8/17/2019 Pergub 82 Th.12

1/5

G U B E R N U RSUMATERA BARAT

No. Urut: 82, 2012 

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARATNOMOR 82 TAHUN 2012

TENTANGTATA CARA PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAGUBERNUR SUMATERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa penyertaan modal sebagai salah satubentuk investasi Pemerintah Daerah perlu dikelola

dengan baik agar memberikan manfaat yangoptimal kepada daerah;

b. bahwa pengelolaan yang baik sebagaimanadimaksud dalam huruf a ditentukan oleh kejelasanarah dan peran pihak yang terkait dalam penyertaanmodal;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlumenetapkan Peraturan ubernur tentang !ata "araPenyertaan Modal Pemerintah Daerah;

Mengingat : #. $ndang%$ndang &omor '# !ahun #()* tentangPenetapan $ndang%$ndang Darurat &omor #( !ahun#()+ tentang Pembentukan Daerah%daerahwatantra !ingkat - umatera arat, /ambi dan 0iaumenjadi $ndang%$ndang 12embaran &egara 0epublik-ndonesia !ahun #()* &omor ##34, !ambahan2embaran &egara 0epublik -ndonesia &omor #'5'4;

3. $ndang%$ndang &omor ) !ahun #('3 tentangPerusahaan Daerah 12embaran &egara 0epublik

-ndonesia !ahun #('3 &omor #6, !ambah2embaran &egara 0epublik -ndonesia &omor 37*+4;

7. $ndang%$ndang &omor # !ahun 366Perbendaharaan &egara 12embaran &ega-ndonesia !ahun 3665 &omor ), !ambahan &ega0epublik -ndonesia &omor 57))4;

5. $ndang%$ndang &omor 73 !ahun 3665 tentaPemerintahan Daerah, sebagaimana telah diub

beberapa kali, terakhir dengan $ndang%$ndan&omor #3 !ahun 366* tentang Perubahan 8edua ata$ndang%$ndang &omor 73 !ahun 3665 tentaPemerintahan Daerah 12embaran &egara 0epub-ndonesia !ahun 366* &omor )(, !ambah2embaran &egara 0epublik -ndonesia &omor 5*554;

). Peraturan Pemerintah &omor )* tahun 366) tentanPengelolaan 8euangan Daerah 12embaran &ega0epublik -ndonesia !ahun 366) &omor #5 !ambahan 2embaran &egara 0epublik -ndones&omor 5)+*4 ;

'. Peraturan Pemerintah &omor 7* !ahun 366+ tentanPembagian $rusan Pemerintahan antara PemerintaPemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintaha

Daerah 8abupaten98ota 12embaran &egara 0epub-ndonesia !ahun 366+ &omor *3, !ambah2embaran &egara 0epublik -ndonesia &omor 5+7+4;

+. Peraturan Pemerintah &omor # !ahun 366* tentan-nvestasi Pemerintah 12embaran &egara 0epub-ndonesia !ahun 366* &omor #5, !ambah2embaran &egara 0epublik -ndonesia &omor 5*#34;

*. Peraturan Menteri Dalam &egeri &omor #7 !ah366' tentang Pedoman Pengelolaan 8euangaDaerah sebagaimana telah diubah beberapa katerakhir dengan Peraturan Menteri Dalam &ege&omor 3# !ahun 36##;

(. Peraturan Daerah Provinsi umatera arat &omor # !ahun 366* tentang Pokok%Pokok Pengelola

8euangan Daerah 12embaran Daerah Provinumatera arat !ahun 366* &omor #6, !ambaha2embaran Daerah Provinsi umatera arat &om764;

#6. Peraturan Daerah Provinsi umatera arat &omor

+3' +3+

8/17/2019 Pergub 82 Th.12

2/5

 !ahun 366( tentang -nvestasi Pemerintah Daerah12embaran Daerah Provinsi umatera arat !ahun366( &omor ), !ambahan 2embaran Daerah Provinsiumatera arat &omor 7*4;

MEMUTUSKANMenetapkan : P0!$0& $0&$0 $M!0 0!

