Jawahir Thontowi. Pemberantasan Terorisme dalam Kaitannya ...

Pemberantasan Terorisme dalam Kaitannyadengan Penyelundupan Obat Terlarang, Senjata

dan Pencucian Uang di Kawasan Asia

Jawahir Thontowi

Abstract

The effort of eliminating the ferrorism is not only based to the merely law approach but itshould be up to the restrain of support element. The support element here means that itcould be put into action for narcotics, guns smuggling and money laundrying. Here itwould therefore be eraborated the correlation among f/ie f/iree support e/emenfs to theeffort ofeiimfnating terron'sm atAsia region.

Pendahuluan

Kehadiran hukum internasional dan maupun secara kolektif, yang menimbulkan rasa.nasional bagi kejahatan terorisme masih terus takutdan kemsakan atau kehancuran secara fisikdipertanyakan. Situasi jni menandakan dan kemanusiaan dengan tujuan atau motifkejahatan teror merupakan kejahatan luar memperoleh suatu kepentingan politik, ekonomi,biasa {extra-ordinary crime) atau juga ideologis, dengan menggunakan kekerasan.kejahatan berat kemanusiaan (crime againts yang dilakukan dalam masa damai.humanity), tidak mungkin.dapat dicegah Dalam prakteknya ada beberapa hal yangdengan hanya mengandalkan pendekatan hendaknya dicermati. Pertama, teror danhukum. Tragedi teror bom di Bali 12 Oktober terorisme dapat diwujudkan dalam bentuk2002 telah meluiuh lantakan gedung-gedung kejahatan konvesipnal yang dilakukan olehdan ratusan korban manusia akibat uiah penjahat profesional (convenf/ona/ terorism).teroris. Sebagaimana halnya tragedi 11 Sep- Kedua, kejahatan yang dilakukan oleh aktortember2001, pengeboman WTC di New York negara terhadap warga negaranya (sfafejuga mengindikasikan suatu kejahatan yang ferorism) seperti negaramegara yang diktator,bergengsi dan terlalu mahal biaya sosialnya. facisme, leninisme dan juga autoritarianisme.

Secara konseptuai teror dan terorisme Ketiga, negara-negara yang terlibat dalamyaitu suatu tindakan atau perbuatan yang upaya mendukung menyembunyikan paradilakukan oleh manusia, baik secara individual pelaku teror (supporting sfafe ofteronsm).

B̂andlngkan dengan pandangan Jessica Stem, The Ultimate Teirorisfs (London: Havard UniversityPress, 1999), him 13.

^ ^

Bentuk kejahatan seperti penyelundupansenjata, obat-obat terlarang dan pencucianuang merupakan tiga faktor yang dapat terkait'dengankejahatan terorisme. Karena itu modelpenangguiangannya tidak mungkin hanyadengan hukum, meiainkan juga harusmenyentuh wllayah-wllayah yang biasadipergunakan oleh penegak hukum dapatmenginvestlgasi kejahatan lintas negara.Karena itu, hukum yang terkait dengan senjataapi, obat terlarang, keimigrasian, dan tempatseperti pelabuhan daratdan udara, bea cukai,juga sistem pemberantasan yang dilakukansecara terpadu sangat diperiukan oleh aparatpemerintah dan penegak hukum. Kompleksitaskejahatan terorisme secara komprehensrfhanyamungkin dapat dikendalikan bilamana unsurpendukung dapatdiberantas dan faktor ketidakadilan struktural juga dapat ditegakkan.

Menurut Boaz Ganor ada tiga tahap yangperlu dilalui dalam pemberantasan kejahatanterorisme. Pertama, perundang-undangan dansistem pemidanaan. Hukum yang diundangkanuntuk menyediakan' kepastlan bag] aparatpenegak hukum kejahatan penyelundupansenjata, obat terlarang dan pencucian uang.Kedua, kerjasama internasibnal. Modelkerjasama yang diclptakan bukan hanya untukmemperkuat hubungan termasuk tukarmenukar informasi intelijen, meiainkan jugadituntut untuk mengimplementasikan konvensiintemasional. Di lapangan juga perlu peningkatankemampuan aparat penegak hukum termasuk didalamnya pengawasan terhadap pintu gerbang

imigrasi, pelabuhan-pelabuhan udara dandarat. Ketiga, gerakan aksi terbuka. Suatuupaya pemerintah yang dibuat untukmenyebarluaskan berbagai bentuk keglatanteror dan sejenisnya melalul kampanye,penyebarluasan Informasi dengan mediamassa dan elektronik.^ Dalam tullsan Ini,model pertama dan kedua akan dielaborasidi bawah ini.

Kejahatan Lintas Negara di ASEAN

Kejahatan terorisme, penyelundupan obatterlarang dan senjata, juga pencucian uang fdakmungkin efektif hanya dengan mengandalkaninstrumen hukum. Sifat kejahatannya yang lintasnegara {transnation^ crime) dan juga kejahatanteror acapkali terkait dengan penyelundupanobat terlarang, senjata dan pencucian uang.Ketiga faktor ini sebenamya telah menjadi polakejahatan terorisme lintas negara. Menurutstudi yang dilakukan oleh Joan Honwana danGuy Lamb dariCentre ForConflict ResolutionUniversity ofCape Town, South Africa, terhadapsenjata genggam, situasi berbalik denganbegitu besarnya permintaan yang jugamenimbulkaii pertentangan di negara-negaraketiga, seperti Afiika, Amerika Serikat, inggris,Prancis, dan banyak negara Eropa Timurtergolong negara pensuplai senjata untuknegara ketiga.^

Tidak seperti persoalan obat terlarang,penjualan senjata genggam adalah tidakdilarang, dalam batas yang digariskan resolusi

L̂ihat Boaz Ganor, Defining Terrorism: Is One Mans Terrrorist Another Mans Freedom Fighter? (ICT.Executive Director. October 7th, 2001).

®Joan Howana &Gay Lamb, SmallArms Proliferation and Drug, Trafficking in South Africa (Centre ForConflict Resolution Cape Town: University of Cape Town South Africa. 1998), him 154.

88 JURNAL HUKUM. NO. 21 VOL 9. September 2002:87-102

Jawahir Thontowi. Pemberantasan Terorisme dalam Kaitannya ...

PBB dan Undang-Undang Nasional. Secaralebih tegas dikatakan bahwa the phenomenaofsmall arms proliferation and drug traffickingare conceptualized, and the toalof the trade,namely small arms and dnig are defined. Inbasic terms, small arms are perceived to bethatranged ofmanufactured weapon designedforpersonel use, suchas pistols, grenades andautomatic weapons.^

Intinya menegaskan bahwa penyebaransenjata genggam dan penyelundupan obattertarang, baik untuk dijual maupun dipergunakanuntuk keperluan pribadi telah menjadi praktekyang sebagian masyarakat tertentu, sehinggapemberantasannya tidak begitu mudah, olehkarena sifat dari kejahatan lintas negaraterorganisir.

