41

PERSPEKTIF, 6 (2) (2017): 41-52

DOI:

PERSPEKTIF Available online http://ojs.uma.ac.id/index.php/perspektif

Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Perencanaan Pembangunan Desa

The Role of the Village Consultative Body in Village Development

Planning Village

Yoga Teja Wiguna*, Rosmala Dewi & Nina Angelia

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area, Indonesia

Diterima: Mei 2019; Disetujui: Juni 2019; Diterbitkan: Juni 2019.

Abstrak

Perencanaan pembangunan desa adalah hal yang sangat penting, karena dari perencanaan pembangunan inilah arah pembangunan desa ditentukan. Aspirasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan desa sangat diperlukan, maka dari itu sudah menjadi kewajiban pemerintahan desa untuk menampung aspirasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan di desa. Aspirasi masyarakat dapat tertampung dengan cara melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), karena pada dasarnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan sarana bagi masyarakat desa untuk menyalurkan aspirasi mereka guna membantu pemerintahan desa dalam proses perencanaan pembangunan di desa. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif, di mana dalam proses pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi documentasi pada informan yang dianggap berpotensi untuk memberikan informasi tentang peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam proses perencanaan pembangunan di Desa Bandar Klippa. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Bandar Klippa telah melakukan fungsi dan tugasnya dengan baik sebagai mitra kerja dari Kepala Desa dan juga untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat sehingga terciptanya perencanaan pembangunan yang diinginkan oleh masyarakat. Akan tetapi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Bandar Klippa kurang aktif untuk datang langsung menyerap dan mengumpulkan aspirasi dari masyarakat. Kata Kunci: Peranan. Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Perencanaan Pembangunan Pembangunan

Abstract Village development planning is very important, because from this development plan the direction of village development is determined. The aspirations of the community in the village development planning process are very much needed, so that it has become an obligation of the village government to accommodate community aspirations in the development planning process in the village. The aspirations of the community can be accommodated by involving the Village Consultative Body (BPD), because basically the Village Consultative Body (BPD) is a means for village communities to channel their aspirations to assist village government in the development planning process in the village. The research method used in this study is qualitative research methods, in which the process of data collection is done through observation, interviews, and documentation studies on informants who are considered to have the potential to provide information about the role of Village Consultative Bodies (BPD) in the development planning process in Bandar Village Klippa. From the results of the research that has been done, the Village Consultative Body (BPD) in Bandar Klippa Village has carried out its functions and duties well as a working partner of the Village Head and also to accommodate and channel community aspirations so that the development planning desired by the community is created. However, the Village Consultative Body (BPD) in Bandar Klippa Village was less active in coming directly to absorb and gather aspirations from the community. Keywords: Role. Village Consultative Body (BPD). Development Development Planning How to Cite: Qhilby, Tarigan, U, Dewi, R (2017). Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Perencanaan Pembangunan Desa. PERSPEKTIF, 6 (2): 41-52.

*Corresponding author:

E-mail:yogateja12@gmail.com

ISSN 2085-0328 (Print)

Yoga Teja Wiguna, Rosmala Dewi & Nina Angelia, Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam

42

PENDAHULUAN Negara Republik Indonesia sebagai

Negara Kesatuan menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Karena itu, Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 antara lain menyatakan bahwa pembagian Daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang.

Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa (Widjaja, 2004). Landasan pemikiran mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Kepala desa bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada Bupati. Desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda dan bangunan serta dapat dituntut dan menuntut di pengadilan. Untuk itu, kepala desa dengan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah akan sangat bergantung pada kesiapan pemerintah daerah dalam menata sistem pemerintahannya agar tercipta pembangunan yang efektif, efisien, transparansi, dan akuntabel serta mendapat partisipasi dari masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahannya, Sebagai mana yang diamanatkan Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa dalam penyelenggaraan otonomi daerah dipandang perlu untuk menekankan pada prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (Good Governance) dan pemerintahan yang bersih (Clean Governance) dalam mewujudkan pembangunan daerah yang desentralistik dan demokratis.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa, disebut bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas- batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa memiliki pemerintahan sendiri. Pemerintahan Desa terdiri atas Pemerintahan Desa yang meliputi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala Desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) (Simbolon dan Sembiring, 2015).

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Jadi, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa terdapat dua lembaga yaitu pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah berfungsi menyelenggarakan kebijakan Pemerintah atasnya dan kebijakan desa, sedangkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan desa. Peran dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembangunan yakni dalam pembuatan perencanaan bersama pemerintah desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga yang mengawasi jalnnya peraturan desa dan memberikan jalan bagi pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahtraan masyarakat.

Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat (Hanif, 2011). Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terdiri dari ketua rukun warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Perencanaan pembangunan desa adalah suatu hal yang sangat penting, karena dari perencanaan pembangunan inilah arah

PERSPEKTIF, 6 (2) (2017): 41-52

43

pembangunan desa ditentukan. Aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa merupakan hal yang penting, maka dari itu sudah menjadi kewajiban pemerintahan desa untuk menampung aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa. Aspirasi masyarakat dapat tertampung dengan cara melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam perencanaan pembangunan tersebut. Karena pada dasarnya merekalah yang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang diwakilinya.

Oleh karena itu, perencanaan pembangunan desa akan dilaksanakan pada musyawarah pembangunan desa antara pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup dan penghidupannya. Seperti kita ketahui bersama baik di media massa maupun media elektronik memberitakan bahwa perencanaan pembangunan desa sering tertunda. Oleh karena itu yang menjadi persoalan dalam hal ini adalah apakah BPD benar-benar telah melaksanakan peranannya dalam perencanaan pembangunan desa sesuai dengan yang telah disepakati bersama.

