.

Dalam kaitannya dengan pemanduan kelembagaan, akan perlu dikaji apakah inisiatif

proses itu datang dari pemerintah atau yang lainnya. Atau hanya menjejalkan konsep

kelembagaan pemerintah, namun untuk mengadaptasikan kelembagaan pemerintah

pada kelembagaan lokal tidak ada. Masyarakat akan termotivasi, apakah karena imbalan

material, P e n d a h u l u a n 11 Universitas Malikussaleh ataukah karena terciptanya

"rasa merniliki" untuk melakukan pemberdayaan dan melembagakan kekuatan

rnasyarakat. Gambar 2.2.

Kerangka Pemikiran Penelitian M o d e l P e m b e r d a y a a n M a s y a r a k a t S e k i t

a r T a m b a n g B a t u b a r a 12 Julimursyida/ CS T u j u a n d a n M a m f a a t P e n e l

i t i a n 13 Universitas Malikussaleh BAB 3 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 3.1.

Tujuan Khusus 1. Kajian ini difokuskan pada pembentukan model pemberdayaan

masyarakat sekitar tambang batu bara berbasis sinergisitas stakeholders (Pemerintah,

Perguruan Tinggi/Civil Society/LSM, dan Korporat-CSR) sebagai satu alternatif solusi

dalam menggerakkan ekonomi rakyat, pemberantasan kemiskinan, dan sebagai suatu

momentum untuk merajut kembali rasa saling percaya (trust) dengan memanfaatkan

potensi modal sosial yang ada dalam komunitas masyarakat miskin di Provinsi Aceh. 2.

Pembentukan strategi pengelolaan lingkungan hidup dengan pendekatan manajemen

ekoregion yang merupakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup

menjadi suatu industri tambang batu bara tanpa merusak lingkungan (Green Economic).

3. Merumuskan aplikasi model pemberdayaan masyarakat sekitar tambang batubara

berbasis sinergisitas stakeholder dan manajemen ekoregion untuk menggerakkan

ekonomi rakyat di Provinsi Aceh, serta merumuskan rekomendasi langkah dan kebijakan

yang perlu ditempuh serta memberikan kontribusi terhadap pengentasan kemiskinan,

mengurangi potensi konflik sosial ekonomi, dan mendorong pertumbuhan

berkelanjutan.


14 Julimursyida/ CS 3.2. Manfaat Penelitian Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini

diantaranya: 1. Terbentuknya model pemberdayaan masyarakat sekitar tambang batu

bara berbasis sinergisitas stakeholders (Pemerintah, Perguruan Tinggi/Civil Society/LSM,

dan Korporat-CSR) sebagai satu alternatif solusi dalam menggerakkan ekonomi rakyat,

pemberantasan kemiskinan, dan sebagai suatu momentum untuk merajut kembali rasa

saling percaya (trust) dengan memanfaatkan potensi modal sosial yang ada dalam

komunitas masyarakat miskin di Provinsi Aceh. 2.

Terbentuknya strategi pengelolaan lingkungan hidup dengan pendekatan manajemen

ekoregion yang merupakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup

menjadi suatu industri tambang batu bara tanpa merusak lingkungan (Green Economic).

3. Dirumuskannya aplikasi model pemberdayaan masyarakat sekitar tambang batubara

berbasis sinergisitas stakeholder dan manajemen ekoregion untuk menggerakkan

ekonomi rakyat di Provinsi Aceh, guna mendorong pertumbuhan berkelanjutan dengan

mengintegrasikan seluruh elemen yang ada serta melibatkan pilar pelaku pemerintah

daerah, pelaku bisnis, dan akademisi. M e t o d e P e n e l i t i a n 15 Universitas

Malikussaleh BAB 4 METODE PENELITIAN 4.1.

Lokasi Penelitian Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Aceh dengan wilayah kajian

meliputi Aceh Barat, Singkil, dan Nagan Raya dengan penentuan lokasi sample

dilakukan secara purposive berdasarkan pertimbangan bahwa daerah ini mempunyai

potensi sub sektor pertambangan batu bara yang dapat menggerakkan ekonomi lokal.

4.2. Teknik Pengumpulan Data Penelitian ini menggunakan pendekatan metode survey,

data primer diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan pendekatan

partisipatif.

Penentuan responden untuk wawancara ditentukan secara sengaja (purposive sampling)

sebanyak 250 orang untuk setiap stakeholder yang relevan dan masing-masing

dianggap mewakili pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan daerah, yang

terdiri dari kelompok Pemerintahan Daerah yaitu DPRD, Bappeda, Dinas Pertambangan,

Disperindagkop, dan Camat; kelompok Pelaku Usaha yaitu Kadinda, Pemilik usaha,

Pekerja, dan Perbankan; kelompok Masyarakat Lokal yaitu LSM, Organisasi Keagamaan

dan Tokoh Masyarakat serta Media Massa. 4.3. Metode Analisis Data Metode analisis

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: a. Analisis Statistik Deskriptif.

Data diolah dan disajikan dalam bentuk distribusi frekuensi, tabulasi silang. b. Metode

Rapid Assessment for Local Economic Development (RALED). Digunakan untuk

memetakan status ekonomi rakyat M o d e l P e m b e r d a y a a n M a s y a r a k a t S e

k i t a r T a m b a n g B a t u b a r a 16 Julimursyida/ CS dan mengidentifikasi faktor

pengungkit ekonomi rakyat atau Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL). c. Metode

Analytical Hierarchy Process (AHP).

Digunakan untuk Program Penentuan Bobot untuk Aspek PEL. d. Analisis Sensivititas

Atribut. untuk mengetahui atribut-atribut mana yang berperan memberikan kontribusi

terhadap nilai keberkelanjutan sumberdaya. e. Metode Participatory Rural Appraisal

(PRA). Untuk mengkaji karakteristik permasalahan dan potensi yang ada pada masing-

masing stakeholder dalam program CSR. 4.4.

Garis Besar Pendekatan Penelitian Penelitian ini dibagi kedalam dua tahapan atau dua

tahun pelaksanaan: ? Tahun Pertama, untuk mengkaji 2 tujuan penelitian pertama, yaitu:

- Metode survei dalam kerangka pembentukan model pemberdayaan masyarakat

sekitar tambang batubara di Provinsi Aceh. Instrumen yang digunakan adalah kajian

literatur, analisis data skunder, dan FGD. Pengolahan dan analisis data menggunakan

analisis deskriptif.

- Indikator capaian yang diharapkan adalah berupa naskah akademik untuk regulasi dan

kebijakan pemberdayaan masyarakat di Provinsi Aceh serta publikasi pada seminar dan

jurnal nasional maupun internasional. ? Tahun kedua, untuk mengkaji 1 tujuan penelitian

terakhir, yaitu: - Metode survey dalam kerangka merumuskan aplikasi model

pemberdayaan masyarakat sekitar tambang batubara berbasis sinergisitas stakeholder

dan manajemen ekoregion untuk menggerakkan ekonomi rakyat di Provinsi Aceh.

Instrumen yang digunakan adalah kuesioner, FGD & indepth M e t o d e P e n e l i t i a n

17 Universitas Malikussaleh interview. Pengolahan dan analisis data menggunakan

Participatory Rural Appraisal (PRA). - Indikator capaian yang diharapkan adalah

tersedianya rumusan aplikasi model pemberdayaan masyarakat sekitar tambang

batubara berbasis sinergisitas stakeholder dan manajemen ekoregion untuk

menggerakkan ekonomi rakyat di Provinsi Aceh yang dipublikasi pada seminar dan

jurnal internasional.

Selengkapnya bagan penelitian dapat dilihat pada lampiran. 4.5. Peta Jalan Penelitian

Penelitian mengenai pemberdayaan masyarakat untuk menggerakkan ekonomi rakyat

telah banyak dilakukan peneliti. Beberapa penelitian tersebut antara lain: Gambar 4.1.

Penelitian yang Dilakukan oleh Para Peneliti Berdasarkan penelitian payung yang telah

dilakukan oleh para peneliti dan target penelitian lanjutan yang akan dilakukan, M o d e

l P e m b e r d a y a a n M a s y a r a k a t S e k i t a r T a m b a n g B a t u b a r a 18

Julimursyida/ CS maka disusunlah peta jalan penelitian ini sebagaimana ditunjukkan

pada gambar berikut: Gambar 4.2. Peta Jalan Penelitian H a s i l 19 Universitas

Malikussaleh BAB 5 HASIL YANG DICAPAI 5.1.

Gambaran Umum Lokasi Penelitian Kabupaten Aceh Barat dengan ibukotanya

Meulaboh secara geografis wilayahnya terletak pada 04o06 04o-47 Lintang Utara dan

95o52 - 96o30 Bujur Timur, Batas batas wilayah Kabupaten Aceh Barat adalah: Sebalah

Utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Jaya dan Pidie, Sebelah Selatan berbatasan

dengan Samudera Indonesia dan Nagan Raya, Sebelah Timur berbatasan dengan

Kabupaten Aceh Tengah dan Nagan Raya serta Sebelah Barat berbatasan dengan

samudera Indonesia.

Luas Wilayah Kabupaten Aceh Barat adalah 2.927,5 km2 dan secara administratif wilayah

Kabupaten Aceh Barat terbagi 12 Kecamatan, 33 Kemukiman dan 322 Desa/Gempong.

Nama nama kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Barat adalah Kecamatan Johan

Pahlawan, Kecamatan Kaway XVI, Kecamatan Sungai Mas, Kecamatan Woyla, Kecamatan

Samatiga, Kecamatan Bubon, Kecamatan Arongan Lambalek, Kecamatan Pante

Ceureumen, Kecamatan Meurabo, Kecamatan Woyla Barat, Kecamatan Woyla Timur,

Dan Panton Reu.

Kecamatan yang terluas wilayahnya yaitu Kecamatan Sungai Mas dengan luas 781,73

Km2 atau 26,07% dan Kecamatan Terkecil wilayahnya yaitu Kecamatan Johan Pahlawan

dengan Luas 44,91 Km2 atau 2,00%. Perkembangan jumlah Penduduk kondisi tahun

2013 berjumlah 377.008 jiwa terdiri dari laki-laki 160.039 jiwa, perempuan 186.969 jiwa

dengan laju pertumbuhan penduduk 0,29%, dan kepadatan penduduk 37 jiwa/Km2,

dengan jumlah rumah tangga 85.308 buah dan rasio jenis kelamin 101,6.

Jika dilihat M o d e l P e m b e r d a y a a n M a s y a r a k a t S e k i t a r T a m b a n g B

a t u b a r a 20 Julimursyida/ CS jumlah penduduk menurut kelompok umur 0-6 tahun

berjumlah 65.437 jiwa, 7-12 tahun berjumlah 59.740 jiwa, 13-15 tahun berjumlah 26.023

jiwa, lebih dari 16 tahun berjumlah 225.808 jiwa. Kondisi Iklim di Kabupaten Aceh Barat

termasuk dalam kategori daerah sub-tropis yang terdiri dari 2 musim iklim, yaitu musim

hujan dan musim kemarau.

Musim hujan yang disertai gejolak gelombang laut biasanya terjadi pada bulan

Septembur bulan Februari setiap tahunnya. Sedangkan musim kemarau berlangsung

antara bulan Maret Agustus dengan suhu udara rata rata berkisar antara 26 31,2oC pada

siang hari dan 23 25oC pada malam hari. 5.2.

Gambaran Umum Perusahaan Tambang Batu Bara PT Reswara Minergi Hartama

(Reswara) didirikan pada tahun 2010 untuk menjadi perusahaan sub-holding bisnis

pertambangan batubara terintegrasi. Sejak pendiriannya, Reswara segera melakukan

berbagai langkah penting untuk memperkuat portofolio bisnis di bidang pertambangan

batubara. Beberapa di antaranya adalah dengan mengakuisisi PT Tunas Inti Abadi (TIA)

dan PT Media Djaya Bersama (MDB).

TIA merupakan perusahaan yang memiliki Izin Usaha Pertambangan-Operasi Produksi

(IUP-OP) batubara di Provinsi Kalimantan Selatan. Pada Juni 2011, Reswara mengakuisisi

70% saham di PT MDB, yang memegang hak penambangan eksklusif lebih dari total

4.629 hektar areal konsesi di provinsi Aceh melalui 2 anak perusahaan yaitu PT Bara

Energi Les ) agan dan fa audara MIFA”di Aceh Barat.

Berdasarkan laporan eksplorasi 30 Juni 2011, dari total luas area penambangan MDB,

diperkirakan memiliki 169 juta ton cadangan batubara dan 455 juta ton sumber daya

batubara dan akan berproduksi sejak tahun 2012 dan berakhir pada tahun 2031.

Cadangan batubara untuk MDB pada Juli 2011, wilayah usaha MIFA dan BEL

diperkirakan memiliki 169 juta ton cadangan batubara dan 455 juta ton sumber daya

batubara.

Saat ini, MDB sedang dalam H a s i l 21 Universitas Malikussaleh tahap pembangunan

infrastruktur untuk logistik batubara termasuk jalan baru yang sudah mencapai 80%

penyelesaian. Direncanakan produksi komersial akan dimulai pada kuartal kedua tahun

2014. 5.3. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Sekitar Tambang Batu Bara Meulaboh

adalah ibukota Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, Indonesia.

Kota ini terletak sekitar 175 km tenggara kota Banda Aceh di Pulau Sumatera. Meulaboh

adalah kota kelahiran Pahlawan Nasional Teuku Umar Johan Pahlawan. Meulaboh

merupakan kota terbesar di pesisir barat-selatan Aceh dan salah satu area yang paling

parah terdampak bencana tsunami yang disebabkan oleh Gempa bumi Samudra Hindia

2004. Pekerjaan sebagian besar penduduk Meulaboh mencerminkan kehidupan

perkotaan, yakni perdagangan dan jasa.

Komoditi unggulan Kabupaten Aceh Barat yaitu sektor pertanian, perkebunan,

perikanan, peternakan dan jasa. Sektor pertanian komoditi unggulannya adalah jagung,

kedelai, ubi jalar, dan ubi kayu, sub sektor tanaman perkebunan dengan komoditi

Kelapa sawit, kakao, karet, tebu, kopi, kelapa, kapuk, lada, Nilam, pala dan pinang, sub

sektor perikanan komoditinya adalah perikanan tangkap, budidaya jaring apung,

budidaya keramba, budidaya kolam, budidaya tambak, sub sektor peternakan komoditi

yang diunggulkan berupa komoditi sapi, domba, kambing, kerbau, dan kuda, sub sektor

jasa yaitu wisata alam, wisata Budaya.

Selain komoditi unggulan tersebut, Aceh Barat juga memiliki 5 Tempat Wisata Terindah;

Pantai Lhok Bubon, Pantai Suak Ribee, Mesjid Agung Kota melaboh, 4. Pantai Cemara,

Pantai batee Puteh. M o d e l P e m b e r d a y a a n M a s y a r a k a t S e k i t a r T a m b

a n g B a t u b a r a 22 Julimursyida/ CS 5.4. Transformasi Sosial Ekonomi Masyarakat

Sekitar Tambang Batu Bara Perkembangan industri disuatu wilayah biasanya melibatka

perubahan sosial yang cepat, dengan komunitas pertanian yang berubah menjadi suatu

kota atau kehidupan industri dalam waktu singkat (Webster, 2002).

Sementara itu, perubahan pada suatu wilayah tidak hanya karena faktor fisik (mobilitas,

jalan dan sebagainya), tetapi juga terkait degan aspek sosial ekonominya. 5.4.1. Persepsi

Responden terhadap Dampak Kehadiran Tambang Batu Bara a. Pola Perkembangan

Penduduk Adapun semenjak adanya indsutri batubara membawa dampak pola

perkembangan penduduk di Kabupaten Aceh Barat, berdasarkan hasil penelitian dari

250 responden yang dijadikan sampel dalam penelitian ini menunjukan terdapat 173

orang atau sebesar 69,20% yang memberikan pendapat sangat berdampak, 70 orang

atau sebesar 28% memberikan pendapat kurang berdampak dan 7 orang atau sebesar

2,80% memberikan pendapat tidak berdampak. Gambar 5.1.

Persepsi Responden terhadap Pola Perkembangan Penduduk H a s i l 23 Universitas

Malikussaleh b. Pola Perpindahan Penduduk Berikut ini menyajikan data berdasarkan

tanggapan responden mengenai dampak industri batubara terhadap perpindahan

penduduk dari luar wilayah Kabupaten Aceh Barat.

Berdasarkan hasil penelitian dari 250 responden yang dijadikan sampel dalam penelitian

ini menunjukan terdapat 204 orang atau sebesar 81,60% yang memberikan pendapat

sangat berdampak, 43 orang atau sebesar 17,20% memberikan pendapat kurang

berdampak dan 3 orang atau sebesar 1,20% memberikan pendapat tidak berdampak.

Gambar 5.2. Persepsi Responden terhadap Pola Perpindahan Penduduk c.

Pola Perkembangan Ekonomi Berikut ini menyajikan data berdasarkan tanggapan

responden mengenai dampak industri batubara terhadap perkembangan ekonomi di

Kabupaten Aceh Barat. Berdasarkan hasil penelitian dari 250 responden yang dijadikan

sampel dalam penelitian ini menunjukan terdapat 176 orang atau sebesar 70,40% yang

memberikan pendapat sangat berdampak, 62 orang atau sebesar 24,80% memberikan

pendapat kurang berdampak dan 12 orang atau sebesar 4,80% memberikan pendapat

tidak berdampak.


24 Julimursyida/ CS Gambar 5.3. Persepsi Responden terhadap Pola Perkembangan

Ekonomi d. Penyerapan Tenaga Kerja Adanya industri batubara maka terbukanya

peluang penyerapan tenaga kerja karena perusahaan banyak menarik masyarakat

setempat untuk ikut andil dalam memperoleh lapangan pekerjaan baru. Gambar 5.4.

Persepsi Responden terhadap Penyerapan Tenaga Kerja H a s i l 25 Universitas

Malikussaleh Sedangkan berdasarkan tanggapan responden dari masyarakat setempat,

yaitu: berdasarkan hasil penelitian dari 250 responden yang disjadiikan sampel dalam

penelitian ini menunjukan terdapat 237 orang atau sebesar 94,80% yang memberikan

pendapat sangat berdampak, dan hanya 13 orang atau sebesar 5,20% yang memberikan

pendapat kurang berdampak. e.

Peningkatan Pendapatan Masyarakat Berikut menyajikan data berdasarkan tanggapan

responden mengenai dampak industri batubara terhadap peningkatan pendapatan

masyarakat di desa Jembayan. Berdasarkan hasil penelitian dari 250 responden yang

dijadikan sampel dalam penelitian ini menunjukan terdapat 193 orang atau sebanyak

77,20% yang memberikan pendapat sangat berdampak, 48 orang atau sebesar 9,60%

yang memberikan pendapat kurang berdampak dan 9 orang atau sebesar 1,80%

memberikan pendapat tidak berdampak.

Gambar 5.5. Persepsi Responden terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat f.

Perubahan Lapangan Kerja Berikut ini menyajikan data berdasarkan tanggapan

responden mengenai dampak industri batubara terhadap perubahan lapangan kerja di

desa Jembayan.

Berdasarkan hasil penelitian dari M o d e l P e m b e r d a y a a n M a s y a r a k a t S e k i

t a r T a m b a n g B a t u b a r a 26 Julimursyida/ CS 250 responden yang disajikan

sampel dalam penelitian ini menunjukan terdapat 155 orang atau sebesar 62,00% yang

memberikan pendapat kurang berdampak, 65 orang atau sebesar 26,00% yang

memberikan pendapat tidak berdampak, dan 30 orang atau sebesar 12,00%

memberikan pendapat sangat berdampak. Gambar 5.6.

Persepsi Responden terhadap Perubahan Lapangan Kerja Selengkapnya rangkuman

persepsi responden terhadap keberadaan tambang batu bara PT. Mifa Bersaudara di

Kabupaten Meulaboh: Tabel 5.1. Rangkuman Persepsi Responden terhadap Keberadaan

Perusahaan Batu Bara N o Keterangan Dampak Sangat Berdam pak Kurang Berdam pak

Tidak Berdam pak 1 Pola Perkembangan Penduduk 69,20% 28,00% 2,80% 2 Pola

Perpindahan Penduduk 81,60% 17,20% 1,20% H a s i l 27 Universitas Malikussaleh 3 Pola

Perkembangan Ekonomi 70,40% 24,80% 4,80% 4 Penyerapan Tenaga Kerja 94,80%

5,20% 0,00% 5 Peningkatan Pendapatan Masyarakat 77,20% 19,20% 3,60% 6 Perubahan

Lapangan Kerja 12,00% 62,00% 26,00% Rata-rata 67,53% 26,07% 6,40% 5.4.2.

Transformasi Sosial Ekonomi Masyarakat a. Migrasi Masyarakat Sekitar Pengembangan

PT.

Mifa Bersaudara Migrasi merupakan salah satu faktor penting dalam suatu perubahan

sosial, sekaligus juga sebagai salah satu komponen yang mempengaruhi proses

transformasi (Bryant dkk, 1982; Russwurm, 1977; Iaquinta & Drescher, 2000). Hasil survey

dalam studi ini menunjukkan bahwa wilayah studi secara signifikan diwarnai oleh adanya

migrasi yang masuk ke desa-desa di sekitar pengembangan lahan skala besar PT. Mifa

Bersaudara, yang merupakan bagian dari wilayah studi.

Melalui hasil survey diketahui bahwa 42,75% dari responden merupakan penduduk

pendatang, dan sisanya merupakan penduduk asli yang sejak lahir telah tinggal di

wilayah studi. Komposisi tersebut inenunjukkan banwa wilayan sekitar pengembangan

lahan PT. Mifa Bersaudara kini tidak hanya dikuasai oleh penduduk asli saja, tetapi oleh

migran yang masuk dan memilih tinggal di wilayah tersebut.

Gambaran mengenai komposisi pendatang dan penduduk asli tersebut sejalan dengan

apa yang disampaikan Bowder dan Bohland (1990) di dalam artikelnya, bahwa sebagian

besar penduduk di daerah pinggiran merupakan pendatang yang berasal dari pedesaan

maupun perkotaan. Mengingat pembangunan kawasan PT. Mifa Bersaudara juga baru

dimulai, maka peningkatan arus pendatang di sini tampaknya juga tidak terlepas dari

keberadaan pengembangan PT.

Mifa M o d e l P e m b e r d a y a a n M a s y a r a k a t S e k i t a r T a m b a n g B a t u b

a r a 28 Julimursyida/ CS Bersaudara. PT. Mifa Bersaudara dengan berbagai

pembangunan di dalamnya ikut mempengaruhi perkembangan daerah di sekitamya,

dan menarik para pendatang untuk tinggal di wilayah ini. Berdasarkan penelusuran

mengenai migrasi yang telah dijelaskan sebelumnya, peningkatan penduduk di sini tidak

hanya dipengaruhi oleh pertumbuhan alami atau kelahiran saja, tetapi juga karena

adanya migrasi yang masuk ke sekitar pengembangan PT. Mifa Bersaudara. Proses

masuknya para pendatang menuju wilayah sekitar PT.

