Pendidikan Anti Korupsi Di Perguruan Tinggi Untuk ... · PDF filePendidikan Anti Korupsi Di...

www.usi.ac.id/karya ilmiah dosen upload : biro sistem informasi data & hubungan masyarakat@2015

1

Pendidikan Anti Korupsi Di Perguruan Tinggi

Untuk Pembentukan Karakter Mahasiswa

Elpina

Dosen Fakultas HukumUniversitas Simalungun

Abstrak

Subject in Higher Education Civic education is a course that focuses on the formation of citizens who understand

and are able to carry out the rights and obligations to be good citizens are intelligent, skilled and humane menners

Pancasila and the 1945 Constitution mandated. Researchers from the world Bank for the handling of corruption at

the local level report its findings that there are 967 members of parliament and 61 regional head recorded at 29

high court in Indonesia are involved in corruption cases. Based on Circular letter of Director General of Higher

Education On the Implementation of Anti-Corruption in Higher Education in terms of fighting corruption at the

level of prevention efforts to the state Universities and Private Colleges of Education to organize the Anti-

Corruption start Academic Year 2012/2013 in the from of compulsory Subjects/ options or inserted in subjects

relevant. Citizenship Education in relation to the Anti-Corruption Education for mahasiswa at universities is to

cultivate a state of consciousness, attitudes unpatriotic behavior within the student who is reviewing and will master

the science to become citizen Negara. Penerapan Anti-Corruption Education for students in Higher Education

through providing this course is pasted on PKN can be used by means of socialization, campaigns. Seminars,

lectures with face to face in the classroom, making paper and analyze actual cases of corruption and witness the

trial of corruption in the courts and establish centers for the study of the Anti-Corruption Hukum. Pembiasaan

faculty will happen to studends for anti-corruption by giving habituation to do well, to be honest refraction, knights,

embarrassed to be trained cheating so seriously and proportional in the daily life.

-------------------------------------------------------------------

Keyword : Coruption education, University, Caracter

PENDAHULUAN

Pendidikan di Indonesia diharapkan

dapat mempersiapkan peserta didik men-jadi

warga negar yang memiliki komitmen kuat

dan konsisten untuk memper-tahankan

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mata

Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan di

Perguruan tinggi merupakan mata kuliah

yang memfo-kuskan pada pembentukan

warga Negara yang memahami dan mampu

melak-sanakan hak-hak dan kewajiban-

kewajibannya untuk menjadi warga Negara

yang baik yang cerdas, terampil dan

berkarakter budi pekerti yang diamanatkan

Pancasila dan UUD 1945.1)

Selama kurang lebih tiga decade

Indonesia termasuk Negara korup yang

menempati ranking atas, nomor 86 dari 90

negara, dan Indonesia juga masuk lima besar

Negara yang paling korup (CPI-Coruption

Perception Index), dan The Straits Times

menyebut Indonesia sebagai nomor 3 paling

1) Httm//:file//Penerapan Pembelajaran Problem

Base Learning, 2/2/2013

Analisis Hukum tentang Penetapan Pajak Reklame Untuk Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota

Pematangsiantar ....................................................................................................................................................Elpina

2

korup dari 99 negara2. Korupsi di Indonesia

berkem-bang secara sistematik, bagi banyak

orang korupsi bukan lagi merupakan suatu

pelanggaran hukum, melainkan sudah

merupakan suatu kebiasaan3). Pada akhir

dasawarsa 1990-an salah satu jurnal

terkemuka Amerika Serikat Foreign Affaris

mengatakan bahwa korupsi telah menjadi

“Way of life” di indonesia4). Tim dari KPK

menahan Gubernur Bank Indonesia dan dua

orang anggota DPR, terkait penyalahgunaan

dana sebesar Rp. 127,8 Milyar yang

sebagian dari uang tersebut mengalir ke

oknum DPR, Polisi, Jaksa dan Hakim yang

sudah diusut pada akhir tahun 2006.5)

Peniliti dari The World Bank untuk

penanganan korupsi di tingkat daerah

melaporkan temuannya bahwa ada 967

anggota DPRD dan 61 Kepala Daerah yang

tercatat di 29 Kejaksaan Tinggi di Indonesia

yang terlibat kasus 6korupsi. Hal ini tentu-

nya perlu langkah sistematis untuk menang-

gulanginya. Pemerintah Indonesia telah

berusaha keras untuk memerangi korupsi

2) Mhtml :file://E:/mujtahid Upaya Melawan

Korupsi,mht.2/18/2013 3) http://id.wikipedia.org/wiki/korupsi di-

indonesia,21/2/2013 4) http://kagalimurshid.blogsport.com/2007/05.

pendidikan-anti-korupsi-berbasis html,diakses

pada tanggal 22 pebruari 2013 5) Tempo, 14-20 April 2008:Jawa Pos,18-4,2008)

6) mhtml:file://E:/Dunia Pendidikan sebagai

Tumpuan Harapan untuk mencegah

korupsi.Diakses pada tanggal 22 Pebruari 2013.

dengan berbagai cara, salah satunya dengan

adanya KPK7) sebagai lembaga independen

yang secara khusus menangani tindak ko-

rupsi menjadi upaya pencegahan dan

penindakan tindak pidana.

Bedasarkan pasal 11 Undang-undang

nomor 30 tahun 2002 kewenangan KPK

untuk melakukan penyelidikan, penyidikan

dan penuntutan dibatasi oleh tindak pidana

korupsi yang :

a. Melibatkan aparat penegak hukum,

penyelenggara Negara dan orang lain

yang ada kaitannya dengan tindak

pidana korupsi yang dilakukan oleh

aparat penegak hukum atau penye-

lenggara Negara.

b. Mendapat perhatian yang meresahkan

masyarakat dan atau

7) KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) adalah

yang dibentuk pada tahun 2003untuk mengatasi,

menanggulangi dan memberantas korupsi di

Indonesia. Komisi ini didirikan berdasarkan

kepada Undang-undang Republik Indonesia

Nomor.30 Tahun 2002.

Fungsi dan Tugas KPK adalah :

1. Koordinasi dengan instansi yang berwenang

melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi

2. Supervise terhadap instansi yang berwenang

melakukan pemberantasan tindak pinada korupsi.

3. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan

penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.