Dalam usaha peningkatan pembangunan Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan, Badan Permusyawaratan Desa yang berperan penting mulai dari menampung aspirasi masyarakat, mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan serta menyampaikan usulan atau aspirasi masyarakat yang ada.

Dalam hal ini penulis sangat tertarik untuk menggambarkan bagaimana peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan dimulai dari proses perencanaan guna tercapainya pembangunan yang dicita-citakan dalam era otonomi daerah.

METODE PENELITIAN

Dalam menentukan metode penelitian, terlebih dahulu perlu diketahui jenis penelitian yang digunakan untuk mengetahui gambaran yang jelas dalam penelitian serta memahami makna sebenarnya dari jenis penelitian tersebut sehingga memudahkan untuk melakukan langkah selanjutnya dalam proses

analisis data. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, dimana penelitian kualitatif merupakan sebuah penelitian dengan latar alamiah (naturalistic). Penelitian kualitatif sering disebut dengan penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting). Penelitian kualitatif sangat sesuai digunakan dalam penelitian ini karena penelitian ini menggambarkan tentang peran dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam perencanaan pembangunan.

Penelitian ini bersifat deskriptif. Data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka. Berdasarkan hal tersebut dapat dikemukakan bahwa, metode penelitian kualitatif itu dilakukan secara intensif, peneliti ikut berpartisipasi lama di lapangan, mencatat secara hati-hati apa yang terjadi, melakukan analisis refleksi terhadap dokumen yang ditemukan di lapangan, dan membuat laporan penelitian secara mendetail.

Dalam teknik pengumpulan data, penulis menyebutkan akan melakukan wawancara untuk mengumpulkan data-data yang akan memperkuat analisis peneliti. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik snowballing, melalui teknik ini penentuan informan akan bergantung kepada informan kunci, informan kunci akan menginformasikan kepada peneliti pihak mana yang relevan untuk dijadikan informan dalam mendukung informasi yang diperlukan pada penelitian ini.

Dalam penelitian ini memerlukan informan yang mempunyai pemahaman yang berkaitan langsung dengan masalah penelitian guna memperoleh data dan informasi yang akurat. Informan kunci yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Dalam penelitian ini yang berperan sebagai Informan kunci adalah: Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Informan Utama, yaitu mereka yang terlibat secara langsung dalam interaksi sosial yang diteliti. Dalam penelitian ini yang berperan sebagai informan utama adalah Kepala Desa di Desa Bandar Klippa dan Kaur pembangunan di Desa Bandar Klippa.

Informan tambahan yaitu mereka yang tidak terlibat secara langsung dalam persoalan

Yoga Teja Wiguna, Rosmala Dewi & Nina Angelia, Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam

44

penelitian namun mengetahui tentang masalah yang diteliti. Adapun informan tambahan dalam penelitian ini adalah: Kepala Dusun di Desa Bandar Klippa, Ketua Rukun Tetangga (RT) di Desa Bandar Klippa dan Tokoh Masyarakat.

Berdasarkan jenis penelitian dan objek penelitian yang telah ditetapkan, maka menurut (Sugiyono, 2014) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karna tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan sebagai berikut: Observasi. Nasution dalam (Sugiyono, 2014) menyatakan bahwa, observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi.

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang didasarkan pada percakapan, biasanya percakapan tersebut berupa tanya jawab secara langsung dan singkat kepada objek wawancara yang dituju. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen biasa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah di lapangan. Dalam hal ini Nasution dalam (Sugiyono, 2014) menyatakan “anlisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian.

Penelitian kualitatif telah melakukan analisis data sebelum peneliti memasuki lapangan. Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan, atau data sekunder, yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Namun demikian fokus penelitian ini masih bersifat sementara, dan akan berkembang setelah penelitian dilakukan dan selama melakukan observasi di lapangan.

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data

berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memusakan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel.

Langkah-langkah analisis data selama di lapangan model Miles and Humberman: 1) Data Reduction (Reduksi Data), Merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. 2) Data Display (Penyajian Data), bertujuan untuk mengorganisasikan data dengan uraian singkat dan tersusun dalam pola saling berhubungan sehingga data mudah dipahami. 3) Conclusion Drawing (Verifikasi), menarik kesimpulan sehingga mendapatkan temuan baru yang selama itu belum pernah ada. HASIL DAN PEMBAHASAN Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sebagai Pengawas Peraturan Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Badan Permusyawaratan Desa pada dasarnya dituntut untuk melakukan peranannya antara lain mengenalkan nilai-nilai demokratis Pancasila kepada masyarakat desa pada umumnya dan pelaksanaan pemerintahan desa pada khususnya. Selain itu Badan Permusyawaratan Desa harus mampu membina kehidupan demokratis di desa serta menyelesikan permasalahan yang timbul sesuai dengan ketentuan yang dipakai di Desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai peran membuat dan menetapkan Peraturan Desa bersama-sama dengan pemerintah desa, selain itu Badan Permusyawaratan Desa juga berperan dalam mengawasi jalannya pemerint desa. Fungsi dalam bidang pengawasan ini meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), dan pengawasan terhadap keputusan Kepala Desa.

