Jurnal Keperawatan Malang Volume 5, No 1, 2020, 17-30 Uptd ...
Penghargaan Pariwisata Berkelanjutan Indonesia · Organization – DMO), BOP. 4. UPTD, BOP,...
Transcript of Penghargaan Pariwisata Berkelanjutan Indonesia · Organization – DMO), BOP. 4. UPTD, BOP,...
Penghargaan Pariwisata Berkelanjutan
Indonesia
Indonesia Sustainable Tourism Award (ISTA) - 2017
BUKU PEDOMAN
BUKU PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI DESTINASI PARIWISATA BERKELANJUTAN
2
KATA PENGANTAR
Penghargaan Pariwisata Berkelanjutan Indonesia
Indonesia Sustainable Tourism Award (ISTA) - 2017
Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang
telah memberikan rahmat serta karunia-Nya sehingga Buku Pedoman
Penghargaan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan ini dapat diselesaikan.
Buku pedoman ini disusun dalam rangka menindaklanjuti Peraturan
Menteri Pariwisata No. 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi
Pariwisata Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan Pasal 9 ayat 8 yang
merupakan acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pemangku
kepentingan lainnya dalam pembangunan destinasi pariwisata
berkelanjutan dan skema untuk sertifikasi bagi destinasi pariwisata
berkelanjutan.
Pemberian penghargaan ini sejalan dengan rencana strategis pembangunan
pariwisata di tingkat ASEAN yang menjadikan pariwisata berkelanjutan
sebagai dasar dan arahan pengembangan. Pedoman pemberian
penghargaan destinasi pariwisata berkelanjutan ini adalah agar para
pemangku kepentingan dalam suatu destinasi pariwisata memiliki
pengetahuan lebih mengenai penghargaan bagi destinasi pariwisata
berkelanjutan yang pada akhirnya membantu percepatan pengembangan
destinasi pariwisata berkelanjutan.
Pedoman ini merupakan wujud nyata kolaborasi pemerintah dan akademisi
serta seluruh pemangku kepentingan termasuk masyarakat dalam
mengembangkan destinasi pariwisata yang berkelanjutan. Kerjasama yang
dilaksanakan ini juga menjadi salah satu kekuatan percepatan
pengembangan destinasi pariwisata berkelanjutan di Indonesia. Pemberian
penghargaan ini merupakan upaya untuk memastikan pencapaian penilaian
sertifikasi pariwisata berkelanjutan.
Dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya
kepada tim penyusun dan semua pihak yang telah membantu terwujudnya
BUKU PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI DESTINASI PARIWISATA BERKELANJUTAN
3
Pedoman Pemberian Penghargaan bagi Destinasi Pariwisata Berkelanjutan
ini. Semoga pedoman ini dapat bermanfaat bagi semua pihak untuk
peningkatan pembangunan yang inklusif dan bertanggungjawab.
Jakarta, Februari 2017
Deputi Bidang Pengembangan Destinasi
dan Industri Pariwisata,
Dadang Rizki Ratman
NIP. 19630113 198811 1 001
BUKU PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI DESTINASI PARIWISATA BERKELANJUTAN
4
DAFTAR ISI
COVER 1
KATA PENGANTAR 2
DAFTAR ISI 4
DAFTAR TABEL 5
DAFTAR GAMBAR 5
DAFTAR LAMPIRAN 5
BAB I PENDAHULUAN 6
A. Latar Belakang 6
B. Tujuan 7
C. Ruang Lingkup 7
D. Sasaran 8
E. Pengertian Umum 8
BAB II KRITERIA PENILAIAN YANG DIGUNAKAN DALAM PEMBERIAN
PENGHARGAAN BAGI DESTINASI PARIWISATA BERKELANJUTAN
12
A. Kategori A Pengelolaan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan 12
B. Kategori B Pemanfaatan Ekonomi untuk Masyarakat Lokal 26
C. Kategori C Pelestarian Budaya Bagi Masyarakat Dan Pengunjung 33
D. Kategori D Pelestarian Lingkungan 39
BAB III MEKANISME PENILAIAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN
39
A. Tahapan Persiapan Organisasi Tim
B. Tahapan dan Prosedur Seleksi, Penilaian dan pemberian
penghargaan
C. Penentuan Hasil Penilaian Pemenang
D. Jadwal ISTA I 2017
49
51
55
59
BAB IV PENUTUP
61
LAMPIRAN
BUKU PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI DESTINASI PARIWISATA BERKELANJUTAN
5
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1 Elemen Penilaian Kategori A Pengelolaan Destinasi Pariwisata
Berkelanjutan
16
Tabel 2.2 Elemen Penilaian Kategori B Pemanfaatan Ekonomi untuk
Masyarakat Lokal
28
Tabel 2.3 Elemen Penilaian Kategori C Pelestarian Budaya Bagi
Masyarakat Dan Pengunjung
35
Tabel 2.4 Elemen Penilaian Kategori D Pelestarian Lingkungan 42
Tabel 3.1 Sistem Penilaian untuk Setiap Elemen 54
Tabel 3.2 Klasifikasi Hasil Penilaian 55
Tabel 4.1 Jadwal ISTA I 59
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1. Tahapan seleksi, penilaian dan pemberian penghargaan 51
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran A. Berkas Pengajuan Aplikasi ISTA 2017
Lampiran B. Matriks Penilaian ISTA 2017
Lampiran C. Berkas Self Evaluation ISTA 2017
Lampiran D. Form Nilai Visitasi Lapangan ISTA 2017
Lampiran E. Daftar Hadir Visitasi Lapangan ISTA 2017
Lampiran F. Form Rekapitulasi Nilai ISTA 2017
BUKU PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI DESTINASI PARIWISATA BERKELANJUTAN
6
PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI
DESTINASI PARIWISATA BERKELANJUTAN
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pariwisata merupakan salah satu industri terbesar di dunia dengan
perkembangan yang sangat pesat. Pada 2015, Kementerian Pariwisata
Indonesia mencatat bahwa di sektor pariwisata mengalami peningkatan
jumlah destinasi dan terbuka terhadap investasi dan menetapkan sektor
pariwisata menjadi core business ekonomi nasional dalam hal
pendapatan ekspor, pencipta lapangan pekerjaan, pengembangan
perusahaan dan pembangunan infrastruktur daerah.
Dalam rangka mempercepat penerapan pembangunan pariwisata
berkelanjutan secara nasional Indonesia berkomitmen untuk
memberikan penghargaan pariwisata berkelanjutan berdasarkan
Peraturan Menteri Pariwisata No. 14 Tahun 2016 tentang Pedoman
Destinasi Pariwisata Berkelanjutan yang merupakan acuan bagi
Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lainnya
dalam pembangunan destinasi pariwisata berkelanjutan dan skema
untuk sertifikasi destinasi pariwisata berkelanjutan.
Pemberian penghargaan ini sejalan dengan rencana strategis
pembangunan pariwisata nasional, regional dan global yang menjadikan
pariwisata berkelanjutan sebagai dasar dan arahan pengembangan. Oleh
sebab itu, Kementerian Pariwisata menyusun suatu dokumen yang akan
menjadi pedoman dalam pelaksanaan pemberian penghargaan kepada
destinasi-destinasi di Indonesia yang sedang berproses dan
menunjukkan adanya hasil dari penerapan prinsip-prinsip pariwisata
BUKU PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI DESTINASI PARIWISATA BERKELANJUTAN
7
berkelanjutan dalam wujud penghargaan yang disebut dengan Indonesia
Sustainable Tourism Award (ISTA).
Konsep penghargaan pariwisata berkelanjutan Indonesia adalah
manifestasi top-up, augmented dan ancillary bonus dari proses penilaian
untuk sertifikasi destinasi pariwisata berkelanjutan. Saat ini pemerintah
sedang melakukan penilaian sertifikasi destinasi pariwisata
berkelanjutan tersebut.
B. Tujuan
Tujuan dari penyelenggaraan ISTA adalah:
1. Memberikan rekognisi terhadap pihak-pihak yang telah berupaya
untuk menerapkan prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan dalam
pengembangan destinasi pariwisata yang telah melalui proses
sertifikasi destinasi untuk memotret implementasi dari prinsip-prinsip
pariwisata berkelanjutan di berbagai destinasi di Indonesia.
2. Mendorong lahirnya berbagai inovasi atas produk-produk pariwisata
berkelanjutan dan partisipasi dan kerjasama sektor publik maupun
swasta dalam pembangunan pariwisata di tingkat destinasi.
3. Menstimulasi agar semakin banyak destinasi yang menerapkan
prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan dan sebagai ajang promosi
serta branding bagi destinasi pariwisata baik di tingkat nasional
maupun internasional dalam rangka mengakselerasi kunjungan
wisata ke Indonesia.
C. Ruang Lingkup
Ruang lingkup pedoman ini meliputi:
1. Latar belakang, konsep, prinsip dan kriteria dari pemberian
penghargaan (award) bagi destinasi pariwisata yang sudah
menerapkan prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan serta kriteria
destinasi yang dapat menerima penghargaan Pariwisata Berkelanjutan
Indonesia (ISTA);
BUKU PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI DESTINASI PARIWISATA BERKELANJUTAN
8
2. Prosedur dan mekanisme penilaian pemberian penghargaan bagi
Destinasi Pariwisata Berkelanjutan;
3. Deskripsi dan bukti kriteria penilaian pemberian penghargaan bagi
Destinasi Pariwisata Berkelanjutan.
D. Sasaran
Sasaran pedoman pemberian penghargaan pariwisata berkelanjutan
dilakukan untuk destinasi pariwisata yang memenuhi prinsip-prinsip,
kriteria, dan indikator destinasi pariwisata berkelanjutan ini adalah
agar para pemangku kepentingan dalam suatu destinasi pariwisata
yang terdiri atas Pemerintah daerah; Akademisi; Lembaga penelitian;
Pengelola kawasan/destinasi pariwisata; Pengunjung/wisatawan;
Masyarakat lokal; Komunitas; Lembaga swadaya masyarakat; dan
Pihak-pihak yang berkepentingan yang memenuhi kriteria pengelolaan
destinasi pariwisata berkelanjutan khususnya:
1. Pengelola desa wisata.
2. Pengelola kawasan.
3. Organisasi Tata Kelola Destinasi (Destination Management
Organization – DMO), BOP.
4. UPTD, BOP, Yayasan, PT
yang terintegrasi dalam komponen destinasi yaitu: daya tarik wisata
(DTW), aksesibilitas, amenitas dan lainnya.
E. Pengertian Umum
Dalam pedoman pemberian penghargaan bagi destinasi pariwisata
berkelanjutan ini, yang dimaksud dengan:
1. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan,
keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam,
budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau
tujuan kunjungan wisatawan.
BUKU PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI DESTINASI PARIWISATA BERKELANJUTAN
9
2. Destinasi wisata adalah daerah tujuan wisata, yang selanjutnya
disebut destinasi pariwisata, adalah kawasan geografis yang berada
dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya
terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata,
aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi
terwujudnya kepariwisataan.
3. Pariwisata Berkelanjutan adalah pariwisata yang memperhitungkan
dampak ekonomi, sosial dan lingkungan saat ini dan masa depan,
memenuhi kebutuhan pengunjung, industri, lingkungan dan
masyarakat setempat serta dapat diaplikasikan ke semua bentuk
aktifitas wisata di semua jenis destinasi wisata, termasuk wisata
masal dan berbagai jenis kegiatan wisata lainnya.
4. Konsorsium adalah sebuah kelompok yang terdiri atas dua atau
lebih pengelola pariwisata pada sebuah destinasi.
5. Penghargaan pariwisata berkelanjutan Indonesia atau ISTA
(Indonesia Sustainable Tourism Award) adalah penghargaan bagi
destinasi pariwisata di Indonesia yang menerapkan prinsip-prinsip
pariwisata berkelanjutan dan memenuhi kriteria tertentu untuk
mendapatkan penghargaan ASTA.
6. ASTA (ASEAN Sustainable Tourism Award) adalah sebuah ajang
pemberian penghargaan bagi destinasi pariwisata di kawasan
ASEAN yang menerapkan prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan
dan memenuhi kriteria tertentu untuk dinominasikan mendapatkan
penghargaan ASTA.
7. Partisipan adalah sekelompok orang/suatu entitas organisasi yang
mewakili sebuah destinasi dalam mengajukan keikutsertaan.
Partisipan dapat berbentuk entitas (model tata kelola yang ada di
Indonesia, yang sudah diakui, misalnya: berupa yayasan, Unit
Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), Tourism Development Centre
BUKU PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI DESTINASI PARIWISATA BERKELANJUTAN
10
(TDC), Desa Wisata, Organisasi Tata Kelola Destinasi (Destination
Management Organization-DMO), dan sebagainya.
8. Partisipan juga dapat berbentuk konsorsium pemangku
kepentingan di destinasi terkait yang terdiri atas pemangku
kepentingan publik dan swasta yang mengajukan produk
pariwisata berkelanjutan bersama-sama. Semakin besar jumlah
anggota tim maka kesempatan untuk menang semakin besar.
9. Destinasi nominator adalah partisipan yang dinyatakan lolos dari
tahap desk-evaluation.
10. Perjanjian konsorsium adalah sebagai dasar legalitas sebuah
entitas, dimana konsorsium tersebut harus memberikan bukti
berupa perjanjian multi-partners yang ditandatangani oleh semua
pihak (dilampirkan pada formulir pendaftaran). Setiap rekan yang
menjadi anggota sebuah konsorsium harus memiliki legalitas yang
nyata dan harus dinotifikasi terkait aplikasi yang diajukan.
11. Tim Juri adalah komite yang ditunjuk oleh Kementerian Pariwisata
Indonesia untuk melakukan proses seleksi, penilaian dan
penentuan pemenang dari ISTA.