 !&!& !! "0 P& D0>

BAB IKETENTUAN UMUM

P!" 1

Dalam Peraturan ubernur ini yang dimaksud dengan :

#. Daerah adalah Provinsi umatera arat.

3. ubernur adalah ubernur umatera arat.

7. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi umatera arat.

5. ekretaris Daerah adalah ekretaris Daerah Provinsi umateraarat.

). Penyertaan Modal adalah bentuk investasiPemerintah9Pemerintah Daerah pada adan $saha denganmendapatkan hak kepemilikan, temasuk pendirian Perseroan

 !erbatas dan9atau pengambilalihan Perseroan !erbatas.'. adan $saha adalah Perusahaan Daerah dan9atau Perseroan

 !erbatas yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

+. adan usaha lainnya adalah Perusahaan Daerah 8abupaten98ota9Pemerintah Provinsi di -ndonesia dan9atau Perseroan !erbatasyang sahamnya diminati oleh Pemerintah Daerah.

*. nggaran Pendapatan dan elanja Daerah yang selanjutnyadisingkat PD adalah nggaran Pendapatan dan elanja DaerahProvinsi umatera arat.

(. Dinas Pengelolaan 8euangan Daerah yang selanjutnya disingkatDP8D adalah Dinas Pengelolaan 8euangan Daerah Provinsiumatera arat.

#6.iro Perekonomian adalah iro Perekonomian ekretariat Daerah

Provinsi umatera arat.##.iro >ukum adalah iro >ukum ekretariat Daerah Provinsi

umatera arat.

#3.-nspektorat adalah -nspektorat Provinsi umatera arat.

#7.Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah, Perseroan !erbatas

dan9atau bentuk badan usaha lainnya yang sahamnya dimiloleh Pemerintah Daerah.

BAB IITU#UAN DAN RUANG LINGKUP

P!" 2Peraturan tentang tata cara penyertaan modal pemerintah daerabertujuan untuk memberikan kejelasan prosedur dalam melakukapenyertaan modal oleh Pemerintah Daerah.

P!" $0uang lingkup tata cara penyertaan modal pemerintah daerameliputi penyertaan modal untuk :a. pendirian adan $ saha;b. penambahan penyertaan modal kepada adan $saha; dan9atauc. pengembangan dan peningkatan kinerja adan $ saha lainnya.

BAB IIIBENTUK PENYERTAAN MODAL

P!" %1#4 Dalam rangka pendirian dan9atau penambahan modal ad

$saha serta peningkatan kinerja adan $saha lainnyPemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal daera

134 Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1dapat berbentuk uang dan9atau barang;

P!" &1#4 &ilai nominal penyertaan modal dalam bentuk baran

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 134 merupakan nilappraisal;

134 ppraisal sebagaimana dimaksud pada ayat 1#4 dilakukan oleiro Pengelolaan sset pada ekretariat Daerah dengamenggunakan lembaga independen;

BAB I'PERENCANAAN PENYERTAAN MODAL

P!" (

1#4 Perencanaan penyertaan modal didasarkan atas pengkajikelayakan penyertaan modal;

134 8elayakan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ay1#4 sekurang%kurangnya meliputi aspek yuridis, aspek teknserta aspek ?nansial dan aspek ekonomi untuk jangka wak

8/17/2019 Pergub 82 Th.12

3/5

minimal #6 tahun dengan berpedoman kepada ketentuanperaturan perundang%undangan.

P!" )1#4 Pengkajian kelayakan penyertaan modal sebagaimana dimaksud

dalam Pasal ' dilakukan oleh !im Penilai 8elayakan PenyertaanModal.

134 !im Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat 1#4 diketuai oleh

sisten yang membidangi ekonomi, dengan anggota terdiri darianggota tetap dan anggota tidak tetap yang ditetapkan dengan8eputusan ubernur.

174 nggota tetap sebagaimana dimaksud pada ayat 134 terdiridari :a. @akil dari Dinas Pengelolaan 8euangan Daerah;b. -nspektorat;c. iro Perekonomian; dand. iro >ukum.