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan ini, BPD berhak meminta pertanggungjawaban kepada Kepala Desa serta meminta keterangan kepada pemerintah desa. Pelaksanaan dari fungsi pengawasan yang dilakukan BPD di

PERSPEKTIF, 6 (2) (2017): 41-52

45

Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tua adalah sebagai berikut: Pengawasan terhadap Pelaksanaan Peraturan Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan fungsinya yaitu dengan mengawasi segala tindakan yang dilakukan pelaksanaan Peraturan Desa, dalam hal ini yaitu pemerintah desa. Seperti yang dikatakan Bapak Bandi sebagai salah satu Rukun Tetangga (RT) di Desa Bandar Klippa yang menyatakan: “bahwa peran BPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang diamanatkan sejauh ini sudah dilaksanakan meskipun belum maksimal salah satunya mengenai tindakan pemerintah desa selalu dipantau oleh BPD baik secara langsung ataupun tidak langsung, apakah di dalam melaksanakan pemerintahan desa menyimpang dari ketentuan ataupun tidak.” (Wawancara Tanggal 22 Februari 2017)

Dalam pembuatan perencanaan pembangunan desa yang berkaitan dengan proyek pembangunan desa, maka sampai saat ini Kepala Desa Bandar Klippa sudah bekerja sama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yakni dalam rencana pembangunan jangka menengah Desa (RPJMDesa), Sehingga terjadi hubungan yang sangat baik antara Kepala Desa Bandar Klippa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Adapun beberapa cara pengawasan yang dilakukan BPD terhadap pelaksanaan peraturan desa seperti berikut: a) Mengawasi semua tindakan yang dilaksanakan oleh pelaksana peraturan desa seperti Kepala Desa, Sekretaris Desa, beserta kepla urusan dan lain-lain; b) Dalam hal terjadi pelanggaran, BPD memberikan teguran untuk pertama kalinya secara kekeluargaan. c) BPD mengklarifikasikan pelanggaran tersebut dalam rapat desa yang dipimpin oleh ketua BPD. D) Jika pihak yang bermasalah tidak memperhatikan, maka BPD memberikan sanksi atau pringatan yang telah ditetapkan dalam peraturan seperti melaporkan kepada Camat serta Bupati.

Pengawasan Terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ini dapat dilihat di dalam laporan pertanggungjawaban Kepala Desa setiap akhir tahun anggaran. Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh BPD Desa Bandar Klippa dalam hal ini adalah sebagai berikut: a) Memantau semua pemasukan dan pengeluaran kas desa; b) Memantau secara

rutin mengenai dana-dana swadaya yang digunakan untuk membanguan sarana-sarana umum atau untuk pembangunan desa; c) Pengawasan terhadap keputusan kepala desa.

Kepala Desa di dalam melaksanakan pemerintah desa juga berhak untuk membuat keputusan Kepala Desa. Keputusan Kepala Desa dibuat untuk mempermudah jalannya peraturan Desa. Pengawasan yang dilakukan oleh BPD Desa Bandar Klippa terhadap keputusan Kepala Desa yaitu a) Melihat proses pembuatan keputusan dan isi keputusan tersebut; b) Melihat apakah isi keputusan tersebut sudah sesuai untuk dijadikan pedoman penyusunan RAPBDesa. c) Mengawasi apakah keputusan tersebut benar-benar dijalankan atau tidak; d) Mengawasi apakah dalam menjalankan keputusan tersebut ada penyelewengan; e) Menindaklanjuti apabila dalam menjalankan keputusan ada penyelewengan.

Menurut Bapak Sukijo sebagai salah satu Rukun Tetangga (RT) di Desa Bandar Klippa yang menyatakan: “BPD mengawasi dan mempertanyakan setiap anggaran yang akan di belanjakan oleh pemerintah desa, dan tindakan pemerintah desa selalu diawasi dan dipantau oleh BPD baik secara langsung ataupun tidak langsung, apakah di dalam melaksanakan pemerintahan desa menyimpang dari ketentuan atau tidak” (Wawancara Tanggal 22 Februari 2017)

Selanjutnya hal tersebut diperjelas kembali oleh Bapak Suparno selaku ketua Badan Permusyawaratan Desa Bandar Klippa yang menyatakan: “Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, jadi APBDesa dibuat oleh pemerintah desa dan setelah dibuat RAPBDesa tersebut lalu dibahas bersama-sama dengan BPD dan pada titik akhirnya kalau tidak ada permasalahan dan dapat di terima oleh BPD maka selanjutnya BPD menyepakati RAPBDesa yang dibuat oleh pemerintah desa.” (Wawancara Tanggal 31 Januari 2017).

Dari data yang saya peroleh dari lapangan tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Saya bisa mengambil kesimpulan bahwa Badan Permusyawaratan Desa Bandar Klippa sangant bermanfaat, karena selain tempat menampung, menyalurkan, dan membuat peraturan desa bersama kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa Bandar

Yoga Teja Wiguna, Rosmala Dewi & Nina Angelia, Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam

46

Klippa juga mempunyai fungsi sebagai pengawas terhadap jalannya pemerintahan desa, fungsi pengawasan ini meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan pengawasa terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menetapkan Peraturan Desa Bersama Kepala Desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga desa yang merupakan perwujudan demokrasi dalam menyelenggarakan pemerintahan desa. Didalam pemerintahan desa Badan Permusyawaratan Desa berkedudukan sejajar dan menjadi mitra kerja pemerintah desa. Pengertian sejajar di sini adalah bahwa kedudukan Badan Permusyawaratan Desa tidak lebih rendah dan tidak lebih tinggi dari pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa tidak merupakan bagian pemerintah desa. Sesuai wawancara yang dilakukan dengan Bapak Suripno, SH.MH selaku Kepala Desa Bandar Klippa yang menyatakan : “Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan tugasnya sebagai mitra kerja pemerintah desa, dalam menjalankan tugasnya di sini pemerintah desa dan BPD bersama-sama bekerjasama dan saling membantu dalam merumuskan dan menetapkan peraturan desa serta menjalankan pemerintahan desa dan kita sama-sama berusaha untuk pembangunan desa dan juga mencoba untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan sewajarnya.” (Wawancara Tanggal 31 Januari 2017).