Mifa Bersaudara menurut hasil survey primer, sebagian besar (78,20%) hanya dilakukan

dalam satu kali perpindahan, atau dengan kata lain pendatang dari tempat asalnya

langsung pindah menuju wilayah studi tanpa pernah pindah ke tempat lain sebelumnya.

b. Transformasi Mata Pencaharian Masyarat Sekitar Tambang Batu Bara Bryant dkk (

1982) menyatakan adanya pergeseran struktur tenaga kerja di sektor primer pada area

peri-urban sebagaimana juga area proyek pembangunan.

Sementara Webster (2002) melihat perkembangan biasanya melibatkan perubahan

sosial yang cepat, ketika komunitas pertanian berubah menjadi suatu kota atau

kehidupan industri dalam waktu yang singkat. Hal yang serupa juga diungkapkan oleh

laquinta dan Drescher (2000) mengenai perubahan sosial yang dinamis pada wilayah

industri. Dalam menganalisis transfonnasi komponen ekonomi ini, mata pencaharian

masyarakat dapat dikelompokkan dalam tiga sektor, yaitu sektor primer, sekunder dan

tersier.

Hasil studi menunjukkan bahwa terjadi penurunan prosentase mata pencaharian utama

rumah tangga responden di sektor primer dalam kurun waktu pengembangan industri

PT. Mifa Bersaudara. Di sisi lain terjadi peningkatan prosentase mata pencaharian utama

rumah tangga responden di sektor lain, khususnya pada sektor tersier. Jika H a s i l 29

Universitas Malikussaleh membandingkan dari ketiga sektor tersebut, maka sektor

tersier tampak mendominasi mata pencaharian utarna responden rumah tangga sekitar

pengembangan perusahaan batu bara PT. Mifa Bersaudara.

Jika ditelusuri lebih jauh, dominasi sektor tersier tersebut - sekaligus juga

ditinggalkannya sektor primer (pertanian dan perkebunan), tidak hanya terjadi pada

responden pendatang saja, tetapi juga pada responden yang merupakan penduduk asli.

Sehingga dalam hal ini gejala masyarakat yang terindustrialisasi seperti yang ungkapkan

Bryant dkk (1982), tidak hanya ditunjukkan oleh peningkatan jumlah pendatang yang

masuk dan kemudian bekerja pada unit-unit kegiatan industri maupun komersial PT.

Mifa Bersaudara dari sekitarnya, tetapi juga terjadi pada penduduk asli yang

meninggalkan kegiatan pertanian - yang dulunya merupakan sektor dominan dalam

perekonomian masyarakat, menuju kegiatan yang lebih bersifat jasa. Dalam hal ini dapat

dilihat juga bahwa sektor jasa (tersier), yang meliputi mata pencaharian sebagai buruh,

karyawan, PNS, pensiunan, menyewakan rumah dan guru, mendominasi mata

pencaharian responden rumah tangga masyarakat sekitar pengembangan perusahaan

batu bara PT. Mifa Bersaudara.

Peningkatan tersebut merupakan salah satu hal yang menunjukkan bahwa rnasyarakat

di wilayah studi telah terurbanisasi dan terindnstrialisasi, seperti yang digambarkan

Bryant dkk (1982) . Industri PT. Mifa Bersaudara memberikan banyak peluang pekerjaan

bagi masyarakat, tidak hanya untuk masyarakat yang tinggal di wilayah kajian tetapi

juga masyarakat sekitrnya.

Adanya peluang mata pencaharian di wilayah industri ini sejalan dengan apa yang

disampaikan Tacoli ( 1999), Briggs dan Mwamfupe (200 I), Brook (2000) serta Bryant dkk

(1982). M o d e l P e m b e r d a y a a n M a s y a r a k a t S e k i t a r T a m b a n g B a t u

b a r a 30 Julimursyida/ CS Ada berbagai jenis pekerjaan yang masuk dalam kategori

buruh. Diantaranya adalah buruh industri atau buruh pabrik, supir, buruh bangunan atau

tukang bangunan, tukang ojek, tukang cuci, dan lain sebagainya.

Di sisi lain sektor sekunder, yang dalam hal ini meliputi mata pencaharian pedagang dan

wiraswasta, juga cenderung mengalami peningkatan, walaupun tidak sebesar

peningkatan yang dialami mata pencaharian buruh dan karyawan. Berdasarkan hasil

survey primer, mata pencaharian pedagang di sini diantaranya adalah pedagang

sembako, pedagang warung makanan, dan sebagainya, Sedangkan untuk mata

pencaharian wiraswasta - berdasarkan hasil survei diantaranya adalah pengusaha

furniture, kusen pintu dan jendela, pemilik wamet, bengkel, fotocopy dan sehagainya.

Di sini terdapat suatu indikasi bahwa semakin lama responden pendatang semakin peka

dalam menangkap berbagai peluang maupun kesempatan untuk mengembangkan

mata pencaharian rumah tangganya. c. Transformasi Pendapatan dan Pengeluaran

Masyarakat Sekitar Tambang Batu Bara Pendapatan rumah tangga responden

masyarakat sekitar pengembangan perusahaan batu bara PT. Mifa Bersaudara

cenderung mengalami peningkatan.

Hal ini diantaranya dapat dilihat dari nilai rata-rata (mean) dan nilai tengah (median)

total pendapatan responden yang terus meningkat. Walaupun demikian, peningkatan

tersebut masih belum cukup untuk dijadikan sebagai indikasi bahwa kondisi

perekonomian masyarakat sekitar pengembangan perusahaan batu bara PT. Mifa

Bersaudara semakin membaik.

Adapun peningkatan di sini selain karena inflasi yang terjadi dalam kurun waktu

tersebut, juga karena semakin membaiknya kondisi perekonomian rumah tangga

masyarakat itu sendiri. Hal ini H a s i l 31 Universitas Malikussaleh diketahui melalui

pengamatan terhadap pertumbuhan prosentase beberapa kelas pendapatan per tahun

yang nilainya lebih besar daripada pertumbuhan rata-rata inflasi per tahun yang terjadi

dalam masing-masing kurun waktu tersebut.

Kondisi seperti ini hampir sama dengan apa yang menjadi hasii analisis Bauer dan Roux

(1976) serta Bryant dkk (1982), bahwa masyarakat yang tinggal di area industri memiliki

kondisi sosial ekonomi yang relatif baik. Adapun untuk pengeluarannya, tidak jauh

berbeda dengan gambaran pendapatan rumah tangga responden yang telah dijelaskan

sebelumnya.

Sehingga dalam hal ini sebagian besar rumah tangga responden memiliki pengeluaran

rumah tangga yang berimbang dengan besrnya pendapatan. Meskipun demikian, masih

ada pula sebagian kecil rumah tangga responden yang pengeluarannya lebih besar

daripada pendapatan. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian kecil rumah tangga di

wilayah studi masih kurang mampu mencukupi berbagai keperluan rumah tangganya

dengan pendapatan yang diperoleh setiap bulannya.

Berikutnya, jika dilihat nilai rata-ratanya, secara keseluruhan biaya-biaya yang

dikeluarkan rumah tangga responden untuk berbagai keperluan cenderung terns

meningkat. Biaya paling tinggi yang harus dikeluarkan rumah tangga responden setiap

bulannya adalah biaya makan, diikuti dengan biaya-biaya lainnya seperti biaya untuk

tabungan, transportasi, biaya rutin tempat tinggal, biaya pendidikan, biaya listrik, air dan

telepon, serta biaya kesehatan.

Selanjutnya diperjelas melalui tabel berdasarkan penghitungan nilai dari pengaruh

dampak industri batubara terhadap sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Aceh Barat.

berikut tabel dibawah ini : M o d e l P e m b e r d a y a a n M a s y a r a k a t S e k i t a r T

a m b a n g B a t u b a r a 32 Julimursyida/ CS Tabel 5.2. Hasil Perhitungan Nilai

Pengaruh Dampak Keberadaan Perusahaan Batu Bara No.

Keterangan Nilai 1 Pola Perkembangan Penduduk 254 orang /km2 2 Pola Perpindahan

Penduduk 2,43% 3 Pola Perkembangan Ekonomi 7,40% 4 Penyerapan Tenaga Kerja

53,4% 5 Berkembangnya struktur ekonomi 7,42% 6 Peningkatan Pendapatan

Masyarakat 2.500.000 7 Perubahan Lapangan Kerja 7.400.000 Berdasarkan tabel 5.1 dan

tabel 5.2, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 1.

Pola perkembangan penduduk berdasarkan tanggapan responden dinyatakan sangat

berdampak dengan hasil tanggapan responden sebesar 69,20 % dan diperkuat dengan

hasil penghitungan terhadap kepadatan penduduk yang bertambah 254 orang /km2. 2.

Pola perpindahan penduduk berdasarkan tanggapan responden dinyatakan sangat

berdampak dengan hasil tanggapan responden sebesar 81,60% dan diperkuat dengan

hasil penghitungan nilai pengaruh dampak industri pada pola perpindahan penduduk

sebesar 2,43%. 3.

Pola perkembangan ekonomi berdasarkan tanggapan responden dinyatakan sangat

berdampak dengan hasil tanggapan responden sebesar 70,40 % dan diperkuat dengan

hasil penghitungan rasio beban tanggungan berjumlah 7,40%. 4. Penyerapan tenaga

kerja berdasarkan tanggapan responden dinyatakan sangat berdampak dengan hasil

tanggapan responden sebesar 94,80 % dan diperkuat dengan hasil H a s i l 33

Universitas Malikussaleh penghitungan nilai pada tingkat partisipasi kerja yang

mencapai 53,4% tenaga kerja yang diambil dari penduduk setempat. 5.

Peningkatan pendapatan masyarakat dinyatakan berdampak dengan hasil responden

sebesar 77,20 % dan diperkuat dengan hasil penghitungan nilai pada pendapatan

masyarakat sebesar Rp 2.500.000. 6. Perubahan lapangan kerja dinyatakan kurang

berdampak dengan hasil tanggapan responden sebesar 62,00% dan diperkuat dengan

hasil penghitungan nilai pada pendapatan perkapita Rp 7.400.000/ tahun. 5.5. Jejaring

dan Sistem Kolaborasi 5.5.1.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjalinnya Kolaborasi Antar Stakeholder dalam

Program Community Development Faktor-faktor yang mempengaruhi terjalinnya

kolaborasi antar stakeholder dalam program Community Development adalah: a. Faktor

Hukum Peraturan daerah (Qanun) yang spesifik mengenai program Community

Development (CD) di Kabupaten Aceh Barat masih dalam tahap perumusan dan

pembahasan.

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, mulai membentuk dan melakukan uji publik

terhadap rancangan qanun (raqan) tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan

perusahaan (TJSLP) atau disebut qanun Corporate Social Responsibility (CSR) untuk

sektor pertambangan dan perkebunan di wilayah itu. Uji publik tersebut dilaksanakan di

Bappeda Aceh Barat dengan melibatkan unsur pemerintah, perusahaan dan masyarakat.

Pengembangan dan pemberdayaan Masyarakat (PPM) merupakan salah satu alat yang

digunakan untuk mencapai visi dan misi perusahaan dengan tetap berlandaskan

peraturan perundang- undangan yang berlaku. Pengembangan dan Pemberdayaan

Masyarakat (PPM) juga diatur dalam berbagai peraturan dan M o d e l P e m b e r d a y

a a n M a s y a r a k a t S e k i t a r T a m b a n g B a t u b a r a 34 Julimursyida/ CS

perundangan yang bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat di sekitar kawasan

operasional perusahaan.

Peraturan dan perundangan yang mengatur antara lain: - Undang-undang Nomor 4

Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. (Pasal 108) - Peraturan

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan

Mineral dan Batu Bara (Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108) - Undang-undang Pemerintah

Aceh Nomor 11 Tahun 2006 Bagian Ketiga tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam

(Pasal 158, Pasal 159) - Qanun Provinsi Aceh Nomor 12 tahun 2002 tentang

Pertambangan Umum, Minyak Bumi dan Gas Alam.

BAB XIV tentang Kewirausahaan dan Pengembangan MAsyarakat (Pasal 28, Pasal 29,

Pasal 30) Dengan dasar inilah sudah menjadi keharusan bagi PT. Mifa Bersaudara yang

memanfaatkan dan mengelola tambang batu bara untuk melakukan pembinaan kepaad

masyarakat sekitar operasinya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. b.

Faktor Politik Rumusan misi pembangunan Kabupaten Aceh Barat untuk mencapai visi

yang berhubungan dengan program pengembangan masyarakat sangat terkait erat

dengan program community development secara spesifik. Kebijakan pemerintah daerah

dapat m“ kegico mmunity development yang diprakarsai oleh pihak swasta. Berdasarkan

Rencana Strategis (RENSTRA) Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat, visi Pemda

Kabupaten Aceh Barat 2012 – 2017 “Ac yang ur, at, dan an”Ume wujudkan visi

pembangunan tersebut, H a s i l 35 Universitas Malikussaleh salah satu misi

pembangunan yang terkait dengan community develoent i“ngkatkan an melalui

optimalisasi potensi basis, sumberdaya dan pemberdayaan myarakat” Visi Pemerintah

Kabupaten Aceh Barat ini mencerminkan arah pembangunan Kabupaten Aceh Barat

dalam masa lima tahun ke depan.

Visi ini juga seiring dengan sasaran pokok dan arah kebijakan dalam Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Aceh Barat untuk Tahapan

Pembangunan ke-2 tahun 2012-2017 yakni untuk lebih memantapkan penataan kembali

Kabupaten Aceh Barat di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan

kualitas Sumber Daya Manusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan

teknologi serta penguatan daya saing perekonomian.

Dalam visi Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012-2017 terdapat tiga kata kunci yakni

makmur, sehat dan berwawasan. Kata makmur mengandung makna bahwa

terpenuhinya seluruh kebutuhan dasar masyarakat Aceh Barat secara kuantitas dan

kualitas dengan mengoptimalkan potensi sumberdaya melalui pembangunan ekonomi

yang berpihak kepada rakyat dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Kata sehat mengandung makna bahwa terciptanya harmonisasi antara masyarakat

dengan lingkungannya dalam rangka menjamin tercapainya derajat hidup yang

berkualitas baik secara fisik maupun mental; dan kata berwawasan mengandung makna

bahwa masyarakat Aceh Barat mendapatkan akses pendidikan yang luas baik formal

maupun non formal yang ditunjang dengan teknologi informasi yang berlandaskan

Dinul Islam dan budaya Aceh.

Berdasarkan rumusan Strategi pembangunan Kabupaten Aceh Barat, arah kebijakan

pembangauna daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012-2017 dalam hal

pengembangan dan pemberdayaan masyarakat diupayakan melalui program M o d e l P

e m b e r d a y a a n M a s y a r a k a t S e k i t a r T a m b a n g B a t u b a r a 36

Julimursyida/ CS pemberdayaan masyarakat.

Dua kegiatan yang akan dilakukan untuk mendukung program terse but adalah (1)

Meningkatkan perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi basis, sumberdaya

dan pemberdayaan masyarakat; dan (2) Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan

prasarana publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan mengurangi

dampak resiko bencana.

Program pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu program dari subsektor

pengembangan wilayah dan pemberdayaan masyarakat pada sektor pembangunan

daerah, yang termasuk dalam kelompok program yang berhubungan dengan

pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan pengentasan kemiskinan. Tujuan program

pemberdayaan masyarakat adalah menciptakan kompetisi yang sehat dalam

pelaksanaan pembangunan dan menciptakan masyarakat yang sejahtera, mandiri dan

berkualitas serta membantu kelompok masyarakat yang selama ini tidak berdaya dan

tertinggal untuk menolong dirinya sendiri.

Sararan program ini adalah masyarakat sipil, swasta dan lembaga swadaya masyarakat

serta pemerintah. Kegiatan strategis yang direncanakan dalarn program ini adaJah

peningkatan pendidikan dan keterampilan sumberdaya manusia, dan penyediaan

tenaga kerja industri yang ahli dan terampil dalam jumlah dan mutu yang sesuai dengan

kebutuhan berbagai jenis industri (Bapeda Kabupaten Aceh Barat, 2014).

Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Aceh Barat dalam kurun waktu lima tahun

mendatang dalam upaya mengembangkan potensi ekonomi rakyat dan potensi

perekonomian daerah dengan menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan di

Kabupaten Aceh Barat serta mengkaitkan dengan daerah-daerah atau desa yang masih

terisolasi adalah (Bapeda Kabupaten Aceh Barat, 2014): 1.

Meningkatkan pembangunan perekonomian yang berbasis perdesaan melalui

peningkatan daya saing komuditas unggulan yang berkelanjutan; H a s i l 37 Universitas

Malikussaleh 2. Meningkatkan ketahanan pangan melalui optimalisasi pengelolaan

pertanian dan perkebunan; 3. Pengembangan agroindustri dalam peningkatan nilai

tambah produk pertanian yang merupakan Potensi basis daerah; 4.

Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat melalui pengembangan sentra-sentra

produksi; 5. Meningkatkan daya saing Aceh Barat melalui kerjasama dan kegiatan

investasi baik dalam maupun luar negeri guna mempercepat pembangunan daerah; 6.

Peningkatan investasi kepariwisataan dan agroindustri; 7.

Meningkatkan pertumbuhan investasi, konsumsi dan daya saing daerah melalui

peningkatan pelayanan dan kemudahan perizinan; 8. Meningkatkan pendapatan

perkapita masyarakat melalui peningkatkan kesempatan kerja, kesempatan berusaha

dan peningkatan kualitas tenaga kerja; 9. Meningkatkan skala usaha ekonomi

masyarakat dan pemberdayaan UMKM yang mendukung pencapaian MDGs; 10.

Peningkatan peran serta masyarakat dan swasta dalam pengentasan kemiskinan

termasuk pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial; 11. Mewujudkan

Kota Meulaboh sebagai pusat pertumbuhan ekonomi melalui penyediaan infrastruktur

pendukung dan kelembagaan ekonomi; 12. Pengembangan Kota Meulaboh sebagai

simpul transportasi di wilayah barat selatan Provinsi Aceh; 13.

Pengembangan Kota Meulaboh sebagai Pusat Pelayanan Jasa Regional; dan 14.

Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM); M o d e l P e m b e r d a y a a n M

a s y a r a k a t S e k i t a r T a m b a n g B a t u b a r a 38 Julimursyida/ CS Arah

kebijakan pembangunan Kabupaten Aceh Barat dalam kurun waktu lima tahun

mendatang dalam upaya Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana

publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan mengurangi dampak resiko

bencana adalah (Bapeda Kabupaten Aceh Barat, 2014): 1.

Meningkatkan kualitas dan integrasi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan

pembangunan berdasarkan regulasi; 2. Melaksanakan pembangunan berbasis tata

ruang wilayah; 3. Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar peningkatan kualitas

hidup masyarakat sesuai MDGs 2015; 4. Membangun sarana dan prasarana yang

mendukung fungsi Kota Meulaboh sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW); 5.

Mengurangi ketimpangan pembangunan antar kawasan Kota Meulaboh dengan wilayah

pedesaan/daerah tertinggal; 6. Mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah sesuai

dengan kebutuhan, manfaat, potensi dan daya dukung lingkungan yang terpadu,

aspiratif, seimbang dan berkelanjutan; 7. Mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya

energi terbarukan dan tidak terbarukan melalui pemanfatan sumber-sumber energi

baru. 8.

Peningkatan pembangunan infrastruktur daerah dengan memperhatikan aspek

lingkungan dan dampak resiko bencana; 9. Peningkatan perlindungan, pemulihan

kawasan kritis, pemeliharaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan

secara integrasi sebagai modal dasar pembangunan dalam rangka memperbaiki kualitas

kehidupan; 10. Meningkatkan upaya mitigasi bencana; 11. Meningkatkan pemahaman

masyarakat terhadap bencana; 12.

Penyiapan gampong siaga bencana; dan 13. Mewujudkan Kota Meulaboh yang bersih

dan nyaman H a s i l 39 Universitas Malikussaleh c. Faktor Institusional Lembaga

pemerintah yang terkait dengan upaya pengembangan masyarakat di tingkat

Kabupaten Aceh Barat adalah Kantor Pemberdayaan Masyarakat, di tingkat kecamatan

adalah Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan di tingkat desa adalah Lembaga

Pemberdayaan Masyarakat.

Adapun kegiatan program kerja lernbaga tersebut diantaranya adalah program

peningkatan usaha ekonomi desa, program pengembangan teknologi tepat guna dan

program lomba pembangunan antar desa atau kelurahan. Program pembangunan yang

berhubungan dengan pengembangan masyarakat ditangani oleh masing-masing dinas

terkait, diantaranya adalah Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Petemakan dan Peri

kanan, Dinas Koperasi dan UKM, dan Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil.

Wadah komunikasi yang dapat menjembatani kepentingan dari semua stakeholder

dalam program CD belum ada. Hal ini menyebabkan keterlibatan para stakeholder

dalam program CD yang dilaksanakan tidak terorganisir, dan kurang optimal sesuai

dengan kapasitas dan kapabilitasnya. Pembagian tugas dan peranan dari

masing-masing stakeholder tidak ada sehingga menurunkan efektivitas ketjasama yang

terjalin di antara stakeholder. d.

Faktor Ekonomi Kondisi perekonomian Nasional mencatat bahwa perekonomian

Indonesia pada 2012 tumbuh cukup tinggi sebesar 6,3% dan diperkirakan akan

meningkat di 2013-2014. Pertumbuhan tersebut ditopang oleh konsumsi yang terus

meningkat dan investasi yang tetap kuat. Meskipun pertumbuhan 2012 sedikit di bawah

target APBN 2012 sebesar 6,5 persen, capaian pertumbuhan pada kisaran 6,3 persen

merupakan sebuah prestasi yang patut diapresiasi karena dicapai pada saat

perekonomian global mengalami M o d e l P e m b e r d a y a a n M a s y a r a k a t S e k

i t a r T a m b a n g B a t u b a r a 40 Julimursyida/ CS perlambatan. Sementara itu, Inflasi

2012 mencapai 4,30% (yoy) dan ke depan, Bank Indonesia meyakini inflasi akan tetap

terkendali.

Dalam skala Aceh, pada triwulan II 2012, pertumbuhan ekonomi yang hanya 5,59 %.

Kondisi ini meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat 5,83%

(yoy) dan ini sesuai dengan target RPJM Aceh tahun 2012 yang mematok pertumbuhan

ekonomi 5,02 % dan pada tahun 2013 capaian pertumbuhan antara 6,1-6,6% akan

tercapai.

Pertumbuhan ekonomi Aceh Barat tiga tahun terakhir ini bernilai positif dan semakin

cepat. Tingkat pertumbuhan ekonomi pada tahun 2009 adalah sebesar 5persen dengan

PDRB 1,2 T. Sedangkan tingkat pertumbuhan ekonomi pada tahun 2010 dan 2011

masing-masing sebeser 5,09 dan 5,24 persen.

Nilai PDRB harga konstan pada kedua tahun tersebut adalah 1,26 dan 1,32 T Rupiah.

Sebagai perbandingan dengan pertumbuhan ekonomi nasional dan Aceh, maka

pertumbuhan ekonomi Aceh Barat dari pertumbuhan 12 persen pada tahun 2007 turun

menjadi 5,2 pada tahun 2011dan pertumbuhan ini dibawah dari pada pertumbuhan

ekonomi nasional dan Aceh sebagaimana tergambar dari grafik dibawah ini Gambar 5.7.

Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Aceh Barat dengan Provinsi Aceh dan

Nasional Tahun 2007- 2011 H a s i l 41 Universitas Malikussaleh Pertumbuhan ekonomi

Kabupaten Aceh Barat tertinggi terjadi pada 2007 sebesar 11,95 persen. Tahun ini

pertumbuhan ekonomi ditopang oleh sektor utama yaitu bangunan/konstruksi yang

tumbuh sebesar 24,72 persen; perdagangan, hotel dan restoran sebesar 18,22 persen;

listrik dan air minum sebesar 17,27 persen dan jasa-jasa sebesar 16 persen.

Besarnya kontribusi keempat sektor tersebut sebagai implikasi dari proses rehabilitasi

dan rekonstruksi di Kabupaten Aceh Barat akibat gempa dan tsunami yang terjadi pada

26 Desember 2004. Kondisi ekonomi Kabupaten Aceh Barat tahun 2008-2011

cenderung konstan. Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan tahun 2008 sebesar 5,46

persen menjadi 5,24 persen di tahun 2011 atau terjadi perlambatan aktivitas ekonomi

sebesar 2,2 persen selama 4 tahun. Pemerintah Aceh Barat menandatangani MoU

bersama dengan PT.

Mifa Bersaudara terkait kesepakatan pelaksanaan Corporate Sosial Responsibility (CSR)

bagi masyarakat berdomisili sekitar tambang batubara. Penandatanganan kesepakatan

bersama dilakukan lansung oleh Bupati Aceh Barat HT Alaidinsyah (Haji Tito) dengan

Direktur Utama PT. Mifa Bersaudara Slamet Haryadi. Dalam kesepakatan tersebut,

tertuang jika perusahaan tambang batu bara ini akan menyisihkan 1 persen dari hasil

penjualan setiap ton batu bara demi membiayai program social CSR di tengah

masyarakat. Menurut Direktur Utama PT.

Mifa Bersaudara Slamet Haryadi, Ini telah menjadi komitmen perusahan untuk

menyisihkan 1 persen bagi pembiayaan proram CSR. Dalam realisasi tahun 2013

berjalan, perusahaan ini telah memplotkan Rp 980 juta bagi pembiayaan pelaksanaan

sosial ke tengah masyarakat sekitar tambang. Namun, pada tahun 2015 dan tahun 2016,

PT.

Mifa Bersaudara memiliki target akan beroperasi semaksimal mungkin hingga mencapai

angka produksi batubara sebanyak 15 ribu ton sampai 16 ribu ton, sehingga anggaran

pendukung dana CSR dapat meningkat menjadi Rp 45 miliar. M o d e l P e m b e r d a y

a a n M a s y a r a k a t S e k i t a r T a m b a n g B a t u b a r a 42 Julimursyida/ CS e.

Faktor Sosial Budaya Secara kultural masyarakat sekitar perusahaan bersikap pasrah.

Mereka terjerat dalam berbagai kekurangan sehingga mereka kurang memiliki inisiatif,

gairah, kreatif dan kurang dinamis dalam mengubah nasib mereka untuk lebih baik.

Struktur sosial masyarakat yang kebanyakan masyarakat menengah ke bawah dengan

tingkat pendidikan rendah.

Sikap sebagian masyarakat yang "lebih menginginkan umpan dari pada kail". Adat Aceh

identik dengan kehidupan yang bemuansa religius dan taat rnenjalankan ibadah serta

menjunjung tinggi kaidah-kaidah dan tatanan nilai-nilai budaya Aceh. Hal terse but

berpengaruh pada terbentuknya integritas moral dan merupakan landasan yang paling

utama dalam melaksanakan program pembangunan. 5.5.2.

Pandangan Stakeholder Terhadap Program CD PT. Mifa Bersaudara dan Sistem

Kolaborasi diantara Mereka a. Pandangan Perusahaan Merupakan komitmen PT. Mifa

Bersaudara bahwa membangun lingkungan berarti membangun masyarakatnya, yang

mencakup masyarakat di dalam dan di sekitar perusahaan serta masyarakat yang

terpengaruh dengan operasional perusahaan.

Pelaksanaan program bagi pihak perusahaan merupakan pengejawantahan rasa

tanggungjawab perusahaan terhadap masyarakat dalam usaha mencapai kesejahteraan

dan kemandirian guna mendukung operasi perusahaan dan membantu pemerintah

dalam mempereepat pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam pelaksanaan

program, selama ini perusahaan cenderung bekerjasama secara langsung dengan pihak

masyarakat tanpa melibatkan stakeholder lainnya.

Hal tersebut dilakukan untuk lebih memungkinkan tereapainya efektif dan efisiensi

dalam pelaksanaan program. H a s i l 43 Universitas Malikussaleh Pelaksanaan program

CD PT. Mifa Bersaudara di bidang peningkatan pendapatan masyarakat sekitar

perusahaan disadari pihak perusahaan belum mencapai hasil yang diharapkan.

Sementara untuk program CD di bidang-bidang lainnya yakni bidang pembinaan

pendidikan dan keagamaan, pembinaan sosial budaya dan bidang penyediaan

infrastruktur desa dinilai cukup memuaskan. PT. Mifa Bersaudara memandang bahwa

sudah ada kesamaan persepsi mengenai pemberdayaan ekonomi masyarakat namun

disusunnya model atau konsep pemberdayaan ekonomi masyarakat yang jelas dari

pihak pemerintah daerah. Perusahaan menyadari pentingnya kolaborasi antar

stakeholder dalam program CD.

Kolaborasi merupakan salah satu nilai perusahaan yang dapat menjadi landasan dasar

pelaksanaan program CD PT. Mifa Bersaudara. Dengan terjalinnya kerjasama yang sehat

antar stakeholder, kebutuhan dan rencana dari masing-masing pihak dapat diketahui

sehingga program yang akan dijalankan akan lebih efektif dan efisien. b. Pandangan

Pemerintah Daerah Program pengembangan masyarakat di sekitar operasi perusahaan

lebih dibebankan kepada pihak swasta sendiri.

Sedangkan untuk masyarakat luas lainnya, Pemda Kabupaten Aceh Barat (Bappeda)

melaksanakan pembangunan melalui dinas- dinasnya. Pihak pemerintah daerah

mengharapkan adanya kerjasama secara intensif antara pihak perusahaan dengan pihak

pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam setiap pelaksanaan program CD. Kerjasama

tersebut tidak hanya dengan petugas lapangan saja yang bukan merupakan staf yang

mempunyai kapasitas pengambil keputusan.

Pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat memandang bahwa kolaoorasi antar semua

stakeholder dalam program CD PT. Mifa Bersaudara sangatlah penting untuk

mengoptimalkan peran M o d e l P e m b e r d a y a a n M a s y a r a k a t S e k i t a r T a

m b a n g B a t u b a r a 44 Julimursyida/ CS dari masing-masing pihak dalam

berkontribusi sesuai dengan fungsi, kapasitas dan kapabilitasnya. c.

Pandangan Masyarakat Persepsi masyarakat terhadap bantuan dan keberadaan PT. Mifa

Bersaudara cukup baik. Seluruh lapisan masyarakat telah merasakan bantuan yang

diberikan perusahaan walaupun masih ada warga yang memiliki persepsi kurang setuju

akan tempi jumlahnya relatif sangat sedikit.

Disamping itu, keterlibatan masyarakat dalam penyerapan tenaga kerja oleh perusahaan

telah dilakukan sehingga beberapa penduduk setempat bekerja sebagai karyawan

perusahaan . Bekerjasama dengan PT. Mifa Bersaudara birokrasinya panjang dan

berbelit-belit. Komunikasi antara perusahaan dengan masyarakat dinilai masih kurang

efektif.

Salah satu penyebab kondisi tersebut adalah seringnya pergantian staf perusahaan yang

menangani CO. Komunikasi selama ini hanya antara perusahaan dengan tokoh

masyarakat atau kepala desa, kepala kampung, dan perwakilan masyarakat tempatan.

Komunikasi secara langsung dengan (kelompok) masyarakat masih terbatas.

Dalam beberapa kasus, pendekatan seperti itu telah menimbulkan krisis kepercayaan

masyarakat kepada tokoh- tokoh masyarakat. d. Pandangan Perguruan Tinggi Salah satu

misi Perguruan Tinggi adalah melakukan kegiatan pengembangan masyarakat. Upaya

ini ditujukkan agar keberadaan institusi ini mempunyai dampak positif terhadap

kesejahteraan masyarakat sekitamya Dengan demikian, pada gilirannya terdapat

hubungan timbal balik yang harmonis antara masyarakat sekitar dengan perguruan

tinggi. Kolaborasi antar stakeholder dalam program CD. PT.

Mifa Bersaudara akan dapat menutup gap yang timbul dalam hal tenaga, expertise,

dana, dan lain sebagainya yang H a s i l 45 Universitas Malikussaleh diperlukan dalam

pelaksanaan program. Universitas Malikussaleh sebagai mitra penelitian ini memiliki

tugas sebagai tim peneliti dan penyusun model pemberdayaan masyarakat sekitar

tambang batu bara, dan dalam aplikasi model tersebut keterlibatan Universitas Teuku

Umar menjadi sangat penting. e.

Pandangan LSM LSM Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pos Aceh Barat memandang

bahwa program CD merupakan kewajiban moral penanggungjawab usaha sebagai

wujud kepedulian kepada masyarakat dan lingkungannya menimbang dampak yang

dihasilkan dari suatu kegiatan usaha. Program CD PT. Mifa Bersaudara selama ini lebih

banyak berupa bantuan cuma-cuma dan tidak menyentuh pada kebutuhan utama

masyarakat.

Pelaksanaan programnya lebih berupa pemberian kompensasi kepada masyarakat yang

terkena dampak. Kesejahteraan masyarakat lokal tidak banyak terpengaruh dengan

kehadiran perusahaan, bahkan mereka lebih banyak dirugikan karena kehilangan

kesempatan mengakses sumberdaya alamnya. Pihak LSM memandang bahwa

manajemen PT.

Mifa Bersaudara kurang komunikatif, kurang membuka diri dengan pihak- pihak luar,

dan bahkan cenderung defensive. Hal tersebut dapat ditunjukkan dari kerapkalinya

pihak perusahaan tidak hadir dalam pertemuan-pertemuan LSM. Kalaupun pihak

perusahaan hadir, wakil perusahaan yang menghadiri tidak punya wewenang dalam

mengambil keputusan di pertemuan.

Kolaborasi berbagai pihak terkait dalam penyelenggaraan program CD. PT PT. Mifa

Bersaudara akan mempertegas maksud dan tujuan suatu kegiatan, memperjelas hak dan

tanggung jawab dan masing-masing pihak, serta untuk lebih menjamin transparansi

kegiatan dan akuntabilitas dari yang terlibat.

Sejauh mi belum ada M o d e l P e m b e r d a y a a n M a s y a r a k a t S e k i t a r T a m

b a n g B a t u b a r a 46 Julimursyida/ CS kerjasama antara LSM dengan PT. Mifa

Bersaudara dalam program CD. Pihak PT. Mifa Bersaudara tidak mungkin menghindari

interaksi dengan stakeholder lain dalam melaksanakan program CD. Kolaborasi antar

stakeholder dalam pelaksanaan progran CD oleh PT.

Mifa Bersaudara pada dasamya dapat melancarkan mekanisme kerja dan arus informasi

diantara stakeholder yang terlibat. Setiap stakeholder dapat berkontribusi secara

optimal sesuai dengan kapasitas dan kapabilitasnya, sehingga berbagai upaya

pengembangan masyarakat dapat di laksanakan secara efektif dan efisien.

Kolaborasi antara stakeholder juga merupakan proses pembelajaran sosial, dimana

masing-masing pihak dapat saling merefleksikan pengetahuan (pengetahuan

masyarakat, pengetahuan pemerintah, dan pengetahuan pembina lainnya),

mendiskusikannya, dan memilih pengetahuan mana yang dapat diterima oleh

masyarakat yang bersangkutan. Sehingga kesimpulan-kesimpulan yang telah ditetapkan

dan disepakati semua stakeholder dapat diterapkan dalam bentuk aksi kolektif.

Pemerintah seharusnya berupaya memaksimumkan layanan, agar interaksi setiap

stakeholder dalam program CD berjalan baik. Dalam hal ini, pemerintah daerah harus

merupakan fasilitator pembangunan yang dapat menjebatani kerjasama antara pihak

swasta dengan masyarakat. Untuk mendukung terjalinnya kolaborasi antara berbagai

stakeholder dalam program CD, secara hukum diperlukan adanya peraturan-peraturan

daerah (Perda) yang spesifik mengenai program CD dari pemerintah daerah Kabupaten

Aceh Barat.

Peraturan ini menyangkut ketentuan mengenai siapa saja yang bertanggungjawab

terhadap program CD, apa hak dan tanggungjawab masing-masing pihaknya. Untuk

lebih mendukung pelaksanaan program partisipatif tersebut, perlu ditentukan juga H a s

i l 47 Universitas Malikussaleh sistem insentif bagi stakeholder yang mendukung

program dan konsekwensi bagi stakeholder yang tidak menjalankannya.

Seeara politik, diperlukan komitmen dan kemauan politik yang kuat dari pihak

pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat terhadap upaya-upaya pengembangan

masyarakat. Program CD seyogyanya merupakan bagian penting dari RENSTRA

(strategic planning) kabupaten dan juga merupakan bagian kritis dari proses

pembangunan yang memerlukan penanganan secara seksama.

Untuk mendukung pelaksanaan dan keberlanjutan program, diperlukan kebijakan dari

pemerintah daerah kabupaten Aceh Barat yang secara spesifik mengatur program

pemberdayaan masyarakat. Faktor politik merupakan faktor terpenting dibandingkan

dari faktor-faktor yang lainnya. Hal ini disebabkan keberhasilan dari program CD PT.

Mifa Bersaudara sangat ditentukan oleh strategi dari pihak pemerintah daerah

Kabupaten Aceh Barat sendiri dalam mengembangkan kapasitas pihak-pihak terkait

dalam program CD. Terutama berkenaan dengan dukungan kebijakan, dukungan

kelembagaan, dulrungan dana, dukungan sumberdaya, dukungan teknis dan sistem

monitoring dan evaluasi.

Pemerintah daerah merupakan pihak yang berkepentingan dengan pembangunan di

daerahnya sehingga dia rnesti menggunakan kewenangannya untuk menentukan arah

kebijakan pembangunan di daerahnya. Untuk itu diperlukan berbagai kebijakan dari

pemerintahan daerah Kabupaten Aceh Barat yang mampu mendukung dan

memfasilitasi program CD PT.

Mifa Bersaudara agar program tersebut berkembang dan berkelanjutan. Selanjutnya

adalah bagaimana pihak pemerintah daerah tersebut mampu mensinergikan

pendekatan dari program CD dan kebijakan pemerintah daerah. Secara kelembagaan,

pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat perlu melakukan pengorganisasian terhadap

keterlibatan para stakeholder yang berkontribusi dalam upaya pengembangan M o d e l

P e m b e r d a y a a n M a s y a r a k a t S e k i t a r T a m b a n g B a t u b a r a 48

Julimursyida/ CS masyarakat dan terhadap interaksi lembaga-lembaga pemerintah

dengan stakeholder non-pemerintah.

Untuk mendukung kolaborasi tersebut diperlukan revitalisasi keJembagaan dengan cara

membangun kelembagaan yang mampu memfasilitasi kegiatan komunikasi dan

pertukaran informasi antar stakeholder, memantau berjalannya program, secara

partisipatif mendukung kerjasama antar stakeholder dan membentuk Social Control.

Lembaga ini berfungsi sebagai koordinator dan fasilitator dan kolaborasi antara

berbagai stakeholder.

Secara ekonomi, mesti ada anggaran khusus dari pemerintah daerah Kabupaten Aceh

Barat untuk program CD. Alokasi biaya CD tersebut tidak hanya terbatas pada biaya

programnya saja, akan tetapi termasuk untuk kegiatan penelitian khusus program CD

melalui kerjasama dengan pihak perguruan tinggi, mengadakan pertemuan-pertemuan

dan memfasilitasi komunikasi antara berbagai stakeholder.

Dukungan dana ini lebih terkait dengan masalah dukungan administratif lembaga

pemerintah daerah dalam program CD. Disamping sumber dana dari alokasi anggaran

pemerintah daerah, dapat juga diupayakan dengan mengefektivkan partisipasi pihak

swasta dan bahkan dari partisipasi masyarakat sendiri, Secara sosial budaya, pemerintah

daerah Kabupaten Aceh Barat bertanggungjawab untuk memastikan bahwa program CD

yang ada strategis dan dipahami semua stakeholder.

Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman dari masing-rnasing stakeholder

mengenai program CD, pihak pemerintah daerah perlu penyediaan informasi dan

pengetahuan CD yang memadai. Sehingga setiap stakeholder diupayakan untuk dapat

menghargai program CD, mendukung program yang direncanakan, bersedia untuk

terlibat dan berkolaborasi dengan stakeholder lain dalam pengelolaan program.

H a s i l 49 Universitas Malikussaleh Semua stakeholder harus didukung oleh pemerintah

daerah Kabupaten Aceh Barat untuk berperan aktif dalarn program CD PT. Arara Abadi,

mulai dari tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan sampai dengan

pengawasan dan pengevaluasian. Agar stakeholder bersedia dan aktif berpartisipasi

dalam tahapan- tahapan terse but, dapat diupayakan melalui: pelibatan stakeholder

dalam kepanitiaan, dengan mengadakan pertemua reguler; menyelenggarakan group

meetings: penunjukkan contact person untuk aspek tertentu; mengembangkan

kerjasama antar stakeholder, penerbitan bulletin, buku dan pengembangan website CD.

5.5.3. Jejaring dan Sinergi Program 5.5.3.1.

Strategi Mensinergikan Program CD dengan Pembangunan Daerah Untuk

"menjembatani" perbedaan antara kedua kelembagaan pemerintah dengan

kelembagaan masyarakat, maka diperlukan prasyarat sebagai berikut (Kolopaking,

2002): Pertama, dibutuhkan political-will pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat,

antara lain berupa: pengenalan dan pengakuan terhadap hak-hak masyarakat; menaruh

kepercayaan bahwa identitas, budaya, kebiasaan, tata nilai lokal, dan pengetahuan lokal

itu mampu mernberikan kontribusi yang positif terhadap model pengelolaan program

CD yang produktif dan lestari; serta memahami masyarakat sebagai manusia yang

memiliki harkat yang tinggi, dan dengan demikian patut didengar aspirasinya. Kedua,

setiap aturan formal termasuk sistem insentifnya disusun dengan rnengakomodasikan

kebutuhan masyarakat.

Ini merupakan model konkret yang menunjukkan bahwa pemerintah daerah itu percaya

kepada masyarakatnya. Ketiga. setiap tindakan sosialisasi hukum kepada masyarakat

tidak dilakukan secara koersif, meski hukum itu sendiri pada hakekatnya bersifat koersif

Sosialisasi hendaknya dipandang sebagai M o d e l P e m b e r d a y a a n M a s y a r a k

a t S e k i t a r T a m b a n g B a t u b a r a 50 Julimursyida/ CS proses pembelajaran yang

dialogik.

Keempat, agar dihasilkan organisasi pemerintahan daerah yang lebih adaptif terhadap

kepentingan masyarakat, diperlukan desentralisasi penanganan masalah CD dan

devolusi pembuatan keputusan dari tingkat kabupaten ke desa harus diefektifkan.

Kelima, prakarsa pembangunan "jembatan komunikasi" seperti yang dituangkan dalam

empat butir pertama, hendaknya datang dari pihak pemerintah daerah Kabupaten Aceh

Barat. 5.5.3.2.

Strategi Kebijakan Pemerintab Daerah Dalam upaya untuk mewujudkan misi

pembangunan daerah Kabupaten Aceh Barat dan mengimplementasikan konsep

pemberdayaan masyarakat dalam rangka mensinergikan program pengembangan

masyarakat dan pembangunan daerah, maka diperlukan strategi kebijakan program

pembangunan pemerintah daerah yang mencakup penguatan lembaga dan organisasi

masyarakat dan pemberdayaan masyarakat (Haeruman, 2001). a.

Penguatan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Program ini ditujukan untuk

meningkatkan kapasitas lembaga ekonomi masyarakat dan sosial masyarakat yang

dibentuk oleh masyarakat setempat. Lembaga ini diharapkan dapat berperan sebagai

wadah bagi pengembangan kegiatan usaha produktif, interaksi dan ketahanan sosial,

pengelolaan sumberdaya dari pemerintah dan potensi masyarakat, serta partisipasi

dalam pengambilan keputusan publik.

Sasaran program yang ingin dicapai adalah berkembangnya kelompok-kelompok usaha

masyarakat (koperasi) di yang dapat meningkatkan kehidupan ekonomi, sosial dan

politik. H a s i l 51 Universitas Malikussaleh b. Pemberdayaan Masyarakat Strategi pokok

dari pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat dalam pemberdayaan masyarakat adalah

(i) memperkuat lembaga dan organisasi masyarakat dengan membuka ruang yang

seluas- luasnya bagi inisiatif masyarakat, (ii) mengurangi berbagai aturan yang

menghambat, (iii) mengembangkan budaya kemandirian, keswadayaan dan

kesetiakawanan, dan (iv) mengembangkan jaringan sumberdaya, lingkungan alam dan

sosial-budaya setempat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, harkat dan

martabat masyarakat dalam bentuk perlindungan agama dan adat budayanya, harta

bendanya, jiwa raganya, usaha kehidupannya dan masa depannya. 5.6.

Model Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Tambang Batu Bara 5.6.1. Peran Serta

Stakeholder a. PT. Mifa Bersaudara Pembangunan yang tepat sasaran dan berkelanjutan

disemua aspek dalam rangka menciptakan kestabilan disemua sektor bukan hanya

tanggungjawab pemerintah semata tetapi juga berada di pundak seluruh stakeholder

yang ada diwilayah tersebut. Terkait dengan hal tersebut maka keberadaan PT.

Mifa Bersaudara yang bergerak dalam bidang tambang barubara di wilayah Aceh Barat

juga ikut berperan dalam rangka mengisi pembangunan sosial masyarakat yang ada

dikawasan tambang khususnya dan Aceh Barat pada Umumnya. Komitmen ini di

tunjukan dengan dilakukannya penandatanganan MoU antara Pemerintah Aceh Barat

dengan PT. Mifa Bersaudara terkait kesepakatan pelaksanaan Corporate Sosial

Responsibility (CSR) bagi masyarakat berdomisili sekitar tambang batubara.

Penandatanganan kesepakatan bersama dilakukan lansung oleh Bupati Aceh Barat HT

Alaidinsyah (Haji Tito) dengan Direktur M o d e l P e m b e r d a y a a n M a s y a r a k a t

S e k i t a r T a m b a n g B a t u b a r a 52 Julimursyida/ CS Utama PT. Mifa Bersaudara

Slamet Haryadi. Dalam kesepakatan tersebut, tertuang jika perusahaan tambang batu

bara ini akan menyisihkan 1 persen dari hasil penjualan setiap ton batu bara demi

membiayai program CSR di tengah masyarakat. Yang merupakan komitmen perusahan

bagi pembiayaan proram CSR.

Dalam realisasi tahun 2013 berjalan, perusahaan ini telah memplotkan Rp 980 juta bagi

pembiayaan pelaksanaan sosial ke tengah masyarakat sekitar tambang yang merupakan

kontribusi perusahan terhadap perkembangan ekonomi masyarakat secara mandiri.