154 nggota tidak tetap sebagaimana dimaksud pad a ayat 134,terdiri dari :a. iro Pengelolaan set Daerah;b. atuan 8erja Perangkat Daerah yang bidang tugasnya terkait

dengan bidang usaha Perseroan; dan9 atau

c. $nsur Perguruan !inggi.

P!" 81#4 Pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal + ayat 1#4

dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 bulan.134 /angka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1#4 dapat

diperpanjang untuk penyertaan modal yang memerlukan kajianteknis yang mendalam.

P!" *>asil pengkajian kelayakan penyertaan modal disampaikan oleh iroPerekonomian kepada ubernur untuk mendapatkan persetujuan.

BAB '

TATA CARA PENYERTAAN MODALB+- K!tu

P-/r-P!" 10

1#4 Pengkajian kelayakan penyertaan modal untuk pendirian adan

$saha didasarkan pada:a. 0encana -nduk Penyertaan Modal Daerah; danb. data dan informasi yang diperoleh dari perorangan dan9ata

badan hukum bisnis yang bergerak dalam bidang yang samatau diperkirakan sama dengan adan $saha yang akadidirikan.

134 0encana -nduk Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud padayat 1#4 huruf a ditetapkan dengan Peraturan ubernur.

B+- K/uP--

P!" 111#4 Pengkajian kelayakan penyertaan modal untuk penambaha

penyertaan modal pada adan $saha didasarkan pada :a. 0encana -nduk Penyertaan Modal Daerah; danb. rencana bisnis yang disiapkan Direksi adan $saha.

134 0encana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat 1#4 sekurankurangnya memuat besaran, rincian penggunaan serta manfapenyertaan modal.

174 Manfaat penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ay134 sekurang%kurangnya memuat :a. penyerapan tenaga kerjab. dampak terhadap pengembangan ekonomi masyarakat;

c. peningkatan omAet; dand. laba perusahaan.

B+- Kt+P-+-+- /- P--+3t- K-r4

P!" 121#4 Penyertaan modal untuk pengembangan dan peningkata

kinerja adan $saha lainnya sekurang%kurangnymempertimbangkan :a. Perkembangan atau kinerja usaha yang meliputi

1a4 perkembangan asset;1b4 !ingkat keuntungan; dan1c4 !idak memiliki kredit macet.

b. prospek atau perkiraan perkembangan usaha kedepan.

134 8eputusan untuk melakukan penyertaan modal sebagaimadimaksud pada ayat 1#4 dilakukan apabila diperkirakan devideyang akan diterima Pemerintah Daerah minimal sarna dengatingkat jasa giro Pemerintah Daerah;

8/17/2019 Pergub 82 Th.12

4/5

P!" 1$esaran penyertaan modal sebagai modal disetor awal untukpendirian adan $saha minimal 3) 1duapuluh lima4 persen dari nilaiinvestasi dan modal kerja selama #6 1sepuluh4 tahun yang tertuangdalam kelayakan penyertaan modal.

P!" 1%$sulan penambahan penyertaan modal sebagaiaman dimaksuddalam Pasal ## disampaikan oleh Direksi kepada ubernur melalui

iro Perekonomian.

P!" 1&1#4 iro yang membidangi Perekonomian menyiapkan 0ancangan

Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah;134 0ancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

1#4 dibahas dengan !im Penilai 8elayakan Penyertaan Modalsebagaimana dimaksud dalam Pasal +;

174 0anperda hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat134 disampaikan kepada iro >ukum untuk diproses sesuaidengan ketentuan perundang% undangan.

P!" 1(Penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah

dicantumkan dalam 0ancangan PD.

P!" 1)1#4 erdasarkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal

Daerah, Direksi adan $saha menyampaikan surat pencairanpenyertaan modal kepada 8epala 8PD;

134 Dalam hal nominal penyertaan modal yang diminta Direksisebagaimana dimaksud pada ayat 1#4 lebih kecil dari nilainominal yang terdapat pada

174 PD, Direksi harus melampirkan rencana pemanfaatanpenyertaan modal dan manfaat yang akan diperoleh daripenyertaan modal;

154 erdasarkan surat pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat1#4, 8epala DP8D menyampaikan &ota Persetujuan Pencairan

Dana kepada ubernur.