Selanjutnya hal tersebut diperjelas kembali oleh Bapak Suparno selaku ketua Badan Permusyawaratan Desa Bandar Klippa yang menyatakan: “Jadi dalam proses penetapan peraturan desa, Kepala Desa mengudang BPD untuk memberikan masukan tentang peraturan desa, setelah Kepala Desa dan BPD memberikan masukan untuk peraturan desa selanjutnya di bahas bersama-sama, setelah peraturan tersebut tidak ada permasalahan dan dapat diterima maka selanjutnya BPD menyetujui peraturan tersebut dan setelah itu Kepala Desa menandatangani peraturan yang baru” (Wawancara Tanggal 31 Januari 2017).

Badan Permusyawaratan Desa melakukan pengawasan terhadap jalannya peraturan desa di masyarakat, Adapun hal-hal

yang dilakukan oleh BPD terhadap penyimpangan peraturan yaitu memberikan teguran secara langsung ataupun arahan-arahan. Apabila hal tersebut tidak dapat diselesaikan, maka BPD akan membahas masalah ini bersama pemerintah desa dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya pada rapat desa. Pelaksanaan pengawasan di desa Bandar Klippa tidak hanya melibatkan BPD saja, tetapi juga melibatkan partisipasi dari masyarakat itu sendiri.

Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam bidang legislasi adalah memutuskan dan menetapkan peraturan desa bersama-sama dengan pemerintah desa, Fungsi legislasi yang dilakukan oleh BPD desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan ini seperti beberapa hal berikut : 1) Merumuskan Peraturan Desa Bersama-sama dengan Pemerintah Desa, Proses yang dilakukan BPD dan Kepala Desa di dalam merumuskan peraturan desa antara lain sebagai berikut : a) Pemerintah desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa) mengundang anggota BPD untuk memberi masukan atau usulan peraturan desa yang diajukan, b) BPD terlebih dahulu mengajukan rancangan peraturan desa, demikian halnya dengan pemerintah desa yang juga mengajukan rancangan peraturan desa; c) BPD memberikan masukan atau usulan untuk melengkapi atau menyempurnakan rancangan peraturan desa; d) Ketua BPD menyampikan usulan tersebut kepada pemerintah desa untuk diagendakan; e) BPD mengadakan rapat dengan pemerintah desa kurang lebih satu sampai dua kali untuk memperoleh kesepakatan bersama.

2) Menetapkan Peraturan Desa bersama-sama dengan Kepala Desa, setelah BPD dan Kepala Desa mengajukan rancangan Peraturan Desa kemudian dibahas bersama-sama di dalam rapat BPD dan setelah mengalami penambahan dan berubahan, kemudian rancangan peraturan desa tersebut disahkan dan disetujui serta ditetapkan sebagai Peraturan Desa. Dalam menetapkan peraturan desa, antara BPD dan Kepala Desa sama-sama memiliki peran yang sangat penting antara lain sebagai berikut: a) BPD menyetujui dikeluarkannya Peraturan Desa; b) Kepala Desa Menandatangani peraturan desa tersebut; c) BPD membuat berita acara tentang Peraturan Desa yang baru dibuat; d) BPD mensosialisasikan Peraturan Desa yang telah

PERSPEKTIF, 6 (2) (2017): 41-52

47

disetujui pada masyarakat melalui ketua RT untuk diketahui dan dipatuhi seta ditentukan pula tanggal mulai pelaksanaannya.

Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Menampung dan Menyalur Aspirasi Masyarakat.

Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga perwakilan masyarakat desa yang anggotanya terdiri dari tokoh-tokoh atau pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa dan dipilih langsung oleh masyarakat. Dengan kata lain anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah warga masyarakat desa yang memenuhi syarat dan dapat dipilih untuk mewakili masyarakat duduk di dalam Badan Permusyawaratan Desa, karena lembaga tersebut merupakan wujud dari perwakilan masyarakat desa, maka berfungsi sebagai lembaga penampung aspirasi masyarakat yang diwakilkannya.

Perencanaan pembangunan desa dapat terlaksana sesuai rencana jika adanya kerjasama yang baik antara masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa. Badan Permusyawaratan Desa berperan sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat dan masyarakat berperan sebagai sumber informasi untuk pembangunan yang akan direncanakan berdasarkan keputusan bersama.

Keterlibatan masyarakat dalam peroses pembangunan desa sangat diperlukan, karena masyarakat merupakan bagian yang sangat penting untuk mendapatkan suatu informasi sebagai bahan masukan untuk membuat perencanaan pembangunan. Suatu perencanaan dapat terlaksana sesuai dengan apa yang diinginkan jika yang terlibat didalamnya saling mendukung dan bekerjasama dengan baik. Jika saja ada salah satu pihak yang seharusnya terlibat dalam suatu perencanaan tidak melaksanakan atau tidak terlibat, otomatis perencanaan tidak akan terlaksana dengan baik dan akan mempengaruhi tahap proses pembangunan lain yang telah dilaksanakan.

