PERAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM GUNUNG KELUD DI KECAMATAN NGLEGOK KABUPATEN BLITAR

Yunastiti Pusparini (11080694263)Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Negeri SurabayaEmail: yun_yunas@yahoo.com

Abstract

This study aimed to determine the role of local government to the victims of natural disaster relief in the district Kelud Nglegok Blitar. The government has an active role to victims of natural disasters ranging from pre-disaster, emergency response to the disaster. Government preparedness is an important step in the prevention of natural disasters . The method used in this research is descriptive method of data collection using data triangulation consisting of interviews Nglegok Blitar district, interviews with the Head of the District Nglegok Blitar and secondary data obtained from BPBN.The results showed that the role of local governments on disaster mitigation Kelud on Nglegok Blitar district very well. This is evident from the absence natural disaster victims Kelud. All of people in Nglegok also very cooperative in the face of disaster. So that evacuation can proceed smoothly without a hitch.

Keywords : role of government, disaster of Kelud

Abstrak

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui peran pemerintah daerah terhadap penanggulangan korban bencana alam Gunung Kelud di kecamatan Nglegok kabupaten Blitar. Pemerintah memiliki peran aktif terhadap korban bencana alam mulai dari pra bencana, tanggap darurat hingga paska bencana. Kesiapsiagaan pemerintan merupakan tahapan penting dalam penanggulangan bencana alam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan metode pengumpulan data menggunakan triangulasi data yang terdiri dari wawancara masyarakat kecamatan Ngelgok Blitar, wawancara dengan Kepala Kecamatan Nglegok Blitar serta data sekunder yang diperoleh dari BPBN.Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah terhadap penanggulangan bencana alam Gunung Kelud pada kecamata Nglegok kabupaten Blitar sangat baik. Ini terbukti dari tidak adanya korban akibat bencana alam Gunung Kelud. Warga kecamatan Nglegok juga sangat koperatif dalam menghadapi bencana. Sehingga evakuasi dapat berjalan dengan lancar tanpa hambatan.

Kata kunci : peran pemerintah, bencana alam Gunung Kelud

PENDAHULUANLatar BelakangIndonesia menjadi sedikit negara di dunia dengan frekuensi bencana alam sangat tinggi atau wilayah rawan bencana. Posisi Indonesia juga masuk ke dalam cincin api, yakni suatu gugusan gunung apai aktif yang berada di bawah permukaan laut. Beberapa tahun terakhir ini sejumlah bentuk bencana alam kerap hadir mulai erupsi gunung berapi, gempa bumi, risiko tsunami, banjir dan bentuk bencana alam lainnya. Bencana tersebut tidak hanya menimpa wilayah Indonesia, tapi juga menimpa wilayah belahan bumi lainnya.Bencana alam tersebut berpotensi mengganggu aktivitas perekonomian nasional mulai proses produksi, jalur distribusi, rehabilitasi ekonomi kerakyatan, masa panen, sampai aspek psikologis dalam bentuk trauma masyarakat yang terkena bencana. Karena itu, kemampuan untuk antisipasi muncul bencana alam, penanganan korban bencana, serta kemampuan rehabilitasi ekonomi pascabencana menjadi tiga aspek penting. Untuk mengatasi permasalahan bencana tersebut, Pemerintah harus bertanggung jawab dalam penanggulanggan bencana.Tanggung jawab pemerintah tertuang dalam Pembukaan Undang -Undang Dasar RI Tahun 1945 alinea terakhir. Sebagai implementasi dari amanat yang tertuang dalam Pembukaanm UUD tersebut, Pemerintah bersama DPR pada tahun 2007 telah menetapkan Undang Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (UUPB) sebagai landasan hukum yang kuat bagi penyelenggaraan penanggulangan bencana. Undang-undang No. 24 Tahun 2004 Pasal 26 ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan sossial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana, mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana, berperan