Perbaikan Kemudahan Berusaha di Indonesia - bkpm.go.id

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

invest in

© 2013 by Indonesia Investment Coordinating Board. All rights reserved

Jakarta | 9 Juni 2015

Perbaikan Kemudahan Berusaha di Indonesia

The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia

2

Doing Business 2015 – IFC/World Bank Group Mengukur 10 area kemudahan berusaha

Kompleksitas dan biaya proses

Starting a business Prosedur, waktu, biaya, dan ketentuan modal minimum disetor untuk memulai usaha

Dealing with construction permits

Prosedur, waktu, dan biaya untuk memenuhi semua formalitas untuk pembangunan sebuah gudang

Getting electricity Prosedur, waktu, dan biaya untuk mendapatkan sambungan tenaga listrik

Registering property Prosedur, waktu, dan biaya untuk transfer kepemilikan jual beli properti

Paying taxes Pembayaran, waktu, dan total tarif pajak untuk sebuah perusahaan (termasuk pemenuhan iuran program jaminan sosial)

Trading across borders Dokumen, waktu, dan biaya untuk melakukan kegiatan ekspor dan impor melalui pelabuhan laut

Kekuatan kelembagaan hukum

Getting credit Ketentuan hukum agunan bergerak dan sistem informasi perkreditan

Protecting minority investors

Hak pemegang saham minoritas dalam transaksi dengan pihak terkait dan dalam tata kelola perusahaan

Enforcing contracts Prosedur, waktu, dan biaya untuk penyelesaian sengketa komersial

Resolving insolvency Waktu, biaya, hasil, dan tingkat recovery untuk penyelesaian kepailitan serta kekuatan kerangka hukum kepailitan

Pemeringkatan berdasarkan

10 indikator

Survei dilakukan

di 189 negara, termasuk

Indonesia (lokus Jakarta dan

Surabaya)

Terkait langsung dengan daya saing

kemudahan berusaha di daerah

Sumber: Laporan Doing Business 2015


3

Sumber: Laporan Doing Business 2015

Metode Pengumpulan dan Verifikasi Data Tahapan penyusunan laporan Doing Business

1

2

3 4

5

Sumber Data: Peraturan perundang-undangan

yang relevan Jawaban kuesioner dari praktisi

swasta (lawyer, konsultan hukum, dan perusahaan)

Pemerintah Staf regional World Bank Group

Tahapan dalam proses verifikasi data: Teleconference, videoconference

dengan praktisi swasta dan official pemerintah

Kunjungan ke negara/ekonomi tertentu

Penyusunan kesioner oleh Tim DB untuk setial topik dan

didistribusikan ke praktisi swasta dan official pemerintah

Tim DB menganalisa peraturan perundang-undangan terkait

sesuai dengan informasi dalam jawaban kuesioner.

Pemerintah dan World Bank Group (Tim Regional)

mengirimkan informasi perubahan peraturan yang

berpotensi untuk dimasukkan dalam reformasi kebijakan.

DB Tim membagikan informasi awal reformasi kebijakan yang

tercatat kepada pemerintah (melalui Direktur Eksekutif WBG)

dan regional tim WBG, untuk memperoleh feedback

DB Tim menganalisa data dan menulis laporan. Tanggapan atas

laporan dan data diterima dari WBG melalui proses review

internal

Laporan diterbitkan dan disebarkan


4

Peringkat Indonesia Pada Doing Business 2012 - 2015

Indikator 2012 2013 2014 2014 (koreksi)

2015

Ranking 129 128 120 117 114

- Memulai Usaha (Starting a business)

155 166 175 158 155

- Perizinan terkait Pendirian Bangunan (Dealing with construction permit)

71 75 88 150 153

- Penyambungan Listrik (Getting electricity)

161 147 121 101 78

- Pendaftaran Properti (Registering property)

99 98 101 112 117

- Akses Perkreditan (Getting credit)

126 129 86 67 71

- Perlindungan terhadap Investor Minoritas (Protecting minority investor)

46 49 52 43 43

- Pembayaran Pajak (Paying taxes)

131 131 137 158 160

- Perdagangan Lintas Negara (Trading across boders)

39 37 54 61 62

- Penegakan Kontrak (Enforcing contract)

156 144 147 171 172

- Penyelesaian Perkara Kepailitan (Resolving Insolvency)

-- -- 144 71 75

Indonesia Investment Coordinating Board

Update Kemudahan Berusaha di Indonesia Indikator Memulai Usaha (Starting a Business)

5

Perbaikan yang dilakukan: • Implementasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di DKI Jakarta dan Pelayanan Terpadu Satu Atap

(PTSA) di Kota Surabaya. Keduanya telah dapat melayani SIUP dan TDP untuk perusahaan dalam negeri (dalam pengajuan secara online dan proses simultan selesai dalam 2 - 3 hari kerja).