Untuk dapat menampung dan mengetahui aspirasi yang sedang berkembang di dalam masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa dapat secara aktif menggali aspirasi masyarakat baik secara perorangan maupun kelompok. Di dalam praktek banyak dilakukan melalui pendekatan-pendekatan pribadi,

melalui beberapa perkumpulan kemasyatakatan juga melalui pertemuan-pertemuan yang sering diselenggarakan oleh sekolompok masyarakat desa seperti kelompok-kelompok pengajian ataupun perwiritan dan juga pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan di tingkat Rukun Tetangga (RT) maupun ditingkat Dusun. Pendekatan ini dapat dilakukan oleh anggota-anggota Badan Permusyawaratan Desa sesuai kapasitas anggota masing-masing didalam masyarakat, baik secara anggota atau pengurus kelompok-kelompok sosial kemasyarakatan maupun perkumpulan-perkumpulan lainnya.

Banyak cara yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa untuk menampung segala keluhan- keluhan yang kemudian ditindaklanjuti yaitu dengan cara tertulis dan dengan cara lisan. Cara tertulis misalnya dengan membuka kotak keritik dan saran baik itu untuk pemerintah desa, ataupun Badan Permusyawaratan Desa itu sendiri, dan dengan cara lisan yaitu masyarakat menyampaikan aspirasinya langsung kepada Badan Permusyawaratan Desa pada saat ada pertemuan desa atau rembug desa ataupun ketika ada rapat yang diadakan Badan Permusyawaratan Desa.

Cara Badan Permusyawaratan Desa Bandar Klippa dalam menampung aspirasi masyarakat adalah sebagai berikut: a) Cara tertulis, Masyarakat Desa menyalurkan aspirasinya dengan cara tertulis yang kemudian diberikan kepada Badan Permusyawaratan Desa pada saat pertemuan atau rapat-rapat yang diadakan Badan Permusyawaratan Desa Bandar Klippa; b) Cara lisan, Masyarakat Desa Manyampaikan aspirasinya secara langsung kepada Badan Permusyawaratan Desa ketika ada pertemuan dan rapat-rapat yang diadakan Badan Permusyawaratan Desa Bandar Klippa.

Selain hal tersebut, secara khusus Badan Permusyawaratan Desa dapat menampung aspirasi masyarakat melalui mekanisme membuat surat kepada Kepala Desa untuk menghadirkan masyarakat apabila ingin meminta informasi kepada masyarakat tentang sesuatu hal, inipun harus didampingi oleh pemerintah desa.

Dalam menyerap aspirasi masyarakat dapat melalui pertemuan-pertemuan yang diadakan Badan Permusyawaratan Desa

Yoga Teja Wiguna, Rosmala Dewi & Nina Angelia, Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam

48

seperti rapat kerja dalam bentuk dengar pendapat yang dihadiri oleh pemuka-pemuka dan tokoh-tokoh masyarakat yang dianggap relevan dan berkepentingan. Pendekatan ini merupakan pendekatan formal, dan aspirasi yang diperoleh disampaikan langsung oleh yang bersangkutan dan kemudian dibahas bersama-sama untuk dimatangkan dan memformulasikan aspirasi yang dimaksudkan.

Sehingga permasalahan-Permasalahan yang Badan Permusyawaratan Desa dapatkan dari aspirasi yang diberikan masyarakat hanya masalah masalah yang terjadi di sekitar tempat tinggal masyarakat. Informasi yang diperoleh akan disampaikan dalam rapat rutin Badan Permusyawaratan Desa yang dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

Beberapa contoh aspirasi yang diberikan oleh masyarakat kepada Badan Prmusyawaratan Desa Bandar Klippa sebagai masukan dalam proses perencanaan pembangunan di Desa Bandar Klippa antara lain sebagai berikut: a) Pembenahan Drainase; b) Pengecoran Gang; c) Pengaspalan Jalan; d) Plang Untuk Gang.

Setelah memperoleh aspirasi dan kemudian membahasnya dalam rapat atau sidang-sidang yang telah ditentukan, Badan Permusyawaratan Desa kemudian meneruskan dan menyampaikan sesuai maksud yang diharapkan sesuai dengan proporsi yang ada. Aspirasi ini dapat ditindak lanjuti dalam bentuk ketentuan- ketentuan Peraturan Desa, diwujudkan dalam perencanaan program tahunan desa dan Anggaran Pendapatan Desa maupun disalurkan kembali kepada lembaga- lembaga atau pejabat-pejabat yang terkait. Pelaksanaan dari fungsi ini tentunya sesuai aturan yang telah ditetapkan dalam Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa.

Dari hal tersebut membuktikan bahwa Badan Permusyawaratan Desa Bandar Klippa mempunyai peran yang penting dalam usaha peningkatan pembangunan di Desa Bandar Klippa, dari menampung aspirasi masyarakat, mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan serta menyampikan usulan atau aspirasi masyarakat yang ada, sehingga bisa menjadi bahan masukan untuk proses perencanaan pembangunan di Desa Bandar Klippa.

