*

Pengertian dan Dimensi Perpajakan InternasionalPerpajakan Internasional IndonesiaTaxing Inbound Income dan Outbound IncomePemajakan atas BUT dalam UU PPhP3B dalam UU PPhModel dan struktur P3B*

Pengertian dan Dimensi Perpajakan Internasional*

IBFD International Tax Glossary 5th Ed. 2005:Traditionally refers to treaty provision relieving international double taxation In broader terms, it includes domestic legislation covering foreign income of residents (worldwide income) and domestic income of non residents.

Brian Arnold, International Tax Primer, 1995:the international aspects of the income tax laws of particular countries.

*

Kesepakatan perpajakan yg berlaku di antar negara yang mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda dan pelaksanaannya dilakukan dengan niat baik sesuai dengan Konversi Wina (Pacta Sunservanda)*

Adalah suatu perbuatan hukum yang mengikat negara pada bidang-bidang perpajakan. Bentuknya adalah: persetujuan penghindaran pajak berganda (tax treaty)Cara penerapan (mode of application)Tata cara persetujuan bersama ( mutual agreement procedure)*

*PenghasilanLuar NegeriDalam NegeriDalam Negeri12PenghasilanLuar NegeriSubjek PajakSubjek Pajak43

*

SUBJEK PAJAKSUMBER PENGHASILANISTILAHDalam NegeriLuar NegeriTaxing Inbound IncomeLuar NegeriDalam NegeriTaxing Outbound Income

Penyetoran ModalDividenNegara S Negara sumberDiskusikan:Bagaimana cara Negara S mengenakan pajak atas penghasilan dividen?Negara SNegara DNegara D Negara domisiliDiskusikan:Bagaimana cara Negara D mengenakan pajak atas penghasilan dividen?X Co.Ali*

Perpajakan Internasional Indonesia*

Pengertian:UU PPh dan aturan pelaksanaannya:Peraturan Pemerintah,Peraturan Menteri Keuangan,Peraturan Dirjen Pajak, yang mengatur perlakuan pajak atas:penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diperoleh Subjek Pajak luar negeri (taxing outbound income), dan Penghasilan yang diperoleh subjek pajak dalam negeri (taxing inbound income)termasuk tax treaty antara Indonesia dengan 58 negara mitra (per 1 Januari 2010).*

*Aspek Internasional dalam UU PPh:

Subjek Pajak Pasal 2 dan Pasal 3Objek PajakPasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), dan Pasal 26 ayat (1), (2), dan (4)Menghitung PPh terutang Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 26Kredit Pajak Luar Negeri Pasal 24Anti Penghindaran Pajak Pasal 18Tax Treaty Pasal 32A

*Perpajakan Internasional Indonesia (3)

Aspek InternasionalDimensi Pajak Taxing Inbound IncomeTaxing Outbound IncomeSubjek PajakSP DNSP LN BUTSP LN non BUTObjek PajakPasal 4 ayat (1) minus ayat (3)Pasal 5 ayat (1) a, b, dan cPasal 26 ayat (1), (2) , dan (4)PengurangPasal 6 dan 9Pasal 5 ayat (2) minus ayat (3), Pasal 6Menghitung PajakPasal 16 ayat (1), (2), dan (4)Pasal 16 ayat (3)Pasal 26 ayat (1), (2) , dan (4)Tarif PajakPasal 17 ayat (1) a/bPasal 17 ayat (1) bPasal 26 ayat (1), (2) , dan (4)Penghilangan Pajak BergandaPasal 24Pelunasan PajakSelf Assessment & WithholdingSelf Assessment & WithholdingWithholding

*Pemajakan atas Subjek Pajak dalam negeri yang memperoleh penghasilan yang bersumber dari luar negeri.Subjek Pajak: SPDN (Orang Pribadi dan Badan)Objek Pajak: Pasal 4 ayat (1) tidak termasuk ayat (3)Menghitung Pajak: Pasal 16 ayat (1), (2), dan (4)Tarif pajak: Pasal 17 ayat (1) a atau bPenghilangan pajak berganda: Pasal 24

TAXING INBOUND INCOME (1)

*TAXING INBOUND INCOME (2)Subjek Pajak

Orang PribadiBadanBertempat tinggal di Indonesia,Berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atauBerada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia(Pasal 2 ayat (3) a UU PPh) Didirikan di Indonesia, atau Bertempat kedudukan di Indonesia.(Pasal 2 ayat (3) b UU PPh) Kewajiban Pajak Subjektif:Dimulai: saat orang pribadi dilahirkan, berada, atau berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia,Berakhir pada saat meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.(Pasal 2A ayat (1) UU PPh) Kewajiban Pajak Subjektif:Dimulai pada saat badan didirikan atau bertempat kedudukan di IndonesiaBerakhir pada saat dibubarkan atau tidak lagi bertempat kedudukan di Indonesia(Pasal 2A ayat (2) a UU PPh)