• Pemesanan nama perusahaan dapat dilakukan secara online melalui: http://ahu.go.id/sabh/perseroan oleh umum; selesai dalam 3 menit (penyelesaian pembayaran melalui ATM, mobile atau internet banking); sertifikat reservasi nama dikirimkan melalui email.

• Berdasarkan hasil survei Kemudahan Berusaha 2015, terdapat 2 prosedur dalam memulai usaha:

1) “Menyewa notaris untuk perolehan nama perusahaan, memperoleh format standar dari akta pendirian perusahaan; pengurusan akta notaris secara elektronik, mendapatkan persetujuan nama perusahaan Indonesia di Kementerian Hukum dan HAM, dan pembayaran PNBP ke bank.” dan

2) “Pengajuan ke Kementerian Hukum dan HAM untuk pengesahan pendirian badan hukum perusahaan.”

Namun demikian, dalam pandangan Pemerintah prosedur tersebut seharusnya dihitung sebagai satu prosedur karena kedua prosedur tersebut cukup dilakukan oleh notaris.

• Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77/M-DAG/PER/12/2013 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Secara Simultan Bagi Perusahaan Perdagangan, ditetapkan tanggal 20 Desember 2013, dimana surat keterangan domisili dari manajemen pengelola gedung dan dari pemerintah daerah sudah tidak dipersyaratkan lagi.

• Pemerintah Indonesia masih menyiapkan naskah akademis dan rancangan amandemen UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, khususnya perubahan ketentuan minimum modal disetor.

http://ahu.go.id/sabh/perseroan



Indonesia Investment Coordinating Board 6

Keterangan: *) dilakukan simultan

Invest in Indonesia Kemudahan Berusaha di Indonesia: Indikator Memulai Usaha

No. Prosedur Waktu (hari) Biaya

1

Menyewa notaris untuk perolehan nama perusahaan, memperoleh format standar dari akta pendirian perusahaan; pengurusan akta notaris secara elektronik, mendapatkan persetujuan nama perusahaan Indonesia di Kementerian Hukum dan HAM, dan pembayaran PNBP ke bank.

4 Lihat detail prosedur

2 Pengajuan untuk pengesahan pendirian badan hukum perusahaan ke Kementerian Hukum dan HAM oleh notaris < 1 Termasuk dalam

prosedur 5 3 Memperoleh surat keterangan domisili dari managemen pengelola gedung 1 Tanpa biaya 4 Memperoleh surat keterangan domisili dari pemerintah daerah setempat 2 Tanpa biaya

5 Memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dari Kementerian Perdagangan (Dinas) 15 Tanpa biaya

6 Memperoleh Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dari Dinas 14 Tanpa biaya

7 Mendaftar pada Kementrian ketenagakerjaan 14 Tanpa biaya *8 Mendaftarkan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) 7 Tanpa biaya

*9 Mendaftarkan asuransi kesehatan (BPJS Kesehatan) 7 Tanpa biaya

*10 Memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pengukuhan pengusaha Kena Pajak (NPPKP) 1 Tanpa biaya

Total 52.5 20.1% dari

pendapatan perkapita

Hasil Survei Ease of Doing Business (EODB) 2015


No. Prosedur EODB 2016 Waktu (hari) Biaya (Rp.)

1 Menyewa notaris untuk perolehan nama perusahaan, memperoleh format standar dari akta pendirian perusahaan; pengurusan akta notaris secara elektronik, mendapatkan persetujuan nama perusahaan Indonesia di Kementerian Hukum dan HAM, dan pembayaran PNBP ke bank. Dan pengajuan untuk pengesahan pendirian badan hukum perusahaan ke Kementerian Hukum dan HAM oleh notaris.