Adapun tanggapan yang diberikan informan dalam penelitian ini mengenai peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat adalah sebagai berikut:

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Suparno selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa di Desa Bandar Klippa, beliau menyatakan: “Dalam proses perencanaan pembangunan desa, sebelumnya masyarakat terlebih dahulu mangadakan rapat di tingkat dusun yang dihadiri Kepala Dusun, Rukun Tetangga (RT), dan tokoh tokoh masyarakat di dusun tersebut, untuk membicarakan program-program yang berkaitan dengan pembangunan. Selanjutnya setelah mendapatkan hasil dari rapat dusun tersebut kemudian hasil dari rapat tersebut dibawa dalam musyawarah desa untuk dijadikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) yang diadakan oleh Badan permusyawaratan Desa dan Kepala Desa yang di mana musyawarah tersebut di hadiri oleh Kepala Dusun, Rukun Tetangga (RT), dan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di setiap dusun. Tetapi dalam Menentukan RPJMDesa tersebut, dari banyaknya masukan mengenai pembangunan yang diberikan oleh setiap dusun, hanya masukan-masukan yang menjadi prioritas saja yang diteriama dan dijadikan RPJMDesa.” (Wawancara Tanggal 31 Januari 2017)

Selanjutnya hal yang serupa juga di sampaikan oleh Bapak Suripno, SH. MH selaku Kepala Desa Bandar Klippa sebagai berikut: ”Badan Permusyawaratan Desa dan pihak Pemerintah Desa saling bekerjasama dalam melayani masyarakat dan mencoba untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan sewajarnya. Badan Permusyawaratan Desa merupakan suatu lembaga yang berfungsi sebagai mitra kerja Kepala Desa, dan sebagai penampung aspirasi atau keinginan masyarakat. Jadi aspirasi masyarakat dikumpulkan dahulu lewat Kepala Dusun kemudian disalurkan oleh Pemerintah Desa melalui musyawarah desa yang diadakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa serta di hadiri oleh Kepala Dusun, Rukun Tetangga, dan Tokoh-Tokoh masyarakat. Lalu masukan-masukan tentang pembangunan yang menjadi prioritas di setiap dusun dimasukkan ke dalam Rencana Pembangunan

PERSPEKTIF, 6 (2) (2017): 41-52

49

Jangka Menengah Desa (RPJMDesa)” (Wawancara Tanggal 31 Januari 2017).

Selanjutnya hal yang serupa disampaikan oleh Bapak Purwanto selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa Bandar Klippa yang menyatakan: “Kita sebagai BPD, untuk perencanaan pembangunan di desa, itu yang pertama kita mengadakan atau membuat suatu musyawarah pembangunan di desa yang diadakan setiap 1 (satu) bulan sekali, musyawarah desa ini dihadiri oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa beserta kepala urusan yang ada di pemerintah desa, muasyawarah tersebut juga dihadiri oleh Kepala Dusun, Rukun Tetangga (RT), dan tokoh tokoh masyarakat untuk mendengarkan dan mencatat aspirasi dari setiap dusun untuk dimasukkan dalam RPJMDesa, tetapi tidak semua aspirasi kami terima namun hanya aspirasi yang bersifat utama saja yang di masukkan dalam RPJMDesa.” (Wawancara Tanggal 03 Februari 2017)

Selanjutnya hal yang serupa disampaikan oleh Bapak Budi Sutikno, SHI selaku Ketua Urusan Pembangunan di Desa Bandar Klippa yang menyatakan: “Untuk memudahkan kerja dalam proses menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, jadi aspirasi masyarakat itu ditampung oleh Kepala Dusun dahulu, karena yang tahu wilayah kerjanya itu mana yang lebih penting itu adalah Kepala Dusun. Usulan-usulan yang di tampung oleh Kepala Dusun kemudian Kepla Dusun membaw dan menyampikan aspirasi tersebut ke dalam musyawarah desa. Di sini lah tugas Badan Permusyawaratan Desa itu untuk menetapkan mana-mana saja yang bisa disetujui dan mana yang tidak disetujui untuk dimasukkan sebagai RPJMDesa.” (Wawancara Tanggal 31 Januari 2017),

Dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa cara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bandar Klippa dalam menampung ataupun menyerap aspirasi masyarakat dilakukan dengan mengadakan rapat ditingkat dusun. Kemudian usulan dari masyarakat tersebut dibawa oleh kepala dusun kedalam musyawarah desa yang diadakan oleh BPD dan Pemerintah Desa untuk dijadikan rencana pembangunan desa.

Dari pemaparan yang disampaikan oleh bapak Suparno, Bapak Suripno, SH. MH, Bapak Purwanto, dan Bapak Budi Sutikno, SHI di atas

dapat disimpulkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Bandar Klippa telah melakukan fungsi dan tugasnya dengan baik sebagai mitra kerja dari Kepala Desa dan juga untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat sehingga terciptanya perencanaan pembangunan yang diinginkan oleh masyarakat. Akan tetapi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Bandar Klippa kurang aktif untuk datang langsung menyerap dan mengumpulkan aspirasi tersebut lewat rapat yang diadakan di setiap dusun.

Selanjutnya penulis juga melakukan wawancara kepada Bapak Legimin selaku salah satu Kepala Dusun di Desa Bandar Klippa untuk dijadikan sebagai data pendukung dari hasil wawancara di atas. Bapak Legimin menyatakan sebagai berikut: “Kalau setiap kegiatan rapat di desa, baik rapat yang diadakan oleh Badan Permusyawaratan Desa ataupun rapat yang diadakan oleh Pemerintah Desa itu semua kami dilibatkan dalam rapat tersebut, semua Kepala Dusun, Rukun Tetangga (RT), tokoh agama, tokoh masyarakat itu dilibatkan.” (Wawancara Tanggal 22 Februari2017)