Namun, pada tahun 2015 dan tahun 2016, PT. Mifa Bersaudara memiliki target akan

beroperasi semaksimal mungkin hingga mencapai angka produksi batubara sebanyak

15 ribu ton sampai 16 ribu ton, sehingga anggaran pendukung dana CSR dapat

meningkat menjadi Rp 45 miliar. Semua yang dilakukan ini adalah wujud dari komitmen

PT.

Mifa Bersaudara yang berada dibawah Group Reswara yang berupaya meningkatkan

kesejahteraan masyarakat, tumbuh dan berkembang bersama masyarakat Aceh Barat

dan Aceh secara keseluruhan. Komitmen untuk ambil bagian dalam proses

pembangunan sebagai wujud tanggungjawab sosial serta mengakomodir Qanun

Provinsi Aceh Nomor 12 tahun 2012 yang mengatur tentang kewajiban perusahaan

untuk melaksanakan program pemberdayaan dan pengembangan masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut maka implementasi tanggungjawab sosial perusahaan

diwujudkan dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Aceh (PPMA). Konsentrasi PPMA

pada Community Empowerment (Pemberdayaan Masyarakat) yang bertitik tolak dari

potensi daerah, aspirasi dan kebutuhan masyarakat Aceh khususnya disekitar tambang.

Dimasa mendatang, program PPMA akan dikoordinir pelaksanaannya melalui sebuah

yayasan yang dibentuk bersama para stakeholder.

Secara umum dalam melaksanakan Program H a s i l 53 Universitas Malikussaleh

Pemberdayaan Masyarakat Aceh (PPMA) berpedoman pada 7 pilar program

pengembangan masyarakat, yaitu: 1. Peningkatan kesehatan masyarakat 2. Partisipasi

aktif dalam kegiatan keagamaan, sosial kemasyarakatan dan melestarikan seni budaya

daerah 3. Pendidikan dan pelatihan 4. Pengembangan sarana desa 5. Pengelolan

sumberdaya berbasis lahan 6. Kemitraan UMKM dan kewirausahaan 7.

Pelestarian lingkungan hidup dan konservasi keanekaragaman sumberdaya hayati.

Selanjutnya agar semua program berjalan tepat sasaran dan sesuai dengan perencanaan

yang ada serta terlaksana dengan baik maka ada 7 tahapan yang harus dilalui, yaitu: 1.

Study penjajakan kebutuhan dengan Metode PRA (Partisipatory Rural Appraisal)/

Pengkajian Keadaan Desa Secara Partisipatif. 2.

Merumuskan Rencana Tindak Lanjut (RTL) Program Yang Berkoordinasi Dengan

Pemerintah Gampong, Kecamatan & Kabupaten serta instansi terkait lainnya. 3. Program

dan alokasi biaya harus dengan Persetujuan Direksi PT. Mifa Bersaudara dan Pemerintah

Kabupaten Aceh Barat. 4. Implementasi (Pemdampingan) 5. Monitoring 6. Evaluasi 7.

Pelaporan Salah satu peranserta PT.

Mifa Bersaudara dalam upaya mendukung pembangunan daerah adalah melaksanakan

program Community Development (CD). Program CD yang dilakukan meliputi beberapa

bidang, yaitu bidang peningkatan pendapatan masyarakat M o d e l P e m b e r d a y a a

n M a s y a r a k a t S e k i t a r T a m b a n g B a t u b a r a 54 Julimursyida/ CS sekitar

tambang pada bidang pertanian dan kehutanan, bidang pembinaan pendidikan dan

keagamaan, bidang pembinaan sosial- budaya dan bidang penyediaan infrastrukrur

desa. Program CD PT.

Mifa Bersaudara cenderung dikelola pihak perusahaan sendiri, mulai tahap perencanaan,

pelaksanaan, monitoring dan evaluasinya. Rencana program CD tahunan

dikoordinasikan dengan pihak pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat. Sedangkan

untuk setiap pelaksanaan program CD pihak perusahaan berkoordinasi dengan pihak

pemerintah daerah kecamatan dan desa.

Pelaksanaan program CD dilaporkan PT. Mifa Bersaudara ke Bappeda Kabupaten Aceh

Barat Provinsi Aceh setiap triwulan dan tahunan. b. Masyarakat Agar Program

Pemberdayaan Masyarakat Aceh (PPMA) dapat berjalan dengan baik maka Peranserta

masyarakat sebagai penerima manfaat langsung dalam program Corporate Sosial

Responsibility (CSR) PT. Mifa Bersaudara mutlak diperlukan.

Selain sebagai pelaksana program, dalam hal ini masyarakat penerima manfaat juga

dilibatkan dalam proses perencanaan, penyusunan rencana tindak lanjut, implemetasi

dan pengawasan. Program pendampingan juga disediakan oleh pihak perusahaan. Hal

ini ditempuh agar Program CSR dapat berjalan dengan baik serta mampu menciptakan

"keseimbangan dinamis" dan "dialektis" antara pendekatan "bottom up" dan "top

down". Peranserta masyarakat dalam program CD PT. Mifa Bersaudara lebih banyak

dalam pelaksanaan program yang dijalankan dari pihak perusahaan.

Peranserta mereka pada tahap perencanaan program berupa menyampaikan usulan

program baik lisan melalui petugas CD lapangan maupun secara tertulis dengan

mengirimkan proposal usulan program ke perusahaan atau mempercayakan aspirasinya

kepada pimpinan gampong/tokoh H a s i l 55 Universitas Malikussaleh masyarakat.

Tidak ada keterlibatan masyarakat dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan program.

Pelaksanaan program CD dilaksanakan melalui Kelompok Pembudidayaan Nelayan /

Kegiatan Produksiserta Nelayan dan Pembudidaya, dimana mereka melakukan

pengolahan dan pemasaran hasil produksi sesuai dengan bidang keahlian dan

pengalaman masing-masing. Aktivitas pemasaran dilakukan melalui koperasi petani

yang juga melakukan penyediaan, pengelolaan dana bergulir/kredit bagi petani. c.

Pemerintah Daerah Dalam rangka mensinergikan berbagai program pembangunan di

wilayah Aceh Barat yang dilakukan oleh semua stakeholder maka peran pemerintah

sangat diperlukan. Berkaitan dengan program Corporate Sosial Responsibility (CSR)

yang diimplementasikan dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Aceh (PPMA) yang

di laksanakan oleh PT.

Mifa Bersaudara selalu melibatkan pihak pemerintah. Semua rencana tindaklanjut yang

telah disusun secara bersama selanjutnya dikoordinasikan kembali dengan pihak

Pemerintah Gampong, Kecamatan dan Kabupaten serta instansi terkait lainnya.

Selanjutnya pada proses penetapan program dan penalokasian biaya juga harus dengan

persetujuan Direksi PT.

Mifa Bersaudara dan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat. Begitu juga dalam hal

implementasi dan monitoring program pihak pemerintah melalui instansi terkait tetap

terlibat secara aktif. Untuk mewujudkan akuntabilitas maka pihak PT.

Mifa Bersaudara diwajibkan untuk menyusun dan menyerahkan laporan secara berkala

kepada semua pihak khususnya pada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat. Keterlibatan

pihak pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat terhadap program CD PT. Mifa

Bersaudara selama ini masih terbatas pada tahapan perencanaan, pelaksanaan dan

monitoring program.

Pada tahap perencanaan, pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat mengundang

semua pihak swasta M o d e l P e m b e r d a y a a n M a s y a r a k a t S e k i t a r T a m

b a n g B a t u b a r a 56 Julimursyida/ CS untuk mempresentasikan rencana program CD

masing-masingnya setiap akhir tahun pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan

Daerah (Musrenbangda), musyawah tersebut dihadiri pihak pemerintah daerah

(kabupaten, kecamatan dan desa), DPRD dan pihak swasta.

Rencana program CD yang akan dijalankan oleh pihak swasta disesuaikan dengan

program pembangunan pihak pemerintah daerah. Keterlibatan pihak pemerintah daerah

dalam pelaksanaan program CD PT. Mifa Bersaudara terbatas pada keterlibatan PPL

pada berbagai program usaha pertanian dan pemasaran hasilnya.

Peran pemerintah daerah dalam pemasaran terbatas pada pemberian kesempatan pada

PT. Mifa Bersaudara untuk melakukan promosi hasil kegiatan CD pada berbagai

pameran pembangunan yang diadakan. Dalam hal monitoring, pemerintah daerah

Kabupaten Aceh Barat menerima laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan

tahunan kegiatan CD dari perusahaan.

Tidak ada evaluasi terhadap basil program CD yang telah dilaksanakan pihak swasta. d.

Perguruan Tinggi Kontribusi perguruan tinggi Universitas Teuku Umar (UTU) dalam

program CD PT. Mifa Bersaudara terbatas pada tahap perencanaan program. Peranserta

pihak perguruan tinggi dengan PT. Mifa Bersaudara dalam hal pendampingan

pelaksanaan program CD, monitoring dan evaluasi program belum ada.

Peran serta UTU terhadap pembangunan daerah, berupa kerjasama antara Lembaga

Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UTU dengan pemerintah daerah Kabupaten

Aceh Barat. Dari kerjasama tersebut dihasilkan pemikiran dan kebijakan pengelolaan

lingkungan hidup yang berorientasi pada karakter ekosistem, peranserta masyarakat,

kearifan tradisi masyarakat tempatan dan keadilan ekonomi serta perubahan lingkungan

global.

Perguruan tinggi ini juga memberikan masukan kepada pihak pemerintah H a s i l 57

Universitas Malikussaleh daerah dalam hal penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan

Propeda. e. Lembaga Swadaya Masyarakat Keterlibatan pihak Lembaga Swadaya

Masyarakat (LSM) dalam program CD PT. Mifa Bersaudara secara langsung tidak ada.

Peranan LSM selama ini lebih banyak pada pembinaan masyarakat untuk menyadari

hak- kewajibannya dan memberikan kontrol sosial terhadap pelaksanaan

program-program pembangunan. Wujud pembinaan masyarakat dan kontrol sosial

tersebut biasanya disampaikan melalui tulisan di media masa yang memungkinkan

semua stakeholder mengetahuinya.

Kepada pihak pernerintah, LSM berkontribusi dalam memberikan tanggapan terhadap

Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda). Disamping itu juga, LSM memberikan

pandangan aspek sosial-lingkungan kepada DPRD mengenai program pembangunan

dalam penyusunan Pembentukan Tata Ruang. 5.6.2. Proses Pembentukan,

Pengembangan, dan Pengujian Model Proses pembentukan, pengembangan, dan

pengujian model dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Metode Penelitian dan

Pengembangan (Research and Development).

Metode ini dirancang untuk mengembangkan suatu produk atau model baru dan atau

menyempurnakan produk atau model yang telah ada dengan langkah-langkah yang

dapat dipertanggungjawabkan. Metode ini secara umum mengacu pada Gall dan Borg

(1989), Sukmadinata (2005) memodifikasi untuk menyederhanakannya menjadi tiga

tahap utama, yaitu pendahuluan, pengembangan, dan pengujian model. M o d e l P e m

b e r d a y a a n M a s y a r a k a t S e k i t a r T a m b a n g B a t u b a r a 58

Julimursyida/ CS Gambar 5.8.

Proses Pembentukan, Pengembangan, dan Pengujian Model. Sumber: Gall dan Borg

(1989), Sukmadinata (2005). Metode ini dirancang untuk mengembangkan suatu produk

baru dan atau menyempurnakan produk yang telah ada dengan langkah-langkah yang

dapat dipertanggungjawabkan (Sukmadinata, 2005; 163 - 145).

Produk yang dikembangkan dalam penelitian adalah suatu Model Pemberdayaan

Masyarakat Sekitar Tambang Batubara Berbasis Sinergisitas Stakeholder Dan

Manajemen Ekoregion. Berdasarkan pada langkah penelitian ini secara umum mengacu

pada pendapat Gall dan Borg (1989) di atas, Sukmadinata (2005:189) memodifikasi

untuk menyederhanakannya menjadi tiga tahap utama, yaitu pendahuluan,

pengembangan, dan pengujian, seperti terlihat pada gambar 5.8.

Penelitian pendahuluan, yaitu tahap persiapan untuk pengembangan model. Tahap ini

terdiri atas dua langkah yaitu studi kepustakaan dan survei lapangan. Tahap

pengembangan terdiri dari Deskripsi kondisi Pemberdayaan Masyarakat H a s i l 59

Universitas Malikussaleh tiga kegiatan yaitu pengembangan draf awal, uji coba model

terbatas, dan uji coba lebih luas.

Tahap ketiga, adalah validasi yaitu melakukan penelitian dengan menggunakan metode

eksperimen antara kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Penelitian ini

menggunakan prosedur Research and Development (R&D) (Borg,R.W & Goll, 2003)

dengan target terumuskannya Model Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Tambang

Batubara Berbasis Sinergisitas Stakeholder dan Manajemen Ekoregion disusun sebagai

salah satu inisiatif proses sinergisitas kelembagaan, dengan tujuan untuk motivasi

masyarakat dan bukan untuk menjejalkan konsep kelembagaan salah satu pihak saja,

namun untuk mengadaptasikan sinergisitas kelembagaan stakeholder yang ada.

Masyarakat akan temotivasi bukan dengan imbalan material, melainkan dengan

menciptakan "rasa memiliki" melakukan pemberdayaan, dan melembagakan kekuatan

masyarakat (Roy, 1992 dalam Kolopaking, 2002 ). Penelitian ini diawali dengan mengkaji

berbagai literatur, peraturan, pedoman penyelenggaraan pembelajaran dan survey.

Kunjungan ke lokasi tambang batu bara PT. Mifa Bersaudara dan Bappeda Kabupaten

Aceh Barat.

Diskusi dengan pelaksanan program, praktisi maupun masyarakat dilakukan untuk

mengamati pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan selama ini.

Hasil dari dua kegiatan pada tahap pertama merupakan bahan kajian untuk membuat

perencanaan kegiatan. Berbagai masukan tersebut diseminarkan dengan melibatkan

para pakar dan praktisi untuk mendapatkan tanggapan tentang model yang akan

dikembangakan.

Untuk "menjembatani" perbedaan antara stakeholder, potensi konflik dapat

ditransformasi menjadi potensi kooperatif yang sinergis (Kolopaking, 2002), maka

diperlukan model sebagai berikut: M o d e l P e m b e r d a y a a n M a s y a r a k a t S e

k i t a r T a m b a n g B a t u b a r a 60 Julimursyida/ CS Gambar 5.9. Draft Awal Model

Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Tambang Batubara Berbasis Sinergisitas Stakeholder

Dan Manajemen Ekoregion.

Tahapan selanjutnya adalah mengadakan workshop dan Focus Group Discussion (FGD)

untuk merancang Model Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Tambang Batubara Berbasis

Sinergisitas Stakeholder dan Manajemen Ekoregion. Hasil perumusan model kemudian

divalidasi oleh kelompok ahli. Setelah validasi, tahap selanjutnya adalah revisi yang

menghasilkan model pemberdayaan masyarakat.

Hasil ujicoba dan pengujian terhadap model adalah sebagaiberiut: H a s i l 61

Universitas Malikussaleh Gambar 5.10. Model Pemberdayaan Masyarakat Sekitar

Tambang Batubara Berbasis Sinergisitas Stakeholder Dan Manajemen Ekoregion 5.6.3.

Tahapan Utama da1am Model PISS-ME Seperti upaya-upaya pengembangan lain yang

dilakukan dalam kerangka mencapai tujuan pembangunan yang melalui tahapan dalam

penerapnnya, Model Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Tambang Batubara Berbasis

Sinergisitas Stakeholder dan Manajemen Ekoregion (Model PISS-ME) memiliki empat

tahapan utama yang berada dalam satu siklus pengelolaan Model Pemberdayaan

Masyarakat yang berkelanjutan.

yaitu: ? Tahap I : Persiapan ? Tahap II: Perencanaan M o d e l P e m b e r d a y a a n M a s

y a r a k a t S e k i t a r T a m b a n g B a t u b a r a 62 Julimursyida/ CS ? Tahap III:

Pelaksanaan ? Tahap IV: Monitoring dan Evaluasi (Monev) Gambar 5.11. Tahapan Utama

dalam Model Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Tambang Batubara Berbasis

Sinergisitas Stakeholder dan Manajemen Ekoregion (Model PISS-ME).

Tahap I merupakan tahap awal yang diperlukan oleh daerah ketika akan memulai

penerapan Model PISS-ME. Sementara itu, Tahap II sampai Tahap IV merupakan

tahap-tahap yang secara langsung berada dalam penerapan Model Pemberdayaan

Masyarakat Sekitar Tambang Batubara Berbasis Sinergisitas Stakeholder dan

Manajemen Ekoregion (Model PISS-ME).

Proses yang ada di dalam Tahap II sampai IV tidaklah berjalan secara linear melainkan

dalam H a s i l 63 Universitas Malikussaleh satu siklus. sehingga akan menjadi proses

yang terus berulang dan berkelanjutan. a. Tahap I: Persiapan Tahap ini dimaksudkan

sebagai tahap awal atau persiapan yang perlu dilakukan dalam rangka memulai

menerapkan pendekatan Model PISS-ME.

Sebagian besar kegiatan dalam tahap ini terkait dengan penyiapan kelembagaan Model

Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Tambang Batubara Berbasis Sinergisitas Stakeholder

dan Manajemen Ekoregion (Model PISS-ME). Tahap lni terdiri tiga langkah yaitu: ?

Langkah I : Melakukan sosialisasi. penyebarluasan informasi dan propaganda

pendekatan Model Pemberdayaan Masyarakat, ? Langkah2: Membentuk organisasi

pelaksana Model Pemberdayaan Masyarakat di daerah ? Langkah3 : Melakukan anallsis

terhadap kondisi saat ini. b. Tahap II: Perencanaan Sebelum memulai pada tahap

pelaksanaan Model PISS-ME itu sendiri.

daerah harus melalui tahap perencanaan. Tahap ini dimaksudkan agar daerah mampu

merencanakan secara baik dan tepat pelaksanaan Model Pemberdayaan Masyarakat

Sekitar Tambang Batubara Berbasis Sinergisitas Stakeholder dan Manajemen Ekoregion

(Model PISS-ME).

Langkah yang termasuk ke dalam tahapan ini adalah: ? Langkah 4: Mengidentifikasi dan

menentukan kluster ekonomi sebagai fokus Model Pemberdayaan Masyarakat ?

Langkah 5: Diskusi Forum kemitraan untuk menyusun strategi dan rencana tindak lanjut

c. Tahap III: Pelaksanaan M o d e l P e m b e r d a y a a n M a s y a r a k a t S e k i t a r T a

m b a n g B a t u b a r a 64 Julimursyida/ CS Tahap III adalah tahap pelaksanaan yaitu

melaksanakan seluruh strategi dan agenda program Model PISS-ME yang telah

ditetapkan pada Tahap II.

Langkah-langkah yong dilakukan pada Tahap III ini lebih ditujukan pada hal-hal yang

sangat penting yang sangat dianjurkan untuk dilakukan dan tidak ditinggalkan dalam

proses pelaksanaan agenda program dan kegiatan yang terkait dengan Tahap II, apapun

strategi Model Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Tambang Batubara Berbasis

Sinergisitas Stakeholder dan Manajemen Ekoregion (Model PISS-ME) yang dipilih.

Sedangkan isi kegiatan dari setiap longkah pada Tahap III akan sangat fleksibel baik dari

jenis dan volume kegiatan. tergantung pada strategi dan agenda program Model

PISS-ME yang dipilih. Secara umum Tahap III ini terdiri dari 5 langkah yaitu: ? Langkah 6:

Mengembangkan dan memperkuat kapasitas, kemampuan dan ketrampilan kelompok

usaha ? Langkah 7: Mengembangkan, memperluas pasar dan melakukan promosi

kelompok usaha ? Langkah 8: Membangun kerja sama berkelanjutanl. d.

Tahap IV: Monitoring dan Evaluasi Walaupun diletakkan pada tahap terakhir. kegiatan

monitoring dan evaluasi tidak selalu harus diletakkan di akhir kegiatan Model PISS-ME.

Hal ini karena pada prinsipnya kegiatan Model Pemberdayaan Masyarakat merupakan

siklus sehingga kegiatan monitoring dan evaluasi juga sangat penting dilakukan

sepanjang pelaksanaan Model Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Tambang Batubara

Berbasis Sinergisitas Stakeholder dan Manajemen Ekoregion (Model PISS-ME).

Tahap ini terdiri dari l langkah yaitu: ? Langkah 9: Membangun sistem dan melaksanakan

monitoring dan evaluasi. H a s i l 65 Universitas Malikussaleh Peran Stakeholder dalam

tahapan utama Model PISS-ME, sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut: Tabel 5.3.

Peran Stakeholder dalam tahapan utama Model PISS-ME No Stakeholder Tahap I Tahap

II Tahap III Tahap IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 PT.

MIFA BERSAUDARA v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v

v v v v v v v v v sustain dan survive apabila didukung dengan kebijakan makro yang

mampu "memahami" program-program tersebut dan secara institusional mampu

memberikan "insentif' dalam pelaksanaannya. Secara komprehensif, proses

implementasi program pengembangan masyarakat perlu didekati dengan

"rnensinergikan" pendekatan "bottom up" (beragam program mikro) dan "lo p down"

(kebijakan makro) (Tenny, 2002). Program CD harus dapat menciptakan "keseimbangan

dinamis" dan "dialektis" antara pendekatan "bottom up" dan "top down".

Untuk itu, strategi pengembangan dan peran kelembagaan perlu didekati dengan

upaya-upaya "comminity based development" (yang bersifat "bottom up") dan

pengembangan proses-proses M o d e l P e m b e r d a y a a n M a s y a r a k a t S e k i t

a r T a m b a n g B a t u b a r a 66 Julimursyida/ CS kebijakan di tingkat pemerintah

Kabupaten Aceh Barat yang mampu mendukung dan memfasilitasi community based

development (CBO) tersebut (Tenny, 2002) (Lihat Gambar 5.12). Gambar 5.12.

Keseimbangan Dinamis dan Hubungan Dialektis Antara Community Rased Development

dan Local Goverment Policies Pengembangan usaha-usaha produktif yang berbasiskan

kepada komunitas diharapkan dapat melibatkan stakeholder yang lain (kelembagaan

kolaboratif), seperti organisasi pemerintahan dan berbagai organisasi internasional.

Meskipun demikian, jejaring ini tidak akan mengadopsi pendekatan birokratis atau

teknokratis.

Keberhasilan jejaring sebagai media untuk perumusan policy menjadi sangat penting,

tetapi ini semua tergantung pada komitmen semua stakeholder dalam jejaring tersebut.

Gambaran mengenai jejaring kelembagaan berbasis komunitas ditunjukkan pada

Gambar 5.13 (Tonny, 2002). Terdapat beragam institusi dalam suatu kornunitas,

meskipun sangat sedikit jumlahnya, yang bergerak dalam usaba- usaha produktif yang

berbasiskan kepada komunitas dan telah H a s i l 67 Universitas Malikussaleh

melembaga, baik di sektor pertanian maupun non-pertanian.

Jejaring kelembagaan kolaboratif yang akan dikembangkan harus mampu menjalin

hubungan berdasarkan prinsip kesetaraan dengan institusi-institusi tersebut. Oleh

karena itu, sistem jejaring yang dibentuk harus mempertimbangkan mekanisme

tradisiona1. Hal-hal penting dalam membangun jejaring yang ada yakni menyelamatkan

jaringan pasar yang sudah ada dan mencabut aturan main yang merugikan masyarakan

(Tonny, 2002).

