1

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI

NO. 10 TAHUN 2011 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

DALAM UPAYA MENUNJANG PERBAIKAN KUALITAS

PARIWISATA BALI

I Kadek Wiada, S.H.

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali, kadekwiada@gmail.com

ABSTRACT Law No. 36 of 2009 concerning Health Article 2 which reads “that the goal of health development is to increase awareness, willingness and ability to live a healthy life for everyone in order to achieve the highest degree of public health, as an investment for the development of socially productive human resources. And economical ”. Health is a human right that must be fulfilled by the state for every citizen. This right is stated in the 1945 Constitution in article 28 H paragraph (1) which states that “every person has the right to live in physical and spiritual prosperity, to live, and to have a good and healthy living environment and is entitled to health services”. In accordance with the right to health, it is further regulated through Law Number 36 of 2009 concerning Health which is called the Health Law which states that “Everyone has the right to a healthy environment for the attainment of a health degree”. One of the attitudes of Indonesian citizens that has a negative impact on people’s health and the area is smoking. Smoking is not only a risk to yourself, it also endangers the health of other people who have the right to breathe clean air and are free from all chemicals released by other people’s cigarette smoke. In Law Number 36 of 2009 concerning Health it clearly states that local governments are obliged to establish a smoking-free area in its territory. Keywords: Law No. 36 Article 2 of 2009 concerning Health

ABSTRAK

Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 2 yang berbunyi “bahwa tujuan pembangunan kesehatan adalah meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setingg-tingginya, sebagai investai bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis”. Kesehatan ialah hak asasi yang wajib dipenuhi oleh negara untuk setiap warganya. Hak tersebut dinyatakan dalam UUD 1945 dalam pasal 28 H ayat (1) yang menyatakan bahwa“ tiap orang berhak hidup sejahtera lahir serta batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik serta sehat dan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan”. Sesuai hak atas kesehatan tersebut diatur lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang disebut Undang-Undang Kesehatan menyatakan bahwa “Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan

Kadek Wiada, (Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali.....Hal. 1-19)

2

yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan”. Salah satu sikap warga Indonesia yang berakibat negatif bagi kesehatan orang serta area yakni merokok. Merokok tidak hanya beresiko untuk dirisendiri pula membahayakan kesehatan orang lain yang mempunyai hak buat menghirup udara yang bersih serta bebas dari seluruh bahan kimia yang dikeluarkan oleh asap rokok orang lain.Di dalam Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan secara tegas menyebutkan bahwa Pemerintah daerah wajib menetapkan kawasan tanpa rokok di wilayahnya. Kata Kunci : UndangUndang No 36 Pasal 2Tahun 2009 tentang Kesehatan

1. Pendahuluan

Pembangunan suatu bangsa dapat terlihat dari kemajuan suatu daerah. Aspek kesehatan merupakan salah satu indikator keberhasilannya. Karena tanpa kesehatan pelaksanaan pembangunan nasioanal yang menyeluruh tidak akan tewujud. Sehat merupakan aspek penting bagi setiap manusia dan modal untuk keberhasilan pembangunan suatu bangsa. Karena tanpa kesehatan yang baik manusia tidak akan produktif untuk hidup layak dan pelaksanaan pembangunan nasional yang menyeluruh dan seutuhnya tidak akan terwujud.

Merokok merupakan suatu kegiatan membakar dan/atau menghisap rokok dari salah satu produk tembakau, termasuk rokok daun nipah, rokok kretek, rokok putih, cerutu maupun bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman Nicotiana Tabacum, Nicotiana Rustica serta spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin, tar, dan zat adiktif dengan atau tanpa bahan tambahan. Merokok memberi dampak buruk baik dari segi kesehatan maupun ekonomi. Dari segi kesehatan, rokok mengandung 4000 zat kimia yang berbahaya bagi kesehatan, seperti Nikotin yang bersifat adiktif dan Tar yang bersifat karsinogenik, bahkan juga Formalin. Terdapat 25 jenis penyakit yang ditimbulkan karena kebiasaan merokok seperti Emfisema, Kanker Paru, Bronkhitis Kronis dan Penyakit Paru lainnya. Dampak lain adalah terjadinya penyakit Jantung Koroner, peningkatan kolesterol darah, berat bayi lahir rendah (BBLR) pada bayi ibu perokok, keguguran dan bayi lahir mati. Dari tiap 10 orang dewasa yang meninggal, 1 orang diantaranya meninggal karena disebabkan asap rokok. Di tahun 2025 nanti, saat jumlah perokok dunia sekitar 650 juta orang maka akan ada 10 juta kematian per tahun.