Selanjutnya hal yang serupa disampaikan oleh Bapak Sukijo selaku Rukun Tetangga (RT) di Desa Bandar Klippa yang menyatakan: “Kita di sini sering mengadakan rapat minimal 1 (satu) bulan sekali, mengadakan rapat. Rapat tersebut dihadiri Kepala Desa beserta kaur- kaurnya dan BPD, mereka juga mengundang Kepala Dusun. Lalu Kepala dusun mengajak tokoh-tokoh masyarakat yang ada di dusun tersebut untuk ikut datang ke rapat desa tersebut. Kalau kami mempunyai waktu dan kesempatan ya kami akan menghadirinya” (Wawancara Tanggal 22 Februari 2017)Selanjutnya penulis juga melakukan wawancara kepada Bapak Selamet selaku Tokoh Agama di Desa Bandar Klippa yang memberikan tanggapan sebagai berikut : “ Ya, memang benar saya sering di undang oleh pemerintahan desa untuk menghadiri rapat di desa, kalau saya tidak ada kegiatan yang menghalangi saya untuk datang ke rapat tersebut ya saya datang, tapi terkadang saya ada kegiatan sehingga tidak bisa menghadiri rapat di desa.” (Wawancara Tanggal 17 Maret 2017)

Dari tanggapan informan diatas dapat dikatakan bahwa mereka memang pernah

Yoga Teja Wiguna, Rosmala Dewi & Nina Angelia, Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam

50

mengikuti pembahasan tentang perencanaan pembangunan di dalam rapat yang diadakan oleh Pemerintah Desa ataupun Badan Permusyawaratan Desa.

Hambatan yang Dihadapi Badan Permusyawaratan Desa dalam Proses Perencaan dan Pembangunan desa.

Dalam mewujudkan suatu organisasi yang efektif dalam pelaksanaan fungsinya tidak lepas dari berbagai faktor atau kendala yang mempengaruhi kinerjanya dalam mencapai tujuan, seperti halnya dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bandar Klippa, untuk menjadi lembaga yang aktif dan baik dalam menjalankan pemerintahan desa tentunya memiliki beberapa faktor yang mempengaruhinya. Berikuta ada beberapa ada beberapa kendala yang dialami Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bandar Klippa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yaitu :

Minimnya Fasilitas Oprasional BPD Desa Bandar Klippa Dalam dunia birokrasi, memfasilitasi kerap dimaklumi sebagai pemberian fasilitas, entah dalam bentuk dana, sarana, alat dan lain-lain. Fasilitas dalam bentuk fisik yakni memberikan sarana dan prasarana terhadap BPD untuk memperlancar tugas pemerintahan dalam menuju pembangunan yang lebih maju. Dalam memfasilitasi yang sangat bertanggung jawab yaitu adalah Camat karena Camat merupakan fasilitator yang diharapkan mampu memberikan kontribusi penting untuk mendorong BPD dan pemerintahan desa dalam menjalankan tugasnya secara baik dan lancar. Hal demikian tidak terlepas dari sarana dan prasarana sebagai penunjang kinerja BPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Fasilitas yang dimaksud seperti kantor atau tempat untuk menjalankan tugas dan fungsinya, adanya alat-alat perlengkapan sangat dibutuhkan dalam menjalankan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa agar lebih baik lagi.

Dari hasil pengamatan peneliti saat melakukan penelitian di lapangan, Badan Permusyawaratan Desa yang ada di Desa Bandar Klippa tidak mempunyai tempat atau kantor khusus bagi Badan Permusyawaratan Desa sebagai pusat kegiatan administrasi layaknya seperti lembaga legislatif lainnya. Meskipun Badan Permusyawaratan Desa

hanya bekerja dalam skala desa, hal ini juga menjadi faktor yang mempengaruhi peran, fungsi, dan tugas dari Badan Permusyawaratan Desa.

Keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Badan Permusyawaratan Desa sangat berpengaruh terhadap Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Sehingga diharapkan kepada Pemerintah Kecamatan agar secepat mungkin untuk mengatasi permasalah yang ada pada Badan Permusyawaratan Desa Bandar Klippa tersebut, segingga Badan Permusyawaratan Desa bisa menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.

Partisipasi Masyarakat, Faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Desa di Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan meliputi berbagai aspek, berikut adalah uraian berdasarkan pengamatan dan pemikiran peneliti selama berada di lapangan.

Faktor perencanaan pembangunan sebaiknya berdasarkan pada masalah dan kebutuhan yang dihadapi oleh masyarakat serta memperhatikan aspirasi masyarakat yang memenuhi sikap saling percaya dan terbuka. Pelaksanaan dalam menampung aspirasi masyarakat Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan dilakukan dalam rangka menyusun perencanaan pembangunan tahunan desa berupa daftar prioritas kegiatan desa yang akan disampaikan pada proses yang lebih tinggi.

Perencanaan yang dipersiapkan belum memperhatikan aspirasi masyarakat yang memenuhi sikap saling percaya dan terbuka. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pelibatan masyarakat tidak secara aktif dilakukan pada tingkat Desa, Dusun, maupun tingkat Rukun Tetangga (RT) yang artinya hanya perwakilan masyarakat yang terlibat dalam proses perencanaan pembangunan, namun itu pun tidak dilibatkan dalam penetapan daftar prioritas masalah dan kebutuhan di tingkat desa, karena Kepala Desa dan perangkatnya serta BPD lah yang menentukan. Lemahnya fokus perencanaan dalam perencanaan pembangunan Desa Bandar Klippa disebabkan oleh proses penyelidikan dan pengambilan masalah serta kebutuhan masyarakat yang kurang aktif. Penyebab lemahnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan ialah

PERSPEKTIF, 6 (2) (2017): 41-52

51

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Bandar Klippa kurang melakukan sosialisasi mengenai keberadaan, tugas, serta fungsinya di Desa Bandar Klippa. Lemahnya pengetahuan masyarakat tentang keberadaan, fungsi, dan tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Bandar Klippa inilah yang membuat partisipasi masyarakat rendah.