PER. DIRJEN PAJAK NO.PER-2/PJ./2009:Dalam rangka memberi kepastian atas perlakuan PPh bagi orang pribadi WNI yang bekerja di luar negeri,Diatur tentang Pekerja Indonesia yaitu: Orang pribadi WNI yang bekerja di luar negeri > 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan adalah Subjek Pajak luar negeri (SPLN),Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri sehubungan dengan pekerjaannya di luar negeri dan telah dikenai pajak di luar negeri, tidak dikenai PPh di Indonesia.*TAXING INBOUND INCOME (3)

Objek Pajak bagi SPDN adalah Penghasilan, yaitu: setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.(Pasal 4 ayat (1) UU PPh)*TAXING INBOUND INCOME (4)

Elemen-elemen dalam definisi Penghasilan mencakup semua:Apapun jenis penghasilan (makna ekonomis, Global Income Taxation)Apapun jenis saat pengakuan (cash atau accrual basis),Dari manapun sumber geografis penghasilan (worldwide income),Apapun cara pemanfaatannya,Apapun nama dan bentuknya.*TAXING INBOUND INCOME (5)

Worldwide Income Principle: WPDN terutang pajak atas Penghasilan Kena Pajak yang berasal dari seluruh penghasilan termasuk penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri.Penggabungan penghasilan yang berasal dari luar negeri dilakukan sebagai berikut:a.untuk penghasilan dari usaha, dilakukan dalam tahun pajak diperolehnya penghasilan tersebut;untuk penghasilan lainnya, dilakukan dalam tahun pajak diterimanya penghasilan tersebut;untuk dividen dalam Pasal 18 ayat (2) UU PPh, dilakukan dalam tahun pajak pada saat perolehan deviden tersebut ditetapkan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan.Kerugian yang diderita di luar negeri tidak boleh digabungkan dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak.KMK-164/KMK.03/2002*Penghasilan Dari Luar Negeri

Cara menghitung penghasilan neto (umum):*

PEREDARAN BRUTO

PENGURANGPasal 4 ayat (1) Pasal 4 ayat (3)Pasal 6 (1) dan Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf gPENGHASILAN NETOTAXING INBOUND INCOME (6)

Cara menghitung penghasilan neto (norma penghitungan):*

PEREDARAN BRUTO

NORMA PENGHITUNGANPasal 4 ayat (1) Pasal 4 ayat (3)Pasal 14 dan Pasal 15PENGHASILAN NETOTAXING INBOUND INCOME (7)

*

PENGHASILAN NETO

PTKP dan SISA KERUGIAN TH. SEBELUMNYAPasal 6 ayat (3) dan Pasal 7, Pasal 6 ayat (2)PENGHASILAN KENA PAJAKPasal 16 ayat (1) dan (2)TARIF PPhPasal 17 ayat (1) huruf a atau bPELUNASAN PPH DLM TH BERJALANPasal 20, Pasal 24 , Pasal 26 ayat (5)PPH YMH/(LEBIH) DIBAYARPasal 28TAXING INBOUND INCOME (8)

Penghilangan Pajak Berganda:Diatur dalam Pasal 24 UU PPh;Berlaku bagi WPDN dan BUT;Metode: kredit, per country limitation,Mengatur tentang negara sumber penghasilan (source rules)*TAXING INBOUND INCOME (9)

Tata Cara Pengkreditan Pajak Luar Negeri:WP wajib menyampaikan permohonan kepada Dirjen Pajak dengan dilampiri:Laporan Keuangan dari penghasilan yang berasal dari luar negeri;Fotokopi SPT Pajak yang disampaikan di luar negeri; danDokumen pembayaran pajak di luar negeri.Penyampaian permohonan dilakukan bersamaan dengan penyampaian SPT Tahunan PPh. (KMK-164/KMK.03/2002)*TAXING INBOUND INCOME (10)

Source Rule dalam Pasal 24 UU PPh , diantaranya:penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya serta capital gainnya negara tempat badan yang menerbitkan saham atau sekuritas tersebut didirikan atau bertempat kedudukan;penghasilan bunga, royalti, dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta gerak negara tempat pihak yang membayar atau dibebani bertempat kedudukan atau berada; penghasilan berupa sewa sehubungan dengan penggunaan harta tak gerak negara tempat harta tersebut terletak; penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan negara tempat pihak yang membayar atau dibebani imbalan tersebut bertempat kedudukan atau berada;

*TAXING INBOUND INCOME (11)