4. Melakukan tindakan pencegahan-pencegahan

tindak pidana korupsi.

5. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan

pemerintahan Negara (lihat lebih lanjut

http://id.wikipedia.org/wiki/komisi-

pemberantasan-korupsi.21/2/2013.

http://id.wikipedia.org/wiki/korupsi

http://kagalimurshid.blogsport.com/2007/05.%20pendidikan-anti-korupsi-berbasis

http://kagalimurshid.blogsport.com/2007/05.%20pendidikan-anti-korupsi-berbasis


3

c. Menyangkut kerugian Negara paling

satu milyar rupiah.8)

Berdasarkan surat edaran Dirjen

DIKTI tentang implementasi pendidikan anti

korupsi di perguruan Tinggi negeri dan

perguruan tinggi swasta untuk menye-

lenggarakan pendidikan anti korupsi mulai

tahun akademik 2012/2013 dalam bentuk

mata kuliah wajib/pilihan atau disisip-

kandalam mata kuliah yang relevan.

Keterlibatan mahasiswa dalam upaya

pemberantasan korupsi tentunya tidak pada

upaya penindakan. Peran aktif mahasiswa

difokuskan kepada upaya pencegahan

korupsi dengan ikut membangun budaya

anti korupsi di masyarakat. Dengan

diberikannya pendidikan anti korupsi di

perguruan tinggi mahasiswa memiliki

semangat nasional yang positif dengan

mengutamakan pengabdian kepada bangsa

dan Negara melaui pendidikan formal,

informal dan agama.

Tulisan akan memfokuskan pada

beberapa permasalahn terkait : a). apakah

pendidikan kewarganegaraan dalam

kaitannya dengan pendidikan korupsi bagi

mahasiswa, b). bagaimanakah penerapan

pendidikan anti korupsi bagi mahasiswa di

8) Undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan korupsi

perguraun tinggi dan, c). sejauh manakah

pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi

dalam kaitannya dengan pendidikan

kewarganegaraan dapat membangun

karakter mahasiswa.

a. Pendidikan Kewarganegaraan Di

Perguruan Tinggi

Pendidikan kewarganegaraan adalah

sebagai mata kuliah pengembangan kepri-

badian adalah suatu program pendidikan

yang berfungsi dan memberikan bekal

kepada peserta didik mengenai penetahuan

tentang hubungan antarqa Negara dan warga

Negara serta pengetahuan tentang bela

Negara. Sementara tujuannya adalah agar

peserta didik memiliki motivasi bahwa

pendidikan Kewarganegaraan yang diberi-

kan kepada mereka berkaitan erat dengan

peran dan kedudukan serta kepentingan

mereka sebagai wagra Negara Indonesia

yang individu, anggota keluarga, anggota

masyarakat dan sebagai warga Negara

Indonesia yang terdidik serta bertekad dan

bersedia mewujudkan9)

Berdasarkan keputusan Menteri Pendi-

dikan Nasional; No.232/U/2000 tentang

Pedoman Penyususnan Kurikulum

Pendidikan dan Penilaian Hasil Belajar

9) Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan korupsi.



4

mahasiswa telah ditetapkan bahwa pendi-

dikan agama, Pendidikan Pancasila dan

Kewarganegaraan merupakan kelompok

mata kuliah Pengembangan Keperibadian

(MPK) yang wajib diberikan dalam kuriku-

lum setiap setiap program studi/kelompok

program studi.

Untuk perguruan tinggi Visi, Misi dan

Kompetensi di dalam pendidikan Kewarga-

negaraan adalah :10

)

Visi adalah : menjadi sumber nilai dan

pedoman penyelenggaraan program studi di

dalam menghantarkan mahasiswa mengem-

bangkan keperibadiannya.

Misi adalah : Pendidikan Kewarganegaraan

di Perguruan Tinggi membantu Mahasiswa

selaku warga Negara agar mampu mewujud-

kan nilai-nilai dasar perjuangan bangsa

Indonesia serta kesadaran bangsa, bernegara

dalam menerapkan ilmunya secara bertang-

gungjawab terhadap kemanusian.

Yang merupakan kompetensi Pendidikan

Kewarganegaraan adalah :

a. mengantarkan11

) peserta didik memiliki

wawasan kesadaran bernegara untuk

bela Negara memiliki pola piker, pola

sikap, dan perilaku untuk cinta tanah air

Indonesia.

10) Ibid. 11) Mhtml:file://F:/hamid darmadi proses pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. 2/17/2013

b. Menumbuhkembangkan wawasan ke-

bangsaan, kesadaran berbangsa dan

bernegara sehingga terbentuk daya

tangkal sebagai ketahanan nasional.

c. Menumbuhkembangkan peserta didik

untuk mempunyai pola sikap dan pola

piker yang komprehensif, integral pada

aspek kehidupan nasional.

Materi Pendidikan kewarganegaraan antara

lain :

a. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai

dasar kelompok MPK.

b. Hak asasi manusia

c. Hak dan kewajiban wagra Negara

d. Bela negra

e. Demokrasi

f. Wawasan nusantara

g. Ketahanan nasional

h. Politik strategi nasional

b. Korupsi

Korupsi berasal dari bahasa latin yaitu

: “corruptio” dari kata kerja corrumpere

yang memiliki arti : busuk, rusak, menyo-

gok, menggoyahkan, memutarbalik. Secara

harfiah korupsi berarti : kebusukan, kebe-

jatan, ketidak jujuran, dapat disuap, tidak

bermoral, penyimpangan dari kesucian,


5

kata-kata atau ucapan yang menfitnah12

).

Pengertian korupsi dalam arti modern baru

terjadi kalau ada konsepsi dan pengaturan

pemisahan keuangan pribadi dan sebagian

pejabat sangat penting sebab seorang raja

tradisional tidak dianggap sebagai koruptor

jika menggunakan uang Negara, karena raja

adalah Negara itu sendiri.