Secara empiris, World Health Organization( WHO) memperkirakan jika pada tahun 2030, dari 70% kematian yang diakibatkan oleh rokok akan terjadi di negara- negara berkembang termasuk Indonesia. Indonesia pada tahun 2008 menduduki peringkat ke- 3 dengan jumlah perokok terbanyak di dunia setelah Cina serta India( WHO, 2008). Riset Kesehatan Dasar mengatakan bahwa penduduk berusia di atas 10 tahun yang merokok sebesar 29, 2% serta angka tersebut bertambah sebesar 34, 7% pada tahun 2010 untuk kelompok usia di atas 15 tahun. Kenaikan prevalensi perokok terjadi pada kelompok usia 15- 24 tahun, dari 17, 3%( 2007) jadi 18, 6% atau naik hampir 10%( 2010). Kenaikan pula terjadi pada kelompok usia produktif, yakni 25- 34 tahun dari 29, 0% ( 2007) jadi 31, 1%( 2010). Dampak negatif yang dirasakan dari paparan asap rokok tidak hanya dirasakan oleh perokok aktif saja namun juga berdampak besar terhadap orang-orang di sekitar yang menjadi perokok pasif. Dampak kerugian yang disebabkan oleh paparan asap rokok sangat buruk bagi kesehatan, hal ini dimulai dari rusaknya selaput lendir hingga penyakit yang

Kadek Wiada, (Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali.....Hal. 1-19)

3

mematikan seperti kanker. Faktor lain juga dapat disebabkan dari perilaku merokok serta ditemukan dari bahaya secondhand-smoke, yaitu paparan asap rokok yang dihirup oleh perokok tidak aktif (tidak merokok) yang berada disekitar lingkungan perokok.

Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa “Setiap orang berkewajiban menghormati hak orang lain dalam upaya memperoleh lingkungan yang sehat, baik fisik, biologi, maupun sosial”. Aktifitas merokok pada satu sisi merupakan hak pribadi setiap orang, namun disisi lain perlunya untuk menghormati dan menghargai hak orang lain untuk menghirup udara segar yang bebas dari asap rokok. Ketika aktifitas merokok telah melanggar hak seseorang untuk menghirup udara bersih sudah mulai terabaikan maka pemerintah harus hadir untuk mengantisipasi masalah tersebut.

Salah satu kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Pusat untuk melindungi haK setiap orang untuk memperoleh area yang baik serta sehat yakni menetapkan Kawasan Tanpa Rokok yang diatur dalam Undang- Undang Negara Republik IndonesiaNo 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Terkait perihal tersebut Pemerintah Provinsi Bali membuat kebijakan yang mengatur mengenai Kawasan Tanpa Rokok melalui Peraturan Daerah Provinsi Bali No 10 Tahun 2011 Tentang Kawasan Tanpa Rokok. Di sisi lain aktivitas merokok menyebabkan pencemaran udara, pencemaran terhadaplingkungan sering kali mengakibatkan resiko terhadap kesehatan manusia (Paramita, 2020).

Penegakan Perda Provinsi Bali tentang Kawasan Tanpa Rokok ini terus digalakkan Pemerintah Provinsi di 9 kabupaten yang ada di Bali, salah satunya yakni di Kabupaten Buleleng ialah di Kota Singaraja, sepanjang 4 tahun Peraturan Wilayah inidiresmikan masih banyak ditemui pelanggaran pada kawasan yang diresmikan sebagai kawasan tanpa rokok.

Peranan Polisi Pamong Praja sebagai aparat Pemerintah Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah tentang kawasan tanpa rokok seyogyanya dapat dilaksanakan dengan baik namun pada nyatanya masih terlihat berbagai pelanggaran seperti masih ditemukan oknum yang merokok maupun menjual rokok di kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok. Berangkat dari latar belakang masalah tersebut penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai peranan satpol PP dalam penegakan Peraturan Daerah tentang kawasan tanpa rokok.

Tujuan dari adanya penelitian ini adala untuk mengetahui pengertian Kawasan Tanpa Rokok, mengetahui Tujuan diadakannya Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok, mengetahui Peran Polisi Pamong, Praja dalam Penegakan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok, mengetahui evektifitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 10 Tahun 2011 tentang kawasan Tanpa Rokok di Kota singaraja, mengetahui Upaya Pemerintah Kabupaten Buleleng Dalam Melaksanakan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Singaraja, mengetahui pengaruh penerapan Kawasan Tanpa rokok dalam masyarakat, dan mengetahui Aspek Penghambat dan Upaya Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2011 tentang kawasan Tanpa Rokok.

2. Metodeologi Penelitian ini menggunakan dua jenis metode penelitian yaitu kualitatif dan

kuantitatif.

Kadek Wiada, (Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali.....Hal. 1-19)

4

3. Pembahasan

Rokok adalah lintingan atau gulungan tembakau yang digulung atau dibungkus dengan kertas, daun, atau kulit jagung, sebesar kelingking dengan panjang 8-10 cm, biasanya dihisap seseorang setelah dibakar ujungnya. Rokok adalah salah stu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar, di hisap, dan di hirup termasuk rokok kretek, rokok putih , cerutu atau bentuk lain nya yang dihasilkan dari tanaman nicotiana tabacum, nicotiana rustica, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dantar, dengan atau tanpa bahan tambahan (Permenkes RI,2013: 2)

Rokok terbuat dari tembakau yang berasal dari tanaman Nicotiana Tabacum L. Tembakau dipergunakan sebagai bahan untuk sigaret, cerutu, tembakau untuk pipa serta pemakaian oral. Di Indonesia, tembakau ditambah cengkih dan bahan-bahan lain dicampur untuk dibuat rokok kretek. Selain kretek, tembakau juga dapat digunakan sebagai rokok linting, rokok putih, cerutu, rokok pipa, dan tembakau tanpa asap (chewing tobacco atau tembako kunyah).

