Oleh : TIt WtItIt Wtt tTtMt. t TIt WtItIt Wtt tTtMt. t TIt WtItIt Wtt tTtMt. t TIt WtItIt Wtt tTtMt. t STIA LAN DANDUNC 1999 2000 {Introduction to Public Policy) Public Choice / Public DemandGovernment CompetencyPublic PolicyCivil SocietyChaosEmpowering PeoplePengantar Kebijakan Publik Tri Widodo W. Utomo 1 PENGERTIAN KEBIJAKAN PBB(1975):pedomanuntukbertindak.Pedomanitudapat sederhanaataukompleks,umumataukhusus,luas atausempit,kaburataujelas,longgaratau terperinci,publikatauprivat,kualitatifatau kuantitatif. JAMESE.ANDERSON(1978):perilakudariaktor(pejabat, kelompok,instansipemerintah)atauserangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. EULAU DAN PREWITT A STANDING DECISION CHARACTERIZED BY BEHAVIORAL CONSISTENCY AND REPETITIVENESS ON THE PART OF BOTH THOSE WHO MAKE IT AND THOSE WHO ABIDE IT (KEPUTUSAN TETAP YANG DICIRIKAN OLEH KONSISTENSI DAN PENGULANGAN TINGKAH LAKU DARI MEREKA YANG MEMBUAT DAN DARI MEREKA YANG MEMATUHI KEPUTUSAN TERSEBUT MIRIAM BUDIARJO KEGIATAN DALAM NEGARA YANG MENYANGKUT PROSES MENENTUKAN SUATU TUJUAN, DAN MELAKSANAKAN TUJUAN ITU.PENGAMBILAN KEPUTUSAN MENGENAI TUJUAN DARI SISTEM POLITIK ITU MENYANGKUT SELEKSI ANTARA BEBERAPA ALTERNATIF DAN PENYUSUNAN SKALA PRIORITAS.UNTUK MELAKSANAKAN TUJUAN ITU PERLU DITENTUKAN KEBIJAKSANAAN UMUM (PUBLIC POLICY) YANG MENYANGKUT PEMBAGIAN (DISTRIBUTION) ATAU ALOKASI (ALLOCATION). POLICYPOLITICS Pengantar Kebijakan Publik Tri Widodo W. Utomo 2PENGERT!AN KEB!JAKAN PUBL!K (PUBLIC POLICY) THOMAS R. DYE PuIc oc s uIutcuc tIc goucnncnt cIoosc to do o not to do (aaun iliIan cncriniaI uniul nclalulan aiau iidal nclalulan scsuaiu}. JAMES E. ANDERSON PuIc occs uc tIosc occs dcucocd I goucnncnt Iodcsundocus(lclijalsaanyangdilcnlanglan olcI ladan-ladan dan cjalai-cjalai cncriniaI}. DAVID EASTON TIc uutIotutuc uocuton o uuucs o tIc uIoc socct (cngalolasiannilai-nilaisccarasaIlcadascluruI anggoia nasyaralai}. Dibuat oleh pemerintah berupa tindakan pemerintah Mempunyai tujuan tertentu Ditujukan untuk kepentingan masyarakat Pengantar Kebijakan Publik Tri Widodo W. Utomo 3 10 Pengertian KebijakanHOGWOOD & GUNN{dalam SUNGGONO, 1994 : 15-20) Kebijakan sebagai merek bagi suatu bidang kegiatan tertentu (as a label for a field activity) Kebijakan sebagai suatu pernyataanmengenai tujuan umumatau keadaan tertentu yang dikehendaki (as an expression of general purpose or desired state of affairs) Kebijakan sebagai usulan-usulan khusus (as specific proposals) Kebijakansebagaikeputusanpemerintah(asdecisionof government)Kebijakansebagaibentukpengesahanformal(asformal authorization) Kebijakan sebagai program (as programme) Kebijakan sebagai keluaran (as output) Kebijakan sebagai hasil akhir (as outcome) Kebijakan sebagai suatu teori atau model (as a theory or model) Kebijakan sebagai proses (as process). Pengantar Kebijakan Publik Tri Widodo W. Utomo 4 Dari ke-10 pengertian tersebut, kebijakan publik lebih merujuk kepada pengertian sebagai KEPUTUSAN PEMERINTAH dan juga sebagai sebuah PROGRAM. Hal ini sesuai dengan pendapat : 1.Edwards dan Sharkansky (dalam Islamy, 1988 : 20) yang mengartikankebijakanpubliksebagai.whatthe government say to do or not to do. It is the goals or purpose of government programs. 2.CharlesO.Jones(1996:49),yangmengartikankebijakan adalah unsur-unsur formal atau ekspresi-ekspresi legal dari program-program dan keputusan-keputusan. Dengan demikian dapat disederhanakan bahwaKEBIJAKAN PUBLIK MERUPAKAN KEPUTUSAN (FORMAL) PEMERINTAH YANG BERISI PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN sebagai realisasi dari fungsi atau tugas negara, serta dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional. Pengantar Kebijakan Publik Tri Widodo W. Utomo 5 TINDAKANYANGDIRENCANAKAN,BERPOLADAN SALING BERKAIT DILAKUKAN OLEH PEJABAT PEMERINTAH DALAM BIDANG TERTENTU DAPAT BERBENTUK POSITIF MAUPUN NEGATIF MENGARAH PADA TUJUAN TERTENTU Pengantar Kebijakan Publik Tri Widodo W. Utomo 6 KEPUTUSAN DAN PROGRAN HOGWOOD & GUNN KESEJAHTERAAN NASYARAKAT T U J U A NSTRUKTUR JAMES ANDERSON T!NDAKAN THOMAS R. DYE N!LA! DAVID EASTON Pengantar Kebijakan Publik Tri Widodo W. Utomo 7JENIS-JENIS KEBIJAKAN PUBLIK {James E. Anderson, 1970) SUBTANTIVE AND PROCEDURAL POLICIES Subtantive Policy Kebijakan dilihat dari subtansi masalah yang dihadapi oleh pemerintah. Contoh : Kebijakan Pendidikan, Lingkungan Hidup. Procedural Policy Kebijakandilihatdaripihak-pihakyangterlibatdalamperumusannya (policy stakeholders). DISTRIBUTIVE, REDISTRIBUTIVE, AND REGULATORY POLICIES Distributive Policy Kebijaksaanyangmengaturtentangpemberianpelayanankepada individu-individu atau kelompok perusahaan. Contoh : Tax Holiday Redistributive Policy Kebijaksaanyangmengaturtentangpemindahanalokasikekayaan, pemilikan, atau hak-hak. Contoh : pembebasan tanah untuk kepentingan umum. Regulatory Policy Kebijakanyangmengaturtentangpembatasan/pelaranganterhadap perbuatan/tindakan.Contoh:laranganmemilikidanmenggunakan senjata api. Pengantar Kebijakan Publik Tri Widodo W. Utomo 8 MATERIAL POLICY Kebijakan yang mengatur tentang pengalokasian /penyediaan sumber material yang nyata bagi penerimanya. Contoh : penyediaan rumah sederhana. PUBLIC GOODS AND PRIVATE GOODS POLICIES Public Goods Policy Kebijakan yang mengatur tentang penyediaan barang / pelayanan untuk kepentingan orang banyak. Contoh : perlindungan keamanan, pengadaan barang kebutuhan pokok. Private Goods Policy Kebijakan yang mengatur tentang penyediaan barang / pelayanan untuk kepentingan perorangan di pasar bebas, dengan imbalan biaya tertentu. Contoh : pengadaan barang untuk keperluan pribadi, misalnya tempat hiburan. Pengantar Kebijakan Publik Tri Widodo W. Utomo 9 TNGKATAN KEBJAKAN PUBK 1.Kebijakan Nasional Kebijakannegarayangbersifatfundamentaldanstrategis dalam pencapaian tujuan nasional. Wewenang MPR, dan Presiden bersama-sama dengan DPR. Bentuk : UUD, TAP MPR, UU, PERPU 2.Kebijakan Umum Kebijakan Presiden sebagai pelaksana UUD, TAP MPR, UU, guna mencapai tujuan nasional Wewenang Presiden Bentuk : PP, KEPPRES, INPRES 3.Kebijakan Pelaksanaan Penjabaran dari kebijakan umum sebagai strategi pelaksanaan tugas di bidang tertentu Wewenang : menteri / pejabat setingkat menteri dan pimpinan LPND Bentuk : Peraturan, Keputusan, Instruksi Pejabat tertentu Pengantar Kebijakan Publik Tri Widodo W. Utomo 10 1.Kebijakan Umum KebijakanPemerintahDaerahsebagaipelaksanaanasas Desentralisasi dalam rangka mengatur urusan Rumah Tangga Daerah Wewenang Kepala Daerah bersama DPRDBentuk : PERDA 2.Kebijakan Pelaksanaan Wewenang : Kepala Daerah atau Kepala Wilayah Bentuk:KeputusanKepalaDaerahdanInstruksiKepala Daerah, atau Keputusan Kepala Wilayah dan Instruksi Kepala Wilayah. Pengantar Kebijakan Publik Tri Widodo W. Utomo 11 Dalam kehidupan suatu organisasi, sering ditemui adanya perbedaan pendapat, perbedaan kepentingan, perbedaan cara mencapai tujuan, maupun konflik antar anggota organisasi yang bersangkutan. Disamping itu, dalam skala yang lebih luas,organisasitidakjarangmenghadapiberbagaikondisikurang menguntungkan seperti : adanya hambatan dalam proses pelaksanaan kegiatan, kebingungandalammenentukanarahdanmisinya,kegagalanmerealisasikan rencana yang telah disusun, kesalahan dalammengantisipasi suatu fenomena, dansebagainya.Keseluruhankondisitersebutadalahcontoh-contohmasalah yangseringdihadapiolehsuatuorganisasi,baiksecaraindividualmaupun kolektif. Adanyasuatupermasalahanmemangtidakbisadihindari,namunyangjelas bahwa masalah tersebut harus dihadapi dengan