serta dalam perencaanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya, dan melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana. Undang-undang No. 24 Tahun 2004 ayat 2 dinyatakan bahwa: setiap orang yang terkena bencanan berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar. Kemudian ayat 3 menjelaskan bahwa: setiap orang berhak untuk memperoleh ganti kerugian karena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi.Pada tanggal 13 Februari 2014, pukul 22.50 WIB, Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) memastikan Gunung Kelud, Jawa Timur (Jatim) dipastikan telah meletus. Gunung Kelud adalah sebuah gunung berapi di Provinsi Jawa Timur, Indonesia, yang tergolong aktif. Gunung ini berada di perbatasan antara Kabupaten Kediri, Kabupaten Blitar, dan Kabupaten Malang , kira-kira 27 km sebelah timur pusat Kota Kediri. Sebagaimana Gunung Merapi, Gunung Kelud merupakan salah satu gunung berapi paling aktif di Indonesia. Sejak tahun 1000 M, Kelud telah meletus lebih dari 30 kali, dengan letusan terbesar berkekuatan 5 Volcanic Explosivity Index (VEI). Letusan terakhir Gunung Kelud terjadi pada tahun 2014. Letusan Kelud 2014 dianggap lebih dahsyat daripada tahun 1990. Meskipun hanya berlangsung tidak lebih daripada dua hari dan memakan 4 korban jiwa bukan akibat langsung letusan. Letusan pertama yang terjadi merupakan tipe ledakan (eksplosif) yang menyebabkan hujan kerikil yang cukup lebat dirasakan warga di wilayah Kecamatan Ngancar, Kediri, Jawa Timur, lokasi tempat gunung berapi yang terkenal aktif ini berada, bahkan hingga kota Pare, Kediri. Kinerja pemerintah dalam menangani bencana Gunung Kelud, Jawa Timur, sangat baik. Bahkan proses tanggap bencana yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi pengungsi di Gunung Kelud bisa dijadikan percontohan bagi daerah lain dalam upaya mengevakuasi warga yang terdampak bencana alam. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), baik Provinsi Jawa Timur maupun kabupaten dan kota, termasuk TNI/Polri telah bergerak cepat dan membantu korban bencana letusan Gunung Kelud.Rumusan MasalahBerdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut : Bagaimana peran pemerintah dalam penanggulangan korban bencana Gunung Kelud di Desa Nglegok, Kota Blitar ?TujuanSecara Khusus Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya pemerintah dalam penanganan korban bencana Gunung Kelud di Desa Nglegok, Kota Blitar.Manfaat1. Bagi PenelitiMenambah wawasan dan pengetahuan yang lebih luas, serta menerapkan teori-teori yang diperoleh selama perkuliahan dan kemampuan dalam menganalisis peran pemerintah daerah terhadap penanggulangan korban bencana alam Gunung Kelud yang lebih mendalam. Bagi peneliti lain, penelitian ini dapat dijadikan literatur bagi penelitian selanjutnya mengenai peran pemerintah daerah terhadap penanggulangan korban bencana alam Gunung Kelud.2. Bagi AkademisPenelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti yang empiris dan memberikan sumbangan dalam pengembangan teori akuntansi sektor publik.KAJIAN TEORIPemerintah DaerahPemerintah daerah merupakan subsistem dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, untuk itu maka tugas-tugas negara/pemerintah merupakan tugas-tugas pemerintah daerah juga namun tidak semua tugas-tugas ataupun urusan-urusan pemerintahan diserahkan kepada daerah dengan pertimbangan keadaan dan kemampuan daerah serta kepentingan nasional. Dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan dan masyarakat sebagai pihak yang diperintah seyogyanya berada pada posisi yang seimbang.Pemerintah merupakan suatu organisasi yang mempunyai tujuan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat. Kemampuan aparatur yang ada di lembaga pemerintah sangat penting arti dan keberadaannya dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kepada publik. Sarana dan prasarana yang lengkap tanpa ditunjang dengan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, maka