Kejahatan terorganisasi yang memilikisifat transnasional merupakan suatu aktlvltaskejahatan yang dilakukan oleh .aktor-aktorprofesional, terlatih dan memiliki keberaniandan ioyatitas yang tinggi terhadap kelompokatau jaringan pasarintemasional dan nasional.Aktivitas kejahatan teropganisirdapat berlangsungdengan kokoh, bahkan sukar disentuh hukum.Jurisdiksi geografis tidak mudah lagi diawasi atasnama kedaulatan negara sebabmereka bukanhanya memiliki jaringan organlsasi yang rapi,akan tetapi juga terkadang mendapat bantuansecara rahasia dari oknum pejabatpemerintahatau penegak hukum. Hal ini tenitama tegadidi negara-negara yang pemerintahnya

tergolong tidak bersih dari praktek korupsi dankolusi {unclean govemmenfj.^

Studi semacam ini masih beium banyakdilakukan. James H. Mitteiman menyebutkanbahwa kejahatan terorganisir, dalamkebanyakan iiteraturAmerika Serikat, lergambardalam studi kriminologi, iimu politik, dan lebihluas lagi penelitian dalam wilayah administrasikepolisian, agen-agen intelijen pemerintah,organisasi-organisasi intemasional, danlembaga studi dan pemikiryang berupaya untukmemberantas terorisme dan berbagai bentuktindakan-tindakan yang melawan hukum.®

Dick Hobbs menyebutkan ciii utama darikejahatan terorganisir, yaitu selain diiakukanoleh aktor penjahat profesional, memilikitempat transaksi atau pasar yang menyebar{market place), dibangun oleh penjahat-penjahat profesional dengan sistem operasidan pagar'perlindungan sangat kuat. Pagarperiindungan mereka antara lain selain fungsikekuatan organisasi terstruktur yallu penjuai{sellers) dan pembeli (buyer) barang-barangyang dicuri tergoiong transaksi jual beli yangdiatur sangatkaku dan berbahaya.'

Impiikasi kejahatan transnasional tersebut,dewasa ini tidak mudah dicegah dan ditindak.Saiah satu penyebabnya karena adakecenderungan'semakin tipisnya dan problematikperbedaan batas antara perbuatan yang legal danilegal, termasuk juga domein antara negara danmasyarakat.

*/b/d.,hIm155.®Penjelasan lanjut bisa dillhat Jawahir Thontowi, Hukum Intemasional di Indonesia: Dinamika dan

Implementasinya dalam Beberapa Kasus Kemanuslaan (Yogyakarta: Madyan Press, 2002), him 83.®Isu mengenai kejahatan terorganisir global bisa dicermati tulisan James H. Mitteiman, The Globalization

Syndrome: Transformation &Resistance (New Jersey; Priceton University Press, 2000), him 202.' Penjelasan lebih detil lihat Dick Hobb, "Professional and Organized Crime in Britain" in Mike Maguire

elc.(ed.), The Oxford Handbook ofCiiminoiogy{OydoTd: Clarendon Press, 1994), him 444.

89

, Dalam, konteks apa yang menjadi-motifglobalTsasi terkait d^ngan beberapa kebutuhandasar masyarakat internasional. James NRosenau, melihatantara hubungan internasionalditentukan oleh aktivitas-aktivitas yang terdiri darienam komponen, yaitu barang-barang dan jasa,orang-orang, ide dan informasi, uang, orientasinilai, dan polatingkah laku praktis. Dari keenamfaktor, barang dan jasa tidak dapat diawasisecaraielioleh karena jumlah dan kuaiitasnyabegitu luar blasa. Tentu saja jumlah barangdan jasa juga teiah menekan gelombangpengirimannya yang kemudlan memaksamenjadi suatu proses evolusi pasar global.^Dengan kata lain,, kejahatan transnasionaiyang terorganislr benar-benar mengancamnegara dalam keseluruhan dimensmya.

Akibat akselerasi global dalam jual bellsenjata, pemasaran material nuklir, prospekpengiriman nuklir seoara terselubung, sangatmempengamhi situasi perdamaian masyarakatinternasional. Sebagaimana terlihat daripasangan antara negara-negara AmerikaSerikat, Soviet, Iran, Irak, dan Korea Utara.Kesulitan pemberantasan kejahatanterorganislr internasional seperti terorisme,penyelundupan senjata, pencucian uang yaitukarena adanya hubungan kerjasama yang rapiselain antara penjahat profesional merekasendiri dengan oknum-oknum pejabat,terutama melalui analisis segitiga kekuatanteritorial. Ada beberapa model kejahatan lintasnegara yang bisa dijadikan pertimbangandalam menentukan model kerjasamapenanggulangan.

Kejahatan terorganislr berlangsung antaraNigeria dan Myanmar. Misalnya, "model

pertama, Washington memutuskan hubunganbantuan kerjasama kepada Nigeria danMyanmar karena kedua negara telahmelanggar peijanjian bilateral. Warga negarakedua negara terlibat dalam kejahatan narkotikdengan pencucian uang. Sama halnyadengan kejahatan terorganislr yang dilakukanseoara internasional terkait dengan timbulnyapeperangan lokal dan nasional. Negara-negara seperti, Sri Lanka, Pakistan, Libanonbanyak terlibat dengan pertikaia.n masal balkkarena sentimen suku, agama, maupungolongan. Dalam pembiayaan peperangan,mereka umumnya acapkali terkait denganpenyelundupan obat-obat terlarang {drug trafficking) sebagai sumber pendanaan bagikekerasan dan teror.

Model kedua, pemberantasan kejahatanterorganislr terkait dengan penggunaan geng-geng kejahatan dalam proses politik sipil danpemerintahan. Nielson Mandella yang terpilihsebagai presiden.Afrika Selatan tidak lepasdari peran dan bantuan tangan-tanganpejahatan profesional. Konflik antara gengyang pernah mendukung Nielson Mandelladan kelompok PAGAD {People AgainstGansterism And Drugs) memperlihatkanadanya hubungan korelatif. Memang PAGADberhasil memberantas berbagai kejahatandan mafia gangster serta obat-obat terlarang,akan tetapi dalam kenyataan pemerintah AfikaSelatan tidak memihak ke PAGAD. KonflikPAGAD yang anggotanya didominasi olehMuslim dan kelompok gangster, dan pengedarobat-obatan serta elemen tentara denganmasyarakat sipil, tidak mampu memeiiharastabllitas keamanannya karena negara tidak

®James N. Rosenau, Along The. Domestic - Foreign Frontier: Exploring Governance In a TurbulentWorfd (Cambridge: Cambridge Studies In Internafonal Relations, Cambridge University Press, 1997), him 87.