12. Tim Juri Kehormatan adalah komite yang ditunjuk oleh
Kementerian Pariwisata Indonesia untuk memberikan saran dan
pandangan akhir dalam penentuan pemenang ISTA.
13. Self-evaluation adalah kegiatan evaluasi diri secara mandiri yang
dilakukan oleh destinasi sebagai salah satu syarat untuk pengajuan
keikutsertaan dalam kompetisi ISTA. Format self-evaluation
disediakan.
14. Desk Evaluation adalah pemeriksaan dan penilaian yang objektif
dan sistematis terhadap laporan self-evaluation yang disusun oleh
partisipan. Desk evaluation merupakan tahapan seleksi awal
terhadap peserta.
15. Visitasi lapangan adalah kegiatan kunjungan ke lokasi destinasi
yang mengajukan keikutsertaan dalam kompetisi ISTA setelah
BUKU PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI DESTINASI PARIWISATA BERKELANJUTAN
11
dinyatakan lolos desk evaluation oleh dewan penilai. Pada kegiatan
visitasi lapangan dilakukan pemeriksaan dan penilaian yang
objektif serta sistematis berdasarkan bukti-bukti untuk mengambil
kesimpulan sesuai dengan kriteria penilaian yang sudah
ditetapkan.
16. Fasilitator adalah orang yang ditunjuk oleh partisipan untuk
memfasilitasi tim juri pada saat visitasi lapangan.
17. Sekretariat tim juri adalah orang yang mendukung administrasi
dan pelaksanaan penilaian.
BUKU PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI DESTINASI PARIWISATA BERKELANJUTAN
12
BAB II
KRITERIA PENILAIAN YANG DIGUNAKAN DALAM PEMBERIAN
PENGHARGAAN BAGI DESTINASI PARIWISATA BERKELANJUTAN
Kriteria penilaian yang digunakan dalam ISTA adalah kriteria yang sesuai
dengan Peraturan Menteri Pariwisata No. 14 Tahun 2016 tentang Pedoman
Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dan Pedoman Sertifikasi.
Kriteria ini memiliki semangat yang sama dengan ASEAN Tourism Standard
yang digunakan pada ajang pemberian penghargaan bagi destinasi
pariwisata berkelanjutan di tingkat ASEAN (dan digunakan dalam ASEAN
Sustainable Tourism Award).
Cakupan penilaian penghargaan didasarkan pada standar sertifikasi
destinasi pariwisata berkelanjutan adalah sebagai berikut:
Kategori A. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan
Kategori B. Pemanfaatan Ekonomi Untuk Masyarakat Lokal
Kategori C. Pelestarian Budaya Bagi Masyarakat Dan Pengunjung
Kategori D. Pelestarian Lingkungan
Kriteria, Deskripsi dan elemen penilaian masing-masing Kategori dapat
dijelaskan sebagai berikut:
KATEGORI A. PENGELOLAAN DESTINASI PARIWISATA
BERKELANJUTAN
Kategori A mengacu pada pengelolaan destinasi pariwisata berkelanjutan
yang efektif mencakup kriteria:
1. perencanaan;
2. pengelolaan;
3. pemantauan; dan
4. evaluasi.
BUKU PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI DESTINASI PARIWISATA BERKELANJUTAN
13
Kriteria perencanaan mencakup :
1. strategi destinasi yang berkelanjutan;
2. pengaturan perencanaan; dan
3. standar keberlanjutan.
Kriteria pengelolaan mencakup:
1. organisasi manajemen destinasi;
2. pengelolaan pariwisata musiman;
3. akses untuk semua;
4. akuisisi properti;
5. keselamatan dan keamanan;
6. manajemen krisis dan kedaruratan; dan
7. promosi.
Kriteria pemantauan mencakup:
1. monitoring;
2. inventarisasi aset; dan
3. atraksi pariwisata.
Kriteria evaluasi mencakup:
1. adaptasi perubahan iklim; dan
2. kepuasan pengunjung.
Deskripsi
Pada Kategori ini destinasi ditinjau dari 14 poin sebagai berikut:
1. Strategi Destinasi Berkelanjutan
Strategi pariwisata tahun jamak (jangka pendek, menengah dan
panjang) yang mencakup pengembangan aksesibilitas ke destinasi,
amenitas kepariwisataan di dalam dan sekitar destinasi, aktivitas
kepariwisataan di dalam dan sekitar destinasi dengan tetap
BUKU PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI DESTINASI PARIWISATA BERKELANJUTAN
14
memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan,
pertumbuhan ekonomi, isu sosial, warisan budaya, kualitas,
kesehatan, keselamatan, dan estetika. Penyusunan strategi tersebut
dilaksanakan dengan partisipasi masyarakat dan komitmen politik dari
pemangku kepentingan yang relevan.
2. Organisasi Manajemen Destinasi
Organisasi manajemen yang efektif, terkoordinasi, dengan pendanaan
dan pembagian tugas yang jelas. Selain itu juga melibatkan sektor
swasta dan publik yang berada di bawah landasan hukum yang ada.
3. Monitoring
Sistem monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan dan dilaporkan
secara berkala. Sistem tersebut mencakup isu lingkungan, ekonomi,
sosial, budaya, pariwisata dan hak asasi manusia, serta prosedur
mitigasi dampak pariwisata yang berfungsi dengan baik dan jelas
pendanaannya.
4. Pengelolaan Pariwisata Musiman
Strategi dan sumber daya untuk mengidentifikasi peluang pariwisata
sepanjang tahun dalam rangka menyeimbangkan kebutuhan ekonomi
dan masyarakat lokal, budaya dan lingkungan. Oleh karena itu
diperlukan strategi pemasaran yang tepat dan jelas termasuk
pembuatan kalender even/kegiatan wisata tahunan.
5. Adaptasi terhadap Perubahan Iklim
Sistem, peraturan, kebijakan yang lebih baik, dan program adaptasi
perubahan iklim, pengurangan risiko dan peningkatan kesadaran bagi
masyarakat, dan usaha pariwisata.
6. Inventarisasi Aset dan Atraksi Pariwisata
Daftar inventarisasi aset dan atraksi pariwisata yang selalu
diperbaharui minimal setiap tahun termasuk objek wisata, situs alam
dan budaya.
7. Pengaturan Perencanaan
BUKU PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI DESTINASI PARIWISATA BERKELANJUTAN
15
Pedoman, peraturan, kebijakan mengenai perencanaan yang mencakup
penilaian dampak lingkungan, ekonomi, sosial, zonasi, penggunaan
lahan, desain, konstruksi dan pembongkaran, yang disusun bersama
dengan masyarakat lokal dalam rangka melindungi sumber daya alam
dan budaya. Pedoman, peraturan, kebijakan ini dikomunikasikan
secara terbuka dan penegakan hukumnya diterapkan.
8. Akses untuk Semua
Kebijakan untuk mendukung akses ke lokasi wisata, situs alam dan
budaya bagi semua, termasuk penyandang cacat ataupun yang
memiliki kebutuhan khusus, selama hal ini sesuai untuk diterapkan.
9. Akuisisi Properti
Hukum dan peraturan mengenai akuisisi properti yang sesuai dengan
hukum adat. Hukum dan peraturan ini disusun dengan konsultasi
publik, dan mempertimbangkan persetujuan dari masyarakat lokal dan
kompensasi yang wajar.
10. Kepuasan Pengunjung
Sistem untuk memonitor dan melaporkan mengenai kepuasan, seperti
wawancara/survei dengan pengunjung (exit survey) atau penanganan
terhadap keluhan. Hasil yang diperoleh digunakan untuk menyusun
rencana aksi dalam rangka meningkatkan tingkat kepuasan
pengunjung.
11. Standar Keberlanjutan
Sistem standar pariwisata yang mengatur aspek-aspek penting dalam
kegiatan pariwisata berkelanjutan bagi pelaku pariwisata, seperti
pengelola kawasan wisata, hotel, homestay, tour operator dan lainnya.
Sistem ini diharapkan berjalan secara konsisten dalam menerapkan
kriteria pariwisata berkelanjutan. Pelaku usaha yang telah mendapat
sertifikasi dipublikasikan kepada publik.
12. Keselamatan dan Keamanan
Sistem untuk memantau, mencegah, menginformasikan, melaporkan
dan menangani isu-isu terkait dengan keselamatan dan keamanan,
BUKU PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI DESTINASI PARIWISATA BERKELANJUTAN
16
termasuk kesehatan, kebakaran, kebersihan makanan, kelistrikan, dan
transportasi umum.
13. Manajemen Krisis dan Kedaruratan
Pengelolaan tanggap gawat darurat termasuk rencana aksi yang
disusun dengan mempertimbangkan masukan dari sektor swasta,
menjelaskan sumber daya manusia dan finansial, serta prosedur
komunikasi selama dan setelah situasi krisis/darurat berlangsung.
14. Promosi
Promosi destinasi, produk dan layanan pariwisata dilakukan secara
akurat, otentik bertanggungjawab dan menghormati masyarakat lokal
serta wisatawan.
Tabel 2.1 Elemen Penilaian Kategori A Pengelolaan Destinasi
Pariwisata Berkelanjutan
No KRITERIA INDIKATOR BUKTI PENDUKUNG
A.1 Destinasi telah menyusun dan menerapkan strategi pengembangan destinasi bertahun jamak yang tersedia untuk umum.
A.1.a Strategi Pengembangan bertahun jamak
Fokus pada serta memperhatikan isu-isu lingkungan, ekonomi, sosial, budaya, kualitas, kesehatan dan keselamatan.
- Sustainable
Tourism Strategy (STS)
- Sustainable Tourism Master Plan (STMP) yang
memuat kandungan/nilai kearifan lokal.
- Aturan adat tertulis maupun tidak tertulis
- Code of conduct
- Multi-year
Destination Development Plan
- Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah
(RIPPARDA) - Rencana Tata
Ruang & Wilayah (RTRW)/Zonasi
- Rencana Program
dan Anggaran berjangka.
- Rencana aksi/kerja
A.1.b Terkini dan mudah diakses
oleh umum.
Rencana atau strategi pengembangan
destinasi bertahun jamak terkini dan mudah diakses oleh umum.
A.1.c Melibatkan masyarakat
Rencana atau strategi pengembangan destinasi bertahun jamak yang dikembangkan dengan melibatkan masyarakat. Akademisi, Bisnis, Komunitas, Pemerintah, Media (ABC-GM)
A.1.d Komitmen politik
Destinasi memiliki komitmen politik
BUKU PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI DESTINASI PARIWISATA BERKELANJUTAN
17
No KRITERIA INDIKATOR BUKTI PENDUKUNG
(Anggaran dan program kerja yang jelas) untuk menerapkan strategi pengembangan
bersama - Deklarasi.
Kesepakatan/MoU - Dokumen
Undangan Rapat/pertemuan, Notulen, Absensi.
A.2 Destinasi memiliki organisasi yang bertanggungjawab melakukan
koordinasi terhadap pengembangan pariwisata berkelanjutan.
A.2.a Organisasi yang bertanggung jawab
Pada destinasi terdapat Organisasi resmi yang bertanggung jawab untuk melakukan koordinasi dalam
pengelolaan pariwisata berkelanjutan.
- Forum Organisasi yang melibatkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Sektor
Swasta,
Masyarakat & Akademisi (Penta-helix)
- SK Pengangkatan beserta struktur organisasi, tugas dan tanggungjawab cakupan wilayah.
- Forum Tata Kelola
Pariwisata yang melibatkan pemerintah dan swasta
- Rencana aksi/kerja
bersama - Forum koordinasi
antar sektor di kabupaten, kota dan propinsi.
- Forum organisasi
manajemen destinasi, tingkat kabupaten, propinsi yang melibatkan pemerintah nasional
- Forum koordinasi
yang melibatkan
Academician, Business, Community, Government, Media (ABC-GM) yang dibentuk sesuai skala/ukuran Destinasi.
A.2.b Keterlibatan Pihak Swasta & Pemerintah
Pihak swasta dan pemerintah terlibat dalam organisasi dan koordinasi kepariwisataan pada Destinasi.
A.2.c Ukuran & Skala Organisasi
Organisasi pariwisata yang ada sesuai dengan ukuran dan skala destinasi
A.2.d Tanggung-jawab Individu
Individu dalam organisasi pariwisata diberikan tanggung jawab untuk pengembangan
pariwisata berkelanjutan.
A.2.e Pendanaan Organisasi pariwisata - APBN, APBD
BUKU PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI DESTINASI PARIWISATA BERKELANJUTAN
18
No KRITERIA INDIKATOR BUKTI PENDUKUNG
Organisasi ini memiliki pendanaan yang memadai.
- Swadana
- Dan sumber pendanaan lainnya (CSR, hibah, dll)
A.3 Destinasi memiliki sistem pengawasan, sistem pelaporan kepada publik, dan tanggap terhadap permasalahan.
A.3.a Pengawasan dan pelaporan publik
Pengawasan dan pelaporan publik mengenai permasalahan lingkungan, ekonomi, sosial, budaya, pariwisata dan hak asasi manusia
dilaksanakan secara aktif pada destinasi.
- Sistem monitoring dan evaluasi yang terintegrasi dengan indikator yang jelas
- Monitoring dan
evaluasi secara teratur
- Laporan hasil
pengawasan yang dapat diakses oleh publik (studi, AMDAL, Analisis sosial budaya, penghargaan, dan lain -lain)
A.3.b Evaluasi Sistem Pengawasan
Sistem pengawasan dikaji dan dievaluasi secara berkala.
- Sistem pelaporan
pengawasan secara periodik (misalnya; 3 bulanan, tahunan, 5 tahunan).
A.3.c Prosedur
mitigasi
Prosedur mitigasi terhadap dampak pariwisata didanai dan dilakukan secara aktif.
- Prosedur (S.O.P)
mitigasi dampak pariwisata.