sikap-sikap positif dan tindakan kreatif,sehinggatidakakanmengganggujalannyaorganisasi.Sebab,suatu masalahbiasanyaakanmenjadisemacamkankeryangakansemakin mengganas jika dibiarkan saja tanpa upaya pencegahan dan pengobatan. Oleh karenaitu,dalamrangkamemecahkantimbulnyamasalah,perludilakukan suatu upaya strategis, yakni pengambilan keputusan. KEPUTUSAN DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN Keputusan dapat diartikan sebagai suatu pengakhiran atau pemutusan dari suatu prosespemikiranuntukmenjawabsuatupertanyaan,khususnyamengenai suatu masalah atau problema. Sedangkan pengambilan keputusan adalah proses pendekatan yang sistematis terhadap suatu masalah, mulai dari identifikasi dan perumusanmasalah,pengumpulandanpenganalisaandatadaninformasi, pengembangandanpemilihanalternatif,sertapelaksanaantindakanyang tujuannyauntukmemperbaikikeadaanyangbelummemuaskan.Dari pengertiantersebutnampakbahwapengambilankeputusanbukanlah Pengantar Kebijakan Publik Tri Widodo W. Utomo 12merupakankegiatanyangsepeleataumudah.Artinya,suatukeputusan mestilah lahir dari suatu proses panjang yang rumit, dimana di dalamnya terjadi diskusi-diskusiintensif,salingtukarpemikirandanbrainstormingyang mendalam dengan analisis-analisis yang tajam dan interdisipliner. Adapunmengenaiprosespemecahanmasalahdanpengambilankeputusan, secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama kali, proses pengambilan keputusan dipicu oleh adanya masalah yang dihadapidanperlusegeradipecahkanolehsuatuorganisasi.Dariadanya masalah ini, langkah yang harus ditempuh adalah menetapkan secara tepat apa sesungguhnyamasalah yang dihadapi. Untuk itu perlu dilakukan pengenalan, identifikasi, diagnosis dan analisis terhadap masalah yang ada, yakni dengan caramenguraikanunsur-unsurmasalahyangdihadapi,kemudian dikelompokkankembalimenurutcorakdansifatnyamasing-masing,serta memperkirakan faktor-faktor kunci penyebab masalah tersebut. Untukmendukunghalini,perludilakukanpengumpulandatapendahuluan yangberkaitan denganmasalahyang dihadapi.Adalahsuatukegagalan besar jikaSDMsuatuorganisasisalahdalammengenali,mengidentifikasiserta mendiagnosissesuatuyangdidugamerupakanmasalah,padahalmasalah sesungguhnya belum atau tidak tersentuh sama sekali. Setelah dilakukan identifikasi dan diagnosis masalah, maka tahap selanjutnya adalahpengembanganalternatif.Tahapaninimerupakankegiatananalisa dalamrangkamenggalidanmenemukanberbagaimacampilihanatau alternatif,sehinggamembutuhkandayaciptayangbesardisamping pengetahuan yang luas dan mendalam tentang masalah yang akan dipecahkan. Pada tahap berikutnya, terhadap berbagai alternatif tadi diadakan evaluasi atau penilaian.Dalamhalini,evaluasidilakukanatasdasarramalan(forecasting) mengenaikonsekuensisetiapalternatifyangdapatdiperkirakanakantimbul. Dalammeramalkansetiapalternatif,biasanyadigunakanpolaberpikirsebab akibat, misalnya : jika alternatif 1 yang dipilih akan menimbulkan konsekuensiA,Bdanseterusnya.Dengankatalain,perludiadakanpembandinganantar alternatif, sebelum sampai kepada pemilihan salah satu alternatif yang dianggap Pengantar Kebijakan Publik Tri Widodo W. Utomo 13terbaik, serta mengandung cost yang jauh lebih rendah dibanding benefit yang akan dihasilkan. Adapunfaseatautahapterakhirdariprosespengambilankeputusanadalah implementasikeputusan,yaitupelaksanaandarialternatifyangdipilih,serta pemantauanpelaksanaansebagaidasartindaklanjutbagiorganisasiyang bersangkutan.Dalambentukbagan,prosespengambilankeputusandapat digambarkansebagaiberikut(DimodifikasidarimodelyangciptaanJames Stoner & Charles Wankel dalam bukunya Management, 1982 : 223). Namun sebelumnyaakandikemukakanterlebihdahulumengenaiCorakdanJenis Masalah. CORAK DAN JENIS MASALAH Sebagaimanadiketahui,corakataujenismasalahyangdihadapiolehsuatu organisasibiasanyadapatdikelompokkankedalamduagolongan,yaitu masalahyangsederhana(simpleproblem)danmasalahyangrumit(complex problem).Corakataujenismasalahyangberbedaakanmenyebabkancara pengambilankeputusanyangberbedapula.Adapunpengertianmasalah sederhana adalah masalah yang mempunyai ciri-ciri antara lain berskala kecil, berdiri sendiri dalam arti kurang memiliki sangkut paut dengan masalah yang lain,tidakmengandungkonsekuensiyangbesar,sertapemecahannyatidak memerlukan pemikiran yang luas dan mendalam. Terhadapmasalahyangsederhanasepertiini,makapengambilankeputusan dalamrangkapemecahanmasalahdilakukansecaraindividualolehsetiap pimpinan. Teknik yang biasa digunakan untuk memecahkan masalah sederhana inipadaumumnyadilakukanatasdasarintuisi,pengalaman,kebiasaandan wewenang yang melekat pada jabatannya. Sementara itu, masalah rumit adalah masalah yang mempunyai ciri-ciri antara lain berskala besar, tidak berdiri sendiri melainkan memiliki kaitan erat dengan masalah-masalahlain,mengandungkonsekuensiyangbesar,serta pemecahannyamemerlukanpemikiranyangtajamdananalitis.Oleh karenanya, pengambilan keputusan atas masalah kompleks ini dilakukan secara kelompok yang melibatkan pimpinan dan segenap staf pembantunya. Masalah Pengantar Kebijakan Publik Tri Widodo W. Utomo 14rumitinisendiridapatdibedakanmenjadiduamacam,yaitumasalahyang terstruktur(structuredproblems),danmasalahyangtidakterstruktur (unstructuredproblems). Structuredproblemsadalahmasalahyangjelasfaktor-faktorpenyebabnya, bersifatrutindandanbiasanyatimbulberulangkalisehinggapemecahannya dapatdilakukandenganteknikpengambilankeputusanyangbersifatrutin, repetitif dan dibakukan. Sebagai contoh masalah terstruktur ini misalnya adalah masalah penggajian, kepangkatan dan pembinaan pegawai, masalah perijinan, dan sebagainya. Oleh karena sifatnya yang rutin dan baku, maka pengambilan keputusanmenjadirelatiflebihmudahataucepat,dimanasalahsatucaranya adalahdenganpenyusunanmetode/prosedur/programtetapatau pembakuan-pembakuan lainnya. Berbedadenganmasalahyangterstruktur,makapadamasalahyangtidak terstruktur, proses pengambilan keputusan menjadi lebih sulit dan lebih lama. Sebab,masalahyangtidakterstrukturinimerupakanpenyimpangandari masalah organisasi yang bersifat umum, tidak rutin, tidak jelas faktor penyebab dan konsekuensinya, serta tidak repetitif kasusnya. Oleh karenanya, diperlukan teknikpengambilankeputusanyangbersifatnon-programmed decision-making. Halinimensyaratkanbahwasebelumditetapkannyasuatukeputusan,perlu disediakan berbagai bahan tambahan atau informasi, baik yang tertuang dalam peraturanperundanganmaupundalamberbagaisumberyangtersebar. Selanjutnyaterhadapbahan-bahandilakukananalisis,penguraiandan pertimbangan-pertimbangankhusus.Dalamkaitanini,peranandiskusi sangatlahbesar,sebabkeputusanyangdiambiltidakbisasemata-mata didasarkan kepada pengalaman, terlebih lagi adalah faktor-faktor spesifik yang membentuk masalah tersebut. Selidiki Situasi Tentukan Masalah Identifikasi Sasaran Diagnosis Penyebab Analisis Faktor Keterkaitan Kembangkan Alternatif Cari alternatif yang kreatif Jangan terburu-buru mengevaluasi Evaluasi Alternatif Dan Pilih Yang Terbaik Evaluasi alternatif Pilih alternatif terbaik Laksanakan Keputusan & Adakan Tindak Lanjut Rencanakan pelaksanaan Laksanakan rencana Pantau pelaksanaan KEPUTUSAN Hasa|ah Terpecahkan Pertanyaan Terjawab K|nerja er|anjut Prof|t er|anjut MASALAH ? Nanajer Perusahaan X" Lakukan Proses Pengambilan Keputusan CUNAKAN TEKNK ANALSS MANA]EMEN 0r, .. wral Car l 0o ? Pengantar Kebijakan Publik TrI WIdodo WuIyu ULomo, SH 16 DEF!N!S! PUBL!C POL!CY NAK!NG CHARLESLINDBLOM(1968):prosespolitikyangsangat kompleks, analitis, dan tidak mengenal saat dimulai dan diakhirinya, dan batas-batas dari proses tersebut sangat tidak pasti. RAYMOND BOUER : proses transformasi atau pengubahan input politikmenjadioutputpolitik.Pandanganini sangat dipengaruhi oleh Teori Analisis Sistem David Easton. DONK.PRICE:prosesyangmelibatkaninteraksiantara kelompokilmuwan,pemimpinorganisasi profesional, administrator dan para politisi. AMITAIETZIONI (1968) : proses penerjemahan oleh para aktor politik mengenai komitmen masyarakat yang masih kaburdanabstrakkedalamkomitmenyanglebih spesifik,kemudianmenjaditindakandantujuan yang konkrit. CHIEFJO.UDOJI(1981):keseluruhanprosesyang menyangkut:pendefinisianmasalah,perumusan kemungkinanpemecahanmasalah,penyaluran tuntutan/aspirasi,pengesahandanpelaksanaan/ implementasi,monitoringdanpeninjauankembali (umpan balik) Pengantar Kebijakan Publik Tri Widodo W. Utomo 17 PEP8EDAAM DECISIOM MAIIM0 DEM0AM PU8LIC POLICY MAIIM0 DECISION MAKINGPUBLIC POLICY MAKING A Single ChoiceA COURSE OF ACTION PENENTUAN PILIHAN DARI BERBAGAI ALTERNATIF, MENGENAI SESUATU HAL DAN SELESAI. MELIPUTI BANYAK PENGAMBILAN KEPUTUSAN PEMILIHAN ALTERNATIF YANG SEKALI DILAKUKAN LANGSUNG SELESAIPEMILIHAN ALTERNATIF YANG TERUS-MENERUS DAN TIDAK PERNAH SELESAI. No Absolute Distinction Can Be Made Between Policy Making And Decision Making, Because Every Policy Determination Is A Decision Pengantar Kebijakan Publik Tri Widodo W. Utomo 18, Kesuluhun Lmomulum Pemboutun Kepotosun 1. CARA BERPIKIR YANG SEMPIT (COGNITIVE NEARSIGHTEDNESS) Memenuhi kebutuhan sesaat Hanya mempertimbangkan satu aspek / dimensi masalah. 2.ASUMSI BAHWA MASA DEPAN AKAN MENGULANGI MASA LALU (ASSUMPTION THAT FUTURE WILL REPEAT PAST) Perubahandianggaphalnormal,yangakankembalipada keadaan semula.Tidak meramalkan / memprediksikan keadaan masa depan. 3.TERLALUMENYEDERHANAKANMASALAH(OVER SIMPLIFICATION) Melihatmasalahhanyadarigejalaluarnya,tanpamempelajari secara mendalam faktor kausalitasnya. Teknikpemecahanmasalahselalukonvensional,tidakada inovasi. 4.TERLALUMENGGANTUNGKANPADAPENGALAMANSATU ORANG (OVERRELIANCE ON ONES OWN EXPERIENCE) Sared decision produces wiser decisions. 5. KEPUTUSANYANGDILANDASIPRAKONSEPSIPEMBUAT KEPUTUSAN (PRECONCEIVED NATIONS) 6. TIDAKADAKEINGINANMELAKUKANPERCOBAAN (UNWILLINGNESS TO EXPERIMENT) 7. KEENGGANANMEMBUATKEPUTUSAN(RELUCTANCETO DECIDE). Pengantar Kebijakan Publik Tri Widodo W. Utomo 19 RASIONAL KOMPREHENSIF 1.Pembuat Keputusan dihadapkan pada masalah tertentu yang dapat dibedakan / dibandingkan dengan masalah-masalah lain.2.Tujuan,nilai,dansasaranyangakandicapai,harustelahdibuat sebelumnya secara jelas dan ditetapkan rankingnya. 3.Berbagaialternatifuntukmemecahkanmasalahtersenutditeliti secara seksama. 4.Akibatyangditimbulkandarisetiapalternatif(cost&benefit), juga diteliti secara cermat. 5.Setiapalternatifdanakibatyangditimbulkan,dibandingkansatu sama lainnya. 6.Pembuatkeputusanakanmemilihalternatifyangpalingrasional untuk mencapai tujuan, nilai, dan sasaran yang telah ditetapkan. KRITIK PEMBUAT KEPUTUSAN SEBETULNYA TIDAK BERHADAPAN DENGAN MASALAH YANG KONKRIT DAN TERUMUSKAN DENGAN JELAS. JUSTRU LANGKAH PERTAMA YANG HARUS DILAKUKAN ADALAH MERUMUSKAN MASALAHNYA. TERLALU MENUNTUT HAL-HAL YANG TIDAK RASIONAL PADA DIRI PEMBUAT KEPUTUSAN, YANG DIANGGAP MEMILIKI INFORMASI LENGKAP DAN KEMAMPUAN TINGGI. Pengantar Kebijakan Publik Tri Widodo W. Utomo 20 INKREMENTAL 1. PEMILIHANTUJUAN/SASARANMERUPAKANSESUATUYANG SALINGTERKAITDENGANTINDAKANEMPIRISYANGHARUS DILAKUKAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN / SASARAN. 2. PEMBUAT KEPUTUSAN HANYA MEMPERTIMBANGKAN BEBERAPA ALTERNATIF YANG LANGSUNG BERHUBUNGAN DENGAN POKOK MASALAH;DANALTERNATIFINIHANYABERBEDASECARA INKREMENTAL DENGAN KEBIJAKAN YANG TELAH ADA. 3. BAGITIAPALTERNATIF,HANYASEJUMLAHKECILAKIABT MENDASAR SAJA YANG AKAN DIEVALUASI. 4. MASALAHYANGDIHADAPIAKANDIREDEFINISIKANSECARA TERATUR,DENGANMENYESUAIKANTUJUAN/SASARAN DENGAN SUMBER DAYA YANG ADA. 5. TIDAKADAKEPUTUSAN/CARAPEMECAHANYANGPALING TEPATUNTUKSETIAPMASALAH.YANGPENTING,TERDAPAT KESEPAKATAN TERHADAP KEPUTUSAN TERTENTU. 6. PEMBUATANKEPUTUSANBERSIFATPERBAIKANKECIL TERHADAP KEBIJAKAN YANG TELAH ADA, DAN BUKAN SESUATU YANG SAMA SEKALI BARU. KRITIK Keputusan yang diambil lebih mewakili / mencerminkan kepentingan kelompok kuat / mapan, atau kelompok yang mampu mengorganisasikan kepentingannya dalam masyarakat. Mengabaikan perlunya pembaharuan sosial, karena memusatkan perhatian pada kepentingan / tujuan jangka pendek. Pengantar Kebijakan Publik Tri Widodo W. Utomo 21 PENGAMATAN TERPADU (MIXED SCANNING) 1.PENGGABUNGAN(KOMPROMI)ANTARATEORIRASIONAL KOMPREHENSIF DENGAN TEORI INKREMENTAL 2.MEMPERHITUNGKANTINGKATKEMAMPUANPARAPENGAMBIL KEPUTUSAN 3.IBARATPENGAMATANDENGAN2KAMERA:KAMERAPERTAMA MEMILIKISUDUTLEBARYANGSANGGUPMENJELAJAHI SELURUHPERMUKAAN(MASALAH),DANKAMERAKEDUA MEMFOKUSKANPENGAMATANPADAWILAYAHYANG MEMERLUKAN KAJIAN SECARA MENDALAM. KE-3 MODEL DIATAS TERGOLONG MODEL YANGBERSIFAT PRESKRIPTIF(CARA MENINGKATKAN MUTU KEBIJAKAN ; HASIL / AKIBAT KEBIJAKAN) KE-4 MODEL DIBAWAH TERGOLONG MODEL YANGBERSIFAT DESKRIPTIF(MENGGAMBARKAN BAGAIMANA KEBIJAKAN DIBUAT) Pengantar Kebijakan Publik Tri Widodo W. Utomo 22 MODEL INSTITUSIONAL FOKUS PERHATIAN: ORGANISASI PEMERINTAH Secara otoritatif, kebijakan publik dirumuskan, disahkan, dan dilaksanakan oleh lembaga pemerintah tersebut. 3 CIRI UTAMA KEBIJAKAN MENURUT MODEL INSTITUSIONAL 1.KEBIJAKAN PUBLIK DIPANDANG SEBAGAI KEWAJIBAN HUKUM YANG HARUS DITAATI OLEH SELURUH RAKYAT. 2.KEBIJAKAN PUBLIK ITU BERSIFAT UNIVERSAL. 3.HANYA PEMERINTAH YANG MEMEGANG HAK MONOPOLI UNTUK MEMAKSAKAN SECARA SAH MELALUI PENGENAAN SANKSI. Pengantar Kebijakan Publik Tri Widodo W. Utomo 23 MODEL ELIT MASSA ADMINISTRATORNEGARATIDAKDIPANDANGSEBAGAIABDI RAKYAT,TETAPISEBAGAIKELOMPOKKECILYANGMAPAN (ESTABLISHMENT). MASSA(RAKYAT)BERSIFATPASIF,APATIS,DANBUTA TERHADAP INFORMASI TENTANG KEBIJAKAN PUBLIK. KEBIJAKANPUBLIKMENCERMINKANKEINGINANDANNILAI GOLONGANELIT,SEHINGGAMAMPUMEMPENGARUHIDAN MEMBENTUKMASSA.DENGANKATALAIN,KEBIJAKANPUBLIK MENGALIR DARI ATAS KEBAWAH (TOP DOWN). KARENAKEBIJAKANNEGARADITENTUKANOLEHKELOMPOK ELIT, MAKA PEJABAT PEMERINTAH HANYA SEKEDAR PELAKSANA KEBIJAKAN. MOBILISASIVERTIKALDARIMASSAKEELITTERJADISECARA SANGAT LAMBAT, KARENA MENYANGKUT DIMENSI ARISTOKRASI (GENEALOGIS), STATUS SOSIAL EKONOMI, DSB. Pengantar Kebijakan Publik Tri Widodo W. Utomo 24 MODEL KELOMPOK SETIAPORANGYANGMEMILIKIKEPENTINGANYANGSAMA MENGIKATKANDIRISECARAFORMALMAUPUNINFORMAL KEDALAM KELOMPOK (INTEREST GROUP) KELOMPOKINIDAPATMENGAJUKANATAUMEMAKSAKAN KEPENTINGANNYAKEPADAPEMERINTAH.TINGKATPENGARUH SETIAPKELOMPOKDITENTUKANOLEH:JUMLAHANGGOTA, ASSET/KEKAYAAN,KESOLIDANORGANISASI,KEPEMIMPINAN, HUBUNGAN DENGAN PARA PENGAMBIL KEPUTUSAN, DSB. KEBIJAKAN PUBLIK MERUPAKAN KESEIMBANGAN (EQUILIBRIUM) YANG DICAPAI SEBAGAI HASIL PERJUANGAN KELOMPOK. RESPONPENGAMBILKEPUTUSANTERHADAPKELOMPOK ADALAHDENGANTAWAR-MENAWAR(BARGAINING),PERJANJIAN (NEGOTIATING), DAN KESEPAKATAN (COMPROMIZING). SISTEMPOLITIKBERTUGASMENENGAHIATAUMENJAGA KESEIMBANGAN ANTAR KELOMPOK JIKA TERJADI KONFLIK. Pengantar Kebijakan Publik Tri Widodo W. Utomo 25 MODEL SISTEM POLITIK SISTEMPOLITIKBERFUNGSIMENGUBAHINPUTMENJADI OUTPUT. AKTORYANGBERPERANUNTUKMENGUBAHINPUTMENJADI OUTPUTTERSEBUTADALAHBADAN-BADANLEGISLATIF, EKSEKUTIF,YUDIKATIF,PARTAIPOLITIK,KELOMPOK KEPENTINGAN,MEDIAMASSA,BURIKRASI,TOKOH MASYARAKAT, DAN SEBAGAINYA. KEBIJAKANPUBLIKDIPANDANGSEBAGAIRESPONSISTEM POLITIKTERHADAPKEKUATANLINGKUNGANDISEKITARNYA (SOSIAL,POLITIK,EKONOMI,DSB).DENGANKATALAIN, KEBIJAKAN PUBLIK ADALAH OUTPUT DARI SISTEM POLITIK. Pengantar Kebijakan Publik Tri Widodo W. Utomo 26 FEMEFlNI/H, KE8lJ/K/N FU8LlK, FCLlIlK D/N K/lI/N Dl/NI/F/NY/ 1.Pengertian Pemerintah Pemerintah(government)menurutMackenzie(1986:5)adalahinstitusi formaldanproseskewenanganuntukmerumuskan keputusan-keputusanpublik(theformalinstitutionsandauthorirative processesinwhichpublicdecisionsaremade).Daripengertiantersebut dapat ditemukan tiga unsur utama yang membentuk suatu pemerintah, yaitu : a) Organisasi atau kelembagaan (institusi) formal ; b) Proses administratif untukmenjalankankewenangan;danc)Putusan-putusanataukebijakan yang dirumuskan dari proses kewenangan. a.Pemerintah Sebagai Organisasi Mengenaiunsurpertama,organisasisecaraumumdapatdikatakan sebagaikumpulanmanusiayangdiintegrasikandalamsuatuwadah kerjasama untuk menjamin tercapainya tujuan-tujuan yang ditentukan. DalamkerangkateoriMc.Kinsey,terdapattujuhaspekyang membedakanorganisasiyangsatudenganorganisasilainnya.Tujuh aspek tersebut adalah : 1) structure, 2) strategy, 3) style (leadership), 4) skill, 5) staff, 6) share value, dan 7) system. Dalam hal struktur, beberapa organisasi lebih senang memilih tipe garis atau lini, sementara organisasi lainmemilihtipegarisdanstaf,tipekepanitian,atautipefungsional. Dalam aspek strategi, dapat ditemukan perbedaan mengenai pencapaian tujuanorganisasidalamjangkapanjangdanjangkapendek.Kemudian dalamaspekgayakepemimpinanataustyle,adapemimpinorganisasi yang menonjolkan sifat-sifat karismatik, otoriter, partisipatif demokratik, dan sebagainya. Selanjutnyadalamaspekkeahlian,jelasbahwasetiaporganisasiakan membutuhkan keahlian yang spesifik sesuai dengan misi dan tujuan yang akan diraihnya. Begitu juga dalam aspek staff, organisasi yang bergerak Pengantar Kebijakan Publik Tri Widodo W. Utomo 27dibidangpengantaran(delivery)misalnya,akansangatberbeda kualifikasistaff-nyadibandingdenganorganisasikonsultansi. Sedangkanaspeksharevalueartinyabahwaseluruhaspekyangtelah disebutkan diatas, pada akhirnya difokuskan kepada superordinate goals, atautujuanorganisasiyanglebihtinggi.Dalamkaitanini,jelasbahwa tujuanyanglebihtinggidarisetiaporganisasiakanberbeda-bedapula. Adapunaspeksistem,antarorganisasijugacenderungberbeda,baik mengenaipemanfaatansisteminformasinya,penerapansistem perencanaan dan pengawasannya, dan sebagainya. Meskipunpengertian,bentuk,karakteristik,maupuntujuansetiap organisasitidaksama,namunterdapatsatuaspekyangdapat menyamakanpersepsitentangorganisasi,yaknibahwaorganisasi merupakanjalinankontrak(anexusofcontracts).Danolehkarena organisasimerupakanjalinankontrak,makafaktorpentingbagi keberadaanorganisasiadalahsejauhmanaorganisasitersebutmampu mengadakan kontrak dengan pihak lain. Dengandemikian,cakupanorganisasisesungguhnyatidakhanya meliputi bentuk-bentuk kelembagaan formal seperti pemerintah maupun organisasibisnis,tetapilebihdariitujugameliputisetiapkontrak (perjanjian) yang terjadi antara dua orang / pihak atau lebih. Dengan kata lain,organisasitidakhanyadiartikansebagaiwujudsajatetapijuga sebagaiprosesinteraksiberbagaipihak.Kontrakatauperjanjianyang membentuk organisasi ini sendiri terdiri dari tiga macam, yaitu : 1.Spot Contract,Yaitukontrakyangterjadikarenaadanyatransaksidadakan(spot transaction).Kontrakjenisinibersifattidakfleksibel(inflexible) dalampengertianbahwaparapihakyangmengadakankontraktadi tidakmemilikikebebasanuntuksalingmengajukanpenawaran. Termasukdalamjeniskontrakiniadalahbelanjadisupermarket, ketaatanterhadapperaturanlalulintas,menontonsepakboladi stadion, dan sebagainya. 2.Relational Contract,Yaitu kontrak yang terjadi dari adanya hubungan atau relasi antar dua orangataulebih.Kontrakjenisinilebihfleksibelsifatnyakarena Pengantar Kebijakan Publik Tri Widodo W. Utomo 28memberikankesempatankepadapihak-pihakyangbersangkutan untukmencapaikesepakatanyangmenguntungkankeduabelah pihak. Dengan kata lain,kontrak ini mengenal adanya clausul escape atau klausul yang berhubungan dengan diadakannya kontrak tersebut. Contohnyaadalahpengangkatanseorangpekerjadenganterlebih dahulumembuatkontraknya,pegawainegeriyangtundukpada aturantentanghakdankewajibanpegawai,dansebagainya. Khususnyamengenaiposisipegawainegeriinidilihatdari ketidakbebasanuntukmenentukanpilihansesungguhnyabisa dikelompokkankedalamspotcontract.Namunkarenasifat relasionalnya yang lebih kuat dan proses untuk menjadi pegawai juga panjang (tidak bersifat dadakan), maka ini lebih tepat dikelompokkan dalam relational contract. 3.Implicite Contract,Inimerupakanjeniskontrakyangpalingfleksibel,dimanatanpa adanyaikatankontraksecaraformal,seseorangdapatmenjadi anggotasuatuorganisasi.Seorangwarganegaramisalnya,tanpa melakukansesuatutindakantelahmelekatdalamdirinyaperasaan bangga sebagai anggota masyarakat serta memiliki sense of belonging yang tinggi terhadap negaranya. Kelemahan dari kontrak implisit ini adalahsifatnyayangtidaklengkap(incomplete)dansusahterukur, sehingga ada baiknya jika diadakan clausul escape. b.Pemerintah Sebagai Proses Kewenangan Beberapa teori menyebutkan bahwa negara bertujuan untuk memelihara dan menjamin hak-hak alamiah manusia, yaitu hak hidup, hak merdeka danhakatashartasendiri(JohnLocke),untukmencapaithegreatest happinesofthegreatestnumber(JohnStuartMill),menciptakan perdamaianduniadenganjalanmenciptakanundang-undangbagi seluruhumatmanusia(Dante).SedangkanJamesWilfordGarner membagitujuannegaramenjadi3(tiga),yaitutujuanasliialah pemeliharaanperdamaian,ketertiban,keamanandankeadilan,tujuan sekunderialahkesejahteraanwarganegara,dantujuanmemajukan peradaban. Pengantar Kebijakan Publik Tri Widodo W. Utomo 29Pakarlainmenyebutkanbahwafungsinegaraadalahmelaksanakan penertiban,menghendakikesejahteraandankemakmuran,fungsi pertahanan,danmenegakkankeadilan.Iniberartipulabahwafungsi negara dan pemerintah adalah memberikan perlindungan bagi warganya, baikdibidangpolitikmaupunsosialekonomi.Olehkarenanyatugas pemerintahdiperluasdenganmaksuduntukmenjaminkepentingan umumsehinggalapangantugasnyamencakupberbagaiaspekseperti kesehatanrakyat,pendidikan,perumahan,distribusitanah,dan sebagainya. Tugaspenyelenggaraankesejahteraanumum(bestuurzorg)ini merupakantugasdarinegarayangberbentukNegaraKesejahteraan (WelfareState).Untukmenyelenggarakantugasnyaini,pemerintah diberikan discretionarypowerataufreies ermessen,yaknikewenangan yangsahuntukturutcampurdalamberbagaikegiatanmasyarakat, termasuk didalamnya membuat peraturan tentang hal-hal yang belum ada pengaturannya tanpa persetujuan lebih dulu dari legislatif. Dari sini dapat diketahuibahwapenyelenggaraanfungsikesejahteraanpadaWelfare Statedilakukanmelaluiregulasi(pengaturan).Dengankatalain, tugas-tugaskenegaraandanataupemerintahantersebutdapat dilaksanakan dengan adanya kewenangan (authority). Dalam setiap pembicaraan mengenai kewenangan tersebut, selalu terkait dengankonsepkekuasaanpolitik.Dalamhalini,kekuasaanpolitik adalahkemampuanuntukmempengaruhikebijaksanaanumum (pemerintah) baik terbentuknya maupun akibat-akibatnya sesuai dengan tujuan-tujuanpemegangkekuasaansendiri.(Budiardjo,1993:37). Dalamsetiapkajianmengenaikonsepkekuasaan,terdapatsuatu fenomenayangunikdimanakemampuanseseoranguntuk mempengaruhi sikap dan tingkah laku orang lain seringkali tidak disertai dengan kewibawaan, sehingga tingkat ketaatan dan kepatuhan seseorang sering tidak dilandasi oleh kesadaran secara suka rela melainkan karena pemaksaanolehinstrumenataualat-alatkekuasaan.Selanjutnya,jika pembahasantelahmemasukidimensiketaatanatauketertundukan seseorangataukelompokterhadaporangataukelompoklain,menjadi mutlakuntukdiketahuitentangauthority(otoritas,kewenangan)dan legitimacy(keabsahan),duakonsepyangtidakpernahbisadilepaskan dari konsep kekuasaan.Pengantar Kebijakan Publik Tri Widodo W. Utomo 30 OtoritasatauwewenangsendirimenurutRobertBierstedtdalam karangannyayangberjudulAnAnalysisofSocialPoweradalah kekuasaanyangdilembagakan(institutionalizedpower).Pengertianini bersesuaianpuladenganpandanganLaswelldanKaplan,yang menyatakan bahwa wewenang adalah kekuasaan formal (formal power), dalamartidimilikinyahakuntukmengeluarkanperintahdanmembuat peraturan-peraturansertadimilikinyahakuntukmengharapkepatuhan orang lain terhadap peraturan yang dibuatnya. Dalamsuatunegarayangbersifatdemokratiskonstitusional, kewenangan tersebut tidak dimiliki secara sentralistis oleh suatu badan / organisasi atau seorang pejabat tertentu. Kewenangan yang ada tersebut didistribusikankepadabeberapabadanagartidakmenimbulkan penumpukan yang dapat berekses terhadap penyalahgunaan kewenangan olehpemegangkewenangan(onrechtmatigeoverheidsdaad).Dengan katalain,suatukewenanganataukekuasaandalamsuatunegara/ pemerintahan perlu dibagi dan atau dipisahkan. Munculnya gagasan tentang pemisahan kekuasaan (separation of power) ataupembagiankekuasaan(divisionofpower)dilatarbelakangioleh adanyaabsolutisme(monarkiabsolut) di Eropa abad pertengahanyang mengarahkepadapolarisasirakyatdenganpenguasayangbertindak sewenang-wenang.Olehkarenaitu,agarterdapatprosesdemokratisasi dansalingkontrolantarlembaganegarasekaligusmengakomodir kepentinganmasyarakat,kekuasaannegaraperludipisahkankedalam berbagai organ. Dalamkaitanini,JohnLockemelaluibukunyaTwoTreatiesof Government memisahkan kekuasaan negara menjadi tiga macam, yaitu : Kekuasaan Legislatif (membuat undang-undang) Kekuasaan Eksekutif (melaksanakan undang-undang) KekuasaanFederatif(melakukanhubungandiplomatikdengan negara lain). SementaraMontesquieudalambukunyaLEspritdesLois(1748) memisahkan kekuasaan negara menjadi tiga macam, yaitu : Kekuasaan Legislatif (membuat undang-undang) Pengantar Kebijakan Publik Tri Widodo W. Utomo 31Kekuasaan Eksekutif (melaksanakan undang-undang) KekuasaanYudikatif(mengadilikalauterjadipelanggaranterhadap undang-undang tersebut). Pemisahan kekuasaan menjadi tiga pusat kekuasaan tadi, oleh Emmanuel KantdiberinamaTriasPolitika(Tri=tiga;As=poros;Politika= kekuasaan).Dalamprakteknya,prinsiptriaspolitikainidijalankan secarakontekstual(sesuaidengankondisisosialpolitik)untuk masing-masing negara. Disamping adanya prinsip trias politika, konsep pembagian kewenangan jugaditempuhmelaluiprinsipdesentralisasi.Iniberartibahwa pemerintah pusat mengalihkan (baik melalui penyerahan, pendelegasian maupunpengakuan)sebagiankewenanganpemerintahankepada daerah-daerahyangadadiwilayahnegarayangbersangkutan.Halini dimaksudkanagartugas-tugaspemerintahdapatberjalansecaralebih cepat,efektifdanefisien,sehinggafungsipelayanandankesejahteraan yangmenjaditanggungjawabpemerintahdapatterlaksanasecara optimal.Padagilirannya,prinsipdesentralisasiinidiharapkandapat mendekatkanmasyarakatdenganpemerintah,meningkatkankepuasan masyarakat,dansekaligusmemperkuatlegitimasipolitispemerintah dimata masyarakat. c.Keputusan Pemerintah Sebagai Output Kewenangan Sebagaimanatelahdikemukakanpadabagianawalmodul/diktatini, menurutpendapatHogwooddanGunnsebagaimanadikutipSunggono (1994:15-20),kebijakan(policy)dapatdikelompokkanmenjadi10 (sepuluh) pengertian. Darike-10pengertiantersebut,kebijakanpubliklebihmerujukkepada pengertianyangkeempatdankeenam,yaitubahwakebijakanpublik merupakan keputusan pemerintah dan juga sebagai sebuah program. Hal ini sesuai pula dengan pendapat Edwards dan Sharkansky (dalam Islamy, 1988:20)yangmengartikankebijakanpubliksebagai.whatthe governmentsaytodoornottodo.Itisthegoalsorpurposeof governmentprograms.AtaumenurutJones(1996:49),kebijakan adalahunsur-unsurformalatauekspresi-ekspresilegaldari Pengantar Kebijakan Publik Tri Widodo W. Utomo 32program-programdankeputusan-keputusan.Dalampengertianyang serupa, Eulau dan Prewitt mendefinisikan kebijakan sebagai a standing decisioncharacterizedbybehavioralconsistencyand repetitivenesson thepartofboththosewhomakeitandthosewhoabideit(keputusan tetap yang dicirikan oleh konsistensi dan pengulangan tingkah laku dari merekayangmembuatdandarimerekayangmematuhikeputusan tersebut). Dengandemikiandapatdisederhanakanbahwakebijakanpublik merupakan keputusan (formal) pemerintah yang berisi program-program pembangunan sebagai realisasi dari fungsi atau tugas negara, serta dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional. Dalamsebuahorganisasi(pemerintahan),keputusanyangberisi program-program pembangunan tersebut disusun dalam suatu hierarkhi yang sejajar dengan struktur organisasi. Artinya, struktur yang lebih atas dalam suatu organisasi harus melaksanakan perencanaan yang memiliki ruang lingkup lebih luas dibanding struktur yang lebih rendah. Dalam hal ini, maka atas (top manajer) melaksanakan program pembangunan yang terwujuddalambentukpenetapantujuan,misi,sasaran,danstrategi organisasi. Sedangkan struktur menengah (middle manager) dan struktur bawah(lowermanager)melaksanakanprogrampembangunanyang terwujud dalam bentuk pelaksanaan program, proyek, dan prosedur. Disampingitu,padasetiapstrukturhierarkhiatautingkatanorganisasi, rencana/programpembangunanmempunyaiduafungsi,yakni: menentukan sasaran yang harus dicapai pada tingkat yang lebih rendah, dan sebagai alat mencapai sasaran pada tingkat lebih tinggi berikutnya. 2.Kaitan Pemerintah Dengan Kebijakan Publik Kaitanantarapemerintah(government)dengankebijakanpublik(public policy)adalahbahwakebijakanpublikadalahisiataumateridari keputusan-keputusanpublikyangdibuatdandiimplementasikanoleh pemerintah, baik untuk berbuat sesuatu maupun untuk tidak berbuat sesuatu (thesubstanceofthosepublicdecisionsasimplemented,whatthe government actually does or doesnt do). Pengantar Kebijakan Publik Tri Widodo W. Utomo 33 MenurutMackenzie(1986:3-4),kebijakanpubliktidakselaluidentik denganhukum.Hukumadalahpetunjukbagikebijakanpublik,atausuatu pernyataanyangdiharapkanolehpembuathukum(lawmakers)menjadi kebijakan.Disampingitu,perananpelaksana(implementator)dalam perumusanhukum(lawmaking)tidaksebesarperananpelaksanadalam perumusankebijakanpublik.Halinikemungkinandisebabkanoleh perbedaan filosofi dalam penyusunan aturan hukum dan kebijakan publik. Aturan hukum lebih banyak didasarkan pada nilai-nilai normatif yang relatif universalsepertibaikburuk,benarsalah,bolehtidakboleh,dan sebagainya.Sedangkankebijakanpubliklebihbersifatpolitis,dimana terlibatberbagaikelompokkepentinganyangberbeda-beda,bahkanada yang saling bertentangan. Dalam proses ini terlibat berbagai macam policy stakeholders,yaitumereka-merekayangmempengaruhidandipengaruhi oleh suatu kebijakan. Policy stakeholders bisa pejabat pemerintah, pejabat negara,lembagapemerintah,maupundarilingkunganpublik(bukan pemerintah) misalnya partai politik, kelompok kepentingan, pengusaha dan sebagainya. 3.Kaitan Pemerintah, Kebijakan Publik dan Politik Menurut Mackenzie (1986 : 5), politik adalah usaha-usaha individu maupun kelompokyangterorganisiruntukmengawasiataumempengaruhi pemerintahdalammenentukanisi/materikebijakanpublik(theeffortsof individuals and organized groups to control or influence the government in ordertoaffectthesubstanceofpublicpolicy).Dengankatalain,politik berkaitandenganmasalahpartisipasimasyarakatdalamprosesperumusan kebijakanpublikolehpemerintah.MenurutMackenzie,politikselalu menempatkandiridalamseluruhinstitusiformalmaupunproses pemerintah,misalnyadalamhalpelaksanaanpemilu,badanlegislatif, birokrasi, bahkan di badan peradilan. Munculnya wacana partisipasi dalam terminologi politik kontemporer, jelas tidak bisa dipisahkan dari sejarah nasional yang dialami oleh bangsa-bangsa didunia,khususnyanegara-negaraberkembang.Padaumumnyanegara berkembangmerupakannegara-negarabekasjajahan,sehingga Pengantar Kebijakan Publik Tri Widodo W. Utomo 34masyarakatnyatelahterkondisidengankehidupanpolitikyangstatisdan mandeg. Dalam keadaaan seperti ini, tidak bisa dipungkiri bahwa dinamika pembangunan yang terjadi hanya terbatas pada konteks mobilisasi. Artinya, pembangunanmemangcukupberhasilmendatangkanberbagaikemajuan. Namun kemajuan itu sifatnya sepihak, karena masyarakat belum tentu dapat merasakanhasil-hasilpembangunan,dansekaliguspulabelumtentu memberikanapresiasiyangpositifterhadappelaksanaandankeberhasilan pembangunanyangada.Fenomenademikianjelasterkaitdengantingkat keterlibatan masyarakat yang sangat rendah dalam pembangunan, baik sejak tahap perencanaan, pelaksanaan maupun sampai pemanfaatannya. Secara lebih makro dan teoretik, Rauf (1990 : 6) yang mengutip pemikiran Easton,mengemukakantigapenyebabberkembangnyastudipartisipasi politik.Pertama,partisipasipolitikadalahkewajibansetiapwarganegara dalamartiagarmasyarakattidakdirugikanolehadanyakeputusanpolitik penguasa;Kedua,adanyakepedulianparailmuwanpolitikBaratterhadap pelaksanaan ide demokrasi, tidak saja di negara maju, tetapi juga di negara duniaketiga;Ketigayangmendorongstudipartisipasipolitikadalah keinginan para ilmuwan politik untuk menjadikan ilmu politik lebih ilmiah, dengancaramengadakanpenelitiandanpengkajianterhadapmasyarakat sebagai sebuah gejala empirik. Partisipasi politik menurut Huntington (1994 : 6-8) dapat diartikan sebagai kegiatan warganegara sipil (private citizen) yang bertujuan mempengaruhi pengambilankeputusanolehpemerintah.Dengandemikian,partisipasi politik minimal mencakup empat elemen dasar. Pertama,partisipasipolitikmencakupkegiatan-kegiatan,tetapitidak sikap-sikap.Yangbiasanyaberkaitandengantindakanpolitikmisalnya pengetahuantentangpolitik,minatterhadappolitik,perasaan-perasaan mengenaikompetisidankeefektifanpolitik,sertapersepsimengenai relevansipolitik.Kedua,partisipasipolitikadalahkegiatanpolitikwarga negarapremanataulebihtepatlagi,perorangandalamperananmereka sebagaiwarganegara.Dalamhalini,partisipasipolitiktidakmencakup kegiatanpejabatpemerintah,pejabatpartai,calonpolitikusdanlobbyist profesional. Pengantar Kebijakan Publik Tri Widodo W. Utomo 35Ketiga,pusatperhatianpartisipasipolitikhanyalahkegiatanyang dimaksudkan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan. Sebagai contoh kegiataniniadalahpemogokanburuhyangdimaksudkanuntuk mempengaruhipengelolaansebuahperusahaanswastaagarmenaikkan tingkahupahminimum.Elemenpartisipasipolitikyangkeempatadalah kegiatanyangmempunyaitujuan,baiklegalmaupuntidaklegal.Dengan demikian,kegiatanprotes,huru-hara,demonstrasibahkanbentuk-bentuk kekerasanpemberontakanyangdimaksudkanuntukmempengaruhi pejabat-pejabatpemerintah,merupakanbentuk-bentukpartisipasipolitik. Namunjikakegiatantersebutmerupakanusaha-usahailegaluntuk mempengaruhipemerintahdantermasuksuatujenisprofesionalpolitik, makakegiatansemacaminitidakbisadigolongkankedalamdefinisi partisipasi politik. Pengantar Kebijakan Publik Tri Widodo W. Utomo 36 MASALAH : adanya kesenjangan antara das sollen / teori dengan das sein/faktaempiris;antarayangditetapkansebagai kebijakan dengan kenyataan implementasi kebijakan. MASALAH KEBIJAKAN : unrealized needs, values, opportunities, howeverweidentified,thesolutionrequirepublic actions(tidakterwujudnyakebutuhan,nilai,dan peluang,yangbagaimanapunkitasudahbisa mengidentifikasikannya,tetapipemecahannya mengharuskanadanyatindakan-tindakanpublik/ negara / pemerintah. Pengantar Kebijakan Publik Tri Widodo W. Utomo 37SISTIM, I!OSIS A SIK!!S KIIIJAKA I!I!IK SISTEM KEBIJAKAN PUBLIK Keseluruhanpolakelembagaandalampembuatankebijakanpublik yangmelibatkanhubungandiantara4elemen,yaitumasalah kebijakan,pembuatankebijakan,kebijakanpublikdandampaknya terhadap kelompok sasaran.(Bintoro T. & Mustopadidjaja, 1988). NPUT - PROCE88 - OUTPUT INPUT :MASALAH IE8IJAIAM Timbul karena faktor lingkungan kebijakan yakni keadaan yang melatarbelakangisuatuperistiwayangmenyebabkantimbulnya masalahkebijakantersebut,yangberupatuntutanmasyarakat atau tantangan dan peluang, yang diharapkan dapat diatasi melalui suatu kebijakan publik.Masalahitudapatjugatimbuljustrukarenaadanyasuatu kebijakan tertentu.Pengantar Kebijakan Publik Tri Widodo W. Utomo 38 PROSES : PEM8UATAMIE8IJAIAM Bersifat politis, dimana terlibat berbagai kelompok kepentingan yang berbeda-beda, bahkan ada yang saling bertentangan. Dalam proses ini terlibatberbagaimacampolicystakeholders,yaitumereka-mereka yangmempengaruhidandipengaruhiolehsuatukebijakan.Policy stakeholdersbisapejabatpemerintah,pejabatnegara,lembaga pemerintah,maupundarilingkunganpublik(bukanpemerintah) misalnyapartaipolitik,kelompokkepentingan,pengusahadan sebagainya. OUTPUT : IE8IJAIAM PU8LII Berupa serangkaian tindakan yang dimaksudkan untuk memecahkan masalah atau mencapai tujuan tertentu. IMPACT :DAMPAI TEPHADAP MASYAPAIAT Kondisi yang diharapkan terhadap target groups (kelompok sasaran) yakniorang-orang,kelompokatauorganisasiyangperilakuatau keadaannyaingindipengaruhiataudiubaholehkebijakanpublik tersebut. Pengantar Kebijakan Publik Tri Widodo W. Utomo 39

PROSES / TAHAPAN KEBIJAKAN PUBLIK 1.PERUMUSAN MASALAH KEBIJAKAN Tahap ini mulai dari perumusan masalah sampai dengan dipilihnya alternatif untuk direkomendasikan dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. 2.IMPLEMENTASI KEBIJAKAN Setelahkebijakanpublikdisahkanolehpejabatyangberwenang maka kemudian kebijakan tersebut diimplementasikan.Dalamhalini,BintoroTjokroamidjojodanMustopadidjaja mengemukakan ada 3 bentuk impelementasi kebijakan, yaitu : Kebijakanlangsung,yaitukebijakanyangpelaksanaannya dilakukan oleh pemerintah sendiri, misalnya Inpres SD. Kebijakan tidak langsung, yaitu kebijakan yang pelaksanaannya tidak dilakukan oleh pemerintah. Jadi pemerintah hanya mengatur saja.Misalnyakebijakanpemerintahdibidanginvestasimodal asing. Kebijakan campuran, yaitu kebijaksanaaan yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta, misalnya : kebijakan bidang kebersihan di DKIJakartayangdilaksanakanbaikolehDinasKebersihan maupun oleh Swasta. Pengantar Kebijakan Publik Tri Widodo W. Utomo 40 3.MONITORING KABIJAKSANAAN Monitoringadalahproseduranalitikdarikebijakanyang menghasilkaninformasitentangkonsekuensidarikebijakan publik,yaituketerkaitanantaraimplemntasidanhasil-hasilnya (outcomes).Dilihatdarisegimonitoring,hasilkebijakandapatdibedakan menjadi 2, yaitu: 1) PolicyOutput:misalnyabarang,jasadansumber-sumber diterima oleh kelompok sasaran, misalnya : bantuan dana IDT sebesar Rp 20.000.000 per desa. 2) PolicyImpact:yaituperubahanyangterjadidarikelompok sasaran,misalnyaapakahadanyaIDTitujumlahmasyarakat miskin berkurang. 4.EVALUASI KEBIJAKAN Bertujuanuntukmenilaiapakahadaperbedaansebelumdan setelah kebijakan itu diberlakukan. Pengantar Kebijakan Publik Tri Widodo W. Utomo 41 SIKLUS KEBIJAKAN PUBLIK Adalah tahapan-tahapan yang harus ditempuh / dilakukan untuk dapatmemecahkanberbagaimasalahpublik.Dalamhalini, sebelumsampaikepadapenetapankebijakan,terlebihdahulu disyaratkanadanyaprosesperumusankebijakan(policy formulations).AtaumengikutipendapatClaydanSchaffer(dalam Arifin,1997),penetapankebijakanmerupakantahapterakhirdari perumusan kebijakan. Selanjutnya, perumusan kebijakan dilanjutkan dengan proses implementasi kebijakan (policy implementations). Dalambentukmodel,secaraumumproseskebijakanpublikdapat digambarkan secara siklis sebagai berikut. Perumusan Kebijakan Implementasi Kebijakan Monitoring Kebijakan Evaluasi Kebijakan Pengantar Kebijakan Publik Tri Widodo W. Utomo 42Model Proses / Siklus Kebijakan PublikClay and Schaffer Policy Goal Declared Technical/Economic Analysis Array of Policy Alternatives Best Policy Chosen Best Policy Implemented Outcomes of Policy Chosen Evaluation of Policy Chosen Lessons of Policy Chosen Start Analysis Next Policy Chosen Pengantar Kebijakan Publik Tri Widodo W. Utomo 43 Model Hirarkhi Perumusan Kebijakan Publik Bromley Policy Level Institutional Arrangements Organizational Level Institutional Arrangements Operational Level Patterns of Interaction Outcomes Assessment Pengantar Kebijakan Publik Tri Widodo W. Utomo 44 ANALSS KE8]AKAN PU8LK ;!^k^u Analisiskebijakan,sebagaiusahauntukmengadakaninformasi dalampembuatankebijakan,sebenarnyasudahadasemenjak manusiamengenalorganisasidanmengetahuitentangpembuatan keputusan,mulaidaripenggunaancarayangpalingsederhanadan tradisional(berdasarkanmistik)sampaipadapenggunaancara-cara ilmiah, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Namunsebagaidisiplinilmutersendiri,kegiatanilmukebijakan dimulaisetelahPerangDuniaII,yaknidenganditerbitkannyabuku karyaHaroldD.LasswelldanDanielLarneryangberjudulThe PolicyScience:RecentDevelopmentinScopeandMethodspada tahun 1951. Dalamperkembanganselanjutnya,parapenulismasakinilebih menyukai untuk menggunakan istilah Analisis Kebijakan dari pada menggunakan istilah Ilmu Kebijakan. Pengantar Kebijakan Publik Tri Widodo W. Utomo 45 0ll\;l kl!^k^\ Jtlk 1.Dimensiproseskebijakan(policyprocess),mengkajiproses penyususnankebijakanmulaidariidentifikasidanperumusan masalah,implementasikebijakan,monitoringkebijakanserta evaluasi kebijakan. 2.Dimensi analisis kebijakan (policy analysis), meliputi penerapan metodedanteknikanalisisyangbersifatmultidisiplindalam proses kebijakan yakni untuk penyusunan strategi kebijakan. Pengantar Kebijakan Publik Tri Widodo W. Utomo 46 William N. Dunn Suatudisiplinilmusosialterapanyangmenggunakanberbagai macam metodologi penelitian dan argumen untuk menghasilkan dan mentransformasikaninformasiyangrelevanuntukmemecahkan masalah-masalah kebijakan. E.S. Quade Suatubentukpenelitianterapanyangdilakukanuntukmemahami secaramendalamberbagaipermasalahansosialgunamendapatkan pemecahan yang lebih baik. Stuart S. Nagel Penentuandalamrangkahubunganantaraberbagaialternatif kebijakan dan tujuan kebijakan ; manakah diantara berbagai alternatif kebijakan,keputusanataucara-caralainnya,yangterbaikuntuk mencapai sejumlah tujuan-tujuan tertentu. 1.Memberikaninformasikepadapembuatkebijakandalamrangka memecahkan masalah-masalah masyarakat.2.Meningkatkan kualitas kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. TUJUAN Pengantar Kebijakan Publik Tri Widodo W. Utomo 47 FAKTOR STRATEGIS YANG BERPENGARUH DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN IAKTOR POLITIK Perludipertimbangkan,karenadalamperumusankebijakan diperlukan dukungan dari berbagai aktor kebijakan (policy actors), baik dari kalangan pemerintah maupun bukan pemerintah.Isikebijakanakansangatdiwarnai/dipengaruhiolehvisidan kepentingan aktor kebijakan tersebut. FAKTOR EKONOMI / FINANSIAL Perludipertimbangkanterutamaapabilakebijakantersebutakan menggunakan dana yang cukup besar atau akan berpengaruh pada situasi eknomi dalam negara.Indikator yang perlu diperhatikan anatara lain : tingkat inflasi dan hutang LN, daya beli dan pendapatan perkapita penduduk, potensi daerah dan komoditas unggulan, dsb. FAKTOR ADMINISTRATIF / ORGANISATORIS Perludipertimbangkanapakahdalampelaksanaankebijakanitu benar-benarakandidukungolehkemampuanadministratifyang memadai, atau apakah sudah ada organisasi yang akan melaksanakan kebijakan itu. Pengantar Kebijakan Publik Tri Widodo W. Utomo 48 IAKTOR TIKNOLOGI Perlumempertimbangkanapakahteknologiyangadadapat mendukung, apabila kebijakan tersebut akan diimplementasikan. IAKTOR SOSIAL, BLAYA AN AGAMA Perlu dipertimbangkan apakah kebijakan tersebut tidak menimbulkan benturan sosial, budaya dan agama atau yang sering disebut masalah SARA. IAKTOR PIRTAHANAN AN KIAMANAN Perludipertimbangkanapakahkebijakanyangakandikeluarkanini tidak akan menggangu stabilitas keamanan negara. FAKTOR DIATAS AKAN MENJADI KRITERIA DALAM MENENTUKAN FEASIBILITAS (KELAYAKAN) DARI ALTERNATIF KEBIJAKAN YANG AKAN DIPILIH Pengantar Kebijakan Publik Tri Widodo W. Utomo 49 Lungkuh-Iungkuh AnuIisis kebigukun (Mustopadidjaja,1988) 1. PERUMUSAN MASALAH KEBIJAKAN Dimaksudkanuntukmenemukandanmemahamihakikat permasalahan,kemudianmerumuskandalambentuksebabakibat, manafaktorpenyebab(independentvariable)danmanayang merupakan faktor akibat (dependent variable). 2. PENENTUAN TUJUAN Tujuanadalahsesuatuakibatyangsecarasadaringindicapaiatau dihindari (mencapai kebaikan sekaligus mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan). 3. PERUMUSAN ALTERNATIF Alternatifadalahpilihantentangalatataucara-carayangdapat digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. 4. PENENTUAN KRITERIA Analisiskebijakanmemerlukankriteriayangjelasuntukmenilai, misalnya : politik, ekonomi / finansial, administratif /organisatoris, teknologi, sosial / budaya / agama, hankam. 5. PENILAIAN ALTERNATIF Pengantar Kebijakan Publik Tri Widodo W. Utomo 50 6. PERUMUSAN REKOMENDASI Penilaianatasalternatifakanmemberikangambaranmengenai sejumlah pilihan yang tepat untuk mencapai tujuan. Langkah terakhir dalamanalisiskebijakanadalahmerumuskansaran(rekomendasi) mengenai alternatif yang diperhitungkan akan dapat mencapai tujuan secaraoptimal.Dalamrekomendasiiniseringdikemukakanjuga strategi pelaksanaannya. Tugas dari para analis kebijakan (policy analyst), dengan tujuan : Memberikaninformasikepadapembuatkebijakan yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah.Meningkatkankualitaskebijakanyangdibuatoleh pemerintah. Keputusan terakhir ada pada policy makers (pembuat kebijakan) Pengantar Kebijakan Publik Tri Widodo W. Utomo 51

Dalam kaitan dengan informasi, Dunn (199+) mengemukakan bahwa metodologi analisis kebijakan dapat memberikan informasi dengan menjawab 5 pertanyaan : 1.POLICY PROBLEM : Masalah apakah yang dihadapi ? 2.POLICY OUTCOMES : Kebijakan apa yang telah ditempuh dan apa hasil yang telah dicapai ? 3.POLICY PERFORMANCE : Bagaimana nilai (kinerja) dari hasil kebijakan ? 4.POLICY ALTERNATIVE / POLICY FUTURE : Alternatif apa yang tersedia untuk memecahkan masalah, dan apa kemungkinan untuk masa depan ? 5.POLICY ACTION : Alternatif mana / tindakan apa yang perlu dilaksanakan untuk memecahkan masalah ? Pengantar Kebijakan Publik Tri Widodo W. Utomo 52 Mahasiswamelakukansimulasiuntukmenganalisispermasalahanperkotaan yangdihadapiolehmasyarakatKotaBandung,sertakebijakanyangharus ditempuhuntukmengatasipermasalahantersebut.Dalamsimulasiini,setiap mahasiswaharusmemainkanperansebagaipolicyactor,yangbersama-sama melaksanakanrapatkerjadenganWalikotagunameningkatkankualitasdan kinerja pemerintah daerah. Policyactoryangdiperlukandisini,sertatugas-tugasyangharusdijalankan adalah sebagai berikut : 1.Walikota 2.Ketua DPRD 3.Ketua Bappeda Tingkat II 4.Direktur Utama PD Kebersihan 5.Kepala Dinas PU (Tata Kota) 6.LSM yang peduli terhadap kondisi dan masalah perkotaan7.Pihak-pihak lain yang berkepentingan. Mekanisme Simulasi : 1.Walikotamemimpinrapatkerjadenganterlebihdahulureviewterhadap kebijakanyangtelahdilaksanakanselamaini,besertamasalah-masalah krusial yang mendesak untuk segera diatasi. 2.Masing-masingpesertarapatkerjamenyampaikankeluhan,laporanatau rencana kerja yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi. 3.Secara bersama-sama, seluruh peserta rapat kerja harus mampu melakukan hal-hal sebagai berikut : Mengidentifikasi permasalahan kebijakan Mengidentifikasikemajuan-kemajuan/hasil-hasilyangtelahdicapai, serta yang belum berhasil.Menilai tingkat kinerja yang dicapai. Merumuskanalternatif-alternatifkebijakanuntukmenggantiatau mengopttimalkan kebijakan yang pernah ditempuh, sekaligus memilih / menentukan tindakan yang paling layak. Pengantar Kebijakan Publik Tri Widodo W. Utomo 53

Penting untuk menghindari kegagalan implementasi yang disebut implementation gap, yaitu suatu keadaan dimana terdapat perbedaan antara yang diharapkan dengan yang senyatanya dicapai. Besar kecilnya perbedaan / kesenjangan tersebut antara lain ditentukan oleh implementation capacity dari organisasi atau pihak yang diberi tugas melaksanakan kebijakan itu. Kegagalan kebijakan (policy failure) sendiri terdiri dari dua kategori, yaitu tidak terimplementasikan (non implemented) dan implementasi yang tidak sempurna (unsuccesful implementation). Pengantar Kebijakan Publik Tri Widodo W. Utomo 54 Brian W. Hogwood dan Lewis A. GunnTHE TOP DOWN APPROACH : diperlukan 10 syarat untuk dapat mengimplemtasikan kebijakan negara secara sempurna (perfect implementation) Kondisi eksternal yang dihadapi oleh instansi pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan atau kendala yang serius. Untukpelaksanaanprogramtersediawaktudansumber-sumber yang cukup memadai. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia. Kebijakanyangakandiimplementasikandidasariolehsuatu hubungan kausalitas yang andal. Hubungankausalitasbersifatlangsungdanhanyasedikit matarantai penghubungnya. Hubungan saling ketergantungan harus kecil. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna. Pengantar Kebijakan Publik Tri Widodo W. Utomo 55 Van Meter dan Van Horn : A H00EL 0F ThE P0L|6Y |HPLEHENTAT|0N PR06E88 Ukuran dan Tujuan Kebijakan SumberKebijakan Komunikasi antar Organisasi dan Kegiatan Pelaksanaan Lingkungan : Ekonomi, Sosial dan Politik Ciri Badan Pelaksana Sikap Para Pelaksana PRE8TA8| KERJA Pengantar Kebijakan Publik Tri Widodo W. Utomo 56 Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier : A FRAHEw0RK F0R |HPLEHENTAT|0N ANALY8|8 Mudah Tidaknya Masalah Dikendalikan Kesukaran teknis Keragaman perilaku kelompok sasaran Prosentase kelompok sasaran dibanding jumlah penduduk Ruang lingkup perubahan perilaku yang diinginkan Kemampuan Kebijaksanaan Untuk Menstrukturkan Proses Implementasi Kejelasan dan konsistensi tujuan Digunakannya teori kausal yang memadaiKetepatan alokasi sumber dana Keterpaduan hierarki dalam dan diantara lembaga pelaksana Aturan / keputusan dari badan pelaksana Rekruitmen pejabat pelaksana Akses formal pihak luar Variabel Diluar Kebijakan yang Mempengaruhi Proses Implementasi Kondisi sosiso-ekonomi dan teknologi Dukungan publik Sikap dan sumber-sumber yang dimiliki kelompok Dukungan dari pejabat atasan Komitmen dan kemampuan kepemimpinan pejabat pelaksana Tahap-tahap Dalam Proses Implementasi (Variabel Tergantung) Output Kebijakan Badan Pelaksana Kesediaan Kelompok Sasaran MematuhiOutput Kebijakan Dampak Nyata Output Kebijakan Dampak Output Kebijakan Sebagai Dipersepsi Perbaikan Mendasar Dalam UU Pengantar Kebijakan Publik Tri Widodo W. Utomo 57 TUGAS IMPLEMENTASI Mengembangkan struktur hubungan antara tujuan kebijakan yang telah ditetapkan dengan tindakan pemerintah untuk merealisasikan tujuan tersebut yang berupa hasil kebijakan (policy outcomes). Perlu diciptakan suatu sistem, yaitu dengan cara menterjemahkan tujuankebijakanyangluastersebutkedalamprogram-program kegiatan yang mengarah pada tercapainya tujuan kebijakan.Perludiciptakanberbagaimacamprogramyangkemudian dikembangkanmenjadiproyek-proyekyangharusdilaksanakan. Tujuanprogram-prgramdanproyek-proyekiniadalahuntuk mengadakanperubahan-perubahan,danperubahaninilahyang merupakan hasil dari suatu program. Jadi, studi tentang proses implementasi kebijakan meliputi pengkajian dan analisis terhadap progam-program kegiatan yang dirancang sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu. Pengantar Kebijakan Publik Tri Widodo W. Utomo 58 FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHIIMPLEMENTASI KEBIJAKAN Grindle {Marilee S.19S0) 1.Kepentingan yang dipengaruhi Padaumumnyatindakanpemerintahmerupakanupayauntukmengadakan perubahandiberbagaibidang.Upayainiseringkalimendapattantangandari mereka yang kepentingannya terganggu. 2.Bentuk manfaat yang diberikan Iniberkaitandengantingkatperubahanperilakuyangdikehendaki.Contoh: kebijakanKBakanmemakanwaktupanjangdanbanyakhambatannya daripada kebijakan penyediaan perumahan bagi masyarakat. 3.Luasnya perubahan yang diinginkan Program yang dirancang untuk mencapai sasaran yang luas dan jangka panjang akanlebihsulitimplementasinyadaripadaprogramyangdirancanguntuk jangkapendek.Contoh:kebijakanGDNakanmemakanwaktulamadan banyak hambatannya dibanding kebijakan penyediaan RSS. 4.Letak pembuatan keputusan Hal ini berkaitan dengan banyaknya instansi yang terlibat dalam implementasi kebijakan.Contoh:kebijakanmoneterhanyatergantungpadabeberapa organisasipemerintah(DepkeudanBI),sedangkankebijakanpendidikan melibatkan lebih banyak organisasi (Depdikbud, Depnaker, Bappenas, Depag, PTN / PTS). 5.Pelaksana program Makinbanyakorganisasiyangikutsertadalampelaksanaansuatukebijakan maka akan makin sulit pelaksanaannya. 6.Sumber Daya (SDM maupun non-SDM). Kondisisumberdayasetiaporganisasiberbeda,daniniakanmenyebabkan implementasi kebijakan akan mencapai tingkat keberhasilan yang berbeda.Pengantar Kebijakan Publik Tri Widodo W. Utomo 59 1.DAMPAK TERHADAP KELOMPOK SASARANMenurutSamodraWibawa(1994),pengertiandampakmeliputidampak yang diharapkan dan dampak yang tidak diharapkan. 2.UNIT SOSIAL YANG TERKENA DAMPAK SamodraWibawa(1994)mengemukakanbahwaunit-unitsosialyang terkenadampakdarisuatukebijakanmeliputiindividu/rumahtangga, organisasi / kelompok, masyarakat, lembaga dan sistem sosial. a.Dampak Individu Aspek yang terkena dampak : biologis / fisik, lingkungan hidup, ekonomi dan sosial. b.Dampak Organisasional Berbentuk dampak langsung maupun tidak langsung. Dampak ini dapat berupaterganggu/terbantunyaorganisasi/kelompokdalammencapai tujuan. c.Dampak terhadap masyarakat Menunjuk pada sejauh mana kebijakan tersebut mempengaruhi kapasitas masyarakat dalam melayani anggotanya. d.Dampak terhadap lembaga dan sistem sosial Kebijakanpadasektortertentuakanmenimbulkanpengaruh/dampak padasektorlain.Untukmengetahuitingkatkeberhasilansuatusistem sosial, beberapa indikator ini dapat dijadikan sebagai pedoman : Kelebihanbeban,misalnyapendidikanyangtidakmampu menampung jumlah lulusan sekolah Distribusi barang yang tidak merata Sumber daya yang dianggap kurang Koordinasi yang kurang baik (disintegrasi) Turunnya legitimasi (dukungan) masyarakat Turunnya kepercayaan, misalnya kepada bank swasta.