Rokok adalah silinder dari kertas berukuran panjang antara 70 hingga 120 mm (bervariasi tergantung Negara) dengan diameter sekitar 10 mm yang berisi daun daun tembakau yang telah di cacah. Rokok di bakar pada salah satu ujungnya dan di biarkan membara agar asapnya dapat di hirup lewat mulut pada ujung lain. Rokok biasanya di jual dalam bungkusan berbentuk kotak dalam kemasan kertas yang dapat dimasukkan dengan mudah ke dalam kantong. pada bungkusan tersebut biasanya juga di sertai pesan kesehatan yang memperingatkan kepada perokok mengenai bahaya kesehatan yang di timbulkan dari merokok itu sendiri seperti misalnya kanker, paru-paru dan serangan jantung, dan gangguan pembuluh darah, juga menyebabkan penurunn kesuburan, gangguan kehamilan, gangguan pertumbuhan janin (fisik dan IQ), gangguan imitasi bayi dan peningkatan kematian perinatal (Depkes RI,2013).Adapun bahan kimia yang terkandung dalam rokok yaitu:

1. Tar

Tar merupakan zat berwarna coklat berisi berbagai jenis hidrokarbon aromatik polisiklik, amin aromatik serta N-nitrosamine. Tar yang dihasilkan asap rokok akan menimbulkan iritasi pada saluran napas, menyebabkan bronchitis, kanker nasofaring dan kanker paru.

2. Nikotin

Nikotin merupakan bahan alkaloid toksik bagian dari senyawa amin tersier, yang memiliki sifat basa lemah dengan pH 8,0. Pada pH fisiologis, sebanyak 31% nikotin berbentuk bukan ion dan dapat melalui membran sel. Asap rokok pada umumnya memiliki sifat asam (pH 5,5). Pada pH ini nikotin berada dalam bentuk ion dan tidak dapat melalui membran secara cepat sehingga di mukosa pipih hanya terjadi sedikit absorpsi nikotin dari asap rokok. Pada perokok yang menggunakan pipa, cerutu dan berbagai macam sigaret Eropa, asap rokok bersifat basa dengan pH 8,5 dan nikotin pada umumnya tidak dalam bentuk ion dan dapat diabsorpsi dengan baik melalui mulut.

Kadek Wiada, (Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali.....Hal. 1-19)

5

3. Karbonmonoksida Karbon monoksida (CO) adalah gas beracun yang mempunyai afinitas kuat terhadap hemoglobin pada sel darah merah, ikatan CO dengan haemoglobin akan membuat haemoglobin tidak bisa melepaskan ikatan CO dan sebagai akibatnya fungsi haemoglobin sebagai pengangkut 6 oksigen berkurang, sehingga membentuk karboksi hemoglobin mencapai tingkat tertentu yang dapat menyebabkan kematian.

4. Timah hitam Timah hitam (Pb) yang dihasilkan oleh sebatang rokok sebanyak 0,5 ug. Sebungkus rokok (isi 20 batang) yang habis dihisap dalam satu hari akan menghasilkan 10 ug. Sementara ambang batas bahaya timah hitam yang masuk ke dalam tubuh adalah 20 ug per hari. Bisa dibayangkan, bila seorang perokok berat menghisap rata-rata 2 bungkus rokok per hari, berapa banyak zat berbahaya ini masuk ke dalam tubuh. (Sugeng D Triswanto, 2007).Kandungan zat kimia yang terdapat dalam rokok sangat berbahaya bagi kesehatan Anda dan orang-orang di sekitar Anda. Ada beberapa bahaya merokok bagi kesehatan, di antaranya:

1. Gangguan kardiovaskular

Orang yang sering merokok, baik merokok secara aktif atau hanya menghirup asap rokok dari orang sekitarnya, berisiko lebih tinggi terkena penyakit kardiovaskular, seperti penyakit jantung dan stroke. Risiko ini bisa semakin meningkat pada perokok yang jarang berolahraga, kurang menjaga pola makan, dan sering stres.

2. Kerusakan otak Merokok dapat mengganggu perkembangan dan fungsi otak, baik pada anak-anak, remaja, dan orang dewasa. Selain itu, merokok juga dapat meningkatkan risiko terjadinya berbagai penyakit pada otak, seperti stroke, aneurisma otak, dan pikun atau demensia.

3. Penyakit paru-paru Salah satu efek paling berbahaya akibat merokok adalah kanker paru-paru. Bahan-bahan kimia pada rokok berpotensi merusak sel paru-paru yang kemudian bisa berubah menjadi sel kanker.

Selain itu, merokok juga bisa menyebabkan terjadinya berbagai penyakit pada paru-

paru, seperti bronkitis, penyakit paru obstruktif kronis (PPOK), dan emfisema. 4. Penyakit lambung

Merokok bisa melemahkan otot yang mengontrol bagian bawah kerongkongan, sehingga memungkinkan asam lambung naik ke kerongkongan. Kondisi ini dikenal dengan penyakit asam lambung atau GERD. Beberapa risiko penyakit lambung lainnya yang dapat terjadi pada seorang perokok adalah ulkus atau tukak lambung dan kanker lambung.