Taxing Outbound Income*

*Pemajakan atas Subjek Pajak luar negeri (SPLN) yang memperoleh penghasilan yang bersumber dari dalam negeri.Subjek Pajak: SPLN (Orang Pribadi atau Badan)Objek Pajak: Pasal 26 ayat (1), (2), dan (4)Menghitung Pajak: Pasal 26 ayat (1), (2), dan (4)Tarif pajak: Pasal 26 ayat (1), (2), dan (4)Penghilangan pajak berganda: Tidak ada

TAXING OUTBOUND INCOME (1)

*TAXING OUTBOUND INCOME (2)Subjek Pajak

Orang PribadiBadanTidak bertempat tinggal di Indonesia, atau Berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan (Pasal 2 ayat (4) UU PPh)Tidak didirikan, dan Tidak bertempat kedudukan di Indonesia. (Pasal 2 ayat (4) UU PPh)Kewajiban Pajak Subjektif:Dimulai pada saat orang pribadi menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia, Berakhir pada saat orang pribadi tidak lagi menerima atau memperoleh penghasilan tersebut.(Pasal 2A ayat (4) UU PPh)Kewajiban Pajak Subjektif:Dimulai pada saat badan menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia, Berakhir pada saat badan tidak lagi menerima atau memperoleh penghasilan tersebut.(Pasal 2A ayat (4) UU PPh)

Objek Pajak bagi SPLN:Berdasarkan Pasal 26 ayat (1), yaitu penghasilan dengan karakteristik sebagai berikut:Penghasilan tertentu (positive/closed list), Menerapkan konsep substance over form,Saat terutang: saat dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya,Pemotong Pajak: Badan pemerintah, SPDN, penyelenggara kegiatan, BUT, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya,

*TAXING OUTBOUND INCOME (3)

Objek Pajak SPLN Pasal 26 ayat (1):dividen;bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang;royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan;hadiah dan penghargaan;pensiun dan pembayaran berkala lainnya; premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya; dan/ataukeuntungan karena pembebasan utang.*TAXING OUTBOUND INCOME (4)

Objek Pajak SPLN Pasal 26 ayat (2):Penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di Indonesia, kecuali yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2), yang diterima atau diperoleh WPLN selain BUT di Indonesia, dan Premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeriSaat terutang: diatur lebih lanjut dengan PMK;Dasar pengenaan pajak: penghasilan neto yang diatur dengan PMK;Perkiraan penghasilan neto: diatur lebih lanjut diatur lebih lanjut dengan PMKMekanisme pelunasan: pemotongan/pemungutan*TAXING OUTBOUND INCOME (5)

Pemotongan PPh Pasal 26 ayat (2):Penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di Indonesia:Untuk pengalihan saham sesuai KMK-434/KMK.04/1999 perkiraan penghasilan neto 25%,Premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri, perkiraan penghasilan neto:50% bila yang membayar tertanggung, 10% bila yang membayar perusahaan asuransi,5% bila yang membayar perusahaan reasuransi.*TAXING OUTBOUND INCOME (6)

PASAL 26 AYAT (1):*

PEREDARAN BRUTO

TARIF 20%Pasal 26 ayat (1) huruf a s.d. hPPH TERUTANGTAXING OUTBOUND INCOME (7)

PASAL 26 AYAT (2):*

PEREDARAN BRUTO

TARIF 20%Pasal 26 ayat (2)PPH TERUTANGPERKIRAAN PENGHASILAN NETODiatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri KeuanganTAXING OUTBOUND INCOME (8)

Branch Profit Tax Pasal 26 ayat (4):*

PENGHASILAN KENA PAJAK BUT

TARIF 20%BRANCH PROFITPPH TERUTANGTARIF PPH PASAL 17BRANCH PROFIT TAXTAXING OUTBOUND INCOME (9)

Tujuan P3B:Penghindaran pajak berganda, Pencegahan pengelakan pajak,Peningkatan hubungan ekonomi dan perdagangan dengan negara lain,Memberikan kepastian hukum.

[Pasal 32A UU PPh]P3B DALAM UU PPh (1)

*Kedudukan hukum P3B di hadapan UU PPhKedudukan tax treaty: lex specialis dari UU PPh. (Penjelasan Pasal 32 A UU PPh)Bila terjadi perbedaan pengaturan antara UU PPh dan tax treaty, maka ketentuan dalam tax treaty yang diberlakukan (Tax Treaty Superceeding Domestic Tax Laws).