Pengertian korupsi menurut kamus

hukum yaitu : 1). Buruk, rusak, busuk, 2)

suka menerima uang sogok, 3). Menye-

lewengkan uang/barang milik perusahaan

atau Negara. 4). Menerima uang dengan

menggunakan jabatannya untuk kepentingan

pribadi. Sedangkan korupsi adalah :

Penyelewengan atau penggelapan uang

Negara atau perusahaan sebagai tempat

seseorang bekerja untuk kepentingan pribadi

atau orang lain.13

)

Andi Hamzah mengatakan bahwa

Korupsi berasal dari bahasa latin”corruption

atau corruptus”. Corruption berasal dari

kata corrumpere, suatu kata latin yang lebih

tua. Dari bahasa latin itulah turun kebanyak

bahasa Eropah seperti inggris yaitu :

corruption, corrupt : Prancis yaitu

Corruption dan Belanda yaitu : corruptive,

12) http://wawan-

junaidi.blogspot.com/2010/pengertian -korupsi.html.

13) Sudarsono, Kamus Hukum,Rineka Cipta Jakarta,2007.hlm.231

korruptie, dari bahasa Belanda inilah kata itu

turun ke bahasa Indonesia korupsi adalah :

Adapun dalam kamus bahasa Indonesia

korupsi adalah :

1. Penyelewengan atau penggelapan (uang

Negara atau perusahaan) untuk kepen-

tingan pribadi atau orang lain.

2. Menyelewengkan, menggelapkan.

Menurut pasal 435 KUHPid Korupsi

adalah : busuk, buruk, bejat dan dapat diso-

gok, suka suap, yang merupakan perbuatan

yang buruk. Perbuatan Korupsi dalam istilah

kriminologi digolongkan kepada kejahatan

“White Collar Crime”14

) dasar hukum untuk

kejahatan korupsi saat ini mengacu kepada

Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 dan

Undang-undang Nomor 20 tahun 2001.

c. Faktor Penyebab Timbulnya

Korupsi

Korupsi dapat terjadi adanya kekua-

saan yang berpegang oleh seseorang dan

14) white colar crime (kejahatan kerah putih)

adalah : temuan dari hazel croal untuk menyebut berbagai tindak kejahatan di lembaga pemerintahan yang terjadi. Hazel Croal mendefinisikan kejahatan kerah putih sebagai penyalahgunaan jabatan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh hukum. Istilah ini diciptakan pada tahun 1939 dan sekarang identify dengan berbagai mcam penipuan yang dilakukan oleh para professional bisnis dan pemerintah (lihat lebih lanjut http;//www.theocrowdvoice.com/post/kejahatan-kerah-putih-collar e-html.).



6

orang tersebut memiliki kemerdekaan untuk

bertindak atau wewenang yang berlebihan

tanpa ada pertanggungjawaban yang jelas.

Dengan demikian dapat diasumsikan bahwa

semakin besar kekuasaan serta wewenang

yang luas maka akan makin rendah

kewajiban pertanggungjawaban dari suatu

institusi/person, sehingga dengan keadaan

ini potensi korupsi yang dimiliki akan

semakin tinggi.

Sigh dalam penelitiannya menemukan

beberapa sebab terjadinya praktek korupsi

adalah :

- Kelemahan moral

- Tekanan ekonomi

- Hambatan struktur administrasi

- Hambatan struktur sosial

Kartono mengemukakan bahwa terja-

dinya korupsi disebabkan adanya

penyalahgunaan wewenang dan jabatan

yang dimiliki oleh pejabat atau pegawai

demi kepentingan pribadi dengan mengatas-

namakan pribadi atau keluarga, sanak

saudara dan teman.

Ainan menyebutkan beberapa sebab

terjadinya korupsi yaitu :

1. Perumusan perundang-undangan yang

kurang sempurna

2. Administrasi yang lamban, mahal dan

tidak luwes

3. Tradisi untuk menambah penghasilan

yang kurang dari pejabat pemerintah de-

ngan upeti atau suap

4. Dimana berbagai macam korupsi diang-

gap biasa, tidak dianggap bertentangan

dengan moral sehingga orang berlomba

untuk korupsi.

5. Manakala orang tidak menghargai atu-

ran-aturan resmi dan tujuan organisasi

pemerintah.

Ada pendapat yang mengemukakan

bahwa penyebab tindak pidana korupsi

adalah :

1. Tidak adanya transparansi

2. Kampanye-kampanye politik yang

mahal

3. Proyek yang melibatkan uang yang

dalam jumlah besar

4. Nepotisme dan kolusi

5. Lemahnya ketertiban hukum

6. Lemahnya profesi hukum

7. Kurangnya kebebasan berpendapat atau

kebebasan media massa

8. Rakyat yang cuek

9. Control yang lemah15

)

15) http://www.slideshare.net/earifullah/akar-

masalah-korupsi-dan-pemberantasannya diakses pada tanggal 22 pebruari 2013.

http://www.slideshare.net/earifullah/akar-masalah-korupsi-dan-pemberantasannya

http://www.slideshare.net/earifullah/akar-masalah-korupsi-dan-pemberantasannya


7

d. Upaya Pemberantasan Korupsi Di

Indonesia

Korupsi di Indonesia dimulai sejak era

orde lama sekitar tahun 1960-an dan

pembentukan Tim Pemberantasan Korupsi

berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 228

tahun 1967 yang dipimpin langsung oleh

Jaksa Agung belum membuahkan hasil yang

nyata pada era orde baru muncul Undang-

undang nomor 31 tahun 1971 dengan

Operasi Tertibnya yang dilakukan oleh

komando Operasi Pemulihan Keamanan dan

Ketertiban, namun dengan kemajuan iptek

modus operandi korupsi semakin canggih

dan rumit sehingga Undang-undang tersebut

gagal dilaksanakan dan selanjutnya dike-

luarkan sehingga Undang-undang nomor 31

tahun 1999. Dan undang-undang nomor 20

tahun 2001.

Pemberantasan korupsi di Indonesia

saat ini dilakukan oleh beberapa institusi

anatara lain :

1. Tim Tipikor (Tindak Pidana Korupsi)

2. KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)

3. Kepolisian

4. Kejaksaan

5. BPKP

6. Lembaga Non Pemerintah : media

massa organisasi massa (mis:ICW).16

)

16) Ibid

KPK yang ditetapkan melalui Undang-

undang nomor 30 tahun 2002 tentang

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi untuk mengatasi, menanggulangi

dan memberantas korupsi merupakan komisi

independen yang diharapkan mampu

mengatasi korupsi tersebut :

Adapun yang merupakan agenda KPK

adalah antara lain :

1. Membangun kultur yang mendukung

pemberantasan korupsi

2. Mendorong pemerintah untuk mela-

kukan reformasi publik sektor dengan

mewujudkan goo governce.

