Dikirim untuk :

Paper Competition ASC 2011

Topik yang dipilih :

Opsi strategis untuk mengelola pengetahuan dan inovasi

( Strategic Options for Managing Knowledge and Inovation )

Judul :

PENDIDIKAN VOKASIONAL SEBAGAI INVESTASI

Oleh :Bambang Sugestiyadi

Pendidikan Teknik Sipil dan PerencanaanUNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA (UNY)

Tahun 2011

PENDIDIKAN VOKASIONAL SEBAGAI INVESTASI

Oleh :

Bambang Sugestiyadi

Dosen Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Negeri Yogyakakarta (UNY)HP : 08174124757, E-mail: bsugestiyadi@gmail .com

1. Abstrak

Bentuk perdagangan bebas di era global ini dampaknya adalah Indonesia harus mempersiapkan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompetensi dan standarisasinya mengikuti kualifikasi dunia. Penerapan teknologi baru dalam industri mengandung konsekuensi peningkatan permintaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kemampuan yang lebih tinggi guna mendukung peningkatan produktivitas. Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagai pendidikan vokasional tingkat menengah, memiliki peran besar dalam merencanakan dan menciptakan SDM yang profesional dan produktif. Pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan siswa dalam rangka menyiapkan mereka sebagai tenaga kerja tingkat menengah

Depdiknas memiliki kebijakan untuk membalik rasio peserta didik SMK dibanding SMA dari 30:70 pada tahun 2004, menjadi 67:33 pada tahun 2014. Kebijakan ini ditujukan agar keluaran pendidikan dapat lebih berorentasi pada pemenuhan dunia kerja serta kebutuhan dunia usaha dan industri (DUDI). (Depdiknas, Renstra 2010 – 2014, 83-85). Pendidikan vokasional merupakan pendidikan untuk penguasaan pengetahuan dan ketrampilan yang mempunyai nilai ekonomis, sesuai dengan kebutuhan pasar dengan education labor coefficient tinggi . (Muljani A. Nurhadi, 2008)

Dalam pengembangan pendidikan vokasional akan ditempuh dengan Strategic cost reduction , meliputi : a) Mencakup jangka waktu yang panjang, dan perlu komitmen manajemen yang berkelanjutan, b) Akan efektif apabila dimulai dari perencanaan, bukan pada tahap implementasi rencana. c) Mencakup keseluruhan rantai nilai mulai dari inputs sampai outputs/marketing, bukan hanya pengurangan pada biaya produksi. d) Perlu sistem informasi biaya pendidikan yang akurat dan lengkap

Kata kunci : Vokasional, SDM, Investasi

2

2. PENDAHULUANTatanan ekonomi dunia sedang berubah ke-era perdagangan bebas dan investasi

bebas, dimana perdagangan barang dan jasa antar negara tidak lagi mengalami

hambatan-hambatan yang berarti dalam quota dan tarif. Bentuk perdagangan bebas di

era global ini dampaknya adalah Indonesia harus mempersiapkan pengembangan

Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompetensi dan standarisasinya mengikuti

kualifikasi dunia.. Penerapan teknologi baru dalam industri mengandung konsekuensi

peningkatan permintaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kemampuan

yang lebih tinggi guna mendukung peningkatan produktivitas.

Beberapa kompetensi yang secara universal dikembangkan oleh negara-negara

Amerika, Inggris, Jerman, Korea Selatan dan Jepang adalah : a) Ketrampilan dasar,

b) Ketrampilan berfikir, c) Kualitas personal, d) Teknologi Informasi dan

Komunikasi, e) Bahasa asing moderen, f) Kerjasama ( Team Work).. Pemakaian

teknologi baru menuntut keahlian dan ketrampilan baru , dan itu menyebabkan

keahlian dan ketrampilan lama menjadi tidak berguna atau tidak relevan. Untuk

melahirkan dan mengembangkan keahlian serta ketrampilan baru menuntut

diadakannya corak pendidikan dan latihan baru pula. Perubahan tidak saja akan terjadi

dalam struktur lapangan kerja , tetapi juga dalam sistim pendidikan. Untuk dapat

mendekatkan program pendidikan yang relevan dan dibutuhkan masyarakat,

pendidikan harus selalu menyesuaikan diri (ajust) dengan segala pembaharuan

(innovations) yang diperlukan. Pelatihan tenaga kerja diperlukan pada periode

tertentu untuk dapat mengaktualkan diri terhadap perkembangan teknologi. Konsep

pendidikan sepanjang hayat (life long education) dianggap perlu bagi dunia kerja,

pekerja harus melatih diri kembali dalam in service training, mengikuti pelatihan

kursus formal dan non formal

Depdiknas memiliki kebijakan untuk membalik rasio peserta didik SMK

dibanding SMA dari 30:70 pada tahun 2004, menjadi 67:33 pada tahun 2014.

Kebijakan ini ditujukan agar keluaran pendidikan dapat lebih berorentasi pada

3

pemenuhan dunia kerja serta kebutuhan dunia usaha dan industri(DUDI).

Pendidikan vokasi dirasa perlu karena memiliki paradigma yang menekankan pada

pendidikan yang menyesuaikan dengan permintaan pasar (demand driven) guna

mendukung pembangunan ekonomi kreatif. Ketersambungan (link) diantara

pengguna lulusan pendidikan dan penyelenggara pendidikan dan kecocokan (match)

antara employee dengan employer menjadi dasar penyelenggaraan pendidikan

vokasi. Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan vokasi dapat dilihat dari

tingkat mutu dan relevansi yaitu jumlah penyerapan lulusan dan kesesuaian

bidang. (Depdiknas, Renstra 2010 – 2014, 83-85).

Ekonomi kreatif adalah berbagai aktivitas berbasis kreativitas, keterampilan,

dan bakat, yang memiliki potensi ekonomi dan peluang kerja baru melalui penciptaan

dan eksploitasi kekayaan intelektual.. Secara nasional, industri kreatif menyumbang

6,28 % Produk Domestik Bruto (PDB). Dari jumlah tersebut, 28 % di antaranya

disumbangkan oleh industri kerajinan. ini merupakan urutan kedua. Sedangkan

peringkat pertama ditempati oleh produk mode yang menyumbang angka 44 %.

Industri kreatif ini berperan penting dalam penyediaan lapangan pekerjaan,

pembangunan citra dan identitas bangsa di tengah gempuran hebat arus globalisasi,

serta peningkatan ekspor. Sebagai gambaran, nilai ekspor industri ini pada tahun 2007

mencapai 642 juta USD. Jumlah ini meningkat 20 % dari ekspor tahun sebelumnya

yang bernilai 534 juta USD.

(Sumber :JurnalKoperasidanUMKM,edisiIV/September2008).

Pendidikan vokasional merupakan pendidikan untuk penguasaan pengetahuan

dan ketrampilan yang mempunyai nilai ekonomis, sesuai dengan kebutuhan pasar

dengan education labor coefficient tinggi . Implikasi bagi pendidikan vokasinal

adalah : a) Magang atau internship yang terprogram harus menjadi bagian dari sistem

pendidikan vokasional, karena banyak ketrampilan teknis, sikap, kebiasaan, dan

emosional hanya dapat diperoleh melalui on the job training. b) Dalam on the job

training ketrampilan yang dipelajari termasuk yang bersifat general maupun spesifik,

4

c) Karena general training mempunyai nilai ekenomis yang lebih lama dan menjadi

fondasi, maka perlu kuat, d) Spesific training harus selalu di up to date sesuai dengan

kebutuhan pasar, e) Training untuk memiliki ketrampilan cara memperoleh dan

menggali informasi menjadi penting untuk up dating. (Muljani A. Nurhadi, 2008)

3. DISKUSI DAN PEMBAHASAN

a. Pendidikan Vokasional

Pendidikan di Indonesia landasan hukumnya adalah : Undang-Undang R.l No

20 Tahun 2003 . Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. dan

Pancasila. Berdasarkan Undang-Undang R.l No : 20 Tahun 2003 . Pasal 4, ayat (1)

Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak

diskriminatif dengan menunjang tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, bilai

kultural dan kemajemukan bangsa. Pasal 13, ayat (1) Jalur pendidikan terdiri atas

pendidikan formal, non formal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan

memperkaya. Pasal 14 , Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar,

pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Pasal 15, Jenis pendidikan mencakup

pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus.

Pasal 18, ayat (1) Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar, (2)

Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan

menengah kejuruan, (3) Pendidikan menengah berbentuk sekolah menengah atas

(SMA), madrasah aliyah (MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), dan madrasah

aliyah kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sedrajat.

Secara normatif dan legal formal, sebenarnya antara pendidikan liberal dan

pendidikan vokasional disetiap jenjang pendidikan tidak perlu terjadi dikotomi.

Secara jelas pendidikan liberal dan pendidikan vokasional telah diatur dalam undang-

undang, bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan

serta tidak diskriminatif. Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, non

5

formal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Selanjutnya

dinyatakan bahwa pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan/ vokasional.

Bentuk pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan

pendidikan menengah kejuruan/ vokasional.

Mungkin permasalahan dikotomi yang muncul adalah berkaitan dengan

proporsi, kewenangan , interes kepentingan , masalah politik , kualitas luaran / SDM ,

fasilitas pendukung, sarana parasarana, tuntutan kompetensi dan pengaruh lain diluar

masalah pendidikan.. Adanya kenaikan anggaran pendidikan sebesar 20% diharapkan

dapat memberikan angin segar bagi pennyelesaian berbagai permasalahan pendidikan

di Indonesia, terutama dalam alokasi dana pendidikan menengah dan pendidikan

tinggi secara proporsional antara pendidikan umum dan vokasional . Kebijakan

Menteri Pendidikan Nasional Indonesia untuk menaikkan proporsi alokasi dana

pengembangan Pendidikan Vokasional sekitar 70 % dan untuk Pendidikan Umum

sekitarr 30 % pada tahun 2014 , diharapkan dapat menunjang berbagi fasilitas

penunjang dan peningkatan SDM tenaga guru / dosen bidang pendidikan vokasional

Kunci utama berkembangnya Jerman dalam penyelenggaraan penddikan

kejuruan(vokasional) adalah, bahwa pendidikan kejuruan (vokasional) akan berjalan

secara efektif dan efisien jika kerjasama antara pendidikan dengan , perdagangan ,

jasa , dunia usaha dan industri (DUDI) dapat terjamin secara berkelanjutan.

Pendidikan Kejuruan dan Pelatihan (vokasional) di Jerman adalah sebuah Joint

Government – Industry Program, yaitu program pemerintah bersama-sama dengan

industri. Pemerintah Federal dan pemilik industri berbagi pembiayaan untuk Sekolah

Kejuruan Negeri, dengan perbandingan yang lebih tinggi ditanggung pemerintah

sebesar 58 % pada tahun 1991. Hal ini merupakan persyaratan bagi penyelengaraan

pendidikan kejuruan. (Sumber : edu BENCHMARKING, 2008) .

Pada kenyataan dilapangan berdasarkan image (citra) masyarakat umum ,

produk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan produk “ kelas dua “, pada

6

level pendidikan menengah di Indonesia . Sementara ini yang terjadi di Indonesia

antara dunia pendidikan , dunia kerja, dunia usaha dan industri (DUDI) terlihat

berjalan sendiri-sendiri.

Pemerintah sebagai otoritas dari sebuah penyelenggaraan suatu negara harus

dapat mengambil suatu kebijakan secara legal-formal , memberi ruang untuk suatu

mediasi dalam mensinergikan tiga pilar pembangunan, yaitu : a) Pendidikan, b) Dunia

usaha dan industri (DUDI) c) Pemerintah.

Pendidikan menengah kejuruan memiliki peran besar dalam merencana kan

dan menciptakan SDM tingkat menengah yang profesional dan produktif.

Sebagaimana yang dituangkan dalam Kep Mendiknas RI No: 053/U/2001 tentang

Standar Pelayanan Minimal (SPM). Dalam Lampiran-5 keputusan ini dijelaskan

bahwa tujuan penyelenggaraan pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan

(SMK) adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan siswa , untuk

menyiapkan mereka sebagai tenaga kerja tingkat menengah yang terampil,

terdidik, dan profesional, serta mampu mengembangkan diri sejalan dengan

perkembangan ilmu pengetahuan , teknologi dan seni (ipteks).

Tujuan penting diselenggarakan pendidikan secara luas menurut Finch and

Crunkliton (1979), yaitu : (a) pendidikan untuk hidup, (b) pendidikan untuk mencari

penghidupan Dimensi pendidikan vocational menurut Finch & Mc Gough (1982),

meliputi :

(1) Dimensi manusia (human), meliputi hubungan manusiawi,_kreativitas,

komitment (tanggung jawab), fleksibilitas, dan orientasi jauh kedepan.

(2) Dimensi tugas (task) meliputi perencanaan, pengembangan, manajemen,

dan penilaian.

(3) Dimensi lingkungan (environment) meliputi sekolah, masyarakat, dan

penyediaan tenaga kerja.

7

Bahwa secara teori Pendidikan Vocational menurut Rupert Evans (1978)

bertujuan untuk : a) Memenuhi kebutuhan masyarakat akan tenaga kerja, b)

Meningkatkan pilihan pendidikan pendidikan bagi setiap individu dan c) Mendorong

motivasi untuk belajar terus Pendidikan vokasional adalah program pendidikan yang

secara langsung dikaitkan dengan penyiapan seseorang untuk suatu pekerjaan tertentu

atau untuk persiapan tambahan karier seseorang (United States Congress, 1976)

Wenrich dan Wenrich (1974: 6) menyebutkan bahwa pendidikan vokasi : the

total process of education aimed at developing the competencies needed to function

effectively in an occupation or group of occupations. Makna yang tersirat dalam

definisi ini ialah: (1) pengembangan kompetensi, (2) kompetensi yang dibutuhkan, (3)

kompetensi yang dikembangkan dapat berfungsi efektif, dan (4) kompetensi yang

dikembangkan terkait dengan suatu pekerjaan – atau kelompok pekerjaan. Pendidikan

vokasi merupakan pendidikan yang bersifat khusus (terspesialisasi) dan meliputi

semua jenis dan jenjang pekerjaan. Penafsiran yang tidak benar ialah memaknakan

pendidikan vokasi sebatas pada pendidikan yang hanya concern pada manual skills.

Pendidikan vokasi sesungguhnya concern dengan mental, manual skills, values, dan

attitudes (Wenrich dan Wenrich, 1974: 8). Oleh karena itu, di dalam pendidikan

vokasi secara implisit terkandung unsur-unsur berpikir (cognitive), berbuat

(psychomotor), dan rasa (affective) dalam proporsi yang berbeda mengikuti kebutuhan

kompetensi pada jenis dan jenjang pekerjaan yang terkait. Selain itu, konsep ini

menunjukkan pula bahwa pendidikan vokasi terdapat pada semua jenjang pendidikan:

dasar, menengah, tinggi. Hal ini dapat dipahami bahwa pekerjaan tertentu

membutuhkan kualifikasi/kompetensi SDM yang berbeda. Perbedaan

kualifikasi/kompetensi ini merujuk adanya jenjang dalam kompetensi. Paradigma

pendidikan harus mulai berubah dari supply minded (orientasi jumlah) menjadi

demand minded (kebutuhan) ke dunia kerja. Harus digali, kompetensi apa saja yang

dibutuhkan pasar kerja ke depan. (Wardiman Djojonegoro Kompas, 17 Desember

2007)

8

Menurut Hadiwaratama (2002: 3-6) dalam penyelenggaraan pendidikan

kejuruan hendaknya mengikuti proses: (1) pengalihan ilmu (transfer of knowledge)

ataupun penimbaan ilmu (acquisition of knowledge) melalui pembelajaran teori; (2)

pencernaan ilmu (digestion of knowledge) melalui tugas-tugas, pekerjaan rumah, dan

tutorial; (3) pembuktian ilmu (validation of knowledge) melalui percobaan-percobaan

di laboratorium secara empiris atau visual (simulasi atau virtual reality); (4)

pengembangan keterampilan (skills development) melalui pekerjaan-pekerjaan nyata

di bengkel praktik sekolah , di Training Center atau magang di industri. Dari ke

empat tahapan proses tersebut keterampilan merupakan yang paling esensial

keberadaannya dalam pendidikan kejuruan.

(Sumber : http://www.kompas.com/kompas-cetak/0204/30/dikbud/pend40.htm

Karena berbagai keterbatsan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK),

pelaksanaan prakerin/ magang industri hanya sebatas portofolio memenuhi standar

minimal, tidak terukur standar kompetensinya.

Keterampilan merupakan yang paling esensial keberadaannya dalam

pendidikan kejuruan. Berdasarkan pertimbangna tersebut, sudah selayaknya

Pemerintah untuk mendirikan Training Center bagi Sekolah Menengah Kejuruan

(SMK) sesuai dengan program studinya. Yang lokasi dan zonifikasinya diatur sesuai

dengan potensi industri dan pengembangen potensi lokal daerah.

Training Center merupakan salah satu bentuk pelayanan prima dalam

pendidikan Sekolah Menengha Kejuruan (SMK), selain itu merupakan implementasi

nyata Learning community

Pendidikan vokasional merupakan pendidikan untuk penguasaan pengetahuan

dan ketrampilan yang mempunyai nilai ekonomis, sesuai dengan kebutuhan pasar

dengan education labor coefficient tinggi . Implikasi bagi pendidikan vokasinal

adalah : a) Magang atau internship yang terprogram harus menjadi bagian dari system

pendidikan vokasional, karena banyak ketrampilan teknis, sikap, kebiasaan, dan

emosional hanya dapat diperoleh melalui on the job training. b) Dalam on the job

training ketrampilan yang dipelajari termasuk yang bersigat general maupun spesifik,

9

c) Karena general training mempunyai nilai ekenomis yang lebih lama dan menjadi

fondasi, maka perlu kuat, d) Spesific training harus selalu di up to date sesuai dengan

kebutuhan pasar, e) Training untuk memiliki ketrampilan cara memperoleh dan

menggali informasi menjadi penting untuk up dating. Yang perlu diperhatikan dan

diceremati kaitan antara pendidikan dan kesempatan kerja adalah sebagai berikut : a)

Pendidikan hanya salah satu dari sumber daya manusia yang mempunyai bilai

ekonomis, b) Ada faktor sumber daya manusia lainnya yang juga penting, yaitu :

faktor askriptif dan luck., c) Faktor askriptif mencakup latar belakang sosial ekonomi

keluarga, IQ, faktor fisik, faktor psikologis lainnya., d) Faktor luck memberikan

kontribusi cukup tinggi, yaitu 60 % (Christoper Jenk), tetapi juga diartikan persistent

atau adanya peluang, e) Pendidikan menentukan dan keberhasilan pekerjaan pertama,

tetapi faktor askriptif lebih menentukan mobilitas pekerjaan selanjutnya, f) Sumber

daya manusia hanya salah satu input dari faktor produksi

(Muljani A. Nurhadi, 2008)

Konsep baru efisiensi, adalah keadaan dimana sesuatu produk yang diharapkan

mencapai tingkat maksimal atau sesuatu biaya tertentu atau dimana biaya ditekan

seminimal mungkin dalam rangka menghasilkan suatu produk yang telah ditetapkan.

Karena tujuan pendidikan (outputs) sudah ditetapkan, cara meningkatkan efisiensi

pendidikan dilakukan dengan cara meminimalkan out puts, adalah sebagai berikut :

a) Efisiensi manaiemen dengan menggunakan teori manajemen, yaitu :

1. Dilakukan dengan proses manajemen yang baik (POEC)

2. Dengan time and rnotion study

3. Menerapkan TQM (Total Quality Mangement)

4. Mengembangkan motivasi kerja

5. Pengelolaan SDM (Sumber Daya Manusia) yang baik

b) Efisiensi ekonomi,: dengan mengatur perbandingan inputs, yaitu :

1. Memahami biaya pendidikan

2. Memahami karakteristik biaya pendidikan

3. Memahami struktur biaya pendidikan

10

4. Memahami faktor-faktor yang mempengaruhi biaya pendidikan

5. Memilih strategic cost reduction (SCR).

c) Efisiensi ekonomi. dengan memanfaatkan teknologi.

1. Menggunakan teknologi mesin

2. Menggunakan teknologi informasi

3. Menggunakan teknologi komunikasi

4. Menggunakan teknologi komputer

5. Menggunakan teknologi pendidikan

Dalam prakteknya ketiganya digunakan secara bersama-sama.

(Muljani A. Nurhadi.2008)

Dalam pengembangan pendidikan vokasional akan ditempuh dengan Strategic

cost reduction , meliputi : a) Mencakup jangka waktu yang panjang, dan komitmen

manajemen yang berkelanjutan, b) Akan efektif apabila dimulai dari perencanaan,

bukan pada tahap implementasi rencana. c) Mencakup keseluruhan rantai nilai mulai

dari inputs sampai outputs/marketing, bukan hanya pengurangan pada biaya

produksi. d) Perlu sistem informasi biaya pendidikan yang akurat dan lengkap

Kunci sukses strategic cost reduction. yaitu : a) Kualitas manajemen, sebagai

hasil pengembangan kualitas dalam menghasilkan produk yang dilakukan melalui

Total Quality Management (TQM) jangka panjang, b) Keandalan, peningkatan

kualitas akan meningkatkan keandalan organisasi dalam menghasilkan produk., c)

Kecepatan, dengan keandalan yang tinggi akan meningkatkan kecepatan keakuratan

organisasi dalam menghasilkan produk.

Faktor kegagalan strategic cost reduction yaitu : a) Tidak ada tujuan yang jelas,.

dan tidak dikaitkan dengan usaha mencapai posisi kompetitif di pasar, b) Berorientasi

jangka pendek, karena jangka pendek tidak berumur panjang sehingga biaya kembali

tinggi, c) Bersifat reaktif bukan programartik merupakan reaksi terhadap perubahan

drastis, sehingga lebih merupakan manajmen krisis jangka pendek yang dapat

menimbulkan persoalan baru .d) Tidak adanya pengetahuun memadai tentang sifat

biaya, karena tidak mengenal sifat biaya, strategi yang dipilih tidak tepat sasaran. e)

11

Tidak adanya informasi tentang penyebab terjadinya biaya, karena tidak ada informasi

keadaan biaya sebagai akibat sistim akuntansi dan pelaporan biaya yang jelek,

penyebab tingginya biaya tidak dapat dideteksi. (Muljani A. Nurhadi. 2008)

Finlay, et.al. (1998) telah mendokumentasikan dorongan dan perubahan

kebutuhan masyarakat di berbagai negara: Di Amerika Serikat, misalnya, pemerintah

mendorong produktivitas pertanian dengan melaksanakan pengolahan produksi mulai

dari hulu hingga ke hilir. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah, termasuk pendidikan

diarahkan untuk mendukung mekanisasi pertanian dari hulu hingga ke hilir. Di sini

peran pendidikan vokasional dikedepankan untuk membangun SDM dalam berbagai

jenis dan jenjang. Demikian pula, di Taiwan, majunya sektor informal di sana

dijadikan landasan untuk mengembangkan teknologi terapan. Di sini pula peran

pendidikan vokasional didorong untuk mem-back-up misi ini.

UNI Eropa dan Asia akan memiliki standar kurikulum transnasional

pendidikan keguruan di bidang vokasional. Rancangan rambu- rambu kurikulum

tersebut tengah dibahas bersama oleh 25 negara peserta dalam Kongres I Pendidikan

Guru Bidang Vokasional Tingkat Dunia di Kampus Universitas Pendidikan Indonesia

Bandung, 21-23 Juli 2006 .Program yang diinisiasi EU-Asia Link ini diorganisasi

empat lembaga, yaitu Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI (Indonesia),

Universitat Bremen (Jerman), Universiy Autonomia de Barcelona (Spanyol), dan

Universiti Tun Hussein Onn (Malaysia).

Proyek yang dirintis sejak 2006 ini memiliki target utama melahirkan standar

kurikulum pendidikan keguruan bidang vokasional yang akan diterapkan bersama di

Uni Eropa dan Asia. Sekretaris Umum Panitia Kongres I Pendidikan Guru Bidang

Vokasional Tingkat Dunia Prof Aminudin Azis, mengatakan, jika standar kurikulum

ini tercipta, otomatis nantinya akan ikut mengangkat kualitas pendidikan

kejuruan/vokasional di Asia. Kompetensi pendidikan vokasional, dapat menyamai

atau setidaknya ikut mendekati standar kurikulum di Uni Eropa yang lebih dulu maju..

Dengan sendirinya standar kurikulum ini akan mengangkat standar pendidikan

12

vokasional di Indonesia. Dengan standardisasi ini, jika ada mahasiswa yang mau

melanjutkan pendidikan di Eropa.. bisa transfer kredit.

Ketua Proyek EU-Asia Link Georg Spottl menuturkan, tidaklah mudah

membuat suatu acuan standar kurikulum pendidikan keguruan dan pelatihan bidang

vokasional ini mengingat begitu beragamnya unsur budaya dan sosial yang

mengikat di negara masing-masing, khususnya Asia.. Standardisasi kurikulum itu

nantinya hanya mencakup kurikulum inti, yaitu batas minimal kurikulum yang

memadai. standar itu khususnya mengenai teknologi yang digunakan,” Rektor

UPI Prof Sunaryo Kartadinata (2008) mengatakan, kurikulum transnasional yang akan

dihasilkan, diproyeksikan untuk mengantisipasi tantangan globalisasi dan kebutuhan

tenaga kerja di masa mendatang. Berdasarkan isi kurikulum yang akan dihasilkan

hanya terbatas pada “ Kurikulum Inti “ mengenai “Aplikasi Teknologi “, maka

untuk implementasi di negara masing-masing, khususnya Indonesia, perlu diberikan

sentuhan tentang “ kebudayaan “, yang dapat mendukung percepatan penyerapan

teknologi. (sumber :www.kompas.com, 22 Juli 2008).

Ujung tombak dari suatu perencanaan apapun, harus dimulai dengan Data

Base yang akurat dan kualifikasinya dapat dipertanggung jawabkan.

Data base merupakan sebuah perangkat dalam proses perencanaan yang

mempunyai daya guna yang sangat tinggi. Untuk dapat mengalokasikan dana

pendidikan vokasional secara efisien dan dapat diprediksi nilai investasi yang lebih

terukur diperlukan instrumen evaluasi dalam pengembangan pendidikan vokasional.

Sebagai contoh adalah menentukan dan mengatur implementasi alokasi dana untuk

Sekolah Menengah Kejuruan., instrumen tersebut berupa jejaring data base on-line

Sekolah Menegah Kejuruan (SMK) dengan kebutuhan dunia kerja lokal dan global.

Data base-on line ini merupakan jejaringan informasi yang dapat di akses oleh

Pemerintah Pusat, Depdikmas, SMK diseluruh Indonesia dan dapat di update setiap

saat, Data base-on –line ini mempunyai daya guna bagi pemerintah, sektor jasa

industri sebagai demand tenaga kerja dan dunia pendidikan sebagai supply tenaga

kerja

13

b. Potensi Kearifan Lokal

Dalam rangka pengembangan otonomi daerah Undang-Undang nomor 22 tahun

1999 tentang otonomi daerah memberikan wewenang pengelolaan pendidikan kepada

pemerintah daerah. .Pemerintah daerah dengan kekuasaan otonominya seharusnya

mengetahui dengan pasti apa keunggulan daerahnya. Berdasarkan produk keunggulan

daerahnya, maka dibangun kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) nya.

Misalnya di Bali yang terkenal dengan pariwisatanya, maka pemerintah daerah

fokus pada pembangunan kompetensi keahlian yang berbasis pariwisata. Di Jawa

Tengah yang terkenal sebagai pusat budaya dan juga kerajinan furniture, dibangun

kompetensi yang berbasis kerajinan furniture.

Di Papua yang kaya emas dan juga kayunya, dibangun komptensi keahlian emas

dan kayu. Tiap wilayah di Indonesia sesungguhnya memiliki berbagai karakteristik

potensi, misalnya: kelautan, perikanan, pertanian, kehutanan, perdagangan, dan lain

sebagainya . Potensi ini sebenarnya dapat menjadi basis pengembangan kesejahteraan

masyarakat. Untuk daerah yang memiliki potensi perikanan dan hasil laut bukankah

lebih bermakna didaerahnya dikembangkan menjadi pendidikan vokasional bidang

studi perikanan atau kelautan? Apakah berarti masyarakat di pantai tidak memerlukan

pendidikan umum? Jawabnya ialah perlu. Hal ini mengingat masyarakat tentu masih

ada yang ingin mengembangkan bidang ilmu tertentu.

Yang menjadi persoalan utama ialah bagaimana menentukan dan mengatur

implementasi pendidikan umum dan pendidikan vokasional ? Dengan pendekatan ini

akan terbentuk suatu keahlian yang khusus, unik dan berbeda antara satu daerah

dengan daerah lainnya. Jika selama ini kita masih sibuk menghabiskan anggaran untuk

membangun infra struktur, misalnya gedung, sekolah dan perlengkapannya atau

mengundang investor membangun industri di daerah,. maka sudah saatnya investasi

kita arahkan untuk pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Tanpa kompetensi.

tanpa adanya “link and match” antara pendidikan, dunia kerja dan dunia industri,

maka segala peralatan, gedung dan investasi menjadi sia-sia. .Berapa banyak gedung

14

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan segala peralatannya yang canggih tidak

berfungsi dengan baik, karena tidak ada tenaga ahli yang dapat menjalankannya.

Sudah saatnya kita bekerjasama membangun kompetensi unggulan daerah.

Tujuan pendidikan harus diambil dari masyarakat di mana pendidikan itu

berlangsung. Tujuan pendidikan tidak dapat ditetapkan secara “ sama / seragam “

pada semua masyarakat secara luas. Tujuan pendidikan nasional tidak hanya mengacu

kepada kepentingan nasional, tetapi juga harus memperhatikan kearifan lokal yang

dimiliki setiap daerah. Dalam pengembangan pendidikan, pemerintah harus

memperhatikan kebutuhan dan potensi lokal sesuai dengan daerah masing-masing.

Wilayah Indonesia yang sangat luas dengan berbagai jenis kekayaan Sumber Daya

Alam (SDA), serta kegiatan ekonomi produktip yang secara spesifik telah berkembang

antara lain perikanan, pariwisata, kerajinan, budaya dan seni sangat cocok dan sesuai

untuk dikembangkan dengan model pendidikan vokasional. Muatan pendidikan

dipilih secara spesifik, disesuaikan dengan kebutuhan dilingkungan setempat untuk

mendukung pengolahan Sumber Daya Alam (SDA) dan kegiatan ekonomi produktip.

lokal . Kedudukan kebudayaan dalam suatu proses kurikulum teramat penting tetapi

dalam proses pengembangan seringkali para pengembang kurikulum kurang

memperhatikannya. Dalam realita proses pengembangan kurikulum sering diwarnai

oleh pengaruh pandangan para pengembang, yang fokus perhatiannya hanya terhadap

perkembangan ilmu dan teknologi.. Oleh karena, itu kedudukan yang    penting dari

kebudayaan sering terabaikan dan kurang diperhatikan. Para ahli dalam

pengembangan kurikulum vokasional disamping kompetensi dibidang ilmu dan

teknologi harus dapat mengadopsi secara spesifik potensi kearifan lokal.

c. Pendidikan Vokasional Dan Investasi

Edward Sallis, (1993) penulis buku Total Quality Management (TQM) in

Education yang juga mendasarkan pembahasan bukunya sebagai penerapan filosofi

mutu dari Deming untuk pendidikan, menggambarkan dengan diagram sirip ikan

untuk analisis sebab dan pengaruh (causes and effects analysis), bahwa peningkatan

mutu pendidikan memiliki empat kelompok faktor penyebab dan pengaruh, yaitu 1)

15

kebijakan, 2) prosedur, 3) SDM, dan 4) perencanaan. Dari keempat kelompok faktor

tersebut kebijakan adalah faktor yang paling tidak mudah diubah di tengah jalan.

Untuk peningkatan mutu pendidikan, diperlukan kebijakan pendidikan yang dapat

dikomunikasikan dengan baik, komitmen bersama yang kuat, kepemimpinan yang

terlatih dan teruji, serta yang sangat dipentingkan adalah visi dan misi yang jelas dan

implementatif . Visi adalah konsepsi atau antisipasi masa depan yang hidup (a vivid

conception or antisipation) sehingga memerlukan daya imajinatif yang kuat. Visi

harus kuat, jelas, dan menjadi daya pengarah (driving force) bagi keberadaan dan

keberlangsungan sistem. Rumusan visi yang demikian akan melahirkan misi yang

merupakan rumusan-rumusan tugas terhormat yang membuat semua stakeholders atau

shareholders pendidikan termotivasi untuk terlibat dan menjalankannya. Misi adalah

suatu self-imposed task, mirip-mirip dengan tugas suci.

Rumusan atau ungkapan-ungkapan misi yang lahir dari visi yang kuat akan

menjadi ungkapan yang memorable (dapat diingat/dihafalkan), komunikatif, jelas dan

tepat, menyuburkan komitmen bersama, memuat tujuan jangka panjang,

mementingkan customers dan fleksibel. Maksud dari fleksibel adalah adaptif yaitu

dapat diimplementasikan dalam kondisi dengan aneka ragam kendala dan pendukung

Berdasarkan kajian yang telah dipaparkan diatas, maka dilakukan justifikasi

pengembangan Visi dan Misi pendidikan vokasional yang memberikan “ nilai “ bagi

“ investasi “ adalah sebagai berikut :

1. Visi Dan Misi Pendidikan Vokasional

(a) Visi Pendidikan Vokasional, bertujuan untuk pengembangan Sumber

Daya Manusia (SDM) Indonesia yang kompetensi dan standard

ketrampilannya mengikuti kualifikasi dunia dan mengakomodasi

kompetensi kearifan lokal yang memiliki potensi ekonomi produktip

(b) Misi Pendidikan Vokasional

1) Tidak hanya mennghasilkan skill dan kemampuan ketrampilan

spesifik untuk pekerjaan tertentu saja, tetapi harus memberi

16

muatan pengembangan anak didik secara totalitas, adaptip

dan pro-aktip terhadap perkembangan ipteks.

2) Untuk dapat mendekatkan program Pendidikan Vokasional

yang relevan dan dibutuhkan masyarakat dalam dimensi lokal

dan global, pendidikan harus selalu menyesuaikan diri (ajust)

dengan segala pembaharuan (innovations) yang diperlukan

3) Pendidikan Vokasional di Indonesia harus merupakan “link

and match” antara pendidikan, dunia kerja dan dunia

industri

2. Pengembangan Kurikulum Pendidikan Vokasional

(a) Kurikulum inti Pendidikan Vokasional untuk pengembangan Sumber

Daya Manusia (SDM), berisikan : (a) Materi pembelajaran untuk

membentuk karakter keunggulan dengan standard global , (b) Materi

pembelajaran untuk membentuk perilaku budaya industri (c) Materi

pembelajaran untuk dapat beradaptasi terhadap perkembangan anak didik

secara totalitas, adaptip dan pro-aktip terhadap perkembangan

IPTEK, meliputi : (a) Matematik/IPA, (b) Bahasa Inggris moderen,

Komputer, dan ICT (c) Model pembelajaran berbasis kompetensi

dalam bidang praktek dan ketrampilan

(b) Pengembangan Kurikulum Khusus sesuai dengan kompetensi yang

dikembangkan dan akan dibentuk pada masing-masing Program Studi,

dengan mengakomodasi potensi ekonomi produktip dan kearifan lokal

di lingkungan masing-masing daerah

(c) Pendidikan Vokasional harus selalu menyesuaikan diri (ajust) dengan

segala pembaharuan (innovations) yang diperlukan. Salah satu

pendekatan dalam efisiensi penbiayaan.pendidikan vokasional,

pengembangan/perubahan kurikulum pendidikan tanpa harus merubah ”

kurikulum inti ”, tetapi cukup dengan melakukan pembaharuan (ajust

and innovations) dalam ” kurikulum khusus ” sesuai dengan tuntutan

17

kebutuhan ” Dunia Industri ” dan ” Pasar Kerja ” baik lokal maupun

global.

Berikut ini akan diuraikan skema “ Pendidikan Vokasional Berbasis

Investasi “ yang harus dimplementasikan dalam proses rancangan pendidikan

vokasional dalam proyeksi jangka pendek (5 tahun), jangka menengah (10 tahun)

dan jangka panjang (20 tahun), sebagai berikut :

Pendidikan Vokasional Berbasis Investasi

Gambar.1.Pendidikan Vokasional berbasis Investasi

Catatan : 1. Untuk semua Prodi yang dirancang hanya kurikulum Inti.

2. Untuk masing-masing Prodi, ditambah kurikulum spesifik dengan muatan kompetensi dan ketrampilan khusus.

3. Isi kurikulum memberi ruang bagi pengembangan kearifan lokal & kompetensi global.

18

Input Data PendidikanTenaga GuruPrasarana dan SaranaBiaya dan sumber danaManjemen pendidikan

Tenaga KependidikanPrasarana dan SaranaBiayaManjemen pengelolaan

Tenaga KependidikanPrasarana dan SaranaBiayaManjemen pengelolaan

Input Kondisi LingkunganGeografi,demografi

Sosial,ekonomi &budayaIptekGlobalisasi InformasiTransport & aksesibilitas

Dunia kerja, Industri, jasa , perdagangan

Tenaga KerjaLokal Global

AspirasiMasyarakat

KURIKULUM Proses Pendidikan LULUSAN

NPeserta

Didik

Proporsilulusan

Data Base On-line

Data Base On-line

Prediksi Proyeksi

4. Data base kompetensi dan kebutuhan tenaga kerja lokal dan global sebagai instrument untuk prediksi/proyeksi pengembangan infrastruktur, sarpras, SDM, dan penyesuaian kurikulum SMK. Dan selalu dapat di up date setiap saat