lembaga tersebut sulit untuk maju dan berkembang.Sesuai dengan pendapat tentang pelaksanaan Otonomi Daerah pengertian Pemerintah Daerah menurut Misdyanti dan Kartasapoetra adalah Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Dengan kata lain, Pemerintah Daerah adalah pemegang kemudi dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan daerah.Pengertian lain mengenai Pemerintah Daerah tercantum dalam Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Pemerintahan Desa dan Kelurahan bahwa Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.Fungsi Pemerintah DaerahFungsi pemerintah daerah menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 adalah : 1. Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. 2. Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah. 3. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. Dimana hubungan tersebut meliputi wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya. Tanggung Jawab Pemerintah DaerahPemerintah Daerah bertanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayahnya, adalah sebagai berikut :1. Bupati/Walikota sebagai penanggungjawab utama dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayahnya.2. Gubernur memberikan dukungan perkuatan penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayahnya.Dalam upaya penanggulangan Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk :1. mengalokasikan dan menyediakan dana penanggulangan bencana dalam APBD secara memadai untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana, pada setiap tahap pra-bencana, tanggap darurat dan pasca-bencana.2. memadukan penanggulangan bencana dalam pembangunan daerah dalam bentuk:1. mengintegrasikan pengurangan risiko bencana dan penanggulangan bencana dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); 2. menyusun dan menetapkan rencana penanggulangan bencana serta meninjau secara berkala dokumen perencanaan penanggulangan bencana.3. melindungi masyarakat dari ancaman dan dampak bencana, melalui:1. pemberian informasi dan pengetahuan tentang ancaman dan risiko bencana di wilayahnya;2. pendidikan, pelatihan dan peningkatan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;3. perlindungan sosial dan pemberian rasa aman, khususnya bagi kelompok rentan bencana;4. pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.4. melaksanakan tanggap darurat sejak kaji cepat, penentuan tingkatan bencana, penyelamatan dan evakuasi, penanganan kelompok rentan dan menjamin pemenuhan hak dasar kepada masyarakat korban bencana yang meliputi :1. pangan;2. pelayanan kesehatan;3. kebutuhan air bersih dan sanitasi;4. sandang;5. penampungan dan tempat hunian sementara;dan6. pelayanan psiko-sosial.5. memulihkan dan meningkatkan secara lebih baik:1. kehidupan sosial-ekonomi, budaya dan lingkungan, serta keamanan dan ketertiban masyarakat;2. infrastruktur/fasilitas umum/sosial yang rusak akibat bencana.Dalam hal pemerintah daerah tidak memiliki kemampuan sumberdaya untuk penanggulangan bencana, pemerintah daerah yang bersangkutan dapat meminta bantuan kepada Pemerintah.Bencana AlamBencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor (menurut Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana). Jika dilihat dari Buku Karakteristik Bencana yang dikeluarkan oleh BAKORNAS PB, maka yang termasuk dalam bencana alam yaitu banjir, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, angin badai, gelombang badai/ pasang, gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung api.Jenis dan karakteristik bencana alam yang terjadi tentunya berbeda antar satu jenis bencana dengan bencana alam lainnya. Terkadang terdapat beberapa bencana alam yang terjadi dalam satu kejadian seperti misalanya angin badai/ angin topan/ puting beliung disertai dengan banjir, atau banjir disertai dengan tanah longsor dan lainnya.Peran PemerintahDalam Pasal 5 Undang-undang Penanggulangan Bencana dijelaskan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Menindaklanjuti