3. Memmbangun kepercayaan masyarakat.

4. Mewujudkan keberhasilan penindakan

terhadap pelaku korupsi besar.

5. Memacu aparat hukum lain untuk mem-

berantas korupsi.

Ada beberapa upaya yang dapat di

tempuh dalam memberantas tindak pidana

korupsi di Indonesia adalah sebagai

berikut17

) :

a. Upaya pencegahan (preventif)

b. Penindakan

c. Upaya edukasi masyarakat/mahasiswa

d. Upaya edukasi LSM (Lembaga swadaya

Masyarakat).

17) http://nurul-solikha.blogspot.com.20/11/03 pemberantasan-korupsi.httml.

http://nurul-solikha.blogspot.com.20/11/03



8

Upaya Pencegahan (preventif)

a. Menanamkan semangat nasional yang

positif dengan mengutamakan pengab-

dian pada bangsa dan Negara melalui

pendidikan formal, informal dan agama.

b. Melakukan penerimaan pegawai berda-

sarkan prinsip keterampilan teknis.

c. Para pejabat dihimbau untuk mematuhi

pola sederhana dan memiliki tang-

gungjawab yang tinggi.

d. Para pegawai selalu diusahakan kese-

jahteraan yang memadai dan ada

jaminan masa tua.

e. Menciptakan aparatur pemerintah yang

jujur dan disiplin kerja yang tinggi.

f. Sistem keuangan dikelola oleh para

pejabat yang memiliki tanggungjawab

tinggi dan dibarengi oleh sistem control

yang efisien.

g. Melakukan pencatatan ulang terhadap

kekayaan pejabat yang mencolok.

h. Berusaha melakukan reorganisasi dan

rasionalisasi organisasi pemerintahan

melalui penyederhanaan jumlah depar-

temen beserta jawatan di bawahnya.

Upaya penindakan yaitu dilakukan

kepada mereka yang terbukti melanggar

dengan diberikan peringatan, dilakukan

pemecatan tidak terhormat dan dihukum

pidana.

Beberapa contoh penindakan yang dilakukan

KPK adalah :

a. Dugaan korupsi dalam pengadaan

Helikopter jenis ML-2 Merk Pie Rostov

Rusia milik pemda NAD (2004)

b. Menahan konsul Jenderal RI di johor

baru, Malaysia, EM. Ia diduga

melakukan pungutan liar dalam

pengurusan dokumen keimigrasian.

c. Dugaan korupsi dalam proyek Program

Pengadaan Busway pada pemda Jakarta

2004.

d. Dugaan penyalahgunaan jabatan dalam

pembelian tanah yang merugikan

keuangan Negara RP 10 milyar lebih.

Kasus penyuapan panitera Pengadilan

Tinggi Jakarta (2005).

e. Kasus penyuapan Hakim Agung MA

dalam perkara probosetejo.

f. Menetapkan seorang Bupati Kalimantan

Timur sebagai tersangka dalam kasus

korupsi Bendahara Loa Kolu yang

diperkirakan merugikan Negara sebesar

Rp 15,9 milyar (2004)

g. Kasus korupsi di KBRI Malaysia

(2005).


9

e. Upaya Edukasi Masyarakat/

Mahasiswa

Memiliki tanggungjawab guna mela-

kukan partisipasi politik dan kontrol sosial

terkait dengan kepentingan publik.

a. Tidak bersikap apatis dan acuh tak

acuh.

b. Melakukan kontrol sosial pada setiuap

kebijakan mulai dari pemerintahan

Desa hingga ke tingkat pusat/nasional.

c. Mmembuka wawasan seluas-luasnya

pemahaman tentang penyelengaraan

pemerintahan Negara dan aspek-aspek

hukumnya.

d. Mampu memposisikan diri sebagai

subjek pembangunan dan berperan aktif

dalam setiap pengambilan keputusan

untuk kepentingan masyarakat luas.

Upaya Edukasi LSM (Lembaga Swadaya

Masayarakat)

a. Indonesia Corruption Watch (ICW)

adalah organisasi non pemerintah yang

mengawasi dan melaporkan kepada

public mengenai korupsi di Indonesia

dan terdiri dari sekumpulan orang yang

memiliki komitmen untuk memberantas

korupsi melalui usaha pemberdayaan

rakyat untuk terlibat melawan praktek

korupsi . ICW lahir di Jakarta pada

tanggal 21 juni 1998 di tengah gerakan

reformasi.

b. Tranpararecy Internasional adalah orga-

nisasi Internasional yang bertujuan

untuk memerangi korupsi politik dan

didirikan di Jerman sebagai organisasi

nirlaba sekarang menjadi organisasi non

pemerintah yang bergerak menuju

organisasi yang demokratik. Publikasi

tahunan oleh TI yang terkenal adalah

laporan Korupsi Globa. Survey TI

Indonesia yang membentuk indeks

persepsi Korupsi Indonesia tahun 2005

indonesia berada diposisi keenam

Negara terkorup di dunia. IPK

Indonesia adalah 2,2 sejajar dengan

Azerbaijan, Kamerun, Ethiopia, Irak,

Libya, Ubekistan, serta hanya lebih baik

dari Kongo, Kenya, Pakistan, Paraguay,

Somalia, Sudan, angola, Nigeria, Haiti

dan Myanmarsedangkan Islandia

Negara terbebas dari korupsi.

Peran perguruan tinggi dalam pembe-

rantasan korupsi sudah merupakan

permasalahan yang utama dihadapi oleh

pemerintah untuk mencapai tujuan

pembangunan nasional. Korupsi sudah

mengakar di dalam tubuh sehari-hari

masyarakat dan sudah menjadi budayanya

Indonesia. Oleh karena itun upaya



10

membersihkan Indonesia dari gurita korupsi

diperlukan peran dari semua pihak, salah

satunya adalah Perguruan Tinggi.

Persoalan korupsi di Indonesia kini

semakin subur serta berdampak sistematik

dalam semua ini kehidupan berbangsa dan

bernegara. Sejarah menunjukkan perguruan

tinggi selalu menjadi simbol perlawanan,

tanpa terkecuali terhadap kejahatan korupsi,

meskipun perguruan tinggi pun tak luput

dari jerat kejahatan korupsi.