Implementasi Pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

Gambar.2. Implementasi pengembangan SMK berbasis Investasi

Keterangan :

1. Legal formal dari Pemerintah untuk sinergi tiga pilar ,yaitu : (1) dunia pendidikan (SMK),(2) dunia usaha & industri (DUDI), (3) Pemerintah

19

PENDIDIKAN BERBASIS

KOMPETENSI KEARIFAN LOKAL

DAN GLOBAL DENGAN

KURIKULUM FLEKSIBEL

PENDIDIKANSMK 2 TAHUN

PENDIDIKAN SMK 3 TAHUN

TRAINING CENTER 1 TAHUN

SERTIFIKASI KOMPETENSI OLEH

PEMERINTAH & INDUSTRI

BEKERJA

Tidak ada UAN

Masuk Training Center

Pilihan Bekerja

Ada UAN untuk Masuk ke

Perguruan Tinggi

Masuk Perguruan Tinggi

DATA BASE ON LINE SMK

2. Pendidikan dengan kurikulum berbasis kompetensi dan fleksibel serta mengakomodasi kompetensi lokal yang memiliki prospek untuk dikembangkan industri ekonomi produktip

3. Pendidikan Vokasional (SMK) dibagi dalam dua jalur , yaitu : (a) Jalur 3 tahun bagi mereka yang ingin melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi dan mengikuti UAN (Ujian Akhir Nasional), tidak perlu mengikuti uji kompetensi di Training Center, (b) Jalur 2 tahun bagi mereka yang ingin langsung bekerja .Tenaga pengajar dari guru sekolah dan instruktur dari industri (Training Center).Tidak ada UAN tetapi harus mengikuti pembelajaran dan uji kompetensi di Training Center. Pembelajaran maksimal selama 2 tahun

4. Bagi siswa SMK jalur 3 tahun dapat ikut Training Center untuk memenuhi persyaratan kompetensi industri tempat bekrerja .

5. Untuk menunjang kompetnsi lulusan yang standardnya terukur dan sesuai dengan standard DUDI, Pemerintah harus mendirikan Training Center bagi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sesuai dengan program studinya. Yang lokasi dan zonifikasinya diatur sesuai dengan potensi industri dan pengembangen potensi lokal daerah. Untuk pengakuan sertifikasi secara internasional perlu dilakukan kerjasama dengan institusi / lembaga sertifikasi internasional

6. Training Center merupakan salah satu bentuk pelayanan prima dalam pendidikan Sekolah Menengha Kejuruan (SMK), selain itu merupakan implementasi nyata Learning community

20

Siklus Operasional Data Base On Line VOKASIONAL/SMK

Gambar.3. Data Base On Line SMK

Kebutuahan informasi dan lapangan kerja merupakan kebutuhan sosial

maendasar seluruh lapisan masyarakat. Meningkatkan mutu pelayanan bagi

masyarakat, dengan memberikan “ sentuhan iptek “ merupakan salah satu aplikasi

dari kesetaraan akses masyarakat ke layanan sosial dasar. Daya guna iptek bagi

kehidupan masyarakat antara lain adalah : (1) dapat menunjang kehidupan dengan

efisien, (2) memperpendek suatu proses “ siklus “yang tumpang tindih, (3)

memberikan kualitas lingkungan kehidupan yang nyaman. Pemanfaatan iptek untuk

pelayanan publik (public service) tidak dibatasi dalam lingkup setrata tertentu, tetapi

21

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

(SMK)

Koordinasi :1) Pemerintah

Pusat2) Pemda 3) DUDI Luar

Negeri (Global)4) DUDI Dalam

negeri (Lokal)

Bursa kerja lokal & global industri, jasa

dan perdagangan

1) Arah Kebijakan 2) Evaluasi program3) Proyeksi sarpras,SDM4) Alokasi Dana5) Monitoring program6) Standard Kompetensi 7) Image /Citra

Jejaring Data Base On-Line SMK

harus dapat dimanfaatkan bagi masayarakat seluas-luasnya. (Kusmayanto Kadiman,

2008)

Berdasarkan pertimbangan diatas, pengertian data base on line Sekolah

Menengah Kejuruan (SMK), fungsi , manfaat dan maksud penggunaannya adalah

sebagai sebagai berikut :

1. Ujung tombak dari suatu perencanaan apapun, harus dimulai dengan Data

Base yang akurat dan kualifikasinya dapat dipertanggung jawabkan. Data

base merupakan sebuah perangkat dalam proses perencanaan yang

mempunyai daya guna yang sangat tinggi

2. Proses saling memberikan data dan komunikasi secara on- line antara Sekolah

Menengah Kejuruan (SMK) dan jasa perdagangan dan industri (DUDI) akan

merupakan tahap awal dari bersinerginya pendidikan dan dunia kerja.

3. Data base-on line ini merupakan jejaringan informasi yang dapat di akses

oleh Pemerintah Pusat, Depdikmas, SMK diseluruh Indonesia dan dapat di

update setiap saat,

4. Data base-on –line ini mempunyai daya guna bagi pemerintah, sektor jasa

industri sebagai demand tenaga kerja dan SMK sebagai supply tenaga kerja

5. Jejaring data base on-line dapat menayangkan tentang standrad kompetensi

yang dipersyaratkan oleh pemakai tenaga kerja lokal dan global

6. Jejaring data base on-line merupakan informasi yang sangat dibutuhkan oleh

pengambil kebijakan ditingkat daerah dan tingkat pusat , sebagai dasar dalam

evaluasi ,memprediksi tenaga kerja, monitorimg, dan alokasi anggaran dana

dan sarana prarana

7. Yang paling utama jejaringan data base on-line sebagai media untuk

membentuk image (citra) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

22

4. KESIMPULANDari hasil kajian yang telah di paparkan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan

sebagai berikut :

1. Pendidikan Vokasional (SMK) bertujuan untuk mengembangkan tenaga

kerja yang terampil dan ” marketable ” , untuk dapat meraih kesempatan

kerja dan ” dijual ” dalam ” pasar tenaga kerja ” baik tingkat lokal

maupun global

2. Paradigma Pendidikan Vokasional (SMK) harus mulai berubah dari supply

minded (orientasi jumlah) menjadi demand minded (kebutuhan) ke dunia

kerja yang ber-dimensi lokal dan global.