BAB 'PENATAUSAHAAN PENYERTAAN MODAL

P!" 18

1#4 ukti 8epemilikan dari modal yang disetorkan Pemda kepadadan $saha harus disampaikan oleh Direksi kepada ubernur

134 ukti kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat 1dicatat, dibukukan dan disimpan oleh 8epala DP8D selaku $D

174 Dalam hal bukti kepemilikan saham belum disampaikan, 8epaDP8D selaku $D harus meminta bukti kepemilikan kepadDireksi.

154 !ata cara pencatatan dan pembukuan bukti kepemilikan sahadilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang%undangan.

P!" 1*1#4 ukti kepemilikan saham dapat disimpan pada adan usah

atau di tempat lain sesuai dengan ketentuan peraturaperundangan.

134 Dalam hal bukti kepemilikan disimpan pada adan $sahdiperlukan erita cara Penyimpanan yang ditandatangani oleDireksi Perseroan.

174 Dalam hal bukti kepemilikan saham disimpan di tempat ladiperlukan erita cara Penyimpanan yang ditandatangani olePimpinan lembaga penyimpan bukti kepemilikan saham.

BAB 'IPENGA5ASAN,E'ALUASIDANPELAPORAN

P!" 201#4 $ntuk kepentingan pengembangan adan $saha d

manfaatnya bagi daerah, ubernur dapat menugaska-nspektorat untuk melakukan pemeriksaan tahunan dainsidentil.

134 Pemeriksaan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat 1setelah selesai dilakukan audit oleh kuntan Publik.

174 Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 134 dilakukapada adan $ saha bukan lembaga keuangan dan sahamnydimiliki oleh pemerintah daerah minimal )# B.

154 -nspektorat harus menyampaikan 2aporan >asil Pemeriksaasebagaimana dimaksud pada ayat 134 kepada ubernur dengaditembuskan kepada adan $saha dan adan $saha wajmenindaklanjutinya.

P!" 211#4 iro Perekonomian dengan mempertimbangkan ha

pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 mengkadan menganalisa materi 0$P serta memberikan masuka

8/17/2019 Pergub 82 Th.12

5/5

tertulis kepada ubernur sebelum 0$P dilaksanakan.134 Dalam hal tertentu, iro Perekonomian dapat

mengkoordinasikan masukan 0$P sebagaimana dimaksudpada ayat 1#4 dengan 8PD terkait.

P!" 221#4 iro Perekonomian bersama !im sebagaimana dimaksud dalam

Pasal + melakukan evaluasi terhadap penyertaan modal daerah.134 valuasi dapat dilakukan sewaktu%waktu apabila dipandang

perlu guna penyelamatan penyertaan modal daerah yang telahdilakukan pada adan $saha.

P!" 2$>asil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 besertarekomendasinya disampaikan oleh iro Perekonomian kepadaubernur

P!" 2%erdasarkan persetujuan ubernur, iro Perekonomian menyiapkansurat untuk penyampaian hasil evaluasi dan rekomendasinya untukditindaklanjuti Direksi adan $saha.

P!" 2&1#4 iro Perekonomian menyampaikan laporan perkembangan

penyertaan modal kepada ubernur;134 2aproan sebagaimana dimaksud pada ayat 1#4 dilakukan

sekurangkurangnya # 1satu4 sekali setahun.

BAB I6KETENTUAN PENUTUP

P!" 2(Peraturan ubernur ini mulai berlaku pada saat diundangkan.gar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundanganPeraturan ubernur ini dengan penempatannya dalam eritaDaerah Provinsi umatera arat.

Ditetapkan di PadangPada tanggal ## =ktober 36#3GUBERNUR SUMATERA BARAT 

/to

IR5AN PRAYITNO

Diundangkan di PadangPada tanggal ## =ktober 36#3SEKRETARIS DAERAH PRO'INSI  SUMATERA BARAT

  /to

ALI ASMAR

0-! D0> P0=C-&- $M!0 0! !>$& 36#3 &=M=0 :*3