1 Standar

2 Pengajuan surat keterangan (sertifikat) domisili 1 Tanpa biaya

*3 Memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pengukuhan pengusaha Kena Pajak (NPPKP)

1 Tanpa biaya

4 Mendaftar pada Pelayanan Terpadu Satu Atap untuk Surat Izin Usaha Perdagangan, SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan ( TDP) secara simultan di PTSP daerah

3,2**) Tanpa biaya

5 Pendaftaran ketenagakerjaan ke PTSP daerah 1 Tanpa biaya

*6 Mendaftarkan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) 1 Tanpa biaya

*7 Mendaftarkan asuransi kesehatan (BPJS Kesehatan) 1 Tanpa biaya

Total 7 prosedur 9,2

Keterangan : *) simultan **) Average data

Invest in Indonesia Update Kemudahan Berusaha di Indonesia: Indikator Memulai Usaha

Perbaikan indikator Memulai Usaha 2016: dari 10 prosedur menajdi 7 prosedur, dan dari 52.5 hari menjadi 9.2 hari


Update Kemudahan Berusaha di Indonesia Indikator Perizinan Terkait Pendirian Bangunan

8

Perbaikan yang dilakukan:

• Sejak PTSP DKI Jakarta beroperasi pada Januari 2015, banyak prosedur perizinan terkait pendirian bangunan yang didelegasikan prosesnya ke PTSP Kotamadya, seperti: Keterangan Rencana Kota (KRK) dan Rencana Tata Letak Bangunan

(RTLB), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Layak Fungsi (SLF), dan Tanda Daftar Gudang (TDG).

• Untuk bangunan dibawah 8 lantai, tidak diwajibkan adanya inspeksi terkait penyelesaian fondasi. Struktur bangunan, atap, dan pengajuan laporan penyelesaian bangunan.

Indonesia Investment Coordinating Board 9 Keterangan: *) simultan

Invest in Indonesia Kemudahan Berusaha di Indonesia : Indikator Perizinan terkait Pendirian Bangunan


No. Prosedur Waktu (hari)

Biaya (Rp.)

1 Mengurus salinan sertifikat tanah yang disahkan notaris 1 25.000

2 Mengajukan Keterangan Rencana Kota (KRK) dan Rencana Tata Letak Bangunan (RTLB) Dari Dinas Tata Ruang

1 1.482.000

3 Mendapatkan inspeksi dari Dinas Tata Ruang 1 Tanpa biaya 4 Memperoleh KRK dan RTLB dari Dinas Tata Ruang 20 Tanpa biaya

5 Mengajukan dan memperoleh persiapan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pematauan Lingkungan (UPL)

30 15.000.000

6 Mengajukan dan memperoleh persetujuan UKL dan UPL 10 Tanpa biaya

7 Mengajukan dan memperoleh Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 42 68.281.500 8 Menerima inspeksi penyelesaian fondasi 1 Tanpa biaya 9 Menerima inspeksi penyelesaian struktur bangunan 1 Tanpa biaya

10 Menerima inspeksi penyelesaian atap 1 Tanpa biaya

11 Mengajukan laporan penyelesaian bangunan ke Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan

1 Tanpa biaya

12 Menerima final inspeksi dari Dinas Kebakaran 1 Tanpa biaya * 13 Menerima inspeksi final dari dari Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan 1 Tanpa biaya 14 Memperoleh Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dari Dinas 49 Tanpa biaya

15 Pendaftaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 11 Tanpa biaya

16 Mendaftarkan gudang di Disperindag 9 100.000 * 17 Mendapatkan sambungan air dan saluran pembuangan air 30 2.000.000

17 Prosedur 202

Prosedur 8, 9, 10, 11, dan 12 hanya untuk bangunan lebih dari 8 lantai.


No. Prosedur Waktu (hari) Biaya (Rp.)