P3B DALAM UU PPh (2)

*DAFTAR P3B INDONESIA YANG BERLAKU EFEKTIF: 58 Negara

AustraliaBangladeshBrunei DarussalamIndia Jepang JordanKorea UtaraKorea SelatanKuwait MalaysiaMongoliaNew ZealandPakistanPhilippinesQatarSaudi ArabiaSingapuraSrilangkaSyriaTaiwanThailandRRCUni Emirat ArabVietnamAlgeriaKanadaMesirMauritius (dihentikan)MexicoSeychellesAfrika SelatanSudanTunisiaAmerika SerikatVenezuelaAustriaBelgiaBulgariaCekoDenmarkFinlandiaPrancisJermanHungariaItaliaLuxemburgBelandaNorwegiaPolandiaRumaniaRusiaSlovakiaSpanyolSwediaSwitzerlandTurkiUkrainaUnited KingdomUzbekistan

*StartIdentifikasi Transaksi Internasional, seperti:Subjek & Objek PajakTentukan Perlakuan Pajak menurut UU PPhAda PPh terutang?P3B dite-rapkan?P3B Konflik dng UU PPh?Perlakuan Pajak menurut P3B, khusus untuk isu yang berkonflik.StopYaTidakYaTidakPerlakuan Pajak menurut UU PPh JALAN TERUS!!!TidakYaUntuk hal-hal lain yang tidak berkonflik dengan P3B: UU PPh JALAN TERUS!!! P3B DALAM UU PPh (3)

P3B diterapkan?YaTidak P3B diterapkan apabila:Indonesia memiliki P3B dengan negara residen, dan WP luar negeri adalah residen dari negara mitra P3B Indonesia terdapat SKD yang sah*P3B DALAM UU PPh (4)

P3B konflik dengan UU PPh?YaTidak P3B dapat berkonflik dengan UU PPh dalam hal, seperti:Status Subjek Pajak dalam negeri, Keberadaan BUT,Hak pemajakan, Besarnya penghasilan (tax base) Besarnya tarif pajak,Definisi penghasilan/harta, Sumber penghasilan*P3B DALAM UU PPh (5)

Model dan Struktur P3B*

*Terdapat dua model P3B, yaitu OECD Model dan UN Model, yang dapat digunakan sebagai:Referensi bagi para negara dalam membuat P3B,Untuk menyamakan bentuk P3B yang hendak dirundingkan,Bagi Indonesia (DJP), kedua model digunakan sesuai dengan kondisi dalam perundingan, dengan landasan dasar adalah kepentingan nasional.MODEL DAN STRUKTUR P3B (1)

*OECD Model mempunyai karakteristik utama melindungi hak pemajakan negara domisili dalam wujud:Pencantuman definisi istilah ke dalam P3B untuk mencegah penggunaan definisi yang terdapat dalam hukum domestik negara sumber,Pembatasan hak pemajakan negara sumber dalam bentuk seperti: syarat-syarat, time test yang lebih panjang, dan pembatasan tarif pajak.UN Model lebih condong melindungi hak pemajakan negara sumber dibandingkan OECD Model. MODEL DAN STRUKTUR P3B (2)

*Pasal-pasal dalam P3B dapat dikelompokkan menjadi:Ruang Lingkup (Scope)DefinisiSubstansi (pembagian hak pemajakan atas penghasilan)Anti Penghindaran Pajak,Metode menghilangkan pajak berganda, danLain-lain.MODEL DAN STRUKTUR P3B (3)

*MODEL DAN STRUKTUR P3B (4)

Pasal JudulJenis1Personal ScopeScope2Taxes CoveredScope3General DefinitionsDefinisi4ResidentDefinisi5Permanent EstablishmentDefinisi6Immovable PropertySubstansi7Business ProfitsSubstansi8ShippingSubstansi9Associated EnterpriseAnti-avoidance10DividendSubstansi11InterestSubstansi12RoyaltiesSubstansi13Capital GainSubstansi14[Independent Personal Services]Substansi15Dependent Personal ServicesSubstansi16DirectorsSubstansi

*MODEL DAN STRUKTUR P3B (5)

Pasal JudulJenis17Artistes & SportsmenSubstansi18PensionsSubstansi19Government ServicesSubstansi20StudentsSubstansi21Other IncomeSubstansi22CapitalSubstansi23Elimination of Double TaxationMetode menghilangkan pajak berganda24 Non DiscriminationLain-Lain25Mutual Agreement ProcedureMetode menghilangkan pajak berganda26Exchange of InformationAnti-avoidance27DiplomatsLain-Lain28Territorial ExtensionLain-Lain29Entry into ForceScope30TerminationScope

Terima Kasih....

*

*******IHT****IHT***IHT***IHT***IHT**IHT**IHT**IHT**IHT**IHT**IHT***IHT**IHT**IHT**IHT**IHT**IHT**IHT**IHT*IHT******IHT*IHT***