ketentuan pasal 5 Undang-undang Penanggulangan Bencana maka pemerintah membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Badan ini adalah sebuah Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang mempunyai tugas membantu Presiden dalam mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penanganan bencana dan kedaruratan secara terpadu,serta melaksanakan penanganan bencana dan kedaruratan mulai dari sebelum, pada saat, dan setelah terjadi bencana yang meliputi pencegahan, kesiapsiagaan, penanganan darurat, dan pemulihan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008. Sebelumnya badan ini bernama Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005, menggantikan Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi yang dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2001.Menurut Pasal 12 Undang-undang Penanggulangan Bencana, Badan Nasional Penanggulangan Bencana mempunyai tugas:1. Memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil dan setara;2. Menetapkan standardisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;3. Menyampaikan informasi kegiatan penanggulangan bencana kepada masyarakat;4. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Presiden setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;5. Menggunakan dan mempertanggungjawabkan sumbangan/bantuan nasional dan internasional;6. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;7. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan8. Menyusun pedoman pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.Dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan semua peraturan perundangan turunannya, maka garis besar ruang lingkup penyelenggaraan penanggulangan bencana menjadi :1. semua upaya penanggulangan bencana yang dilakukan pada saat prabencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana;2. penitikberatan upaya-upaya yang bersifat preventif pada prabencana;3. pemberian kemudahan akses bagi badan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat; dan4. pelaksanaan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pada pasca bencanaDalam melaksanakan penanggulangan becana di daerah akan memerlukan koordinasi dengan sektor. Secara garis besar dapat diuraikan peran lintas sektor sebagai berikut :1. Sektor Pemerintahan, mengendalikan kegiatan pembinaan pembangunan daerah2. Sektor Kesehatan, merencanakan pelayanan kesehatan dan medik termasuk obat-obatan dan para medis3. Sektor Sosial, merencanakan kebutuhan pangan, sandang, dan kebutuhan dasar lainnya untuk para pengungsi4. Sektor Pekerjaan Umum, merencanakan tata ruang daerah, penyiapan lokasi dan jalur evakuasi, dan kebutuhan pemulihan sarana dan prasarana.5. Sektor Perhubungan, melakukan deteksi dini dan informasi cuaca/meteorologi dan merencanakan kebutuhan transportasi dan komunikasi6. Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral, merencanakan dan mengendalikan upaya mitigatif di bidang bencana geologi dan bencana akibat ulah manusia yang terkait dengan bencana geologi sebelumnya7. Sektor Tenaga Kerja dan Transmigrasi, merencanakan pengerahan dan pemindahan korban bencana ke daerah yang aman bencana.8. Sektor Keuangan, penyiapan anggaran biaya kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada masa pra bencana9. Sektor Kehutanan, merencanakan dan mengendalikan upaya mitigatif khususnya kebakaran hutan/lahan10. Sektor Lingkungan Hidup, merencanakan dan mengendalikan upaya yang bersifat preventif, advokasi, dan deteksi dini dalam pencegahan bencana.11. Sektor Kelautan merencanakan dan mengendalikan upaya mitigatif di bidang bencana tsunami dan abrasi pantai.12. Sektor Lembaga Penelitian dan Peendidikan Tinggi, melakukan kajian dan penelitian sebagai bahan untuk merencanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada masa prabencana, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.13. TNI/POLRI membantu dalam kegiatan SAR, dan pengamanan saat