- Rencana aksi daerah gas rumah kaca
- Program-program
mitigasi & adaptasi
A.4 Destinasi memiliki Sumber daya untuk melakukan mitigasi variabilitas pariwisata musiman.
A.4.a Strategi pada musim sepi
Strategi yang spesifik untuk memasarkan event -event dan atraksi pada musim sepi (low season), untuk menarik pengunjung sepanjang tahun.
- Dokumen
Sustainable Tourism Strategy (STS), dan
- Sustainable Tourism Master Plan (STMP) yang memuat kandungan/nilai kearifan lokal.
- Calendar of Event &
paket wisata - Website/digital
marketing - Foto-foto/poster /e-
flyer kegiatan - Kebijakan
insentif/paket stimulus
A.5 Destinasi memiliki Sistem untuk mengidentifikasi risiko dan
A.5.a Sistem Adaptasi Perubahan Iklim
Saat ini terdapat sistem tentang adaptasi perubahan iklim dan penilaian risiko.
- Perda antisipasi terhadap perubahan iklim,
- Implementasi
Rancangan
BUKU PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI DESTINASI PARIWISATA BERKELANJUTAN
19
No KRITERIA INDIKATOR BUKTI PENDUKUNG
peluang yang terkait dengan perubahan iklim.
Undang-undang untuk Perubahan Iklim.
- Pelaksanaan
S.O.P & tindaklanjut.
- Rencana aksi
daerah gas rumah kaca
- Program-program mitigasi & adaptasi
A.5.b kebijakan/per
aturan/hukum mitigasi perubahan iklim
Hukum atau kebijakan
untuk mitigasi perubahan iklim dan mendorong penerapan teknologi untuk mitigasi perubahan iklim tersebut.
- Peraturan yang
terkait mitigasi perubahan iklim
- Rencana Aksi
Daerah terkait kebijakan mitigasi perubahan iklim.
- Upaya penerapan teknologi yang dilakukan destinasi
- modul-modul
pelatihan berstandar internasional tentang perubahan iklim yang digunakan sebagai materi dalam program peningkatan).
A.5.c Program untuk pendidikan perubahan iklim
Program untuk pendidikan dan peningkatan kesadaran masyarakat, industri pariwisata dan wisatawan mengenai perubahan iklim.
- Contoh-contoh program yang kreatif dan inovatif
- Poster/Dokumenta
si foto/video pelaksanaan program
A.6 Destinasi memiliki inventarisasi
terkini, mengenai aset dan atraksi pariwisata, termasuk situs
alam dan budaya.
A.6.a Inventarisasi dan klasifikasi aset dan
atraksi pariwisata.
Inventarisasi dan klasifikasi aset dan atraksi pariwisata
terkini, termasuk situs alam dan budaya.
- Daftar stock/
inventory aset pariwisata.
- Daftar Klasifikasi
Aset, - Daftar situs alam
dan budaya. - Poster/leaflet/peta
- Inventarisasi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir
A.7 Destinasi memiliki panduan perencanaan, peraturan dan/atau
A.7.a Panduan perencanaan dan zonasi
Panduan perencanaan dan zonasi, peraturan dan/atau kebijakan yang melindungi sumber daya alam dan
- PERDA RTRW/Zonasi
- RTBL (Rencana
Tata Bangun &
BUKU PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI DESTINASI PARIWISATA BERKELANJUTAN
20
No KRITERIA INDIKATOR BUKTI PENDUKUNG
kebijakan yang mensyaratkan adanya penilaian dampak lingkungan, ekonomi dan sosial, serta penggunaan lahan, desain,
konstruksi dan pembongkaran yang terintegrasi secara
berkelanjutan.
budaya. Lingkungan) - RIPPARDA
- Buku panduan/pedoman
A.7.b Panduan, peraturan/ kebijakan penggunaan lahan.
Panduan, peraturan dan/atau kebijakan mengenai penggunaan lahan, desain, konstruksi dan pembongkaran yang berkelanjutan.
A.7.c Masukan dari masyarakat lokal untuk pembuatan
panduan
Panduan perencanaan, peraturan dan/atau kebijakan dibuat dengan masukan dari
masyarakat lokal dan melalui proses kajian secara rinci.
- Forum/Pertemuan
/musyarawah/ musrembang
- Undangan rapat
- Risalah rapat - Bahan Kajian
- Dokumentasi (foto)/
- Media massa
A.7.d Panduan perencanaan dikomunikasikan
Panduan perencanaan, peraturan dan/atau kebijakan dikomunikasikan kepada masyarakat dan ditegakkan.
- Undangan
Sosialisasi - Penegakan dan
tindaklanjut - Publikasi media
(elektronik, cetak, lisan)
A.8 Situs alam dan budaya, dapat diakses oleh semua kalangan, termasuk kaum
disabilitas dan
orang-orang yang berkebutuhan khusus.
A.8.a Kebijakan yang mendukung akses individu berkebutuhan
khusus
Kebijakan yang mendukung akses ke situs dan fasilitas wisata, termasuk situs alam dan budaya bagi
individu penyandang
disabilitas dan individu berkebutuhan khusus.
- PERDA terkait
aksesibilitas/infrastruktur
- Tersedianya
fasilitas bagi
individu berkebutuhan khusus (ramp bagi pengguna kursi roda, Toilet khusus, dsb).
- Tersedianya akses digital/online
untuk memberikan informasi tentang situs.
- Kebijakan insentif/paket stimulus
BUKU PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI DESTINASI PARIWISATA BERKELANJUTAN
21
No KRITERIA INDIKATOR BUKTI PENDUKUNG
A.8.b Solusi kebutuhan penyandang
disabilitas.
Solusi aksesibilitas didesain dengan memperhatikan
integritas situs dengan mengakomodasi keperluan penyandang disabilitas.
- Tersedia alat bantu
sebagai solusi bagi individu berkebutuhan khusus yang datang berkunjung.
- Tersedia fasilitas
pendukung untuk memberi informasi khusus untuk penyandang
disabilitas (multimedia audiovisual, TIC, interpretation room)
A.9 Hukum dan peraturan mengenai akuisisi properti, dan adanya konsultasi
publik.
A.9.a Hukum dan peraturan mengenai akuisisi properti
Tersedianya kebijakan atau peraturan, termasuk ketentuan penegakannya; mengenai akuisisi
properti, yang sejalan dengan hak ulayat dan masyarakat adat,
- UU/Perda
perlindungan tanah dan masyarakat adat
- Kebijakan insentif
dan ganti rugi untuk akuisisi properti masyarakat
- Aturan adat mengenai kepemilikan tanah dan hak ulayat (hukum adat)
- Kebijakan yang berdasar pada Konvensi ILO 169 (1989) mengenai Masyarakat Pribumi dan Adat Pasal 13-19
Menghormati dan melindungi hak atas tanah dan sumber daya alam yang dimanfaatkan
dan digunakan secara tradisional; penghargaan terhadap peninggalan adat; larangan pemindahan paksa; kompensasi atas kehilangan dan kerugian.
A.9.b Kebijakan atau Undang-Undang yang mempertimbangkan hak
Kebijakan atau Undang-Undang yang mempertimbangkan hak ulayat dan masyarakat adat,
BUKU PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI DESTINASI PARIWISATA BERKELANJUTAN
22
No KRITERIA INDIKATOR BUKTI PENDUKUNG
ulayat dan masyarakat adat.
memastikan konsultasi publik dan memberikan otoritas untuk pemukiman hanya jika ada persetujuan dan/atau kompensasi yang wajar.
A.10 Sistem untuk memantau, melaporkan dan tindakan untuk meningkatkan
kepuasan pengunjung.
A.10.a Data kepuasan pengunjung
Pengumpulan dan pelaporan mengenai data kepuasan pengunjung kepada publik.
- Customer Complaint Form/Centre, rekapitulasi serta tindaklanjut.
- Visitor Satisfaction
Survey - Customer Call
Center / Crisis Center
A.10.b meningkatkan kepuasan pengunjung
Sistem untuk mengambil tindakan dalam meningkatkan kepuasan pengunjung berdasarkan hasil monitoring.
- Dokumen
Peningkatan Mutu - Program
peningkatan loyalitas pengunjung
- Pelatihan terkait
peningkatan kepuasan pengunjung
- Survey Kepuasan
Pengunjung
- Service Cycle S.O.P (Pre-Arrival, Arrival, During Stay, Departure).
A.11 Sistem untuk mempromosikan standar keberlanjutan bagi industri yang konsisten. Destinasi pariwisata menyediakan daftar
perusahaan yang bersertifikasi atau diverifikasi secara berkelanjutan untuk masyarakat.
A.11.a Dukungan Industri untuk Sertifikasi Pariwisata Berkelanjutan
Sertifikasi pariwisata berkelanjutan atau sistem pengelolaan lingkungan yang didukung oleh industri.
- Sertifikat yang diperoleh dari lembaga-lembaga internasional/nasional dan lembaga sertifikasi terkait lainnya.
- Daftar usaha yang bersertifikasi.
A.11.b Sertifikasi Pariwisata Berkelanjutan
Sertifikasi pariwisata berkelanjutan atau sistem pengelolaan lingkungan.
- Destinasi/industri/usaha tersertifikasi oleh badan sertifikasi (ISO, PROPER, Eco/Green Label)
BUKU PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI DESTINASI PARIWISATA BERKELANJUTAN
23
No KRITERIA INDIKATOR BUKTI PENDUKUNG
A.11.c Monitoring terhadap partisipasi bisnis
pariwisata dalam sertifikasi
Monitoring terhadap partisipasi bisnis pariwisata dalam sertifikasi pariwisata
atau sistem pengelolaan lingkungan.
- Sistem
Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Sistem Tanggap
Darurat dalam pengelolaan limbah.
- Amdal - Regulasi regional
untuk TDUP - SOP Penanganan
limbah
A.11.d Daftar Sertifikasi Perusahaan
Daftar perusahaan yang memiliki sertifikasi atau verifikasi secara berkelanjutan tersedia untuk publik.
- Daftar perusahaan yang memiliki sertifikasi
A.12 Destinasi pariwisata memiliki sistem pengawasan, pencegahan, pelaporan, dan tanggap kejahatan,
keselamatan, dan bahaya kesehatan.
A.12.a Kewajiban Inspeksi
Kewajiban Inspeksi terhadap kebakaran, kesehatan makanan, dan keamanan listrik pada properti pariwisata secara terus menerus.
- Recognition of
safety, hygiene, sanitation (SHS) standard yang terakreditasi
- Kesehatan dan
Keselamatan Kerja (K3)
- S.O.P tertulis - Fasilitas/alat
penanganan keselamatan beserta kondisi nya.
- Badan POM
A.12.b Penanganan Keselamatan
Penanganan keselamatan seperti pos pertolongan pertama di pantai atau atau di situs/atraksi pariwisata lainnya.
- Pos Pertolongan Pertama pada
Kecelakaan (P3K) - Crisis Center - Penjaga
Pantai/balawista (Badan Penyelamat Wisata Tirta)
- Pelatihan untuk merespon keadaan darurat/ isu kejahatan.
- Sistem Peringatan /warning signs
A.12.c Sistem tanggap
kejahatan
Sistem pencegahan dan tanggap kejahatan.
- kelompok
masyarakat SISKAMLING/PECALANG/ Polisi Pariwisata
- CCTV
- Sistem
BUKU PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI DESTINASI PARIWISATA BERKELANJUTAN
24
No KRITERIA INDIKATOR BUKTI PENDUKUNG
Pengamanan Lingkungan
- Early Warning/papan peringatan di lokasi strategis rawan kejahata
- Jalur Evakuasi
A.12.d Sistem perijinan taksi
Sistem perijinan taksi dengan tarif yang jelas dan sistem panggilan taksi yang terorganisir
di pintu masuk pengunjung.
- PERDA - PTSP (Pelayanan
terpadu Satu Pintu) - Akses Online
Reservation/Aplikasi Mobile Digital untuk taksi.
A.12.e Pelaporan Keselamatan & Keamanan kepada publik
Pelaporan kepada publik mengenai keselamatan dan keamanan.
- Call Centre yang
dapat dihubungi. - Petugas Keamanan
setempat - Laporan pelaporan
& tindaklanjut - Panduan
Keselamatan & keamanan
- Dinas setempat
A.13 Destinasi pariwisata memiliki perencanaan tanggap darurat yang sesuai dengan kondisi destinasi. Elemen-elemen utama dikomunikasi kepada masyarakat lokal, pengunjung, dan pelaku usaha. Perencanaan tersebut terdiri dari prosedur dan
menyediakan sumber daya dan pelatihan untuk staf, pengunjung,
dan masyarakat lokal, serta diperbaharui secara berkala.
A.13.a Rencana
tanggap krisis dan tanggap darurat
Rencana tanggap krisis dan tanggap darurat yang mempertimbangkan sektor pariwisata tersedia untuk publik.
- Risk S.O.P - Call Center SOP - Call Centre yang
dapat dihubungi. - Petugas
Keamanan setempat
- Laporan
pelaporan & tindaklanjut
- Panduan
Keselamatan & keamanan
- Dinas setempat
A.13.b Keuangan dan SDM untuk penerapan tanggap darurat
Keuangan/pembiayaan dan sumber daya manusia untuk penerapan rencana tanggap krisis dan
- Petugas tanggap kedaruratan
- Sumber
pembiayaan
BUKU PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI DESTINASI PARIWISATA BERKELANJUTAN
25
No KRITERIA INDIKATOR BUKTI PENDUKUNG
tanggap darurat.
A.13.c Prosedur komunikasi krisis dan
darurat
Rencana tanggap darurat dikembangkan dengan masukan dari
sektor swasta dan menyertakan prosedur komunikasi selama dan setelah berlangsungnya keadaan krisis dan darurat.