Berdasarkan hasil penelitian, keterlibatan masyarakat dalam forum musrenbang, mulai dari tingkat RT, Dusun, Dan Desa adalah rendah. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan dipengaruhi oleh faktor: a) Keterbatasan masyarakat terhadap pemahaman perencanaan pembangunan; b) Tidak adanya asas persamaan di dalam forum musrenbang pada saat penyampaian gagasan, kesempatan hanya diberikan kepada unsur-unsur masyarakat tertentu saja; c) Adanya sikap pesimis masyarakat terhadap proses perencanaan pembangunan karena usulan-usulan mereka tidak terakomodasi dalam proses yang lebih tinggi; d) Sosialisasi perencanaan pembangunan tidak dilakukan oleh pemerintahan desa kepada masyarakat secara luas; e) Waktu penyelenggaraan perencanaan pembangunan relatif pendek sehingga tidak seimbang dengan materi yang harus dibahas dan diputuskan; f) Rendahnya keterlibatan masyarakat dalam menyampikan aspirasinya merupakan salah satu indikator dari tidak berhasilnya pelaksanaan perencanaan pembangunan di Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan. SIMPULAN

Cara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Bandar Klippa dalam menampung atau menyerap aspirasi masyarakat dilakukan dengan cara mengadakan rapat ditingkat dusun. Kemudian usulan dari masyarakat tersebut dibawa oleh kepala dusun kedalam musyawarah desa yang diadakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pemerintah desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Bandar Klippa berperan baik, karena Badan Permusyawaratan Desa (BPD) telah melakukan fungsinya dalam menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat guna menunjang pembangunan yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Penyaluran aspirasi ini

membantu masyarakat dalam mengemukakan pendapat dan mengajukan usulan-usulan penting demi kepentingan pembangunan desa. Walaupun pada dasarnya hanya perwakilan atau tokoh-tokoh masyarakat saja yang dilibatkan.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai mitra kerja pemerintah desa telah melakukan fungsinya dengan baik, dengan prinsip musyawarah dalam pengambilan keputusan untuk program pembangunan telah dilaksanakan dalam kelangsungan pembangunan desa. Setiap program pembangunan di desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pemerintah desa mengadakan suatu pertemuan untuk membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa).

Dalam perencanaan pembangunan di Desa Bandar Klippa kerjasama selalu terjalin, kerjasama yang dilakukan pemerintahan desa biasanya dalam bentuk pertemuan atau rapat desa, rapat desa tersebut mengikutsertakan lembaga- lembaga desa di Desa Bandar Klippa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemerintah Desa, Kepala Dusun, Rukun Tetangga (RT), dan Tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Desa Bandar Klippa.

DAFTAR PUSTAKA Abipraja, S. ( 2002), Perencanaan Pembangunan

di Indonesia, Airlangga: Press, Surabaya. Bungin, B. (2005). Penelitian Kualitatif. Jakarta:

Kencana. Cahyono, H. dkk. (2005). Konflik Elite Politik

Pedesaan. Jakarta: Pustaka Pelajar. Effendi, S. & Tukiran. (2012). Metode Penelitian

Survei. Jakarta: LP3ES. Francisco, S. (2015). Partisipasi Masyarakat dalam

Pembangunan Desa di Desa Marunus Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang, Govervanc, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan, Vol. 4, Hal. 4.

Hasibuan, M. (2006). Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah, Edisi Revisi. Jakarta: Bumi Aksara.

Kuncoro, M, (2014), Otonomi dan Pembangunan Daerah, Erlangga, Jakarta.

Mahmudi. (2005). Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

Nasution, B. (2010). Manajemen SDM Strategis. Medan: FISIP USU Press.

Ndraha, T. (1991). Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa. Jakarta PT Bumi Aksara.

Yoga Teja Wiguna, Rosmala Dewi & Nina Angelia, Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam

52

Nugrohu, D.R. ( 2003), Reinventing Pembangunan, PT. Alex Media Komputindo, Jakarta.

Nurcholis, H. ( 2011). Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Penerbit Erlangga, Jakarta.

Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2002 tentang Perencanaan Pembangunan Desa.

Plano, J.C. (2010), Kamus Analisa Politik, Rajawali Pers, Jakarta.

Robinson. (2005). Perencanaan Pembangunan Wilayah, PT. Bumi Aksara, Jakarta.

Simanjuntak, A.B. 2013), Dampak Otonomi Daerah di Indonesia, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.

Simbolon, A.H., dan Sembiring, W.M., (2015). Evaluasi Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA, 1 (1): 143-159.

Soekanto, S. (2003), Sosiologi Suatu Pengantar, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soemantri, B.T. (2011). Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Bandung: Fokusmedia.

Sugiyono. (2014), Metode Penelitian Manajemen, Alfabeta, Bandung.

Sugiyono. (2015). Metode Penelitian dan Pengembangan, ALFABETA, Bandung.

Supriady, B.D. ( 2005), Perencanaan Pembangunan Daerah, PT. Garmedia Pustaka Utama, Jakarta.

Suryono, A. (2001). Teori dan Isu Pembangunan, Universitas Malang Press, Malang. Tarigan

Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Widjaja, H.A.W. (2004), Otonomi Daerah Merupakan Otonomi yang Bulat dan Utuh, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.