Gambar 5.13 Jejaring Kelembagaan Berbasis Komunitas Dalam hal pendanaan kegiatan

produktif, peranan pemerintah lokal bersifat sebagai fasilitator bukan sebagai donatur.

Pemerintah lokal perlu mengalokasikan dana untuk masyarakat lapisan bawah atau

pengusaha kecil. Dalam haJ ini penguatan kelernbagaan merupakan hal penting dalam

pemberdayaan masyarakat.

Untuk itu harus ada kesepakatan, bahwa harus dimulai dengan penguatan kelembagaan

dan alokasi dana. LSM yang bergiat daJam pemberdayaan masyarakat bisa rnelengkapi

kegiatan usaha- usaha produktif (Tonny, 2002). M o d e l P e m b e r d a y a a n M a s y a

r a k a t S e k i t a r T a m b a n g B a t u b a r a 68 Julimursyida/ CS Apabila dilandasi

dengan respon yang baik serta prinsip- prinsip partisipatori, maka hasil pemikiran

stakeholder di tingkat lokal atau nasional perlu dikembalikan pada jejaring di tingkat

komunitas dan lokal, sehingga rumusan-rumusan dan jejaring ini perlu rnendapat

tanggapan dari seluruh masyarakat.

Jaringan kelembagaan berbasis komunitas tidak hams diformalkan (Tonny, 2002). 5.7.

Rancangan Program a. Rancangan Program Pemberdayaan Masyarakat Prinsip

kesetaraan bagi para stakeholder merupakan sebuah kunci keberhasilan dalarn

membangun kolaborasi. Akan tetapi menurut kenyataan di lapangan, masyarakat lokal

sebagai stakeholder berada pada posisi paling lemah sehingga diperlukan

pemberdayaan.

Melalui kegiatan pendampingan diharapkan akan dapat meningkatkan kemampuan

rnasyarakat lokal, sehingga pada saatnya nanti mereka akan dapat memiliki peran yang

sebanding dengan stakeholder yang lainnya. Dengan demikian posisi rnereka dapat

disejajarkan dengan stakeholder tainnya. Rancangan program pemberdayaan

masyarakat dilakukan dengan kegiatan pendampingan, melalui beberapa upaya yang

diantaranya adalah (Kaswinto, 1999): 1.

Pembentukan dan Pengorganisasian Sistem Kelembagaan. Kegiatan ini diawali dengan

pembentukan kelompok- kelompok dampingan oleh pihak. pemerintah desa. Melalui

mekanisme kelompok akan dibangun konsensus- konsensus atau komitmen bersama

untuk menyelesaikan persoalan komunitas. Melalui kegiatan kelompok juga diharapkan

dapat digali ide-ide atau gagasan yang selanjutnya akan dikembangkan secara bertahap

sebagai proses pembelajaran partisipatif demi kemajuan kelompok dan masyarakatnya.

Antar kelompok juga dapat rnembentuk networking baik di H a s i l 69 Universitas

Malikussaleh bidang kegiatan usaha produktif, sharing pengetahuan dan pengalaman,

infonnasi dan yang lebih penting adalah datam rangka menghimpun kekuatan bersama

sehingga mereka memiliki daya tawar (bargaining position) yang lebih kuat. 2.

Meningkatkan Kuatitas Sumberdaya Manusia, Peningkatan kualitas sumberdaya

masyarakat dilakukan melalui kegiatan- kegiatan pelatihan, beJajar bersama, diskusi

kelompok, diktat, magang, studi banding, seminar, dan sebagainya.

Hal tersebut dapat dilakukan oleh pihak pemerintah Kecamatan dan instansi terkait

lainnya yang dapat juga bekeIjasama dengan pihak PT.Mifa Bersaudara dan perguruan

tinggi. 3. Menciptakan dan Mengembangkan Usaha Produktif. Kegiatan usaha produktif

diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang berarti penguatan

masyarakat di bidang ekonomi.

Jenis kegiatannya, bisa mengembangkan usaha produktif yang sudah ada, atau

membuka bidang usaha baru. Penguatan rnasyarakat melalui pendekatan ekonomi akan

dapat meningkatkan motivasi anggota dalam berkelompok karena sebagian

kepentingan mereka dapat terpenuhi. Di pihak lain, keberhasilan dalam peningkatan

ekonomi kelompok akan dapat memotivasi orang lain untuk ikut berkelompok.

Sehingga keberhasi Ian kegiatan pendampingan dalam bidang ekonomi akan memiliki

peran yang sangat penting dalam menunjang kegiatan-kegiatan selanjutnya. Hal ini

harus dilakukan oleh pihak pemerintah kecamatan Tualang dengan bekerjasama dengan

pihak PT.Mifa Bersaudara 4. Mengembangkan Sistem Informasi Masyarakat. Nilai-nilai

strategis yang sesungguhnya dari mengembangkan sistem infonnasi masyarakat adalah

penguatan masyarakat di M o d e l P e m b e r d a y a a n M a s y a r a k a t S e k i t a r T

a m b a n g B a t u b a r a 70 Julimursyida/ CS bidang informasi.

Sistem informasi ini akan sangat membantu masyarakat daJam pembentukan jaringan

antar lernbaga atau kelompok-kelompok yang telah terorganisir melalui kegiatan

pendarnpingan masyarakat. Sistem infonnasi yang dikembangkan juga akan menjadikan

masyarakat mampu mengakses informasi ke dunia luar. Kekuatan masyarakat dalam

mengakses informasi, dapat mempengaruhi seluruh aktifitas mereka yang pada akhimya

akan bermuara pada sustainable tidaknya komunitas mereka.

Hal ini harus diupayakan oleh pihak pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat.

Pemberdayaan masyarakat harus dimulai dari rumah tangga yang mencakup aspek

sosial, politik, dan psikologis. Pernberdayaan sosial adalah usaha memperoleh akses

informasi, pengetahuan, keterampilan, partisipasi dalarn organisasi sosial, dan sumber

keuangan.

Pemberdayaan politik adalah usaha untuk memiliki akses dalarn proses pengambilan

keputusan publik yang mempengaruhi masa depan mereka. Pemberdayaan psikologis

adalah usaha bagaimana membangun kepercayaan diri bagi rumah tangga yang Jemah

(Wiranto, 2001). b. Pemberdayaan Bidang Ekonomi Dalarn rangka membangun

perekonomian masyarakat yang kuat, efisien, dan modem, terdapat lima agenda

permasalahan yang harus diupayakan pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat, yaitu:

Pertama, mengoptimalkan peran pemerintah dalam membangun sektor usaha dan

mekanisme pasar yang efisien.

Kedua, meningkatkan posisi tawar masyarakat dalam merespon pasar. Ketiga,

meningkatkan daya beli masyarakat dan melancarkan pemasaran output secara efisien.

Keempat, meningkatkan akses usaha. masyarakat ke input produksi (modal, teknologi,

lahan, H a s i l 71 Universitas Malikussaleh tenaga kerja). Kelima, menciptakan

keterkaitan usaha besar dengan usaha masyarakat secara sinergis dan setara.

Agenda pertama Penataan kebijakan pemerintah daerah agar dapat melaksanakan

fungsi pelayanan dan pengaturan yang baik. Program-program CSR PT.Mifa Bersaudara

di bidang peningkatan pendapatan masyarakat seharusnya didukung pihak pemerintah

daerab Kabupaten Aceh Barat dengan cara mengupayakan berbagai program yang

dijalankannya dapat berjalan efektif.

Pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat harus mampu bekerjasama dengan pihak

swasta dan menjadi fasilitator dalam menggalang dukungan dari pihak terkait lainnya

seperti dari perguruan tinggi, LSM dan masyarakat khususnya. Fungsi pemerintah

daerah antara lain meningkatkan pengaturan mekanisme pasar, menyediakan pelayanan

barang dan jasa publik, pengelolaan sumberdaya alam untuk kemakmuran rakyat, dan

penanganan masyarakat miskin. Agenda Kedua Kebijakan seyogyanya diarahkan untuk

meningkatkan kemampuan kelembagaan produksi dalam kegiatan usaha masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi menuju pada penguatan usaha

mikro, usaha kecil dan usaha menengah agar tumbuh dan berkembang. Proses produksi

dan pemasaran dilakukan secara terorganisir oleh pelaku usaha kecil dengan bantuan

kelompok usaha besar. Dengan adanya program CSR dari pihak PT.Mifa Bersaudara

hendaknya dapat menjadi media untuk menciptakan hubungan industri yang baik

antara usaha kecil masyarakat dan pihak usaha besar swasta.


72 Julimursyida/ CS Agenda Ketiga Pemberian akses pada pelaku ekonomi yang lemah

untuk mendapatkan input produksi meliputi lahan, modal, infonnasi pasar, keterampilan

dan pengusaan teknologi, Pemberdayaan di bidang permodalan meliputi: (i) pemberian

bantuan modal yang membangun kemandirian, (ii) penciptaan sistem permodalan yang

kondusif bagi usaha rnikro, usaha kecil dan usaha menengah untuk mendapatkan akses

di lembaga keuangan, dan (iii) skema penggunaan atau kebijakan pengalokasian modal

ini tidak boleh terjebak pada perekonomian subsistem.

Rendahnya kualitas masyarakat, tidak kuatnya permodalan, serta kemampuan

penguasaan faktor produksi lainnya berpeluang untuk timbulnya konflik antara

masyarakat ekonomi lemah dan kuat semakin besar. Dengan demikian, jika masalah

pemberdayaan masyarakat tidak menyentuh aspek-aspek pemihakan dan kemitraan

dalam pemanfaatan faktor produksi, maka dalam jangka panjang akan terjadi masalah

sosial yang merugikan semua pihak.

Agenda Keempat Berbagai upaya perlu dilakukan pihak pemerintah daerah Kabupaten

Aceh Barat untuk membangun hubungan kerja atau networking kemitraan antara usaha

mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar sebagai satu kesatuan ekonomi.

Networking ini menjadi dasar pembangunan struktur usaha yang kokoh dan memiliki

keterkaitan struktural yang kuat antar pelaku.

Sinergi antar skala usaha ini akan memacu pertumbuhan dengan pemerataan. Pada

gilirannya dapat dibangun perekonomian daerah yang sehat yang mampu tumbuh dan

bersaing. H a s i l 73 Universitas Malikussaleh c. Pemberdayaan Bidang Sosial dan Politik

Pemberdayaan masyarakat di bidang sosial dan politik perlu dilakukan oleh pemerintah

daerah Kabupaten Aceh Barat.

Pemberdayaan pada kedua bidang ini mencakup lima program yaitu: (i) peningkatan

akses dalam pelayanan sosial dasar, kemampuan keswadayaan masyarakat, dan

penyelarasan budaya produktif, (ii) pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan

kebijakan publik serta dalam mengontrol pelaksanaan pembangunan, (iii)

pengoptimalan peran pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsi pelayanan dan

peningkatan partisipasi masyarakat, dan (iv) pembagian peran dan tanggungjawab

antara pemerintah, swadaya masyarakat dan dunia usaha. d.

Program Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Masyarakat Suatu keterkaitan program

pengembangan perkonornian daerah yang efisien hanya dapat terjadi apabila terdapat

kerangka kelembagaan untuk mendukungnya. Kerangka kelembagaan mampu

mendukung adalah suatu kelembagaan kemitraan (kolaborasi) antara wakil-wakil dari

pemerintah, swasta, dan kelompok masyarakat.

Dalam hal ini, prakarsa dari pihak swasta diharapkan dapat berperan sebagai penggerak

dalam mengidentifikasi dan melaksanakan segenap kegiatan dalam kelembagaan

kemitraan yang dibentuk (Sutrisno, Fauzi dan Hariyadi, 200 I). Untuk itu, dalam upaya

mengembangkan networking dalam program pengembangan ekonomi masyarakat,

terdapat empat lembaga ekonomi lokal yang erat kaitannya dengan pengembangan

ekonomi lokal yang harus dikembangkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Aceh

Barat, yaitu lembaga usaha produksi, lembaga distribusi pemasaran, lembaga

usaha/keuangan, dan lembaga keswadayaan masyarakat.

Program peningkatan kapasitas lembaga- lembaga tersebut adalah sebagai berikut: M o

d e l P e m b e r d a y a a n M a s y a r a k a t S e k i t a r T a m b a n g B a t u b a r a 74

Julimursyida/ CS Lembaga Usaha Produksi Terdapat tiga hal yang erat kaitannya dengan

lembaga usaha produksi, yakni: teknologi produksi, komoditas unggulan lokal, dan

sumberdaya manusia. Teknologi Produksi • Mendukung tercapainya skala usaha yang

ekonomis bagi terwujudnya efektivitas dan efisiensi usaha.

• Menciptakan integrasi usaha hulu-hiIir. • Memotivasi lahirnya inovasi dan penerapan

teknologi tepat guna untuk meningkatkan nilai tambah suatu produk. Mendukung

pemenuhan sarana peralatan produksi, dimana pada tingkat pascapanen, sarana (alat

dan mesin) yang digunakan untuk memanfaatkan potensi daerah. Komoditas Unggulan

Lokal • Penetapan komoditas unggulan lokal.

Penetapan ini harus melibatkan berbagai unsur rnasyarakat untuk mendapatkan

pertimbangan yang lebih obyektif dengan mempertimbangkan kekhasan (comparative

advantage) suatu komoditas sehingga selain mempunyai nilai regional juga mempunyai

nilai strategis dalam aspek pemasaran. • Menciptakan sistem informasi yang mampu

menyediakan data dan informasi tentang potensi lokal, peluang pasar, dan sistem

penunjang keputusan (Decision Support System / DSS) yang dapat digunakan secara

efektif untuk memilih komoditas dan bisnis unggulan daerah. Sumberdaya Manusia 1.

Prioritas pertama pengembangan SDM adalah kepada aparatur pemerintah daerah di

tingkat kabupaten, kecamatan dan desa. Hal ini dilakukan untuk memperkuat H a s i l 75

Universitas Malikussaleh lembaga birokrasi (Razak, 2001). Setelah itu diberikan kepada

masyarakat dengan sasaran kelompok masyarakat, perusahaan dan LSM. 2.

Memberikan pelatihan atau penyuluhan sistematis (Business Development Service/

PT.Mifa Bersaudara). 3. Mengembangkan jaringan kerjasama diantara berbagai lembaga,

baik swasta maupun pemerintahan dalam menerapkan kegiatan. Lembaga Distribusi

Pemasaran a. lnfrastruktur dan Sarana Produksi • Mendukung keterkaitan usaha

produksi dengan praktek distribusi.

• Membangun infrastruktur dan sarana distribusi, pola tataniaga dan perilaku pelakunya,

serta pola pembagian marginnya, b. Kemitraan Usaha • Mensinergikan pola tataniaga

dengan perilaku pelakunya untuk menjamin adanya pemerataan margin. • Penguatan

kelembagaan produsen seperti koperasi pemasaran bersama. Lembaga Keuangan dan

Permodalan Usaha a.

Lembaga Perbankan • Mengupayakan adanya suatu layananan khusus dalam

penyaluran kredit ke UKM agar jumlah nasabah dapat meningkat sehingga dapat

membantu UKM dalam mempercepat putaran usahanya. • Mengembangkan prosedur

penilaian kelayakan (feasibility assessment) perbankan yang berlaku khusus bagi UKM.

b. Lembaga Penjamin Kredit M o d e l P e m b e r d a y a a n M a s y a r a k a t S e k i t a

r T a m b a n g B a t u b a r a 76 Julimursyida/ CS • Membentuk Lembaga Penjamin

Pembiayaan Usaha (LPPU) untuk memenuhi kebutuhan Modal Kerja Jangka Pendek

(MKJP) bagi UKM.

• Menciptakan suatu sistem infonnasi yang akurat untuk menilai keJayakan suatu usaha,

serta unit layanan teknologi dan bisnis untuk menjamin kinerja usaha yang telah didanai

sesuai rencana. Lembaga Swadaya Masyarakat Berbagai lembaga keswadayaan

masyarakat di Kabupaten Aceh Barat yang terkait dengan perekonomian daerah, antara

lain kelompok masyarakat, kelompok tani dan Kadinda. a. Mempertahankan tingkat

keberlanjutan (sustainability lembaga keswadayaan) b.

Meningkatkan tingkat partisipasi serta keuntungan bisnis yang diterima oleh partisipan.

Kaneakaragaman Program Pembentukan Kelembagaan Kemitraan dan Jaringan e.

Kelembagaan Lobi dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat Untuk

mengimplementasikan Community Based Development yang berhubungan dalam suatu

"keseimbangan dinarnis" dengan Local Government Policies dalam program CSR, maka

perlu dibentuk lembaga kemitraan di setiap tingkatan pemerintahan. Lembaga ini tidak.

saja berfungsi sebagai "catalist" antara pemerintah pemerintah Kabupaten Aceh Barat

dan masyarakatnya, tetapi juga memiliki tugas utama, antara lain: (1) Mengelola dan

mengembangkan unit-unit usaha produktif yang telah ditetapkan; (2) Mengatur

mekanisme pengembangan modal usaha produktif; dan (3) Memfasilitasi pelaksanaan

aktivitas pengembangan masyarakat (Tenny, 2002).

Orgamsasi tersebut harus disponsori oleh instansi terkait dan melibatkan wakil-wakil H a

s i l 77 Universitas Malikussaleh dari stakeholder. Wakil pihak pemerintah mesti staf

yang bertanggung jawab untuk perencanaan manajemen, masalah- masalah hukum dan

berhubungan dengan masyarakat. Begitu juga tokoh-tokoh yang antusias dengan CSR.

Pengembangan ekonomi lokal berorientasi pada peningkatan peranserta masyarakat

dalam kegiatan ekonomi lokal melalui kegiatan yang dirancang oJeh pemerintah daerah

Kabupaten Aceh Barat dengan menitikberatkan pada pembinaan dan pemberdayaan

masyarakat dalarn bentuk kelembagaan kemitraan. Kelembagaan ini perlu ada baik di

desa, kecamatan, kabupatenlkota sampai tingkat provinsi dengan mengembangkan

usaha-usaha kecil yang berbasis sumberdaya lokal sebagai objek pembinaan.

Dalam rangka pemberdayaan kelembagaan ini, maka pihak pemerintah daerah di

masing-masing tingkatan perlu diidentifikasikan berbagai lembaga yang ada dan yang

perlu, sehingga jaringan kerja pengembangan ekonomi masyarakat lokal dapat berjaJan

dan berkembang dengan book. Upaya pengembangan ekonomi lokal melaJui

pengembangan networking kolaboratif antara berbagai stakeholder dalam program

CSR PT.Mifa Bersaudara mensyaratkan adanya kelengkapan kelembagaan kemitraan

mulai tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota sampai ke provinsi.

Untuk itu, pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat perlu membentuk

lembaga-lembaga kemitraan tersebut secara berjenjang sebagai berikut (Sutrisno at. al,

2001): a. Kelompok Masyarakat Pemanfaat (KMP) merupakan kelompok masyarakat di

tingkat desa yang terdiri dari petani, peternak, nelayan, pengrajin dan pelaku lokal

lainnya yang berada di desa-desa. b.

Tim Pelaksana Pengembangan Komoditas (TPPK) merupakan lernbaga kemitraan di

tingkat kecamatan yang bekerja secara bersama membantu pemberdayaan KMP. M o d

e l P e m b e r d a y a a n M a s y a r a k a t S e k i t a r T a m b a n g B a t u b a r a 78

Julimursyida/ CS c. Forum Kemitraan Pengembangan Ekonomi Lokal (FKPEL) adalah

lembaga yang merupakan wadah kemitraan, berfungsi sebagai forum musyawarah dan

sekaligus sebagai pengambil keputusan di tingkat Kabupaten Aceh Barat. d.

Unit Layanan Usaha (ULU) merupakan lembaga berbentuk unit kerja pennanen yang

bertugas memberi jasa layanan konsultasi, pembinaan dan pengernbangan kepada

usaha- usaha kecil (termasuk KMP) baik dari aspek permodalan, produksi, manajemen

maupun SDM. Kontribusi keJembagaan kemitraan dalam pengembangan ekonomi lokal

diharapkan bahwa nantinya dapat me.ngidentifikasi kompetensi ekonomi lokal dengan

baik untuk kemudian dikembangkan menjadi usaha-usaha kecil yang berbasis pada

surnberdaya lokal.

Perihal pokok program ini adalah pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan

masyarakat, sehingga perlu diupayakan seeara lebih baik proses sosialisasi dalam

pembentukan dan keberadaan kelembagaan kemitraan, rnulai di tingkat desa,

kecamatan, kabupatenlkota sampai dengan tingkat provinsi. Oleh karena itu semua

program dan kegiatan perlu dituangkan dalam rene ana tindak dan jadwal kerja yang

dikomunikasikan dengan baik.

Pembentukan kelembagaan kernitraan perlu dilakukan dengan berpedoman pada acuan

umum sebagai berikut (Sutrisno at. al, 2001): a. Kelembagaan KMP di tingkat desa perlu

diadakan dengan mengacu pada potensi sumberdaya manusia di tingkat lokal dan

karakteristik komoditas pilihan desa sasaran tersebut. Kelompok KMP perlu dijadikan

sebagai basis dan pelaku utama dalam kegiatan pengembangan komoditas pilihan,

dimana pada gilirannya diharapkan dapat merangsang dan menarik minat masyarakat

dalam mengusahakan suatu komoditas.

Kelompok sasaran dapat dibentuk melalui pertemuan formal yang dilakukan beberapa

kali di tingkat H a s i l 79 Universitas Malikussaleh desa dengan melibatkan seluruh

anggota dan unsur masyarakat. Pertemuan tersebut diharapkan dapat menghasilkan

beberapa hal penting, antara lain: (1) identifikasi dan inventarisasi terhadap kelompok

masyarakat yang benar-benar mengusahakan komoditas pilihan, dan (2) proses

perekrutan dan seleksi berdasarkan kriteria yang disepakati.

Selanjutnya, pertemuan internal KMP perlu diarahkan pada kegiatan yang bersifat non

formal daJarn rangka mengembangkan diskusi kelompok untuk merumuskan

kebutuhan dan kegiatan strategis pengembangan diskusi kelompok untuk merumuskan

kebutuhan dan kegiatan strategis pengembangan komoditas pilihan. b. Lembaga

kemitraan di tingkat kecamatan (TPPK) perlu dibentuk untuk memfasilitasi dialog serta

tukar-menukar informasi dan pengalaman diantara KMP-KMP di wilayah kecamatan.

Materi dialog dan peluang kemitraan antara lain mengenai informasi pasar, karakteristik

komoditas pilihan, peluang diversifikasi, dan aspek-aspek lain yang dapat lebih

mempercepat proses pengembangan ekonomi di tingkat kecamatan. Untuk

meningkatkan efektifitas ketja TPPK, perlu dilibatkan unsur pengusaha,

lembaga-Iembaga keuangan lokal, koperasi, pemerintah daerah di tingkat kecamatan,

dan wakil kelompok itu sendiri.

Disamping itu, TPPK perlu melakukan pertemuan- pertemuan formal dan informal

sesuai dengan kebutuhan, dan selanjutoya melakukan langkah- Iangkah tindak lanjut

yang diperlukan. c. Lembaga kemitraan di tingkat kabupaten dan provinsi juga perlu

dibentuk dan dikembangkan, sehingga jaringan kerja dan infonnasinya menjadi semakin

luas.