Perguruan tinggi ada di dalamnya

mahasiswa dan dosen yang merupakan

perwujudan dari masyarakat sipil yang dapat

menjadi pelopor pemberantasan korupsidi

Negara ini. Pemberantasan korupsi tidak

boleh sepenuhnya diserahkan kepada aparat

penegak hukum. Untuk itu perguruan tinggi

dapat menjadi kontrol terhadap lembaga

penegak hukum dan aparat penegak hukum

yang memberantas korupsi. Kontrol tidak

bisa dimaksudkan intervensi terhadap proses

persidangan dan penyelidikan kasus korupsi

yang sedang berlangsung. Adapun strategi

yang digunakan oleh perguruan tinggi untuk

pencegahan korupsi antara lain18

:

1. Strategi Preventif

2. Strategi Invertigative

18)

http://hukum.kompasiana.com/2012/12/27/peran -strategis-perguruan-tinggi-dalam-pemberantasan-korupsi.

3. Strategi Edukatif

4. Ekspektif

Ad.1. Strategi Preventif

Mahasiswa yang akan menjadi tulang

punggung bangsa dimasa mendatang sejak

dini harus diajar dan didik untuk membenci

serta menjauhi praktek korupsi. Dengan cara

melakukan pembinaan pada aspek mental,

spiritual dan moral; karena orientasi

peniddikan nasional kita mengarahkan

kepada manusia Indonesia untuk menjadi

insane yang beriman, bertakwa serta

berakhlak mulia. Berkaitan dengan itu maka

perguruan tinggi harus mengadakan

penyelenggaraan program pendidikan anti

korupsi, hal itu dapat dimulai dengan

diadakannya pembuatan kurikulum dan

modul pendidikan anti korupsi. Pendidikan

anti korupsi bertrujuan menanamkan nilai-

nilai kejujuran dan keluhuran moral sejak

dini kepada mahasiswa.

Ad.2. Strategi Investigative

Perguruan tinggi mengadakan suatu

lembaga kajian dan penelitian yang focus

pada penelitian dan pemerdayaan masya-

rakat sipil untuk ikut bersama-sama

memberantas korupsi. Lembaga kajian dan

penelitian ini proaktif dalam menerima

pengaduan masyarakat. Lembaga kajian ini

perlu rutin mendatangi dan memantau

proses peradilan kasus-kasus dugaan korupsi


11

yang berlangsung di pengadilan negeri

setempat. Perguruan tinggi harus beker-

jasama dengan komisi pemberantasan

korupsi dalam meneruskan pengaduan

masyarakat terhadap adanya indikasi temuan

perbuatan korupsi di daerah.

Ad.3. Strategi Eduktaif

Perguruan tinggi sebagai lembaga

pendidikan ,memiliki peran penting untuk

menumbuhkan kesadaran bagi setiap

individu untuk tidak melakukan korupsi, hal

tersebut terasa penting karena benteng

pencegahan korupsi adalah sikap mental

setiap individu untuk tidak melakukan

kejahatan korupsi yang bisa ditumbuhkan

oleh lembaga pendidikan mis : perguruan

Tinggi. Upaya ini misalnya dengan

mengadakan penyuluhan kepada masyarakat

mengenai bahaya melakukan tindakan

korupsi karena pada nantinya akan mengan-

cam dan merugikan kehidupan masyarakat

sendiri.

Ad.4. Ekspektasi

Sebagai agen perubahan (agent of

change) Perguruan Tinggi perlu menjadi

pelopor utama dari gerakan kultural

pemberantasan korupsi. Gerakan pembe-

rantasan korupsi oleh Perguruan Tinggi dan

mahasiswa sebagai penggerak utamanya

merupakan gerakan kultural yang berjalan

secara terus-menerus dalam jangka waktu

yang panjang atau bahkan bisa long life

yaitu kampanye sepanjang hayat di dalam

pemberantasan korupsi.

f. Pendidikan Kewarganegaraan

Dalam Kaitannya Dengan

pendidikan Anti Korupsi Bagi

Mahasiswa Di Perguruan Tinggi.

Berdasarkan Keputusan Menteri

Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000

dan Nomor 045/U/2002 tentang kurikulum

inti telah ditetapkan bahwa Pendidikan

Agama, Pendidikan Pancasila dan Pendi-

dikan Kewarganegaraan merupakan kelom-

pok mata kuliah pengembangan keperi-

badian (MPK).

Kompetensi pendidikan kewar-

ganegaraan adalah :

a. Menghantarkan peserta didik memiliki

wawasan kesadaran bernegara untuk

bela Negara dan memiliki pola piker,

pola sikap dan perilaku untuk cinta

tanah air Indonesia.

b. Menumbuhkembangkan wawasan ke-

bangsaan, kesadaran berbangsa dan

bernegara sehingga terbentuk daya

tangkal sebagai ketahanan nasional.

c. Menumbuh kembangkan peserta didik

untuk mempunyai pola sikap dan pola



12

piker yang komprehensif integral pada

aspek kehidupan nasional.

Berdasarkan surat edaran Dirjen

DIKTI dalam hal untuk pemberantasan

Korupsi pada tataran upaya pencegahan

maka di mohonkan kepada Perguruan

Tinggi Negeri maupun Perguruan Tinggi

Swasta untuk menyelenggarakan Pendidikan

Anti Korupsi mulai Tahun Akademik

2012/2013 dalam bentuk mata kuliah

wajib/pilihan atau disisipkan dalam mata

kuliah yang relevan.

Tindak korupsi adalah sebagian

diantara pelaku tindak pidana yang lain

seperti pencurian, perampokan, adalah

perilaku yang mengambil harta yang bukan

haknya dengan cara tidak sah atau

melanggar hukum. Hal itu terjadi karena

kebutuhan yang mendesak, adanya

kesempatan, tidak adanya kontrol moral dan

sosial serta lemahnya penegakan hukum.

Namun yang sangat menentukan adalah

lemahnya moral dari dalam diri pelaku

sebagai mahasiswa.