5. Tulang keropos atau rapuh Racun pada rokok bisa menimbulkan kerapuhan pada tulang. Oleh karena itu, perokok lebih berisiko mengalami tulang rapuh atau osteoporosis. Riset pun menyebutkan bahwa wanita yang merokok lebih rentan mengalami osteoporosis daripada wanita yang tidak merokok.

Kadek Wiada, (Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali.....Hal. 1-19)

6

6. Penuaan dini Tanda-tanda penuaan dini, seperti kerutan di sekitar mata dan mulut, berisiko muncul lebih awal pada perokok aktif. Hal ini karena kurangnya asupan oksigen ke kulit, sehingga orang yang merokok akan terlihat lebih tua daripada orang yang tidak merokok.

7. Masalah pada organ reproduksi Merokok bisa mengganggu sistem reproduksi dan kesuburan. Pada pria, merokok bisa menyebabkan gangguan ereksi dan mengurangi produksi sperma. Sementara pada wanita, merokok dapat mengurangi tingkat kesuburan. Selain itu, risiko terkena kanker serviks pun lebih tinggi karena rokok mengurangi kemampuan alami tubuh dalam melawan infeksi HPV.

8. Gangguan psikologis Selain penyakit fisik, merokok juga dapat menimbulkan gangguan psikologis, seperti gangguan cemas, susah tidur, dan depresi. Efek ini bisa terjadi karena otak sudah mengalami kerusakan karena sering terpapar zat beracun dari rokok atau karena berhenti merokok secara tiba-tiba.

9. Penyakit mulut dan tenggorokan Bau mulut, gigi bernoda, dan penyakit gusi merupakan efek yang kerap timbul akibat merokok. Tak hanya itu, merokok juga bisa menimbulkan masalah serius lain, seperti kanker pada mulut, bibir, lidah, dan tenggorokan.

Oleh karenanya, Salah satu kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Pusat untuk

melindungi hak setiap orang untuk memperoleh area yang baik serta sehat yakni menetapkan Kawasan Tanpa Rokok yang diatur dalam Undang- Undang Negara Republik IndonesiaNo 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Terkait perihal tersebut Pemerintah Provinsi Bali membuat kebijakan yang mengatur mengenai Kawasan Tanpa Rokok melalui Peraturan Daerah Provinsi Bali No 10 Tahun 2011 Tentang Kawasan Tanpa Rokok. Di sisi lain aktivitas merokok menyebabkan pencemaran udara, pencemaran terhadaplingkungan sering kali mengakibatkan resiko terhadap kesehatan manusia.

Kawasan tanpa rokok adalah ruang atau area yang dinyatakan dilarang untuk krgiatan merokok atau kegiatan memperoduksi, menjual, mengiklankan, dan atau mempromosikan produk tembakau (Kemenkes RI, 2011: 14). Dalam rangka penyelenggaraan pengamanan bahan yang mengandung sad adiktif beupa produk tembakau bagi kesehatan , pemerintah dan pemerintah daerah wajib mewujudkan kawasan tanpa rokok (Anonim,2012).

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok merupakan salah satu upaya perlindungan untuk masyarakat terhadap risiko ancaman gangguan kesehatan karena lingkungan terpapar asap rokok. Penetapan Kawasan Tanpa Rokok tersebut perlu diselenggarakan di fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum serta tempat lain yang diperlukan (Kemenkes RI, 2011). Kawasan Tanpa Rokok yang telah ditetapkan oleh pemerintah antara lain sebagai berikut (Kemenkes RI, 2011).

1. Fasilitas pelayanan kesehatan, yaitu suatu alat dan atau tempat yang dimanfaatkan

untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif

Kadek Wiada, (Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali.....Hal. 1-19)

7

ataupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah maupun masyarakat.

2. Tempat proses belajar mengajar, merupakan sarana yang digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan serta pelatihan.

3. Tempat anak bermain, merupakan area, baik tertutup ataupun terbuka, yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak.

4. Tempat ibadah, merupakan bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, yang bukan termasuk tempat ibadah keluarga.

5. Angkutan umum, merupakan alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air maupun udara biasanya dengan kompensasi.

6. Tempat kerja, merupakan ruang atau lapangan tertutup maupun terbuka, bergerak ataupun tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang dimasuki tenaga kerja untuk 13 keperluan suatu usaha serta dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.

7. Tempat umum, merupakan semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta ataupun masyarakat.

8. Tempat lain yang ditetapkan, merupakan tempat terbuka yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.

Tujuan Penetapan kawasan tanpa asap rokok bertujuan untuk melindungi

masyarakat dari ancaman gangguan kesehatan akibat asap rokok (Paramita, 2020). Sebuah riset mengungkapkan bahwa rokok merupakan salah satu penyebab kematian terbesar di dunia.Bahkan, diperkirakan 1 dari 10 orang dewasa di dunia meninggal akibat asap rokok. Asap rokok sendiri dapat memicu 25 macam penyakit, antara lain penyakit saluran pernapasan, penyakit pembuluh darah, impotensi hingga kanker.Oleh karena itu, kehadiran kawasan tanpa asap rokok penting untuk: 1. Menurunkan angka kesakitan atau angka kematian dengan cara mengubah prilaku

masyarakat untuk hidup sehat. 2. Meningkatkan produktivitas kerja yang optimal. 3. Mewujudkan kwalitas udara yang sehat dan bersih, bebas dari asap rokok. 4. Menurunkan angka perokok dan mencegah perokok pemula. 5. Mewujudkan generasi muda yang sehat. 6. Melindungi kesehatan dari bahan karsinogenik maupun zat adiktif dalam produk

tembakau, yang dapat mengakibatkan penyakit, penurunan kualitas hidup, serta kematian

7. Melindungi anak, remaja, wanita hamil, serta masyarakat usia produktif dari keinginan untuk menggunakan produk tembakau termasuk rokok, serta potensi ketergantungannya

8. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap manfaat hidup tanpa merokok, serta bahaya merokok

9. Melindungi kesehatan masyarakat dari asap rokok orang lain Berdasarkan Peraturan daerah kabupaten buleleng nomor 2 tahun 2015 tentang

kawasan tanpa rokok tujuan ditetapkannnya kawasan tanpa rokok sebagai berikut:

Kadek Wiada, (Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali.....Hal. 1-19)

8

1. Kepentingan kualitas kesehatan manusia, berarti bahwa penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok semata-mata untuk meningkatkan derajat kualitas kesehatan masyarakat.

2. Keseimbangan kesehatan manusia dan lingkungan, berarti bahwa pembangunan kesehatan harus dilaksanakan secara berimbang antara kepentingan individu dan kelestarian lingkungan;

3. Kemanfaatan umum,berarti bahwa Kawasan Tanpa Rokok harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warga negara;d. Keterpaduan, berarti bahwa dalam pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait;

4. Keserasian berarti bahwa Kawasan Tanpa Rokok harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan kesehatan;

5. Kelestarian dan keberlanjutan, berarti bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya mempertahankan Kawasan Tanpa Rokok dan pencegahan terhadap perokok pemula;

6. Partisipatif, berarti bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, baik secara langsung maupun tidak langsung;

7. Keadilan berarti bahwa pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok dilakukan harus mencermikan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas generasi maupun lintas gender;

8. Transparansi dan akuntabilitas, berarti bahwa setiap warga masyarakat dapat dengan mudah untuk mengakses dan mendapatkan informasi Kawasan Tanpa Rokok, serta dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Manfaat penetapan perda No. 10 tahun 2011 twntang kawasan tanpa rokokadalah

sebagai berikut : 1. Masyarakat dapat menghirup udara bersih tanpa asap rokok 2. Membuat lingkungan nyaman 3. Mengurangi dampak merokok bagi tubuh terhadap kesehatan 4. memberikan perlindungan dari bahaya asap rokok bagi perokok aktif dan/atau

perokok pasif; 5. memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat; 6. melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik

langsung maupun tidak langsung; 7. menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, bebas dari asap rokok; 8. meningkatkan kesejahteraan masyarakat; 9. mencegah perokok pemula

Adapun prinsip penetapan kawasan tanpa rokok sebagai berikut:

1) tidak ada ruang merokok di tempat umum/tempat kerja tertutup; dan

Kadek Wiada, (Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali.....Hal. 1-19)

9

2) pemaparan asap rokok pada orang lain melalui kegiatan merokok, atau tindakan mengijinkan dan/atau membiarkan orang merokok di KAWASAN TANPA ROKOK adalah bertentangan dengan hukum.

Beberapa peraturan telah diterbitkan sebagai landasan hukum dalam pengembangan Kawasan Tanpa Rokok, sebagai berikut : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal

113 sampai dengan 116. 2. Perda Provinsi Bali No. 10 Tahun 2011 tentang kawasan tanpa rokok. 3. Peraturan Daerah Kota Buleleng Nomor 2 Tahun 2015 Kawasan Tanpa Rokok.

Satuan Polisi Pamong Praja, disingkat Satpol PP, adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Peranan satuan pamong praja dalam melakukan pengawasan terhadap peraturan daerah no 1 tahun 2016 tentang kawasan tanpa roko yang di laksanakan oleh satuan pamong peraja kota singaraja. Lahirnya peraturan daerah tentang penegakan perundang-undangan daerah melambangkan sebuah bentuk tanggapan oleh pemerintah daerah sebagai acuan untuk membenahi masyarakat kota singaraja. Implementasi merupakan suatu kegiatan atau tindakan yang sudah di susun secara matang untuk mencapai tujuan. menurut hasil penelitian dari hamidahsaranggih,SH. Selaku ketua penegak perundang undangan daerah satuan polisi pamong praja. Melaporkan penerapan ini berjalan sesuai tujuan yang ingin bisa koreksi dari data tiga (3) tahun belakang tercatat sejak dari 2017 sampai dengan 2019 berjumlah 62 kasus pelanggaran tentang kawasan tanpa rokok di tahun 2017 sudah di sosialisasikan 45 kali dalam tahun 2017, pada tahun 2018 terdapat 25 kasus yang sudah di non yustiasialkan, dan pada tahun 2019 terdapat 30 kasus yang non yustisial dan 7 kasus yang yustisial. Maksud dari pengertian non yustisial adalah satuan polisi pamong praja bisa mengambil tindakan represif atau penindakan kepada pelanggar peraturan daerah, namun mereka tidak bisa melanjutkan tindakan sampai penyidikan. Sedangkan yustisial adalah sebuah upaya penegakan hukum yang di laksanakan oleh para penegak hukum dengan menggunakan sistem peradilan di tempat (Paramita, 2020).

Suatu kaidah hukum atau peraturan yang berfungsi dipengaruhi oleh 5 (lima) faktor yaitu,

1) Faktor hukum atau norma hukum yang berlaku. 2) Faktor penegakan hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan

hukum. 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. 4) Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau di

terapkan. 5) Faktor kebudayaan, yang sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada

karya manusia dalam pergaulan hidup Apabila faktor-faktor yang mempengaruhi berfungsinya hukum tersebut dikaitkan

dengan pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 tahun 2011 tentang KAWASAN TANPA ROKOK, maka dapat diuraikan sebagai berikut,

Kadek Wiada, (Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali.....Hal. 1-19)

10

1. Faktor Hukum atau Norma Hukum yang berlaku, lemahnya sanksi denda yang dikenakan kepada para pelanggar Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok yang diatur pada Pasal 18 ayat (1) mengenai sanksi pidana 3 (tiga) bulan atau denda Rp.50.000.00. Hal tersebut dikarenakan meskipun tanda-tanda dilarang merokok sudah terpasang di kawasan tanpa rokok, namu masih banyak masyarakat yang melanggar. Berdasarkan Pasal 12 huruf d terkait pemasangan tanda dilarang merokok hasil evaluasi Bali Tobaco Control Initiative (BTCI) pada tahun 2015 presentase pemasangan tanda larangan dilarang merokok mencapai 60,8%.

2. Faktor Penegakan Hukum, Penegakan Hukum Perda tentang KAWASAN TANPA ROKOK diatur pada Pasal 17 ayat (1) dan (2) yaitu mengenai ketentuan penyidikan, ketentuan penyidikan dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Bali.

3. Faktor Sarana serta Fasilitas, berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) mengenai sarana dan fasilitas pengelola, pimpinan ataupun penanggungjawab tempat kerja dapat menyediakan tempat khusus merokok, tidak semua pengelola menyediakan tempat khusus merokok, karena dalam hal ini pengelola tidak diwajibkan untuk menyediakan tempat khusus merokok.

4. Faktor Masyarakat, Pada Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) diatur mengenai peran serta masyarakat, hingga saat ini peran serta masyarakat belum mencapai keseluruhan dalam mewujudkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok

Upaya yang dilakukan dalam melaksanakan Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok

terbagi atas Upaya Preventif dan Upaya Represif, Upaya Preventif yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Buleleng adalah melakukan sosialisasi, pemberian pedoman, konsultasi hukum, upaya monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Bali. Upaya Represif yang dimaksud adalah mengenai penegakan hukum, menurut Satjipto Rahardjo “penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan”. Upaya Represif, Pengertian represif adalah tindakan kontrol sosial yang terjadi setelah pelanggaran atau peristiwa buruk terjadi. Dengan kata lain, tindakan yang diambil setelah suatu peristiwa terjadi, misalnnya adanya pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang dilakukan oleh Satpol PP Provinsi Bali, penegakan hukum Penegakan Hukum khususnya di Kabupaten Buleleng dilakukan dengan mengadakan agenda sidak ke kawasan-kawasan tanpa rokok di Kota Singaraja.

Terjadi peningkatan prevalensi perokok usia ≥ 10 tahun meningkat dari 29,2% pada tahun 2007 menjadi 29,3% pada tahun 2013. Penggunaan tembakau (di hidap dan dikunyah) pada usia ≥ 15 tahun meningkat dari 34,2% pada tahun 2007, menjadi 34,7% pada tahun 2010, dan meningkat lagi menjadi 36,3% pada tahun 2013. Dampak yang ditimbulkan akibat rokok, tidak hanya merugikan kesehatan perokok, tetapi mengancam ekonomi keluarga masyarakat miskin. Penyebab utama kematian di Indonesia adalah stroke, penyakit kardiovaskular dan kanker. Selain menjadi penyebab utama kematian, penyakit tersebut memberikan bebean biaya kesehatan yang tinggi bagi penderitanya. Peningkatan kejadian

Kadek Wiada, (Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali.....Hal. 1-19)

11

penyakit penyebab kematian dan biaya kesehatan tinggi ini berhubungan dengan peningkatan konsumen rokok, baik sebagai perokok aktif maupun perokok pasif.

Dalam rangka mengendalikan penyakit akibat merokok dan paparan asap rokok, pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan. Dalam peraturan pemerintah tersebut, keseluruhan masalah produk tembakau terutama rokok telah dirahkan agar tidak menggangu dan membahayakan kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan. Pengendalain rokok tersebut dilakukan dengan cara menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di beberapa tatanan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan tersebut penerapan KTR wajib dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda). KTR adalah ruang atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau. Penerapan KTR merupakan upaya perlindungan untuk masyarakat terhadap resiko ancaman gangguan kesehatan karena lingkungan terancam asap rokok. Selain itu, melalui penerapan KTR, prilaku merokok diharapkan dapat dikendalikan, dan kebasaan merokok dapat berkurang atau hilang secara bertahap. Dengan demikian kesehatan perokok menjadi lebih baik.