Disamping itu, adanya lembaga ini di tingkat kabupaten dan provinsi juga diharapkan

dapat menjadi pengontrol sistem distribusi, M o d e l P e m b e r d a y a a n M a s y a r a

k a t S e k i t a r T a m b a n g B a t u b a r a 80 Julimursyida/ CS sehingga menjamin

terjadinya pembagian margin tataniaga yang lebih adil. Lembaga besar dilibatkan,

sehingga dapat melakukan fungsi penjamin pasar seeara lebih baik.

Disamping itu, keterlibatan dan keberpihakan pada program pengembangan ekonomi

lokal dari pihak perbankan, LSM rnaupun pemerintabjuga mesti diupayakan. Beberapa

hal penting yang harus diperhatikan bagi keberhasilan dalam pengembangan ekonomi

lokal tersebut adaJah sebagai berikut (Sutrisno at. ai, 200 I): a. Kelembagaan lokal yang

sudah ada atau yang akan dibentuk seyogyanya mampu menampung semua aspirasi

dari semua pelaku pembangunan (stakeholder).

Lembaga ini di tingkat kabupaten dan provinsi akan membahas rumusan dan

implementasi kegiatan daJam rencana tindak (action plan), serta memobilisasi

sumberdaya dan dana kegiatan jaringan kerja usaha yang berasal dari pihak pemerintah,

swasta dan masyarakat, b. Lembaga kemitraan di tingkat kabupaten adalah Lembaga

yang di dalamnya melibatkan unsur-unsur pemerintah, swasta maupun masyarakat,

diharapkan dapat lebih mengakses kepada kelornpok sasaran yang menjadi induk

perekonomian. Lembaga ini berkepentingan dalam pengambilan kebijakan yang

berorientasi pada kelompok sasaran.

Penentuan kluster komoditas unggulan adalah kesepakatan yang dihasilkan dari

lembaga ini. Namun demikian, peranan pemerintah hendaknya sekecil mungkin

(terbatas sebagai fasilitator), sementara peranan swasta/profesional perlu diupayakan

seoptimal mungkin. c.

TPPK perlu melibatkan berbagai unsur di dalam masyarakat, baik kelompok masyarakat

pedesaan (petani, peternak dan H a s i l 81 Universitas Malikussaleh nelayan), swasta,

lembaga kemasyarakatan, dan pemerintah daerah keeamatan. d. TPPK harus

menjalankan fungsinya untuk menyerap dan menampung aspirasi keiompok sasaran

untuk melakukan tindakan lebih lanjut yang di pert ukan , baik berupa koordinasi

dengan lembaga kemitraan di tingkat kabupaten, maupun dengan lembaga-lembaga

terkait lainnya.

Dalam melaksanakan fungsinya TPPK dibantu oleh Fasilitator Kecamatan (FK), dengan

selalu berkoordinasi dan rnemantau semua kegiatan FK agar target dan sasaran

pembinaan dapat tercapai. Terdapat beberapa prinsip yang sangat penting untuk

dipertimbangkan dalam perumusan bentuk kelembagaan. Pertama, kelembagaan

tersebut merupakan rnanifestasi dari "sharing" seluruh stakeholder, dimana peranan dari

masing-masing stakeholder dalam kelembagaan tersebut (pola hubungan) dapat

ditelaah secara kritis dan analisis pihak-pihak terkait.

Telaahan ini penting terutama untuk menetapkan dimana kedudukan organisasi atau

badan yang melaksanakan fungsi hubungan kelembagaan tersebut. Kedua. fokus

pekerjaan kelembagaan tersebut adalah kepada program-program partisipatif yang

telah dirumuskan dan diperkirakan secara operasional program-rogram tersebut dapat

didukung dan difasilitasi oleh beragam kebijakan pemerintah daerah.

Untuk memperkirakan hal tersebut diperlukan suatu "matriks" antara program-program

partisipatif dengan prasyarat kebijakan pemerintah daerah. Keliga, kelembagaan

tersebut baik secara konseptual maupun operasional rnampu mengimplementasikan

kaidah-kaidah desentralisasi dan otonomi daerah yang telah ditetapkan pada satuan

daerah kabupaten/kota (UU Nomor 22 dan 25 Tahun 1999).

Prinsip ini penting, terutama untuk mendukung program-program partisipatif dan

sampai sejauh M o d e l P e m b e r d a y a a n M a s y a r a k a t S e k i t a r T a m b a n

g B a t u b a r a 82 Julimursyida/ CS mana pemerintah daerah kabupatenlkota mampu

membiayai beragam implementasi dari program-program partisipatiftersebut (Tonny,

2002). f.

Rancangan Program Kebijakan Pembangunan Daerah dalam Peningkatan Kapasitas

Lembaga Ekonomi dan Sosial Masyarakat Dalam upaya membangun networking

diantara berbagai stakeholder dalam program CSR yang bersinergis dengan program

pembangunan daerah, khususnya di bidang ekonomi, maka perlu dibuat strategi

kebijakan program pembangunan daerah untuk penguatan lembaga dan organisasi

masyarakat.

Hal tersebut diupayakan dengan mendukung pembentukan lembaga kemitraan antar

stakeholder dan memperkuat lembaga perkoperasian. Lembaga kemitraan ini juga

dapat menjadi dasar dari mengembangkan networking ekonomi yang efisien yang

menghubungkan antara produsen, pemasok, pedagang, dan pembeli di daerah

pedesaan dan perkotaan di seluruh daerah tersebut, bahkan di luar daerah yang

bersangkutan Komponen-komponen program prioritas yang dapat dilakukan

pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat adalah: (i) penghapusan peraturan yang

menghambat berkembangnya lembaga dan organisasi sosial-ekonomi yang dapat

dibentuk oleh masyarakat, (ii) penyediaan infonnasi kepada lembaga ekonomi-sosial

masyarakat, (iii) pengembangan forum lintas pelaku dalam komunikasi dan konsultasi

baik antara pemerintah dan lembaga masyarakat maupun antar lembaga masyarakat

dalam kegiatan pengambilan keputusan R e n c a n a T a h a p a n 83 Universitas

Malikussaleh BAB 6 RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA 6.1.

Jadwal Kegiatan Penelitian Jadwal kegiatan tahapan lanjutan penelitian ini adalah

sebagai berikut: - Validasi model yaitu melakukan penelitian dengan menggunakan

metode eksperimen antara kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Indikator

capaian yang diharapkan adalah tersedianya rumusan aplikasi model pemberdayaan

masyarakat sekitar tambang batubara berbasis sinergisitas stakeholder dan manajemen

ekoregion untuk menggerakkan ekonomi rakyat di Provinsi Aceh yang dipublikasi pada

seminar dan jurnal internasional.

- Seminar dan Lokakarya dalam kerangka sosialisasi aplikasi model pemberdayaan

masyarakat sekitar tambang batubara berbasis sinergisitas stakeholder dan manajemen

ekoregion untuk menggerakkan ekonomi rakyat di Provinsi Aceh. Indikator capaian

yang diharapkan adalah tersedianya aplikasi model pemberdayaan masyarakat sekitar

tambang batubara berbasis sinergisitas stakeholder dan manajemen ekoregion untuk

menggerakkan ekonomi rakyat di Provinsi Aceh yang terdaftar pada lembaga HKI.

Jadwal kegiatan tahapan lanjutan penelitian ini adalah sebagai terlampir.


84 Julimursyida/ CS BAB 7 KESIMPULAN DAN SARAN 7.1. Kesimpulan Peran serta PT. PT.

Mifa Bersaudara dalam upaya mengembangangkan masyarakat dan mendukung

pembangunan di Kabupaten Aceh Barat adalah melaksanakan Program Community

Development (CD).

Keterlibatan pihak pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat dalam program CD PT.

Mifa Bersaudara adalah pada tahap perencanaan program CD, pelaksanaan program

dan monitoring program. Peran serta masyarakat pada program CD PT. Mifa Bersaudara

lebih banyak pada pelaksanaan program. Peran serta universitas terbatas pada

perencanaan program CD. Sedangkan peranserta LSM dalam program CD. PT.

Mifa Bersaudara belum ada. Dalam penyelenggaraan program CD, selama ini PT. Mifa

Bersaudara cenderung bekerjasama secara langsung dengan pihak masyarakat tanpa

melibatkan stakeholder lainnya. Pola kerjasama lebih bersifat searah, dimana PT. Mifa

Bersaudara sebagai pemilik program yang sasarannya adalah masyarakat sekitar

perusahaan.

Kerjasama secara nyata antara PT. Mifa Bersaudara dan pemerintah daerah Kabupaten

Aceh Barat dalam penyelenggaraan program CD masih kurang. Belun ada kelembagaan

yang menjembatani hubungan keduanya, sehingga keterkaitan program CD PT. Mifa

Bersaudara dan program pembangunan daerah relatif kecil. Meskipun Pemetintah

Daerah sudah mengeluarkan Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 26 Tahun 2014

tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, namun belum Forum

TJSLP masih dalam tahap persiapan untuk melaksanakan tugasnya.

K e s i m p u l a n d a n S a r a n 85 Universitas Malikussaleh Faktor-faktor yang

mempengaruhi terjalinnya networking diantara stakeholder dalam program CD PT. Mifa

Bersaudara adalah: faktor hukum, peraturan daerah yang spesifik mengenai program

Community Development (CD) di Kabupaten Aceh Barat belum ada. Tidak ada sistem

insentif sosial yang diperoleh perusahaan yang melaksanakan program CD, begitu juga

dengan konsekwensi bagi perusahaan yang tidak melaksanakannya; faktor politik,

rumusan misi pembangunan Kabupaten Aceh Barat untuk mencapai visi yang

berhubungan dengan program pengembangan masyarakat tidak ada yang spesifik

terkait dengan program CD.

Begitu juga tidak ada kebijakan pemerintah daerah yang dapat menjadi 'payung' untuk

kegiatan CD yang diprakarsai oleh pihak swasta; faktor institusional, wadah komunikasi

yang dapat menjebatani kepentingan dari semua stakeholder dalam program CD belum

ada; faktor ekonomi, tidak ada anggaran khusus dari pemerintah daerah Kabupaten

Aceh Barat untuk program pemberdayaan masyarakat. Dana program CD PT.

Mifa Bersaudara hampir keseluruhannya berasal dari dana PMDH pihak perusahaan

sendiri; faktor sosial-budaya, secara kultural masyarakat sekitar perusahaan bersikap

pasrah. Struktur sosial masyarakat, sebagian besar masyarakat rnerupakan rnasyarakat

menengah ke bawah dengan tingkat pendidikan rendah. Informasi dan pengetahuan

mengenai program CD dari para stakeholder masih terbatasnya.

Pihak pernerintah daerah menganggap bahwa pengernbangan rnasyarakat di sekitar PT.

Mifa Bersaudara lebih rnerupakan tanggung jawab pihak swastanya sendiri. Secara

umum, rnasing-rnasing pihak terkait rnernandang penting kolaborasi stakeholder dalam

penyelenggaraan program CD. PT. Mifa Bersaudara. Kolaborasi stakeholder diperlukan

untuk dapat menutup gap yang timbul dalam hal tenaga, expertise. dana, dan lain

sebagainya yang diperlukan dalam pelaksanaan program.

Dengan kolaborasi juga kondisi, kebutuhan dan recana dari masing-masing pihak dapat

diketahui, sehingga rnasing-masing stakeholder dapat M o d e l P e m b e r d a y a a n

M a s y a r a k a t S e k i t a r T a m b a n g B a t u b a r a 86 Julimursyida/ CS

berkontribusi seeara optimal sesuai dengan fungsi, kapasitas dan kapabilitasnya. Untuk

mendukuug kolaborasi diantara stakeholder, pernerintah daerah Kabupaten Aceh Barat

harus berupaya rnemaksimalkan layanan, agar interaksi setiap stakeholder dalam

program CD berjalan baik. Semua stakeholder harus didukung oleh pemerintah daerah

untuk berperan aktif dalam program CD PT.

Mifa Bersaudara, mulai dari tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan sampai

dengan pengawasan dan pengevaluasian. Dalam hal ini, pemerintah daerah harus

merupakan fasilitator pembangunan yang dapat menjembatani kerjasama antara pihak

swasta dengan masyarakat. Untuk itu, secara hukum diperlukan adanya

peraturan-peraturan daerah (Qanun) yang spesifik mengenai program. CD.

Peraturan ini menyangkut ketentuan mengenai siapa saja yang bertanggung jawab

terhadap program CD, apa hak dan tanggung jawab masing-masing pihaknya. Untuk

lebih mendukung pelaksanaan program partisipatif tersebut, perJu ditentukan juga

sistern insentif bagi SH yang mendukung program dan konsekwensi bagi SH yang tidak

menjalankannya.

Secara politik, diperlukan kornitmen dan kernauan politik yang kuat dari pihak

pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat terhadap upaya-upaya pengernbangan

masyarakat. Program seyogyanya merupakan bagian penting dari RENSTRA (strategic

planning) kabupeten. Secara kelembagaan, pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat

perlu melakukan pengorganisasian terhadap keterlibatan para SH yang berkontribusi

dalam upaya pengembangan masyarakat dan terhadap interaksi lembaga-lembaga

pemerintah dengan SH non- pernerintah.

Untuk itu diperlukan adanya suatu kelembagaan yang berfungsi sebagai koordinator

dan fasititator dari kolaborasi antara berbagai SH. Secara ekonomi, mesti ada anggaran

khusus dari pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat untuk program CD, disamping

mengefektivkan partisipasi pihak swasta. Secara sosial K e s i m p u l a n d a n S a r a n

87 Universitas Malikussaleh budaya, pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat

bertanggungjawab umuk memastikan bahwa program CD yang ada strategis dan

dipahami semua stakeholder.

Untuk mengimplementasikan Community Based Development yang berhubungan

dalam suatu "keseimbangan dinamis" dengan Local Government Policies dalam

program CD PT. Mifa Bersaudara, maka perlu dibentuk. kelembagaan kemitraan di

setiap tingkatan pemerintahan. Kelembagaan perlu dibentuk secara berjenjang sebagai

berikut, yaitu: (1) Kelompok Masyarakat Pemanfaat (KMP) merupakan kelompok

masyarakat di tingkat desa.

(2) Tim Pelaksana Pengembangan Komoditas (TPPK) merupakan lembaga kemitraan di

tingkat kecamatan yang bekerja secara bersama membantu pemberdayaan KMP. (3)

Forum Kemitraan Pengembangan Ekonomi Lokal (FKPEL) adalah lembaga yang

merupakan wadah kemitraan, berfungsi sebagai forum musyawarah dan sekaligus

sebagai pen gam bil keputusan di tingkat Kabupaten Aceh Barat.

(4) Unit Layanan Usaha (ULU) merupakan lembaga berbentuk unit kerja permanen yang

bertugas memberi jasa layanan konsultasi, pembinaan dan pengembangan kepada

usaha-usaha kecil (ternasuk KMP) baik dari aspek permodalan, produksi, manajemen

maupun SDM. Strategi untuk mensinergikan Program Pengembangan Masyarakat dan

Pembangunan Daerah dapat diupayakan dengan "menjembatani" kelembagaan

pemerintah dengan kelembagaan masyarakat oleh pihak pernerintah Kabupaten Aceh

Barat. Untuk menjembatani kedua kelembagaan tersebut diperlukan suatu proses

pem.aduan kelembagaan, Pemanduan kelembagaan pemerintah dengan kelembagaan

masyarakat melalui peningkatan daya tanggap lembaga pemerintah daerab Kabupaten

Aceh Barat.


88 Julimursyida/ CS 7.2. Saran Networking colaboratif dalam pelaksanaan program CD

menuntut perubahan paradigma pihak pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat dalam

hal sikap dan orientasinya. Perubahan tersebut menyangkut peran pemerintah daerah

yang semula berperan majemuk (mendistribusikan SDA, merencanakan, menentukan

regulasi dan mengawasinya) menjadi lembaga yang memberikan dukungan (fasilitas).

Dengan kata lain, pemerintah daerah semula menjadi "pengusa tunggal" sekarang

menjadi "pelayan".

Begitu juga dengan perubahan sikap mengbadapi masyarakat. Masyarakat harus

dihadapi sebagai pelaku yang memiliki kedudukan sederajat dengan pemerintah

daerah. Sikap ini dituntut dalam setiap pembuatan keputusan, yang semula bersifat

unilateral dari arab pemerintah saja, kini barus bersifat partisipatif Penentuan kebijakan

dan reneana pembangunan daerah secara partisipatif tidak selalu cukup dengan hanya

melibatkan DPRD.

Pada realitanya, DPRD tidak selalu dapat merepresentasikan aspirasi masyarakat secara

keseluruhan. Oleh sebab itu, mesti ada mekanisme yang diatur pihak pemerintah daerah

untuk. memastikan bahwa kebutuhan dan keinginan masyarakat terakomodir dalam

setiap program pembangunan.

D a f t a r P u s t a k a 89 Universitas Malikussaleh DAFTAR PUSTAKA Adams and

Someshwar. 1996. Social Capital and Development: Implications for policy and Program.

Paper. Tidak diterbitkan. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), 2012. Potensi

Investasi Provinsi Aceh Tahun 2012. Badaruddin. 2003. Modal Sosial dan Reduksi

Kemiskinan Nelayan di Propinsi Sumatera Utara. Penelitian Hibah Bersaing Perguruan

Tinggi. Dikti. Tidak diterbitkan. _________. 2006.

Modal Sosial dan Pengembangan Model Transmisi Modal Sosial Dalam Upaya

Peningkatan Kesejahteraan Keluarga (Studi Pada Tiga Komunitas Petani Karet di

Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman Sumatera Barat). Penelitian Hibah Bersaing

Perguruan Tinggi. Dikti. Tidak diterbitkan. Baiquni, M. dan Susilawardani. 2002.

Pembangunan yang Tidak Berkelanjutan: Refleksi Kritis Pembangunan Indonesia.

Yogyakarta: ideas dan Trans Media Global Wacana. Bali Post, 9 Februari 2007.

Bethan, Syamsuharya. 2008. Penerapan Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan

Hidup Dalam Aktivitas Industri Nasional. Bandung: PT Alumni. Biro Lingkungan dan

Teknologi DPE. 1998. Pelaksanaan AMDAL Kegiatan Pertambangan dan Energi. Jakarta.

Branch, Melville.C. (1995). Perencanaan Kola Komprehensif. Gadjah Mada University

Press, Yogyakarta.


90 Julimursyida/ CS Briggs, John, and Mwamfupe, Davis. (2000) Peri-Urban Development

in an Em of Structural Adjustment in Africa : The City of Dar es Salaam, Tanzania. Urhan

Studies, Vol.37, No.4, 797-809. Brook, Robert,. Davila, Julio. (2000), The Peri-urban

Interface. A Tale of Two Cities arc.cs.odu, edu :8080/dp9/ getrecord/ oai

_dc/eprints.ucl.ac. uk. 0 AI21oai: eprints. ucl.ac.

uk .OAI2:40 - 6k - Browder, John 0. and Bohland, James R. (1990) Patterns of

Development on The Metropolitan Fringe. Journal of the American Planning Association;

Summer 95, Vol. 61 Issue 3, p3 !O, 18p, 3 charts. Bryant., Russwurm., McLellan. (1992),

THE CITY'S COUN1RYSIDE Land and its management in the rural- urban fringe,

Longman Inc., New York, United States of America. Chambers, Robert. 1988.

Pembangunan Desa: Mulai Dari Belakang. Jakarta: LP3ES. Coleman, James S. 1988.

Foundations of Social Theory. Cambridge: Harvad University Press. Dasgupta, Partha dan

Ismail Serageldin (ed.). 1999. Social Capital: A Multifaceted Perspective. Washington: The

World Bank. Departemen Pertambangan dan Energi.1995.50 Tahun Pertambangan dan

Energi Dalam Pembangunan. Jakarta. Effendi, Hefni. 2011. Senarai Bijak Terhadap Alam

dan Inspiratif dalam Gagasan.

Bogor: PT Penerbit IPB Press. Fukuyama, Francis. 1995. Trust: The Social Virtues and The

Creation of Prosperity. New York: The Free Press. D a f t a r P u s t a k a 91 Universitas

Malikussaleh Gall, M. Borg, W. (2003), Educational research an introduction. Colopon,

United States of America Grootaert, Christian. 1998. Social Capital: The Missing Link?

Social Capital Initiative. Working Paper. No. 3. World Bank.

Gunawan, Totok. 27 Oktober 2007. Makalah: Pendekatan Ekosistem Benteng Lahan

Sebagai Dasar Pemba-ngunan Wilayah Berbasis Lingkungan di Daerah Istimewa

Yogyakarta. Yogyakarta: Seminar Nasional Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada.

http://geo.ugm.ac.id/ http://hmit.wordpress.com http://www.menlh.go.id Ibrahim, Linda

D. 2006. Memanfaatkan Modal Sosial Komunitas Lokal Dalam Program Kepedulian

Korporasi. Dalam Jurnal Filantropi dan Masyarakat Madani GALANG. Vol. 1. No. 2.

Jahja, Rusfadia Saktiyanti. 2006. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Corporate Social

Responsibility Perusahaan Ekstraktif (Sebuah Studi Komparasi Pelaksanaan CSR di

Perusahaan Pulp dan Kertas di Propinsi Riau dan Perusahaan Tambang Batubara di

Propinsi Kalimantan Timur). Dalam Jurnal Filantropi dan Masyarakat Madani GALANG.

Vol. 1. No. 2.

Kompas, Jumat, 28 Oktober 2011. Kotler, Philip dan Nancy Lee. 2005. Corporate Social

Responsibility: Doing the Most Good for Your Company and Your Cause. New Jersey:

John Wiley & Sons, Inc. M o d e l P e m b e r d a y a a n M a s y a r a k a t S e k i t a r T a

m b a n g B a t u b a r a 92 Julimursyida/ CS Kolopaking, Lala. 2002.

Modul Kuliah PengembanganMasyarakat dan Kelembagaan Pembangunan. Program

Magister Manajemen Pembangunan Daerah Triwulan I. Pekanbaru, Riau. Krishna,

Anirudh & Norman Uphoff. 1999. Mapping and Measuring Social Capital: A Conceptual

and Empirical Study of Collective Action for Conserving and Developing Watersheds in

Rajashtan, India.

Social Capital Initiative Working Paper. No. 13. World Bank. laquinta, David L., Drescher

Axel W. (2000), Defining Periurban: Understanding Rural-Urban linkages and Their

Connection to Institutional Contexts, presented at the Tenth World Congress, IRSA, Rio,

August 1, 2000. Lubis, Zulkifli. 2002.

Resistensi, Persistensi, dan Model Transmisi Modal Sosial Dalam Pengelolaan

Sumberdaya Alam Milik Bersama: Kajian Antropologis Terhadap Pengelolaan Lubuk

Larangan di Sumatera Utara. Proyek RUKK-I. Menristek. Laporan Penelitian. Mackie,

Jamie, 1998. ”Bsinss cceAmoSouhestAsian Chinese: The Role of Culture, Values, and

Social Structures. Mawardi, Ikhwanuddin. 28 Desember 2010.