Dengan disisipkannya materi

pendidikan anti korupsi pada mata kuliah

pendidikan kewarganegaraan ini gbagi

mahasiswa untuk menumbuhkan wawasan

dan kesadaran bernegara sikap serta perilaku

yang cinta tanah air, wawasan nusantara

serta ketahanan nasional dalam diri

mahasiswa yang sedang mengkaji dan akan

menguasai Ilmu Pengetahuan yang

memfokuskan pembentukan warga Negara

yang memahami dan mampu untuk menjadi

warga Negara di dalam melaksanakan hak

dan kewajiban sebagai wagra Negara untuk

tidak melakukan perbuatan yang tidak

dibenarkan oleh hukum yang berlaku.

Harapan dengan diberikannya


perguruan tinggi akan membudaya dan

mendarah daging untuk tidak melakukan

korupsi sejak dini. Pendidikan anti korupsi

harus dimulai dari diri sendiri sebelum jauh

menuding orang melakukan tindak korupsi

marilah kita memeriksa kebersihan diri

sendiri dari perbuatan keji ini, ada banyak

bentuk korupsi yang terkadang tanpa

sengaja kita lakukan. Untuk itu pendidikan

anti korupsi ini harus diawali oleh

dilingkungan juga dicerminkan oleh contoh

dilingkungan perguruan tinggi tersebut yaitu

seluruh civitas akademika.

Perlunya pendidikan anti korupsi ini

diberikan dilingkungan sekolah formal hal

ini dapat dicontohkan Tiongkok

menganggap penting terhadap pendidikan di

kalangan pemuda dalam hal integritas

dengan meberikan pelajaran anti korupsi ini

di sekolah tingkat pertama, kedua dan di

universitas, menyediakan bahan-bahan yang


13

berkaitan dengan hal ini, bahkan guru-guru

spesialis di bidang ini, menggembleng nilai-

nilai moral yang baik untuk tahan tidak

korupsi, jujur dan perhatian yang tidak

kunjung padam terhadap hukum, juga

perasaan hukum di kalangan pemuda.19

)

Dapatlah disimpulkan bahwa

pendidikan kewarganegaraan memiliki

kaitannya erat didalam memberikan


perguruan tinggi dengan melihat

perbandingan Negara Tiongkok telah dulu

melaksanakan hal ini untuk memberikan

pemahaman yang lebih berarti kepada

mahasiswa akan pentingnya untuk menjauhi

korupsi sebagai warga Negara yang

memiliki budi pekerti luhur yang mandiri di

masa yang mendatang menjadi generasi

penerus bangsa dengan menciptakan sumber

daya manusia yang berkualitas yang

mempunyai tanggungjawab terhadap

kemasyarakatan dan kebangsaan.

g. Penerapan Pendidikan Anti

Korupsi Bagi Mahasiswa di

Perguruan Tinggi

Pendidikan anti korupsi ini adalah

merupakan program mata kuliah baru

dikalangan mahasiswa berdasarkan surat

19) mhtml://E/Usaha Tiongkok Memberantas

Korupsi/Jurnal Toddupuli.mht.diakses pada tanggal 22 pebruari 2013.

edaran dari Dirjen DIKTI dimulai

dilaksanakan pada tahun ajaran 2012/2013

yang diberikan kapada mahasiswa sebagai

mata kuliah wajib/pilihan atau disisipkan

kepada mata kuliah yang relevan. Di

Fakultas hukum telah dipelajari oleh

mahasiswa didalam bagian dari hukum

pidana.

Mengingat praktek yang sangat luar

biasa terjadi di Indonesia padahal telah ada

lembaga khusus yang menangani kasus

korupsi yaitu KPK namun kenyataan

korupsi tetap merupakan kejahatan yangs

erring didengar akhir-akhir ini. Kasus yang

terakhir adalah royek Hambalang di Bogor

dan mendapat pencekalan untuk berangkat

keluar negeri.

Di mata Internasional bangsa

Indonesia sebagai bagian dari masyarakat

dunia citra buruk akibat korupsi

menimbulkan kerugian, kesan buruk ini

menyebabkan rasa rendah diri saat

berhadapan dengan Negara lain dan

kehilangan kepercayaan pihak lain. Ketidak

percayaan pelaku bisnis usaha pada

birokrasi mengakibatkan investor luar negeri

berpihak ke Negara-negara tetangga yang

dianggap memiliki iklim yang lebih baik.

Kondisi seperti ini merugikan perekonimian



14

dengan segala aspeknya di Negara

Indonesia.

Untuk pemberantasan korupsi ini pada

upaya pencegahan, Presiden Republik

Indonesia telah secara khusus mengins-

truksikan Kementrian Pendidikan Dan

Kebudayaan bekerjasama dengan KPK dan

dinyatakan dalam Instruksi Presiden RI

Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Aksi

Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi

Tahun 2012. Dalam rangka persiapan

pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi di

Perguruan Tinggi Kementrian Pendidikan

Dan Kebudayaan bekerjasama dengan KPK

telah melaksanakn Kegiatan Training Of

Trainers (TOT) Pendidikan Anti Korupsi

Tahun 2012 bagi 1007 Dosen di 526

Perguruan Tinggi di seluruh Indonesia.20

)

Penyelenggaraan pendidikan anti

korupsi untuk mahasiswa diaharapkan bukan

sekedar memberikan pengetahuan korupsi

belaka, tetapi juga menerapkan pendidikan

berbagai cara antara lain melalui kegiatan

sosialisasi, kampanye, seminar dan

perkuliahan, buat makalah dan menganalisis

kasus korupsi yang aktual. Dan bila

memungkinkan mahasiswa tersebut dibawa

ke Pengadilan untuk menyaksikan proses

persidangan Korupsi di pengadilan dimana

20) Dikuti dari pengantarbuku ajar pendidikan anti korupsi, Kementrian Pendidikandan kebudayaan

mahasiswa berada, dan kepada Fakultas

hukum hal ini sangat bias dilaksanakan

karena ada materi klinis hukum beracara

pidana diarahkan kekasus ini, dan

membentuk suatu pusat kajian anti korupsi

bagi fakultas hukum yang merupakan

barometer untuk lebih khusus menerapkan

hal ini. Dihimbau kepada Mahasiswa bagian

jurusan pidana untuk diarahakan mengkaji

tentang tindak pidana korupsi ini.

Dengan penerapan Pendidikan Anti

Korupsi kepada mahasiswa sebagaiamana

yang telah dikemukakan dapat memberikan

pengetahuan yang cukup tentang seluk-

beluk dari korupsi dan menanamkan nilai-

nilai anti krupsi. Tujuan jangka panjangnya

adalah menumbuhkan budaya anti korupsi

dikalangan mahasiswa dan mendorong

mahasiswa dapat berperan aktif dalam upaya

pemberantasan korupsi di Indonesia dan ini

adalah merupakan “way long life”.

h. Pendidikan Anti Korupsi Di

perguruan Tinggi Dalam Kaitannya

Dengan Pendidikan

Kewarganegaraan Untuk

membangun Karakater Di kalangan

Mahasiswa

Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan

Tinggi dalam kaitannya Dengan Pendidikan

Kewarganegaran adalah sangat berperan

penting untuk pembentukan karakter

mahasiswa, hal ini dapat dirasakan dan


15

dibuktikan bahwa nilai-nilai dasar yang

merupakan kualitas kerohanian manusia

Indonesia mengalami erosi saat ini. Hal ini

teramati dari memudarnya budi pekerti

sebagai sikap perbuatan lahiriah bangsa,

khusunya generasi muda. Keimanan dan

ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa,

rasa kasih sayang terhadap sesama,

toleransi, perdamaian, keadilan, solidaritas,

kejujuran, integritas, disiplin diri mulai

memudar. Ketidaktoleransian dan anarkisme

yang marak terjadi menjadi bukti

penyimpangan perilaku social generasi

muda.21

)

Pendidikan berkarakter yang marak

didengung-dengungkan akhir-akhirini di

Indonesia diawali dari sebuah konferensi

Internasional di Yogyakarta pada awal

Nopember 201122

). Konferensi ini

membincangkan pendidikan karakter dalam

menentukan masa depan bangsa Indonesia

yang berkeadilan yang mempunyai tanggung

jawab kemasyrakatan dan kebangsaan.

Konferensi ini muncul dari suatu

keprihatinan yang mendalam atas kondisi

Indonesia yang belum juga keluar dari

maraknya praktek korupsi. Meskipun pada

21) http://wahid-

biyobe.blogspot.com/2012/09/hukum-fenomena-kebobrokan-korupsi.hml.diakses pada tanggal 23 pebruari 2013.

22) Ibid

saat ini sudah ada lembaga yang khusus

menangani korupsi ini yaitu KPK, namun

praktek korupsi tidak pernah reda, makin

merajalela. Dengan diberikannya Pendidikan

anti korupsi ini kepada mahasiswa, bias

berjalan sebagaimana yang diharapkan

tentunya harus diarahkan dulu kepada proses

pembelajaran agar peserta didik secara aktif

mengembangkan potensi dirinnya untuk

memiliki kekuatan spiritual keagamaan,

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan,

akhlak mulia serta ketrampilan yang

diperlukan dirinya untuk masyarakat, bangsa

dan Negara. Dengan mendapatkan

pembekalan hal ini diharapkan kepada

mahasiswasebelum mereka lulus dan

memasuki dunia kerja akan cukup memiliki

pengetahuan dan dapat mencegah terjadinya

tindak pidana korupsi tersebut.

Pembiasaan akan terjadai kepada

mahsiswa untuk anti korupsi denagn cara

memberikan pembiasaan untuk berlaku

jujur, kesatria, malu untuk berbuat curang

sehingga akan terlatih secara serius dan

propesional si dalam kehidupan sehari.

Sifat-sifat buruk yang timbul dalam diri

anak sebenarnya bukanlah merupakan

bawaan dari lahr sebagai fitrah, karena fitrah

setiap anak itu ialah dalam keadaan suci.

Bimbingan intensif dari orangtua dan para

http://wahid-biyobe.blogspot.com/2012/09/hukum-fenomena-kebobrokan-korupsi.hml.diakses





16

pendidik yaitu dosen bagi mahasiswa

menjadi sangat penting agar anak memiliki

karakter yang baik.

Solusi yang sangat tepat adalah menyiapkan

untuk generasi bangsa yang bermoral yang

bias membentengi dirinya dari perbuatan

anti korupsi, dan ini harus sejak dini sudah

membiasakan untuk memegang teguh

prinsip-prinsip hidup mulia sehingga

perilaku-perilaku tersebut kelak akan

dibawanya hingga dewasa terutama pada

saat memasuki dunia kerja dan mempunyai

kesempatan untuk memduduki jabatan yang

berpeluang untuk korupsi.

Penutup

Pendidikan Kewarganegaraan di

dalam kaitannya denagn Pendidikan Anti

Korupsi bagi mahasiswa di perguruan

Tinggi adalah untuk menumbuhkan

kesadaran bernegara, sikap perilaku yang

cinta tanah aiar di dalam diri mahasiswa

yang sedang mengkaji dan akan memguasai

ilmu pengetahuan untuk menjadai warga

Negara yang akan melaksanakan hak dan

kewajiban sebagai warga Negara Indonesia

yang tidak melakukan perbuatan yang tidak

dibenarkan menurut hukum yang berlaku

dengan memiliki nilai-nilai moral yang baik

untuk tahan tidak melakukan korupsi.

Penerapan Pendidikan Anti Korupsi

bagi mahasiswa di Perguruan Tinggi dengan

memberikan pembekalan mata kuliah ini

yang disiapkan pada PKN dapat digunakan

dengan cara kegiatan cara kegiatan

sosialisasi, kampanye, seminar, perkuliahan

denagn tatap muka dikelas, membuat

makalah serta menganilisis kasus korupsi

yang actual dan menyaksikan langsung

persidangan tindak pidan korupsi di

pengadilan serta membentuk Pusat kajian

Anti Korupsi bagi Fakultas Hukum.

Dengan diberikannya Pendidikan Anti

Korupsi bagi mahasiswa si Perguruan

Tinggi dalam rangka pembentukan karakter

untuk diarahkan terlebih dahulu kepada

pengembangan potensi dirinya untuk

memiliki kekuatan spiritual keagamaan,

pengendalian diri, kepribadian berahlak

mulia untuk masyarakt bangsa dan Negara.

Dengan adanya pembiasaan untuk berbuat

baik, berlaku jujur, kesatria serta malu untuk

berbuat curang, dengan demikian mahasiswa

tersebut telah memiliki prinsip-prinsip

kebaikan sehingga perilaku-perilaku tersebut

kelak akan dibawanya hingga dewasa

terutama pada saat telah memasuki dunia

kerja dan mempunyai kesempatan untuk

menduduki jabatan yang begengsi tahan dan

handal untuk tidak melkukan korupsi.


