PERUBAHAN PROGRAM KEAMANAN …rakorfal.com/rakor08/03 PAPARAN DITKAMPEN RAKORFALNAS...Penerapan...

This presentation uses a free template provided by FPPT.com www.free-power-point-templates.com

PERUBAHAN PROGRAM KEAMANAN PENERBANGAN NASIONAL

KUTA, 28 – 29 AGUSTUS 2017

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA


UU NOMOR 1 TAHUN 2015

Pasal 323

Tanggung Jawab Keamanan Penerbangan ada di

tangan Menteri Perhubungan

Dalam melaksanakan tanggung jawab menteri

berwenang :

a. Membentuk Komite Keamanan Nasional

b. Menetapkan Program Keamanan

Penerbangan Nasional (PKPN)

c. Mengawasi pelaksanaan PKPN



DASAR REVISI PM 127 TAHUN 2015 1. Penyesuaian terhadap amandemen 15 annex 17 yang

meliputi :

Antisipasi peluncuran system senjata panggul (man-portable air defence system . Manpads)

Penerapan keamanan daerah sisi darat (landside security)

Cyber threats (ancaman siber) recommended pada Amendment 15 Annex 17 Security dan menjadi standard pada proposal amendment 16 Annex 17 Security)

Advance technology



2. ICAO Universal Security Audit Programme Continuous Approach (USAP-CMA) Limited Scope tanggal 25 September s/d 3 Oktober 2017

SARP ICAO RECOMMENDATION CORRECTIVE ACTION(S) PROPOSED

Indonesia should:

9.060 Establish, in national documentation, a requirement for the seizure of fraudulent, falsified or counterfeit travel documents that are removed from circulation to be immediately returned to the appropriate authorities of the State named as issuer or to the resident Diplomatic Mission of that State, following the conclusion of all necessary legal processes.

Indonesia will establish a requirement for the seizure of fraudulent, falsified or counterfeit travel documents that are removed from circulation to be immediately returned to the appropriate authorities of the State named as issuer or to the resident Diplomatic Mission of that State

9.065 Ensure that all fraudulent, falsified or counterfeit travel documents are consistently seized and returned to the appropriate authorities of the State named as issuer or to the resident Diplomatic Mission of that State, following the conclusion of all necessary legal processes.

Indonesia will ensure that all fraudulent, falsified or counterfeit travel documents are consistently seized and returned to the appropriate authorities of the State named as issuer or to the resident Diplomatic Mission of that State, following the conclusion of all necessary legal processes. The above action will be implemented after the issuance of regulation relating to all fraudulent, falsified or counterfeit travel documents are consistently seized and returned to the appropriate authorities of the State named as issuer or to the resident Diplomatic Mission of that State



3. Penyesuaian terhadap penerapan implementasi di bandar udara yang meliputi :

Bagasi tercatat tidak boleh di serah terimakan kembali kepada pemiliknya;

Sistem tiketing/boarding pas elektronik;

Lay out DKT



PEMBAGIAN TANGGUNGJAWAB

DIREKTUR JENDERAL

Melakukan penilaian kerentanan (vulnerability assessment) daerah

daerah yang berpotensi dilakukan peluncuran sistem senjata panggul

(Man-portable Air Defence System - MANPADS) di Bandar udara

berdasarkan penilaian resiko dan memberikan langkah-langkah

mitigasi (mitigation plan)




KEPALA KANTOR

• Mengesahkan revisi program keamanan Bandar udara

• Mengesahkan local security manual yang merupakan lampiran

program keamanan angkutan udara.

• Melakukan evaluasi terhadap keberlakuan lisensi personel

keamanan penerbangan.

• Melakukan penilaian kerentanan (vulnerability assessment) daerah

daerah yang berpotensi dilakukan peluncuran sistem senjata

panggul (Man-portable Air Defence System - MANPADS) di Bandar

udara berdasarkan penilaian resiko dan membuat langkah-langkah

mitigasi (mitigation plan)




UPBU DAN BUBU

• Melakukan penilaian resiko terhadap adanya potensi ancaman

peluncuran system senjata panggul (Man-portable Air Defence

System - MANPADS) di Bandar udara.

• Membuat prosedur dan melaksanakan langkah-langkah mitigasi

terhadap peluncuran system senjata panggul (Man-portable Air

Defence System - MANPADS).

• Membuat langkah-langkah untuk melindungi kerahasiaan, keutuhan

dan ketersediaan sisten teknologi informasi dan komunikasi serta

data yang bersifat rawan terkait penerbangan dari serangan siber

(cyber attack).




BADAN USAHA ANGKUTAN UDARA DAN PIMPINAN

PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA ASING

• Tanggung jawab sama dengan BUAU

• Memberikan 1 salinan cetak (hard copy) program keamanan

angkutan udara dan prosedur keamanan station (station security

manual) kepada kepala kantor, penyelenggara Bandar udara yang

diterbangi dan station manager badan usaha angkutan udara /

Pimpinan Perusahaan Angkutan Udara Asing

• Membuat langkah-langkah untuk melindungi kerahasiaan, keutuhan



(cyber attack).




PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI

PENERBANGAN

Menyusun program atau prosedur keamanan pelayanan navigasi

penerbangan bagi unit pelayanan lalu lintas penerbangan di bandar

udara.

Menyusun dan menetapkan izin masuk di wilayahnya.

Menyediakan SDM

Melakukan pengawasan internal

Melakukan pemeliharaan, kalibrasi, pengujian peralatan fas

kampen

Membuat langkah-langkah untuk melindungi kerahasiaan, keutuhan



(cyber attack)



DAERAH KEAMANAN BANDAR UDARA

Daerah Keamanan Terbatas

Daerah Sisi Darat

Daerah Steril

UPBU dan BUBU

menetapkan

dibuat dalam bentuk peta

lampiran Program Keamanan

Bandar Udara

PERLINDUNGAN BANDAR UDARA



PERLINDUNGAN TERHADAP DAERAH SISI DARAT

Daerah sisi darat merupakan derah di Bandar udara yang harus dilakukan langkah-langkah keamanan untuk mengurangi resiko dan mencegah terjadinya tindakan melawan hukum.

Daerah sisi darat antara lain:

Area lapor diri (check in area)

Area lobby kedatangan/keberangkatan

Area penurunan dan penjemputan penumpang

Fasilitas penghubung antar moda

Area parkir kendaraan

Fasilitas jasa terkait penunjang dan memberi nilai tambah.



PENGENDALIAN KEAMANAN ORANG DAN BARANG YANG DI ANGKUT PESAWAT UDARA

Implementasi E-Boarding pas Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing harus melakukan validasi terhadap keabsahan pas masuk pesawat udara elektronik (e-boarding PAS) dengan menggunakan peralatan pemeriksa pas masuk pesawat udara elektronik (e-boarding PAS scanner) pada saat akan masuk (boarding) ke pesawat udara. Unit Penyelenggara Bandar Udara atau Badan Usaha Bandar Udara harus mencocokan kesesuaian antara pas masuk pesawat udara (boarding PAS) dengan identitas penumpang di tempat pemeriksaan keamanan penumpang dan bagasi kabin.



PERLINDUNGAN DAN PENGENDALIAN FASILITAS NAVIGASI PENERBANGAN

PENETAPAN DAERAH KEAMANAN FASILITAS NAVPEN

Daerah terkendali (controlled area)

• Menara pengatur LLP (control tower) dan sekitarnya

• Bangunan pengatur LLP (operational building) dan sekitarnya

Daerah terbatas (restricted area)

• fasilitas bantu navpen (ILS, VOR, RADAR DAN NDB)

• Fasilitas komunikasi penerbangan (radio komunikasi, ground to air, antenna repeater, VHF)

• Fasilitas penunjang pelayanan navigasi



PERLINDUNGAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI DARI SERANGAN SIBER UPBU, BUBU, BUAU, PAUA, PPNPI harus membuat langkah-langkah perlindungan terhadap kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan sistem teknologi informasi dan komunikasi serta data yang bersifat rawan terkait penerbangan dari serangan siber (cyber attack) yang dapat membahayakan keselamatan penerbangan.

Langkah-langkah perlindungannya antara lain:

Pengendalian administrasi

Pengendalian virtual dan logical

Pengendalian fisik



PENANGGULANGAN TINDAKAN MELAWAN HUKUM

UPBU DAN BUBU

Wajib melakukan latihan keadaaan darurat keamanan (contingency exercise)

Skala besar (full scale) min 1 kali dalam dua tahun

Skala kecil (table top) min 1 kali dalam setahun

BUAU, AIRNAV, RA, KC

Wajib melakukan latihan keadaaan darurat keamanan (contingency exercise) Skala kecil (table top) min 1 kali dalam setahun



FASILITAS KEAMANAN PENERBANGAN Untuk pemeriksaan bagasi tercatat di Bandar udara

internasional harus menggunakan teknologi multi view dan automatic threat detection.

Pemeriksaan penumpang internasional harus dengan body scanner, bagasi cabin atau bagasi tercatat di Bandar udara dapat menggunakan teknologi terkini (advance technology) dan akan dilakukan penilaian resiko oleh Direktur Jenderal untuk menetapkan bandara terkait

Pemeriksaan barang kargo internasional harus dengan dual view x-ray machine.



PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Setiap pegawai/karyawan yang terlibat dalam kegiatan penerbangan harus mengikuti pelatihan kepedulian keamanan penerbangan terkait tugas dan tanggungjawab masing-masing (duty security training/DST)



TERIMA KASIH


PERUBAHAN PROGRAM KEAMANAN …rakorfal.com/rakor08/03 PAPARAN DITKAMPEN RAKORFALNAS...Penerapan...

Documents

Transcript of PERUBAHAN PROGRAM KEAMANAN …rakorfal.com/rakor08/03 PAPARAN DITKAMPEN RAKORFALNAS...Penerapan...