90 JURNAL HUkUM. NO. 21 VOL 9. Septeniber 2002:87-102

Jawahir ThontowL Pemberantasan Terorisme dalam Kaitannya

memiliki kapasitas untuk melakukan tindakan yang membebaskan warga negara-negara daripencegahan dan penangkapan.^ pengawasan pabean dalam kaitannya dengan

Model ketiga, praktek kejahatan TOC memperiunak hubungan antara batas negara.tersebut, pada dasarnya telah mengancam Kebijakanituterbuktiteiahmempengaruhinegara-negara, dan warga negaranya. TOC secara fundamental situasi kemanan yangtelah menjadi ancaman serius karena bertoiak belakang dengan tendensi global,mengancam kesejahteraan dan keamanan Upaya untuk memperiunak pengawasanwarga negara {human security). Misalnya, di terhadap masuknya orang asing di kantorKolombia pernah tercatat pembunuhan imigrasi juga ancaman nyata bag! keamanansebesar 28000 jiwa pertahun, 40% motif dalam negeri. Menurut Philip Yusario isu TOCpembunuhan terkait dengan narkotik.'Situasi merupakan sebuah kasus yangseperti itu menimbulkan ancaman serius mempertemukan kedua pandangan tersetjut.terhadap keamanan dan. keseiamatan jiwa Bagi negara dengan wiiayah luas dan memilikimasyarakat Lebih jauh UNDP mengidentifikasi perbatasan terbuka tentunya TOC beroperasikonsep ancaman keamanan {human security) secara lintas batas dan menjadi ancaman riii.yaitu keamanan ekonomi {economic security), TOC telah menjadi ancaman riil kelangsunganancaman terhadap makanan dan kesehatan, keamanan negara dan juga menjadi ancamaniingkungan, keamanan jiwa. masyarakat dan langsung bagi kesejahteraan individu dankeamanan politik." masyarakat.'̂

Model keempat, kejahatan terorganisir Dalam hubungan dengan itu, ancamanlintas negara sejauh ini terkait dengan negara- "TOC tersebut juga terjadi di negara-negaranegara yang lemah {weak state) dalam ASEAN. Robert Johnston misalnya menegaskanpenegakan hukum dan dalam situasi bahwa TOC, yang bentuknya bisa berupamerealisasikan demokrasi. Kegagalan penyelundupan dan per1<embangan kelompokmelakukan pemberantasan kejahatan gang kejahatan tumbuh di negara-negara yangterorganisir tersebut disebabkan oleh jasa-jasa marginal atau memang miskin. Suatu operasioknum pejabat yang korup. Situasi yang sama penyelundupan tidak mungkin dilakukan tanpajuga terjadi karena ada hubungan antara adanya bantuan dari penjahat-penjahat yangkebebasan perdagangan (NAFTA), yang un- kuat dan kaya. Tegadinya koiupsi di jajaranequal sehinggapengapalandanpengangkutan lembaga adalah merupakan lingkaran yangheroin dari Meksiko ke Amerika Serikat. terus tidak terelakkan dijajaran pabean dan beaberlangsung. Partai Nasional Prancis. yang cukai, kepolisian. petugas perpajakan. Situasimenentang kebijakan persetujuan Uni Eropa ini telah berlangsung bukan saja penyelundupan

«James H. Mittelman and Robert Johnston, "Global Organized Crime", in J. Mitleiman The Global Syndrome. Transformation and Resistance (New Jersey; Princeton University Press, 2000), him 219.

"Philip Yusario, /jb/c/.,hlm216"/b/d,hlm216 ^ ^ oc/o"Lihal Philip Yusario. Transnafonal Organizer Crime. Isu dan Permasalahannya, dalam Anai/sa ubis.

No.Th.XXXI. Tahun2002, him48.

91

obat teri.arang, pembajakan paten, transaksikeuangan yang tidak sah (pencucian uang), danselumh aktivitas kejahatan dalam wilayah biruatau pasargelap.

Segitiga emas kejahatan tersebut teijadidi wilayah perluasan antara Laos, Thailand,dan Myanmar, temtama terjadi ketika perangdingin. Menurut Johnston, eksportir kejahatanIOC tersebut berkembang dari Rusia, Chinadan Mexico. Peta kejahatan ini juga terlihat disebagian tempat seperti sebagian etnik Chinadi Hongkong, yang menghubungkan denganprodusen heroin - obat terlarang di Myanmar,Amerika Serikat, Eropa Barat, masuk kewilayah Pasifik.^^ Peta kejahatan terorganisirlintas negara telah berlangsung di AsiaTenggara seperti pelaku kejahatan dari Afrika,Bangkok, Denpasar sebagai tempat transitsebeium mereka tiba di Australia.

Untuk' menempatkan Indonesia dalammodel IOCdi alastidaklah sulit Pertama, Indonesia negara kepulauan yang iuas dengansituasi pengawasan yang dilakukan olehpetugas-petugas pelabuhan'hanya beitanggungjawab terfiadap aspek perusahaan pengusahaanpelabuhan di Indonesia. PI Peiindo dan jugaangkatan laut kurang memadai. Indonesia saatini sedahg berada dalam situasi krisis di manaperan pemerintah dan penegak hukum sangatiemah, sehingga berbagai bentuk kejahatandan perbuatan yang mengancam keamanannasional tidak bisa ditegakkan. Kedua, Indonesia tergolong negara yang memprihatinkan.Oieh karena Korupsi, Kolusi dan Nepctisme(KKN) terus berlangsung, dan sampai saatinitidak mampu mencari jaian keiuamya.

Meningkatnya imigran geiap mengancamintegritas bangsa. Disebabkan oieh desakanekonomi, Tenaga Kerja Indonesia (TKi) ilegaisemakin tidak bisa dibendung. Dalam buianJuli 2002 tercatat 100 ribu TKi ilegai, kemudianJuli 2002 tercatat sekitar 380 ribu TKI ilegaiyang kemudian menjadi bencana Nunukan.Akibatnya, hubungan kedua negara Malaysia-Indonesia terancam retak. Sebaliknya, telahtercatat sekitar 4000 imigran geiap pada 4November 2001. Penyelundupan manusiatermasuk pendapatan ketiga besar, sebabsetiap orang bisa membayar US$ 400. TOCpenyelundupan manusia sangat sulit sebabterlibat banyak peran, dalam konteks ininegara-negara terlibat China ke Malaysia -Indonesia - menuju ke Australia."

Ketiga, kejahatan TOC penyelundupanobat terlarang {drug trafficking] tidak sajadibuktikan meialul derasnya alur kejahatandi dalam negeri, tetapi juga ke luar negeri. Segilain yang terkait dengan kekerasan yaitu petapersoalan konflik lokai yang terjadi sepertiGerakan Aceh Merdeka (GAM) di Aceh, PapuaMerdeka di Papua, Poso dan Ambon menjpakanwilayah yang menyuburkan tumbuhnya pasargelap bagi jual beli senjata, obat terlarang, danjuga pencucian uang. Konspirasi intemasionaiyangsecara ideologis memiiiki komitmen atasgagasan self-determination membuka ruangbagi mereka untuk meiakukan transaksi ilegai.