1 Mengurus salinan sertifikat tanah yang disahkan notaris 1 25.000

2 Mengajukan dan memperoleh Keterangan Rencana Kota (KRK) dan Rencana Tata Letak Bangunan (RTLB) dari PTSP daerah

20 1.482.000

3 Mengajukan dan memperoleh persiapan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pematauan Lingkungan (UPL)

30 15.000.000

4 Mengajukan dan memperoleh persetujuan UKL dan UPL 10 Tanpa biaya

5 Mengajukan dan memperoleh Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 23 68.281.500

6 Menerima inspeksi final dari PTSP daerah 1 Tanpa biaya

7 Memperoleh Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dari Dinas Penataan Kota 14 Tanpa biaya

8 Pendaftaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 11 Tanpa biaya

9 Mendaftarkan gudang (Tanda Daftar Gudang/TDG) 9 100.000

10 Mendapatkan sambungan air dan saluran pembuangan air 30 2.000.000

10 prosedur 149

Invest in Indonesia Update Kemudahan Berusaha di Indonesia: Indikator Perizinan terkait Pendirian Bangunan

Perbaikan indikator perizinan terkait pendirian bangunan 2016 : dari 17 prosedur menjadi 10 prosedur dan dari 202 hari menjadi 149 hari


Update Kemudahan Berusaha di Indonesia Indikator Penyambungan Listrik

11


• Pengurangan waktu proses Sertifikat Layak Operasi (SLO) dalam 3 hari.

• Perbaikan prosedur dan implementasi penyambungan listrik oleh PT. PLN: – Pengurangan waktu untuk pengajuan dan pembayaran penyambungan listrik ke PT.

PLN menjadi kurang dari 1 hari menggunakan pendaftaran online (ketika penyelesaian pembayaran biaya penyambungan dan uang jaminan langganan untuk pelanggan pasca bayar), dimana bisa dilakukan melalui SMS banking atau transaksi online banking. Ketika pelanggan menyelesaikan pembayaran, secara otomatis mendapatkan persetujuan penyambungan listrik melalui email.

– Memperoleh pekerjaan instalasi eksternal dari kontraktor PT. PLN dalam waktu 29 hari (data median) di Jakarta dan 38 hari (data median) di Surabaya.

– Pengurangan waktu untuk memperoleh sambungan akhir dari PT. PLN dalam 1 hari.


Keterangan: *) simultan

Invest in Indonesia Kemudahan Berusaha di Indonesia : Indikator Penyambungan Listrik



Biaya (Rp.)

1

Klien mendaftar untuk memperoleh pemeriksaan dan Sertifikat Laik Operasi (SLO) dari Komite Nasional Keselamatan Untuk Instalasi Listrik (KONSUIL) atau Perkumpulan Perlindugan Instalasi Listrik Nasional (PPILN)

7 2.572.500

2 Klien mengajukan aplikasi untuk sambungan listrik dan menunggu persetujuan termasuk perkiraan biaya dari PT PLN (Persero)

12 0

* 3 Pemeriksaan eksternal dari PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) 1 0

4 Pelanggan mendapatkan pekerjaan instalasi eksternal dari pihak yang dikontrak PT Perusahaan Listrik Negara (PLN)

72 0

5 Pelanggan mendapatkan sambungan akhir 3 124.210.992,29

5 prosedur 94 126.783.492,29



Biaya (Rp.)

1

Klien mendaftar untuk memperoleh pemeriksaan dan Sertifikat Laik Operasi (SLO) dari Komite Nasional Keselamatan Untuk Instalasi Listrik (KONSUIL) atau Perkumpulan Perlindugan Instalasi Listrik Nasional (PPILN)

3 2.572.500

2 Klien mengajukan aplikasi untuk sambungan listrik dan menunggu persetujuan termasuk perkiraan biaya dari PT PLN (Persero) dan inspeksi online atas ketersediaan Jaringan Tegangan Rendah (JTR).

1 124.210.992,29

3 Pelanggan mendapatkan pekerjaan instalasi eksternal dari pihak yang dikontrak PT Perusahaan Listrik Negara (PLN)

29 Tanpa biaya

4 Pelanggan mendapatkan sambungan akhir 1 Tanpa biaya

4 prosedur 35 126.783.492,29

Perbaikan indikator penyambungan listrik, dari 5 prosedur menjadi 4 prosedur dan dari 94 hari menjadi 35 hari

Invest in Indonesia Update Kemudahan Berusaha di Indonesia : Indikator Penyambungan Listrik



Dikeluarkannya Instruksi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 2/Ins/2013 tentang Pelayanan di Bidang Pertanahan. Instruksi tersebut mengamanatkan agar semua pelayanan terkait pertanahan harus sesuai dengan standar, operasional dan prosedur yang berlaku sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Inovasi pelayanan pertanahan yaitu:

• Pengecekan sertifikat tanah dalam 1 hari;

• Pelayanan peralihan hak jual-beli atas tanah dalam 5 hari.

Update Kemudahan Berusaha di Indonesia Indikator Pendaftaran Properti



No. Prosedur Waktu (hari) Biaya (Rp.)

1 Pemeriksaan sertifikat tanah di BPN 3 50,000

2 Pembayaran pajak peralihan hak atas tanah 1 5% dari harga properti (Transfer Tax)

3 Pelaksanaan jual beli Akta Tanah di depan pejabat PPAT

5 1% dari nilai properti

4 Pendaftaran Akta Tanah pada Kantor Pertanahan setempat atas nama pembeli

15 1/1000 nilai properti + 50.000 (biaya administrasi) + Materai 6.000 (2 lembar)

5 Pendaftaran Akta Tanah pada Kantor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama pembeli

1 Tanpa biaya

5 prosedur 25

Invest in Indonesia Kemudahan Berusaha di Indonesia : Indikator Pendaftaran Properti



Biaya (Rp.)

1 Pemeriksaan sertifikat tanah di BPN 1 50,000

2 Pembayaran pajak peralihan hak atas tanah 1 5% dari harga properti

3 Pelaksanaan jual beli Akta Tanah di depan pejabat PPAT 2 1% dari nilai properti

4 Pendaftaran Akta Tanah pada Kantor Pertanahan setempat atas nama pembeli

5

1/1000 nilai properti + 50.000 (biaya administrasi) + Materai 6.000 (2 lembar)

5 Pendaftaran Akta Tanah pada Kantor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama pembeli

1 Tanpa biaya

5 prosedur 11

Perbaikan indikator pendaftaran properti, dari 25 hari menjadi 11 hari

Invest in Indonesia Update Kemudahan Berusaha di Indonesia : Indikator Pendaftaran Properti



Pembayaran program jaminan sosial ketenagakerjaan (BPJS Ketenegakerjaan) dan jaminan sosial kesehatan (BPJS Kesehatan) dapat dilakukan secara online dan melalui ATM atau internet banking.

Update Kemudahan Berusaha di Indonesia Indikator Pembayaran Pajak dan Asuransi



Pajak atau Iuran Wajib Pembayaran (jumlah)

PPh Badan 13

Iuran pemberi kerja – jaminan sosial kesehatan 12

Iuran pemberi kerja – jaminan sosial ketenagakerjaan 12

Capital gains tax 1

Pajak properti 1

Pajak pendaftaran kendaraan 1

Materai 1

PPN (Value added tax/VAT) 12

Iuran pekerja – jaminan sosial 0

Pajak pendapatan pekerja 12

Total: 65.0

Invest in Indonesia Kemudahan Berusaha di Indonesia : Indikator Pembayaran Pajak dan Asuransi


Perbaikan indikator pembayaran pajak dan asuransi, dari 65 menjadi 43 kali pembayaran

Pajak atau Iuran Wajib Pembayaran (jumlah)

PPh Badan 13

Iuran pemberi kerja – jaminan sosial kesehatan (pembayaran online dan laporan BPJS Kesehatan)

1

Iuran pemberi kerja – jaminan sosial ketenagakerjaan (pembayaran online and laporan BPJS Ketenagakerjaan)

1

Capital gains tax 1

Pajak properti 1

Pajak pendaftaran kendaraan 1

Materai 1

PPN (Value added tax/VAT) 12

Iuran pekerja – jaminan sosial 0

Pajak pendapatan pekerja 12

Total: 43.0

Invest in Indonesia Kemudahan Berusaha di Indonesia : Indikator Pembayaran Pajak dan Asuransi



• Mahkamah Agung akan mengimplementasikan small claim court (pengadilan perkara sederhana), dengan prosedur dilakukan oleh hakim tunggal dan waktu penyelesaian 25 hari dan satu kali banding dengan keputusan tetap selama 30 hari.