darurat termasuk mengamankan lokasi yang ditinggalkan karena penghuninya mengungsi.METODOLOGI PENELITIANJenis PenelitianPenelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui dan menjelaskan karakteristik variabel yang diteliti dalam suatu situasi (Sekaran, 2006:58). Tujuan penelitian deskriptif ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah dalam penanggulangan korban bencana alam Gunung Kelud. Metode deskriptif bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat riset dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu (Umar, 2003:55). Penelitian ini menggambarkan bagaimana peran pemerintah terhadap penanggulangan korban bencana alam Gunung Kelud. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi pemerintah dalam menghadapi bencana alam serupa.Jenis dan Sumber DataPenelitian ini menggunakan data kualitatif. Data kualitatif digunakan sebagai unsur pelengkap. Data kualitatif, yaitu data berupa kalimat atau uraian masalah terhadap data yang ada. Data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang mengacu pada hal-hal penanggulangan korban bencana alam gunung kelud oleh pemerintah daerah kota Blitar. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2008:137). Data sekunder merupakan data yang telah ada dan tidak perlu dikumpulkan sendiri oleh peneliti (Sekaran, 2006:77). Data sekunder diperoleh dari pihak ketiga seperti internet, surat kabar, dan artikel yang berhubungan dengan materi penelitian ini. Data sekunder juga dapat berupa data yang diperoleh dari perusahaan atau suatu lembaga dalam bentuk yang sudah diolah sehingga lebih informatif jika digunakan oleh pihak yang berkepentingan atas data tersebut, misalnya dalam bentuk grafik, tabel, diagram dan gambar.Teknik Pengumpulan DataPengumpulan data adalah prosedur yang sistematik dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil (Sugiyono, 2008:137). Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara dengan narasumber Kepala Kecamatan Nglegok Blitar, dan masyarakat kecamatan Nglegok Blitar. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui teknik pengumpulan data riset dokumen. Analisis dokumen atau analisis isi merupakan metode yang meliputi pengumpulan data dan informasi melalui pengujian arsip dan dokumen (Umar, 2003:57). Data sekunder diperoleh dari Badan Penanggulangan Bencana Alam Jawa Timur.Teknik Analisis DataAnalisis data merupakan proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar (Moleong, 2002: 103). Analisis data merupakan tahap yang penting dalam menentukan jalannya proses penelitian. Hal ini disebabkan analisis data bertujuan untuk menyederhanakan data yang telah diperoleh ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca atau diinterpretasikan sehingga mudah dalam memahami makna data yang telah diperoleh. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi data yang terdiri dari wawancara masyarakat kecamatan Nglegok Blitar, wawancara kepala camat dan kepala linmas kecamatan Nglegok Blitar dan data sekunder yang diperoleh dari Badan Penanggulangan Bencana Alama Jawa Timur. Proses analisis data adalah data membaca hasil wawancara masyarakat kecamatan Ngelgok Blitar, wawancara dengan Kepala Kecamatan Nglegok Blitar serta data sekunder yang diperoleh dari BPBN berulang kali, membandingkan dan mengkontraskan data yang diperoleh. Kemudian ditarik kesimpulan terakhir tentang bagaimana peran pemerintah terhadap penanggulangan korban bencana alam Gunung Kelud.HASIL DAN PEMBAHASANHasil pengumpulan data yang menggunakan metode wawancara, peneliti melakukan pemilahan kategorisasi dari setiap responden. Selanjutnya diperoleh data sebagai berikut:1. Responden 1 ( Kepala Kecamatan Nglegok Blitar )Menurut responden 1 saat status Gunung Kelud masih waspada Perangkat Desa yang berada pada Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar sudah menghimbau kepada warga yang berada pada daerah daerah rawan bencana. Perangkat Desa sudah membuat jadwal piket