- Modul pelaksanaan
regular dan sistemik (dampak berantai)
- SOP Krisis dan
Tanggap Darurat mengacu kepada BNPB dan dikembangkan bersama sektor swasta
A.13.d Pelatihan tanggap darurat
Rencana tanggap darurat menyediakan sumber daya dan pelatihan untuk staf, pengunjung dan penduduk lokal.
- Program/modul
pelatihan sesuai standar nasional/internasional
A.13.e Rencana tanggap darurat
Rencana tanggap darurat diperbaharui secara berkala.
- Dokumen dan panduan Rencana Tanggap Darurat
- Evaluasi & Kontrol
secara berkala
A.14 Promosi yang akurat sesuai destinasinya dan produknya, jasanya, serta kepastian pengakuan keberlanjutannya. Isi promosi memperlakukan masyarakat lokal dan wisatawan secara otentik
dan rasa hormat.
A.14.a Pesan dalam promosi
destinasi
Pesan dalam promosi destinasi menggambarkan masyarakat lokal dan pengunjung secara otentik dan rasa hormat.
- Do’s & Don’t’s dalam media promosi
- Contoh pesan pada media promosi
- Campaign Promosi
yang bertanggungjawab
A.14.b Penjelasan produk dan layanan dalam pesan promosi
Pesan dalam promosi destinasi menjabarkan produk dan pelayanannya secara
akurat.
- Penjelasan produk yang lengkap dan keramahan pelayanannya
- Brosur, Flyer dalam
bentuk cetak maupun digital.
BUKU PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI DESTINASI PARIWISATA BERKELANJUTAN
26
KATEGORI B. PEMANFAATAN EKONOMI UNTUK MASYARAKAT LOKAL
Standar ini mengacu pada pemanfaatan ekonomi untuk masyarakat lokal,
yaitu bagaimana Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan pada destinasi
dapat membawa atau memberikan banyak manfaat khususnya secara
ekonomi kepada masyarakat lokal.
Kriteria pemanfaatan ekonomi untuk masyarakat lokal pada Kategori B
meliputi:
1. pemantauan ekonomi;
2. peluang kerja untuk masyarakat lokal;
3. partisipasi masyarakat;
4. opini masyarakat lokal;
5. akses bagi masyarakat lokal;
6. fungsi edukasi sadar wisata;
7. pencegahan eksploitasi;
8. dukungan untuk masyarakat; dan
9. mendukung usaha lokal dan perdagangan yang adil.
Deskripsi
Pada Kategori ini destinasi ditinjau dari 9 poin yang dapat dideskripsikan
sebagai berikut:
1. Pemantauan Ekonomi
Pemantauan dan pengumpulan data terhadap kontribusi ekonomi
secara langsung dan tidak langsung dari sektor pariwisata yang
dipublikasikan setiap tahunnya, antara lain mengenai pengeluaran
pengunjung, pendapatan per kamar hotel, ketenagakerjaan dan
investasi. Data dipilah berdasarkan profil gender dan usia.
2. Peluang Kerja Untuk Masyarakat Lokal
Kebijakan dan perundang-undangan yang mengatur agar perusahaan di
destinasi pariwisata menyediakan lapangan pekerjaan, peluang
pelatihan, keselamatan kerja dan upah yang adil (sesuai dengan upah
BUKU PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI DESTINASI PARIWISATA BERKELANJUTAN
27
minimum rata-rata) dan setara untuk semua, termasuk perempuan,
generasi muda, penyandang cacat, kelompok minoritas dan lainnya.
3. Partisipasi Masyarakat
Sistem dan pertemuan secara rutin yang memastikan partisipasi publik
(pemangku kepentingan dari sektor pemerintah, swasta, masyarakat
lokal, dan lain-lain) dalam perencanaan dan pengambilan keputusan
untuk pengembangan destinasi pariwisata secara berkelanjutan.
4. Opini Masyarakat Lokal
Sistem pengumpulan data, pemantauan, pelaporan terkait dengan
aspirasi (kekuatiran dan kepuasan) publik mengenai pengelolaan
destinasi pariwisata.
5. Akses Bagi Masyarakat Lokal
Program yang memastikan agar masyarakat lokal dapat tetap memiliki
akses ke situs alam, budaya, sejarah, arkeologi, agama dan spiritual di
destinasi pariwisata.
6. Fungsi Edukasi Sadar Wisata
Program sapta pesona yang dilaksanakan secara reguler bagi masyarakat
lokal yang terkena dampak pengembangan pariwisata mengenai
pemahaman tentang peluang dan tantangan, serta pentingnya aspek
keberlanjutan.
7. Pencegahan Eksploitasi
Praktik, program dan perundang-undangan yang dipublikasikan untuk
mencegah komersialisasi dan eksploitasi, serta pelecehan seksual, atau
bentuk pelanggaran lainnya terhadap anakanak, remaja, perempuan,
dan kelompok minoritas.
8. Dukungan Untuk Masyarakat
Sistem yang mendorong perusahaan dan pengunjung untuk
memberikan kontribusi terhadap inisiatif masyarakat lokal, seperti
misalnya praktik-praktik keberlanjutan, konservasi keanekaragaman
hayati, pembangunan infrastruktur dan lain-lainnya.
9. Mendukung Pengusaha Lokal dan Perdagangan yang Adil
BUKU PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI DESTINASI PARIWISATA BERKELANJUTAN
28
Sistem dan program yang mendukung usaha mikro, kecil dan menengah
(UMKM) pada rantai nilai pariwisata agar dapat mempromosikan dan
mengembangkan produk lokal yang berkelanjutan dengan prinsip
perdagangan yang adil. Produk lokal tersebut antara lain adalah produk
makanan, minuman, kerajinan, seni pertunjukan dan pertanian.
Tabel 2.2 Elemen Penilaian Kategori B Pemanfaatan Ekonomi
Untuk Masyarakat Lokal
No KRITERIA INDIKATOR BUKTI PENDUKUNG
B.1 Kontribusi
ekonomi langsung
dan tidak
langsung dari
perekonomian
destinasi wisata
dimonitor dan
diumumkan
paling sedikit
sekali setahun.
Apabila
memungkinkan,
laporan termasuk
data pengeluaran
pengunjung,
pendapatan per
kamar dan
investasi.
B.1.a Data
pengeluaran
pengunjung,
pendapatan
per kamar,
pekerjaan dan
investasi
Monitoring dan laporan
tentang data
pengeluaran
pengunjung,
pendapatan per kamar
yang tersedia, pekerjaan
dan investasi dilakukan
secara teratur.
- Data Satellite Tourism - Data BPS Daerah
B.1.b Monitoring &
laporan
kontribusi
pariwisata
Monitoring dan laporan
tentang kontribusi
pariwisata secara
langsung maupun tidak
langsung dilakukan
secara teratur setiap
tahun.
- Ketersediaan laporan
kontribusi pariwisata - Input/output report
- BPS Daerah
B.1.c Data tenaga
kerja
Pengumpulan dan
laporan terkait data
tenaga kerja yang
dipilah berdasarkan
jenis kelamin dan
kelompok umur
dilakukan setiap tahun.
- Analisis - Demografis,
Geografis, Psikografis dan Behavior
- BPS Daerah
- BAPPEDA/Dinas terkait
BUKU PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI DESTINASI PARIWISATA BERKELANJUTAN
29
No KRITERIA INDIKATOR BUKTI PENDUKUNG
B.2 Perusahaan di
destinasi
menyediakan
kesempatan kerja
yang sama,
peluang
pelatihan,
keselamatan kerja
dan upah kerja
yang adil untuk
semua
B.2.a Persamaan
kesempatan
kerja
Peraturan atau
kebijakan mendukung
persamaan kesempatan
kerja bagi semua,
termasuk wanita, kaum
muda, disabilitas, kaum
minoritas dan kelompok
rentan lainnya.
- PERDA
pengarusutamaan gender (Tidak diskriminatif, toleransi)
- Data BPS dan dinas
terkait - Data proporsi tenaga
kerja berdasarkan gender
- Data TK
usaha/perusahaan/industri
B.2.b Program
pelatihan
Program pelatihan yang
menyediakan akses
yang sama bagi semua
termasuk wanita, kaum
muda, disabilitas, kaum
minoritas dan kelompok
rentan lainnya.
- Program/modul
pelatihan - Jenjang dan jenis
pelatihan
B.2.c Peraturan/ke
bijakan
keselamatan
kerja.
Peraturan atau
kebijakan yang
mendukung
keselamatan kerja bagi
semua.
- S.O.P Keselamatan
kerja - Peraturan Daerah
untuk K3 - Peraturan tenaga
kerja
B.2.d Peraturan/ke
bijakan upah
kerja.
Peraturan atau
kebijakan yang
mendukung upah kerja
yang adil bagi semua,
termasuk wanita, kaum
muda, disabilitas, kaum
minoritas dan kelompok
rentan lainnya.
- Peraturan
Kepegawaian/Kerja - Persentasi manajer
wanita pada destinasi pariwisata > 30%
- Penetapan
UMR/UMP
B.3 Destinasi
memiliki sistem
yang mendorong
partisipasi publik
dalam
perencanaan
tujuan dan
pengambilan
keputusan secara
berkelanjutan.
B.3.a Pelibatan
pemangku
kepentingan
Sistem yang melibatkan
pemangku kepentingan
baik dari pemerintah,
industri dan
masyarakat dalam
perencanaan
manajemen destinasi
dan pengambilan
keputusan.
- Undangan rapat - Risalah rapat
- Bahan Kajian - Dokumentasi (foto)
- Media massa
- Forum/Pertemuan/musyarawah/musrembang
BUKU PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI DESTINASI PARIWISATA BERKELANJUTAN
30
No KRITERIA INDIKATOR BUKTI PENDUKUNG
B.3.b Pertemuan
tahunan
masyarakat
Pertemuan setiap tahun
dengan masyarakat
untuk mendiskusikan
tentang isu manajemen
destinasi.
- Pertemuan Forum
Tata Kelola Pariwisata (FTKP)
- Forum Diskusi
DMO/Pokdarwis/Karang Taruna/forum stakeholders lainnya
- Agenda rapat, risalah & tindaklanjut
B.4 Aspirasi,
keprihatinan dan
kepuasan
masyarakat lokal
tentang
manajemen
destinasi
dimonitor, dicatat
dan dilaporkan
secara berkala
dan tepat waktu.
B.4.a Pengumpulan,
monitoring,
pencatatan
dan pelaporan
data.
Pengumpulan,
monitoring, pencatatan
dan pelaporan tentang
data mengenai aspirasi,
keprihatinan dan
kepuasan penduduk
tentang manajemen
destinasi dilakukan
secara berkala.
- Monitoring, evaluasi
dan tindaklanjut Sustainable Tourism Master Plan (STMP) yang memuat kandungan/nilai kearifan lokal.
- Kegiatan
POKDARWIS yang menampung aspirasi komunitas local
- Call Center,
- Crisis Center, - Customer Satisfaction
Survey - Data dari dinas
terkait
B.4.b Ketepatan
waktu
pengumpulan,
monitoring,
pencatatan
dan
pelaporan.
Pengumpulan,
monitoring, pencatatan
dan pelaporan
dilakukan tepat waktu.
- Mekanisme Monev dan Laporan tepat waktu
B.5 Destinasi
memonitor,
melindungi dan
apabila
diperlukan,
merehabilitasi
dan
mengembalikan
akses masyarakat
lokal kepada situs
alam dan budaya.
B.5.a Program
untuk
memonitor,
melindungi
dan
merehabilitasi
Program untuk
memonitor, melindungi
dan merehabilitasi atau
mengembalikan akses
publik kepada
masyarakat lokal dan
pengunjung domestik
kepada situs alam dan
budaya.
- RIPPARDA
- Strategic Planning
- Destination Development Program
- Program Konservasi
- Do’s and Don’t’s - PERDA
RTRW/Zonasi - RTBL (Rencana Tata
Bangun & Lingkungan)
- RIPPARDA - Buku
panduan/pedoman
B.5.b Memonitor
tingkah laku
dan karakter
Memonitor tingkah laku
dan karakter dari
pengunjung lokal,
- House Rules
- Visitors Management - Survey pengunjung
(preferensi &
BUKU PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI DESTINASI PARIWISATA BERKELANJUTAN
31
No KRITERIA INDIKATOR BUKTI PENDUKUNG
pengunjung domestik dan
mancanegara terhadap
situs dan atraksi
pariwisata
kepuasan)
B.6 Destinasi
menyediakan
program berkala
bagi masyarakat
yang belum
memiliki
kesadaran
pariwisata untuk
meningkatkan
pemahaman
mereka tentang
peluang dan
tantangan di
dunia pariwisata
dan
keberlanjutan.
B.6.a Program
peningkatan
sadar wisata
Program untuk
meningkatkan
kesadaran akan peran
dan potensi
berkontribusi dalam
pariwisata dari
masyarakat, sekolah
dan institusi pendidikan
tinggi.
- Program sosialisasi
dan kampanye sadar wisata
- Aksi Sapta Pesona - Kurikulum
pendidikan - Pemanfaatan media
dan nilai budaya lokal untuk meningkatkan sadar
wisata
B.7 Destinasi
memiliki hukum
dan tindakan
untuk mencegah
praktik
komersialisasi,
seks atau segala
macam bentuk
eksploitasi dan
pelecehan
terhadap
siapapun,
khususnya anak-
anak, remaja,
wanita, dan kaum
minoritas. Hukum
dan tindakan
tersebut
dikomunikasikan
kepada publik.
B.7.a Hukum &
program
pencegahan
Hukum dan program
untuk mencegah
praktik komersialisasi,
seks atau segala macam
bentuk eksploitasi,
diskriminasi atau
pelecehan terhadap
penduduk atau
wisatawan.
- PERDA terkait pencegahan exploitasi, diskriminasi dan komersialisasi
- RIPPARDA
- Sistem proteksi dan Pencegahan yang
mengacu kepada peraturan dan lembaga terkait (KPAI, PPA, dll)
- Call center untuk pelaporan kasus
- Sistem rehabilitasi
B.7.b Hukum dan
program
dikomunikasi
kan
Hukum dan program
dikomunikasikan
kepada publik.