Hukum tersebut secara domestik telahcukup memadai jika persoalan narkotik tersebuturusan nasional. Atas dasar fakta narkotiksebagai bagian dari TOC, maka masyarakatdunia sepakat untuk mengesahkan Konvensi

"/il)/d.,hlm213." Philip Yusarlo, Ibid., him 490. LIhatjuga JawahirThontowi, TKI di Nunukan", harian Kedaulatan Rakvat

15Agustus2002.

92 JURNAL HUKUM. NO. 21 VOL 9. September 2002:87-102

Jawahir Thontowi. Pemberantasan Terorisme dalarh Kaitannya ...

PBB mengenai lalu lintas perdagangan obatnarkotika dan bahan obat psykotropika (Hasilputusan Rapat Pleno PBB No. 6,19 Desember1988). Konsekuensi lahirnya konvensi inibukan sekedar setiap. negara diwajibkanmeratifikasinya, melainkan juga kewajiban bagisetiap negara anggota untuk melakukanpemberantasan melalui peningkatan keijasamamultilateral secara kongkritterpadu. MenurutDlnasPenerangan Polii kasus narkoba yang disidik3.122 kasus, dengan 4.402 tersangka. PeriakuWarga Negara Indonesia (WNi) yaitu 4.334 dansekitar 268 Warga Negara Asing (WNA)."

Berdasarkan fenomena global di atas,maka upaya kerjasama, balk bilateral maupunmultilateral harus dllakukan segera. Tidak sajasetiap negara harus memiliki ketentuan hukumsefjerti penyeiundupan senjata, dan obatterlarang, dan pencucian uang, melainkan jugapertu pengawasan keimigrasian, dan masuknyapengungsi atau imigran gelap, sertameningkatkan kerjasama dalam memantautempat yang mudah dijadikan penyeiundupan.

Kerjasama Multilateral ASEAN danTantangannya

Ketika program-program terbuka melaluikampanye Anti Teroris, Antl Drug, Weapon danMoney Loundering disosialisasikan kepadamasyarakat, maka tuntutan lain yang pastiharus dipenuhi adalah pejabat-pejabatpemerintah sepantasnya menjadi teladan yangbaik. Syarat tegaknya pemerintah yang bersihdan baik sebenamya terkait dengan kemampuanyang kredibel dalam kaitannya denganpenerapan hukum di lapangan.

Masalah utama mengenai kerjasama

Kejahatan Lintas Negara (KIN) telah dibahassejak tahun 1997, melalui deklarasi ASEANmengenai Transnational Crime oleh Menteri-Menteri Dalam Negeri. Dua tahun berikutnya,yaitu Juni 1997, agenda leblh operasionai.terkait dengan The ASEAN Plan ofAction toCombat Transnational Cnme. Kongkritnya darikesepakatan itu antara lain, tukar menukarinformasi, kerjasama dalam lembaga penegakanhukum, kinerja dan kapasitas training sertakerjasama regional. Pembahasan mengenai isuterorisme telah dikembangkan upaya-upayakongkrit mengenai pemberantasannya satubulan sejak tragedi 11 September 2001, yaitutanggal 11 0ktober2001. Protesdari berbagainegara seperti Rl, pemerintah Australia, tidakdihiraukan sebab ketentuan hukum matimenjadi jurisdiksi kedaulatan hukum naslonalMalaysia.

Kemudian pada tanggal 17 Mei 2002,dikeluarkan suatu kesepakatan bersamanegara-negara ASEAN untuk memberdayakanpejabat tinggi ASEAN menjalankan Joint communique, mengenai realisasi Program KeijaTerorisme dalam .kaitannya . denganpeiaksanaan rencana kerja pemberantasanKejahatan Lintas Negara. Dari rencana kerjaASEAN itu, maka pemberantasan terorismedimaksudkan selainaktormasyarakat, negaradan organisasi, juga elemen-elemen terkaitdengan persoaian-persoalan tumbuh subumyagerakan teror. Elemen-elemen tersebut terkaitdengan kejahatan penyeiundupan danpenyalah gunaan obat terlarang, senjata danpencucian uang yang dapat mendukunggerakan terorisme.

<5 Lihattabel 5No. 9rialam www.temDo.co.id/harian/fokus/55/2.1.14.id.html

93

Penyelundupan Obat Terlarang dan senjatayangmariakdipergunakanmasyarakat.Sangat jauh dari memadai bilamana

Perumusan keijasama yang lebih kongkrit dibandingkan dengan fenomena di atas. Dinasdalam hal penyelundupan obat terlarang dan P®nerangan Poiri melaporkan 12 peristiwasenjata termasuk persoalan yang sangat vital. menonjol di Aceh, antara lain: penembakanDiakui bahwa pemerintah Indonesia telah kasus) kontak senjata (94 kasus),memiliki peraturan tiukum, melalui ratifikasi P^nye^ngan markas pos Pollsl atau TNI (96dua ketentuan hukum Intemasional, dilengkapi ^^^sus), penemuan senjata (53 kasus), dandengan peraturan lainnya. Pertama, pengesahan P '̂sdakan granat dan bom (204 kasus). DalamConvention on Psychotropic Substance 1971 '̂ ^sus kerusuhan Ambon yang mellbatkanmelalui UU No. 8tahun 1996. Dalam ketentuan "lasyarakat antara Muslim dan Non-Muslim,tersebuttelahdiatursecaraumumdansistematis senjata-senjata yang dipergunakan tidakmengenai konsep narkotika sebagal obat (yang pada senjata genggam dan sejatabisa disalahgunakan). jenis, pembuatan, melainkan juga penggunaanpenjualan, pengedaran dan berbagai .penggunaan termasuk proses impor dan halnya dengan kasus Timor-Timurekspor. Begitu juga Institusi yang memiliki Pascalaiakpendapat.milisi-milisiprointegrasikewenangan melakukan penyidikan. Penyidik memiliki senjata diperoleh selain melaluiPejabatPegawaiNegeri(PPPNS)(pasal69ayat Penye'"ndupan, juga pasokan dari oknum-2) dan Penyidik Pbiri (pasal 71).^® tertentu yang tidak setia lagi pada TNI

Kedua. penyelundupan senjata cukup umumnya tergolongmemprihatinkan dalam kaitannya dengan '̂̂ ^^myangterkenasanksiindisiplinerkarenakejahatanterorisme.Keprihatinan penyelundupan melakukari pelanggaran atau telah terlibatsenjata (weapon smug%) bukan sekedartidak kejahatan." Anggota Poiri yangadanya peraturan hukum yang memadai, melanggar antara lain, seiama tahun 2000,melainkan karena penyelundupan senjata Po'ri memecat 218 personil mencakupdianggap terpisah dengan kejahatan lainnya, bintara dan tamtama. Pemeoatanterutama obat-obat terlarang. Bagaimana " '̂i^t^hkan karena mereka terlibat dalammungkinda!amerag!oba!UUDaruratNo.12tahun '̂ ®j®hatan narkoba, pembunuhan, penyalah1951 akan efektif dalam memberantas kejahatan ^P'- Pencurian kendaraan •penyelundupan senjata dan sejenisnya bila ^Gimotor.'® Adapun penggunaan senjata liardibandingkan dengan fenomena penggunaan dilaporkan oleh Tim Sapu Jagat tahun

2000 terdapat 108 perkara dan 236 tersangka

" Lihat Pass! 78 UU No 8/1996, ancaman pidana mat! dengan denda 1miliar."Dalam suatu diskusi diceritakan bahwa terdapat beberapa oknum TNI dari Maiang yang mensuplai atau

menjuai senjata terhadap masyarakat di Ambon. Bahkan dalam tulisan Barbara H. Sillar, Droping senjataterhadap kaum pemberontakdi Sulawesi Selatan telah menjadi rahasia umum. Ini teijadi karena antara oknumTNI dengan pemberontak lokal memiliki hubungan kekerabatan dan kesamaan suku, selain agama. Lihat Islam,Politics and Tradition in South Sulawesi (New York, Cornell University Press, 1977).

JURNAL HUKQM. NO. 21 VOL. 9. September 2002:87-102

Jawah'ir Thontowi. Pemberantasan Terorisme dalam Kaitannya ...

karena terlibat dalam pendistribusian,pengedar/pengguna dan perakit ilegal senjataapl. peluru dan serbuk mesiu atau serbukpeluru;' .Menarik untuk diperhatikan tulisan JoaoHonwana dan Guy Lamb, yang menyebutkanbahwa dewasa In! ada sekitar 300 pengusahadan menyebar di sekitar 50 negara yangteriibat dalam pembuatan senjata genggamdan perlengkapan lainya. Pelacakan terhadappenyalahgunaan jual beli senjata genggamdan berattidakiahmudah. Pertama,dilihatdarisegi sejarah pembuatan senjata telali menjaditradisi bagi wllayah-wilayah yang acapkaliterjadi konflik- dengan menggunakankekerasan. Kedua, semulapembuatan senjatagenggam tergolongusaha yang tidak dllarang.Oleh karena Itu, peifibuatan senjatagenggammenjadi.produksi domestik yang dapatmembantu ekonomi masyarakat. Ketiga,konvensi hukum internasional mengenaipenggunaan, pembuatan dan jual belikomoditi senjata umumnya dibuat jika terjadikonflik dengan kekerasan. Misalnya, PBBmelarang pengiriman senjata ke Rwandatahun 1994, sebab negara tersebut telahterlibat dalam praktek genocide, sebagaikejahatan berat.^®

Memang ancaman hukuman mati(maksimai) bagi kejatiatan senjata api cukupberatdan sekurang-kurangnya 10tahun telahtersedia. Juga sama halnya dengan sanksihukuman bagi mereka yang melakukan

pelanggaran karena membawa senjata tajam.Di dalam KUHP seperti dalam pasal 500,menegaskan bahwa barang siapa tanpa ijinkepaia polisi atau pejabat yang ditunjuk untukitu, membikin obat ledak, mata peluru, ataupeluru untuk senjata api diancam kurunganpaling lama sepuluh hari atau denda palingbanyak lima puluh rupiah. Pasal tersebuttidaklah mungkin dapat dipergunakan untukmemberantas penyelundupan senjata.^^

Dihadapkan padasituasi internal maupuneksternal, peraturan hukum, tertuang dalamUU Darurat No. 12/1951, tidak responsifdengan praktek penyelundupan lainnya. Tentusaja hal ini terkait dengan Undang-undangKeimigrasian, Bea Cukal dan peranpengawasan di pantai-pantai. Dugaan adanyapenyelundupan senjata atau jual beli senjataantara negara yang menjadi pemasok, ataufasilitator telah menjadi rahasia umum.Sebagaimana dilaporkan oleh Kantor Bea CukaiSurabaya, telah menggagalkan penyelundupansenjata api, 5 unit pistol, 1.924 butiramunisi, dan42 unit perlengkapan senjata lain. '̂

Dugaan senjata dipasok oleh intervensiasing terhadap wilayah konflik cukupberalasan. Misalnya, kapal berbendera Australia tertangkap basah membawa senjata diTeluk Ambon. Dari keterangan yangdihimpun,kapal MV Alfred Nobel berbendera Australiaitu tidak tergolong penyelundup, namun adadugaan dari sebagian pihak, merigapa kapalAustralia itu merapat di wilayah Ambon,

Laporan DinasPenerangan Polri, dalam www.tempo.co.id/harian/55/2.1.14.id.htmlJoan Honwana, op.c/f., him 155.Lihat Moeljatno. KUHP, {Yogyakarta: Bumi Aksara, 1982).

'̂ '"Beadan Cukai Surabaya Gagalkan Penyelundupan Senjata Aoi". www.kcmpas.com/kompas-cetak/0207/0207/03daerah/beak/19htm.

95

sehingga cukup mencurigakan." Samahalnya penyelundupan senjata itu, dilakukanterhadap kasus Aceh. Misalnya, pemerintahThailand teiah'membongkar penyelundupansenjata yang akan dikirim ke Aceh. Menurutsekretaris Presiden, Wimar Witoelar, bahwaThailand dalam hal in! sebagal negara yangterbuka dan memungkinkan siapa sajamasukke negaranya.23 Tetapi telah cukup waspadakarena pemerintah Thailand telah berhasilmenggagalkan penyelundupan senjata.

Tentu saja sebaik apapun peraturanhukum yang dibuat termasuk kerjasama multilateral tidak akan efektlfjika tidak dilengkapidengan instltusi yang memadal. SItuasI Indonesia sebagal negara pulau {archipelagostate) menglndlkasikan kerawanan pulau tidakbisa dihindarkan blla dibandlngkan denganpetugas yang tersedia, termasuk TNI AngkatanLaut." Tuntutan untuk meningkatkan jumlahaparat keamanan dan penegak hukum sertapenlngkatan kualltas pelayanan.

Kerahaslaan Instltusi Bank

Kerjasama multilateral ASEAN yang perluditingkatkan leblh kongkrit yaitu mengenaipenanggulangan pencuclan uang. Dalam halInl terdapat dua hal penting yang terkalt, yaitumelakukan kerjasama dalam hal mengungkapnasabah yang terlibat dalam kejahatanpencuclan uang, dan membuka identltas danaktlvltas nasabah yang bersangkutan. Hal Iniperlu oleh karena denyut kejahatan terorganlsirsecara llntas negara tidak bisa disentuh

disebabkan adanya prinsip kerahaslaan Bank(Ban/f Secrecy). Ketentuan hukum masalahinltelah diatur dalam UU No. 7 Tahun 1992 Jo^UU No. 10 Tahun 1998." Di mana prinslp-prinsip umum tentang Institusi bank untukmerahaslakan nasabahnya dilindungi.

Dalam dimensi nasional, kehadiran UUNo. 15 tahun 2002, 17 April tentang tindakpidana Pencucian uang sangat relevan.Pertama, kehadiran undang-undang tersebutbukan saja dimaksudkan sebagal upayakongkrit terhadap makin maraknya praktekpencuclan uang, uang yang haram laludimasukkan ke dalam sistem manajemer)keuangan oleh jasa-jasa keuangan (bank).Kedua, merupakan wujud dari komitmen tinggiterhadap TAP No. Vlll/MPR/2001 tentangRekomendasI Arah Kebljakan Pemberantasandan Pencegahan Korupsi, Kolusi danNepotlsme.

Secara kelembagaan, UU Inl jugamengatur tentang institusi yang memilikikewenangan untuk melakukan penyelldlkandan pengawasan. PPATK (Pusat Pelaporandan Analisis Transaksl Keuangan) samahalnya dengan CTR {Currency TransactionReport) dan juga FATF yaitu The FinancialAction Task Force yang dibuat oleh negara-negara G7 yang tugasnya selain membuatkebljakan juga mengembangkan tentangcara-cara yang komprehensif mengenaipemberantasan pencucian uang." Pendekatanjurldis tersebut belum berhasil optimal.Kedudukan Indonesia sebagal negara yangterkorup keempat dl dunia setelah negara-

" Tim Penyidlk Independen Nasional (TPIN) DImlnta Usut Penyelundupan Senjata dl Ambon, harianRepublika, 12Mi 2002.

" "Thailand Selidiki Penyelundupan Senjata ke Aceh", www.tempointeraktif. 15 Mel 2001,LIhat Perairan Indonesia Bagian Barat Rawan Penyelundupan, Tempo Interaktif, 8Agustus 2002.

96 JURNAL HUKUM. NO. 21 VOL 9. September 2002:87-102

Jawahir Thontowi. Pemberantasan Terorisme dalam Kaitannya

negara di Asia lainnya menjadi bukti kongkrit.^Citra Indonesia masih negatif dan kurang

serius dalam pemberantasan pencucian uangterlihat pada peniiai masyarakat intemasionalsebagai negara yang tidak Cooperative Countries and Territories. Anehnya mesklpunpemerintah Ri telah mengeluarkan UU No. 15tahun 2002 tentang pencucian uang, negara-negara yang tergoiong pada FATF belummencabut status Indonesia sebagai negara(JCCTS. Alasan-alasan mengapa Indonesiafelum dikeluarkan dari NCCTS, antara laintJU No. 15Tahun 2002 belum memuat prinsipstandar yang disepakati oleh FATF (FinancialAction Task Force onMoney Laundering) yangantara lain, Pertama, sanksi kolektif bag!hegara-negara pelanggar untuk tldak dilayaniatau ditutup transaksi dan Loan. Kedua, tidakmenerapkan prinsip mengenal nasabah (KnowYour Customer), antara lain menerapkankebij'akan Identifikasi nasabah, aktivitas bisnisnasabah, pemantauan rekening, dan jugapemantauan terhadap nasabah yangmeiakukan transaksi tunai sejumlah Rp500.000.000,00. Ketiga, adanya lembagaindependen yang bewenang untuk meiakukanpenyelidikan jika diduga ada nasabah yangmeiakukan transaksi secara mencurigakan.^" Dilihat dari segi sistem ekonomi, setiappraktek pencucian uang merugikan negara.pertama, membiarkan masyarakat menikmati•Juang haram" berarti mengijinkan Organizedhrime yaitu membangun sistem usaha yangilegal, sepertl judi, pacuan kuda, casino, bankgelap, obatterlarang. Kedua, pencucian uang

melahirkan kondisi persaingan bisnis yangtidak jujur. Moral bisnis dan ethos keija bakalmenurun, wibawa hukum merosot. Dana besaryang dapat dipergunakan sebagai modelproduktif hanya dapat tersedot sebagai uangpelicin (penyuapan) secara sarkastik, majalahTEMPO menyingkat DPR sebagai DewanPersuapan Rakyat. Ketiga, praktek pencucianuang akan melemahkan sistem keuanganmasyarakat. Pencucian uang yang tak kalah

• anehnya, mereka tidak menyimpan uang diBank, ketika tetapi mereka berlomba-lombamembeli tanah agar uang tidak bisa dilacak. '̂

Sebagai bahan perbandingan bagaimanahukum-intemasional mengatur dan melengkapidengan berbagai parameter operasicnal yangcukup terpadu. Menurut Michael Levi, upaya-upaya yang dilakukan pemerintah di berbagainegara terhadap praktek pencucian uang itumemang tidak terlepas dari strategi global melaluikemampuan pemndang-undangan sebagai alatbantu hukum terhadap penyelidikan keuangandan juga untuk pengendalian kejahatan 'ataupenyitaan. Negara-negarasepertiAmerikaSerikatyang didukung Australia, Prancis, dan Inggrismerupakan negara-negara yang sangatmenaruh perhatian terhadap pemberantasanpencucian uang yang dikaitkan denganpenyalahgunaan atau transaksi jual beii obat-obat terlarang. Perkembangan pemberantsanpencucian uang yang -terkait denganpenyelundupan obat-obat terlarang semakinterasa penting, terutama sejak keluarnyaKonvensi Wiena PBB 1988, tentang kekuatanisu obat terlarang dalam budaya politik di

^Lihat"IndonesiaTermasuk Negara Non-Cooperative Dalam Pencegahan Pencucian Uang'. Republikaon Une. Selasa 9 Juli2002.

" Lihat Adiianus Meliala, Menyingkap Kejahatan Kerah Putih (Jakarta: Sinar Harapan, 1992), him 21.

97

\':bert)agai negara di dunia.^;^si(f Fo/ceon Money' Launderingdikmerika Serikattelah melaporkanadanya "Warco dollars" (Perdagangan narkotikjutaan dollar). Dari laporan FATF tahun 1990,telah ditemukan sekitar US $122 Millar pertahun." Menurut Irene Luanadewi, sikap yangsamajugatelah diperlihatkan oleh Francis danSwiss, tidak akan mempertahankan kembaliasas kerahasiaan bank {bank secrecy), yangdikeramatkan selamain!, mereka akanmemberiInfomiasi sesual tuntutan Intemasional.^

Bank Intermediary memiliki kewenanganuntuk melakukan pelaporan transaksi karensitermasuk melakukan terobosan terhadapkerahasiaan para nasabah bank denganmelakukan pengidentifikasian para nasabahdan aktivltas dari nasabah dalam kaitannyadengan uang yang diperoleh masih menjadiperdebatan di Konggres Amerika. Baru setelahtragedi 11 September 2001, pemerintahAmerika Serikat melakukan peninjauankembali terhadap nilai kerahasiaan.BankSerltral Federal {Federal Reserve Board) danDepartemen Perbankan di New York berusahauntuk melakukan komplain terhadap UUKerahasiaan Bank {Bank Secrecy Act) melaluipengujian dan fungsi audit dan melaluidesiminasi dari prosedur dan petunjukmengenai anti pencucian uang yang diaturolehbank. Cara-cara monitoring dan pengawasantelah menyempumakan dengan meningkatkan

upaya penyelidlkan manajemen keuapgan.Bagi Indonesia, kedudukan Bank Indonesiadapat dijadikan pusat pengawasan praktekpencucian uang yang dilakukan oleh bank-bank lainnya.

Mulai 23 Agustus 2002, pemerintahAmerika Serikat mengeluarkan perintah untukmembekukan 219 organisasi atau golonganyangmenjadi nasabah bankdiAmerika. Tidakkurang dari 159 kelompok Islam Al-Qaedahatau Islamic Army (NOI), Rabita Trust AbuNidal, Ai-Haramain Foundation (Bosnia-Somalia), Abu Sayaf Group.^^ Abu Bakar Baasirtidaktermasukdalamexecutiveorde No13224.Tentu saja dikeluarkannya Surat PerintahPresiden Itu sangat politis dalam kaitannyadengan berbagai peritiwa pembomoman dibeberapa tempat, selain AS telah memperolehkeuntungan yang cukup banyak.

Pengetahuan Kelmlgraslan

Sebagaimana telah dikemukakan di atasbahwa globalisasijuga ditentukan oleh faktor-faktor idiologi, barang, jasa, teknologi, orang,uang, dan produksi, oleh karena itu diperlukanperaturan domestik untuk keperluanpengetahuan keimigrasian.

Karena itu, perlunya perubahan paradlgmabaru terhadap UU No. 9 Tahun 1992 tentangKeimigrasian tidak bisa dihindarkan. Periunya

" Informasi yang lebih detil baca Michael Levi. Money Londering and its Regulation (ANNALS AAPSS582, July 2002), him 187.

" Perisfiwa tersebutsebenamya terkaltdengan mafia-mafia Pizza Connection yang melakukan pencucianuang US $600juta sekitar tahun 1984. LIhat R.M. Ikhsan, "Mencekal Pencudan Uang". www.indomedia.com/sripo/2002 20/2007 ooini.

®Lihat juga Irena Luanadewi www.mweb.co.id.artide 21 Mei 2001.Lihat Facf Sheet Office of the Coo/tft/jafor for Counter Terrorism, Washington, DC. Office of the

Coordinator ForCounter Terrorism, 11 October 2002.

98 JURNAL HUKUM. NO. 21 VOL 9. September 2002:87-102

Jawahir Thontowi. Pemherantasan Terorisme dalam Kaitannya ...

perubahan paradigma baru mengenai UUkeimigrasian dipengaruhi oleh selain aspekglobalisasi yang membawa implikasi tertiadapkejahatan, di mana rentang batas geografissemakin kurang begitu mudah dikontrol olehapa yang disebut kedaulatan negara, juga isuJhaM dapal menimbulkan kegamangan bagipetugas penegak hukum, khususnya petugasimigrasi.' Dalam kaitannya dengan kompleksitaskejahatan transnasional, penataanadministrasi pemberian visa terhadap warganegara asing {reciprocal principle), termasukjuga kemungkinan pemberian Visa PermanentResident atau warga negara, bagi investor yang akan menetap di Indonesia. Belumlagi yang terkait dengan hak-hak warga negarayang teiah lama tinggai di luar negeri, apakah.masih perlu .memperlihatkan bukti kewarganegaraan'RI (BKNRI). Tidak kalah pentingnya.adalah masalah bias Genderdaiam persoalankewarga negaraan.

Menurut Imam Santoso, pergeseranparadigma keimigrasian ditandai olehTransnasionai Organize Crime (TOC), yangterkait dengan OSP {Penyelundupan Obat,Senjata dan Pencucian Dang), juga semakinmeningkatnya kecendemngan "Penyelundupanmanusia, anak dan wanita" People Smugling,(ermasuk Illegal Imigrant dan masalah gender, TKI dan terorisme.^^ Sisi lain yang amatpenting adalah peranan polisi imigrasi. Situasiini menjadi tidak mudah sebab jika polisisebagai pintu gerbang pencegah danpenegakan hukum, tentu saja clean govern

ment, termasuk polisi yang berslh. jujur,komitmen dansetia terhadap hukum. Padahaldisadarl citra polisi sampai saat in! menjadiproblem utama lemahnya penegakan hukum.

Suatu survey yang dilakukan oleh politicaland economic risk consultancy di Hongkongmenyebutkan bahwa sistem hukum saat inibegitu parah di Indonesia, salah satu sebabnyaperadilan dan polisinya terburuk di Asia. Indonesia (9.83), Thailand (7.96), Philipina danChina (7.78) dan India. Amerika Serikat, Australia, Singapura, Hongkong, dan Jepangtergolong negara-negara terbaik sistemperadilan dan polisinya.^

Ketentuan hukum darl UU No 15 Tahun

2002 selain terdapat kelemahan secarasubstantif mengenai prinsip-prinsip dasamya,jug'a belum dilengkapi dengan institusipengawasanyang dapatmendorong efektivitasketentuan hukum tersebut.

Terkait dengan gelombang pengungsi,dan imigran yang datang ke Indonesia,mengisyaratkan pemerintah Rl dan juganegara-negara ASEAN untuk menerapkanprinsip-prinsip dasar pengungsi. Salah satufungsi dari upaya meratifikasi Konvensi tahun1951 mengenai status pengungsi dansejenisnya antara lain, memiliki kepastianhukum bagaimana pemerintah memperlakukanpengungsi sama penting dengan pereoalan hak-hak asasi manusia. Karena itu, cara-caramemperlakukan mereka membela dan jugaperiindungan terhadap mereka. Ketidak peduliannegara dan pemerintah berada dalam situasiyang gamang, melainkan juga upaya untuk

32 Imam Santoso, "Pergeseran Paradigma Keimigrasian", Majalah Informasi Keimigrasian: PINTUGERBANG, No 46Thn. XIII2002, him 8-9.