3. Pendidikan Vokasional (SMK) adalah suatu model dalam pendidikan

untuk menguasai ketrampilan dasar yang essensial dan dapat

dikembangkan dalam bentuk pelatihan, untuk dapat berkompetisi di

pasar kerja lokal dan global

4. Pendidikan Voksional (SMK) diarahkan untuk memenuhi kebutuhan

tenaga kerja secara nasional dan masyarakat lingkungannya dan

diarahkan untuk memasuki pasar kerja global

5. Salah satu tolok ukur keberhasilan pendidikan vokasional (SMK) adalah

membentuk dan menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dapat

memberikan peningkatan ekonomi secara nyata.

6. Keberhasilan Jerman , Jepang , Korea Selatan dan negara lain, dalam

pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan model program

pendidikan vokasional dalam sistem pendidikannya,.perlu dipertimbangkan

untuk di “ adopsi “ dengan “ modifikasi “ sesuai dengan kondisi di

Indonesia. Untuk efisiensi biaya dapat melakukan kerjasama dengan “

blue print “ kurikulum dan “ sistim “ pengelolaan dari negara tersebut.

7. Untuk dapat mengalokasikan dana pendidikan vokasional (SMK) secara

efisien dan dapat diprediksi nilai investasi yang lebih terukur diperlukan

23

instrumen data base 0n-line tentang kebutuhan tenaga kerja dan

kompetensi tenaga kerja lokal dan global . Data base ini akan dapat

memprediksi alokasi dana pemerintah dalam pengembangan pendidikan

vokasional. Data base ini dapat di “akses “ oleh Pemerintah Pusat,

Depdiknas dan seluruh lembaga pendidikan vokasional / SMK di seluruh

Indonesia Bagi penyelenggara pendidikan vokasional , sebagai tolok ukur

kompetensi serta penyesuaian terhadap materi yang diperlukan oleh dunia

kerja. (DUDI)

8. Untuk memberikan “ nilai investasi “ bagi negara, pendidikan vokasional

harus direncanakan dan diselenggarakan berdasarkan ke “ ke -mitraan “

dan hubungan “ sinergi “ yang saling mendapatkan “ keuntungan “ antara

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha / industri dan

Pendidikan Vokasional (SMK) .

9. Untuk menunjang kompetnsi lulusan yang standardnya terukur dan sesusai

dengan standard DUDI, Pemerintah harus mendirikan Training Center

bagi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sesuai dengan program studinya.

Yang lokasi dan zonifikasinya diatur sesuai dengan potensi industri dan

pengembangen potensi lokal daerah

REFERENSI

Conny..R. Semiawan dan Soedijarto 1991, Mencari Strategi Pengembangan Pendidikan Nasional Menjelang Abad XXI, Jakarta : Penerbit P.T. Grasindo.

Darling-Hammond, L. (1996). The right to learn and the advancement of teaching: research, policy, and practice for democratic education. Educational Researcher, 25, 6:5-17.

Depdiknas. (2001). Kep Mendiknas RI No. 053/U/2001. Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah. Jakarta: Depdiknas.

Depdiknas. (2003). Undang-Undang R.l No 20 Tahun 2003,tentang Pendidikan Naional, Depdiknas, Jakarata

24

Depdiknas, 2009, Rencana Strategis Departemen Pendiikan Nasional , Tahun 2010 – 2014,17 September 2009, Jakarta

Dwi Siswoyo, 1996, Ilmu Pendidikan Dalam Tantangan, Cakrawala Pendidian Nomor : 1 Tahun XV, Februari 1996, LPM, IKIP Yogyakarta

Edward Salls, 1993, Total Quality Management In Education, Philadelphia, LondonFinlay, Ian, dan Niven, Stuart, dan Young, Stephanie (Eds). (1998). Changing

Vocational Education and Training: An International Comparative Perspective. London: Routledge.

Husaini Usman, 2008, Manajemen, Teori Praktik dan Riset Pendidikan, Jakarta Penerbit P.T. Bumi Aksara.

Hadiwaratama. (2002). Pendidikan kejuruan, investasi membangun manusia produktif. Makalah disampaiakan dalam HARDIKNAS. Harian KOMPAS 30 April 2002. http://www.kompas.com/kompas-cetak/0204/30/dikbud/pend40.htm .

H, Edward Kim, 2003 Fact About Korea, Hollym Corporation PublishersKusmayanto Kadiman, 2008, Pedoman Program Insentif, Kementrian NegaraRiset dan Teknologi (RISTEK) , JakartaMuljani A. Nurhadi, 2008, STRATEGI EFISIENSI PEMBIAYAAN PENDIDIKAN,

Materi kuliah Ekonomi Pendidikan dan Ketenaga Kerjaan, Program Pasca Sarjana –S3, Pendidikan Teknologi dan Kejuruan, Universitas Negeri Yogyakarta (UNY

Print, M. (1993). Curriculum Development and Design. St. Leonard:    Allen & Unwin Pty, Ltd.

Umberto Sihombing dan Park,Jin-Ryeo, 2002, Gerakan Masyarakat Baru di Korea, Filosofi dan Aplikasi Saemaul Undong, Ditjen PendidikanLuar Sekolah dan Pemuda, Departemen Pendidikan Nasional danKorea International Cooperation Agency (KOICA)

Wardiman Djojonegoro, 1998, Pengembangan Sumber Daya Manusia Melalui Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Jakarta , Penerbit : P.T. Jayakarta Agung Offset

Wenrich, R.C., dan Wenrich, J.W. (1974). Leadership in Administration of Vocational and Technical Education. Columbus: Charles E MerrillPublishing Company, A Bell & Howell Company

(http://www.germanculture.com.ua) (http://en.wikipedia.org

Pendidikan Kejuruan: Disusun, Kurikulum Transnasional Eropa-Asia Harian Umum Kompas 23 July 2008, © 2008 PENAPENDIDIKAN.COM(www.kompas.com, 22 Juli 2008)

Wardiman Djojonegoro Kompas, 17 Desember 2007 (http://en.wikipedia.org)

25

Johari, Khir. 2004. My philosophy of education.

http://www.khirjohari.com/edu/philofedu.htm.

JurnalKoperasidanUMKM,edisiIV/September2008).

Biografi Penulis:

Dosen Pndidikan Teknik Sipil dan Perencanaan, Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Tahun 2009 Kandidat Doktor (S3) Pendidikan Teknologi dan Kejuruan (PTK) Pasca Sarjana Universitas Negeri Yogyakarta (UNY).

26