- Data dari
dinas/lembaga terkait (Jumlah kasus yang tercatat dilaporkan
BUKU PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI DESTINASI PARIWISATA BERKELANJUTAN
32
No KRITERIA INDIKATOR BUKTI PENDUKUNG
Penanganan kasus)
- Sosialisasi dan publikasi melalui media online/cetak/lisan
B.8 Destinasi
memiliki sistem
yang
memungkinkan
dan mendorong
industri,
wisatawan dan
masyarakat
umum untuk
berkontribusi
terhadap
masyarakat dan
inisiatif
berkelanjutan.
B.8.a Program
kontribusi
Industri,
wisatawan
dan
masyarakat.
Program bagi industri,
wisatawan dan
masyarakat publik
untuk berkontribusi
donasi terhadap
masyarakat dan inisiatif
konservasi
keanekaragaman hayati
dan/atau
pengembangan
infrastruktur.
- Program CSR yang berkontribusi terhadap lingkungan
sekitar.
- Public Private
Community Partnership (PPCP)
- Program Sharing
economy di bidang pariwisata
B.9 Destinasi
memiliki sistem
yang mendukung
penduduk lokal
dan pengusaha
kecil dan
menengah,
mempromosikan
dan
mengembangkan
produk lokal yang
berkelanjutan dan
prinsip
perdagangan yang
adil berdasarkan
alam dan budaya
lokal. Termasuk
makanan dan
minuman,
kerajinan tangan,
pertunjukan
kesenian, produk
pertanian dan
lain-lain.
B.9.a Program yang
membangun
kapasitas
penduduk dan
pengusaha
lokal
Program yang
mendukung dan
membangun kapasitas
penduduk lokal,
pengusaha kecil dan
menengah.
- Program yang terinspirasi dari tradisi lokal (contoh; seperti Awig-awig, Trihitakarana)
- Program dari
pengusaha seperti; ketersediaan pelatihan wirausaha, finansial dan akses terhadap pasar.
- Sektor perbankan
menyediakan KUR
- Public Private Community Partnership (PPCP)
- Program Sharing
economy di bidang pariwisata
- Program rantai nilai
di bidang pariwisata
(tourism linkage) - Program CSR
(Corporate Social Responsibility)
B.9.b Program yang
mendorong industri
untuk membeli produk
dan pelayanan dari area
setempat.
- Program yang
menyerap pemakaian produk lokal termasuk produk pertanian, kerajinan
BUKU PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI DESTINASI PARIWISATA BERKELANJUTAN
33
No KRITERIA INDIKATOR BUKTI PENDUKUNG
tangan/souvenir
B.9.c Program yang
mempromosikan dan
mengembangkan
produk lokal yang
berkelanjutan
berdasarkan alam dan
budaya lokal.
- Program kerjasama
antar pemangku kepentingan untuk mempromosikan produk lokal
B.9.d Dukungan
terhadap
Pengrajin/Pet
ani lokal
Program untuk
mendukung pengrajin
lokal, petani dan
supplier dalam tourism
value chain (rantai nilai
pariwisata)
- Penggunaan produk-
produk lokal oleh pelaku usaha pariwisata
- SME menjadi mitra usaha pariwisata
KATEGORI C. PELESTARIAN BUDAYA BAGI MASYARAKAT DAN
PENGUNJUNG
Kategori ini mengacu pada bagaimana destinasi telah mengupayakan dan
melaksanakan perlindungan terhadap berbagai aspek terkait pelestarian
budaya, seperti; cagar budaya, benda-benda atau artefak arkeologi,
kesenian tari dan musik, kuliner, adat istiadat, bahasa dan lain sebagainya.
Kriteria pelestarian budaya bagi masyarakat dan pengunjung meliputi:
1. perlindungan atraksi wisata;
2. pengelolaan pengunjung;
3. perilaku pengunjung;
4. perlindungan warisan budaya;
5. interpretasi tapak;
6. perlindungan kekayaan intelektual.
Deskripsi
BUKU PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI DESTINASI PARIWISATA BERKELANJUTAN
34
Pada Kategori ini destinasi ditinjau dari 6 poin yang dapat dideskripsikan
sebagai berikut:
1. Perlindungan Atraksi Wisata
Kebijakan dan sistem untuk mengevaluasi, merehabilitasi, dan
melestarikan situs alam dan budaya, termasuk warisan budaya dalam
bentuk bangunan (bersejarah dan arkeologi) serta pemandangan
pedesaan dan perkotaan yang indah.
2. Pengelolaan Pengunjung
Sistem yang mengatur alur kunjungan pada suatu lokasi wisata.
Didalamnya juga termasuk langkah-langkah untuk melestarikan,
melindungi, serta meningkatkan aset alam dan budaya.
3. Perilaku Pengunjung
Panduan yang jelas bagi pengunjung untuk berperilaku yang sesuai dan
tepat pada lokasi-lokasi wisata yang sensitif. Panduan ini dirancang
untuk meminimalkan dampak negatif dari pengunjung terhadap lokasi
wisata yang sensitif dan sebaliknya dapat memperkuat perilaku positif
dari pengunjung pada saat berada di lokasi wisata tersebut.
4. Perlindungan Warisan Budaya
Hukum yang mengatur penjualan, perdagangan, pameran, atau
pemberian artefak bersejarah dan/atau bernilai arkeologis kepada pihak
lain.
5. Interpretasi Tapak
Ketersediaan informasi interpretatif yang akurat pada suatu lokasi wisata
alam dan budaya. Informasi tersebut sudah sesuai dengan budaya
setempat, dikembangkan melalui kolaborasi dengan masyarakat dan
dikomunikasikan dengan bahasa yang dapat dimengerti oleh
pengunjung.
BUKU PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI DESTINASI PARIWISATA BERKELANJUTAN
35
6. Perlindungan Kekayaan Intelektual
Hukum dan sistem yang jelas untuk memberikan kontribusi pada
perlindungan dan pelestarian hak kekayaan intelektual masyarakat dan
individu.
Tabel 2.3 Elemen Penilaian Kategori C Pelestarian Budaya Bagi
Masyarakat Dan Pengunjung
No KRITERIA INDIKATOR BUKTI PENDUKUNG
C.1 Destinasi
memiliki
kebijakan dan
sistem untuk
mengevaluasi,
merehabilitasi
dan melestarikan
situs alam dan
budaya, termasuk
bangunan
bersejarah
(sejarah dan
arkeologi) serta
pemandangan
pedesaan dan
perkotaan
C.1.a Sistem
pengelolaan
untuk
melindungi
Sistem pengelolaan
untuk melindungi:
1). situs alam dan
2). budaya, termasuk
3). bangunan bersejarah
serta
4). pemandangan
pedesaan dan perkotaan.
- Sistem tertulis; berstandar/terakreditasi nasional dan/internasional
- Sistem kearifan
lokal perihal konservasi dan preservasi alam.
- Filosofi lokal seperti
TRIHITAKARANA, AWIG-AWIG yang membantu memelihara/melindungi alam dan budaya lokal
- UU no 11 (sistem pengelolaan situs budaya dan bangunan
bersejarah)
C.1.b Sistem
mitigasi
Sistem untuk:
1).mengawasi,
2).mengukur dan
3).melakukan mitigasi
terhadap dampak
pariwisata pada situs
dan atraksi wisata.
- Sistem monitoring - Sistem untuk
mengawasi dan mengukur dampak pariwisata
- Evaluasi dan
tindaklanjut monitoring
C.2 Destinasi telah
memiliki sistem
pengelolaan
pengunjung
untuk tapak
wisata yang
termasuk di
dalamnya
tindakan-
C.2.a Mekanisme
administratif
Mekanisme administratif
bertanggung jawab
untuk melaksanakan
rencana dan operasional
pengelolaan pengunjung.
- Sistem
administratif manajemen wisatawan; termasuk didalamnya aksi untuk melestarikan, melindungi dan
BUKU PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI DESTINASI PARIWISATA BERKELANJUTAN
36
No KRITERIA INDIKATOR BUKTI PENDUKUNG
tindakan untuk
mempertahankan,
melindungi, dan
memperkuat aset
alam dan budaya.
meningkatkan asset alam dan budaya pada
atraksi wisata/destinasi
- Perencanaan administartif untuk menangani tanggungjawab operasional dalam pengelolaan pariwisata.
C.3 Destinasi telah
menyediakan dan
menerbitkan
panduan perilaku
pengunjung yang
pantas pada situs
yang sensitif.
Panduan ini
didesain untuk
meminimalkan
dampak yang
merugikan situs
tersebut dan
meningkatkan
perilaku
pengunjung yang
positif.
C.3.a Panduan
Prilaku
Pengunjung
Panduan budaya dan
lingkungan untuk
prilaku pengunjung pada
situs sensitive.
- Signage/papan panduan Do’s & Donts’ pada situs/tapak.
- Panduan
cetak/Online
C.3.b Tata laksana
pemandu
wisata
Tata laksana (code of
practice) bagi pemandu
wisata dan tour operator.
- Panduan tata laksana praktik pemandu untuk meminimalisir dampak negative dan meningkatkan prilaku positif pengunjung yang dipandu.
- Codes of Conduct
- Standar Etiket &
Peraturan sebagai panduan bagi
pengunjung & pemandu
C.4 Destinasi telah
memiliki hukum
yang mengatur
penjualan,
perdagangan,
pameran atau
pemberian artefak
arkeologi dan
bersejarah.
C.4.a Perlindungan
artefak
bersejarah
Hukum dan peraturan
untuk melindungi artefak
bersejarah dan arkeologi
termasuk yang berada di
bawah air serta bukti
tindakan penegakannya.
- PERDA atas
rujukan: - UU No. 11 th 2010
Cagar Budaya - PP NO 10 tahun
1993 tentang pelaksanaan undang-undang no 5 tahun 1992 tentang benda cagar budaya
BUKU PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI DESTINASI PARIWISATA BERKELANJUTAN
37
No KRITERIA INDIKATOR BUKTI PENDUKUNG
C.4.b Perlindungan
warisan seni
budaya
Program untuk
melindungi warisan seni
budaya tak berbentuk
(seperti lagu,musik,
drama, keterampilan dan
kerajinan).
Sesuai UU No 11
mengenai tahapan
program
perlindungan/pelestari-
an:
1. Pencatatan secara
regional, nasional dan
internasional (Hak
Cipta)
2. Pelaksanaan
event/festival/prosesi/
upacara/pagelaran
secara rutin
3. Sanggar/ Pusat Seni
Budaya.
4. Muatan lokal dalam
pendidikan.
5. Calendar of Event
- Program yang
merujuk pada Konvensi UNESCO ttg Perlindungan Intangible Cultural Heritage
- Daftar Pencatatan
secara regional, nasional dan internasional mengenai Hak Cipta.
- Bukti Pelaksanaan
event/festival/prosesi/upacara/pagelaran secara rutin
- Terdapat Sanggar/ Pusat Seni Budaya.
- Bukti seni sebagai
muatan lokal dalam pendidikan.
- Calendar of Event
C.5 Informasi
interpretatif yang
akurat disediakan
untuk tapak alam
dan budaya.
Informasi ini
harus sesuai
dengan budaya
setempat,
dikembangkan
secara kolaborasi
bersama
masyarakat dan
dikomunikasikan
dengan bahasa
yang relevan bagi
pengunjung.
C.5.a Informasi
interpretatif
Informasi interpretatif
tersedia untuk
pengunjung di Tourism
Information Center dan
pada tapak alam dan
budaya.
- Jumlah & kualitas
interpreter & story teller; Kompetensi, skill, knowledge, attitude, bahasa.
C.5.b Kesesuaian
informasi
dengan
budaya
Informasi interpretatif
sesuai dengan budaya
setempat.
- Kesesuaian
informasi yang diberikan dengan budaya lokal setempat
C.5.c Kolaborasi Informasi interpretatif ini - Keterlibatan
masyarakat dan
BUKU PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI DESTINASI PARIWISATA BERKELANJUTAN
38
No KRITERIA INDIKATOR BUKTI PENDUKUNG
masyarakat dikembangkan secara
kolaborasi bersama
masyarakat.
pemangku kepentingan dalam mengembangkan
informasi interpretatif.
C.5.d Ketersedian
bahasa yang
relevan
Informasi ini tersedia
dalam bahasa yang
relevan dengan
pengunjung.
- Bukti ketersedian informasi dalam beberapa bahasa yang relevan
C.5.e Pelatihan
bagi
pemandu
Pelatihan bagi pemandu
wisata dalam
penggunaan informasi
yang tepat
- Kemampuan
pemandu dalam ketrampilan penggunaan bahasa asing.
- Dokumentasi
pelaksanaan program
C.6 Destinasi telah
memiliki sistem
untuk
berkontribusi
dalam melindungi
dan
mempertahankan
hak kekayaan
intelektual
masyarakat dan
individu.
C.6.a Perlindungan
kekayaan
intelektual
Hukum, peraturan dan
program untuk
melindungi hak
kekayaan intelektual
individu dan masyarakat.
- PERDA
- HAK CIPTA
D.12.b Penggunaan
Transportasi
aktif
Program untuk membuat
pengunjung tertarik
menggunakan
transportasi aktif
(contohnya:
walking/jogging/
running; cycling)
BUKU PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI DESTINASI PARIWISATA BERKELANJUTAN
39
KATEGORI D. PELESTARIAN LINGKUNGAN
Kategori D mengacu pada aspek bagaimana destinasi telah
mengupayakan dan melaksanakan pelestarian lingkungan dalam
pembangunan pariwisata berkelanjutan di daerahnya.