Menurut Renstra Kemenkes 2015-2019, adanya kebijakan penerapan KTR di provinsi dan kabupaten/kota telah menjadi salah satu indicator pembangunan kesehatan di Indonesia. Menurutnya prevalensi perokok pada anak (5-8 tahun), sesuai RPJMN 2015-2019 merupakan salah satu indicator pembangunan di Indonesia. Untuk itu diperlukan masukan bagi penentu kebijakan dan pelaksanaan program yang terkait pengendalian rokok dan penerapan KTR.

Penerapan KTR di Provinsi Bali Pemda Provinsi Bali dan Kabupaten/Kotanya mempunyai salah satu tujuan dalam

pembagunan kesehatan masyarakat, yaitumenjadikan wilayah Bali bebas kanker pada tahun 2015. Dalam mencapai tujuan tersebut, kesadaran Pemda terhadap masalh rokok dan penyakit akibat merokok cukup tinggi. Pada Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2011 Tentang TKR ditetapkan pada tanggal 29 November 2011, dan wajib diterapkan oleh setiap pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat/kegiatan. Seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Bali juga wajib Mematuhi Perda tersebut.

Untuk menerapkan Perda Provinsi Bali tentang KTR telah ditetapkan juga Pergub Bali No. 8 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan KTR. Peraturan ini sangat komprehensif meliputi penetapan KTR, persyaratan tempat merokok, peran serta masyarakat, pembinaan, pengawasan dan koordinasi, ketentuan penyidikandan ketentuan pidana. Ketetapan KTR menyeluruh di seluruh tatanan, bahkan peraturan pada tatanan angkutan umum meliputi bus umum, taksi, angkutan kota termasuk kendaraan wisata, bus angkutan anak sekolah, dan bus angkutan kariawan, angkutan antar kota, angkutan pedesaan dan angkutan air. Tempat umum meliputi pasar modern, pasar tradisional, tempat wisata, tempat hiburan, hotel, restroran, tempat rekreasi, halte, terminal angkutan umum, terminal angkutan barang, pelabuhan, dan bandara.

Ketentuan penyidikan dan ketentuan pidana dengan jelas di kemukakan pada Perda Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2011. Untuk menindaklanjuti pelanggaran atas KTR dibentuk tim penegak hukum. Sesuai Keputusan Gubernur Bali tentang keanggotaan Tim

Kadek Wiada, (Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali.....Hal. 1-19)

12

Pembina dan Pengawasan KTR di Provinsi Bali Nomor 3011/03-B/HK/2013, tim penegak hukumdapat terdiri dari Satpol PP Provinsi Bali, Penyidik PNS Provinsi Bali, Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Pomdam IX Udayana, Korwas Polda Bali. Prosedur penegakan bagi pelanggar dilapangan dengan jelas diatur melalui Pergub Bali No. 8 Tahun 2012 tentang pedoman pelaksanaan KTR. Penerapan KTR diberlakukan di seluruh wilayah Provinsi Bali. Untuk memperkuat pelaksanaan KTR, seluruh kabupaten dan kota Provinsi Bali didorong untuk memiliki perda sendiri. Peraturan perundangan terkait KTR di Kabupaten dan Kota di Provinsi Bali hingga saat ini adalah sebagi berikut:

1. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 16 Tahun 2013 2. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 10 Tahun 2014 3. Peraturan Bupati Badung Nomor 94 Tahun 2012 4. Perda Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2013 5. Edaran Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar NO.658.2/2036.A/DISKES/2011 6. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 7 Tahun 2014 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kelunkung Nomoer 1 Tahun 2014 8. Peraturan Bupati Bangli No.24 Tahun 2010, Surat keputusan Bupati Bangli No.443

Tahun 2011 tentang pembentukan tim pembina dan pengawasan larangan merokok. 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli No.9 Tahun 2014 10. Perda Kabupaten Karangasem Nomor 1 Tahun 2013 11. Perda Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2015 12. Perwali Denpasar No.25A/2010 dan Perda Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2013 Semenjak diberlakuaknnya Perda dan Pergub Provinsi Bali Tentang KTR, seluruh

kabupaten dan kota di Provinsi Bali menindak lanjutinya dengan berbagai kegiatan pembinaan dan pengawasan. Cukup sering diperoleh berita tentang pelaksanaan oprasi mendadak terhadap perokok dan siding Tipiring (Tindak Pidana Ringan) di berbagai wilayah. Organisasi pemuda yang peduli terhadap maslh rokok di Bali, seperti GEMPAR ( Gerakan Mahasiswa dan Pelajar Anti Rokok) ikut berperan aktif mendukung dengan berbagai kegiatan penyuluhan bahaya rokok, dan Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) di Bali, telah menyatakan kesiapannyauntuk mengimplementasikan Perda KTR.