untuk memberikan sosialisasi dan membahas rencana kedepan kepada Tokoh Masyarakat jika terjadi bencana alam. Sosialisasi terus dilakukan sampe posisi Gunung Kelud berstatus siaga. Sosialisasi yang dilakukan tidak hanya berupa lisan maupun tulisan yang berisi titik-titik evakuasi dan lokasi pengungsian jika bencana Gunung kelud terjadi. Kecamatan nglegok mempunyai dua organisasi relawan yang aktif Bankom Swakarsa dan kampung siaga bencana.Evakuasi dilakukan pada warga di lima desa yang memiliki jarak terdekat dengan Gunung Kelud dilakukan pada saat posisi Gunung Kelud masih berstatus siaga. Saat tanggap darurat, Wakil Gubernur Jatim memberikan komando tanggap darurat agar segera mengevakuasi warga yang berada pada desa yang memiliki jarak terdekat dengan Gunung Kelud. Pada saat evakuasi, warga sangat kondusif karena sosialisasi yang dilakukan terus-menerus saat pra bencana, sehingga memudahkan Tim evakuasi untuk mengevakuasi warga. Bankom Swakarsa terus melakukan pemantauan mulai dari data grafik, perkembangan tiap detail, gempa vulkanik dalam dan keasaman. Jadi peningkatan suhu di dalam Gunung Kelud. Di Kecamatan Nglegok, hampir setiap ketua RW pada 4 desa rawan bencana sudah benar-benar siap memberikan sosialisasi, jadi warga sudah siap didepan rumah saat tim relawan melakukan evakuasi. Evakuasi yang dilakukan pada 4 desa tersebut tidak melakukan kesulitan. Tim hanya memerlukan waktu 1 jam untuk mengevakuasi 11.000 warga dari keempat desa rawan bencana. 2. Responden 2 ( Warga Desa Modangan Kecamatan Nglegok Blitar )Menurut responden 2, Pemerintah Kota Blitar khususnya pada Kecamatan Nglegok sangat tanggap terhadap bencana Gunung Kelud yang akan terjadi. Jadi saat gunung Kelud dinyatakan waspada, perangkat desa sudah memberikan sosialisasi mengenai status Gunung Kelud dan membahas rencana-rencana apa saja yang akan dilakukan jika Gunung Kelud meletus. Perangkat Desa Kecamatan Nglegok juga memberi informasi mengenai titik-titik evakuasi dan lokasi pengungsian. Jadi saat Gunung Kelud sudah dinyatakan akan meletus atau statusnya menjadi awas, warga sudah mempersiapkan peralatan apa saja yang akan dibawa ke pengungsian. Tim relawan yang mengevakuasi dengan sigap membawa seluruh pengungsi ke tempat pengungsian yang telah disediakan. Jadi kondisi yang terjadi saat evakuasi berjalan sangat lancar tanpa hambatan.3. Responden 3 (Warga Desa Nglegok Kecamatan Nglegok Blitar)Menurut responden 3, pemerintah daerah kota blitar khususnya perangkat kecamatan Nglegok Blitar dengan warga sangat koperatif dalam menghadapi bencana alam Gunung Kelud. Warga memahami apa saja yang diarahkan oleh tim relawan saat evakuasi hingga berada di pengungsian sehingga semua terkoordinasi dengan baik. Tepat pukul 22.50 Gunung Kelud dinyatakan meletus dan semua warga telah berada pada lokasi pengungsian sehingga tidak ada korban akibat Gunung Kelud.KESIMPULANKesimpulanPemerintah daerah Kota Blitar khususnya pada Kecamatan Nglegok Blitar sangat tanggap dalam upaya penanggulangan bencana Gunung Kelud. Seluruh Tim evakuasi terkoordinasi dengan baik sehingga penanganan bencana berjalan lancar. Sosialisasi terus dilakukan kepada masyarakat mulai dari status Gunung Kelud waspada menjadi siaga agar tidak terjadi isu-isu yang menyebabkan masyarakat menjadi tidak tenang. Masyarakat yang terkena dampak letusan Gunung Kelud juga dapat bekerja sama dengan baik, serta memahami evakuasi. Sehingga evakuasi yang dilaksanakan tim relawan berjalan sangat kondusif. DAFTAR PUSTAKASekaran, Uma. 2006. Metodologi Penelitian Bisnis, Salemba Empat, Jakarta.Sugiyono. 2014. Memahami Penelitian Kualitatif, Alfabeta, Bandung.Mardiasmo (2002), Akuntansi Sektor Publik, ANDI Yogyakarta.Kausar As, 2012. Manajemen Bencana. http://publik.ub.ac.id/simple/us/jurnal/pdffile/2.%20Manajemen%20Bencana.pdf. Diunduh tanggal 5 April 2014.Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan BencanaUndang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana