PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …repo.apmd.ac.id/94/1/420-IP-IV-2016-YAN HANRY...
115
i PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI DESA/KAMPUNG MANSINAM (Suatu Studi Penelitian Deskriptif Kualitatif di Wilayah Kampung Mansinam Distrik Manokwari Timur Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat) SKRIPSI Disusun Oleh : Yan Hanry Samber 11520129 PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN (S-1) SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD” YOGYAKARTA 2016
Transcript of PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …repo.apmd.ac.id/94/1/420-IP-IV-2016-YAN HANRY...
i
PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI DESA/KAMPUNG
MANSINAM
(Suatu Studi Penelitian Deskriptif Kualitatif di Wilayah Kampung Mansinam Distrik
Manokwari Timur Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat)
SKRIPSI
Disusun Oleh :
Yan Hanry Samber
11520129
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN (S-1)
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA
2016
ii
PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI DESA/KAMPUNG
MANSINAM
(Suatu Studi Penelitian Deskriptif Kualitatif di Wilayah Kampung Mansinam Distrik
Manokwari Timur Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat)
SKRIPSI
Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Mencapai Gelar Sarjana Jenjang
Pendidikan Strata Satu (I)
Program Studi Ilmu Pemerintahan
Disusun Oleh
YAN HANRY SAMBER
N. I. M : 11520129
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
JENJANG PENDIDIKAN STRATA I
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA
2016
iii
HALAMAN PENGESAHAN
Telah diuji dan disahkan oleh Tim Penguji
Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta, pada :
Hari : Rabu
Tanggal : 30 Maret 2016
Pukul : 13:00 WIB
Tempat : Ruangan Ujian Skripsi STPMD”APMD” Yogyakarta
TIM PENGUJI
Nama Tanda Tangan
1. Ketua/ Pembimbing
Gregorius Sahdan, S.IP., MA. ....................................
2. Penguji Samping I
Drs. Supardal, M.Si ....................................
3. Penguji Samping II
Dra. Herawati, MPA. ....................................
Mengetahui
Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan
Gregorius Sahdan, S.IP, MA
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARKAT DESA”APMD”
YOGYAKARTA
2016
iv
LEMBAR PERNYATAAN
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Yan Hanry Samber
NIM : 11520129
Program Studi : Ilmu Pemerintahan (S1)
Menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya sendiri, apabila dalam
penyusunan skripsi ini saya mengutip dari karya orang lain. Maka saya
mencantumkan sumbernya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, saya bersedia
dikenakan sanksi apabila terbukti melakukan tindakan plagiat (penjiblakan)
terhadap karya orang lain.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya,
Yogyakarta, 11 April 2016
Yan Hanry Samber
v
MOTO
Takut Akan Tuhan Adalah Permulahan Pengetahuan, (Amsal 1:7)
Sebab Segala Sesuatu Adalah Dari Dia, Dan Oleh Dia, Dan Kepada Dia : Bagi Dialah
Kemuliaan Sampai Selamanya (Roma 11:36)
Jangan tanya apa yang dibuat oleh negara untukmu, tapi tanyalah apa yang boleh kamu buat untuk negara (Abraham Lincoln)
Time is like a river. You cannot touch the same water twice, because the flow that has passed will
never pass again. This is the truth of life, its strange but true. Once you realise this, its never too late to change.
Ia membuat segalah sesuatu indah pada waktunya (Pkh 3:11)
Enjoy every moment of life
vi
HALAMAN PERSEMBAHAN
Hari takkan indah tanpa mentari dan rembulan, begitu juga hidup takkan indah tanpa
tujuan, harapan serta tantangan. Meski terasa berat, namun manisnya hidup justru akan terasa,
apabila semuanya terlalui dengan baik, meski harus memerlukan pengorbanan. Aku
persembahkan karya kecil ini kepada :
Tuhan Yang Maha Esa
“Terima kasih atas segala hikmah pengetahuan yang diberikan untuk penulis, sehingga tiada
alasan bagi penulis untuk berhenti bersyukur atas segala tuntunan dan penyertaan dalam
hidup ini”
Bapa dan Mama
Terima untuk cahaya hidup, yang senantiasa memberikan doa, harapan dan bibingan serta
selalu ada saat suka maupun duka, selalu setia mendampingi, saat Ku lemah tak berdaya, Ibu
tercinta Welmina Rumsayor yang selalu memanjatkan doa kepada Putra Mu tercinta dalam
setiap sujudnya belum ada yang bisa Ku perbuat selain memberikan karya kecil ini untuk
membalas pengorbanan dan kebaikan Mu. Spesial buat Ayah Alm. Ruben Samber ntah
dimana engkau berada Ayah inilah anak-Mu tak ada yang bisa diri Ku perbuat bagimu, selain
mengucapkan terimah kasih sudah menghadirkan aku di Dunia ini meski ini merupakan
misteri
Saudara-Saudari Ku
Terima kasih untuk Kaka Antho F Samber, Adik Leni Samber, Adik Ike Samber, Adik Roi
Samber, Adik Kristovel Samber yang sudah memberikan kepercayaan bagiKu. Persemabahn
ini Aku berikan bagi kalian sebagai awal babak baru bagi hal-hal yang besar yang akan
terjadi bagi kita semua.
Keluarga Besar Samber-Rumsayor
Terima kasih untuk doa dan dukungan yang selama ini ada dan hadir dalam hidupKu
disepanjang diriKu menempuh pendidikan maaf tidak bisa menyebut secara keseluruan tapi
doaKu dan hidupKu selalu ada untuk keluarga besar.
Para Dosen di Kampus Tercinta STPMD ”APMD” Yogyakarta
“terimah kasih atas bimbingan keilmuan yang diberikan”
Teman-Teman Seperjuangan di Kampus Tercinta STPMD “APMD”
Yogyakarta
Terima Kasih atas semangat dan motivasi yang kita rasakan dalam suasana kekeluargaan
selama belajar di Kampus tercinta STPMD “APMD” Yogyakarta
“Selsius Imanuel Malailo, Yulius Wunda Lero, Rahabiam Mandacan, Sem Mandacan, Efrem
Kakaniuk, Robbin Umbu Mete, Teo Aisnak, Isay Meku, Peus Urwan, teman-teman
seangkatan 2011 dan teman-teman badan legislatif mahasiswa periode 2013-2014 yang tidak
bisa saya sebut satu persatu namanya.
vii
Teman-Teman/Saudara Seperjuangan di Rumah Doreri
Terima Kasih telah menjadi keluarga yang baik selama di Kota study ngayokarto
Kaka Musa Rumbarar, Om Agus Rumbruren, Om Agus Woria, Mas Romi, Kaka Yusup
Rumbrawer, Kaka Fred Maniawasi, Kaka Poli Marey, Kaka Geri, Kaka Pims Payai, Kiko,
Sem Mansumber, Fred Rumadas, Roi Rumadas, Teo Dimara, Alvons Payai, Melvin
Rumbruren, Abraham Kodey, adik Hermas Rumbruren, Adik Stani Rumbruren, Adik Gres
Rumbruren, Adik Kristin, dan mohon maaf yang tidak sempat tersebutkan satu persatu
namanya. Terima kasih atas dukungan dan kebersamaan dari kalian semua.
.
Untuk tujuan yang harus dicapai, untuk jutaan impian yang akan dikejar, untuk sebuah
pengharapan, agar hidup jauh lebih bermakna, karena tragedi terbesar dalam hidup bukanlah
kematian tapi hidup tanpa tujuan. Teruslah bermimpi untuk sebuah tujuan, pastinya juga harus
diimbangi dengan tindakan nyata, agar mimpi dan juga angan, tidak hanya menjadi sebuah
bayangan semu. Dan seandainya semua pohon yang ada dibumi dijadikan pena, dan lautan
dijadikan tinta, ditambah lagi tujuh lautan sesudah itu, maka belum akan habislah kalimat-
kalimat Tuhan yang akan dituliskan, sesungguhnya” Hati orang bepengertian memperoleh
pengetahuan, dan telingan orang bijak menuntut pengetahuan (Amsal 18:15)”, oleh sebab itu
“dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan
(Amsal 19:20)”
“So, Learn from the past, live for the today, and plan for tomorrow”
viii
KATA PENGANTAR
Izinkanlah saya hendak masuk ke relung hati dan cakrawala pikiran Anda. Saya
menyadari, barangkali sekarang ini Anda lagi sibuk dengan urusan dan masalah yang menyita
waktu, tenaga dan pikiran. Namun, harapan saya, Anda sekalian berkenan untuk membuka
pintu pemahaman dan pengetahuan untuk menyambut kehadiran saya lewat karya ilmiah
yang sederhana ini.
Puji syukur saya haturkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas terselesainya
penulisan skripsi yang diberi judul “Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance di
Desa/Kampung Mansinam” di Distrik Manokwari Timur, Kabupaten Manokwari Provinsi
Papua Barat. Skripsi ini merupakan salah satu syarat mutlak untuk memperoleh gelar sarjana
Ilmu Kebijakan dan Manajemen Pemda (S.IP) dalam program studi ilmu pemerintahan di
STPMD”APMD” Yogyakarta.
Secara umum, skripsi ini memuat beberapa bagian yang terbagi menjadi empat
bagian, yakni Bab I Pendahuluan, Bab II Profil Kampung Mansinam, Bab III Analisis
Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance di Desa/Kampung Mansinam dan Bab IV
Penutup (Kesimpulan dan Saran). Walaupun terbagi, skripsi ini memiliki kesinambungan
(benang merah) dalam esensi yang menjadi objek penelitian dan penulisan karya ilmiah ini.
Dengan bahasa yang sederhana, skripsi ini berisikan tentang penerapan prinsip-prinsip
governance yang dijalankan oleh pemerintah kampung Mansinam, Baperkamp dan
Masyarakat Kampung Mansinam yang memiliki peran penting di dalam roda pemerintahan
kampung.
Dalam penyusunan skripsi ini, penulis tak lupa menghaturkan terima kasih kepada
pihak – pihak yang telah meluangkan waktunya yang sangat berguna untuk memberikan
arahan, bimbingan serta nasehat – nasehat kepada penulis. Dengan tidak mengurangi rasa
hormat, perkenankanlah penulis mengucapkan rasa hormat tersebut kepada :
1. Tuhan Yang Maha Esa, sumber segala hikmah pengetahuan;
2. Bapak Habib Muhsin, Sos, M.Si, selaku KetuaSekolah Tinggi Pembangunan
Masyarakat Desa STPMD” APMD ” Yogyakarta;
3. Bapak Drs. Gregorius Sahdan, S.IP., MA. Ketua Progam Studi Ilmu Pemerintahan
STPMD”APMD” Yogyakarta beserta jajarannya, dan juga selaku dosen
pembimbing;
4. Kepada Bapak Drs. Supardal, M.Si, sebagai penguji (I ), yang dalam Ujian Skripsi
telah memberikan saran dan masukan untuk melengkapi dan memperbaiki skripsi
untuk lebih baik lagi,
5. kepada Ibu Dra. Herawati, MPA, sebagai penguji (II) yang juga dalam Ujian
Skripsi telah memberikan saran dan masukan untuk melengkapi dan memperbaiki
skripsi untuk lebih baik lagi,
6. Kepada Bapak/Ibu dosen yang telah memberikan perkuliahan di kelas yang
pernah Penulis ikuti sejak semester satu hingga akhir perkuliahan,
ix
7. Kebangspol Provinsi D.I Yogyakarta;
8. Kesbangpol Provinsi Papua Barat;
9. Kesbangpol Kabupaten Manokwari;
10. Pemerintah Distrik Manokwari Timur beserta jajarannya;
11. Pemerintah Kampung Mansinam beserta Baperkamp dan masyarakat;
12. Keluarga Besar kontrakan Doreri Yogyakarata (home base);
13. Teman -teman seperjuangan dalam organisasi BLM Periode 2013-2014
Akhirnya, penulis menyadari bahwa penulisan karya ilmiah ini masih
membutuhkan saran dan kritikan dari pembaca untuk mencapai kesempurnaan
keilmuan dalam bidang politik dan pemerintahan. Semoga karya ilmiah bisa
menjadi bahan pembelajaran yang bermanfaat bagi kita sekalian.
Yogyakarta, 11 April 2016
Penulis
Yan Hanry Samber
x
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL . .................................................................................................... i
HALAMAN PENGESAHAN . ...................................................................................... iii
HALAMAN PERNYATAAN ....................................................................................... iv
MOTO . ........................................................................................................................... v
HALAMAN PERSEMBAHAN . ................................................................................... vi
KATA PENGANTAR . .................................................................................................. viii
DAFTAR ISI . ................................................................................................................. x
DAFTAR TABEL . ......................................................................................................... xiii
SINOPSIS . ..................................................................................................................... xiv
BAB I PENDAHULUAN . ............................................................................................. 1
A. LATAR BELAKANG MASALAH . ................................................................. 1
B. RUMUSAN MASALAH . .................................................................................. 10
C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN . .................................................... 10
1. Tujuan Penelitian . ....................................................................................... 10
2. Manfaat Penelitian . ..................................................................................... 10
D. KERANGKA TEORI . ....................................................................................... 11
1. Good Governance . ...................................................................................... 11
2. Desa/Kampung . ........................................................................................... 17
3. Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance di Desa/Kampung
Mansinam . ................................................................................................... 23
E. RUANG LINGKUP . .......................................................................................... 26
1. Partisipasi . ................................................................................................... 27
2. Transparansi . ............................................................................................... 27
3. Akuntabilitas . .............................................................................................. 27
F. METODE PENELITIAN ................................................................................... 28
xi
1. Jenis Penelitian . ........................................................................................... 29
2. Unit Analisis . .............................................................................................. 30
a. Lokasi Penelitian . ................................................................................. 30
b. Objek Penelitian . .................................................................................. 30
c. Subjek Penelitian . ................................................................................ 30
3. Teknik Pengumpulan Data . ......................................................................... 30
a. Observasi .............................................................................................. 31
b. Wawancara . .......................................................................................... 32
c. Dokumentasi . ....................................................................................... 32
4. Teknik Analisis Data . .................................................................................. 34
BAB II PROFIL KAMPUNG MANSINAM . ............................................................... 35
A. Keadaan Geografi . ............................................................................................. 35
1. Wilayah . ...................................................................................................... 35
2. Batas Wilayah . ............................................................................................ 35
3. Luas Wilayah .............................................................................................. 35
B. Keadaan Demografi . .......................................................................................... 35
1. Jumlah Penduduk . ....................................................................................... 35
a. Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur . ................................................. 36
b. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama . .............................................. 37
c. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan ............................ 37
d. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian . ............................. 38
2. Sarana dan Prasarana . ................................................................................. 40
a. Sarana Peribadatan . .............................................................................. 40
b. Sarana Kesehatan . ................................................................................ 40
c. Tenaga Kesehatan . ............................................................................... 41
d. Sarana Pendidikan . ............................................................................... 42
e. Tenaga Pengajar . .................................................................................. 43
3. Sosial Ekonomi . .......................................................................................... 44
4. Sosial Budaya . ............................................................................................. 44
5. Struktur Pemerintahan Kampung Mansinam . ............................................. 45
a. Susunan Organisasi Pemerintahan Kampung Mansinam . ................... 45
xii
b. Perangkat Pemerintahan Kampung Mansinam . ................................... 45
1) Kepala Kampung Mansinam . ....................................................... 46
2) Sekretaris Kampung Mansinam. .................................................... 47
3) Kaur Dalam Struktur Pemerintahan . ............................................. 48
a) Kaur Pemerintahan . ............................................................... 48
b) Kaur Kemasyarakatan . ........................................................... 49
c) Kaur Umum . .......................................................................... 50
d) Kaur Pembangunan . ............................................................... 51
BAB III ANALISIS PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI
DESA/KAMPUNG MANSINAM . ............................................................................... 52
A. Deskripsi Informan . ........................................................................................... 53
1. Deskripsi Informan Berdasarkan Usia . ......................................................... 53
2. Deskripsi Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan . ................................. 54
3. Deskripsi Informan Berdasarkan Pekerjaan dan Jabatan . ............................. 55
4. Keterkaitan Antara Usia Tingkat Pendidikan Pekerjaan dan Jabatan
Informan Dengan Informasi . ......................................................................... 56
B. Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance di Desa/Kampung
Mansinam. ........................................................................................................... 57
1. Partisipasi . ..................................................................................................... 60
a) Penyediaan Ruang Partisipasi Bagi Masyarakat oleh
Pemerintah . ............................................................................................. 60
b) Bentuk Partisipasi Masyarakat Bersama Pemerintah . ............................ 62
c) Tindakan Pemerintah Dalam Mempengaruhi Masyarakat Untuk
Berpartisipasi ......................................................................................... . 63
d) Tingkat Partisipasi Masyarakat . ............................................................. 64
e) Waktu Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. .. 65
f) Cara masyarakat berpartisipasi . .............................................................. 67
g) Kesulitan yang dihadapi masyarakat dala berpartisipasi ........................ 68
2. Transparansi . ................................................................................................. 70
a) Keterbukaan akses publik bagi informasi atas proses perencanaan
dan pelaksanaan pembangunan di Desa/Kampung . ............................... 70
xiii
b) Akses informasi program pemberdayaan muda di peroleh masyarakat
dari pemerintah . ...................................................................................... 72
c) Transparansi dalam perekrutmen jabatan publik di Desa/Kampung . .... 74
d) Transparansi dalam pengambilan keputusan atau kebijakan . ................ 76
3. Akuntabilitas . ................................................................................................ 78
a) Pertanggungjawaban pemerintah dalam peningkatan ekonomi
masyarakat . ............................................................................................. 78
b) Pertanggungjawaban kepala Desa/Kampung dalam peningkatan
sumber daya aparatur Desa/Kampung . ................................................... 80
c) Pertanggungjawaban pemerintah dalam upaya peningkatan saran
dan prasarana Desa/Kampung . ............................................................... 82
d) Akuntabilitas pemerintah desa/kampung dalam perlindungan hak
ulayat Desa/Kampung . ........................................................................... 83
e) Akuntabilitas Pemerintah desa/kampung dalam mengelola potensi
Desa/Kampung . .......................................................................................... 85
BAB IV PENUTUP . ...................................................................................................... 88
A. Kesimpulan . ....................................................................................................... 88
B. Saran . ................................................................................................................. 90
DAFTAR PUSTAKA . ................................................................................................... 92
LAMPIRAN
xiv
DAFTAR TABEL
Tabel II.1 Jumlah Penduduk Kampung Mansinam ........................................................ 36
Tabel II.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan ..................................... 38
Tabel II.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian . ...................................... 39
Tabel II.4 Sarana Kesehatan Yang Berada di Kampung Mansinam ............................. 40
Tabel II.5 Tenaga Kesehatan . ........................................................................................ 41
Tabel II.6 Sarana Pendidikan . ........................................................................................ 42
Tabel II.7 Tenaga Pengajar ............................................................................................ 43
Tabel III. 1 Deskripsi Informan Berdasarkan Usia ........................................................ 53
Tabel III.2 Deskripsi Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan ................................. 54
Tabel III. 3 Deskripsi Informan Berdasarkan Pekerjaan dan Jabatan ............................ 55
xv
SINOPSIS
PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI DESA/KAMPUNG
MANSINAM
Selama ini kekecewaan terhadap pelaksanaan pembangunan Desa/Kampung, sering
dirasakan diseluruh Desa/Kampung di Indonesia termasuk masyarakat lokal di
Desa/Kampung Mansinam yang merupakan sebuah Pulau disebelah Selatan Teluk Doreri
Kabupaten Manokwari. Desa/Kampung Mansinam yang dikatakan sebagai salah satu tonggak
penting sejarah masuknya Injil di Tanah Papua pada tahun 1855 merupakan sebuah area
pemerintahan yang paling bawah tetapi juga menjadi garda terdepan Negara Indonesia dalam
menerapkan sistem Desentralisasi kepada masyarakat melalui prinsip-prinsip good
governance dalam kepemerintahan Desa/Kampung menunjukan bahwa peranan kelembagaan
Desa/Kampung dalam pelaksanaan Desentralisasi sebagian sudah berjalan sesuai harapan.
Namun masih banyak hambatan dan kendala yang ditemukan dalam pelaksanaanya. Dalam
hal ini, secara prinsip governance adalah transparansi, efektif, efisien, akuntabel dan
partisipasi Desa/Kampung Mansinam masih banyak mengalami masalah. Masalah-masalah
tersebut diantaranya, dalam berpartisipasi masyarakat Kampung hanya dijadikan sebagai
pelengkap demokrasi dan tidak diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus
kepentingan mereka karena dibatasi oleh para stakeholders dilapangan dalam hal ini Ketua
adat, Kepala Suku dan berbagai Tokoh Masyarakat lainnya sehingga peran masyarakat
menjadi kurang maksimal. Disamping itu, keterbukaan informasi dari Pemerintah Kampung
yang terkesan ada unsur penyimpangan didalamnya seperti penggunaan Dana Otonomi
Khusus (Danan Otsus), Rencana Strategi Pembangunan Kampung (Respek) dan Alokasi
Dana Kampung (ADK) yang tidak secara terbuka dilaporkan kepada masyarakat, dan serta
akuntabilitas Pemerintah dalam perlindungan potensi yang berada di Kampung Mansinam
seperti Laut, Hutan, dan Wisata juga menjadi masalah yang tidak kalah penting dalam
peningkatan perekomian Kampung serta kesejahteraan masyarakat Kampung Mansinam itu
sendiri. Dengan demikian maka perumusan masalah yang diambil adalah Bagaimana Praktek
Good Governance di Desa/Kampung Mansinam?
Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas serta perumusan masalah yang diambil,
peneliti kemudian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan memaparkan suatu
keadaan, Obyek, atau suatu realitas sosial dalam lingkungan pemerintahan dan masyarakat.
sementara itu, teknik analisis menggunakan teknik Observasi, Wawancara dan Dokumentasi
dimana subyek dan sekaligus informan dalam penelitian ini adalah Kepala Kampung beserta
Aparat Kampung 3 orang, Ketua Baperkamp beserta Anggotanya 2 orang dan Masyarakat
Kampung Mansinam 3 orang.
Hasil penelitian ini adalah Praktek Pemerintahan yang terjadi di Kampung Mansinam
masih sangat sederhana dengan berbagai program yang dapat membantu meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Namun dalam berpartisipasi masyarakat masih saja dijadikan
sebagai pelengkap Demokrasi saja. Selain itu, Transparansi Pemerintah kepada masyarakat
masih menjadi masalah dimana masih terdapat penyimpangan dalam memberikan informasi
dan sarana pendukung pun masih menjadi masalah bagi Pemerintah. Kemudian
pertangungjawaban Pemerintah dalam hal meningkatkan Sumber Daya Manusia juga masih
menjadi masalah sehingga berbagai potensi yang ada di Kampung Mansinam menjadi tidak
bernilai dimata masyarakat.
xvi
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG MASALAH
Keanekaragaman masyarakat dengan segala perbedaan aspek-aspek yang tercakup di
Negeri ini merupakan realitas dalam kehidupan. Berbagai perbedaan dalam aspek sosial,
ekonomi, politik dan kultur tidak mungkin dihindari. Setiap upaya menciptakan kesatuan
diantara berbagai perbedaan dan pemaksaan yang berakhir dengan kegagalan. Dalam
kehidupan masyarakat, persatuan dapat diciptakan tetapi kesatuan hanya merupakan slogan
atau jargon. Kebijakan melting pot di Amerika Serikat pada tahun 1960-an dan kebijakan di
Indonesia pada Era Orde Baru merupakan contoh dari kegagalan menciptakan kesatuan
(Zamroni, 113:2011).
Sehubungan dengan hal itu, kemudian timbul pemikiran baru untuk menyelenggarakan
konsep Desentralisasi yang diwujudkan dalam UU No. 22 tahun 1999, UU No. 32 tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah dimana Era Sentralisasi, Otoriterianisme Negara (state-
hegemony), dan mobilisasi rakyat bergeser menuju pola-pola Desentralisasi, Demokratisasi,
dan pemberdayaan masyarakat. Kondisi ini, dalam perspektif pemerintahan sejalan dengan
konsepsi reinventing government (reformasi pemerintahan). dimana Undanng-Undang
tersebut telah membuka peluang bagi setiap Daerah untuk dapat berkreasi mengembangkan
kemandirian dalam mengelola Daerahnya sendiri. Pada konteks ini regulasi mengenai Desa
yang diatur dalam pasal 202 s/d 216 UU No. 32 Tahun 2004, memberikan kesempatan
kepada Desa untuk bangkit mengejar ketertinggalan pembangunan.
Upaya tersebut di sambut baik oleh seluruh komponen masyarakat Desa/Kampung
dipelosok Negeri ini termasuk Kampung Mansinam yang merupakan sebuah Kampung yang
terletak di Distrik Manokwari Timur Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat. Adalah
suatu keniscayaan bagi semua suku bangsa di Indonesia untuk kembali membangun
xvii
pemerintahan sesuai dengan adat-istiadat setempat. Dalam konteks ini terlihat bahwa,
peluang yang diberikan kepada Desa/Kampung sangatlah berarti bagi masyarakat dalam
melakukan percepatan pembangunan Desa/Kampung. Selain itu, Pemerintah dan masyarakat
Desa/Kampung juga diberi peluang besar untuk memberdayakan diri sendiri dalam konteks
sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Hal inilah yang sebenarnya harus direspon secara positif
oleh orang-orang yang secara praktek bersentuhan langsung dengan skema pemerintahan
Desa/Kampung.
Dalam dimensi ini, setiap Desa/Kampung tidak hanya memiliki kewenangan untuk
melaksanakan seluruh tugas dan fungsi pemerintahan serta melaksanakan berbagai kegiatan
pembangunan; tetapi setiap Desa/Kampung pun memiliki juga berbagai sumber daya untuk
pembangunan suatu sistem manajemen pembangunan yang transparan, efektif, efisien,
akuntabel dan partisipatif. Transparan dalam pengertian bahwa Pemerintah Desa/Kampung
mampu melaksanakan pelayanan publik dan kegiatan pembangunan yang semakin bebas dari
praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Efektif dalam pengertian bahwa
penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan secara penuh diarahkan untuk tujuan dan
sasaran penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kampung, yaitu mewujudkan kehidupan
bermasyarakat yang dinamis, aman, adil dan sejahtera.
Efisien dalam pengertian bahwa penggunaan seluruh sumber daya pembangunan dapat
dilakukan dengan cara-cara yang berdayaguna dan berhasilguna sehingga memberikan nilai
tambah pada setiap sumber daya sosial dan sumber daya ekonomi Daerah. Akuntabel dalam
pengertian bahwa penggunaan kewenangan pemerintahan dan penggunaan sumber daya
pembangunan dapat dipertanggungjawabkan secara jelas dan nyata. Partisipasi dalam artian,
setiap masyarakat yang ada disuatu Wilayah harus mampu menjadi penggerak dalam proses
perencanaan dan penentuan pembangunan sehingga dapat memberikan kesejahteraan kepada
Daerah tersebut. Dalam hal ini, harapan pembangunan yang dihadirkan melalui UU No. 32
xviii
Tahun 2004 memang jelas dimengerti bahwa harapan yang digambarkan melalui
Desentralisasi Otonomi Daerah benar-benar sangat berpihak kepada masyarakat. Dan ketika
dikaitkan dengan konteks kehidupan sosial masyarakat, perlu proses yang panjang untuk
dipraktekkan dalam menjalankan pemerintahan ditingkat lokal.
Namun dalam konteks lokal sekarang ini, dengan pola hidup masyarakat di Daerah-
Daerah terutama di Daerah dengan tingkat pendidikan yang sangat rendah serta memiliki
nilai-nilai lokalitas yang berbedah seperti Papua, sungguh tidaklah mudah dalam membangun
suatu sistem manajemen tata kelola pemerintahan yang baru (modern) seperti; partisipasi,
transparan, efektif, efisien dan akuntabel, karena begitu banyak masalah dan kendala yang
dihadapi oleh masing-masing Desa/Kampung. Persoalan pembangunan yang terjadi di Papua
sangat begitu rumit. Mulai dari pembangunan sarana dan prasarana pendukung sampai pada
masalah sumber daya manusia. Disamping itu, terdapat nilai lokal yang juga menjadi bagian
yang tidak kalah penting, terutama para pemangku kepentingan disetiap Desa/Kampung
seperti Kepala Suku, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat dimana tumpuhan semua
harapan-harapan bagi perbaikan nasib, baik secara materi ataupun secara non materi, yang
didalamnya terkandung slogan yang menyuarakan suatu aspirasi pertumbuhan dan perbaikan,
dan aspirasi inilah yang memberikan kekuatan untuk menguasai dan mempengaruhi
masyarakat.
Selama ini kekecewaan terhadap pelaksanaan pembangunan Desa/Kampung, sering
dirasakan diseluruh Desa/Kampung di Indonesia termasuk masyarakat lokal di
Desa/Kampung Mansinam yang merupakan sebuah Pulau di sebelah Selatan Teluk Doreri
Kabupaten Manokwari. Desa/Kampung Mansinam yang dikatakan sebagai salah satu tonggak
penting sejarah masuknya Injil di Tanah Papua pada tahun 1855 merupakan sebuah area
pemerintahan yang paling bawah tetapi juga menjadi garda terdepan Negara Indonesia dalam
menerapkan sistem Desentralisasi kepada masyarakat melalui prinsip-prinsip good
xix
governance dalam kepemerintahan Desa/Kampung menunjukan bahwa peranan kelembagaan
Desa dalam pelaksanaan Desentralisasi sebagian sudah berjalan sesuai harapan, namun masih
banyak hambatan dan kendala yang ditemukan dalam pelaksanaanya. Dalam hal ini, secara
prinsip governance adalah transparansi, efektif, efisien, akuntabel dan partisipasi
Desa/Kampung Mansinam masih banyak mengalami masalah.
Masalah-masalah tersebut tidak terlepas dari modal sosial di Indonesia yang sungguh
berbeda dengan keyakinan teoritik. Dalam hal ini, secara teoritik studi Putnam (1993)
maupun Fukuyama (1995) menunjukan bahwa modal sosial merupakan penopang
pembangunan ekonomi dan Demokrasi. Putnam antara lain mengambil kesimpulan : “studi
tentang pertumbuhan ekonomi Asia Timur yang cepat hampir selalu menekankan pentingnya
jaringan sosial yang padat, sehingga ekonomi ini menggambarkan semacam kapitalisme
berjaringan” (putnam, 1993). Francis Fukuyama (1995) juga menegaskan argumen tentang
modal sosial (kerjasama dan kepercayaan) sebagai penopang keberhasilan kapitalisme di
Eropa Barat, Amerika Utara dan Asia Timur. Desa/Kampung Mansinam sebenarnya sangat
kaya akan modal sosial yang juga menjadi tradisi dalam kehidupan keseharian di Kampung
Mansinam, tetapi juga rentan secara sosial. Artinya, masyarakat Desa/Kampung Mansinam
sudah lama mempunyai beragam ikatan sosial dan solidaritas sosial yang kuat, sebagai
penyangga penting kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Hal itu dapat
dilihat dari swadaya dan gotong royong masyarakat yang telah terbukti sebagai penyangga
utama “otonomi asli” Desa/Kampung.
Tetapi dibalik ikatan sosial dan solidaritas sosial yang kuat dikalangan masyarakat
Desa/Kampung Mansinam sering menghadapi berbagai kerentanan sosial yang menyedihkan,
bahkan melumpuhkan ketahanan sosial masyarakat Desa/Kampung Mansinam. Ketahanan
sosial masyarakat Desa/Kampung Mansinam kerapkali sangat rentan ketika mengahadapi
gempuran dari luar. Mulai dari regulasi dan kebijakan Pemerintah, proyek pembangunan,
xx
wabah penyakit menular, narkoba/miras, bencana alam, dan masih banyak lagi. Bahkan
bantuan dari Pemerintah seperti Dana Otonomi Khusus, PNPM-Mandiri Respek dan Beras
Raskin juga memunculkan kerawanan sosial dalam masyarakat, seperti pertikaian antara
warga dengan warga dan warga dengan aparat setempat. Berbagai kelemahan tersebut secara
singkat dapat diuraikan sebagai berikut :
Pertama; Pengelolaan Dana Otonomi Khusus di Desa/Kampung Mansinam yang
jumlahnya seratus juta pertahun selama kurang lebih 15 tahun ini belum menjadi solusi bagi
masyarakat Desa/Kampung Masinam untuk merasakan kesejahteraan. Fenomena politik,
sosial, ekonomi, serta budaya yang multidimensional dan kompleks, serta memiliki sifat unik
dan spesifik. Dikatakan unik dan spesifik, karena permasalahan ini memiliki karakter yang
tidak bisa dikatakan mudah karena dana sebesar ini digunakan untuk apa? Ketika dikaitkan
dengan nilai governance, dalam hal ini transparansi seperti keterbukaan informasi terhadap
pengelolaan dana serta keterbukaan informasi terhadap program pembangunan kampung
melalui dana otonomi khusus menjadi simpan siur antara aparat dan para pemangku
kepentingan. Selain itu, akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran juga menjadi masalah
dimana laporan pertanggungjawaban penggunaan dana terhadap program pembangunan di
Kampung Mansinam tidak secara terbuka dilaporkan kepada masyarakat. hal ini dapat
menyebabkan tidak terwujudnya praktek pemerintahan yang baik sesuai amanah
Desentralisasi dan Undang-Undang Otonomi Khusus. Karakter inilah yang menyebabkan
masyarakat di Desa/Kampung Mansinam menjadi sulit dalam berpartisipasi terhadap
kegiatan kepemerintahan Desa/Kampung dan sebagainya.
Kedua; program dari Pemerintah belum menjadi solusi utama bagi penyebab kemiskinan
di Desa/Kampung Mansinam. adalah setiap program dari Pemerintah seperti Program
Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri atau Rencana Strategi Pembangunan
Kampung (RESPEK) yang bertujuan untuk mengembalikan semangat gotong royong
xxi
masyarakat dan mengembalikan kepercayaan masyarakat Papua kepada Pemerintah dengan
menekankan pada partisipasi komunitas, transparansi, serta akuntabilitas dalam pengelolaan
program sering diambil alih oleh para pemangku kepentingan di Kampung Mansinam yang
telah melakukan rancangan program tanpa melibatkan masyarakat. para pemangku
kepentingan dalam hal ini, Tokoh Masyarakat, Ketua-Ketua Adat, aparat Kampung serta
Baperkamp di Kampung inilah yang sering menyebabkan program menyebar pada komunitas
warga sporadis, dan bukan kepada warga miskin karena program tidak dikhususkan bagi
warga miskin, tetapi warga masyarakat secara luas. Dalam artian program yang dirancang
oleh para pemangku kepentingan di Desa/Kampung Mansinam tidak secara khusus
diperuntuhkkan bagi kelompok miskin saja, tetapi juga kepada kelompok yang mampu dalam
hal ini PNS dan sebagainya. Akibatnya ada ketidakadilan dalam penggunaan Dana dan
fasilitas Desa/Kampung menjadi minim.
Ketiga; Distribusi beras raskin yang diperuntuhkan khusus untuk kalangan rakyat miskin
juga masih dipermainkan oleh kelompok-kelompok tertentu demi memperoleh keuntungan
semata. Dalam hal ini, masih ada satu dua orang di Desa/Kampung Mansinam yang sering
memanipulasi data masyarakat untuk kepentingan perut mereka. Keempat; dalam konteks
ekonomi Kampung, Pemerintah Desa/Kampung sebagai pelaku pemberdayaan masyarakat
belum begitu bertanggungjawab membantu masyarakat dalam memfasilitasi dan mendukung
usaha masyarakat dibidang perikanan, pertanian, peternakan dengan mencari para pelaku
pasar dari luar Desa/Kampung guna membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.
kelima; dalam bidang kesehatan dan pendidikan di Desa/Kampung Mansinam, khususnya
fasilitas pelayanan sampai dengan tenaga medis maupun tenaga pengajar juga masih menjadi
dinamika permasalahan dalam Desa/Kampung yang tidak diperhatikan oleh Pemeritah
Kampung selaku penanggungjawab dalam pemerintahan Kampung. Dari berbagai
permasalahan ini, musyawarah Desa/Kampung yang diharapkan menjadi arena penting bagi
xxii
perubahan pembangunan Desa/Kampung cenderung menjadi arena pertarungan perwakilan
kelompok yang telah mapan, dan bukan sebagai tempat utama bagi kelompk miskin untuk
menentukan nasibnya sendiri.
Selain praktik pemerintahan oleh para pemangku kepentingan, hal lain yang tak kala
bedahnhya juga adalah merujuk pada konsep civil sosiety yang mana setiap warga Negara
mempunyai akses terhadap Negara sehingga dalam skema yang demikian diperlukannya
partisipasi masyarakat yang aktif terhadap setiap kebijakan Pemerintah Desa/Kampung. Di
Kampung Mansinam sendiri sejauh ini, partisipasi masyarakat dalam program-program
pemberdayaan masyarakat di Kampung tersebut cukuplah baik. Namun yang menjadi
permasalahan adalah kurangnya dukungan dari Pemerintah Kampung untuk memfasilitasi
setiap apapun itu bentuk usaha yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Selain itu, yang
menjadi permasalahan juga adalah setiap ada kebijakan atau bantuan dari Pemerintah Pusat
maupun Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten Manokwari, masyarakat hanyalah
berpartisipasi sebagai pelengkap Demokrasi yang hanya memberikan pendapat namun
disetiap pendapat yang disampaikan, hasilnya yang diterima hanyalah para pemangku
kepentingan di Kampung tersebutlah yang menikmati dengan alasan masyarakat tidak
mampu mengelolah bantuan tersebut. Pemangku kepentingan disini adalah orang-orang yang
dipercayakan oleh masyarakat setempat seperti Tokoh Masyarakat, Ketua Adat, Aparatur
Pemerintah serta Baperkamp Kampung Mansinam itu sendiri. Dalam artian, mereka ini
dipercayai berdasarkan Adat, serta nilai-nilai lokal yang tercakup didalam kehidupan
keseharian Masyarakat Kampung Mansinam.
Berangkat dari beberapa asumsi permasalahan tersebut mengenai partisipasi masyarakat
,transparansi, efektifitas, efisien dan akuntabilitas, Pemerintah Desa/Kampung Mansinam,
pelayanan Kampung yang kurang memadai, serta tindakan-tindakan dari satu dua orang yang
secara teori sangat bertolak belakang dengan tuntutan dalam sistem penyelenggaraan
xxiii
pemerintahan yang modern. Peneliti kemudian mencoba melihatnya dari UU No. 6 Tahun
2014 tersebut, ada beberapa aspek penyelenggaraan negara yang dilihat diantaranya pertama;
dari segi formal konstitusional bertujuan untuk melaksanakan amanat UUD 1945 dan
mengatur Desa. kedua; dari segi administrasi pemerintahan, bertujuan untuk lebih
memperlancar dan menertibkan tata pemerintahan agar dapat terselenggara secara efektif,
efisien dan produktif dengan menerapkan prinsip rule of law dan Demokrasi. Dan, ketiga;
dari segi operasional bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna
penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kampung terutama dalam pelaksanaan pembangunan
dan pelayanan terhadap masyarakat. Dari asumsi teoritis tersebut, pada saat
diimplementasikan dalam program-progam pemberdayaan masyarakat dan penguatan tata
kelola pemerintahan di Kampung Mansinam, dalam konteks percepatan pembangunan
Kampung disegala aspek sebagai komitmen untuk mewujudkan kesejahteraan belum begitu
baik sebagamana mestinya.
Dalam prosesnya, masih ditemukan banyak permasalahan yang harus diperhatikan
diataranya: pertama; tata kelola pemerintahan Kampung, yang meliputi; 1) Kompetensi
aparatur yang belum memadai; 2) Manajemen pemerintahan yang belum mengindahkan
tujuan dari terbentuknya desentralisasi, 3) Sarana prasarana di Kampung yang belum
memadai, 4) Aparatur Kampung yang belum memahami fungsi dan perannya dalam
melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya; 5) Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan
pemerintahan Kampung tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan oleh Pemerintah pada
umumnya. Kedua; dibidang ekonomi Kampung, meliputi; 1) Minimnya aktor-aktor ekonomi
lokal di Kampung; 2) Keahlian masyarakat Kampung dalam berwirausaha masih rendah; 3)
Eksplorasi potensi Kampung belum maksimal; 4) Perkebunan, perikanan, peternakan, dan
sektor Wisata sebagai sumber ekonomi masyarakat Kampung Mansinam belum
dikembangkan secara produktif; 5) Terbatasnya sarana dan presarana untuk megembangkan
xxiv
ekonomi masyarakat; 6) Belum adanya regulasi dari Pemerintah Kampung Mansinam dalam
meningkatkan semangat masyarakat Kampung setempat untuk lebih giat dalam menciptakan
produk-produk lokal; 7 Koperasi Kampung yang hanya diadakan sesaat saja dan selanjutnya
tinggal namanya saja (mati suri).
Hal lain yang juga tak kala penting di Kampung Mansinam adalah pelayanan kesehatan
yang meliputi; 1) Sarana dan prasarana yang ada belum mencukupi bahkan belum tersedia; 2)
Petugas kesehatan yang selalu mangkir dari tugasnya; 3) Kesehatan lingkungan masyarakat
masih buruk (ketersediaan air bersih yang belum memadai); 3) Partisipasi masyarakat dalam
menjaga kesehatan lingkungan belum terbangun dengan baik. Begitu pula dalam dunia
pendidikan pun masih banyak ditemukan permasalahan seperti; 1) Kapasitas tenaga kerja
pendidikan yang belum memadai; 2) Rasio jumlah tenaga pendidik yang tidak sebanding
dengan jumlah peserta didik; 3) Sarana prasarana yang masih belum memadai; 4)
Kemampuan masyarakat dalam mengakses pendidikan masih rendah; 5) Partisipasi
masyarakat dalam peningkatan kualitas pendidikan juga masih sangat rendah, dan kesadaran
masyarakat dalam meningkatkan kualitas pendidikan individu masih rendah. Ini merupakan
permasalahan-permasalahan yang sangat penting untuk diwujudkan dengan adanya
Desentralisasi. Dari beberapa hal diatas kemudian berdampak negatif pada proses
penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Desa/Kampung yang baik dan juga turut
memberikan sumbangsih terhadap penyimpangan-penyimpangan yeng terjadi dalam tata
kelola pemerintahan Desa/Kampung di Mansinam.
xxv
B. RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan pada latar belakang yang telah dijabarkan diatas, maka perumusan masalah
yang diambil yakni “Bagaimana Penerapan Prinsip-Prinsip Good governance di
Desa/Kampung Mansinam?
C. TUJUAN DAN MANFAAT PENILITIAN
1. Tujuan Penelitian
Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah
Untuk mengetahui sejauh mana Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance
di Desa/Kampung Mansinam dalam meningkatkan pembangunan dan
kesejahteraan masyarakat Kampung Mansinam.
2. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat dari penelitian ini diantaranya :
a. Penelitian ini akan memberikan gambaran kepada mahasiswa untuk menjadi
bahan pembelajaran penyebab dari berhasil dan tidaknya penerapan prinsip-
prinsip good governance di Desa/Kampung Mansinam
b. Bagi Pemerintah Daerah penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan
evaluasi dan rekomendasi dalam proses pengembangan Desa/Kampung ke
depan.
c. Bagi peneliti, dapat mengetahui tentang dinamika penerapan prinsip-prinsip
good governance di Desa/Kampung Mansinam
D. KERANGKA TEORI
xxvi
Agar penelitian ini dapat terfokus pada arah dan tujuannya maka terlebih dahulu akan
disampaikan kerangka teori yaitu beberapa istilah-istilah yang akan menjadi pokok bahasan
dari penelitian ini.
1. Good Governance
Secara harfiah Governance dapat diartikan sebagai suatu kegiatan pengarahan,
pembinaan atau dalam bahasa inggrisnya disebut guiding. Ganie Rochman dalam Widodo
(2001:18) memberikan pengertian governance adalah mekanisme pengelolaan sumberdaya
ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sektor Negara dan sektor non Pemerintah
dalam suatu kegiatan kolektif. Sedangkan Pinto dalam Nisjar (1997:119) mengatakan bahwa
governance adalah praktek penyelenggaraan kekuasaan dan kewenangan oleh Pemerintah
dalam pengelolaan urusan pemerintahan secara umum dan pembangunan ekonomi pada
khususnya. Kemudian Jon Piere dan Guy Peters, mengemukakan governance sebagai konsep
yang berada dalam konteks hubungan antar sistem politik dan lingkungannya dan mungkin
melengkapi ilmu politik dan mempunyai relevansi dengan kebijakan publik. Berpikir tentang
governance berarti berpikir tentang bagaimana mengendalikan ekonomi masyarakat, serta
bagaimana mencapai tujuan bersama.(Jon Piere dan Guy Peters, 2000:1). Dalam artian
Pemerintah bukan satu-satunya lembaga dalam pengambilan keputusan, tetapi harus
melibatkan pihak lain diluar pemerintah. Dalam pengertian luas perlu keterlibatan pilar lain
diluar Negara dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pemerintahan pada level Desa
atau Kampung. Dalam hal ini setiap komponen masyarakat Kampung Mansinam juga harus
mengambil peran dalam kiprah peyelenggaraan pemerintahan Kampung.
Menurut Bank Dunia (World Bank, 1989) mengidentifikasikan governance sebagai
tindakan pemegang kekuasaan untuk mengelolah urusan-urusan Nasional. Governance
diartikan sebagai pengelolaan strukur rezim dengan sebuah pandangan untuk memperkuat
legitimasi penyelenggaraan kekuasaan dimata kehidupan publik (Goran Hyden, 1992 :7).
xxvii
Governance dan pembuatan keputusan adalah dua entitas yang berbeda, namun praktek
saling mempengaruhi, karena governance adalah kebijakan besar (metapolices) sebagai
pilihan konstitusional. Sejak diterapkan ditengah masyarakat banyak lembaga yang kemudian
mencoba menerapkan governance dengan harapan akan efektif bila memperoleh legitimasi
yang bersandar pada partisipasi, keterbukaan dan akuntabilitas. Legitimasi tersebut kemudian
ada berdasarkan UU No. 22/1999 yang telah diperbaharui menjadi UU No. 32/2004 yang
mana dari dasar inilah Pemerintah dan seluruh komponen lembaga masyarakat
menerapkanya.
Pengertian lain tentang governance juga dikemukakan oleh UNDP dalam Widodo
(2001:19) yang mengatakan “governance is de fined as the exercise of politikal, economic,
and administrasitive authory to manage a nation’s affar at all levels” (kepemerintahan
didefinisikan sebagai pelaksana kewenangan politik, ekonomi, dan administrasi untuk
mengelolah masalah-masalah Nasional pada keseluruhan jenjang pemerintahan). Artinya
bahwa, kajian tentang paradigma governance dalam hubungan ini mengarah pada suatu
kegiatan untuk melihat perkembangan dan perubahan pola-pola pikir dan cara pandang, serta
pemahaman kita tentang permasalahan yang dihadapi dalam proses peraturan, pembinaan dan
pengendalian kehidupan sosial-ekonomi masyarakat.
Stoker dalam Wiyoto (2005:5-7) mengemukakan adanya 5 (lima) proposisi penting
dalam governance, yaitu :
1) Governance merujuk pada seperangkat institusi dan aktor yang berasal dari dalam
maupun luar Pemerintah.
2) Governance mengakui mengenal batas dan tanggungjawab yang kabur dalam
menangani masalah sosial-ekonomi
3) Governance mengenal adanya saling ketergantungan diantara institusi-institusi
yang terlibat dalam tindakan bersama
xxviii
4) Governance berkenan dengan jaringan kerja berbagai aktor yang mandiri dan
otonom, dan
5) Governance memahami kapasitas untuk menyelesaikan semua masalah tidak
sepenuhnya tergantung kewenangan, akan tetapi governance percaya bahwa
Pemerintah mampu menggunakan cara-cara dan teknik-teknik untuk
mengerahkan dan membimbing.
Fokus governance dengan demikian lebih kepada tata cara, mekanisme atau proses
penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan (styles of governing) dan bukan semata-mata pada
pencapaian hasil. Governance lebih berkaitan dengan isu sentral tentang pelibatan segenap
aktor (multi-stakeholders) yang dilandasi adanya kesamaan derajad dan peran antar aktor
Pemerintah dan non Pemerintah. Seperti ditegaskan oleh Henry (2004: 50) bahwa
“goverment is institutional, and governance is institusional and networked.”
Dalam konsep governance paling dasar, disebutkan ada tiga stakeholders utama yang
saling berinteraksi dan menjalankan fungsinya masing-masing yaitu: state (Negara atau
Pemerintah), Private sector (sektor swasta atau dunia usaha), dan sosiety (masyarakat).
Institusi Pemerintah berfungsi menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif,
sektor swasta menciptakan pekerjaan dan pendapatan, sedangkan masyarakat berperan dalam
membangun interaksi sosial, ekonomi, dan politik termasuk mengajak kelompok-kelompok
masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi, sosial, dan politik.
Bertitik tolak pada pengertian governance tersebut, maka pemerintahan ditingkat
Desa/Kampung pada dasarnya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Artinya,
Pemerintah diadakan adalah untuk melayani masyarakat, serta menciptakan kondisi yang
mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi mencapai tujuan bersama. Terkait
dengan peran dan fungsi Pemerintah tersebut, sejak tahun 2001 pemerintahan di Indonesia
telah mengalami pergeseran paradigma “rule government” menjadi “good governance”
xxix
dimana, dalam paradigma “rule government” Pemerintah dalam menyelenggarakan
pemerintahan lebih menyadarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun
kalau paradigma “good governance” dalam penyelenggraan pemerintahan harus melibatkan
seluruh elemen stakeholders, baik ditingkat birokrasi lokal, ditingkat swasta maupun
ditingkat masyarakat lokal.
Kristiadi dalam Sjamsuddin (2007:55) menuturkan bahwa “sistem pemerintahan atau
administrasi publik itu harus mampu menciptakan suatu keseimbangan antara proses
optimalisasi peran administrasi publik dengan peran mekanisme pasar, sebab kebutuhan akan
good governance dapat disimak dari pendapat Pinto dalam Nasjar (1997:117) yang
mengatakan bahwa “good governance adalah praktek penyelenggaraan kekuasaan dan
kewenangan oleh Pemerintah dalam pengelolaan urusan pemerintahan secara umum dan
pembangunan ekonomi pada khususnya.”
Bertitik tolak pada uraian diatas dapat ditarik suatu kesimpulan. Bahwa good governance
adalah penyelenggaraan pemerintahan yang baik yang solid dan bertanggung jawab, serta
efisien dan efektif, dengan menjaga keseimbangan sinergitas interaksi yang konstruktif
diantara domain Pemerintah, Swasta dan Masyarakat. Karena itu, untuk membangun good
governance dibutuhkan perubahan yang menuntut adanya ciri kepemimpinan pada masing-
masing pihak yang memungkinkan terbangunnya partnership yang dimaksudkan diantara
stakeholders didalam lokalitas. Partnership yang dimaksudkan disini adalah hubungan kerja
sama atas dasar kepercayaan, kesetaraan, kemandirian untuk mencapai tujuan bersama.
Dimana, pihak Pemerintahan (eksekutif maupun legislatif) tidak dapat lagi menerapkan
model kepemimpinan yang mmengansumsikan stakeholders lain sebagai pengikut pasif yang
akan menerima setiap keputusan dan tindakan yang diambil. Sebaliknya, pihak pemerintahan
harus lebih dekat dengan warga dan secara inklusif melibatkan warga, baik dari sektor swasta
maupun civil sosiety, baik perempuan maupun laki-laki, kelompok tua maupun muda.
xxx
Selain pendapat beberapa pandangan para ahli tersebut di atas good governance juga
memiliki karakteristik seperti yang diungkapkan oleh beberapa ahli yang diantaranya,
Gambir Bhata (dalam Sedarmayanti, 2004:5), menyebutkan ada 4 unsur utama yang
terkandung didalamnya, yakni : “(1) akuntabilitas (acountability), (2) transparansi
(transparency), (3) (keterbukaan (opennes), dan (4) aturan hukum (rule of law)”. Ganie-
Rochman dalam Widodo (2001:26) juga menyebutkan ada 4 unsur utama yang terkandung
good gouernance, yakni:”(1) akuntabilitas,(2) kerangka hukum, (3) informasi, dan (4)
transparansi.” Artinya bahwa Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
publik yang dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, selama ini harus didasarkan
pada beberapa komponen diatas. Dalam merumuskan, menyusun dan menetapkan kebijakan
senantiasa didasarkan pada pendekatan prosedur dan keluaran (out put), serta dalam
prosesnya menyandarkan atau berlindung pada peraturan perundang-undangan atau
mendasarkan pada pendekatan legalitas.
Dalam perkembangan selanjutnya, UNDP sebagaimana yang dikutip oleh Lembaga
Administrasi Negara dalam Joko (2001:26) mengajukan 9 karakteristik good governance
sebagai berikut:
a. Participation. Setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan,
baik secara langsung maupun melalui intermediasi seperti ini dibangun atas dasar
kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.
b. Rule of law. Kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu,
terutama hukum untuk Hak Asasi Manusia (HAM).
c. Transparancy. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Proses-
proses, lembaga-lembaga dan informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka
yang membutuhkan. Informasi harus dapat dipahami dan dapat dimonitor.
xxxi
d. Responsiveness. Lembaga-lembaga dan proses-proses harus mencoba untuk melayani
setiap stakeholders.
e. Consensus orientation. Good governance menjadi perantara kepentingan yang
berbeda untuk memperoleh pilihan-pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas,
baik dalam hal kebijakan-kebijakan maupun prosedur-prosedur.
f. Equity. Semua warga negara, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai
kesempatan untuk meningkatkan atau menjaga kesejahteraan.
g. Effectiveness and efficiency. Proses-proses dan lembaga-lembaga sebaik mungkin
menghasilkan sesuai dengan apa yang digariskan dengan menggunakan sumber-
sumber yang tersedia.
h. Accountability. Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan
masyarakat (civil society) bertanggungjawab kepada publik dan lembaga-lembaga
”stakeholders”. Akuntabilitas ini tergantung pada organisasi dan sifat keputusan
yang dibuat, apakah keputusan tersebut untuk kepentingan internal atau eksternal
organisasi.
i. Strategic vision. Para pemimpin dan publik harus mempunyai perspektif good
governance dan pengembangan manusia yang luas dan jauh ke depan sejalan dengan
apa yang diperlukan untuk pembangunan.”
Dengan demikian dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa karakteristik good governance
itu dalam perkembangannya cenderung mengalami peningkatan. Setidaknya, ada 9
karakteristik good governance yang terpenuhi dalam penyelenggaraan pemerintahan berarti
mencerminkan bahwa sistem pemerintahan tersebut semakin baik. Kemudian meningkatnya
kualitas pemerintahan yang baik, sangat dipengaruhi oleh kepedulian dan komitmen
pimpinan/top manajer dan aparat penyelenggara pemerintahan untuk menyelenggarakan
kepemerintahan yang baik. Perubahan signifikan tata cara pemerintahan, akan dirasakan
xxxii
manfaatnya oleh masyarakat dan berpengaruh terhadap meningkatnya kepercayaan
masyarakat kepada Pemerintah baik Pusat (nasional) maupun Daerah (local).
2. Desa/Kampung
Negara Indonesia yang lahir pada 17 agustus 1945 adalah Negara Kesatuan yang
berbentuk Republik. Dalam penyelenggaraan pemerintahannya Indonesia terdiri atas
beberapa Daerah/Wilayah Provinsi dan setiap Daerah/Wilayah Provinsi terdiri atas beberapa
Daerah Kabupaten/Kota. Selanjutnya didalam tiap Daerah Kabupaten/Kota terdapat satuan
pemerintahan terendah yang disebut Desa/Kampung dan Kelurahan. Dengan demikian
Desa/Kampung dan Kelurahan adalah satuan pemerintahan terendah dibawah Pemerintah
Kabupaten/Kota.
Desa/kampung dan Kelurahan adalah dua satuan pemerintahan terendah dengan status
berbeda. Desa/Kampung adalah satuan pemerintahan yang diberi hak otonom adat sehingga
merupakan badan hukum sedangkan kelurahan adalah satuan pemerintahan administrasi yang
hanya merupakan kepanjangan tangan dari Pemerintah Kabupaten/Kota. Jadi, Kelurahan
bukan badan hukum melainkan hanya sebagai tempat beroperasinya pelayanan pemerintahan
dari Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Lurah setempat. Sedangkan Desa/Kampung
adalah wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai kesatuan masyarakat hukum (adat) yang
berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan asal-usulnya.
Untuk lebih jelasnya, menurut Bintarto (1968: 95), Desa adalah suatu perwujudan
geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis sosial ekonomis, politik, dan kultural
yang terdapat dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan Daerah-Daerah lainya.
Pendapat lain juga dikemukakan oleh Bournen (1971: 19) bahwa Desa adalah salah satu
bentuk kuno dari kehidupan bersama sebanyak beberapa ribu orang, hampir semuanya saling
mengenal; kebanyakan yang termasuk didalamnya hidup dari pertanian, perikannan, dan
sebagainya usaha-usaha yang dapat dipengaruhi oleh hukum dan kehendak alam. Dan dalam
xxxiii
tempat tinggal itu terdapat banyak ikatan-ikatan keluarga yang rapat, ketaatan, dan kaidah-
kaidah sosial. Selain itu, Unang Soenardjo (1984: 11) juga mengemukakan bahwa Desa
adalah suatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam
suatu wilayah yang tertentu batas-batasnya; memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat,
baik karena seketurunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi,
sosial, dan keamanan; memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama; memiliki kekayaan
dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.
Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus
Papua mendefinisihkan Desa/Kampung sebagai Kampung atau yang disebut dengan nama
lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat
yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di Daerah Kabupaten/Kota;
selanjutnya dalam Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 31 tahun 2003 tentang
Pedoman Organinsasi Pemerintahan Kampung juga mendefinisihkan Kampung atau yang
disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum
yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintah
Nasional dan berada di Daerah Kabupaten Manokwari. Dalam hal ini Kampung dimaknai
sebagai suatu kesatuan masyarakat yang tidak bedah jauh dengan Desa. Dimana Kampung
juga memiliki Pengakuan oleh Negara sebagai suatu Daerah yang memiliki ciri khas
tersendiri dan memliki nilai-nilai adat yang berbeda dari setiap Daerah dalam Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Berdasarkan definisih dari ketiga penulis diatas bersama regulasi dari Pemerintah Pusat
maupun di Daerah dapat dikatakan bahwa Desa/Kampung adalah suatu wilayah yang didiami
oleh sejumlah penduduk yang saling mengenal atas dasar hubungan kekerabatan dan/atau
xxxiv
kepentingan politik, sosial, ekonomi, dan keamanan yang dalam pertumbuhannya menjadi
kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat sehingga tercipta ikatan yang rukun antara
masing-masing warga yang pada umumnya warga tersebut hidup berasal dari pertanian,
perikanan, dan mempunyai hak mengatur rumah tangganya sendri, dan secara administratif
berada dibawah pemerintahan Kabupaten/Kota.
Dalam pemaknaan ini, Desa/Kampung mendorong kita untuk menelusuri akar sosial,
ekonomi, politik, dan budaya Desa/Kampung. Demikian pula istilah Desa/Kampung
disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat seperti : Nagari, Marga,
Kampung, dan lain sebagainya. Desa/Kampung sebagai teritorial dan sebagai kesatuan
masyarakat tidak terlepas dari pengendalian atas tanah. Artinya apakah titik kendali terhadap
kedua sektor tersebut ditangani orang Desa/Kampung atau justru dilakukan oleh pihak lain
diluar Desa/Kampung. sejalan dengan hal itu, beberapa landasan hukum pemerintahan
Desa/Kampung yang dapat dilihat dalam UU No. 22 Tahun 1999 yang telah direfisi menjadi
UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah mengakui (rekognisi) kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingannya
sendiri. Namun dalam otonomi ini pemerintahan di Desa/Kampung tidak memliki otonomi
formal yang sama seperti yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah
Kabupaten/Kota. Dengan kata lain, Otonomi yang dimiliki oleh Pemerintah Desa/Kampung
hanya sebatas pada asal-usul dan adat-istiadat.
Mencermati pengertian Desa/Kampung tersebut, dalam konteks multikultur dan beragam
pengertian pengakuan (rekognisi) hadir. Charles Taylor misalnya, memahami pengakuan
(rekognisi) dalam dua pengertian: “politik universal”, yakni proteksi terhadap otonomi
individu, kelompok atau komunitas, dengan cara menjamin hak-hak mereka; serta “politik
perbedaan”, yakni proteksi terhadap otonomi individu, kelompok atau komunitas dengan cara
menjamin hak-hak mereka dalam melindungi budayanya. Dengan adanya pandangan ini
xxxv
kemudian hadir peraturan perundangan-undangan terakhir yang mengatur mengenai
Desa/Kampung adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Yang dimana
pada Undang-undang tersebut telah mengakui Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum adat
dan merupakan entitas yang berbeda dengan kesatuan masyarakat hukum yang disebut
Daerah. Entitas yang ada sebelum NKRI lahir pada 1945, sudah memiliki susunan asli
maupun membawa hak asal-usul dan Multikulturalisme Indonesia tidak bisa diseragamkan
(Sutoro Eko, 2014:27,28).
Dari definisih sebelumnya, kombinasi antara asas pengakuan (rekognisi) dan
pembantuan (subsidiariatas) menghasilkan definisih Desa dalam UU No. 6 tahun 2014
tentang Desa yang berbeda dengan definisih-definisih sebelumnya yakni: “Desa adalah Desa
dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
Dalam hal ini Desa/Kampung atau yang disebut dengan nama lain, mempunyai
karakteristik yang berlaku umum diseluruh Indonesia. Desa adat atau yang disebut dengan
nama lain mempunyai karakteristik yang berbeda dari Desa pada umumnya, terutama karena
kuatnya pengaruh adat terhadap organisasi dan sistem pemerintahan lokal, pengelolaan
sumber daya lokal dan kehidupan masyarakat lokal, pengelolaan sumber daya lokal, dan
kehidupan sosial budaya. Artinya, Desa adat memliki hak asal usul yang lebih dominan dari
pada hak asal-usul Desa sejak Desa adat itu lahir sebagai komunitas asli yang ada di tengah
masyarakat. Dalam pengertiannya Desa adat adalah sebuah kesatuan masyarakat hukum adat
yang secara historis mempunyai batas wilayah dan identitas budaya yang terbentuk atas dasar
xxxvi
teritoial yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa berdasarkan
hak asal usul (Sutoro Eko, 2014:32).
Dalam (Sutoro Eko,2014:45,46) menjelaskan bahwa sesuai dengan prinsip Desa
membangun, Desa sebagai subjek pembangunan tradisi dan tradisi berdesa, maka model
pembangunan yang di gerakkan (community driven development-CDD) berubah menjadi
pembangunan yang di gerakan oleh Desa atau Desa menggerakan pembangunan (village
driven development-VDD). Belajar dari pengalaman ACCESS, VDD mempunyai beberapa
karakteristik:
1. Desa hadir sebagai sebuah kesatuan kolektif antara Pemerintah Desa dan
masyarakat.
2. Kepentingan dan kegiatan Desa dalam pemerintahan dan pembangunan diikat dan
dilembagakan secara utuh dan kolektif dalam sistem Desa.
3. Kemandirian Desa ditopang dengan kewenanganan, diskresi dan kapasitas lokal.
4. Kepala Desa tidak bertindak sebagai kepanjangan tangan Pemerintah, melainkan
berdiri dan bertindak sebagai Pemimpin masyarakat.
5. Otoritas dan akuntabilitas Pemerintah Desa yang memperoleh legitimasi dari
masyarakat.
6. Desa mempunyai Pemerintah Desa yang kuat dan mampu menjadi penggerak potensi
lokal dan memberikan perlindungan secara langsung terhadap warga, termasuk kaum
marginal dan perempuan lemah.
7. Demokratisasi Desa yang mencakup: (a) institusional nilai-nilai transparansi,
akuntabilitas, partisipasi, inklusivitas, dan kesetaraan gender; (b) institusi
representasi dan deliberasi; (c) pertautan (engagement) antar pelaku di Desa.
8. Pelembagaan perencanaan dan penganggaran secara inklusif dan partisipatoris serta
berbasis pada aset lokal.
xxxvii
9. Pembangunan berbasis pada aset penghidupan lokal.
10. Dana Alokasi Desa (ADK) dari Pemerintah sebagai bentuk redistribusi ekonomi dari
Negara dan menjamin keadilan ekonomi bagi Desa.
11. Desa bermartabat secara budaya, yang memiliki identitas atau sistem sosial-budaya
yang kuat, atau memiliki kearifan lokal yang kuat untuk mengelola masyarakat dan
sumber daya lokal.
12. Satu Desa, satu rencana, satu anggaran.
13. Warga Desa yang kritis, aktif dan terorganisir. Ikatan warga dalam komunitas sangat
penting tetapi tidak cukup, namun butuh warga yang aktif, melek dan sadar politik
terhadap hak dan kepentingan mereka, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan Desa.
Dari beberapa pengertian Desa/Kampung diatas maka dapat diketahui bahwa
Desa/Kampung maupun masyarakat merupakan bagian dari Negara, yakni Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI). Dan Negara memiliki kedaulatan hukum atas Daerah,
Desa/Kampung dan warga masyarakat. dengan demikian, ketika warga sebuah komunitas
sepakat mengorganiasasikan dirinya ke dalam kesatuan masyarakat hukum yang disebut
istilah Desa/Kampung, kemudian Desa/Kampung itu menghadirkan kekuasaan lokal (dalam
wujud sebagai Pemerintah Desa/Kampung), maka Desa/Kampung pun harus tunduk kepada
Kedaulatan Hukum Negara. Namun jika Desa/Kampung dibandingkan dengan Daerah
tampak berbeda bahwa Desa/Kampung mengandung unsur “prakarsa masyarakat, hak asal
usul, dan/hak tradisional” yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
3. Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance di Desa/Kampung Mansinam
xxxviii
Akhir-akhir ini, kinerja pemerintahan Desa/Kampung selalu mengalami proses
perubahan dan menjadi sorotan publik baik dari segi regulasi maupun implementasinya yang
sangat kompleks. Untuk pelaksanaan pemerintahan di Desa/Kampung yang efektif dan
efisien, diperlukan program pengembangan Desa/Kampung dengan berorientasi pada,
pelayanan Desa/Kampung, pemberdayaan masyarakat, peningkatan infrasturktur dan lain
sebagainya dalam bentuk pedoman yang harus diikuti oleh seluruh pemerintahan
Desa/Kampung di Indonesia. Program pengembangan pemerintahan Desa/Kampung sangat
penting karena selain meningkatkan taraf hidup masyarakat dan pemerintahan di
Desa/Kampung juga dapat mengurangangi tingkat ketergantungan masyarakat dari
kemiskinan di Negeri ini.
Beberapa program utama yang merupakan tujuan dari pengembangan Desa/Kampung
melalui Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi diantaranya :
1. Peluncuran gerakan Desa mandiri 5.000 Desa pada tahun 2015
2. Pendampingan dan penguatan kapasitas kelembagaan dan aparatur di 5.000 Desa
tahun 2015
3. Pembentukan dan pengembangan 5.000 Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).
4. Revitalisasi pasar Desa di 5.000 kawasan perdesaan
5. Pembangunan infrastruktur jalan pendukung pengembangan produk unggulan di
5.000 Desa mandiri
6. Penyiapan implimentasi penyaluran Dana Desa 1,4 miliar per Desa secara bertahap
7. Penyaluran modal bagi koperasi per UKM 5.000 Desa
8. Pilot project system pelayanan publik jaringan koneksi online di 5.000 Desa
9. “Save Villages” di Daerah perbatasan dan Pulau-Pulau terdepan, terluar dan
terpencil.
xxxix
Dengan demikian untuk mewujudkan program tersebut, pemerintahan di Desa/Kampung
harus ikut serta mengambil bagian sehingga upaya-upaya yang dilakukan oleh kementrian
Desa/Kampung dapat terealisasikan sesuai dengan tujuan dari pada Pemerintah untuk
mensejaterahkan rakyat pada umumnya. Dari program tersebut, perlu dilihat dari prinsip
good governance dimana setiap arah kebijakan perlu diikut sertakan masyarakat dalam
berpartisipasi, ada keterbukaan (transparansi) informasi, pertanggungjawaban
(akuntabilitas), dan daya tanggap masyarakat dalam pelaksanaan sampai dengan program
tersebut apakah efektif dan efisien atau tidak.
Berbagai fakta membuktikan bahwa sebaik apapun program yang ditawarkan kepada
masyarakat tetapi kualitas dan mutunya belum memadai maka tidak ada manfaatnya bagi
masyarakat, untuk itu mutu program pengembangan Desa dari Kementrian Desa sangat
penting untuk menjawab berbagai problema di Desa/Kampung. Ambil saja contoh Progam
Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri atau Rencana Strategi Pembangunan
Kampung (RESPEK) di Papua. dimana program yang masih menggunakan prinsip good
governance, seperti partisipasi, transparansi, keadilan, dan akuntabilitas, masih belum
sepenuhnya tepat sasaran atau dibeberapa daerah termasuk di Papua juga masih tergolong
belum menyentuh sampai kepada masyarakat miskin.
Oleh karena itu, Desa/Kampung sebagai kesatuan masyarakat hukum atau badan hukum
yang memiliki kewenangan sesuai UU No. 6 Tahun 2014 harus mampu mengeluarkan dan
menjalankan aturan main tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, sehingga
mengikat kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Misalnya seluruh jajaran lembaga
pemerintahan di Desa/Kampung dengan masyarakat bersama pendamping Desa bersama-
sama merumuskan strategi apa yang sesuai untuk dipakai dalam menjalankan program
Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Kemudian seluruh
lembaga Desa/Kampung dan masyarakat serta pendamping harus bertanggungjawab apabila
xl
terjadi kesalahan dalam pelaksanaan program, dan pelayanan di Desa/Kampung untuk
menyelesaikan masalah tersebut sehingga tidak ada lagi kesalapahaman dalam menjalankan
program agar semua masyarakat dapat merasakan kesejahteraan.
Berangkat dari hal-hal diatas, Pandangan tersebut cobah dibuat agar nilai-nilai prinsip
good governance dapat tercapai. Baik dari pergeseran paradigma dan progam yang
diupayakan oleh Kementrian Desa sampai dengan upaya masyarakat sendiri dalam
membangun dan mengembangkan Desanya sesuai apa dan bagaimana konsep perkembangan
Desa/Kampungnya. Agar terjadi efek simultan dalam pengembangan Desa kedepan,
paradigma demikian secara konsisten diterapkan dalam setiap kebijakan Pemerintah, baik
Pusat maupun di Desa/Kampung. Dimana perubahan titik tekan itu terletak pada;
a) Menyadari bahwa ketidakberdayaan Desa/Kampung adalah akibat struktural dan
kondisi alamiah yang sering dipahami oleh masyarakat sebagai suatu kebiasaan hidup.
b) Konsekuensi dari titik tekan ini adalah analisis dan pertimbangan kebijakan dalam
pembangunan Desa/Kampung harus dikaitkan pada berlakunya prinsip-prinsip good
governance yang berlaku dan memihak kepada semua komponen, baik Pemerintah,
Swasta, dan Masyarakat.
c) Kebijakan yang memihak kepada orang miskin, haruslah menjadi target capaian
program. Dalam hal ini, konsep pembangunannya harus benar-benar diasumsikan
sebagai pembangunan masyarakat yang mandiri dan harus mampu mencapai target
yang direncanakan.
d) Efektifitas dalam menjalankan program merupakan salah satu instrumen penting
untuk mencapai keberhasilan progrma-program yang direncanakan oleh kementrian
tersebut, dan
e) Agar prosesnya dapat berjalan transparan, akuntabel, dan berkeadilan perlu beberapa
karakter seperti ;
xli
1. Membangun mekanisme yang mendorong kelompok/orang miskin agar dapat
memengaruhi agenda prioritas kebijakan dan menargetkan secara khusus
masalah-masalah kausal yang diidentifikasikan sendiri oleh kelompok/orang
miskin tersebut.
2. Mengamanatkan kesetaraan Gender dalam masyarakat (komunitas) dan
kebutuhan untuk menciptakan lapangan pekerjaan/pendapatan, khususnya
kelompok PKK, Pemuda dll.
3. Pada pertumbuhan ekonomi termasuk fokus kepada pemberian kesempatan
kepada pemuda, penganggur, dan lansia untuk menciptakan pekerjaan sebagai
pendapatan dan kesempatan kerja bagi mereka.
4. Penguatan Aparatur Desa/Kampung dalam mengelola administrasi Desa,
potensi Desa/Kampung dan segala bentuk tugas aparatur Desa/Kampung.
Dengan demikian, setiap upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini
kementrian Desa, Provinsi dan Kabupaten/Kota beserta Desa/Kampung dalam hal
pengembangan Desa/Kampung menjadi Desa Mandiri, memperoleh Aparatur Desa yang
berkapasitas baik, serta pemanfaatan potensi lokal di Daerah untuk menjadi lahan
perekonomian masyarakat demi kesejahteraan masyarakat bisa terjawab dengan baik dan
semua dapat berjalan transparan, akuntabilitas dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat
Desa/Kampung di Republik ini.
E. RUANG LINGKUP
Ruang lingkup penelitian merupakan suatu batasan penelitian yang akan diteliti. Adapun
penelitian yang akan dilaksanakan hanya di Desa/Kampung Mansinam, Distrik Manokwari
Timur, Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat. Penelitian ini akan terfokus pada
pengamatan Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance di Desa/Kampung Mansinam
dimana nilai-nilai governance seperti partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan,
xlii
transparansi Pemerintah terhadap program pemberdayaan dan keterbukaan terhadap
informasi dari Pemerintah serta akuntabilitas Pemerintah dalam peningkatan taraf hidup
masyarakat serta pertangungjawaban Pemerintah terhadap perlindungan hak ulayat Kampung
dan potensi Kampung yang sering menjadi bagian terpenting dalam pelaksanaan
pembangunan Kampung dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kampung Mansinam
sering menjadi bagian yang tidak kalah pentingnya. Dalam hal ini, batasan-batasan tersebut
meliputi :
1. Partisipasi yang dilihat dari :
a) Penyediaan ruang partisipasi bagi masyarakat oleh Pemerintah
b) Bentuk partisipasi masyarakat bersama Pemerintah
c) Tindakan Pemerintah dalam mempengaruhi masyarakat untuk berpatisipasi
d) Tingkat partispasi masyarakat kepada Pemerintah
e) Waktu partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintah
f) Cara masyarakat dalam berpartisipasi, dan
g) Kesulitan yang dihadapi masyarakat dalam berpartisipasi
2. Transparansi yang dilihat dari :
a) Keterbukaan akses publik bagi informasi atas proses perencanaan dan
pelaksanaan pembangunan di Desa.
b) Akses informasi program pemberdayaan muda diperoleh masyarakat dari
Pemerintah
c) Transparansi dalam perekrutmen jabatan publik di Desa, dan
d) Transparansi dalam pengambilan keputusan atau kebijakan.
3. Akuntabilitas yang dilihat dari :
a) Pertanggungjawaban Pemerintah dalam peningkatan ekonomi masyarakat
Desa/Kampung
xliii
b) Pertangjawaban Kepala Desa/Kampung dalam peningkatan sumberdaya
apatatur Desa/Kampung.
c) Pertanggungjawaban Pemerintah dalam upaya peningkatan kapasitas sarana
dan prasarana Desa/Kampung,
d) Akuntabiltas Pemerintah Desa/Kampung dalam perlindungan hak ulayat
Desa/Kampung, dan
e) Akuntabilitas Pemerintah Desa/Kampung dalam mengelola potensi
Desa/Kampung.
F. METODE PENELITIAN
Metode adalah cara yang teratur dan berpikir baik-baik untuk mencapai maksud (dalam
ilmu pengetahuan) atau cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanan suatu
kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan secara efektif, efisien, dan hasil yang
optimal. Peter Senn dalam Mohamad Adib, mengatakan, metode merupakan suatu prosedur
atau cara mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Sementara itu,
makna penelitian ini secara sederhana ialah bagaimanakah mengetahui sesuatu yang
dilakukan melalui cara tertentu dengan prosedur yang sistematis (Garna, 2000:1 dalam
Mohamad Adib).
Proses sistematis ini tidak lain adalah langkah-langkah metode ilmiah. Jadi pengertian dari
metode penelitian itu dapat diartikan sebagai pengkajian atau pemahaman tentang cara
berpikir dan cara melaksanakan hasil berpikir menurut langkah-langkah ilmiah. oleh karena
itu metode penelitian ini mencakup seluruh proses penelitian dan alat didalam upaya untuk
memahami realitas sosial, maka penggunaan metode penelitian disesuaikan dengan realitas
yang hendak diteliti adalah sebagai berikut:
xliv
1. Jenis penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif
kualitatif. Untuk mengadakan pengkajian selanjutnya terhadap istilah penelitian
kualitatif perlu kirannya dikemukakan beberapa definisih. Kirk dan Miller (1986:9)
dalam Maleong, mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu
dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada
pengamatan pada manusia dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.
Sejalan dengan definisih tersebut, Jane Riche, dalam Maleong, juga
mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah upaya untuk menyajikan dunia
sosial, dan perspektifnya didalam dunia, dari segi konsep, perilaku, persepsi, dan
persoalan tentang manusia yang diteliti.
Dari kajian tentang definisih-definisih tersebut dapatlah disimpulkan bahwa
penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena
tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi,
motivasi, tindakan, dll. Secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk
kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan
memanfaatkan berbagai metode alamiah. Metode penelitian kualitatif yang
digunakan ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan atau memaparkan suatu obyek
masalah dan bertujuan untuk menjelaskan, mengungkapkan dan untuk
mendapatkan deskripsi yang tepat mengenai praktek good governance di
Desa/Kampung Mansinam.
xlv
2. Unit Analisis
a. Lokasi Penelitian
Dalam penelitian ini, lokasi yang diambil peneliti untuk melaksanakan
penelitian adalah Kampung Mansinam Distrik Manokwari Timur,
Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.
b. Objek Penelitian
Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Praktek
Good Governance di Desa/Kampung Mansinam.
c. Subjek Penelitian
Subjek penelitian ini terdiri dari Kepala Kampung beserta Aparat
Kampung, Ketua Badan Permusyarawatan Kampung (BAPERKAMP)
beserta anggotanya, dan juga masyarakat Desa/Kampung Mansinam yang
di antaranya Masing-masing :
Kepala Desa/Kampung beserta aparaturnya 3 orang
Ketua Baperkamp beserta anggotanya 2 orang, dan
Masyarakat Desa/Kampung 4 orang.
Dalam unit analisis data, teknik pengambilan sampel data yang
digunakan adalah teknik sampling porposive (porposive sample) atau
sampel. Dalam hal ini, tujuan dari pengambilan sampel ini disesuaikan
dengan objek dan subjek yang menjadi fokus penelitian. Selain itu, dalam
fokus penelitian ini akan dipusatkan pada lokasi penelitian itu sendiri
dengan alasan yang rasional dan bisa dipertanggungjawabkan.
3. Teknik Pengumpulan Data
Untuk melaksanakan penelitian haruslah menggunakan metodologi yang benar
agar dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sekaligus mempermudah
xlvi
penelitian tersebut. Dalam penelitian ini penulis menggunakan bebeapa metode
untuk saling melengkapi agar data yang diperoleh benar-benar valid. Beberapa
teknik yang dipergunakan dalam pengumpulan data antara lain :
a. Observasi
Sebagai metode pengumpulan data, observasi diartikan sebagai
pengamatan dan pencatatan terhadap unsur-unsur yang nampak dalam
suatu gejala pada objek peneliti. Menurut Nasution, 2007, menyatakan
bahwa Observasi dilakukan untuk memperoleh informasi tentang kelakuan
manusia seperti terjadi dalam kenyataan. Pendapat lainnya juga
menyatakan bahwa observasi dilakukan bila belum banyak keterangan
dimiliki tentang masalah yang diselidiki. Dengan kata lain, observasi
sebagai alat pengumpul data dimaksud melukiskan dengan kata-kata secara
cermat dan tepat apa yang diamati, mencatatnya, dan kemudian
mengolahnya dalam rangka masalah yang diteliti secara ilmiah.
Selain itu, Guba dan Lincoln (1981: 191-193) dalam Moleong, juga
menyatakan bahwa sering terjadi ada keraguan pada peneliti, jangan-jangan
pada data yang dijaringnya ada keliru atau bias. Kemungkinan keliru itu
terjadi karena kurang dapat mengingat peristiwa atau hasil wawancara,
adanya jarak antara peneliti dan yang diwawancarai, ataupun karena reaksi
peneliti yang emosional pada suatu saat. Jalan yang terbaik untuk
mengecek kepercayaan data tersebut ialah dengan jalan memanfaatkan
pengamatan.
Dalam hal ini, jika diikhtisarkan, alasan secara metodologis bagi
penggunaan pengamatan ialah : pengamatan mengoptimalkan kemampuan
peneliti dari segi motif, kepercayaan, perhatian, perilaku tak sadar,
xlvii
kebiasaan, dan sebagainya; pengamatan memnugkinkan pengamat untuk
melihat dunia sebagaimana dilihat oleh subjek penelitian, hidup pada saat
itu, menangkap arti fenomena dari segi pengertian subjek, menangkap
kehidupan budaya dari segi pandangan dan anutan para subjek pada
keadaan waktu (Moleong,2014: 175).
b. Wawancara
Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara
mewawancarai subjek dengan mengajukan pertanyaan-pertanyanan yang
terkait dengan tujuan peneilitian ini. Untuk lebih jelasnya, menurut
Nasution, (2007), mengemukakan bahwa wawancara adalah suatu
komunikasi verbal atau percakapan yang memerlukan kemampuan
responden untuk merumuskan buah pikiran serta perasaanya dengan tepat.
Pendapat yang lain juga dikemukakan oleh Moleong, (2014), bahwa
wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Dimana
percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer)
yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang
memberikan jawaban atas pertanyaan itu.
Dalam hal ini, wawancara merupakan alat yang ampu untuk
mengungkapkan kenyataan hidup, apa yang dipikirkan atau dirasakan orang
tentang berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu dapat diambil suatu
kesimpulan bahwa wawancara merupakan suatu kegiatan, tindakan secara
langsung yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka memperoleh informasi
untuk kepentingan sebuah ilmu yang dipelajari
c. Dokumentasi
xlviii
Dokumen adalah salah satu sumber data yang paling dicari oleh
peneliti. Menurut kamus ilmiah, dokumentasi merupakan pengumpulan
data, pemilihan, dan penyimpanan informasi dalam bidang pengetahuan.
selain itu, Guba dan Lincoln (1981:228) dalam Maloeng, (2014),
mendefinisikan dokumen menjadi dua yaitu Dokumen dan Record. Berikut
pengertian tentang Record adalah setiap pernyataan tertulis yang disusun
oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa
atau menyajikan akunting. Sementara Dokumen diartikan sebagai setiap
bahan tertulis ataupun film, lain dari record, yang tidak dipersiapkan
karena adanya permintaan seorang penyidik.
Alasan yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai berikut :
1) Dokumen dan record digunakan karena merupakan sumber
yang stabil, kaya, dan mendorong.
2) Berguna bagi bukti untuk suatu pengujian
3) Keduanya berguna sesuai dengan penelitian kualitatif karena
sifatnya yang alamiah, sesuai dengan konteks, lahir dan berada
dalam konteks.
4) Record, relatif murah dan tidak sukar diperoleh, tetapi
dokumen harus dicari dan ditemukan.
5) Keduanya tidak reaktif sehingga sukar ditemukan dengan
teknik kajian isi.
6) Hasil pengkajian isi akan membuka kesempatan untuk lebih
memperluas tubuh pengetahuan terhadap sesuatu yang
diselidiki.
xlix
Dari beberapa definisih diatas, maka dapat disimpulkan bahwa
Dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan arsip
atau dokumen sebagai sumber data yang dapat diperinci dengan jalan
melihat, mencatat, merekam, dan mengabdikan dalam gambar. Selain itu,
dokumentasi sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data
karena dapat dimanfaatkan untuk menguji, menafsir bahkan untuk
meramalkan.
4. Teknik Analisis Data.
Analisis Data Kualitatif menurut (Bogdan & Biklen) dalam Maloeng, (2014)
adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan
data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya,
mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari,
dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang.
Di pihak lain, (Seidel, 1993) dalam Maloeng, (2014), mengemukakan prosesnya
berjalan sebagai berikut :
a. Mencatat yang menghasilkan catatan lapanga, dengan hal itu diberi kode
agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri.
b. Mengumpulkan memilah, mengklarifikasikan, mensintesiskan, membuat
iktisar, dan membuat indeksnya.
c. Berpikir, dengan membuat jalan agar kategori data itu mempunyai makna,
mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan, dan membuat
temuan-temuan umum.
Dari definisih-definisih tersebut dapat dipahami bahwa ada proses dalam
pengembangan permasalahan yang lebih eksploratif dan ada pula komponen-
l
komponen yang dipakai dalam suatu kegiatan, tindakan analisis sehingga diharapkan
dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap.
BAB II
PROFIL KAMPUNG MANSINAM
A. Keadaan Geografi
Secara administrasi Kampung Mansinam merupakan Kampung definitif yang
masuk dalam Wilayah Distrik Manokwari Timur. Kampung Mansinam terletak di
Wilayah Sebelah Timur dan Selatan Teluk Doreri Kabupaten Manokwari.
1. Wilayah
Kampung Mansinam merupakan salah satu dari 6 (enam) kampung/desa
termasuk dalam wilayah administratif Distrik Manokwari Timur, Kabupaten
Manokwari, Provinsi Papua Barat.
2. Batas Wilayah
Batas wilayah secara administratif Kampung Mansinam adalah :
a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Aipiri
b. Sebelah Selatan berbatasan dengan dengan Kelurahan Pasir Putih
c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Ayambori
d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Bakaro
3. Luas Wilayah
Luas wilayah Kampung Mansinam seluruhnya adalah 62 ha, yang terdiri dari
tanah hak milik, tanah Pertanian, tanah pekarangan, perkampungan.
B. Keadaan Demografi
1. Jumlah Penduduk
li
Kependudukan merupakan salah satu hal yang penting untuk dijadikan
perhatian yang serius karena penduduk memberikan peranan yang sangat penting
dalam keberhasilan pembangunan. Maka sumber daya dari penduduk harus
ditingkatkan kualitasnya demi sebuah keberhasilan pembangunan dan kemajuan
bangsa.
a. Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur
Untuk memperjelas tentang jumlah penduduk Kampung Mansinam,
peneliti akan menggambarkan dalam bentuk tabel dan penjelasannya :
Tabel II.1
Jumlah Penduduk Kampung Mansinam Berdasarkan Umur pada tahun 2014-2015
No Kelompok Umur
Jenis Kelamin Jumlah
Laki-Laki Perempuan
01 0-5 69 59 128
02 6-12 99 66 165
03 13-15 45 52 97
04 16-18 48 28 76
05 19-24 52 56 108
06 25-59 185 163 348
07 60 keatas 21 19 40
Total 519 443 962
(Sumber data : Monografi Kampung Mansinam 2014-2015)
Dari tabel diatas dapat kita lihat secara seksama bahwa, jumlah
penduduk berdasarkan usia paling banyak adalah usia diantara 25-59 tahun
lii
dengan jumlah 348 jiwa berbagi rasio antar laki-laki dan perempuan.
Sedangkan yang paling sedikit adalah penduduk dengan usia 60 tahun keatas
dengan jumlah 40 jiwa berbagi rasio laki-laki dan perempuan. Dilihat dari
tabel tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa penduduk Kampung Mansinam
terdiri dari banyak penduduk yang masih berusia produktif.
b. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama
Masyarakat Kampung Mansinam secara keseluruan menganut
kepercayaan/agama kristen protestan, namun jika ada masyarakat lain yang
bermudik atau berwisata ke Kampung Mansinam dengan memiliki keyakinan
yang berbeda, maka masyarakat Kampung Mansinam sangat menghargai
kepercayaan orang lain. pada prinsipnya masyarakat kampung mansinam sangat
memahami toleransi umat beragama yang tercantum dalam Pancasila dan UUD
serta Bineka Tunggal Ika. Perbedaan keyakinan bukanlah suatu halangan untuk
melakukan suatu aktivitas kemasyarakatan, karena perbedaan menandakan
kemajemukan masyarakat Kampung Mansinam untuk saling menghormati dan
menghargai dalam kehidupan sehari-hari bukan mencari suatu perbedaan yang
akhirnya menjadi suatu konflik. (Sumber Data: Monografi Kampung Mansinam
2014-2015)
c. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Dalam kehidupan bermasyarakat pendidikan sangat dibutuhkan karena
pendidikan merupakan suatu proses pembelajaran demi meningkatkan
pengetahuan masyarakat dalam hal berpikir serta mendapatkan ide-ide kreatif dari
masyarakat.
Dengan acuan ini maka peneliti melihat jumlah penduduk dari tingkat
pendidikan yang berada di Kampung Mansinam dalam bentuk tabel :
liii
Tabel II.2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2014-2015
No Pendidikan Jumlah
01 Tidak /belum sekolah 128
02 Tamat Paud & TK 310
03 Tamat SD/Sederajat 464
04 Tamat SMP/Sederajat 69
05 Tamat SMA/Sederajat 40
06 DIPLOMA 5
07 SARJANA 23
Total 962
(Sumber Data : Monografi Kampung Mansinam 2014-2015)
Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat secara seksama bahwa distribusi
penduduk berdasarkan tingkat pendidikan didominasi oleh penduduk yang
telah tamat SD sederajat yakni sebanyak 464 jiwa terbagi dalam rasio laki-laki
dan perempuan serta anak-anak yang masih menempu pendidikan lanjutan
menenga pertama. Sedangkan yang paling sedikit adalah berpendidikan
Diploma dengan jumlah 5 jiwa. Hal ini dapat dikatakan bahwa penduduk usia
sekolah di Kampung Mansinam sudah cukup baik dengan segala kondisi dan
pemahaman masyarakat tentang pendidikan.
d. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian
liv
Kampung Mansinam merupakan salah Satu Kampung yang terletak di
Pulau dan berada dipesisir Selatan Kabupaten Manokwari dengan jumlah
penduduk yang hampir mencapai seribu jiwa, dengan beragam manusia yang
tinggal menetap di Kampung Mansinam, masyarakat Kampung Mansinam
meliki mata pencaharian yang berbeda-beda. Untuk lebih jelasnya dapat
dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel II.3
Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian
No Mata Pencaharian Jumlah
01 Petani 23
02 Nelayan 69
03 TNI/POLRI 5
04 PNS 49
05 Wiraswasta 816
Total 962
(Sumber Data : Monografi Kampung Mansinam 2014-2015)
Dari data diatas dapat dilihat secara seksama bahwa sebagian besar
penduduk Mansinam bermata pencaharian Wiraswasta dengan jumlah 816
jiwa, berbagi rasio antar laki-laki dan perempuan yang kesehariannya hidup
sebagai Sopir, Buruh Harian Lepas, Tukang Bangunan, Karyawan
Swasta/BUMN, Pelajar yang pada saat liburan juga mencari uang, ibu rumah
tangga dan lain sebagainya. Sedangkan nelayan dan petani hanya berjumlah
92 jiwa jika digabungkan. Hal ini menunjukan bahwa sebagian besar warga
penduduk Kampung Mansinam menggantungkan hidupnya pada Wirausaha,
Nelayan di laut dan petani di perkebunan milik mereka sendiri.
lv
2. Sarana dan Prasarana
a. Sarana Peribadatan
Masyarakat Kampung Mansinam yang tidak pernah lupa akan
kewajibannya untuk melaksanakan ibadah menurut keyakianannya, dan selalu
mendengarkan apa yang disampaikan pelayan (pendeta) di Kampung tersebut.
Apa lagi Kampung Mansinam yang dijuluki Pulau Injil dan di pandang semua
orang di Tanah Papua sebagai Pulau Peradaban Orang Papua sangat
memegang keyakinan mereka pada agama yang dianut oleh masyarakat
Kampung Mansinam tersebut dan memiliki tempat Ibadah sebagaimana yang
ada dalam kehidupan beragama.
b. Sarana Kesehatan
Di kampung mansinam terdapat sarana kesehatan, yang sehari-harinya
digunakan masyarakat. adapun sarana kesehatan di Kampung Mansinam
adalah :
Tabel II.4
Sarana Kesehatan Yang Berada di Kampung Mansinam
No Sarana Jumlah (Buah)
01 PUSTU 1
02 POSYANDU 1
Total 2
(Sumber Data : Monografi Kampung Mansinam 2014-2015)
Dari tabel sarana kesehatan yang berada di Kampung Mansinam
terdapat satu buah Pustu dan Posyandu sebagai sarana pelayanan kesehatan
lvi
masyarakat, jadi sarana kesehatan yang ada berjumlah 2 buah, sarana
kesehatan ini merupakan sarana pengobatan dan tempat mencari informasi
bagi masyarakat yang membutuhkan pemeriksaan bagi diri mereka, maka
masyarakat bisa datang ke Pustu atau Posyandu untuk dilayani sebagaimana
mestinya.
c. Tenaga Kesehatan
Tenaga Kesehatan merupakan bagian dari unit pelayanan yang
dilakukan oleh petugas kesehatan. Tenaga kesehatan merupakan bagian yang
tak terpisahkan dalam dunia medis. Oleh sebab itu Kampung Mansinam juga
memiliki jumlah tenaga kesehatan yang diperuntuhkan untuk melayani
masyarakat Mansinam. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel II.5
Tenaga Kesehatan Tahun 2014-2015
No Tenaga Kesehatan Jumlah
01 Dokter 1
02 Mantri 3
03 Perawat 5
04 Bidan 2
05 Dukun -
Total 11
(Sumber Data : Monografi Kampung Mansinam 2014-2015)
Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa Kampung Mansinam telah
memiliki tenaga kesehatan yang cukup memadai dan telah mengapdi kepada
lvii
masyarakat Kampung Mansinam dalam hal pelayanan kesehatan terhadap
masyarakat. hal ini menunujukkan bahwa masyarakat Kampung Mansinam
telah memiliki sejumlah tenaga medis di Kampung yang mampu menjamin
kesehatan masyarakat di Kampung Mansinam.
d. Sarana pendidikan
Sarana pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam
meningkatkan kualitas sumber daya manusia, begitu pun di Kampung
Mansinam pendidikan cukup baik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada
tabel berikut ini :
Tabel II.6
Sarana Pendidikan Tahun 2014-2015
No Gedung Jumlah (Buah)
01 Paud 1
02 TK 1
03 SD 1
04 SMP 1
Total 4
(Sumber Data Monografi Kampung Mansinam 2014-2015)
Dari data tersebut menunjukkan bahwa sarana pendidikan yang berada
di Wilayah Kampung Mansinam cukup memadai artinya masyarakat yang
membutuhkan sarana pendidikan untuk mendidik putra-putrinya sudah
tersedia di Kampung Mansinam. Dengan demikian masyarakat Kampung
Mansinam tidak Perlu khawatir untuk melanjutkan anak-anaknya di dunia
pendidikan walaupun pada tingkat sekolah lanjutan atas masih harus menempu
di Manokwari.
lviii
e. Tenaga Pengajar
Tenaga Pengajar merupakan Bagian yang sangat penting dalam
meningkatkan kualitas sumber daya manusia, begitu pun di Kampung
Mansinam sarana pendidikan cukup lengkap sampai dengan tenaga
pengajarnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di berikut ini :
Tabel II.7
Tenaga Pengajar Tahun 2014-2015
No Tenaga Pengajar Jumlah
01 Guru Paud 4
02 Guru TK 4
03 Guru SD 10
04 GURU SMP 9
Total 27
(Sumber Data Monografi Kampung Mansinam Tahun 2014-2015)
Pada tabel tersebut menunjukkan bahwa Kampung Mansinam telah
memiliki tenaga pengajar yang cukup memadai dalam hal menguba sumber
daya manusia yang berada di Kampung Mansinam. Namun semua tenaga
pengajar bukan saja penduduk asli Mansinam mereka merupakan orang-orang
yang terpanggil hatinya untuk datang di Kampung Mansinam mengapdi
kepada Masyarakat Pulau Mansinam. Dalam artian, mereka merupakan tenaga
pengajar yang berdomisili di Kampung Mansinam yang merupakan sebuah
pulau dipesisir Kabupaten Manokwari.
3. Sosial Ekonomi
lix
Kampung Mansinam memiliki potensi ekonomi seperti pasir, batu, kayu,
laut dengan terumbu karang yang begitu indah di sekeliling Pulau Mansinam,
perikanan dan perkebunan masyarakat serta tempat wisata religi.
Jika dilihat dari sumber potensi yang ada, dapat dikatakan bahwa sebagian
besar Masyarakat Kampung Mansinam menggantungkan hidupnya pada hasil
perkebunan, perikanan laut dan wisata. Pengelolaan dibidang perkebunan dan
perikanan pun masih bersifat tradisional.
Hasil kebun seperti umbi-umbian, pisang dan sayur mayur dan hasil
tangkapan ikan laut biasanya dijual diarea sekitar Kampung saja. Selain hasil laut
dan darat, masyarakat Kampung Mansinam juga biasanya mendapat pemasukan
dari pengunjung yang berdatangan ke Kampung Mansinam untuk melihat tempat
Wisata Religi dan berenang menikmati air laut disekitar Pantai Kampung
Mansinam.
4. Sosial Budaya
Jika dilihat dari komposisi penduduk berdasarkan etnis, Kampung Mansinam
terdiri dari, Suku Doreri, Suku Biak-Numfor sebagian dari itu hanyalah orang-
orang yang berdomisili dari berbagai daerah seperti NTT, Maluku, Jawa, dan
daerah lain di sekitar Papua.
Namun Hak Ulayat dan Adat istiadat dikuasai oleh suku besar Doreri yang
notabenenya pemilik lokasi Kampung Mansinam. Hal ini bisa dilihat dari Nama
Kampung yang diambil dari bahasa Doreri yakni Mansinam Yang artinya tempat
persinggahan bagi semua Manusia di Tanah Papua.
Secara sosial budaya, masyarakat hidup saling menghargai dan menghormati
dengan baik budaya yang ada dan tumbuh berkembang ditengah-tengah
masyarakat. contoh jika ada keluarga yang hendak berduka, semua masyarakat
lx
berbondong-bondong datang membantu (melayat). Jika ada pesta adat seperti
kawin semua warga berbondong-bondong menyumbang untuk mensukseskan
pesta tersebut.
5. Struktur Pemerintahan Kampung Mansinam
a. Susunan Organisasi Pemerintahan Kampung Mansinam
(Sumber Data : Kantor Kampung Mansinam 2015)
b. Perangkat Pemerintahan Kampung Mansinam
Adapun perangkat Pemerintahan Kampung Mansinam adalah sebagai
berikut :
Kepala Kampung : 1 = Zakheus D. Rumsayor
Sekretaris Kampung : 1 = Yusup Rumbrawer
Kaur Kesrah
Kaur Umum
Kaur Pembangunan
Kaur Pemerintahan
Sekretaris Kampung
Kepala Kampung
lxi
Kaur Pemerintahan : 1 = Herman Sudarsono
Kaur Pembangunan : 1 = Jamaludin Rumbobiar
Kaur Umum : 1 = Septinus Yewun
Kaur Kesrah : 1 = Marlinda Rumbrawer
Keterangan
Dari susunan organisasi Kampung Mansinam yang ada diatas dapat kita
ketahui bahwa yang menjalankan pemerintahan Kampung Mansinam dipegang
oleh Kepala Kampung, lalu kemudian sekretaris Kampung, dan kemudian Kaur-
Kaur yang terbagi atas Kaur Pemerintahan, Kaur Pembangunan, Kaur Umum, dan
Kaur Kesejahteraan Rakyat (Kesrah).
Adapun tugas dan fungsi Pemerintah Kampung Mansinam Menurut Peraturan
Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 31 Tahun 2003. tentang Pedoman
Organisasi Pemerintahan Kampung
1) Kepala Kampung
Kepala Kampung Berkedudukan sebagai Pimpinan Pemerintahan
Kampung melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada
masyarakat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada bupati
melalui kepala distrik, kepala kampung memimpin penyelenggaraan
Pemerintahan Kampung berdasarkan kebijakan yang ditetapkan
a. Tugas dan Kewajiban Kepala Kampung
1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan Kampung
2. Membina kehidupan Masyarakat Kampung
3. Membina kehidupan Kampung
4. Membina ketertiban dan ketentraman masyarakat Kampung
5. Mendamaikan perselisihan masyarakat Kampung
lxii
6. Mewakili Kampungnya didalam dan diluar pengadilan dan
dapat menunjukan kuasa hukumnya
7. Mengajukan rancangan peraturan Kampung dan menetapkan
peraturan Kampung
8. Menjaga kelestarian Adat-istiadat yang hidup dan berkembang
di Kampung yang bersangkutan sepanjang menujang
kelangsungan pembangunan
9. Membuat keputusan Kepala Kampung
Kepala Kampung dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya
mempunyai fungsi antara lain :
1. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan
Kampung
2. Pelaksanaan kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat Kampung
3. Peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat
Kampung
4. Peningkatan partisipasi dan gotong-royong
5. Pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah
6. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan
Pemerintah Kampung
2) Sekretaris Kampung
Sekretaris Kampung berkedudukan sebagai unsur staf yang membantu
Kepala Kampung dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya, Sekretaris
Kampung dipimpin oleh seorang Sekretaris Kampung yang berkedudukan
lxiii
dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kampung, Sekretaris
Kampung sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai Wakil Kepala Kampung
Sekretaris Kampung mempunyai tugas melakukan ketatausahaan yang
meliputi kearsipan, perpustakaan, personalia pamong Kampung, perlengkapan
rumah tangga, dan memberikan pelayanan administrasi Pemerintah Kampung,
Sekretaris Kampung dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :
1. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan perpustakaan
2. Pelaksanaan urusan personalia pamong Kampung
3. Pelaksanaan dan rencana pelaporan kegiatan Pemerintahan
Kampung
4. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga
pemerintahan Kampung
5. Pelaksanaan pelayanan administrasi Pemerintah Kampung
6. Menyusun rancangan peraturan Kampung dan rancangan
keputusan Kepala Kampung
Sekretaris Kampung dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dapat
dibantu oleh tenaga staf sekretaris sesuai dengan beban kerja, kemampuan
Kampung dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Sekretaris
bertanggungjawab kepada Kepala kampung.
3) Kaur Dalam Struktur Pemerintahan
a) Kaur Pemerintahan
Kaur Pemerintahan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis
yang membantu Kepala Kampung dalam bidang pemerintahan
Kampung, bagian pemerintahan Kampung, bagian pemerintahan
lxiv
dipimpin oleh kepala bagian yang berkedudukan dibawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Kampung dan secara administrasi
melalui cara Kampung, bagian pemerintahan mempunyai tugas
merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan pemeliharaan
dan ketentraman dan ketertiban Kampung, melaksanakan kedudukan,
administrasi pertanahan dan pembinaan sosial dan politik.
Bagian pemerintahan dalam melaksanakan tugas mempunyai
fungsi yaitu :
1. Perencanaan dan pelaksanaan pemeliharaan dan ketentraman
2. Perencanaan dan pelaksanaan administrasi kependudukan
3. Perencanaan dan pelaksanaan administrasi pemerintahan
4. Merencanakan dan pelaksanaan kegiatan pembinaan sosial dan
poliik.
b) Kaur Kemasyarakatan
Kaur Kemasyarakatan menjadi unsur pelaksana teknis yang
membantu tugas Kepala Kampung dalam bidang kemasyarakatan,
bagian kemasyarakatan dipimpin oleh Kepala bagian yang berkedudukan
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kampung secara
administratif melalu Sekretaris kampung.
Kaur Kemasyarakatan mempunyai tugas merencanakan,
melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan pembinaan mental spiritual
Keagamaan, Nikah, Talak, Rujuk, dan Sosial, Kesejahteraan keluarga
dan kesehatan masyarakat.
Kaur Kemasyarakatan dalam melaksanakan tugas mempunyai
fungsi yaitu :
lxv
1. Merencanakan dan pelaksanaan pelayanan informasi pemerintah
Kampung
2. Pencataan dan pelayanan administrasi Nikah, Talak, Cerai, dan
Rujuk
3. Merencanakan dan pelaksanaan kegiatan bidang sosial
4. Merencanakan dan pelaksanaan kegiatan bidang pemuda,
olahraga dan perempuan
5. Merencanakan dan pelaksanaan kegiatan bidang pendidikan dan
kebudayaan
6. Merencanakan dan pelaksanaan kegiatan bidang kesejahteraan
keluarga dan kesehatan masyarakat
7. Menyusun rencana peraturan Kampung dan rencana keputusan
Kepala Kampung sesuai dengan bidang tugasnya
8. Pelaporan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan
kemasyarakatan
c) Kaur Umum
Kaur Umum menjadi unsur pelaksana teknis yang membantu tugas
Kepala Kampung dalam bidang administrasi kepada masyarakat, bagian
umum dipimpin oleh Kepala bagian yang berkedudukan dibawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Kampung secara administratif melalui
Sekretaris Kampung.
Bagian Umum mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan,
dan mengevaluasi, kegiatan informasi Pemerintah Kampung, pelayanan
administrasi kependudukan dan catatan sipil, surat-surat keterangan,
lxvi
rekomendasi dan legalisasi surat-menyurat lainnya, fungsi bagian umum
yaitu :
1. Perencanaan dan pelaksanaan pelayanan informasi pemerintah
Kampung
2. Perencanaan dan pelaksanaan pelayanan administrasi
kependudukan dan catatan sipil
3. Perencanaan dan pelaksanaan pelayanan surat-surat
keterangan
d) Kaur Pembangunan
Kaur Pembangunan menjadi unsur pelaksana teknis yang
membantu tugas Kepala Kampung dalam bidang administrasi kepada
masyarakat, bagian pembangunan dipimpin oleh kaur yang
berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kampung
secara administratif melalui \Sekretaris Kampung.
Bagian Pembangunan mempunyai tugas merencanakan,
melaksanakan, dan mengevaluasi, kegiatan Pemerintah Kampung yang
terkait dengan pembangunan fisik nonfisik dan, jalan Kampung dan
sarana prasarana lainnya serta legalisasi surat-menyurat lainnya, fungsi
bagian Pembangunan yaitu :
1. Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan fisik dan nonfisik
di Kampung
2. Perencanaan dan pelaksanaan pelayanan administrasi surat ijin
pembangunan rumah
3. Perencanaan dan pelaksanaan pembuatan sarana dan prasarana
masyarakat.
lxvii
BAB III
ANALISIS PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNENCE DI
DESA/KAMPUNG MANSINAM
Dalam bab ini peneliti akan melakukan analisis berdasarkan data yang diperoleh selama
menjalani penelitian lapangan dan juga dari data informan yang telah diwawancarai yang
selanjutnya data ini akan menjadi sumber data primer dan data sekunder. Hal ini dilakukan
dengan tujuan untuk menyederhanakan data yang sudah diperoleh dari hasil penelitian guna
mendapatkan suatu gambaran dan pemahaman mengenai Penerapan Prinsip-Prinsip Good
Governance di Desa/Kampung Mansinam Distrik Manokwari Timur, Kabupaten Manokwari,
Provinsi Papua Barat. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini berpedoman pada
ruang lingkup penelitian yang telah dibahas sebelumnya.
Setelah memperoleh sumber data, analisis dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan
jawaban-jawaban yang berasal dari hasil wawancara dengan informan. Jawaban-jawaban ini
kemudian menjadi salah satu landasan analisis, sebab peneliti melakukan analisis dengan
berpedoman pada pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Oleh sebab itu peneliti
terlebih dahulu melakukan pendekatan-pendekatan secara persuasif terhadap informan
sebelum melakukan wawancara dengan asumsi bahwa sumber data yang diperoleh benar-
benar valid dan kredibilitasnya dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.
Selanjutnya, langkah awal dalam analisis ini adalah mendeskripsikan sumber informasi,
yakni informan. Deskripsi ini dilakukan berdasarkan klasifikasi usia tingkat pendidikan dan
pekerjaan/jabatan.
lxviii
A. DESKRIPSI INFORMAN
Pada prinsipnya deskripsi informan merupakan sebuah gambaran mengenai profil
informan yang telah dijadikan sumber informasi yang menurut peneliti dapat dipercaya serta
mampu memberikan pemahaman dalam bentuk jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan
yang diajukan oleh peneliti. Gambaran informan ini akan memberikan legitimasi analitik atas
pernyataan atau jawaban-jawaban yang diberikan oleh informan. Atas dasar asumsi-asumsi
tersebut, maka berikut peneliti akan mengidentifikasi data informan sebagaimana yang
dimaksudkan tersebut dibawah ini;
1. Deskripsi Informan Berdasarkan Usia
Dalam penelitian ini, usia informan dapat dipaparkan dalam tabel sebagai berikut :
Tabel III.1
Deskripsi Informan Berdasarkan Usia
No Golongan Usia Jumlah Persentase (%)
01 20-30 1 0,10
02 31-40 4 0,40
03 41-50 4 0,40
04 51-60 - -
05 60 1 0,10
Total 10 100
(Sumber : Data Primer 2015)
Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa usia informan dalam penelitian ini
terdiri dari beragam usia. Jika diperhatikan, maka dapat diketahui bahwa usia
informan didominasi oleh kelompok usia antara 31-40 tahun dan 41-50 tahun dengan
jumlah masing-maisng 4 orang atau 0,40 persen dan selanjutnya adalah kelompok
lxix
usia diantara 20-30 tahun dan 60 tahun keatas dengan jumlah 1 orang atau 0,10
persen.
Berdasarkan data diatas, dapat disimpulkan bahwa usia para informan adalah
usia yang matang dalam hal berpikir dan berpengalaman dalam memberikan
pemahaman dan pengetahuan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang
sedang diteliti.
2. Deskripsi Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Untuk mengetahui tingkat pendidikan informan, maka dapat disajikan dengan
tabel sebagai berikut :
Tabel III.2
Deskripsi Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan
No Tingkat Pendidikan Jumlah Persentase (%)
01 Tidak Sekolah - -
02 SD/Sederajat - -
03 SMP/Sederajat 1 0,10
04 SMA/Sederajat 5 0,50
05 Sarjana 4 0,40
Total 10 100
(Sumber : Data Primer 2015)
Dari tabel diatas, dapat dikatakan bahwa informan yang berpendidikan SMA/
Sederajat Berjumlah 5 orang atau 0,50 persen dan informan yang berpendidikan
sarjana berjumlah 4 orang atau 0,40 persen. Hal ini menunjukkan bahwa informasi
yang diperoleh dari para informan cukup valid karena jika dilihat dari pendidikan para
informan yang cukup memadai. Pendidikan yang memadai juga dapat medukung
lxx
interaksi dan komunikasi yang baik dan terarah antara peneliti dengan informan
sehingga informasi yang digali menjadi jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Deskripsi Informan Berdasarkan Pekerjaan dan Jabatan
Untuk mengetahui lebih jelas informan berdasarkan pekerjaan dan jabatan,
dapat di lihat pada tabel berikut ini :
Tabel III.3
Deskripsi Informan Berdasarkan Pekerjaan dan Jabatan
No Nama Pekerjaan Jabatan
01 Zakheus D. Rumsayor Pensiunan Polri Kepala Kampung
02 Herman Sudarsono Wiraswasta Kaur Pemerintahan
03 Septinus Yewun Nelayan Kaur Pemerintahan
04 Yosepus Mansumber PNS Ketua Baperkamp
05 Thidorus Rumbruren PNS Sekretaris Baperkamp
06 Decky Rumsayor Wiraswasta Anggota Baperkamp
07 Thobias A. Rumadas Wiraswasta Ketua RT. 01 Sawido
08 Jhon Tuamnano Wiraswasta Masyarakat Kampung
Mansinam
09
Berthus Warijo PNS Anggota Lembaga
Intelektual Kampung
Mansinam
10 Kristian Rumsayor PNS Masyarakat Kampung
Mansinam
(Sumber : Data Primer 2015)
Dari data diatas dapat dilihat secara seksama bahwa para informan dalam
penelitian ini paling banyak didominasi oleh informan yang berlatar belakang sebagai
Pegawai Negeri Sipil dan Wiraswasta dengan Jumlah masing-masing 4 orang.
Sedangkan dalam status jabatan di Wilayah Kampung Mansinam yang menjadi fokus
lxxi
penelitian, mereka memiliki status sosial sebagai toko masyarakat yang memiliki
peran yang cukup berpengaruh dalam tata kelola Pemerintahan Kampung.
4. Keterkaitan Antara Usia Tingkat Pendidikan Pekerjaan Dan Jabatan Informan Dengan
Informasi.
Keberagaman latar belakang yang dimiliki oleh para informan diatas akan sangat
membantu untuk memberikan informasi yang cukup dan bervariasi tentunya sangat
baik dalam memberikan pendapatnya sehingga hasil penelitian pun dapat
menggambarkan keterwakilan banyak orang dengan melihat kualitas informasi yang
diberikan oleh para informan.
Dari data-data yang dipaparkan diatas dapat dijelaskan bahwa Usia, Tingkat
Pendidikan, serta Pekerjaan dan Jabatan, memiliki keterkaitan yang erat dengan cara
pandang informan yang memiliki pendidikan menengah dan sarjana serta sudah
tergolong matang dalam usia dan pengalaman sesuai dengan pekerjaan serta jabatan
yang dimiliki oleh para informan, seperti Kepala Kampung beserta Aparat Kampung,
Ketua Baperkamp beserta Anggota, Ketua RT, Anggota Lembaga Intelektual dan
Masyarakat di Kampung Mansinam. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian di
Kampung Mansinam bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan tentunya
berpedoman pada nalar akademik.
B. ANALISIS PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI
DESA/KAMPUNG MANSINAM
Secara filosofis, Desa memliki hak asal usul dan hak tradisional dalam
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan
lxxii
cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945. Dalam artian, konsep Desa sebagaimana dimaksud UU Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa tersebut praktis merupakan implementasi kontrol dari ketentuan
pasal 18B ayat (2) yang dengan jelas menyatakan “Negara mengakui dan
menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak
tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat
dan prinsip NKRI yang diatur dalam undang-undang”.
Konstitualisme pasal 18B ayat (2) UUD 1945 tersebut didasarkan pada
pemikiran bahwa secara historis Desa atau nama lain telah ada dan menjalankan
fungsi-fungsi pemerintahan tradisional yang didasarkan kepada adat-istiadat setempat
dan kearifan lokal. Artinya, pada pasal tersebut, telah mempunyai dua konsekuensi.
Pertama, “pengakuan Negara atas Desa adalah sepanjang masih hidup”, dalam hal ini
komunitas masyarakat hukum adat adalah masyarakat yang telah eksis dan masih
diakui pula keberadaannya oleh masyarakat. kedua, “sesuai dengan perkembangan
masyarakat” dalam artian keberadaan Desa harus disesuaikan dengan perubahan dan
perkembangan masyarakat.
Artinya, Demokrasi, Desentralisasi, dan Globalisasi harus diperhitungkan
untuk menjaga marwah Desa atau nama lain dari Desa. Ketiga, pengakuan dan
penghormatan Negara tersebut harus sesuai dengan prinsip NKRI, artinya pengakuan
Desa atau nama lainya tetap berada dalam koridor NKRI dan tidak memunculkan
“raja-raja kecil”. Sejalan dengan hal itu, Konsep Good Governance sebenarnya telah
lama dilaksanakan oleh semua pihak yaitu Pemerintah, Swasta dan Masyarakat,
namun demikian masih banyak yang rancu memahami konsep Governance. Secara
sederhana, banyak pihak menerjemahkan governance sebagai Tata Pemerintahan.
Tata pemerintahan disini bukan hanya dalam pengertian struktur dan manajemen
lxxiii
lembaga yang disebut eksekutif, karena pemerintah (government) hanyalah salah satu
dari tiga aktor besar yang membentuk lembaga yang disebut governance. Dua aktor
lain adalah private sektor (sektor swasta) dan civil society (masyarakat madani).
Karenanya memahami governance adalah memahami bagaimana integrasi peran
antara pemerintah (birokrasi), sektor swasta dan civil society dalam suatu aturan main
yang disepakati bersama. Lembaga Pemerintah harus mampu menciptakan lingkungan
ekonomi, politik, sosial budaya, hukum dan keamanan yang kondusif. Sektor swasta
berperan aktif dalam menumbuhkan kegiatan perekonomian yang akan memperluas
lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan, sedangkan civil society harus mampu
berinteraksi secara aktif dengan berbagai macam aktifitas perekonomian, sosial dan
politik termasuk bagaimana melakukan kontrol terhadap jalannya aktifitas-aktifitas
tersebut.
Berlandaskan pada beberapa hal tersebut diatas, kemudian pemerintahan itu
mulai mendorong dan berkembang melalui Desentralisasi yang bergesar dari Pusat ke
Daerah dimana segala urusan menjadi urusan Pemerintah Daerah baik Provinsi,
Kabupaten/Kota sampai pada Kampung. Kampung, didefinisihkan menurut UU No.
21/2001 tentang Otonomi Khusus Papua sebagai “Kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki kewenagan untuk megatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem
Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten/Kota”. Kampung dalam
pengertian ini adalah suatu self governing community. Kampung sebagaimana
dimaksud dalam UU No. 21/2001 itu sesungguhnya memiliki cita-cita yang luhur dan
besar.
Beberapa diantaranya adalah (a) masyarakat di Kampung yang mampu
mengatur dan mengurus kepentingan mereka sendiri demi kemajuan dan
lxxiv
kesejahteraan bersama, (b) pengaturan dan pengurusan kepentingan bersama itu
dilakukan sesuai dengan adat istiadat setempat dan (c) pengaturan dan kepentingan
bersama itu dilakukan tidak terlepas dari kepentingan nasional. Pergeseran kampung
tradisional ke kampung dengan sistem penyelenggaraan modern juga ikut
mempengaruhi hubungan diantara para Aktor atau Stakeholders kelembagaan yang
ada. Dalam hubungan antara aktor dalam kelembagaan yang ada didalam wilayah
kampung dewasa ini, setidaknya ada beberapa aktor penting yang sangat berperan
dalam kegiatan pemerintahan dan pembangunan Kampung diantaranya Pemerintah
Kampung, Swasta dan Masyarakat kampung itu sendiri.
Dalam sistem penyelenggraan Pemerintahan Kampung, ada beberapa bidang
yang menjadi motor penggerak kemajuan Kampung dalam mewujudkan kesejahteraan
masyarakat di Kampung. Adapun beberapa bidang tersebut diantaranya adalah bidang
Pemerintahan, bidang Pembangunan, dan bidang Kemasyarakatan. Bidang
Pemerintahan secara khusus akan menjalankan kegiatan Perencanaan dan pelaksanaan
pemeliharaan dan ketentraman, pelaksanaan administrasi kependudukan dan
merencanakan dan pelaksanaan kegiatan pembinaan sosial dan politik. Sedangkan
didalam bidang Pembangunan akan dilihat secara fisik dan non fisik, seperti
pembangunan jalan, sarana dan prasarana, dan pembangunan non fisik seperti
pembangunan manusia dalam proses peningkatan sumber daya manusia yang ada di
Kampung.
Yang terakhir adalah bidang kemasyarakatan, dimana segala sesuatu yang
berhubungan dengan sosial kemasayarakatan juga menjadi tugas tak kalah pentingnya
karena berhubungan dengan harmonisasi kehidupan masyarakat dalam suatu entitas
hukum yang berada dalam suatu wilayah Kampung. Sistem penyelenggaraan
Pemerintahan kampung diatas tentu tidak terlepas dari Anggaran Pendapatan dan
lxxv
Belanja Kampung (APBK). Dalam hal ini, APBK adalah Instrumen fiskal ditingkatan
Kampung yang sangat strategis dan sangat menentukan keberhasilan pembangunan
masyarakat kedepan. Sebagaimana ditingkat Nasional, Provinsi maupun
Kabupaten/Kota, penyusunan dan pemanfaatan APBK juga memerlukan suatu proses
tertentu. Tentu proses ini harus dibuat secara sederhana sehingga mudah diikuti dan
dilakukan oleh masyarakat dan aparat Pemerintahan Kampung tetapi harus tetap
memenuhi prinsip-prinsip Partisipasi, Transparansi, dan Akuntabilitas.
Oleh karena itu, pada sub bahasan ini akan diuraikan mengenai indikator-
indikator dari Praktek Good Governance di Desa/Kampung Mansinam. Indikator
tersebut merupakan subtansi permasalahan yang diuraikan dalam ruang lingkup
penelitian dengan pendekatan-pendekatan tersebut tersirat dalam indikator yang
menjadi batasan penelitian sebagaimana dibawah ini :
1. Partisipasi yang terdiri dari;
a) Penyediaan ruang partisipasi bagi masyarakat oleh Pemerintah
Salah satu faktor untuk mengetahui Praktek Good Governance di Kampung
Mansinam adalah dengan mewujudkan pelaksanaan prinsip-prinsip good
governance di Kampung Mansinam. Hal itu bisa dilihat dari bagaimana peran
Pemerintah dalam mempengaruhi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam
berbagai kegiatan Pemerintah dengan berbagai sarana pendukung seperti ruang
partisipasi, menciptakan kondisi yang nyaman bagi masyarakat sehingga
masyarakat dapat dengan mudah ikut mengambil bagian didalam berbagai
kegiatan tersebut.
Untuk menanggapi konsep yang diharapkan oleh berbagai pencetus teori
good governance tersebut, peneliti kemudian mewawancarai Kepala Kampung
lxxvi
sebagai kepala wilayah di Kampung Mansinam dimana Kepala Kampung
Mengatakan;
“Sejauh ini, sebagai pihak pemerintah tentu ada upaya-upaya yang memang
sedang kami lakukan. Baik dibidang lingkungan yaitu bagaimana
menghimpun semua masyarakat untuk hadir dalam kerja bakti (bakti
sosial), dan kami mencoba melibatkan masyarakat dalam rapat-rapat untuk
membicarakan hal-hal yang penting terkait dengan pembangunan Kampung
ke depan. Mengenai ruang partisipasi, selama ini kami masih menggunakan
Halaman tempat Ibadah karena ada beberapa “Pendopo” di sekitar Gedung
Gereja yang dibangun oleh Pemerintah Daerah itu yang sedang kami
gunakan dan kami sedang mengusahakan untuk membangun sebuah ruang
tetapi itu masih dalam tahap perencanaan. (sumber : wawancara tanggal 28
desember 2015 bersama Bapak Zakeus Rumsayor, Kepala Kampung
Mansinam)”
Melihat apa yang disampaikan oleh Kepala Kampung dapat diketahui
bahwa sejauh ini pemerintah Kampung selalu mengupayakan agar masyarakat itu
dapat ikut berpartisipasi diberbagai bidang baik lingkungan kampung yang harus
dijaga kebersihannya dengan melibatkan masyarakat untuk bersama-sama
menjaga lingkungan mereka agar selalu bersih dan nyaman, mempengaruhi
masyarakat untuk ikut ambil bagian dalan berbagai rapat dimana hal-hal yang
dibicara demi menyakut kepentingan Kampung Mansinam di masa-masa yang
akan datang.
Dalam hal ini, konsep good governance yang diharapkan oleh berbagai
kalangan sudah dipraktekkan di Kampung Mansinam. Karena setiap program
kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah, benar-benar masyarakat itu telah
mengambil bagian didalamnya. Namun yang menjadi kendala adalah kurangnya
ruang partisipasi yang seharusnya disediakan oleh Pemerintah Desa seperti
bangunan serbaguna dan ruang publik terbuka dan hijau. Dari penjelasan tersebut
dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kampung Mansinam belum menciptakan
ruang partisipasi milik Pemerintah Kampung Mansinam dimana ruang itu dapat
berguna bagi kelancaran proses partisipasi dalam suatu pemerintahan dan masih
lxxvii
menggunakan sarana Ibadah yang dibangun oleh Pemerintah Daerah berupa
“Pendopo” sebagai ruang partisipasi masyarakat Kampung Mansinam.
b) Bentuk partisipasi masyarakat bersama Pemerintah
Secara teori Setiap orang atau warga masyarakat, baik laki-laki maupun
perempuan memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan,
baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan sesuai dengan
kepentingan dan aspirasinya masing-masing. Dalam hal ini setiap orang
mempunyai kesempatan yang sama untuk berpartisipasi namun bentuk atau cara
yang dilakukan juga harus diperhitungkan sehingga mampu mempengaruhi
banyak masyarakat untuk ikut berpartisipasi. Berdasarkan teori yang ditemukan
dan dihadirkan untuk kepentingan Pemerintahan yang baik di masa-masa yang
akan datang, peneliti kemudian melakukan wawancara bersama Kaur
Pemerintahan, dan beliau mengatakan;
“Bentuk partisipasi yang Pemerintah Kampung lakukan sejauh ini adalah
dengan cara melakukan yang bisa kami lakukan seperti kerja bakti, dimana
kami sendiri langsung turun tangan sehingga masyarakat pun ikut ambil
bagian didalamnya. Kemudian seperti kemaring tanggal 19 pemilihan
Kepala Daerah, kami lebih memposisikan diri kami didepan dan mengajak
masyarakat untuk hadir bersama-sama menentukan suara mereka demi
kebaikan daerah ke depan. Hal-hal seperti ini yang biasanya kami lakukan
sehingga masyarakat juga senang dan mau ambil bagian.(sumber :
wawancara 28 desember 2015 Bersama Bapak Herman Sudarsono, Kaur
Pemerintahan Kampung Mansinam)”
Kutipan data hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah
Kampung dalam hal ini Kepala Kampung dan aparaturnya mencobah
memposisikan diri mereka sebagai contoh untuk kemudian diikuti oleh
Masyarakat Kampung Mansinam. Artinya setiap apapun itu bentuk kegiatan yang
dilakukan oleh Pemerintah, Kepala Kampung atau pun Aparatur Kampung selalu
memposisikan diri mereka didepan sebagai orang-orang yang ingin memberikan
kesan baik bagi masyarakat sehingga masyarakat pun senang dan mau bergabung
lxxviii
bersama-sama dengan Pemerintah dalam merancang program pembangunan
Kampung ke depan, berpartisipasi dalam menjaga keindahan dan ketertiban
Kampung, serta selalu mengambil bagian disetiap kegiatan Kampung.
Disini, peneliti membenarkan pernyataan Kaur Pemerintahan secara
spontan berdasarkan pengamatan peneliti bahwa apapun yang dilakukan oleh
Pemerintah Kampung Mansinam semua demi kebaikan Kampung ke depan
sehingga apapun cara yang dilakukan oleh Pemerintah adalah cara yang terbaik
yaitu sebagai pelayan masyarakat, bukan sebagai pemimpin masyarakat yang
hanya sekedar memerintah masyarakatnya saja tanpa memberikan contoh
terhadap masyarakat.
c) Tindakan Pemerintah dalam mempengaruhi masyarakat untuk berpartisipasi
Sebagai bagian dari proses jalannya pemerintahan baik dari Pusat sampai ke
Daerah tentu ada ikatan timbal balik antara Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat
untuk bersama-sama membangun Negara dengan tujuan adanya pembangunan
disetiap kalangan masyarakat untuk meningkatkan perekonomian masyarakat
demi kesejahteraan masyarakat sesuai amanah Undang-Undang Dasar 1945.
Sebagai bagian dari sistem Pemerintahan, Kampung Mansinam juga memiliki
tanggungjawab penuh terhadap peningkatan kesejahteraan Masyarakat,
menghimpun masyarakat untuk hadir diberbagai ifen dan menjaga kehidupan
yang aman tentram dan indah disetiap lingkungan.
Mempengaruhi masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai bidang juga
sudah menjadi bagian dari tangung jawab Pemerintah Kampung. Sesuai dengan
penjelasan diatas terkait tindakan pemerintah dalam hal mempengaruhi
masyarakat, peneliti kemudian mensinkronkan dengan hasil wawancara yang
dimana Bapak Tobias Rumadas Ketua RT.01/RW.I Sawido mengatakan;
lxxix
“Sebagai Ketua Rukun Tetangga, yang saya lakukan saat ini mencobah
mendekatkan diri dengan masyarakat, melihat posisi mana yang cocok
untuk mempengaruhi masyarakat ikut ambil bagian di setiap kegitan yang
saya lakukan atau kegitan yang diperintahkan oleh Kepala Kampung seperti
Pembersihan lingkungan, pelaksanaan ronda malam, sampai dengan
kegiatan pemberdayaan dari Pemerintah Kampung, selalu saya melihat
siapa yang siap langsung saja saya mengikutkan dia didalam berbagai
kegiatan. (sumber: wawancara 25 oktober 2015 bersama Bapak Tobias
Rumadas selaku Ketua Rt. 01/Rw. I Sawido)”
Melihat pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Ketua RT.01/RW.I
Sawido tersebut, dapat dikatakan bahwa penedekatan yang dilakukan oleh pihak
Pemerintah terhadap masyarakat cukup baik. Hal itu dilihat dari bagaiman cara
yang beliau lakukan dengan datang langsung kepada masyarakat tanpa harus
mengundang mereka untuk duduk bersama-sama dalam berbagai forum-forum
tertentu. Dalam artian, masyarakat pun sangat diistimekan sehingga dengan cara
seperti yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Ketua RT.01 Sawido
Kampung Mansinam telah melakukan tindakan pelayanan yang terbaik bagi
masyarakat dalam hal mengambil hati mereka untuk ikut ambil bagian dalam
berbagai kegiatan.
d) Tingkat partispasi masyarakat kepada Pemerintah
Masyarakat yang berkepentingan harus ikut serta dalam proses perumusan
dan/atau pengambilan keputusan atas kebijakan publik yang diperuntukkan bagi
masyarakat itu sendiri, sehingga keterlibatan masyarakat sangat diperlukan pada
setiap pengambilan kebijakan yang menyangkut dengan masyarakat
luas. Sebagaimana penjelasan tersebut, di Kampung Mansinam juga harus
mampu mempengaruhi masyarakat sehingga masyarakat pun semakin antusias
dalam mengikuti berbagai kegiatan di Kampung. Hal ini dapat dilihat dari
peryataan yang disampaikan oleh Bapak Tobias Rumadas selaku Ketua
Rt.01/Rw.I Sawido Kampung Mansinam, Beliau Menyatakan;
lxxx
“Sejauh ini cukup berhasil, hal itu dapat di lihat dari berbagai kegiatan yang
dilakukan Pemerintah Kampung selalu saja masyarakat mempunyai
semangat untuk ikut mengambil bagian didalam kegiatan tersebut, baik
kegiatan pemberdayaan untuk ibu-ibu, kegiatan lomba yang diadakan oleh
Pemerintah Kampung dan, pembersihan lingkungan kampung. (sumber:
wawancara 25 oktober 2015 bersama Bapak Tobias Rumadas Ketua
Rt.01/Rw.I Sawido Kampung Mansinam)”
Pernyataan ini menegaskan bahwa masyarakat Kampung Mansinam
mempunyai semangat yang cukup baik dalam mengikuti setiap kegiatan yang
dilakukan oleh Pemerintah. Artinya tidak ada keraguan dalam diri masyarakat
bahwa setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah itu bersifat hanya untuk
menarik perhatian masyarakat saja. Tetapi juga menjadi suatu arena dimana
masyarakat itu ada dan hadir karena kepentingan perkembangan Kampung ke
depan.
Dari hasil wawancara tersebut dan ketika dikaitkan dengan pengamatan
peneliti ketika berada di Kampung Mansinam, dapat ditarik suatu kesimpulan
bahwa sejauh ini tingkat partisipasi masyarakat di Kampung Mansinam sudah
cukup baik hal itu dilihat dari kegiatan pemerintah dalam hal ini kerja bakti, rapat
penentuan program yang meskipun dalam rapat tersebut yang hadir hanyalah
segelintir warga yang mempunyai peranan penting di Kampung tetapi hal itu
sudah cukup memberikan hasil yang begitu baik dalam proses Demokrasi.
e) Waktu partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintah
Partisipasi menggambarkan derajat keterlibatan masyarakat dalam proses
partisipasi yang didasarkan pada seberapa besar kekuasaan yang dimiliki
masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. partisipasi ada untuk
membantu memahami proses dari pelibatan masyarakat. begitu juga dengan
proses dalam dunia Pemerintahan dimana selalu dibutuhkan keterlibatan
masyarakat untuk bersama-sama memutuskan suatu kebijakan demi kebaikan
lxxxi
Pemerintahan diwaktu yang akan datang. Di Kampung Mansinam, juga
membutuhkan banyak masyarakat untuk kepentingan dalam hal pembangunan
kampung, dan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat. untuk itu peneliti
melakukan wawancara dengan salah satu Kaur di Kampung Mansinam dan beliau
mengatakan;
“Sering yang kami lihat dan merasakan selama ini, masyarakat tidak pernah
mengelu tentang apapun bentuk kegiatan, kapan, dan dimana pemerintah
melakukannya. Karena semua kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah
mereka beramai-ramai mengikutinya. Salah satu contoh pemilihan kepala
kampung bulan juli lalu, antusias masyarakat sangat baik sekali untuk
mengikuti pemilihan tersebut. Begitu juga dengan kegiatan pemberdayaan
yang dilakukan oleh pemerintah daerah di Kampung ini yang baru saja
dilaksanakan tanggal 15 sampai dengan 17 oktober kemaring, masyarakat
sangat senang untuk terus bergabung dalam setiap kegiatan yang dilakukan
pemerintah. (sumber: wawancara 28 desember 2015 bersama Bapak
Herman Sudarsono kaur Pemerintahan Kampung Mansinam)”
Melihat pernyataan dari Kaur Pemerintahan tersebut, dapat dikatakan
bahwa masyarakat Kampung Mansinam mempunyai antusias yang cukup baik
dalam hal berpartisipasi bersama pemerintah diberbagai bidang baik
pembangunan secara fisik, dan non fisik seperti program pemberdayaan yang
dilakukan oleh pemerintah. Dalam artian, masyarakat Kampung Mansinam
mempunyai semangat yang cukup baik dalam hal pembangunan kampung ke
depan.
Sesuai dengan hasil wawancara yang diperoleh peneliti dapat disimpulkan
bahwa sejauh ini Pemerintah tidak dapat menghitung kapan dan dimana
masyarakat itu hadir dan berpartisipasi dalam bentuk kegiatan Pemerintah di
Kampung Mansinam. Karena setiap kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah
Kampung selalu saja masyarakat itu ambil bagian didalamnya.
f) Cara masyarakat dalam berpartisipasi,
lxxxii
Dengan adanya keterlibatan masyarakat dalam program Pemerintahan
Kampung, maka masyarakat akan menjadi bagian yang selalu menentukan baik
buruknya perkembangan Kampung. Sehingga potensi masalah yang terjadi pun
akan sangat jarang ditemukan seperti penyalagunaan kewenangan, praktik-praktik
manipulasi dan berbagai bentuk permainan didalam birokrasi pemerintahan dapat
dianulir dengan baik. Begitu juga dengan berbagai program kerja pemerintah
berupa pembersihan lingkungan, pembangunan manusia dibidang pemberdayaan
dan lain sebagainya. Beberapa hal ini bisa dilihat dari hasil wawancara yang
dilakukan oleh peneliti kepada beberapa masyarakat seperti yang tertera dibawah
ini;
“Sebagaimana dikatakan Bapak Jhon Tuamnano bahwa, sering mengikuti
kerja bakti yang biasa dilakukan oleh Pemerintah Kampung, mengikuti
rapat bersama Pemerintah Kampung untuk menentukan suatu keputusan
seperti yang baru saja terjadi kemaring dalam hal menunjuk ibu-ibu dari RT
kami untuk bergabung dalam kegiatan dari Dinas Pemberdayaan Kabupaten
Manokwari. Ada juga kami bersama-sama dengan pemerintah menjaga
ketertiban dalam Kampung ini. (sumber: wawancara 22 November 2015
Bersama Bapak Jhon Tuamnano selaku masyarakat kampung Mansinam)”
Dengan bentuk partisipasi seperti ini tentu sangat memberikan makna
bahwa masyarakat tidak selamanya menjadi obyek dalam berbagai pembangunan
di Kampung. Apapun yang menjadi pilihan masyarakat itu semua dibicarakan
dalam forum dan cara yang masyarakat lakukan dalam berpartisipasi pun sangat
sederhana yaitu dengan mengikuti kerja bakti, rapat yang dilakukan oleh
Pemerintah serta menjaga ketertiban lingkungan seperti hasil wawancara yang
disampaikan oleh Bapak Kristian Rumsayor Warga Kampung Mansinam dibawah
ini;
“Beliau mengatakan; sebagai masyarakat yang baik tentu setiap kegiatan
pasti saya juga ikut berpartisipasi dalam membangun kampung dengan cara
mengikuti Musrembang Kampung, mengikuti rapat dalam membuat
kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pembangunan Kampung ke depan
pasti saya dan semua masyarakat yang ada di Kampung ini hadir dan selalu
lxxxiii
ikut ambil bagian di dalamnya. (sumber: wawancara 25 Oktober 2015
Bersama Bapak Kristian Rumsayor selaku masyarakat Kampung
Mansinam)”
“hal senada juga disampaikan oleh bapak Bertus Warijo bahwasannya;
tindakan yang sering dilakukan adalah dengan cara mengikut ambil bagian
dalam pembersihan lingkungan, pelatihan pengembangan diri seperti
pelatihan usaha dan ikut menentukan perencanaan pembangunan kampung
ke depan serta Pemilu.(sumber: wawancara 13 desember 2015 bersama
Bapak Bertus Warijo selaku masyarakat Kampung Mansinam)”
Melihat beberapa pernyataan yang disampaikan oleh masyarakat Kampung
Mansinam, tentu tidak bisa dipungkiri lagi bahwa masyarakat Kampung
Mansinam tanpa dipaksakan masyarakat sudah sering mengikuti kegiatan dari
Pemerintah Kampung baik pembersihan lingkungan, rapat kerja Pemerintah
dalam menentukan langka atau program yang direncana bersama ke depan, dan
mengikuti berbagai pelatihan pengembangan diri demi kehidupan yang sejahtera
di masa-masa yang akan datang.
Dari hasil wawancara yang diperoleh oleh peneliti beserta hasil observasi
dari peneliti selama kurang lebih 4 bulan di Kampung Mansinam, dapat
disimpulkan bahwa cara yang dilakukan oleh masyarakat dalam berpartisipasi
dengan Pemerintah sangat sederhana sesuai dengan kehidupan masyarakat
dimana masyarakat sering mengikuti kerja bakti dan mengikuti rapat-rapat
Pemerintah sesuai dengan apa yang sedang dirumuskan dalam pembangunan
Kampung.
g) Kesulitan yang dihadapi masyarakat dalam berpartisipasi
Dalam pembangunan tentu tidak terlepas dari campur tangan masyarakat
untuk ikut hadir dan turut bersama Pemerintah merumuskan progrma-program
kerja ke depan sesuai dengan perkembangan kampung dan demi mencapai
kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup yang lebih baik. Namun dalam
proses tersebut masih terdapat berbagai masalah diantaranya masih banyak
lxxxiv
permainan yang sering terjadi di Birokrasi Pemerintah baik di tingkat Pusat dan
sampai pada tingkat Provinsi, Kabupaten dan pada titik paling rendah dalam hal
ini Kampung dimana terkadang ditemukan berbagai peluang Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.
Oleh sebab itu, sesuai dengan penjelasan diatas terkait dengan partisipasi
masyarakat dalam berbagai program kerja Kampung dalam mengalisa
penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di Kampung, peneliti kemudian
mewawancarai beberapa masyarakat dan berikut komentar dari masyarakat
tersebut;
“Kesulitan yang dirasakan saat ini, tidak diberi kesempatan yang banyak
untuk menerima pendapat orang lain seperti kita yang bukan penduduk asli
di sini. Sering yang berbicara banyak itu orang asli disini (Tuan Tanah) itu
saja keluhan yang saya dan saudara-saudara saya yang lain rasakan.
(Sumber: wawancara 22 November 2015 bersama Bapak Jhon Tuamnano
selaku masyarakat di Kampung Mansinam)”.
Melihat pernyataan yang disampaikan oleh masyarakat Kampung
Mansinam ini, peneliti kemudian menganalisa bahwa yang terjadi di Kampung
Mansinam masih melihat dari sisi etnisitas. Seperti hal senada yang di sampaikan
masyarakat yang berada di Kampung Mansinam sebagai berikut ini;
“kesulitan yang sering saya dan beberapa orang lainya rasakan adalah
proses dalam mengambil sebuah keputusan itu sangat lama. Baik keputusan
dalam perencanaan program ke depan sampai dengan informasi dari
Pemerintah tentang suatu hal itu terkesan lambat. (sumber: wawancara 25
oktober 2015 Bersama Bapak Kristian Rumsayor selaku masyarakat
kampung Mansinam)”
“Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Bertus Warijo Bawasanya;
kesulitan yang sering dirasakan dalam berpartisipasi adalah kurangnya
informasi dari pemerintah ketika akan melakukan suatu kegiatan, yang
sering kami rasakan itu informasi yang lambat sehingga kadang masyarakat
tidak siap lebih dulu. Seperti kemaring ketika ada pelatihan informasinya
terlambat sehingga hanya beberapa orang saja yang siap. (sumber:
wawancara 13 desember 2015 bersama Bapak Bertus Warijo selaku
masyarakat Kampung Mansinam)”
lxxxv
Dari pernyataan tersebut sangat jelas bahwa dalam perkembangan
pemerintahan Kampung masih saja terjadi praktek-praktek Nepotisme yang
sangat kuat didalam diri pemerintahan Kampung Mansinam sehingga masyarakat
yang seharusnya mempunyai andil dalam perkembangan Kampung ke depan
menjadi tidak bertaring untuk menyampaikan aspirasi masyarakat. melihat
pernyataan tersebut, penulis kemudian mengambil sebuah kesimpulan
bahwasannya semua yang disampaikan baik Pemerintah Kampung dalam hal ini
Kepala Kampung, Kaur Pemerintahan dan Ketua Rt.01 Sawido Kampung
Mansinam sudah semakin membaik. Dalam artian, proses penerapan prinsip
Good Governance di Kampung Sudah cukup Baik.
Namun terkesan masih ada penyimpangam-penyimpangan yang dilakukan
oleh Pemerintah Kampung terkait dengan apa keluhan yang disampaikan oleh
masyarakat Kampung Mansinam seperti hasil wawancara dari ketiga masyarakat
tersebut. Dimana masyarakat selama ini senang hadir dan mengikuti banyak
kegiatan Kampung, namun masih ada yang kurang dimana masyarakat tidak
sepenuhnya diberikan kesempatan yang sama untuk mengutarakan pendapat
masyarakat tersebut.
2. Transparansi yang terdiri dari;
a) Keterbukaan akses publik bagi informasi atas proses perencanaa dan pelaksanaan
pembangunan di Desa/Kampung.
Dalam teori Good Governance tujuan dari pada transparansi adalah untuk
menciptakan kepercayaan timbal balik antara Pemerintah dan Masyarakat melalui
penyediaan informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi
yang akurat dan memadai. Hal serupa berlaku disetiap Pemerintahan dalam
Republik ini dimana setiap Pemerintah harus terbuka ketika hendak
lxxxvi
merencanakan dan membuat keputusan tentang suatu program kegiatan ataupun
kebijakan dari Pemerintah. Oleh karena itu, dalam rangka praktek pemerintahan
yang baik di Desa/Kampung tidak terlepas dari bagaimana ketersediaan informasi
yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat agar masyarakat pun percaya
kepada Pemerintah.
“sebagaimana diungkapkan oleh Kaur Pemerintahan bahwasannya;
Tindakan yang kami lakukan sebagai pemerintah adalah menyebarkan
undangan jika ada hal-hal yang penting untuk dibicarakan secara bersama
namun undangan yang disebarkan juga kami tidak hanya menyebarkannya
begitu saja kami juga melihat toko masyarakat dan orang-orang yang
mempunyai peranan penting disetiap lingkungan Rt/Rw. Hal itu yang biasa
kami lakukan. Kemudian dalam hal informasi kami selalu terbuka terhadap
informasi apapun. Namun yang menjadi masalah kami kekurangan papan
informasi sehingga yang sering kami lakukan adalah menggunakan undang,
dan menyebarkan informasi melalui menara Gereja. (sumber : wawancara
28 desember 2015 bersama Bapak Herman Sudarsono, kaur pemerintahan)”
Dari Pernyataan Kaur Pemerintahan tersebut diatas menunjukkan bahwa di
Kampung Mansinam sebenarnya sudah cukup memenuhi persyaratan dalam
konsep Governance dalam hal ini Pemerintah sudah terbuka memberikan
informasi kepada masyarakat namun masalahnya Pemerintah Kampung masih
belum mempunyai papan informasi baik di Balai Kampung, dan juga disetiap RT.
Dimana papan tersebut sangat berguna bagi masyarakat yang membutuhkan
informasi. Dalam hal menggunakan menara Gedung Gereja sebagai sarana
informasi itu merupakan hal yang baik tetapi dalam sistem pemerintahan
sebenarnya itu menjadi kewajiban Pemerintah untuk mengadakan sarana
informasi baik papan, menara dan hal-hal yang berkaitan dengan informasi
sehingga masyarakat pun dengan mudah memperoleh informasi.
Dari hasil wawancara dan hasil pengamatan peneliti dilapangan dapat
disimpulkan bahwa kewajiban Pemerintah dalam menyediakan sarana informasi
berupa papan informasi dan menara informasi dalam Kampung masih menjadi
lxxxvii
permasalahan pemerintah. Hal itu dapat menyebabkan terjadinya penyimpangan
informasi dari mayarakat yang sebenarnya mempunyai andil dalam mengotrol
pemerintah.
b) Akses informasi program pemberdayaan muda diperoleh masyarakat dari
Pemerintah
Akses informasi dari pemerintah harus benar-benar menentu masyarakat
sesuai dengan harapan desentralisasi agar setiap masyarakat yang berada ditempat
tersebut benar-benar membantu Pemerintah dalam proses pembangunan demi
kesejahteraan bangsa. Sesuai dengan harapan tersebut, peneliti kemudian
mewawancarai Ketua Baperkamp agar dapat mengetahui sejauhmana keterbukaan
pemerintah seperti pernyataan berikut ini;
“Sebagaimana penjelasan diatas, Ketua Baperkamp Bpk Yosepus
Mansumber menyatakan; Cukup terbuka, pasalnya, setiap kegiatan atau pun
program dari Pemerintah Kampung selalu melibatkan toko masyarakat,
masyarakat serta kami sebagai Badan Pengawas jalanya Pemerintahan di
Kampung ini. (sumber: wawancara 27 Desember 2015 bersama Bapak
Yosepus Mansumber, Ketua Baperkamp Kampung Mansinam)”
Pernyataan Ketua Baperkamp Kampung Mansinam sudah cukup jelas untuk
dipahami bersama bahwa dalam pelaksaanan program Pemerintah, Kepala
Kampung Mansinam selalu terbuka terhadap program Pemerintah yang akan
dijalankan dengan memberikan akses informasi bagi masyarakat untuk mengikut
ambil bagian dalam berbagai kegiatan dan perencanaan program ke depan.
Hal senada juga disampaikan oleh Sekertaris Baperkamp Kampung
Mansinam Bapak Thidorus Rumbruren dalam wawancaranya Beliau mengatakan;
“sangat terbuka, karena setiap kali ada kegiatan dari Pemerintah, kami
selalu diundang untuk bersama-sama merumuskan bentuk kegiaatan dan
pelaksanaan programnya. Begitu juga dengan program pembangunan yang
berjalan di Kampung ini kami selalu melihat kebutuhan dari masyarakat itu
seperti apa, dan kami mencari bentuk pembangunan yang benar-benar
lxxxviii
menutupi kebutuhan masyarakat. (sumber: wawancara 27 Desember 2015
bersama sekertaris Baperkamp Kampung Mansinam)”
Pernyataan yang sama juga dikemukakan oleh Anggota Baperkamp Bapak.
Decky Rumsayor dimana dalam hasil wawancara yang lakukan oleh peneliti
secara jelas mengatakan;
“sejauh ini yang saya ketahui program Pemerintah sudah cukup terbuka
mulai dari perencanaan sampai penerapan, jadi saya pikir tidak ada masalah
dalam setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintahan. (sumber:
wawancara 13 Desember 2015 bersama anggota Baperkam Kampung
Mansinam)”
Pernyataan dari Baperkamp Kampung Mansinam sangat jelas bahwanya
Praktek Tata Pemerintahan yang baik itu benar-benar terlaksana di Kampung
Mansinam. Dimana setiap program kerja dari pemerintah selalu mengikut
sertakan Tokoh Masyarakat dan beberapa masyarakat yang mempunyai andil
dalam merumuskan program pembangunan Kampung ke depan termasuk Badan
Perencanaan dan Permusyawaratan Kampung (Baperkamp). Sesuai dengan apa
yang disampai oleh Baperkamp, peneliti pun mencoba mengamati dan apa pun
yang disampaikan oleh Ketua Baperkamp bersama anggotanya ternyata memang
cukup terbuka, mengapa peneliti katakan demikian, karena apapun yang berkaitan
dengan informasi kegiatan di Kampung, pasti saja disamapaikan oleh Pemerintah
baik secara lisan dan melalui menara informasi Gereja.
Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa proses dalam tata
pemerintahan dikalangan Kampung Mansinam sudah semakin baik, namun
kurangnya sarana pendukung mengakibatkan masyarakat selalu terlambat dalam
mengakses informasi dari Pemerintah Kampung, baik informasi program kerja
Pemerintah dan informasi tentang berbagai kegiatan dari Pemerintah.
c) Transparansi dalam perekrutmen jabatan publik di Desa/Kampung
lxxxix
Dalam pemerintahan perlu pejabat-pejabat publik yang ditugaskan secara
khusus untuk memegang kendali bersama dalam hal pengembangan Daerah,
pembangunan Daerah dan meningkatkan taraf hidup masyarakat dari yang tidak
berdaya menjadi berdaya. Perekrutan pejabat publik juga menjadi bagian yang
tidak kala penting dalam menentukan perkembangan Negara, Daerah Provinsi,
Kabupaten/Kota sampai pada tingkat pemerintahan yang paling rendah yaitu
Kampung. Dalam rangka merekrut pejabat publik juga perlu keterbukaan dari
Pemerintah kepada masyarakat baik melalui pilihan secara langsung oleh
masyarakat, dan pilihan dari wakil rakyat untuk menduduki posisi, posisi tertentu.
Sebagaimana penjelasan diatas tentu harus dilihat dalam praktek secara
langsung seperti di Kampung Mansinam. Dalam hal ini peneliti mewawancarai
beberapa msayarakat di Kampung Mansinam dan berikut ulasan mereka;
“Selama ini yang saya rasakan terkadang kita ini hanya di undang hadir
tetapi sebagai pendengar dan orang-orang tertentu saja yang diberi
kesempatan. Juga kadang semua sudah dipilih dan kita hanya di undang
hadir untuk mengikuti acara pelantikan saja. Contoh yang kita lihat saat ini,
pembentukan KPPS, pemilihan Ketua Karang Taruna, hasilnya sekarang
Karang Taruan tidak aktif di kampung ini. (sumber: wawancara 22
November 2015 bersama Bapak Jhon Tuamnano selaku masyarakat di
Kampung Mansinam)”.
Melihat pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Jhon Tuamnano selaku
masyarakat Kampung Mansinam, peneliti kemudian menganalisa bahwasannya
setiap kegiatan yang terkait dengan perekrutan pejabat publik dalam Kampung
ternyata tidak seperti apa yang disampaikan oleh Ketua Baperkamp bersama
anggotanya dari hasil wawancara bersama Baperkamp dimana ada penyimpangan
dalam pemberian informasi. Pada kesempatan yang berbeda, Peneliti Menemui
Bapak Kristian Rumsayor dan mendapatkan hasil yang sama dimana Bapak
Kristian Menyatakan;
xc
“Terkadang perekrutannya melibatkan seluruh kalangan masyarakat,
kadang hanya Tokoh-Tokoh Masyarakat saja, dan kadang hanya orang-
orang dari Pemerintah Kampung yang dengan sendiri menentukan itu
semua. Lalu, tergantung dari pejabat apa yang dibutuhkan kalau misalnya
panitia pelaksana kegiatan, biasa ditentukan oleh Pemerintah Kampung
kadang juga mengundang masyarakat untuk ambil bagian dalam penentuan
Panitia tersebut, dan juga untuk memilih Tokoh Masyarakat kadang hanya
orang-orang tertentu yang dianggap punya peranan yang sering dipakai
untuk menentukan Tokoh Masyarakat tersebut. (sumber: wawancara 25
Oktober 2015 Bersama Bapak Kristian Rumsayor selaku masyarakat
Kampung Mansinam)”
Pernyataan dari Bapak Kristian Rumsayor menjelaskan bahwa perekrutan
pejabat publik yang dilakukan oleh Pemerintah secara terbuka itu terkadang,
artinya ketika ada perkrutan kadang Pemerintah terbuka kadang tidak. Tidak
disini kadang Pemerintah merekrutnya melalui orang-orang yang dipercayai
disetiap lingkungan dan tidak mengutamakan masyarakat sebagai bagian yang
utama dalam menentukan perkembangan Kampung.
“Selain itu dalam waktu yang berbeda, Bapak Bertus Warijo pun
Menyatakan; tidak, yang sering terjadi di kampung ini hanya orang-orang
tertentu saja yang dipakai dan tidak memberikan kesempatan kepada orang
lain untuk mendengar pendapat orang tersebut. (sumber: wawancara 13
Desember 2015 bersama Bapak Bertus Warijo selaku masyarakat Kampung
Mansinam)”
Dari hasil wawancara dengan beberapa masyarakat, menunjukkan bahwa di
Kampung Mansinam terjadi penyimpangan dan tidak ada keterbukaan dalam
menjaring pejabat publik. Dalam artian setiap kali ada kegiatan atau ada pos
dalam Pemerintahan Kampung yang kosong, Kepala Kampung Beserta
Baperkamp dan beberapa Tokoh Masyarakat lainnya mengambil inisiatif untuk
menggantikan dengan pejabat yang baru tanpa memberikan informasi kepada
masyarakat.
Berdasarkan pada hasil wawancara diatas dapat ditarik suatu kesimpulan
bahwa peran Pemerintah dalam memberikan informasih masih sebatas hal-hal
tertentu saja. Artinya setiap perekrutan pejabat publik seperti yang di sampaikan
xci
oleh Ketua Baperkamp dan anggota terbuka, ternyata tidak sepenuhnya terbuka.
Dalam hal ini masih banyak ditemukan kejanggalan dalam memberikan informasi
sehingga hal ini bisa mengakibatkan terjadinya ketidakpercayaan masyarakat
karena keterbukaan dalam informasi masih ada penyimpangan didalamnya.
d) Transparansi dalam pengambilan keputusan atau kebijakan
Transparansi harus dibangun atas dasar arus informasi, proses-proses dalam
lembaga dan informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang
membutuhkan Informasi. Dalam hal ini, informasi harus dapat dipahami dan
dimonitor. Oleh karenanya, Pemerintah sudah seyogyanya harus berpacu dengan
waktu dan berupaya untuk memperbaiki kualitas tata kelolanya sehingga dapat
memberikan rana baru yang bersih terbuka bagi masyarakat dan masyarakat pun
senang hadir bersama-sama dengan Pemerintah.
Berdasarkan hasil pengamatan yang peneliti peroleh dilapangan, dan dari
beberapa pendapat masyarakat peneliti menemukan ada penyimpangan dalam
kehidupan masyarakat. dimana hal itu terbukti dengan beberapa hasil wawancara
yang peneliti lakukan bersama Ketua Beperkamp Bapak Yosepus Mansumber
sebagai berikut;
“Yang kami ketahui sejauh ini, Pemerintah sangat terbuka, namun memang
masih banyak kekurangan yang harus dibenahi salah satunya, bentuk
program pembayaran honorer yang seharunya tanggungjawab dinas terkait
seperti pendidikan, dan kesehatan, diberi tunjangan juga oleh Pemerintah
Kampung, ini yang harus dibenahi. (sumber: wawancara 27 Desember 2015
bersama Bapak Yos Mansumber Ketua Baperkam Kampung Mansinam)”
Dengan bahasa yang hampir sama juga dikemukakan oleh Sekretaris
Baperkamp dimana Beliau Mengatakan;
“Sejauh yang saya ketahui Pemerintah Kampung selalu terbuka dalam
segala hal, termasuk pengambilan keputusan. Namun tidak bisa dikatakan
secara kebenaran bahwa Pemerintah itu selamanya terbuka, terkadang ada
juga kepentingan dibalik semua itu. (sumber: wawancara 12 Desember
2015 bersama sekertaris Baperkamp Kampung Mansinam)”
xcii
Pernyataan diatas telah dengan jelas menyatakan bahwa ada pengakuan
yang dilakukan oleh Ketua dan Sekretaris bahwasannya di balik semua tindakan
yang dilakukan oleh Pemerintah, ada kepentingan dibalik semua itu. dalam hal ini
masih banyak program yang tidak secara terbuka diputuskan bersama-sama
dengan masyarakat. sebagaimana pernyataan berbeda yang disamapaikan oleh
Anggota Baperkamp Bapak Decky Rumsayor dimana beliau mengatakan;
“Yang saya ketahui selama ini, terbuka, karena setiap kebijakan yang
diambil oleh Pemerintah, selalu diadakan pertemuan bersama kami
(Baperkamp) secara bersama-sama baik dari Tokoh Masyarakat untuk
merumuskan suatu kebijakan yang terkait dengan pembangunan Kampung
selanjutnya. (sumber: wawancara 13 Desember 2015 bersama anggota
Baperkam Kampung Mansinam)”
Beliau menegaskan bahwa setiap kali ada perencanaan pembangunan di
Kampung Mansinam selalu saja ada pertemuan yang diadakan oleh Pemerintah
Kampung untuk secara bersama-sama memutuskan program apa yang tepat demi
perkembangan Kampung selanjutnya. Dalam artian setiap kebijakan yang hendak
direncanakan oleh Pemerintah Kampung pasti saja segenap masyarakat bersama
Tokoh-Tokoh Masyarakat ikut ambil bagian didalamnya.
Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan peneliti, dapat ditegaskan
bahwa pernyataan yang disampaikan oleh Ketua Baperkamp sangat bertolak
belakang dengan pernyataan dari masyarakat Mansinam dimana keterbukaan
Pemerintah dalam hal pengambilan keputusan terkait dengan program kerja,
program pembangunan dan program pemberdayaan masih sebatas orang-orang
tertentu saja yang mengetahuinya. Artinya masyarakat yang seharusnya berperan
penting dalam pembangunan Kampung tidak mempunyai peran yang kuat dalam
mengikuti setiap perencanaan pembangunan Kampung. Hal ini berimplikasi pada
konsep Governance dimana keterbukaan informasi sangat dibutuhkan dalam
xciii
pembangunan suatu Daerah baik ditingkat Kabupaten, Kecamatan/Distrik dan
Desa/Kampung demi perubahan daerah tersebut.
Realitas yang terjadi selama ini disetiap Kampung yang berada di Papua
ternyata jauh berbeda dengan harapan desentralisasi. Tentunya ini menjadi
perhatian para pembuat regulasi agar benar-benar melihat masyarakat itu sebagai
subyek yang harus dikedepankan dari pada para Tokoh Masyarakat yang ada di
Kampung karena ini berkaitan dengan banyak orang, bukan satu orang.
3. Akuntabilitas
a) Pertanggungjawaban Pemerintah dalam peningkatan ekonomi masyarakat
Desa/Kampung
Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada dasarnya menuntut
keterlibatan seluruh komponen pemangku kepentingan, baik dilingkungan
Birokrasi maupun dilingkungan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan yang
baik, adalah Pemerintah yang dekat dengan masyarakat dan dalam memberikan
pelayanan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini Pemerintah
yang baik harus bertanggung jawab/ bertanggung gugat (akuntabel), Instansi
Pemerintah dan para aparaturnya harus dapat mempertanggungjawabkan
pelaksanaan kewenangan yang diberikan sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya. Demikian halnya dengan kebijakan, program, dan kegiatan yang
dilakukan oleh Pemerintah Kampung Mansinam harus dapat
dipertanggungjawabkan demi meningkatkan perekonomian masyarakat.
Sebagaimana penjelasan diatas ketika peneliti mewawancarai Ketua
Baperkamp bersama Anggotanya, pernyataan yang disampaikan oleh Ketua
Baperkamp Yosepus Mansumber sebagai Berikut;
xciv
“Sudah ada beberapa program yang benar-benar membantu masyarakat
seperti bantuan usaha bagi masyarakat berupa 1 buah payung besar dan
uang tunai 1 juta bagi ibu-ibu itu sudah cukup modal untuk membantu ibu-
ibu dalam hal pemberdayaan, hal yang lain yang juga cukup baik adalah
berkat Mandiri Respek yang masuk di Kampung dan sangat membantu
masyarakat untuk membangun 1 Unit Jamban itu sudah cukup membantu
masyarakat. (sumber: wawancara 27 Desember 2015 bersama Bapak
Yosepus Mansumber Ketua Baperkam Kampung Mansinam)”
Sementara itu ditambahkan oleh Bapak Thidorus selaku sekertaris
Baperkamp saat ditemui pada tanggal 12 Desember 2015, menuturkan;
“Sejauh ini, upaya yang dilakukan oleh Pemerintah sudah cukup baik dari
Pemerintah yang sebelumnya, artinya perubahan yang dilakukan oleh
Pemerintah saat ini sudah semakin membaik. Contohnya masyarakat diberi
bantuan usaha, setiap honorer di sekolah yang ada di kampung ini diberi
tunjanngan, dan petugas kesehatan pun diberi tunjangan. Itu artinya
perkembangan Kampung ini ke depan akan semakin membaik. (sumber:
wawancara 12 Desember 2015 bersama Bapak Thidorus Rumbruren
sekertaris Baperkamp Kampung Mansinam)”
hasil wawancara bersama Ketua Baperkamp dan Sekretaris Baperkamp
menunjukkan bahwa Pemerintah Kampung Mansinam dalam menjalan tugas dan
fungsinya sebagai Pemerintahan yang melayani masyarakat sudah semakin
membaik dari pemerintahan sebelumnya. Hal itu terbukti dengan Pemberian
Bantuan Berupa Payung dan Uang tunai bagi masyarakat yang hendak berusaha
hidup mandiri dengan mengolah hasil hutan dan laut sebagai mata pencaharian
hidup mereka.
Disamping itu, pada kesempatan yang berbeda Anggota Baperkamp Bapak
Decky Rumsayor ketika ditemui oleh peneliti, Beliau menegaskan bahwa;
“sejauh ini yang saya ketahui sudah ada pelaksanaan program yang
berkaitan dengan peningkatan perekonomian masayarakat, namun kendala
yang dihadapi juga masih banyak, mulai dari manusia itu sendiri yang
kurang mampu bersaing, makanya yah berbagai program itu terkesan sia-
sia. (sumber: wawancara 13 Desember 2015 bersama Bapak Decky
Rumsayor anggota Baperkam Kampung Mansinam)”
hasil wawancara Bersama Bapak Decky Rumsayor anggota Baperkamp
Kampung Mansinam menunjukkan bahwa apapun yang menjadi program
xcv
Pemerintah sudah cukup membaik. Namun kendalanya adalah sumber daya
manusianya yang kurang mampu untuk mengelola barang yang tidak ada nilainya
menjadi bernilai. Namun tidak bisa dibilang tugas Pemerintah sudah benar karena
Pemerintah seharus membantu masyarakat dalam hal memberikan pelatihan, dan
berbagai bentuk bekal seperti mengola sumber daya alam dalam hal ini laut
dimana ikan sebagai sumber utama yang bisa dikelola dengan berbagai macam
cara, begitu juga dengan hutan yang bisa dikelola baik Pohon, hasil kebun dan
lain sebagainya.
Dari hasil wawancara yang diperoleh oleh peneliti serta berdasarkan
pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa
pertanggungjawaban Pemerintah dalam meingkatkan ekonomi masyarakat sudah
cukup baik namun yang menjadi kendala dalam masyarakat adalah proses
pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia yang masih belum
dilaksanakan oleh Pemerintah Kampung.
b) Pertangjawaban Kepala Desa/Kampung dalam peningkatan sumber daya apatatur
Desa/Kampung.
Suatu tempat ketika hendak berkembang perlu didukung oleh Sumber daya
alam dan sumber daya manusia. Jika sumber daya alamnya melimpa namun
sumber daya manusianya lemah potensi yang ada di Daerah tersebut tidak akan
dikelola dengan baik untuk mendapatkan pemasukkan bagi wilayahnya. Oleh
sebab itu yang harus diperhatikan adalah sumber daya manusia sehingga dapat
mengelola potensi yang ada disuatu wilayah tersebut menjadi sumber pendapatan
yang melimpa dan dapat mensejahterakan masyarakat, serta wilayahnya dapat
dibangun dengan baik tanpa menunggu bantuan dari Pemerintah Pusat atau
Daerah lainya.
xcvi
Hal ini menjadi tanggungjawab Pemerintah dalam hal ini Kepala Kampung
sebagaimana seorang yang dipercaya untuk dapat memberikan kontribusi bagi
masyarakatnya. Mulai dari pembentukan pejabat publik yang mampu mengelola
administrasi Kampung dengan baik, mampu melihat potensi yang ada di
Kampung dan mampu memberdayakan masyarakat serta menciptakan suasana
yang aman dan tentram juga merupakan bagian dari tugas seorang Kepala
Kampung. Berdasarkan pemahaman dan pengamatan peneliti dilapangan kepala
Kampung mempunyai peran yang sangat signifikan dalam melihat para
pembantunya untuk meningkatkan skill dan pengetahuan mereka dibidang-bidang
tertentu. Namun sejauh ini belum ada pelatihan yang diikuti oleh para Kaur
seperti diungkapkan oleh salah satu informan peneliti berikut ini;
“Sejauh ini belum ada pengembangan bagi sumber daya aparatur yang ada.
Mungkin karena pemerintahannya masih baru berjalan. Namun sedang
dalam proses untuk pelatihan komputer dan pengembangan pengetahuan
setiap Kaur baik yang ada dengan melihat peluang yang ada yang biasanya
sering dilakukan oleh Pemerintah Distrik Manokwari Timur tahun-tahun
sebelumnya. (sumber : wawancara 29 desember 2015 bersama Bapak
Septinus Yewun Kaur Umum)”
Dari pernyataan tersebut, dapat dikatakan bahwa sejauh ini, pemerintahan
di Kampung Mansinam belum benar-benar mewujudkan suatu tata kelola
pemerintahan yang baik. Hal itu dilihat dari hasil wawancara bersama salah satu
Kaur yang berada di Kampung Mansinam. Sebagaimana diucapkan bahwa
mungkin pemerintahan masih baru dan masih dalam tahap perencanaan sesuai
dengan program kerja dari Distrik. Hal ini semakin membuat peneliti menarik
sebuah kesimpulan bahwa Kepala Kampung Mansinam terpilih belum
mengutamakan pengetahuan dan skill dari aparatnya sehingga dapat
menyebabkan proses administrasi di Kampung menjadi lamban dan tidak efektif
serta efisien.
xcvii
c) Pertanggungjawaban Pemerintah dalam upaya peningkatan sarana dan prasarana
Desa/Kampung,
Tujuan dari desentralisasi adalah penyerahan urusan-urusan pemerintahan
yang sebelumnya menjadi urusan Pemerintah Pusat kepada Daerah dengan alasan
Daerahlah yang tahu bentuk, kondisi geografis yang ada dengan berbagai konsep
yang sesuai dengan Daerah masing-masing. Dalam rangka pelaksanaan Asas
Desentralisasi pada dasarnya menjadi wewenang dan tanggung jawab Daerah
sepenuhnya dalam hal ini prakarsa sepenunnya diserahkan kepada Daerah baik
yang menyangkut segi-segi pembiayaan. Demikian pula Perangkat pelaksanaan
adalah Perangkat Daerah itu sendiri yaitu terutama Dinas-Dinas Daerah termasuk
Kaur-Kaur dalam Pemerintahan kampung.
Semua itu harus ada untuk memenuhi kebutuhan dalam Daerah baik
menyangkut masalah Pembangunan, masalah Kesehatan, Pendidikan dan
Pemberdayaan. Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti
terkait dengan tanggungjawab Pemerintah dalam menyiapkan sarana dan
prasarana, sesuai dengan cita-cita Desentralisasi, ketika peneliti mewawancarai
salah satu Aparatur Kampung Mansinam dalam hal ini Kaur Umum Bapak
Septinus Yewun, Beliau menyatakan;
“Sampai saat ini, kami sudah melakukan banyak hal, mulai dari jalan desa,
Tambatan Perahu, Jamban, dan air bersih serta mencobah memberi bantuan
Kepada Sekolah yang ada di Kampung ini baik dari Paud, TK, SD, dan
SMP. Selain Sekolah kami juga memberikan bantuan kepada Puskesmas di
Kampung berupa Dana untuk membantu mengoperasionalkan Puskesmas
dan Pustu. Semua itu dilakukan dengan beberapa sumber Dana baik
Program Mandiri Respek, Dana Otsus dan Alokasi Dana Kampung (ADK)
serta bantuan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam
membangunan Situs Bersejarah di Kampung ini. (Sumber : wawancara 29
desember 2015 bersama Bapak Septinus Yewun, kaur Umum)”.
Pernyataan informan diatas sangat jelas adanya bahwa tanggungjawab
Pemerintah Kampung dalam hal menyiapkan sarana dan prasarana sudah cukup
xcviii
baik, hal itu dapat ditemui ditengah masyarakat. seperti Jamban, Jalan Desa, dan
bantuan operasional Pustu dan Puskesmas berupa obat-obatan. Dalam hal
pendidikan secara resmi peneliti melihatnya di lapangan sudah ada berupa
bantuan Kaos Olahraga yang diberikan oleh Pemerintah Kampung kepada Paud
dan TK.
Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti
di lapangan dapat di simpulkan bahwa pemerintah Kampung Mansinam sudah
menjawab harapan dari pada Negara untuk memberikan segala urusan-urusan dari
Pusat kepada Daerah untuk membangun Daerahnya sendiri. Dalam artian segala
urusan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat sudah benar-benar dijalankan oleh
Pemerintah Kampung seperti membangun Jamban yang dibutuhkan oleh
masyarakat, Membangun jalan dan tambatan perahu agar proses perekonomian di
Kampung semakin membaik, membantu masyarakat dalam pelayanan kesehatan
dengan cara menyediakan obat-obatan agar masyarakat selalu terjaga
kesehatannya serta membantu masyarakat dalam berbagai program
pemberdayaan lainya. Ini merupakan bagian dari tanggungjawab Pemerintah
dalam hal menyiapkan sarana dan membangun sumber daya manusia ke arah
yang lebih baik.
d) Akuntabiltas Pemerintah Desa/Kampung dalam perlindungan hak ulayat
Desa/Kampung,
Akuntabilitas Pemerintah dalam suatu Daerah harus benar-benar dijalankan
sesuai prinsip good governance. dimana setiap Daerah yang diberikan mandat
untuk menjalankan rodah Pemerintah baik dari bidang ekonomi, politik, sosial,
budaya dan peningkatan sumber daya manusia serta sumber daya alam yang
berada disuatu Daerah tertentu harus dikelola sebaik mungkin agar masyarakat
xcix
mendapatkan kesejahteraan dan hidup makmur di Daerah tersebut sehingga
potensi konflik sosial tidak sering terjadi ditengah masyarakat. Dalam konteks ini,
sebagai pemerintahan yang diberikan mandat perlu ada pertanggungjawaban dari
Kepala Kampung terhadap perlindungan Hak ulayat, dan potensi-potensi yang
ada di Kampung sehingga tidak disalagunakan oleh masyarakat setempat dan
masyarakat yang bermukim disekitar pesisir Pantai Kabupaten Manokwari.
Beberapa penjelasan diatas dapat berjalan jika ada dukungan dari kepala
wilayah sehingga harapan dari Desentralisasi itu dapat tercapai. Sebagaimana
pada hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap Kepala Kampung
Mansinam Bapak Zakeus Rumsayor, Beliau menyatakan;
“Saat ini, belum ada, karena kami masih tetap berpegang kepada adat-
istiadat dan budaya yang sudah menjadi tradisi dalam hidup keseharian
kami di kampung ini. tetapi semua itu akan kami lakukan saya juga sebagai
Kepala Kampung terpilih sudah mendapatkan berbagai masukkan dari
masyarakat kampung ini, juga Tokoh Masyarakat yang ada jadi akan cobah
saya buatkan peraturannya. (sumber : wawancara 28 desember 2015
bersama Bapak Zakeus Rumasayor, kepala Kampung Mansinam)”
Pernyataan beliau ini, dikutip pada tanggal 28 Desember 2015 di Kampung
Mansinam menunjukkan bahwa sebagai Kepala Kampung yang mempunyai tugas
belum berbuat sesuatu demi melindungi potensi yang ada di Kampung seperti
perlindungan terhadap laut yang mempunyai sumber kekayaan, dihutan yang
mempunyai berbagai bentuk pohon sebagai bahan konsumsi masyarakat seperti
membuat kayu balok, kayu bakar (api), dan berbagai potensi lainnya yang berada
dalam hak ulayat Kampung Mansinam. Sebagaimana pernyataan beliau tersebut
dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan Kampung selama ini
masih berada dibawah tangan orang-orang tertentu seperti Tokoh Masyarakat dan
orang yang mempunyai hak sepenuhnya atas “tanah” dalam hal ini Kampung
Mansinam.
c
Artinya masyarakat ataupun pemerintahan di Kampung Mansinam masih
berada dibawah pengaruh adat-istiadat setempat dan nilai-nilai kesukuan, dimana
segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan Pemerintah Kampung harus
mendapat “Restu dari Pemilik tanah”/pemilik wilayah.
e) Akuntabilitas Pemerintah Desa/Kampung dalam mengelola potensi
Desa/Kampung.
Dewasa ini, dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan telah terjadi
pergeseran paradigma dari Goverment ke Governance. Istilah Governance
menunjukkan suatu proses dimana rakyat bisa mengatur ekonominya, institusi
dan sumber-sumber sosial dan politiknya tidak hanya dipergunakan untuk
pembangunan, tetapi juga untuk menciptakan kepercayaan timbal balik antara
Pemerintah dan masyarakat. akuntabilitas akan meningkatkan tanggungjawab dan
tanggung gugat para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut
kepentingan masyarakat luas.
Seluruh pembuat kebijakan pada tingkatan harus memahami bahwa mereka
harus mempertanggungjawabkan hasil kepada masyarakat. Dari penjelasan diatas,
peneliti kemudian mewawancara Kepala Kampung dalam hal ini Bapak Zakeus
Rumsayor dan Beliau menyatakan;
“Sejauh ini yang sedang kami upayakan adalah mencobah untuk
mengelolah Situs Pekabaran Injil yang berada di Kampung ini karena kami
melihat potensinya sangat besar untuk pendapatan asli Kampung. Kami
melihatnya sejak Situs ini dibangun dan diresmikan oleh Bapak Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono Pada agustus 2014 lalu, hampir rata-rata per
hari jumlah pengunjung berkisar 15 sampai dengan 30 orang. Oleh sebab itu
kami sedang berupaya melobih dengan Pemerintah Daerah dan Pihak
Gereja untuk bersama-sama mencari solusi demi pengelolaan Situs
Pekabaran Injil ini ke depan. Selain Situs, kami juga memliki laut dan darat
yang sama-sama mempunyai potensi oleh sebab itu kami sedang merancang
peraturan kampung untuk melindugi potensi yang ada di kampung ini dan
juga memanfaatkan bagi masayarakat. (sumber: wawancara 28 desember
2015 Bersama Bapak Zakeus Rumsayor, Kepala Kampung Mansinam)”.
ci
Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa Pemerintah Kampung
sedang berupaya mengelola potensi yang ada di Kampung Mansinam. Baik Situs
Pekabaran Injil yang bisa dijadikan suatu kawasan Wisata Religi bagi masyarakat
Papua khususnya dan masyarakat dari luar Papua. Selain situs ada laut yang
sebenarnya dapat dikelola hasilnya demi memperkaya potensi yang ada di
Kampung, sampai dengan hutan di Kampung yang dapat dikelola untuk
mensejahterakan masyarakat.
Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti
dapat ditegaskan bahwa pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Kepala
Kampung dalam hal ini Bapak Zakeus Rumsayor, sesuai dengan pengamatan
peneliti dimana setiap harinya pengunjung yang berkunjung ke Kampung
Mansinam untuk melihat Patung Kristus dan jejak kedua missionaris Carl W.
Ottow dan Jhon G. Geisler dari Jerman semakin banyak. Begitu juga dengan
potensi di laut disekitar perairan Kampung Mansinam dan huntan yang berada di
Kampung Mansinam semua itu memiliki potensi yang sangat baik ketika
dikelolah secara baik oleh Pemerintah setempat.
Mengenai upaya Pemerintah dalam mengelola potensi Wisata Religi sejauh
ini jika dilihat dari kaca mata peneliti sudah ada kemajuan. Dimana pemerintah
Kampung sedang berupaya bertemu dengan Pemerintah Daerah Kabupaten
Manokwari, Provinsi serta Gereja untuk bersama-sama merumuskan konsep
dalam mengelola potensi tersebut. Soal potensi kelautan dan kehutanan yang ada
di Kampung Mansinam sejauh ini peneliti belum menemukan upaya dari
Pemerintah untuk bertanggungjawab melindungi. Seperti dilaut misalnya, Daerah
pesisir yang seharusnya bisa dilestarikan terumbuh karangnya sebagai potensi
Wisata bawah laut masih dihancurkan masyarakat dengan menggunakan obat
cii
“Lanete” (obat racun ikan yang bisa menyebabkan terumbuh karang menjadi
rusak).
Selain obat racun ikan, ada juga alat peledak yang dapat mematikan ikan
dan menghacurkan terumbu karang. Hal-hal seperti ini yang mestinya
diperhitungkan oleh Pemerintah Kampung dalam melindungi potensi yang ada di
Kampung Mansinam tersebut sehingga segala potensi tersebut baik yang di laut
dan di hutan dapat bermanfaat bagi masyarakat Kampung Mansinam. Secara
umum dan menggunakan bahasa yang sederhana, peneliti dapat mengambil
sebuah kesimpulan bahwa didalam sistem penyelenggaraan pemerintahan
Kampung, Pemerintah Kampung masih belum begitu mampu dalam membaca
situasi dan kondisi yang ada dengan melihat banyak peluang di Kampung
Mansinam demi meningkatkan taraf hidup masyarakat, dan nilai perekonomian di
Kampung tersebut menjadi semakin baik.
BAB IV
PENUTUP
A. Kesimpulan
Setelah melakukan penelitian dengan menggunakan metode deskriptif
kualitatif, peneliti mendapat hilir informasi yang sangat beragam dari informan
berkaitan dengan Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance di Desa/Kampung
Mansinam, Distrik Manokwari Timur, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.
Data yang diperoleh peneliti melalui proses penelitian berlangsung dalam
jangka waktu yang disesuaikan dengan kebutuhan informasi dan diselaraskan dengan
ciii
teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara dan dokumentasi dalam
penelitian ini dijelaskan apa adanya sesuai dengan data yang diperoleh dari informan
serta dengan teknik analisis yang digunakan dalam metode ini terhadap tiga
pendekatan yang digunakan dalam menganalisis penyimpangan – penyimpangan
Pemerintahan dalam hal partisipasi masyarakat, Transparansi dari Pemerintah
terhadap masyarakat dan pertanggungjawaban Pemerintah juga terhadap masyarakat.
Berikut ini peneliti akan menarik kesimpulan berdasarkan indikator yang
digunakan dan selanjutnya menyimpulkan secara general atau umum tentang
bagaimana Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance di Desa/Kampung Mansinam
dalam berbagai batasan penelitian sebagai berikut :
1. Partisipasi masyarakat bersama Pemerintah Kampung sudah cukup baik
dalam menjalankan tata kelola pemerintahan (Good Governance)
walaupun masih sederhana berdasarkan nilai lokal dengan keadaan
objektif di Kampung Mansinam. Disamping itu, Pemerintah Kampung saat
ini bisa dikatakan sebagai agen Perubahan pembangunan dan
pemberdayaan dari Pemerintah diatasnya seperti Pemerintah Kabupaten,
Provinsi maupun Pusat dengan berbagai program sederhana yang
dilakukan oleh Pemerintah Kampung. Kedua, Masyarakat dan Pemerintah
secara bersama-sama menjadi agen perubahan yang saling mengikat
sehingga setiap proses yang terjadi di Kampung baik proses perencanaan
pembangunan dan ketertibatan masyarakat dalam lingkungan selalu terjaga
dengan baik meskipun ada sedikit masih terdapat penyimpangan
didalamnya.
2. Transparansi dari Pemerintah Kampung Mansinam selama ini untuk
melakukan tugasnya sudah semakin membaik. Namun yang menjadi
civ
masalah ditengah masyarakat adalah sarana dan prasarana pendukung
untuk menyebarluaskan informasi masih kurang (belum ada). Disamping
itu, cenderung masih ada pihak-pihak yang menggunakan hak ulayatnya
sebagai pejabat penentu dalam mengambil sebuah keputusan yang dapat
mengakibatkan menurunya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Hal ini, dapat mengakibatkan Pemerintah Kampung bersama masyarakat
tidak mempunyai taring yang kuat dalam mengunjuk giginya diranah
publik. Inovsi yang ditemukan ini perlu ada perubahan untuk lebih baik
lagi demi kepentingan Kampung selanjutnya.
3. Akuntabilitas dalam Pemerintah Kampung Mansinam masih terdapat
kendala dimana Pemerintah Kampung masih lemah dalam menciptakan
regulasi-regulasi Kampung yang diharapkan dapat membantu masyarakat
untuk lebih mensejahterakan masyarakat dan meningkatkan perekonomian
kampung lebih baik lagi. Selain itu, dalam sistem penyelenggaraan
pemerintahan kampung, penyimpangan yang paling mempengaruhi gerak
lajunya pertumbuhan dan perkembangan kampung adalah penyimpangan
yang didasarkan pada etnisitas sehingga pendekatan ini berdampak
langsung juga pada tidak berjalannya prinsip Good Governance dalam tata
kelola pemerintahan.
B. Saran
Berdasarkan beberapa permasalahan dan kesimpulan yang telah diuraikan
sebelumnya, maka pada sub bab ini peneliti ingin mengajukan beberapa saran yang
diharapkan bisa menjadi rekomendasi ilmiah yang bersifat konkrit dan operasional
bagi perbaikan sejumlah kelemahan dalam Penerapan Prinsip-Prinsip Good
Governance di Desa/Kampung Mansinam yang mempengaruhi perilaku masyarakat
cv
dan aparatur Pemerintah Kampung sehingga menimbulkan penyimpangan-
penyimpangan dalam tata kelola pemerintahan di Kampung. Adapun beberapa saran
tersebut adalah sebagai berikut :
1. Pemerintah Kampung Mansinam harus selalu mengedepankan kepentingan
masyarakat miskin dan tidak mengutamakan keberadaan Ketua Adat,
Tokoh Masyarakat serta Kepala Suku yang ada di Kampung sehingga
berbagai program yang dirancang dalam Kampung demi kesejahteraan
masyarakat itu benar-benar dari masyarakat demi peningkatan
perekonomian masyarakat dan kesejahteraan masyarakat dapat terjamin
dalam Kampung Mansinam. Disamping itu, kepada Pemerintah agar
supaya ruang partisipasi bagi masyarakat benar-benar ada untuk
keseluruan masyarakat baik yang berdomisili dan masyarakat lokal proses
pembangunan Kampung dapat menjadi lebih baik.
2. Sarana dan prasarana dalam Kampung menjadi sesuatu yang sangat
penting terutama sarana informasi sehingga menjadi kewajiban Pemerintah
Kampung untuk melengkapi sarana prasarana agar masyarakat tidak
ketertinggalan informasi ketika ada program atau kegiatan didalam
Kampung Mansinam.
3. Pemeritah Kampung Mansinam harus membuat regulasi demi
perlindungan dan pemanfaatan potensi yang berada dalam Kampung
Mansinam. Sehingga dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan
Kampung ke depan dan terlebih kepada masyarakat.
DAFTAR PUSTAKA
Bouman. 1971, Sosiologic Begrippen en Problemen (diterjemahkan oleh sugito
sujitno). Yayasan Kanisius, Yogyakarta.
cvi
Fukuyama, F. (2005), Memperkuat Negara: Tata Pemerintahan Dan Tata Abad 21,
Jakarta : Gramedia.
Goran Hyiden, 1992, Governance And Politics In Africa, Boulder Colorado, Lynne
Rienner.
Guba, Egon G. & Yvonna S. Lincoln. 1981, Efective Evaluation, San Fransisco:
Jossey-Bass Publishers.
Jon Piere dan Guy peters. 2000, Governance, Politics and State, London: Mac millan
Press.
J Maleong, M.A. 2014, Metodologi Penelitian Kualitatif. PT Remaja Rosdakarya,
Bandung.
Kirk, Jarome & Marc L. Miller. 1986, Reliability and Validity in Qualitative Reserch,
Vol. 1, Beverly Hills : Sage Publication.
Mohammad Adib, MA. 2010, Filsafat Ilmu; Ontologi, Epistemologi, Aksiologi, dan
Logika Ilmu Pengetahuan, Edisi ke 2, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Nisjar S, Karhi. 1997. Beberapa catatan tentang good governance. Jurnal administrasi
dan pembangunan, Vol. 1 No. 2, 119
Putnam, r. (1993) Making Demokracy Work: Civil Traditions In Modem Italy,
Princeton, NJ: Princeton University press
R Bintarto. 1968, Buku penuntun Geografi Sosial. UP Spring: Yogyakarta.
Sedarmayanti. 2004, Good Governance, pemerintahan yang baik, Bagian Dua, Mandar
Maju, Bandung.
Sjamsuddin, Sjamsiar. 2007. Etika Birokrasi & Akuntabilitas Sektor Publik. Malang:
Agritek YPN Malang Kerjasama dengan CV. SOFA Mandiri dan Indonesia
Print.
S Nasution, M.A. 2007, Metode Risearch (Penelitian Ilmiah). Bumi Aksara. Jakarta.
Sutoro Eko. 2014. Desa Membangun Indonesia. Forum pengembangan pembaharuan
desa (FPPD); Yogyakarta
Unang Soenardjo. 1984, Tinjauan Singkat: Pemerintahan Desa dan Kelurahan.
Tarsito, Bandung.
Widodo, Joko. 2001, Good Governance (Telaah dari Dimensi: Akuntabilitas dan
Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah), Insan
Cendekia, Surabaya.
Wiyoto, Budi. 2005. Mengembangkan Riset Strategik Implementasi Kebijakan Publik
Perspektif Good Governance. Malang: Bucetid.
Zamroni, 2011. Pendidikan Demokrasi Pada Masyarakat Multikultural. Surya sarana
grafika; Yogyakarta
Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945
cvii
Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang
Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi
Khusus Papua
Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Paparan Dirjen PDTu Kemendesa- Rakornas Kominfo 2015, Progran Pengembangan
Desa dan Daerah Tertinggal 2015-2019.
Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 31 Tahun 2003 Tentang Pedoman
Organisasi Pemerintahan Kampung.
cviii
DOKUMENTASI
PENELITIAN
Gambar. 1
Bentuk-bentuk partisipasi yang sering dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah kampung
Sumber : Dokumentasi 19 Desember ketika pemerintah kampung melalui KPPS melakukan
pemungutan suara dalam rangka pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Manokwari
Gambar. 2
Rapat dan kegiatan lomba serta pembersihan lingkungan di dalam pemerintah Kampunng
Mansinam
cix
(Sumber : Dokumentasi ketika pemerintah dan masyarakat sedang melakukan rapat
pembentukan panitia Lokal Perayaan Hari Masuknya Injil di Tanah Papua tepatnya di
Kampung Mansinam.)
(Sumber : Dokumentasi ketika Masyarakat sedang berpartisipasi dalam lombah jalan santai
yang dilakukan oleh pemerintah Kampung beserta Kerja Bakti atau dengan kata lain
pembersihan lingkungan sekitar Perumahan Kampung Mansinam)
Gambar. 3
Menara Informasi Gereja
(Sumber : Hasil Dokumentasi 18 Desember 2015, menara yang sering di Gunakan Oleh
Gereja dan Pemerintah Kampung untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat)
Gambar. 4
Tambatan Perahu
cx
Sumber : Hasil Dokumentasi Peneliti 1 Desember 2015, jembatan yang di bangun pemerintah
kampung untuk melayani masyarakat dari kapung mansinam ke kabupaten Manokwari begitu
juga sebaliknya.
Gambar.5
Gambar Wilayah Kampung Mansinam
Sumber : Denah Kampung Mansinam 2015
Gambar.6
Potensi Kehutanan Ikan dan Terumbuh Karang di Kampung Mansinam
cxi
(Sumber : Hasil dokumentasi peneliti dari Kantor Kampung mansinam 2015)
Gambar.7
Kujungan Wisatawan saat merayakan Hari Masuknya Injil di Kampung Mansinam 2016
(Sumber : Hasil Peneliti Dokumentasi 5 Februari2016)
Gambar. 8
Kantor Kampung Mansinam
cxii
(Sumber : Hasil Dokumentasi Peneliti 20 Januari 2016)
Gambar.8
Sarana Air Bersih
(sumber: Dokumentasi Peneliti dari Kantor Kampung Mansinam 2015)
Gamabar.9
Jalan yang di Bangun Oleh Pemerintah Kampung dengan menggunakan Dana Respek
cxiii
(Sumber: Hasil Dokumentasi peneliti 27 November 2015)
Gamabar. 10
Jamban yang dibuat oleh Pemerintah Kampung
(sumber : Dokumentasi peneliti 2015)
cxiv
Gambar.11
Tempat yang sering digunakan Pemerintah Kampung untuk melakukan kegiatan “Pendopo”.
(Sumbe: Dokumentasi Peneliti 2015)
Gambar.12
Kepala Kampung Mansinam
(Sumber : Hasil Dokumentasi Peneliti 28 Desember 2015)
cxv