Update Kemudahan Berusaha di Indonesia Indikator Penegakan Kontrak



Waktu (hari) 460

Pengajuan dan pelayanan (Filing and service) 60

Penilaian dan pengadilan (Trial and judgment) 220

Penegakan putusan (Enforcement of judgment) 180

Biaya (% dari klaim) 118.1

Biaya pengacara (% dari klaim) 90

Biaya pengadilan (% dari klaim) 3.1

Biaya penegakan (% dari klaim) 25

Prosedur (jumlah) 40

Invest in Indonesia Kemudahan Berusaha di Indonesia : Indikator Penegakan Kontrak


1. Perbaikan pada indikator penegakan kontrak melalui implementasi small claim court (pengadilan perkara sederhana) dari 40 prosedur menjadi 3 tahapan dan dari 460 hari menjadi 56 hari.

2. Implementasi small claim court diharapkan berjalan pada Juni 2015.

Waktu (hari) 56

Pengajuan dan pelayanan (Filing and service) 1

Penilaian dan pengadilan (Trial and judgment) 25

Penegakan putusan (Enforcement of judgment) 30

Biaya (% dari klaim) No charge

Biaya pengacara (% dari klaim) -

Biaya pengadilan (% dari klaim) -

Biaya penegakan (% dari klaim) -

Prosedur (jumlah) 3

Invest in Indonesia Update Kemudahan Berusaha di Indonesia : Indikator Penegakan Kontrak


Perbaikan

Indikator

Waktu (tahun) 1.9 (tahun)

Biaya (% dari aset)

22 (Jakarta) 20 (Surabaya)

Recovery rate (%) 31,6

Indikator Perbaikan

Waktu (hari)

Proses Pengadilan: 60 hari

Penyelesaian oleh Kurator: 9 bulan *Total: 11 bulan

Cost (% of estate)

Baiya pengadilan: Rp. 1.622.000 0,08% dari aset Biaya kurator : 5% dari aset *Total : 5,08% dari aset

Recovery rate (%) n/a


Invest in Indonesia Update Kemudahan Berusaha di Indonesia : Indikator Penyelesaian Perkara Kepailitan


Perbaikan yang dilakukan :

• Dikeluarkannya Izin Prinsip untuk mendirikan Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan (LPIP) di Indonesia kepada 3 operator. Diharapkan LPIP akan beroperasi pada akhir 2015.

• Perbaikan sistem pendaftaran fidusia secara online melalui http://fidusia.ahu.go.id/, antara lain:

– Meningkatkan fungsi pencarian online dalam sistem pendaftaran fidusia (dapat mencari nama debitur)

– Meningkatkan sistem pendaftaran dengan mengaplikasikan fitur standar praktek internasional

– Memperluas layanan online dengan menyertakan akses untuk perubahan, pembatalan dan pencarian oleh publik

Update Kemudahan Berusaha di Indonesia Akses Perkreditan (Getting Credit)



Invest in Indonesia Kemudahan Berusaha di Indonesia : Indikator Akses Perkreditan

Index Kekuatan hak dalam hukum (0-12) DB 2015

Dapatkah bisnis menggunakan aset bergerak sebagai jaminan sekaligus mempertahankan kepemilikan aset, dan lembaga keuangan menerima aset tersebut sebagai jaminan?

No

Apakah undang-undang memungkinkan perusahaan untuk memberikan keamanan diluar penguasaan di satu kategori aset bergerak, tanpa memerlukan deskripsi spesifik agunan?

Yes

Apakah undang-undang memungkinkan perusahaan untuk memberikan keamanan diluar penguasaan secara substansial terhadap semua asetnya, tanpa memerlukan deskripsi spesifik agunan?

No

Dapatkah hak keamanan meluas di masa depan atau mencakup aset yang akan didapat, dan dapatkah hak tersebut diperpanjang secara otomatis ke produk, hasil atau penggantian aset asli?

Yes

Apakah gambaran umum dari hutang dan kewajiban diijinkan dalam perjanjian agunan; dapatkah semua jenis hutang dan kewajiban diamankan antara para pihak, dan dapatkah perjanjian jaminan mencakup jumlah maksimum pembebanan terhadap aset tersebut?

Yes

Apakah jaminan registry dalam operasi entitas koroporasi atau non-korporasi, yang disatukan secara geografis dan menurut jenis aset, dengan database elektronik diindeks dengan nama debitur?

No

Apakah ada pemberitahuan pendaftaran jaminan dimana semua fungsi yang setara bisa didaftarkan? No

Apakah ada suatu pemberitahuan pendaftaran jaminan dimana pendaftaran, perubahan, pencabutan dan pencarian dapat dilakukan secara online oleh pihak ketiga manapun?

No

Apakah kreditur penjamin membayar terlebih dahulu (contoh sebelum klaim pajak umum dan klaim karyawan) ketika debitur wanprestasi diluar prosedur kebangkrutan?

No

Apakah kreditur penjamin membayar terlebih dahulu (contoh sebelum klaim pajak umum dan klaim karyawan) ketika perusahan dilikuidasi?

No

Apakah kreditur penjamin tidak otomatis tunduk kepada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada penegakan ketika debitur memasuki prosedur reorganisasi yang diawasi pengadilan, atau apakah hukum memberikan kreditur penjamin alasan untuk terbebas dari tunduk kepada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau menetapkan batas waktu untuk itu?

Yes

Apakah undang-undang memungkinkan para pihak untuk setuju dalam perjanjian jaminan bahwa pemberi pinjaman dapat menegakkan hukum yang tepat di luar pengadilan, pada saat klausul hukum dibuat?

No

Skor (jumlah dari respons “ya”) 4


Perbaikan indikator akses perkreditan

Index Kekuatan hak dalam hukum (0-12)

Dapatkah bisnis menggunakan aset bergerak sebagai jaminan sekaligus mempertahankan kepemilikan aset, dan lembaga keuangan menerima aset tersebut sebagai jaminan?

No

Apakah undang-undang memungkinkan perusahaan untuk memberikan keamanan diluar penguasaan di satu kategori aset bergerak, tanpa memerlukan deskripsi spesifik agunan?

Yes

Apakah undang-undang memungkinkan perusahaan untuk memberikan keamanan diluar penguasaan secara substansial terhadap semua asetnya, tanpa memerlukan deskripsi spesifik agunan?

No

Dapatkah hak keamanan meluas di masa depan atau mencakup aset yang akan didapat, dan dapatkah hak tersebut diperpanjang secara otomatis ke produk, hasil atau penggantian aset asli?

Yes

Apakah gambaran umum dari hutang dan kewajiban diijinkan dalam perjanjian agunan; dapatkah semua jenis hutang dan kewajiban diamankan antara para pihak, dan dapatkah perjanjian jaminan mencakup jumlah maksimum pembebanan terhadap aset tersebut?

Yes

Apakah jaminan registry dalam operasi entitas koroporasi atau non-korporasi, yang disatukan secara geografis dan menurut jenis aset, dengan database elektronik diindeks dengan nama debitur?

Yes

Apakah ada pemberitahuan pendaftaran jaminan dimana semua fungsi yang setara bisa didaftarkan? No

Apakah ada suatu pemberitahuan pendaftaran jaminan dimana pendaftaran, perubahan, pencabutan dan pencarian dapat dilakukan secara online oleh pihak ketiga manapun?

Yes

Apakah kreditur penjamin membayar terlebih dahulu (contoh sebelum klaim pajak umum dan klaim karyawan) ketika debitur wanprestasi diluar prosedur kebangkrutan?

No

Apakah kreditur penjamin membayar terlebih dahulu (contoh sebelum klaim pajak umum dan klaim karyawan) ketika perusahan dilikuidasi? No

Apakah kreditur penjamin tidak otomatis tunduk kepada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada penegakan ketika debitur memasuki prosedur reorganisasi yang diawasi pengadilan, atau apakah hukum memberikan kreditur penjamin alasan untuk terbebas dari tunduk kepada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau menetapkan batas waktu untuk itu?

Yes

Apakah undang-undang memungkinkan para pihak untuk setuju dalam perjanjian jaminan bahwa pemberi pinjaman dapat menegakkan hukum yang tepat di luar pengadilan, pada saat klausul hukum dibuat?

No

Skor (number of "yes" responses) 6

Invest in Indonesia Update Kemudahan Berusaha di Indonesia : Indikator Akses Perkreditan


27

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Indonesia Investment Coordinating Board Jln. Jend. Gatot Subroto No. 44 Jakarta 12190 - Indonesia

t . +62 21 525 2008

f . +62 21 525 4945

e . [email protected]

www.bkpm.go.id

Terima Kasih Thank You

Indonesia Investment Promotion Centre (IIPC)

Perbaikan Kemudahan Berusaha di Indonesia - bkpm.go.id

Documents

Transcript of Perbaikan Kemudahan Berusaha di Indonesia - bkpm.go.id