Pembangunan Yang Berorientasi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

(Kasus Pulau Jawa). Blog Bappenas Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.

http://www.bappenas.go.id Nursahid, Fajar. 2006. Praktik Kedermawanan Sosial BUMN:

Analisis Terhadap Model Kedermawanan PT Krakatau Steel, PT Pertamina, dan PT

Telekomunikasi Indonesia. D a f t a r P u s t a k a 93 Universitas Malikussaleh Dalam

Jurnal Filantropi dan Masyarakat Madani GALANG. Vol. 1. No. 2. Ohama, Yutaka. 2001.

“CosepaFmeof artory Local Social Development (PLSD). Modul dalam training on PSLD.

Theories and Practices. Nagoya: JICA. Ostrom, Elinor. 1993. Crafting Institution,

Self-Governing Irrigation Systems. San Fancisco: ICS Press. Prasodjo, Imam B. 2001.

Menciptakan Harapan di Negeri Azab. Makalah. Tidak dipublikasikan. Jakarta: CERIC

FISIP – UI. Pretty, Jules dan Hugh Ward. 1999. Social Capital and The Environtment.

Paper Submitted to World Bank. PT. Bank Mandiri (Persero), 2013.

Industry | Update, Office of Chief Economist, Volume 11, June 2013, 3 July, 2013. Pusat

Sumber Daya Geologi, 2006. http://www.tekmira.esdm.go.id/data/

files/Batubara%20Indonesia.pdf. Puslitbang Teknologi Mineral dan Batu Bara (TekMIRA),

2006. Konsumsi Batu Bara Menurut Jenis Industri di Indonesia.

http://www.tekmira.esdm.go.id/data/files/ Batubara%20Indonesia.pdf Putnam, Robert D.

1993. Making Democracy Work: Civic Tradition in Modern Italy. Princeton: Princeton

University Press. Rose, Richard. 1999.

“GetinThinD ne in an Antomodern SocietSocialCapalNets sia” . Dalam Partha Dasgupta

dan Ismail M o d e l P e m b e r d a y a a n M a s y a r a k a t S e k i t a r T a m b a n g B a

t u b a r a 94 Julimursyida/ CS S.W. Sumardjono, Prof. Maria, dan Dwi Diantoro, Totok.

2009.Naskah Akademis: Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Kajian Lingkungan

Hidup Strategis. Saleng, Abrar.

2004. Hukum Pertambangan. Yogyakarta: UII Press. Salman, Darmawan; Laude Sufri;

Amin Daud Aidir; dan Mappinawang. 1999. Kreasi Modal Sosial Melalui Aksi Kolaborasi

Dalam Reduksi Kemiskinan. Makalah Seminar dan Lokakkarya. Makassar: Kerjasama

LP3M, FE Unhas dan Oxfarm Jakarta. Semendawai, A.H. 2005. Tanggung Jawab Pidana

Korporasi Dalam RUU KUHP, ELSAM. Jakarta. Serageldin (ed.). Social Capital: A

Multifaceted Perspective.

Washington: The World Bank. Steiner, George A. Dan John F. Business Steiner. 1994.

Business, Government, and Society: A Managerial Perspective, Text and Cases.

Singapore: McGraw-Hill Book Co. Subadi. 2010. Penguasaan dan Penggunaan Tanah

Kawasan Hutan. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher. Subekti, R. dan Tjitrosudibio, R. 2003.

Kitab Undang-Undang Perdata (Burgerlijk Wetboek). Jakarta: PT Pradnya Paramita.

Sudrajat, Nandang. 2010.

Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum.Jakarta: Penerbit Pustaka

Yustisia. Sukmadinata, N.S. (2000), Pengembangan Model : Teori dan praktek. Bandung:

Remaja Rosda Karya Sunarso, Siswanto. 2005. Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan

Strategi Penyelesaian Sengketa, Rineka Cipta. Jakarta. D a f t a r P u s t a k a 95

Universitas Malikussaleh Suprapto, Siti Adiprigandari Adiwoso. 2006. Pola Tanggung

Jawab Sosial Perusahaan Lokal di Jakarta.

Dalam Jurnal Filantropi dan Masyarakat Madani GALANG. Vol. 1. No. 2. Undang-Undang

Dasar (UUD) 1945, Pasal 33 ayat (3). Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) beserta peraturan

pelaksanaannya. Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan

Batubara (UUPMB) beserta peraturan pelaksanaannya. Undang-Undang No.

5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria beserta peraturan pelaksa-

naannya. Webster, Douglas. (2002), On the Edge: Shaping the Future of Peri-urban East

Asia, Working paper. Webster, Douglas dan Larissa Muller (2002), Chalfenges of Peri-

urbanization in the Lower Yangtze Region: The Case of the Hangzhou-Ningbo Corridor,

Asia/Pacific Research Center, Stanford University, Stanford. Wibowo, Pamadi. 2006.

Rentang Program CSR di Mata Para Ahli Pemasaran.

Dalam Jurnal Filantropi dan Masyarakat Madani GALANG. Vol. 1. No. 2. Widiyanarti,

Tantry. 2004. Persepsi Pelaku Bisnis Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Studi

pada Beberapa Perusahaan Swasta di Jl. Jendral Sudirman Jakarta). Jakarta: Pusat

Pengembangan Etika Unika Atmajaya. Tidak Diterbitkan. _________. 2005. Corporate

Social Responsibility: Model Community Development Oleh Korporat.

Dalam Etnovisi M o d e l P e m b e r d a y a a n M a s y a r a k a t S e k i t a r T a m b a n

g B a t u b a r a 96 Julimursyida/ CS Jurnal Antropologi Sosial Budaya. LPM ANTROP-

FISIP- USU. Vol 1. No.2. World Coal Institute, 2005. Sumber Daya Batu Bara, Tinjauan

Lengkap Mengenai Batu Bara. www.worldcoal.org.

INTERNET SOURCES:

-------------------------------------------------------------------------------------------

<1% -

https://mafiadoc.com/daftar-penerima-hibah-penelitian-tahun-2014_59bf3d5f1723dde2

01ad18dd.html

<1% -

http://docplayer.net/32399195-Design-and-3d-printing-of-scaffolds-and-tissues.html

<1% -

https://text-id.123dok.com/document/oy874dk2z-jacky-ssos-si-pengembangan-model-

ukm-produsen.html

<1% - http://repository.unimal.ac.id/view/year/2016.html

<1% -

https://anzdoc.com/pendidikan-agama-islamc4f0e13fe1c4e0af16d9a5d124d3e9089147

2.html

<1% - https://www.scribd.com/document/365012999/kuisioner-konsentrasi

<1% -

https://www.scribd.com/doc/210936089/Hubungan-Antara-Komunikasi-Dan-Kondisi-Fis

ik-Tempat-Kerja-Dengan-Produktivitas-Kerja-Pegawai-Sekretariat-Daerah-Kabupaten-A

ceh-Barat

<1% - https://www.scribd.com/document/342255273/Makalah-Smartwatch

<1% - http://acehnewinfo.blogspot.com/2013/01/

<1% -

http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/34871/1/SATRIA%20LOKA%2

0WIDJAYA-FDK.pdf

<1% - https://www.scribd.com/document/342824706/PTK-IPS-SMP-pdf

<1% -

http://rickykoba03.blogspot.com/2014/06/motivasi-kerja-tenaga-kesehatan_25.html

<1% -

http://www.lppm.ugm.ac.id/repo/PANDUAN_ESD_REVISI_10_Maret_2010-FINAL.pdf

<1% - https://www.scribd.com/document/369279775/Kata-Pengantar

<1% -

https://id.123dok.com/document/oy83wrqr-rancangan-perbaikan-metode-kerja-pada-s

tasiun-pengantongan-semen-di-pt-yoga-wibawa-mandiri.html

<1% - http://www.academia.edu/7884893/SKRIPSI_LENGKAP_ERNI_DAMAYANTI_ALLA

<1% - https://www.youtube.com/channel/UCfLWrWYxdQUwvMt3OuwZQLQ

<1% - https://www.scribd.com/document/374869171/1-Laporan-KKN-49D

<1% -

http://docplayer.info/39204307-Membangun-pertautan-syariah-kaitannya-dengan-peni

ngkatan-kinerja-karyawan-perbankan-syariah-di-kota-semarang-disertasi.html

<1% - https://www.scribd.com/document/74680935/MAKALAH-an-Peserta-Didik

<1% -

http://andimanurungzz.blogspot.com/2014/09/perlindungan-hukum-terhadap-anak_1.h

tml

<1% - https://docplayer.info/48201155-Daftar-isi-pengantar-2.html

<1% -

http://repository.unika.ac.id/1511/1/LAPORAN%20AKHIR%20PENELITIAN%20EFEKTIVIT

AS%20KOMUNIKASI%20TAMPING.OK%20PRINT.pdf

<1% - http://digilib.unila.ac.id/3971/17/BAB%20II.pdf

<1% - https://www.scribd.com/document/340774484/1177020103111005-pdf

<1% - http://nofia.ilearning.me/1-3-tujuan-dan-manfaat-penelitian/

<1% -

http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._PSIKOLOGI_PEND_DAN_BIMBINGAN/19590331198

6031-SUHERMAN/EFEKTIVITAS%20DIAGNOSIS%20KESULITAN%20BELAJAR%20PADA%

20SISWA%20.pdf

<1% -

https://docplayer.info/37393011-Bab-ii-gambaran-umum-lokasi-penelitian-optimal-baik

-segi-mutu-maupun-ekonomi-dibutuhkan-proses-perencanaan-yang.html

<1% - https://www.slideshare.net/RianYuriansyah/330-49341388

<1% - http://eprints.undip.ac.id/view/year/2009.type.html/2009.default.html

<1% - http://e-journal.uajy.ac.id/3030/6/5TS07050.pdf

<1% -

https://docplayer.info/49751835-I-pendahuluan-usaha-budidaya-ikan-baung-telah-berk

embang-tetapi-perkembangan-budidaya.html

1% - http://docplayer.info/32705462-.html

<1% - https://issuu.com/jambi-independent/docs/jambiind_22november2009

<1% - http://mineralsc.blogspot.com/

<1% -

https://www.scribd.com/document/361075116/Paper-KIMDAS-2-Batubara-Dan-Minyak-

Bumi

<1% -

https://1902miner.wordpress.com/2013/03/15/produksi-batubara-dan-konsumsi-batub

ara-golbal/

<1% -

https://www.researchgate.net/publication/265070687_Membuat_Program_CSR_Berbasis

_Pemberdayaan_Partisipatif

<1% -

http://risalahpress.com/konsep-pendidikan-badiuzzaman-said-nursi-teori-dan-praktek/

<1% -

https://www.researchgate.net/publication/42319970_Implementasi_Tanggung_Jawab_So

sial_Perusahaan_Terhadap_Masyarakat_Melalui_Pemanfaatan_Modal_Sosial_Alternatif_Pe

mberdayaan_Masyarakat_Miskin_Di_Indonesia

<1% - https://www.ptpn4.co.id/pkbl/

2% -

https://johannessimatupang.wordpress.com/2009/06/08/memeriksa-tanggung-jawab-s

osial-perusahaan/

<1% -

https://mazinov.wordpress.com/2017/04/23/pemberdayaan-ekonomi-berkelanjutan-me

lalui-zakat-dan-tanggung-jawab-sosial-perusahaan/

1% -

http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/733/08E00205.pdf.txt;sequence

=3

<1% - https://issuu.com/dompetdhuafapendidikan/docs/annual_report_2016_web

<1% - http://www.academia.edu/8090842/Batubara_dan_Lingkungan_Hidup

<1% -

http://sangsurya-wahana.blogspot.com/2011/11/pembangunan-berkelanjutan-lingkung

an.html

<1% -

http://primadonakita.blogspot.com/2014/01/download-makalah-pendidikan-lingkunga

n.html

<1% -

https://abunali84.wordpress.com/2013/12/26/study-ecoregion-kabupaten-bangkalan/

<1% - https://harrykatuuk.wordpress.com/category/uncategorized/page/6/

<1% -

http://ariewulanda.blogspot.com/2012/09/tanggung-jawab-sosial-perusahaan-atau.htm

l

<1% -

http://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/1212/1/T1_212007069_Judul.pdf

<1% -

http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/tmp/PEMBERDAYAAN%20MASYARAKAT.pdf

<1% -

https://doubledipgallery.files.wordpress.com/2018/03/moderne-retro-abstract2018-1.pd

f

<1% -

http://kangebink.blogspot.com/2013/10/menguatkan-modal-sosial-masyarakat.html

<1% -

http://adhy543.blogspot.com/2016/02/implementasi-program-corporate-social.html

<1% -

http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/733/08E00205.pdf;sequence=1

<1% - https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S092180090000152X

<1% -

http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/1462/Suparman%20Proposal

%20S3%20012%20ok.docx?sequence

<1% - https://www.scribd.com/doc/218341671/potensi-kelautan

<1% -

https://www.slideshare.net/bramantiyomarjuki/implementation-of-planning-and-develo

pment-theories-to-waster-management-in-kendal-district

<1% -

https://www.scribd.com/doc/82950267/Telaah-UU-Nomor-32-Tahun-2009-Tentang-Pen

gelolaan-Lingkungan-Hidup

<1% - https://adedidikirawan.wordpress.com/2016/10/18/

<1% - http://pusdiklatmigas.esdm.go.id/file/T4-_pengaruh_izin_lingk_-_Sulistyono.pdf

<1% -

https://romeo90245.wordpress.com/2013/07/05/kebijakan-kebijakan-terkait-kawasan-k

onservasi-perairan/

<1% - https://id.wikipedia.org/wiki/Kebijakan_Satu_Peta_Nasional

<1% -

http://www.academia.edu/32508273/Inventarisasi_Sumberdaya_Alam_Kabupaten_Klaten

_Dengan_Pendekatan_Ekoregion

<1% -

https://www.profauna.net/id/content/uu-no-32-tahun-2009-tentang-perlindungan-dan-

pengelolaan-lingkungan-hidup

<1% - http://randyqyuha.blogspot.com/2012/05/sumber-daya-alam-perikanan.html

<1% - https://www.scribd.com/document/353826779/Gifty-Edit-1

<1% -

https://www.kompasiana.com/harlinadwirahmasari/54f73f9aa33311c70e8b4610/penge

mbangan-kurikulum-pendidikan-anak-usia-dini-paud

<1% - http://shofisblog.blogspot.com/2014/12/makalah-kontribusi-sumber-daya.html

<1% -

http://anvinaayunita.blogspot.com/2011/08/manajemen-kolaboratif.html?_escaped_frag

ment_#!

<1% - http://indracuin.blogspot.com/2013/03/analisis-variabel-internal-uppk.html

<1% -

http://aakkuucintaindonesia.blogspot.com/2012/11/perkembangan-imperialisme-dan.ht

ml

<1% -

https://www.scribd.com/doc/262324074/Makalah-Pemberdayaan-Masyarakat-Pesisir

<1% - http://arjuna-dunia.blogspot.com/2012/05/pengaruh-strategi-integratif.html

<1% -

https://www.scribd.com/document/351269229/41-Macam-Model-Metode-Pembelajara

n

<1% - http://repository.unimal.ac.id/39/

<1% -

https://www.scribd.com/document/367471468/Kampung-Nipah-Modal-Sosial-dan-Pen

gemban-1

<1% -

https://blog.djarumbeasiswaplus.org/sigitandi/makalah-hukum-lingkungan-prinsip-prin

sip-pengelolaan-lingkungan-hidup-dalam-dinamika-hukum-nasional.html

<1% - http://silviatofanie.blogspot.com/2015/01/potensi-ekonomi-kota-cilegon.html

<1% -

http://mahardhikaputra31.blogspot.com/2010/09/pengaruh-promosi-terhadap-peningk

atan.html

<1% - https://andruhk.blogspot.com/2012/07/hukum-lingkungan-prinsip-prinsip.html

<1% - https://id.123dok.com/s/qanun-panglima-laot-aceh

<1% - http://digilib.unila.ac.id/204/8/BAB%20III.pdf

<1% -

https://www.scribd.com/document/336248682/Modul-Manajemen-Pemerintahan-Daera

h

<1% -

https://id.123dok.com/s/konstruksi-sosial-media-massa-analisis-produksi-program-mus

afir-trans

<1% -

https://www.scribd.com/document/268330090/Volume-I-Nomor-1-Pebruari-2010-pdf

<1% -

https://www.scribd.com/doc/85745055/Makalah-Polarisasi-Konflik-Dalam-Masyarakat-1

1

<1% -

https://id.123dok.com/document/lq582m3q-model-pengendalian-pencemaran-air-pada

-wilayah-kali-surabaya.html

<1% -

http://perencanaan.fisip.ub.ac.id/wp-content/uploads/2015/11/Draft-Renstra-FISIP-UB-2

016-2020.docx

<1% - http://lalaukan.blogspot.co.id/2013/07/teknik-pengumpulan-data.html

<1% -

http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/35411/Chapter%20III-VI.pdf;seq

uence=3

<1% -

http://penjual-mimpi.blogspot.com/2014/09/jenis-jenis-metode-penelitian-beserta.html

<1% - https://issuu.com/samaritanmag/docs/samaritan_edisi_1_thn_2013

<1% -

http://eprints.uny.ac.id/26387/1/Laporan%20Akhir%20RU%20UNY%20Eko%20M%20dkk

_Tahun%20ke%202_Final.doc

<1% - https://acehprov.go.id/kota.html

<1% - https://id.wikipedia.org/wiki/Johan_Pahlawan,_Aceh_Barat

<1% - https://jualsmartdetoxmeulabohresmi.wordpress.com/

<1% -

http://sawidariyati.blogspot.com/2011/04/potensi-lahan-dan-komoditi-unggulan.html

<1% - http://irvandy1993.blogspot.com/2012/08/

<1% -

http://www.mongabay.co.id/2015/12/30/kilas-balik-peristiwa-lingkungan-2015-dibuka-

banjir-ditutup-putusan-hakim-tolak-hukum-perusahaan-pembakar-lahan/

<1% -

http://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/4419/Gambaran%20Umm_2009

fua-6.pdf

<1% - https://www.scribd.com/doc/176800542/ABMM-Annual-Report-2011

<1% -

http://www.reswara.co.id/portals/0/Reswara/UploadDocument/20161227161510Annual

%20Report%202012.pdf

<1% -

http://www.reswara.co.id/portals/0/Reswara/UploadDocument/20171030162702Reswar

a_Compro_2017.pdf

<1% -

http://www.reswara.co.id/portals/0/Reswara/UploadDocument/20161227161335Annual

%20Report%202011.pdf

<1% -

https://www.bi.go.id/en/iru/highlight-news/Documents/301abca8c5fb4c839454f2130d8f

18efBeritaPerdagangandanInvest16Feb2009.doc

<1% - http://www.jsithopi.org/2014/11/ketika-tambang-mendulang-konflik/

<1% -

http://aryandashare.blogspot.com/2013/10/sejarah-kota-meulaboh-aceh-barat.html

<1% - http://febryebychandra.blogspot.com/2013/

<1% -

http://www.academia.edu/10294962/SISTEM_PERINGATAN_DINI_Analisis_Komunikasi_Ri

siko_dalam_masa_Tanggap_Darurat_1_Kelompok_kelas_B_Magister_Ilmu_Kebencanaan_

Angkatan_IV

<1% - http://arjuno06.blogspot.com/2015/03/

<1% - http://web.unair.ac.id/admin/file/f_32373_tkm7.pdf

<1% - https://www.scribd.com/document/330852372/peri-urban-pdf

<1% - https://www.scribd.com/document/367643663/angket-pengelolaan-kelas

<1% -

https://www.scribd.com/document/362985644/Analisis-Sosiologi-Industri-Terhadap-Jur

nal-Penelitian

<1% - http://yantometro.blogspot.com/2011/

<1% - http://www.academia.edu/7628070/SKRIPSI_FINAL

<1% - http://umb.ac.id/faperta/?SA&paged=3

<1% -

https://www.scribd.com/document/133094907/Modul-Pembelajaran-3D-Studio-Max

<1% -

http://rumahkoplax21.blogspot.com/2011/09/tugas-kelompok-pendidikan-pancasila.ht

ml

<1% -

https://id.123dok.com/document/6qmkk39z-pengaruh-keselamatan-dan-kesehatan-kerj

a-terhadap-produktivitas-kerja-karyawan-bagian-produksi-pada-pt-perkebunan-nusant

ara-vii-persero-unit-usaha-pematang-kiwah-natar-lampung-selatan.html

<1% - https://docplayer.info/68318879-Jurnal-organisasi-dan-manajemen.html

<1% - https://issuu.com/harianjurnalasia/docs/19july2017

<1% -

http://pasyafamily.blogspot.com/2009/09/perubahan-kebudayaan-menguatnya-peran.h

tml

<1% -

http://www.digilib.itb.ac.id/files/disk1/545/jbptitbpp-gdl-maulienkha-27205-6-2007ts-5.

pdf

<1% -

http://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/27283/H10hnu.pdf?sequence=5

<1% - http://syahrularenahukum.blogspot.com/

<1% - https://issuu.com/sijori/docs/haluankepri_19mei12

<1% - https://www.slideshare.net/istiqomahgeo/alistiqomah

<1% -

http://basajan.net/2018/03/pengusaha-kue-tradisional-aceh-barat-dapat-bantuan/

<1% -

https://docplayer.info/69697564-Legitimasi-budaya-dalam-pengembangan-kurikulum-p

endidikan-agama.html

<1% -

https://inggitbelajar.wordpress.com/2013/02/27/pengaruh-profesionalisme-dan-iklim-k

erja-terhadap-kinerja-karyawan-divisi-penjualan-pt-pusri-palembang/

<1% -

http://greenjournalist.net/energi/warga-meulaboh-blokir-jalan-ke-lokasi-tambang/

<1% -

http://fariskayosi.blogspot.com/2017/05/pengaruh-inflasi-suku-bunga-bi-rate.html

<1% -

http://latihansiswa.blogspot.com/2011/05/negara-berkembang-dan-negara-maju.html

<1% - https://www.scribd.com/doc/231422165/pajak-daerah

<1% - https://www.scribd.com/document/377690455/4097-14281-1-SM

<1% - http://zumardi.blogspot.com/2009/12/contoh-skripsi.html

<1% - http://alhasyi.blogspot.com/2011/10/skripsi-akuntabilitas-dan-transparansi.html

<1% -

https://docplayer.info/34501326-Bab-v-penutup-unsur-unsurnya-adalah-sebagai-beriku

t-dapat-diminta-pertanggung-jawaban-atas-perbuatannya.html

<1% -

https://www.scribd.com/document/324386680/Microsoft-Word-e-jurnal-siska-06-01-13

-05-11-08-pdf

<1% -

https://www.scribd.com/document/335086713/Microsoft-Word-e-jurnal-siska-06-01-13

-05-11-08-pdf

<1% - https://yoesdi.wordpress.com/2010/03/01/soal-hitung-keuangan-2/

<1% - https://www.scribd.com/document/366085219/PROGRAM-KERJA-TIM-HIV-doc

<1% -

https://www.scribd.com/document/370649085/002-LKPD-Kab-Aceh-Barat-Daya-TA-200

9-pdf

<1% - https://issuu.com/media.andalas/docs/epaper_kpkpos_370_edisi_senin_14_se

<1% - https://kumpulantesis.wordpress.com/2012/06/17/page/5/

<1% -

http://hanajadeh.blogspot.com/2012/11/tata-urutan-perundang-undangan-indonesia.ht

ml

<1% -

https://www.slideshare.net/ariharmedi/strategi-pengembangan-lokasi-pemberdayaan-k

at-purna-bina-melalui-sinerji-pogramkegiatan-lintas-sektor-kementerianlembaga-lintas