Kriteria pelestarian lingkungan meliputi :
1. risiko lingkungan;
2. perlindungan lingkungan sensitif;
3. perlindungan alam liar (flora dan fauna);
4. emisi gas rumah kaca;
5. konservasi energi;
6. pengelolaan air;
7. keamanan air;
8. kualitas air;
9. limbah cair;
10. mengurangi limbah padat;
11. polusi cahaya dan suara; dan
12. transportasi ramah lingkungan.
Deskripsi
Pada standar ini destinasi ditinjau dari 12 poin yang dapat dideskripsikan
sebagai berikut:
1. Risiko Lingkungan
Sistem yang dibentuk baik berupa kebijakan atau kearifan lokal yang
berbentuk lembaga resmi maupun tidak yang mampu mengurangi
potensi terjadinya hal-hal negatif yang dapat merusak lingkungan
sebagai akibat pengembangan pariwisata. Selain itu juga meliputi
pencegahan dan penanggulangan apabila terjadi kerusakan.
BUKU PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI DESTINASI PARIWISATA BERKELANJUTAN
40
2. Perlindungan Lingkungan Sensitif
Sistem untuk memonitor dampak pariwisata terhadap lingkungan;
ekosistem, spesies dan konservasi habitat; dan pencegahan terhadap
masuknya spesies yang bersifat invasif.
3. Perlindungan Alam Liar (Flora dan Fauna)
Sistem untuk memastikan adanya kepatuhan destinasi terhadap
hukum lokal, nasional dan internasional serta standar untuk kegiatan
memanen atau penangkapan, pameran dan penjualan tumbuhan
maupun satwa liar.
4. Emisi Gas Rumah Kaca
Sistem yang mendorong perusahaan-perusahaan untuk mengukur,
memantau, meminimalkan, melaporkan kepada publik dan
mengurangi kegiatannya yang meningkatkan kadar gas buangan pada
atmosfer (emisi gas rumah kaca).
5. Konservasi Energi
Sistem yang mendorong perusahaan-perusahaan untuk mengukur,
memantau, mengurangi, dan mengumumkan konsumsi energi, serta
mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.
6. Pengelolaan Air
Sistem yang mendorong perusahaan untuk mengukur, memantau,
mengurangi dan melaporkan kepada publik mengenai penggunaan air
perusahaan tersebut.
7. Keamanan Air
Sistem yang memantau sumber daya air pada destinasi untuk
memastikan bahwa penggunaan oleh perusahaan sudah seimbang
dan sesuai dengan kebutuhan air dari masyarakat setempat; atau
memastikan bahwa sumber daya air selalu tersedia bagi masyarakat
setempat maupun untuk penggunaan lainnya.
BUKU PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI DESTINASI PARIWISATA BERKELANJUTAN
41
8. Kualitas Air
Sistem untuk memonitor kualitas air minum dan kualitas air untuk
kegiatan rekreasi dengan menggunakan standar kualitas yang tepat.
Hasil pemantauan tersedia untuk umum dan terdapat sistem pada
destinasi untuk merespon berbagai permasalahan terkait kualitas air
secara tepat waktu.
9. Limbah Cair
Sistem yang jelas dan dijalankan dengan konsisten terkait penentuan
lokasi, pemeliharaan dan pengujian debit dari septic tank; pengolahan
limbah cair yang memastikan limbah diproses dengan baik dan
digunakan kembali atau dikeluarkan dengan aman dan efek samping
yang minimal terhadap masyarakat dan lingkungan.
10. Mengurangi Limbah Padat
Sistem yang mendorong perusahaan untuk mengurangi,
menggunakan kembali, dan mendaur ulang sampah. Setiap sampah
yang tidak dapat digunakan kembali dapat dikelola dengan aman
untuk memastikan keberlanjutan lingkungan.
11. Polusi Cahaya dan Suara
Panduan yang mendorong perusahaan-perusahaan untuk
meminimalkan kegiatan operasionalnya yang dapat menyebabkan
gangguan cahaya dan suara terhadap lingkungan.
12. Transportasi Ramah Lingkungan
Sistem yang mendorong penggunaan alat transportasi yang efisien
bahan bakar dan ramah terhadap lingkungan, baik transportasi
publik maupun transportasi aktif yang dilakukan tiap orang (berjalan
kaki dan bersepeda).
Tabel 2.4 Elemen Penilaian Kategori D Pelestarian Lingkungan
BUKU PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI DESTINASI PARIWISATA BERKELANJUTAN
42
No KRITERIA INDIKATOR BUKTI PENDUKUNG
D.1 Destinasi telah
mengidentifikasi
risiko lingkungan
dan memiliki
sistem
penanganannya.
D.1.a Penilaian
keberlanjuta
n
Penilaian keberlanjutan
destinasi untuk 5 (lima)
tahun terakhir telah
teridentifikasi risikonya
terhadap lingkungan.
- Program untuk
menilai keberlanjutan destinasi dalam 5 tahun terakhir
D.1.b Penanganan
resiko
Sistem penanganan
risiko telah tersedia.
- Perda
- RIPPARDA - S.O.P
- Panduan Evakuasi
- House rules,
- jalur evakuasi
- Sistem yang konsisten dilaksanakan untuk identifikasi resiko lingkungan
- Rencana Aksi
D.2 Destinasi telah
memiliki sistem
untuk memonitor
dampak
pariwisata
terhadap
lingkungan,
melestarikan
habitat, spesies
dan ekosistem
yang ada dan
mencegah
masuknya spesies
asing (invasive).
D.2.a Inventarisasi
habitat &
margasatwa
Melaksanakan dan
memperbaharui
inventarisasi habitat
dan margasatwa yang
sensitif dan terancam
punah.
- Updating data Inventarisasi habitat dan margasatwa
- Program Rehabilitasi, tanam pohon, tanam terumbu karang,
dsb - Program Konservasi
D.2.b Sistem
perlindungan
ekosistem
Sistem pengelolaan
untuk memonitor
dampak dan melindungi
ekosistem, lingkungan
dan spesies yang
sensitif.
- PERDA
RTRW/Zonasi - RTBL (Rencana Tata
Bangun & Lingkungan)
- RIPPARDA
- Buku panduan/pedoman
- Sistem manajemen untuk memonitor dampak lingkungan dan melindungi ekosistem.
D.2.c Pencegahan
spesies asing
Sistem untuk mencegah
masuknya spesies asing
(invasive)
Sistem pencegahan
masuknya spesies
asing (karantina,dsb)
Peraturan yang
mencegah masuknya
spesies asing
BUKU PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI DESTINASI PARIWISATA BERKELANJUTAN
43
No KRITERIA INDIKATOR BUKTI PENDUKUNG
D.3 Destinasi telah
memiliki sistem
untuk
memastikan
kesesuaian
dengan hukum
lokal, nasional
dan internasional
serta standar
untuk berburu
atau menangkap,
memamerkan dan
menjual flora dan
fauna.
D.3.a Aturan
terkait
penjualan
spesies
langka
Sistem terkait:
Convention on
International Trade in
Endangered Species of
Wild Fauna and Flora
(CITES).
- Sistem yang
memenuhi peraturan internasional, nasional dan regional tentang aturan menjual kekayaan alam liar.
- Termasuk
didalamnya aturan tentang memanen, memetik, menebang
(flora), menjala, menangkap (fauna) yang dilindungi.
- Dokumen S.O.P
- PERDA RTRW/Zonasi
- RTBL (Rencana
Tata Bangun & Lingkungan)
- RIPPARDA
- Buku panduan/pedoman
D.3.b Peraturan &
standar
pelindungan
alam liar
Peraturan dan standar
untuk:
1) mengontrol
perburuan atau
2) penangkapan,
3) memamerkan dan
4) menjual flora dan
fauna
D.4 Destinasi telah
memiliki sistem
untuk mendorong
perusahaan
mengukur,
memonitor,
meminimalkan,
melaporkan
kepada publik
dan melakukan
mitigasi emisi gas
rumah kaca
untuk semua
aspek operasional
(termasuk emisi
dari penyedia
jasa).
D.4.a Program
emisi gas
rumah kaca
Program pendampingan
untuk membantu
perusahaan dalam:
1) mengukur,
2) memonitor,
3) meminimalkan dan
4) melaporkan kepada
publik
mengenai emisi gas
rumah kaca.
- Perda antisipasi terhadap perubahan iklim,
- Implementasi
Rancangan Undang-undang untuk Perubahan Iklim.
- Pelaksanaan S.O.P
& tindaklanjut. - Rencana aksi
daerah gas rumah kaca
- Program-program
mitigasi &
adaptasi - Pelaksanaan
Program - Dokumentasi
foto/video - Flyer, Brosur
D.5 Destinasi telah
memiliki sistem
untuk mendorong
perusahaan
dalam mengukur,
memonitor,
mengurangi dan
D.5.a Konsumsi
energi
Program untuk:
1) mempromosikan
dan mengukur
konservasi energi,
2) memonitor,
- Perda mitigasi dan
adaptasi - Perda tentang
pemanfaatan energi terbarukan
- Peraturan dan
program penerapan efisiensi energi
BUKU PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI DESTINASI PARIWISATA BERKELANJUTAN
44
No KRITERIA INDIKATOR BUKTI PENDUKUNG
melaporkan
konsumsi energi
serta
ketergantungan
pada bahan bakar
fosil.
3) mengurangi serta
4) melaporkan
konsumsi energi
kepada publik.
- Pelaksanaan S.O.P
& tindaklanjut. - Rencana aksi
daerah gas rumah kaca
- Dinas/lembaga/asosiasi terkait
D.5.b Kebijakan
tentang
energi
terbarukan
Kebijakan dan insentif
untuk
1) mengurangi
ketergantungan
bahan bakar fosil,
2) meningkatkan
efisiensi energi dan
3) mendorong adopsi
serta
4) penggunaan
teknologi energi
terbarukan
- PERDA tentang
energi terbarukan
D.6 Destinasi telah
memiliki sistem
yang mendorong
perusahaan
untuk mengukur,
memonitor,
mengurangi serta
melaporkan
penggunaan air
kepada publik.
D.6.a Program
pendamping
anpenggunaa
n air
Program pendampingan
untuk membantu
perusahaan dalam
1) mengukur,
2) memonitor,
3) mengurangi dan
4) melaporkan
penggunaan air.
- Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
- Perda tentang
pemanfaatan dan pengelolaan air minum
- Peraturan dan
program penerapan efisiensi energi
- Dinas/lembaga/asosiasi terkait
- Masyarakat
D.7 Destinasi telah
memiliki sistem
untuk memonitor
sumber air dan
memastikan
bahwa
penggunaan air
oleh perusahaan
sesuai dengan
kebutuhan
masyarakat di
destinasi.
D.7.a Sistem
pengelolaan
air
Sistem pengelolaan
untuk memastikan
bahwa air yang
digunakan oleh
perusahaan dan yang
dibutuhkan oleh
masyarakat lokal telah
seimbang dan sesuai.
- Sistem Penyediaan
Air Minum (SPAM) - Perda tentang
pemanfaatan dan
pengelolaan air minum
- Peraturan dan program penerapan efisiensi energi
- Dinas/lembaga/aso
siasi terkait - Masyarakat
- S.O.P Sistem pengelolaan
D.8 Destinasi telah D.8.a Pengelolaan Sistem pengelolaan - Sistem Penyediaan
Air Minum (SPAM)
BUKU PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI DESTINASI PARIWISATA BERKELANJUTAN
45
No KRITERIA INDIKATOR BUKTI PENDUKUNG
memiliki sistem
untuk memonitor
kualitas air
minum dan
rekreasi dengan
menggunakan
kualitas standar.
Hasil monitoring
disediakan untuk
publik dan
destinasi memiliki
sistem untuk
menanggapi isu
kualitas air
dengan tepat
waktu.
kualitas air
minum
untuk memonitor dan
melaporkan kualitas air
minum dan re-kreasi
kepada publik.
- Perda tentang
pemanfaatan dan pengelolaan air minum
- Peraturan dan
program penerapan efisiensi energi
- Dinas/lembaga/asosiasi terkait
- Masyarakat
- Standar air bersih
layak minum
D.8.b Hasil
monitoring
kualitas air
Hasil monitoring
tersedia untuk publik.
- Laporan hasil
evaluasi dan monitoring URL address akses internet
- Sistem
pengeleloaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan sumber air
D.8.c Sistem
untuk
menanggapi
isu kualitas
air
Sistem untuk
menanggapi isu kualitas
air dengan tepat.
- S.O.P Sistem pengelolaan
- Tindaklanjut
keluhan terkait air (jika ada)
- Call center
- Crisis Center
D.9 Destinasi telah
memiliki panduan
yang jelas dan
dilaksanakan
dalam
penempatan,
pemeliharaan dan
pengujian isi
septic tank
dengan sistem
pengolahan
limbah cair, serta
memastikan
limbah diolah
dengan baik,
digunakan
kembali atau
dibuang secara
aman dengan efek
D.9.a Peraturan
terkait
pengelolaan
septic tank
Peraturan dalam;
1) penempatan,
2) pemeliharaan dan
3) pengujian isi septic
tank dan
4) sistem pengolahan
limbah cair, serta
5) bukti tindakan
penegakannya.
- Perda pengelolaan
septic tank
BUKU PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI DESTINASI PARIWISATA BERKELANJUTAN
46
No KRITERIA INDIKATOR BUKTI PENDUKUNG
kerugian yang
minimal bagi
warga lokal dan
lingkungan.
D.9.b Peraturan
pengolahan
limbah cair
Peraturan untuk
memastikan ukuran
dan jenis pengolahan
limbah cair yang sesuai
untuk lokasi tersebut
dan bukti tindakan
penegakannya.
- Peraturan Daerah
limbah padat dan cair
- Dinas atau lembaga
terkait
D.9.c Program
pengolahan
limbah cair
Program pendampingan
untuk membantu
perusahaan dalam
mengolah dan
menggunakan kembali
limbah cair secara
efektif
- Perda pengolahan
limbah cair - Dinas dan lembaga
terkait
D.9.d Program
pengolahan
limbah yang
aman dengan
efek
kerugian
minimal.
Program untuk
memastikan pengolahan
limbah yang baik, aman
untuk digunakan
kembali atau dibuang
dengan efek kerugian
yang minimal bagi
warga lokal dan
lingkungan.
- Perda pengolahan
limbah cair - Program “proper
liquid waste treatment” aman digunakan atau
dibuang. - Dinas/lembaga
terkait - Masyarakat
D.10 Destinasi telah
memiliki sistem
untuk mendorong
perusahaan
untuk
mengurangi,
menggunakan
kembali dan
mendaur ulang
limbah padat.
Limbah padat
yang memiliki
residu dan tidak
dapat didaur
ulang, dibuang
secara aman.
D.10.a Sistem
pengumpula
n limbah
padat
Sistem pengumpulan
limbah padat dilakukan
dengan mencatat
jumlah limbah yang
dihasilkan.
- Perda pengelolaan
limbah padat - Sistem Pengelolaan
sampah - Program Reduce,
Reuse, Recycle - Program Bank
Sampah
D.10.b Perencanaan
pengelolaan
limbah
(waste
treatment
planning)
Perencanaan
pengelolaan limbah
padat yang diterapkan,
memiliki tujuan
kuantitatif untuk
meminimalkan dan
memastikan
- Waste treatment
planning
BUKU PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI DESTINASI PARIWISATA BERKELANJUTAN
47
No KRITERIA INDIKATOR BUKTI PENDUKUNG
pembuangan secara
aman dan
berkelanjutan, serta
tidak digunakan
kembali maupun didaur
ulang.
D.10.c Program
mendaur
ulang limbah
padat
Program untuk
membantu perusahaan
mengurangi,
menggunakan kembali
dan mendaur ulang
limbah padat.
- Perda pengelolaan
limbah padat - Sistem Pengelolaan
sampah - Program Reduce,
Reuse, Recycle
D.10.d Program
Pengurangan
Penggunaan
Botol Plastik
Program untuk
mengurangi
penggunaan botol air
kemasan plastik oleh
perusahaan dan
pengunjung.
- Program “Reduce”
pengurangan penggunaan botol minuman plastik/kemasan
D.11 Destinasi telah
memiliki panduan
dan peraturan
untuk
meminimalkan
polusi cahaya dan
suara.
Destinasi
mendorong
perusahaan
untuk mengikuti
panduan dan
peraturan ini.
D.11.a Panduan/
peraturan
untuk
meminimalk
an polusi
cahaya dan
suara
Panduan dan peraturan
untuk meminimalkan
polusi cahaya dan
suara.
- Perda terkait polusi suara
D.11.b Program
meminimalk
an polusi
cahaya dan
suara.
Program pendampingan
untuk mendorong
perusahaan mengikuti
panduan dan peraturan
dalam meminimalkan
polusi cahaya dan
suara.
- Perda tentang
pengaturan papan reklame/billboard
- Perda tentang polusi suara
D.12 Destinasi telah
memiliki sistem
untuk
meningkatkan
penggunaan
transportasi
ramah
lingkungan,
termasuk
transportasi
D.12.a Program
penggunaan
transportasi
ramah
lingkungan
Program untuk
meningkatkan
penggunaan
transportasi ramah
lingkungan.
- Perda tentang pemanfaatan energi terbarukan
- Peraturan dan
program penerapan efisiensi energi
- Pelaksanaan
S.O.P & tindaklanjut.
BUKU PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI DESTINASI PARIWISATA BERKELANJUTAN
48
No KRITERIA INDIKATOR BUKTI PENDUKUNG
publik dan
transportasi aktif
(seperti berjalan
kaki dan
bersepeda).
- Rencana aksi
daerah gas rumah kaca
- Dinas/lembaga/a
sosiasi terkait - Pelaksanaan
program (misalnya CAR FREE DAY, RUN 5K, 10K)
- Foto2, poster
kegiatan dan sebagainya.
- Sosialisasi
masyarakat untuk menggunakan transportasi aktif
- Fasilitas bagi pengguna transportasi aktif;
- Pedestrian, Bycle Track, Taman kota
- Aktivitas
transportasi aktif tersedia sebagai atraksi/kegiatan wisata (Berkuda,
Cycling, Hiking, Climbing, dan sebagainya)
D.12.b Penggunaan
Transportasi
aktif
Program untuk
membuat pengunjung
tertarik menggunakan
transportasi aktif
(contohnya:
walking/jogging/runnin
g;cycling)
BUKU PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI DESTINASI PARIWISATA BERKELANJUTAN
49
BAB III
MEKANISME PENILAIAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN
A. Tahapan Persiapan Organisasi Tim
Dalam menyelenggarakan ISTA, terdapat beberapa prinsip dasar yang
digunakan sebagai pedoman pelaksanaannya. Salah satu prinsip
dasar adalah bahwa pelaksanaan ISTA sesuai dengan Peraturan
Menteri Pariwisata No. 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi
Pariwisata Berkelanjutan dan Pedoman Sertifikasi.
Untuk menjamin kredibilitas dan akuntabilitas penyelenggaraan ISTA,
terdapat beberapa tahapan persiapan yang dilakukan:
1. Kementerian Pariwisata menetapkan susunan Tim Pelaksana /
Kelompok Kerja (Pokja) ISTA. Tim Pokja terdiri atas unsur
akademisi dan staf Kementerian Pariwisata yang ditugaskan.
2. Selanjutnya Pokja bertugas untuk:
a. Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan ISTA.
b. Membentuk tim sekretariat yang bertugas untuk menangani
berbagai urusan administrasi dan keuangan.
c. Mengusulkan tim juri kepada Kementerian Pariwisata.
Jumlah anggota dari dewan penilai adalah minimal 5 (lima)
orang dan harus berjumlah ganjil. Persyaratan dasar dari
anggota dewan penilai adalah:
1) Memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam bidang
pariwisata berkelanjutan.
2) Memiliki pengetahuan dan pengalaman sebagai auditor.
3) Memiliki kemampuan berkomunikasi
4) Memiliki integritas dan obyektif.
5) Memiliki pengetahuan mengenai kriteria pariwisata
berkelanjutan sesuai Peraturan Menteri Pariwisata No. 14
Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata
BUKU PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI DESTINASI PARIWISATA BERKELANJUTAN
50
Berkelanjutan dan Pedoman Sertifikasi. Diutamakan yang
pernah mengikuti pelatihan Global Sustainable Tourism
Criteria (GSTC) atau pernah mengikuti kegiatan Snapshot
Pariwisata Berkelanjutan yang diselenggarakan oleh
Kementerian Pariwisata.
6) Tidak memiliki konflik kepentingan yang mengurangi
obyektivitas dalam melakukan penilaian, misalnya: menjadi
pembina dari kandidat ISTA, memiliki usaha atau
pemegang saham pada destinasi yang merupakan kandidat
ISTA
d. Membentuk Tim Pengolah Data yang bertugas mengelola data
hasil desk evaluation dan visitasi lapangan untuk penyusunan
laporan akhir. Tim Pengolah Data harus menguasai komputer
terutama aplikasi Ms Word dan Ms Excel.
e. Menunjuk pihak ketiga untuk menjadi penyelenggara acara
penyerahan penghargaan ISTA.
2. Tim Pokja melakukan sosialisasi kepada berbagai destinasi yang
berada di wilayah Republik Indonesia mengenai penyelenggaraan
ISTA. Dalam tahapan ini hal-hal penting yang perlu
disosialisasikan adalah:
a. Latar belakang dan tujuan penyelenggaraan ISTA
b. Persyaratan untuk berpartisipasi dalam ISTA
c. Bimbingan Teknis untuk pengajuan aplikasi ISTA
d. Penjelasan mengenai kriteria penilaian ISTA dan dokumen-
dokumen yang harus disediakan.
e. Prosedur dan mekanisme penilaian ISTA
3. Penerimaan formulir pendaftaran, dokumen self-evaluation dan
kelengkapan dokumen pendukungnya.
a. Destinasi yang berminat menjadi peserta ISTA diminta untuk
mengisi form self-evaluation dan menyerahkannya kepada
secretariat yang dilengkapi dengan dokumen pendukung.
BUKU PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI DESTINASI PARIWISATA BERKELANJUTAN
51
b. Jika data pendukung tidak diberikan pada saat self-evaluation
dan ternyata destinasi tersebut lolos sebagai nominator, maka
data tersebut harus disediakan pada saat visitasi lapangan.
Jika tidak ada, maka pada kriteria terkait akan diberikan nilai
terrendah.
B. Tahapan dan Prosedur Seleksi, Penilaian dan pemberian
penghargaan
Penyelenggaraan ISTA meliputi beberapa tahapan yang harus diikuti
oleh para peserta. Adapun berikut ini adalah penjelasan mengenai
tahapan seleksi, penilaian dan pemberian penghargaan.
Gambar 1. Tahapan seleksi, penilaian dan pemberian penghargaan
Tahap Seleksi
•Seleksi oleh panitia award yang ditunjuk oleh Kemenpar terhadap berbagai destinasi untuk mendapatkan penghargaan. Seleksi awal memperhatikan kelengkapan persyaratan administrasi. Jika sudah dilakukan sertifikasi, maka destinasi yang dapat berpartisipasi adalah destinasi dengan nilai minimal 151 (predikat cukup - bronze). Destinasi yang lolos pada tahap seleksi awal akan mengikuti tahap selanjutnya.
Tahap Penilaian
•Destinasi yang lolos seleksi awal akan masuk ke tahap Desk Evaluation. Jika lolos pada tahap ini, maka akan dilaksanakan visitasi lapangan bagi destinasi tersebut.
•Destinasi diseleksi berdasarkan kategori-kategori: A. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan, B. Pemanfaatan Ekonomi Untuk Masyarakat Lokal, C. Pelestarian Budaya Bagi Masyarakat Dan Pengunjung, D. Pelestarian Lingkungan.
•Hasil desk evaluation dan visitasi lapangan akan dirapatkan terlebih dahulu sebelum penentuan pemenangnya.
Pemberian Penghargaan
•Penghargaan yang diberikan adalah: 1. Juara Umum (Unggul dalam semua kategori); 2. Pemenang Kategori Pemanfaatan Ekonomi Untuk Masyarakat Lokal; 3. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan; 4. Pemenang Kategori Pelestarian Budaya Bagi Masyarakat Dan Pengunjung dan 5. Pemenang Kategori Pelestarian Lingkungan
BUKU PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI DESTINASI PARIWISATA BERKELANJUTAN
52
3. Tahapan Seleksi
Pada tahapan seleksi, panitia akan memeriksa kelengkapan
persyaratan administratif dari destinasi yang dinominasikan.
Berikut ini adalah beberapa persyaratan administrasi yang harus
dipenuhi oleh para peserta ISTA:
a. Dalam jangka panjang ketika sertifkasi destinasi pariwisata
berkelanjutan sudah dilaksanakan, maka destinasi yang dapat
mengikuti Indonesian Sustainable Tourism Award (ISTA) adalah
destinasi yang sudah tersertifikasi dan minimal mendapatkan
nilai 151 dari hasil self-evaluation.
b. Destinasi mengisi form evaluasi diri (self-evaluation check list)
yang juga dilengkapi dengan bukti-bukti (sesuai dengan yang
diminta dalam form evaluasi diri tersebut).
c. Syarat yang diberlakukan bagi destinasi yang ingin
berpartisipasi dalam ISTA adalah yang memenuhi kriteria
sebagai berikut:
1) Syarat Geografis
a) Merupakan destinasi yang berada dalam wilayah
Republik Indonesia.
b) Ketentuan mengenai destinasi pariwisata adalah daerah
tujuan wisata, yang selanjutnya disebut destinasi
pariwisata, adalah kawasan geografis yang berada dalam
satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya
terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas
pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling
terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
2) Syarat Teknis
a) Partisipan adalah sekelompok orang/suatu entitas
organisasi yang mewakili sebuah destinasi dalam
mengajukan keikutsertaan dalam kompetisi ISTA.
BUKU PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI DESTINASI PARIWISATA BERKELANJUTAN
53
b) Partisipan dapat berbentuk entitas (model tata kelola
yang ada di Indonesia, yang sudah diakui, misalnya:
berupa yayasan, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD),
Bali Tourism Destination Centre (BTDC), Desa Wisata,
Destination Management Organization (DMO), dan
sebagainya. Terkait hal ini, Dinas Pariwisata tidak dapat
menjadi entitas yang mengajukan keikutsertaan dalam
kompetisi ISTA. Dinas hanya dapat mengkoordinir
pengusulan di wilayahnya (memfasilitasi).
c) Partisipan tersebut juga dapat berbentuk sebuah
tim/konsorsium yang terdiri atas pemangku kepentingan
publik dan swasta yang mengajukan produk pariwisata
berkelanjutan bersama-sama. Semakin besar jumlah
anggota tim maka kesempatan untuk menang semakin
besar.
d) Produk pariwisata berkelanjutan yang diajukan dapat
dipesan secara daring atau paling tidak melalui
organisasi rekanan (seperti: Tour operator, agen
perjalanan atau pusat informasi wisatawan).
e) Destinasi yang mengajukan aplikasi harus memiliki
fasilitas umum yang memadai (sebagaimana yang
dipersyaratkan dalam ASEAN Tourism Standard).
2. Tahap Penilaian
Setelah destinasi dinyatakan memenuhi kriteria administrasi, tahap
berikutnya yang akan dilakukan adalah:
a. Verifikasi dokumen. Pada tahap ini dewan penilai akan
memeriksa form evaluasi diri yang sudah diisi oleh
destinasi/nominator beserta bukti-bukti yang dilampirkan. Jika
destinasi/nominator lolos pada tahapan ini maka selanjutnya
akan dilakukan visitasi lapangan oleh tim penilai.