33 Anton Tabah, Poiri dalam Transisi Demokrasi(Jakarta; CV. Mitra Hardhasuma, 2002), him 54.

99

;rTieiTiperaleh' hak-hak hukuni'̂ melalLii UNHCRakan mengalanii'hariiBkah?''̂ '̂

Untuk memasukan kebijakan pengungsiini, akan juga sekaligus negara-negara diASEAN menunjukan kesadaran akan pantingperbedaan antara subyek hukum, hukum hakasasi manusia, hukum pengungsi dan hukumhumaniter yang secara substantif dan prosedurdapat membantu memungkinkan bebanpengungsi danmereka yang selama ini tertekandan tidak mungkin dipaksa untuk dikembalikanke negaranya.^ Dengan hadimya UNHCR dlJakarta, sebagai cabang organisasi PB6mestinya juga sekaligus adanya pengakuanatas konvensi, sehmgga mekanisme hubunganakan terasa semakin lebih mudah dan

komprehensif.Dengan demikian, pemberantasan yang

harus mulal dikerjasamakan yaitu selain periupeningkatan adanya kerjasama ASEANmelalui multilateral Treaty se-ASEAN, jugapeiiu dilengkapi dengan adanya Infra strukturhukum yang memadai terkait denganperaturan hukum senjata api, pencuclanuang, keimlgrasian dan persoalan pengungsi.

Simpulan

^Modus operandi kejahatan, yang secarastrategis terlihat darj hubungan segltiganegara, maka penyelundupan narkotik,senjata dan sejenlsnyaserta pencuclan uangjelas merupakan eiemen-elemen pendukungkejahatan teronsme. Sebagaimanahubungan

itu terlihat ketika, AS memberikan sanksiterhadap Myanmar dan Rwanda. Reransegitiga hubungan kejahatan antara negarasebagai terlihat di negara-negara lain, jugatelah berlangsung dl negara-negara AS^N.Bukti-bukti kongkritketeiiibatan negara-negaralain, apakah sebagai pemasok, atau sekedarfasilitasi penyelundupan sungguh telahmenjadi ancaman.

Karena Itu, kerjasama multilateral bukansaja sekedar kewajiban hukum Intemasionai,melainkan juga kebutuhan yang secarakongkrit perlu ditindak lanjuti oleh program-program yang lebih komprehensif. Sejak tigatahun terakhir, negara-negara ASEAN telahmenyepakati akan perlunya peningkatanpemberantasan TOO melalui berbagai bentuk

•jointcommunique, termasuk peningkatan padapemberantasan kejahatan teror bom.

Akan tetapi, realisasidari pemberantasankomprehensif negara-negara ASEAN tertiadapeiemen-elemen pendukung terpeliharanyakejahatan teronsme amat tergantung kepadaparameter substansi dan prosedur hukumpada sistem hukum nasional masing-masing.Atas dasarsituasi internaldan ekstema! itulah,pemberantasan terorisme melalui penelusuransenjata, obat terlarang dan pencucian uanghanyaakan berjalan efektif bilamana langkah-langkah penyempurnaan terhadap aturanhukum dan institusinya segera dibenahi. Jugapenyelundupan manusia akan member!'kepastian hukum bagi pemerintah R1 dengan

^ Lihat Joan M. Fitzpatrlck, Human Rights Protection for Refugees Asylum Seekers, andinternallyDisplacedPersons [Uev/YorW. Transnational Publisher Inc., 2001), him 3.

100 JURNAL HUKUM. NO. 21 VOL. 9. September 2002: 87-102

Jawahir Thontowi. Pemberantasah Terorisme.dafam Kaitannya ...

negara-negara ASEAN utamanya daiammencari jalan keluar secara komprehensif.Penyempurnaan tersebut mencakupkeimigrasian, pengawasan bea dan cukai, dipelabuhan-pelabuhan. Termasuk peninjauankembali mengenai kebijakan pemberian travel •document, bag! pengurusan visa sebelumseseorang masuk ke negara yang dituju (t/es-tination country).

Daftar Pustaka

Fitzpatrick, Joan M. Human Rights Protectionfor Refugees, Asyium Seekers, andinternally Displaced Persons: AGuide toInternational Mechanisms and Procedures, New York: Transnational Publisher Inc., 2001.

Ganor, Boaz. Defining Terrorism: Is One MansTerrrorist Another Mans FreedomFighter?. ICT. Executive Director. October 7^2001.

Hobbs, Dick. "Professional and OrganizedCrime in Britain" in Mike Maguireetc.(ed.), The Oxford Handbook ofCriminology, Oxford: Clarendon Press,1994.

Honwana, Joan &Gay Lamb, Smallarms proliferation anddrug, trafficking in South Africa, South Africa: Centre for ConflictResolution Cape Town, University ofCape Town, 1998.

Levi, Michael. Money Londering andIts Regulation. ANNALS AAPSS 582, July 2002.

Meliala,' Adrianus. Menyingkap KejahatanKerah Putih, Jakarta : Sinar Harapan,

1992.

Mittelman, James H. &Robert Johnston, in *The Globalization Syndrome: Transformation & Resistance, (New Jersey :Priceton University Press, 2000).

Moeljatno. KUHP, Yogyakarta: Bumi Aksara,1982.

Rosenau, James N. Along The Domestic -Foreign Frontier: Exploring Governance ina Turbulent World, Cambridge:Cambridge Studies in InternationalRelations, Cambridge University Press,1997.

Santoso, Imam. "Pergeseran ParadigmaKeimigrasian", Majalah fnformasiKeimigrasian: PINTU GERBANG, No48 Thn. XIII 2002.

Sillar, Barbara H. Islam, Politics and TraditionIn South Sulawesi, New York; CornellUniversity Press, 1977.

Stem, Jessica. Trie Ultimate Terrorists, London:Havard University Press, 1999.

Tabah, Anton. Po/ri dalam Transisi Demokrasi,Jakarta; CV. Mitra Hardhasuma, 2002.

Thontowi, Jawahir. Hukum Intemasional diIndonesia: Dinamika danimplementasinya Dalam BeberapaKasus Kemanusiaan, Yogyakarta:Madyan Press, 2002.

Bea dan Cukai Surabaya GagalkanPenyelundupan Senjata Api,www.komDas.com/kQmDas-cetak/

• G207/0207/03daerah/beak/19htm.

"Dinas Penerangan Polri", www.tempo.CQ.id/

101

harian/55/2.1.14.id.html.

Fact Sheet Office ofthe Coordinatorfor Counter

Terrorism, Washington. DC, Office oftheCoordinator For Counter Terrorism, 11October 2002.Harian Kedaulatan

Rakyat, 15Agustus2002.

Harian Republika, 12 Juli 2002.

Luanadewi, Irena. www.mweb.co.id.article 21Mei 2001.

Laporan Dinas Penerangan Poiri, dalamwww.tempo.co.id/harian/55/

2.1.14.(d.html

Republika on Line. Seiasa 9 Juli 2002.

R.M. Ikhsan, Mencekal Pencucian. Uang,www.indomedia.com/sripo/2002 20/

2007 opini.

Tempo Interaktif, 8 Agustus 2002.

"Thailand Selidiki Penyelundupan Senjata keAceh", www.tempointeraktif. 15 Mei2001.

Yusario, Philip. "Transnational OrganizerCrime. Isu dan Permasalahannya",dalam Analisa CSIS. No.Th.XXXI.

Tahun 2002.

♦> ♦> ♦>

102 JURNAL HUKUM. NO. 21 VOL 9. September 2002:87-102