-unit-bidang-kesejahteraan-sosial-dan-kemitraan-dunia-usaha

<1% -

http://hukumpertambangan.blogspot.com/2012/04/secercah-cahaya-pengaturan-divest

asi_11.html

<1% - http://buku-undang-undang.blogspot.com/2018/

<1% -

http://gampongkutameuligoe.blogspot.com/2010/09/qanun-aceh-utara-nomor-4-tahu

n-2009.html

<1% -

http://tataruangpertanahan.com/regulasi/pdf/perda/lainnya/prov_aceh/P_ACEH_12_200

2.pdf

<1% - http://ajivarmelen.blogspot.com/

<1% - https://kecamatanlosari.wordpress.com/profil/renstra-th-2011-2015/

<1% - https://www.scribd.com/presentation/204580587/Ppt-Dasar-dasar-Praktek-Apbn

<1% - https://yc7lvx.wordpress.com/2009/07/01/683/

<1% - https://www.scribd.com/document/345350966/RKPD-Kabupaten-Aceh-Barat

<1% -

http://gilangsn.blogspot.com/2015/09/makalah-pembangunan-sosial-ekonomi-di.html

<1% -

https://www.bappenas.go.id/files/rpjmd_dan_rkpd_kab_kota/RPJMD/RPJM%20Aceh%20

Barat%202012-2017.pdf

<1% -

https://docplayer.info/69635906-Analisis-gaya-belajar-mahasiswa-terhadap-model-dan-

strategi-pembelajaran-dosen.html

<1% -

https://bebasbanjir2025.wordpress.com/04-konsep-konsep-dasar/mimpi-tentang-das-ci

liwung/

<1% -

https://www.banyuwangikab.go.id/media/perencanaan_anggaran/pdf/BAB_V_VISI,_MISI,

_TUJUAN_DAN_SASARAN.pdf

<1% -

http://tika-anggraeni.blogspot.com/2013/03/makalah-pemberdayaan-masyarakat.html

<1% -

http://www.academia.edu/9106395/MAKALAH_PEMBERDAYAAN_MASYARAKAT_PESISIR

<1% - http://muliaditugas.blogspot.com/2011/01/peranserta-masyarakat-trhadap.html

<1% -

https://bagasaskara.wordpress.com/2011/09/16/pemberdayaan-masyarakat-antara-pem

erintah-lsm-dan-ngo/

<1% -

https://puputwawan.wordpress.com/2011/06/25/manajemen-panen-kelapa-sawit-di-ke

bun-mesuji-pt-sampoerna-agro-tbk-sumatra-selatan/

<1% -

http://gampongkalut.blogspot.com/2014/10/rencana-pembangunan-jangka-menengah.

html

<1% -

http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/nilai%20tambah%20produk%20pertanian.

pdf

<1% -

https://pep.pertamina.com/Berita/Warta-PEP/2016/02/12/Wujudkan-Kemandirian-Ekon

omi-Masyarakat-Melalui-Pengolahan-Bandeng-dan-Bank-Sampah

<1% -

https://docplayer.info/79859616-Bab-ii-inefektivitas-program-human-resources-develo

pment-dan-fenomena-kemiskinan-di-aceh.html

<1% - https://www.bi.go.id/id/publikasi/lain/kertas-kerja/Documents/BKPM.pdf

<1% -

http://ekanurfitriana.blogspot.com/2014/09/makalah-tentang-pengangguran.html

<1% -

http://lelywidiya.blogspot.co.id/2013/04/peranan-pemerintah-terhadap-peningkatan_10

.html#!/2013/04/peranan-pemerintah-terhadap-peningkatan_10.html

<1% -

http://sil.ui.ac.id/wp-content/uploads/Peran-Direktorat-Pengembangan-Kawasan-Permu

kiman-Direktur-Pengembangan-Kawasan-Permukiman.pdf

<1% -

http://awaluddinking.blogspot.com/2012/03/kajian-hierarki-fungsi-pelayanan-dan.html

<1% -

https://www.scribd.com/document/384924666/Permendiknas-39-2008-Ttg-Kesiswaan

<1% - https://issuu.com/ekatronik/docs/bapeda_aceh_timur_18x23_-_2016_ke_i

<1% -

https://www.scribd.com/doc/258572576/RPJMN-2015-2019-Terkait-Bidang-Tata-Ruang

-Dan-Pertanahan

<1% - https://penataankota.blogspot.com/

<1% -

https://issuu.com/syukrimuhammadnur0/docs/membangun_kerangka_pikir_energi_ter

<1% - http://www.academia.edu/27950855/Contoh_SOP_Kajian_Dampak_Lingkungan

<1% -

https://acehprov.go.id/profil/read/2014/10/03/105/visi-dan-misi-gubernur-aceh-period

e-2012-2017.html

<1% -

https://www.scribd.com/document/90960884/Peraturan-Menteri-Dalam-Negeri-Nomor

-33-Tahun-2006-Tentang-Pedoman-Umum-Mitigasi-Bencana

<1% -

https://kuningankab.go.id/pemerintahan/skpd/dinas-koperasi-dan-ukm-kabupaten-kuni

ngan

<1% - https://dhnhorti.wordpress.com/about/

<1% -

https://www.bi.go.id/id/publikasi/kebijakan-moneter/tinjauan/Documents/47b8c852c27

b4cd982e525ac5cd2b73bTKMJanuari2013R3.pdf

<1% - http://aguspernando5510liveme.blogspot.com/

<1% - https://www.researchgate.net/profile/Hendar_Nuryaman

<1% -

http://catatanpamong.blogspot.com/2014/03/quo-vadis-otonomi-khusus-aceh-peluang

.html

<1% -

https://docplayer.info/72876724-I-pendahuluan-pembangunan-ekonomi-adalah-suatu-

proses-kenaikan-pendapatan-total-dan.html

<1% -

https://smp2sampang.wordpress.com/2011/07/26/60-instansi-pemerintah-tak-rekrut-cp

ns-baru-2011/

<1% - http://awalilrizky.blogspot.com/2008/

<1% - http://bencanaekologis.blogspot.com/2008/

<1% -

http://www.academia.edu/6591955/Pengembangan_Komoditas_Mangrove_wilayah_pesi

sir_Aceh

<1% - https://issuu.com/irvanpulungan1/docs/laporan_klhs_laporan_akhir_final_ok

1% - http://sudirmanz.blogspot.com/

<1% -

https://ekbis.sindonews.com/read/920938/34/tonasa-gelontorkan-rp20-miliar-untuk-csr

-1415290817

<1% -

http://bangimam-berbagi.blogspot.com/2016/12/membedah-anggaran-pendidikan-di-

kota.html

<1% - http://www.cs.cmu.edu/~tanja/Papers/ICASSP03-wang.pdf

<1% - https://duddyarisandi.wordpress.com/tag/pengukuran-efektivitas-dan-efisiensi/

<1% - https://id.wordpress.com/tag/dana-desa/

<1% -

http://rg-ekuitas.blogspot.com/2013/10/pengaruh-pengembangan-sdm-dan-sistem.ht

ml

<1% - https://issuu.com/media.andalas/docs/epaper_andalas_edisi_29_desember_2012

<1% -

http://contoh-contohskripsi.blogspot.com/2010/02/analisis-peranan-sektor-usaha-kecil.

html

<1% - https://ilmiahtesis.wordpress.com/category/komunikasi/

<1% - https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_Komunikasi_Masyarakat_Desa

<1% -

https://docplayer.info/80397278-Medanbisnis-komoditi-perub-14-122-75-16-53-56-65-

33-60-kopi-arabika.html

<1% - https://www.scribd.com/doc/193280100/Amdal-Hotel

<1% -

https://oioey.wordpress.com/2015/11/18/makalah-program-kementerian-pekerjaan-um

um-dan-perumahan-rakyat/

<1% - https://vdocuments.site/documents/harian-andalas-26-april-2011.html

<1% -

http://www.teknikhidup.com/2014/06/cara-kerja-efektif-efisien-rumah-luar-kantor.html

<1% -

http://bpdcidenok.blogspot.com/2013/07/pembangunan-pertanian-dan-perekonomian.

html

<1% - https://www.scribd.com/document/366555715/Cb-Kewarganegaraan

<1% -

https://www.bappenas.go.id/files/2413/5027/3724/01--narasi-bid-hukum__2009020221

4635__1761__3.doc

<1% -

http://www.academia.edu/7568678/DASAR_DASAR_MANAJEMEN_PROYEK_DAN_SISTE

M_MANAJEMEN_MUTU

<1% - https://yudikustiana.wordpress.com/2012/05/06/

<1% - http://rudisiswoyo89.blogspot.com/

<1% -

https://www.scribd.com/document/187770710/Beragam-Jalur-Menuju-Keadilan-Pluralis

me-Hukum-Dan-Hak-Masyarakat-Adat-Di-Asia-Tenggara

<1% -

http://docplayer.info/29687658-Bab-vii-kebijakan-umum-dan-program-pembangunan-

daerah.html

<1% -

https://sarahnilaayu.wordpress.com/2016/04/26/kebijakan-pemerintah-mengenai-politi

k-ekonomi-urbanisasi-pembangunan-perdesaan/

<1% - https://edywarsanpunya.wordpress.com/tentang-aku/651-2/

<1% - https://www.scribd.com/document/369554711/008-Strategi-Pemberdayaan

<1% - http://eprints.uny.ac.id/7876/3/bab%202%20-%2008110244006.pdf

<1% - http://wartasejarah.blogspot.com/2014/12/repelita-i-di-indonesia.html

<1% -

https://www.bappenas.go.id/files/7313/5027/3729/bab-i-lampid-02082000__200902022

22135__1767__0.rtf

<1% - http://muliadinatad.blogspot.com/2013/06/tantangan-kendala-dan-peluang.html

<1% - https://www.scribd.com/doc/237991126/BUSET-Vol-10-111-SEPTEMBER-2014

<1% - https://issuu.com/beritasore/docs/beritasore_sabtu_25_april_2015

<1% -

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt502d8a41c9e04/csr-tidak-lagi-wajib-broleh-

-miko-kamal--phd

<1% -

https://anzdoc.com/pengembangan-potensi-sumberdaya-petani-melalui-penerapan-te

k.html

<1% - http://rumaisha18.blogspot.com/2016/10/csr-corporate-social-responsibility.html

<1% - https://issuu.com/dangmulyadi/docs/proceeding_jadi

<1% - http://werdiati.blogspot.com/2014/09/kearifan-lokal.html

<1% -

https://es.scribd.com/doc/75365729/A-Hasymy-Kebudayaan-Aceh-Dalam-Sejarah

<1% -

https://pt.scribd.com/doc/259354087/PERMENTAN-Nomor-15-Tahun-2013-Program-Di

versifikasi-2013-Fix

<1% - https://datapentingku69.wordpress.com/2013/04/22/materi-pkn-xi-ipx-2/

<1% - https://barzahcomputerinternet.wordpress.com/2009/02/01/

<1% -

https://trisnomarsa.blogspot.com/2014/07/monitoring-dan-evaluasi-pelaksanaan.html

<1% -

https://adiagustyana.wordpress.com/2013/03/10/susunan-strategi-staffing-yang-paling-

cocok-untuk-hotel-adalah/

<1% -

https://www.scribd.com/document/364590176/Digital-20321586-T31962-Penerapan-M

etode

<1% -

https://regional.kompas.com/read/2017/08/09/11131531/tercemar-tambang-batu-bara

-pantai-di-aceh-barat-sepi-pengunjung

<1% - https://www.slideshare.net/OswarMungkasa/fa-buku-clts-waspola-2011revisi

<1% - https://docplayer.info/13781-Laporan-hasil-penelitian.html

<1% -

https://ilmiahmanajemen.blogspot.com/2013/05/peran-pemerintah-daerah-dalam.html

<1% - https://docobook.com/annual-report-2012-indonesia-investments.html

<1% -

https://mafiadoc.com/renstra-kemdikbud-2010-2014_59c34ff41723ddd9d9c5ab15.html

<1% -

http://dennybiantong.blogspot.com/2012/07/tujuan-dari-pembangunan-berkelanjutan.

html

<1% - http://gpp-nkri.blogspot.com/2015/10/menuju-masyarakat-sejahtera_42.html

<1% - https://issuu.com/waspada/docs/waspada__senin_19_januari_2014

<1% -

http://www.riau24.com/artikel/advertorial/2375-berantas-kekerasan-pada-perempuan-d

an-anak-pemprov-riau-bentuk-ranperda/

<1% -

https://achmadmuslichun2405.wordpress.com/tag/makalah-metedologi-penelitian-pen

didikan-research-and-development-r-d/

<1% -

http://magfirahrasyid.blogspot.com/2012/04/penelitian-dan-pengembangan.html

<1% - https://www.scribd.com/document/354571159/20-Jurnal-Pendidikan-Penabur

<1% - https://www.scribd.com/doc/166384901/rpjmd-2013-2018

<1% -

https://cantony.wordpress.com/2011/02/13/fase-fase-pada-sebuah-proyek-sistem-infor

masi/

<1% - http://liyazafira.blogspot.com/2014/05/langkah-langkah-penelitian-dan.html

<1% - https://zarmisukses.blogspot.com/2015/05/langkah-langkah-penelitian-dan.html

<1% -

http://nurhibatullah.blogspot.com/2016/04/penelitian-pengembangan-research-and.ht

ml

<1% -

http://www.ajnn.net/news/walhi-minta-pemerintah-evaluasi-amdal-perusahaan-mifa-be

rsaudara/index.html

<1% -

http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/132297916/RINGKASAN%20HASIL%20PENELITIA

N%20KEWIRAUSAHAAN%202008.docx

<1% -

https://es.scribd.com/doc/315545751/20160527-Deskripsi-Top-99-Inovasi-Pelayanan-Pu

blik

<1% - http://sekolahak.blogspot.com/2013/08/laporan-ojl-sd-supervisi-akademik.html

<1% -

http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/674/jbptunikompp-gdl-putriferli-33686-1-unikom_1-l

.pdf

<1% -

https://www.scribd.com/document/368819956/dokumen-tips-makalah-ovop-ledv1-doc

x

<1% - https://bagawanabiyasa.wordpress.com/2015/12/23/

<1% - https://issuu.com/harianjurnalasia/docs/28may2015

<1% -

http://www.academia.edu/12634599/Penanganan_Permasalahan_Pengembangan_Wilay

ah_Berbasiskan_Pengembangan_Ekonomi_Lokal_PEL_Studi_Kasus_Industri_Perikanan_di_

Kabupaten_Tuban

<1% - http://stikes-ekaharap.ac.id/promosi-kesehatan/

<1% -

http://kautsarkimiatus.blogspot.com/2017/03/makalah-metode-penelitian-dan.html

<1% -

http://upkwolowae.blogspot.com/2012/04/strategi-penguatan-kelompok-masyarakat.ht

ml

<1% -

http://kyutri.com/apa-itu-proses-fasilitasi-dan-bagaimana-menjadi-fasilitator-yang-han

dal/

<1% - http://makalahgood.blogspot.com/2013/10/fasilitator.html

<1% -

https://docplayer.info/67501530-Project-working-paper-series-no-08-kemitraan-dalam-

tata-pemerintahan-desa-dan-pemberdayaan-komunitas-perdesaan-dalam-perspektif-k

elembagaan.html

<1% -

https://text-id.123dok.com/document/6qm7534q-prosiding-seminar-nasional-perikana

n-dan-kelautan-fpik-universitas-riau.html

<1% -

http://gioakram13.blogspot.com/2013/05/strategi-kebijaksanaan-dan-taktik-usaha.html

<1% -

https://www.scribd.com/doc/282463049/Partisipasi-Masyarakat-Lokal-Dalam-Pengemba

ngan-Desa-Belandingan-Sebagai-Desa-Wisata-Di-Kabupaten-Bangli

<1% -

http://kabisat1988.blogspot.com/2012/12/penerapan-learnng-organization-di.html

<1% - http://bappeda.bangkalankab.go.id/uploads/Penguatan%20Ekonomi.pdf

<1% - https://dennyimamazhari.wordpress.com/2012/10/

<1% -

https://www.kompasiana.com/bahrullah/54f5e399a33311e7748b4576/fungsi-pengawas

an-pengelolaan-keuangan-negara-dan-daerah

<1% -

https://elitasuratmi.wordpress.com/2012/05/02/pemberdayaan-masyarakat-dalam-ekon

omi/

<1% - https://issuu.com/jambi-independent/docs/jambiind_31oktober2009

<1% - https://www.scribd.com/document/384203612/makalah-umkm-mena-doc

<1% -

https://www.scribd.com/doc/303340170/Makalah-Pemberdayaan-Masyarakat-melalui-E

BP

<1% -

https://www.scribd.com/document/110768732/Penyelenggaraan-Pemerintahan-dan-Pe

mbangunan-Daerah-Buku-Pegangan-Tahun-2007-Pengembangan-Ekonomi-daerah-da

n-Sinergi-Kebijakan-Investasi-Pusat-Daera

<1% -

http://manajemenpertanahan.blogspot.com/2014/06/pemberdayaan-masyarakat-leadin

g-sector.html

<1% - http://ervinakilis.blogspot.com/2013/05/karya-ilmiah-rekonstruksi-upaya.html

<1% -

http://tamtamfire113.blogspot.com/2015/09/penguatan-sinergitas-pemerintah.html

<1% - http://donggo.blogspot.com/2011/06/laporan-kkn-kelompok-dan-pribadi.html

<1% -

https://docplayer.info/123876-A-program-pengendalian-pencemaran-dan-perusakan-li

ngkungan-hidup-b-program-perlindungan-dan-konservasi-sumber-daya-alam.html

<1% -

https://jebongudik.blogspot.com/2012/03/sistem-infomasi-management-sim_6563.html

<1% -

https://arifuddinali.blogspot.com/2012/12/tahapan-dan-skala-prioritas-rpjpd.html

<1% - https://aditya25u.wordpress.com/category/uncategorized/page/4/

<1% -

https://iphoelska.wordpress.com/2013/03/08/laporan-praktek-lapang-pengelolaan-wila

yah-pesisir-dan-laut-secara-terpadu/

<1% - https://yogakusuma.files.wordpress.com/2009/03/makalah-desa-revisi.pdf

<1% -

http://www.kemendagri.go.id/pages/profil-daerah/kabupaten/id/11/name/aceh/detail/1

105/aceh-barat

<1% -

http://www.academia.edu/5928778/PENERAPAN_AGROPOLITAN_DALAM_PEMBANGUN

AN_EKONOMI_DAERAH_PROVINSI_LAMPUNG

<1% -

https://www.scribd.com/document/130317031/Upaya-Pengembangan-Kedisiplinan

<1% -

http://kapaupau.blogspot.com/2013/06/hubungan-pemerintah-pusat-dan-daerah.html

<1% - http://www.rudyct.com/PPS702-ipb/02201/t_hasbullah.htm

<1% - http://galerymakalah.blogspot.com/2012/12/makalah-otonomi-daerah.html

<1% -

https://musrenbangjambi.files.wordpress.com/2015/09/bab-vi-rrpjpd-tahapan-dan-prior

itas-pembangunan.pdf

<1% -

http://hibah.ilearning.me/2013/02/01/panduan-penelitian-unggulan-strategis-nasional/

<1% -

http://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/11382/I09apd.pdf.txt;sequence=

17

<1% - https://www.scribd.com/document/354849681/Info-Aceh-Barat-Edisi-Viii-2017

<1% - https://www.scribd.com/document/356187610/Pesona-Aceh-Barat

<1% -

https://www.viva.co.id/berita/bisnis/1001607-pupr-bentuk-komite-keselamatan-konstru

ksi-ini-tugasnya

<1% - https://www.scribd.com/doc/52629143/Kajian-Kritis-CSR-dalam-UUPT

<1% -

http://www.academia.edu/5179445/Menelesuri_Sumber_Pengetahuan_yang_Terserak_te

ntang_Kesehatan_dan_Hak-hak_Reproduksi

<1% - https://rajadariusputra.wordpress.com/2014/04/28/kebijaksanaan-pemerintah/

<1% - http://armandjexo.blogspot.com/2011/10/manajemen-koperasi.html

<1% - https://issuu.com/denpostnews/docs/dps_16_april_2013

<1% -

http://www.academia.edu/9005270/Panduan_Pelatihan_Masyarakat_PPK-R2PN_Nias

<1% - http://crypto.cs.mcgill.ca/~crepeau/COMP647/2007/TOPIC08/BGKW88.pdf

<1% - http://www.katailmu.com/2013/10/pengertian-dan-peranan-sumber-daya.html

<1% - http://www.academia.edu/15156543/Media_Keuangan

<1% - http://e-journal.uajy.ac.id/9226/1/1HK11109.pdf

<1% - https://zulliesikawati.wordpress.com/tag/universitas-gadjah-mada/

<1% -

http://www.digilib.itb.ac.id/files/disk1/545/jbptitbpp-gdl-maulienkha-27205-8-2007ts-a.

pdf

<1% - https://wikivisually.com/wiki/Encyclopedia_Brittanica

<1% -

http://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/27713/PKM-GT-10-IPB-Arie-Pen

tingnya%20modal%20sosial.doc;sequence=1

<1% - https://muse.jhu.edu/article/186345/pdf

<1% - http://digilib.unila.ac.id/3446/20/DAFTAR%20PUSTAKA.pdf

<1% -

http://www.academia.edu/10821557/PERANAN_CORPORATE_SOCIAL_RESPONSIBILITY_

CSR_PT_PP_LONDON_SUMATRA_INDONESIA_TBK_TREBLASALA_COCOA_FACTORY_DAL

AM_RANGKA_PENGEMBANGAN_MASYARAKAT

<1% - http://www.academia.edu/4858015/E0962836

<1% - https://www.wiley.com/en-us/aboutus

<1% - http://mochamadfahim.blogspot.com/2008/03/

<1% -

https://www.scribd.com/document/322732912/Social-Capital-the-Historical-Emergence-

and-Its-Implications-to-Agricultural-Development-Program

<1% - http://www.yorku.ca/furedy/papers/ua/hyderab04.doc

<1% - http://oborulumeak.blogspot.com/2013/

<1% - https://www.scribd.com/document/31676402/1-Semua-Word

<1% -

http://docplayer.info/58245944-Kajian-implikasi-penetapan-kebijakan-nilai-tambah-upg

rading-batubara-untuk-ekspor-terhadap-pengusahaan-batubara-di-indonesia.html

<1% - https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-663-09215-5_8

<1% - http://www.testbanksm01.com/index.php/author/admin/page/60/

<1% - https://www.scribd.com/doc/57081725/daftar-buku-2

<1% -

https://id.wikisource.org/wiki/Penghapusan_Perdagangan_Orang_Di_Indonesia_Tahun_2

004-2005

<1% -

http://lyathesis.blogspot.com/2013/04/izin-lingkungan-dalam-kaitannya-dengan.html

<1% - http://acienkziluzy.blogspot.com/2012/11/analisis-undang-undang-mineba.html

<1% -

http://aparc.fsi.stanford.edu/publications/on_the_edge_shaping_the_future_of_periurban

_east_asia/

Plagiarism Checker X Originality Reportrepository.unimal.ac.id/4259/1/[Jullimursyida, et al... ·...

Documents

Transcript of Plagiarism Checker X Originality Reportrepository.unimal.ac.id/4259/1/[Jullimursyida, et al... ·...