BUKU PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI DESTINASI PARIWISATA BERKELANJUTAN
54
b. Visitasi Lapangan.
Pada tahap ini dilakukan kegiatan kunjungan ke lokasi
destinasi yang mengajukan keikutsertaan dalam kompetisi ISTA
setelah dinyatakan lolos desk evaluation oleh dewan penilai.
Pada kegiatan visitasi lapangan dilakukan pemeriksaan dan
penilaian yang objektif serta sistematis berdasarkan bukti-bukti
untuk mengambil kesimpulan sesuai dengan kriteria penilaian
yang sudah ditetapkan. Visitasi lapangan dilakukan oleh
anggota dewan penilai yang didampingi oleh pemandu dan
pengamat.
c. Setelah visitasi lapangan, tim penilai akan masuk ke dalam
tahap penilaian akhir berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap
kesesuaian antara laporan self-evaluation dengan hasil visitasi
lapangan yang meliputi juga hasil cek dokumen. Pada tahap ini
dewan penilai akan dibantu oleh tim pengolah data. Penilaian
diberikan atas setiap elemen pada masing-masing standar,
dimana setiap standar akan diberikan nilai sebagai berikut:
3. Penentuan Hasil Penilaian Seleksi
Sistem penilaian akan dilakukan dengan pemberian nilai total dari
setiap butir pertanyaan. Adapun system penilaian dari setiap
elemen pertanyaan adalah sebagai berikut:
Tabel 3.1. Sistem Penilaian untuk Setiap Elemen
Warna Nilai Angka Predikat
Hijau 4 Istimewa/Excellent (Emas)
Biru 3 Baik (Perak)
Kuning 2 Cukup (Perunggu)
Merah 1 Kurang–Memerlukan Pembinaan
Cara Menentukan Nilai Akhir
1) Semua nilai yang diperoleh dijumlahkan dan akan diperoleh
suatu jumlah, misalnya X.
BUKU PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI DESTINASI PARIWISATA BERKELANJUTAN
55
2) Nilai (X) tersebut dibagi dengan banyaknya elemen yang
dinilai (102 elemen)
3) Nilai tertinggi adalah ((102 x 4)/102) x 100 = 400
4) Nilai terendah adalah ((102 x 1)/102) x 100 = 100
Contoh:
Destinasi A mendapatkan nilai dengan rincian sebagai berikut:
50 kriteria mendapat nilai 4, 30 kriteria mendapat nilai 3, 20
kriteria mendapat nilai 2 dan 2 kriteria mendapat nilai 1 maka
perhitungan nilai akhirnya adalah:
Nilai Akhir = (((50 x 4)/102) + ((30 x 3)/102) + ((20 x 2)/102) + ((2 x 1)/102)) x 100
= 1.96 + 0.88 + 0.39 + 0.01) x 100
= (3.24) x 100
= 324
Klasifikasi hasil penilaian tersebut adalah sebagai berikut :
Tabel 3.2. Klasifikasi Hasil Penilaian
No Nilai Akhir Mutu Predikat & Penghargaan
1 301 - 400 Hijau Istimewa / Excellent: Sertifikat dan
trophy emas
2 201 - 300 Biru Baik: Sertifikat dan trophy perak
3 151 - 200 Kuning Cukup: Sertifikat dan trophy
perunggu
4 100 - 150 Merah Kurang: Afiliasi – Memerlukan
Pembinaan
Bagi destinasi yang mendapatkan predikat Istimewa dan Baik
akan diikusertakan dalam seleksi pemberiaan penghargaan
pada tingkat nasional
C. Penentuan Hasil Penilaian Pemenang
BUKU PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI DESTINASI PARIWISATA BERKELANJUTAN
56
1. Sumber data untuk penentuan hasil penilaian pemenang diperoleh
dari:
a. Hasil seleksi dan visitasi lapangan
b. Rekapitulasi hasil seleksi dan hasil penilaian
2. Tim Juri Penghargaan akan menilai destinasi berdasarkan tiap
kategori yaitu:
a. Kategori A . Pengelolaan Destinasi Pariwisata
1) Terdiri dari 14 kriteria yang dituangkan dalam 43 butir.
2) Predikat penilaian untuk kategori ini adalah:
a) Istimewa : 34 – 43 kriteria mendapatkan hijau
b) Baik : 24 – 33 kriteria mendapatkan hijau
c) Cukup : 15 – 23 kriteria mendapatkan hijau
d) Kurang : 1 – 14 kriteria mendapatkan hijau
3) Untuk menentukan pemenang, maka setiap destinasi akan
dibandingkan; dan destinasi yang paling banyak
mendapatkan kriteria hijau dengan batas minimal 24
kriteria akan memenangkan kategori ini.
4) Jika semua destinasi yang mengikuti seleksi tidak ada yang
mendapatkan hijau minimal pada 24 kriteria kategori ini;
maka untuk kategori Pengelolaan Destinasi Pariwisata tidak
ada pemenangnya.
b. Kategori B Pemanfaatan Ekonomi Untuk Masyarakat Lokal
1) Terdiri dari sembilan kriteria yang dituangkan dalam 20 butir.
2) Predikat penilaian untuk kategori ini adalah:
a) Istimewa : 16 – 20 kriteria mendapatkan hijau
b) Baik : 13 – 15 kriteria mendapatkan hijau
c) Cukup : 9 – 12 kriteria mendapatkan hijau
d) Kurang : 1 – 8 kriteria mendapatkan hijau
3) Untuk menentukan pemenang, maka setiap destinasi akan
dibandingkan; dan destinasi yang paling banyak
BUKU PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI DESTINASI PARIWISATA BERKELANJUTAN
57
mendapatkan kriteria hijau dengan batas minimal 13 kriteria
akan memenangkan kategori ini.
4) Jika semua destinasi yang mengikuti seleksi tidak ada yang
mendapatkan hijau minimal pada 13 kriteria kategori ini;
maka untuk kategori Pemanfaatan Ekonomi Untuk
Masyarakat Lokal tidak ada pemenangnya.
c. Kategori C Pelestarian Budaya Bagi Masyarakat Dan
Pengunjung
1) Terdiri dari enam kriteria yang dituangkan dalam 12 butir
2) Predikat penilaian untuk kategori ini adalah:
a) Istimewa : 10 – 12 kriteria mendapatkan hijau
b) Baik : 6 – 9 kriteria mendapatkan hijau
c) Cukup : 4 – 5 kriteria mendapatkan hijau
d) Kurang : 1 – 3 kriteria mendapatkan hijau
3) Untuk menentukan pemenang, maka setiap destinasi akan
dibandingkan; dan destinasi yang paling banyak
mendapatkan kriteria hijau dengan batas minimal 6 (enam)
kriteria akan memenangkan kategori ini.
4) Jika semua destinasi yang mengikuti seleksi tidak ada yang
mendapatkan hijau minimal pada 6 (enam) kriteria kategori
ini; maka untuk kategori Pelestarian Budaya Bagi
Masyarakat Dan Pengunjung tidak ada pemenangnya
d. Kategori D Pelestarian Lingkungan
1) Terdiri dari 12 kriteria yang dituangkan dalam 27 butir
2) Predikat penilaian untuk kategori ini adalah:
a) Istimewa : 23 – 27 kriteria mendapatkan hijau
b) Baik : 16 – 22 kriteria mendapatkan hijau
c) Cukup : 9 – 21 kriteria mendapatkan hijau
d) Kurang : 1 – 8 kriteria mendapatkan hijau
3) Untuk menentukan pemenang, maka setiap destinasi akan
dibandingkan; dan destinasi yang paling banyak
BUKU PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI DESTINASI PARIWISATA BERKELANJUTAN
58
mendapatkan kriteria hijau dengan batas minimal 16
kriteria akan memenangkan kategori ini.
4) Jika semua destinasi yang mengikuti seleksi tidak ada yang
mendapatkan hijau minimal pada 16 kriteria kategori ini;
maka untuk kategori Pelestarian Lingkungan tidak ada
pemenangnya
3. Ketentuan Pemenang
Pemenang/Juara Umum adalah destinasi yang unggul dalam
semua kategori/minimal unggul dalam tiga dari empat kategori.
Rincian kategori pemenang adalah:
a. Juara Umum, bagi destinasi/nominator yang unggul dalam
semua kategori/minimal unggul dalam tiga dari empat kategori.
b. Pemenang Kategori A: Pengelolaan Destinasi Pariwisata
c. Pemenang Kategori B: Pemanfaatan Ekonomi Untuk
Masyarakat Lokal
d. Pemenang Kategori C: Pelestarian Budaya Bagi Masyarakat
Dan Pengunjung
e. Pemenang Kategori D: Pelestarian Lingkungan
Bagi destinasi/nominator yang mendapatkan penghargaan ISTA
akan diikusertakan dalam seleksi pemberian penghargaan ASTA
(ASEAN Sustainable Tourism Award).
4. Tahap Pemberian Penghargaan
a. Bentuk Penghargaan
Bentuk dari penghargaan yang diberikan adalah berupa trophy
dan piagam
b. Pengumuman Pemenang
1) Tim Pokja akan mengundang semua partisipan untuk hadir
pada malam penghargaan ISTA.
2) Upacara penghargaan ISTA akan merupakan rangkaian
dengan konferensi internasional mengenai sustainable
tourism development.
BUKU PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI DESTINASI PARIWISATA BERKELANJUTAN
59
3) Sebelum upacara dilakukan, tim juri akan memberikan
kesempatan bagi media untuk melakukan tanya jawab
langsung terkait hal ISTA.
D. Jadwal ISTA I 2017
Secara rinci, jadwal dari pelaksanaan ISTA I 2017 adalah sebagai
berikut:
No Kegiatan Jadwal Keterangan
1 Persiapan teknis ISTA
18 – 31
Januari 2017
POKJA
2 Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) ISTA
1 – 15 Februari 2017
POKJA ini sementara akan melaksanakan tugas pokok
dan fungsi (tupoksi) dari
badan sertifikasi dan dewan
penilai penghargaan
3 Pembentukan Tim Juri
ISTA yang terdiri atas Tim Juri dan Juri
Kehormatan.
16 - 28
Februari 2017
Dilakukan rapat tim juri
secara lengkap yaitu: Juri Kehormatan, Tim Juri, Pokja
dan Sekretariat.
4 Pengumuman mengenai
penyelenggaraan ISTA
16 - 28
Februari 2017
Sekretariat
5 Sosialiasi mengenai cara pendaftaran ISTA 2017
1 – 31 Maret 2017
Pendampingan dalam pengisian pendaftaran ISTA
2017
6 Pendaftaran
keikusertaan ISTA
1 Maret – 31
Mei 2017
Sekretariat
7 Seleksi nominator ISTA dari syarat administrative
1 Maret – 31 Mei 2017
Sekretariat
8 Desk Evaluation 1 – 15 Juni
2017
- Pokja dan Tim Juri
- Sekretariat
menyelenggarakannya
dalam suatu acara khusus
9 Pengumuman Nominator
ISTA 2017
20 Juni 2017 - Semua partisipan akan
dihubungi melalui e-mail
dan surat tertulis
- Partisipan yang menjadi
nominator akan diarahkan untuk langkah selanjutnya
BUKU PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI DESTINASI PARIWISATA BERKELANJUTAN
60
No Kegiatan Jadwal Keterangan
10 Visitasi Lapangan
1 Juli – 31
Agustus 2017
- Sekretariat akan mengatur
waktu visitasi dengan destinasi nominator
- Destinasi Nominator
bersama-sama dengan
sekretariat melakukan
persiapan logistik maupun acara visitasi lapangan.
- Dalam kegiatan visitasi
lapangan tim juri akan
melakukan pengamatan
lapangan dan tanya jawab
dengan perwakilan destinasi nominator.
11 Pengolahan data hasil
visitasi lapangan
1 – 10
September
2017
- Tim juri dan secretariat
akan mengolah data untuk
mendapatkan hasil akhir. - Kompilasi data akan
dirapatkan bersama-sama
antara tim Pokja, Tim Juri,
dan Tim Juri Kehormatan.
12 Rapat penentuan pemenang
11 – 15 September
2017
Keputusan juri tidak dapat diganggu gugat
13 Upacara Pemberian
penghargaan
27 September
2017
Atau diadakan bersamaan
dengan Perayaan Hari
Pariwisata
14 Pendaftaran pemenang
ISTA ke ASTA 2018
21 – 30
September
2017
Dibantu oleh tim Sekretariat
BUKU PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI DESTINASI PARIWISATA BERKELANJUTAN
61
BAB IV
PENUTUP
Kinerja destinasi untuk menerapkan prinsip-prinsip pembangunan
pariwisata berkelanjutan perlu mendapatkan apresiasi karena hal ini
membutuhkan komitmen yang kuat mengingat destinasi tersebut akan
masuk kedalam sebuah perjalanan panjang. Tentunya, keputusan
destinasi untuk menerapkan prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan
bukanlah semata-mata untuk mendapatkan penghargaan, melainkan
karena adanya niat tulus untuk mewujudkan pariwisata yang
berkelanjutan di Indonesia sehingga manfaat dari pariwisata akan dapat
dinikmati dari generasi ke generasi.
Oleh sebab itu, penyelenggaraan Indonesia Sustainable Tourism Award
(ISTA) akan menjadi suatu wadah yang baik bagi semua pemangku
kepentingan dari semua destinasi di Indonesia untuk membangun
jejaring yang lebih kuat dan saling menginspirasi.
Diharapkan, keberadaan ISTA akan mendorong berbagai destinasi di
Indonesia untuk memulai penerapan prinsip-prinsip destinasi pariwisata
berkelanjutan. Dengan demikian Indonesia akan memiliki reputasi yang
semakin baik di tingkat internasional sebagai negara yang berkomitmen
terhadap pariwisata berkelanjutan.