17

Pustaka Acuan

Aziz Syamsudin, 2011, Tindak Pidana

Khusus, Sinar Grafika Jakarta.

Ermanjah Djaja, 2010, Meredesain

Pengadilan TIndak Pidana

Korupsi (Implikasi Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor

012-016-019/PPU-IV/2006,

Sinar Grafika Jakarta.

Juniver Girsang, 2012, Abuse Power

(Penyalahgunaan Kekuasaan

Aparat Penegak Hukum Dalam

Penanganan Tindak Pidana

Korupsi, JG Publising.

Kaelan dan Ahmad

Zubaidi,2007,Pendidikan

Kewarganegaraan Untuk

Perguruan Tinggi, Paradigma

Yoyakarta.

Lexy Moleong,2005, Metodologi Penelitian

kualitatif, PT. Remaja

Rosdakarya Bandung.

Marwan effendy, 2011, Kapita Selecta

Hukum Pidana (Perkembangan

Dan Isu-Isu Aktual Dalam

Kejahatan Finansial Dan

Korupsi), Referensi Jakarta.

Martiman Prodjohamidjojo, 2001,

Penerapan Pembuktian Terbalik

Di Dalam Delik Korupsi,

Mandar Maju Bandung.

Mansyur Hamdan, 2002, Pendidikan

Kewarganegaraan, Gramedia

Pustaka Utama Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki,2001, Penelitian

Hukum, Kencana Prenada Media

Group Jakarta.

Syaiful Bakhri,2009, Pidana Denda Dan

Korupsi, Total Media Jakarta.

Sudarsono, 2007. Kamus Hukum. Rineka

Cipta Jakarta.

Syahrial, Aliaras Wahid, H.A Djasli, sugeng

Wibowo, 2006, Membangunm

Karakter Dan Kepribadian

Melalui Pendidikan

Kewarnegaran, University Press

Jakarta.

Sumarsono dkk,2004, Pendidikan

Kewarganegaraan, Gramedia

Pustaka Jakarta.

Winarsono,2009, Pendidikan

Kewarnegaraan Panduan Kuliah

Di Perguruan Tinggi

Berdasarkan Surat Keputsan

Dirjen DIkti N0. 43/Dikti/2006

Tentang Rambu-Rambu

Pelaksaan Kelompok Mata

Kuliah Pengembangan

Kepribadian DI Perguruan

TInggi, Bumi Aksara.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Hasil

Amandemen

Undang-Undang Republik Indonesia

Tentang Tindak Pidana Korupsi

NOmor 31 Tahun 1999 Jo

Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 20 Tahun

2001.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

30 Tahun 2002 Tentang Komisi

Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

12 Tahun 2006 Tentang

Kewarganegaraan Republik

Indonesia.

Kepmendiknas Nomor 232/U/2000 Tentang

Pedoman Penyusunan

Kurikulum Pendidikan Tinggi

Dan Penilaian Hasil Belajar

Mahasiswa.

Kepmendiknas Nomor 45/U/2002 Tentang

Kurikulum Inti Pendidikan

Tinggi

Kep Ditjen Depdiknas Nomor 43/Dikti/2006

Tentang Rambu-Rambu

Pelaksanaan Kelompok Mata

Kuliah Pengembangan



18

Kepribadian Di Perguruan

Tinggi

Surat edaran Dirjen DIKTI Tentang

Implementasi Pendidikan Anti

Korupsi Di Perguruan Tinggi.

Httml//:File://Penerapan Pembelajaran

Problem Based Leraning

diakses Pada tanggal pada

tanggal 22 Pebruari 2013.

2.mhtml:file//E//mujtahid.upaya melawan

korupsi.mht.diakses pada

tanggal 18 pebruari 2013

http://idwikipedia.org/wiki-korupsi-

indonesia.diakses pada

tanggal21/2/2013.

http://kagalimurshid.blogspot.com

/2007/05/pendidikan-anti-

korupsi-berbasis-html.diakses

pada tanggal22 Pebruari 2013.

Mhtml:file://E// dunia Pendidikan Sebagai

tumpuan Harapan Untuk

Mencegah Korupsi.Diakses pada


http://id.wikipedia.org/wiki/komisi -

pemberatasan-Korupsi, diakses

pada tangggal 21 Pebruari 2013.

http://mardikurniawan.blogspot.com.2008/0

5/pendidikan kewarganegaran-

u/-html.

http://www.theocrowdvoice.com/post/kejaha

tan-kerah-putih-collar-crime-

html.

http://www.slideshare.net/earfullah/akar-

masalah-korupsi-dan-

pemberantasanya.diakses pada

tanggal 22Pebruari 2013.

http://hukum-kompasiana-

com/2012/07/peran-strategis-

perguruan-tinggi-dalam-

pemberantasanya-

korupsi,diakses pada tanggal 22

Pebruari 2013.

Mhtml;//E//Usaha Tiongkok Pemerantasan

Korupsi/jurnal

Toddupuli.mht.diakses pada


http://wahid-

biyole.blogspot.com/2012/09/hu

kum-fenomena-kebobrokan-

korupsi-html.diakses pada


http://idwikipedia.org/wiki-korupsi-indonesia.diakses%20pada%20tanggal21/2/2013



http://mardikurniawan.blogspot.com.2008/05/pendidikan

http://mardikurniawan.blogspot.com.2008/05/pendidikan

http://www.theocrowdvoice.com/post/kejahatan-kerah-putih-collar-crime-html



http://www.slideshare.net/earfullah/akar-masalah-korupsi-dan-pemberantasanya.diakses%20pada%20tanggal%2022Pebruari%202013




http://hukum-kompasiana-com/2012/07/peran-strategis-perguruan-tinggi-dalam-pemberantasanya-korupsi,diakses





http://wahid-biyole.blogspot.com/2012/09/hukum-fenomena-kebobrokan-korupsi-html.diakses




Pendidikan Anti Korupsi Di Perguruan Tinggi Untuk ... · PDF filePendidikan Anti Korupsi Di...

Documents

Transcript of Pendidikan Anti Korupsi Di Perguruan Tinggi Untuk ... · PDF filePendidikan Anti Korupsi Di...