Perubahan Proporsi Perokok di Provinsi Bali,Penurunan proporsi perokok setiap hari di Provinsi Bali dari tahun 2007 hingga tahun 2013 adalah 1,8%, menurut jenis kelamin proporsi pada pria menurun 0,3%, dan pada wanita sebesar 4,4%. Penurunan proporsi perokok setiap hari juga terjadi di hampir seluruh wilayah kabupaten/kota di Provinsi Bali, kecuali di Kabupaten Badung, Karangasem dan Kota Denpasar. Di kabupaten Jemrana proporsi menurun 1,7%, di Tabanan menurun 4,3%, di Giayar menurun sebesr 9,8%, di Kelunkung menurun 6,6%, di Bangli menurun 2,5%, dan di Kabupaten Buleleng menurun 1,2%.

Proporsi perokok kadang-kadang di Provinsi Bali umumnya juga mengalami penurunan. Di tingkat Provinsi menurun 0,6% pada pria menurun 0,2% dan pada wanita menurun 0,6%. Menurut wilyah kabupaten/kota, hanya di Kota Denpasar yang mengalami peningkatan yaitu sebesar 0,3%. Di Kabupaten Badung proporsi menurun 0,5, di Gianyar menurun 1,2%, di Klungkung menurun 0,3%, di Bangli menurun sebesar 0,8%, di Karangasem menurun sebesar 0,9% dan di Kabupaten Buleleng menurun 0,6% (Tabel 1).

Kadek Wiada, (Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali.....Hal. 1-19)

13

Tabel 1. Perubahan Proporsi Perokok Tahun 2007 dan Tahun

2013 menurut wilayah di Provinsi Bali

Wilayah

Perokok Setiap Hari Perokok Kadang-Kadang

2007 2013 2007 2013

Jemrana Tabanan Badung Gianyar

Klungkung Bangli

Karangasem Buleleng Denpasar

24,5 23,5 17,3 20,8 23,1 22,4 17,2 20,9 16,8

22,8 19,2 19,4 11,0 16,5 19,9 17,6 19,7 17,5

4,4 3,6 6,1 3,9 5,1 5,4 5,2 4,9 4,8

4,4 3,6 5,6 2,7 4,8 4,6 4,3 4,3 5,1

Provinsi Bali

Pria Wanita

20,2 35,5 5,0

18,0 35,2 0,6

4,8 8,5 1,1

4,4 8,3 0,5

Di Provinsi Bali, ditemukan penurunan proporsi perokok setiap hari. Di wilayah

kabupaten dan kota, penurunan proporsi juga terjadi kecuali di Kabupaten Badung, Karangasem dan Kota Denpasar. Perda KTR di tingkat Provinsi di berlakukan penerapannya di wilayah kabupaten/kota, dan nampaknya cukup berpengaruh bagi masyarakat Bali. Adanya aturan dan pedoman pelaksanaan KTR yang komprehensif dan jelas, telah memperlancar pelaksanaan penerapan KTR di lapangan, terbukti dengan sering diselenggarakannya inspeksi mendadak (Sidak) bagi perokok dan siding Tipiring di berbagai tempat. Penegakan Hukum yang konsisten dan rutin dilakukan, secara bertahap dapat menimbulkan, jera merubah perilaku pelanggaran. Kesadaran pemda Kabupaten Tabanan, Jemrana, Klungkung dan Gianyar terhadap penyakit akibat rokok dan tujuanmewujudkan Bali bebas kanker pada tahun 2015, telah meningkatkan komitmen Pemda terhadap penerapan KTR di wilayah tanggung jawabnya. Dukungan dari sector pendidikan dan pariwisata di wilayah tersebut, serta dukungan masyarakat khususnya mahasiswa dan pelajar yang anti rokok, diperkirakan sangat berpengaruh terhadap keputusan penerapan KTR.

Kabupaten Badung, dan Karangasem dan juga Kota Denpasar belum mengalami mengalami penurunan proporsi perokok setiap hari, meskipun daerah tersebut telah mempunyai peraturan perundangan tentang KTR. Hal ini dapt disebabkan masih rendahnya dukungan perangkat daerah dan sector pariwisata dalam menerapkan kebijakan KTR. Dari penelitian yang dilakukan Ni Luh Putu Devhy (2014) diperoleh hasil bahwa kepatuahan pengelola hotel berbintang di Kabupaten Badung menunjukkan kepatuhan yang relative rendah yaitu 15,4%. Pengelola hotel cenderung lebih mengutamakan kepentingan konsumennya dan Pemdapun tidak tegas terhadap pelanggaranyang dilakukan pengelola hotel. Kurangnya dukungan masyarakt dan lemahnya penegakan hukum dalam penerapan KTR, berpengaruh terhadap peningkatan proporsi perokok setiap hari di Kabupaten Badung (Denvy, 2014). Menurut Dinas

Kadek Wiada, (Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali.....Hal. 1-19)

14

Kesehatan setempat, hal yang sama terjadi di Kabupaten Karangasem dan Kota Denpasar. Hasil Sidak di Karangasem misalnya, masih mendapatkan banyak puntungan rokok di RSUD Karangasem. Sementara di Kota Denpasar, banyak ditemukan iklan rokok dengan LED (Light Emitting Diode) berukuran besar di beberapa tempat strstegis, yaitu rumah sakitdan sekolah (Mudana, 2014). Analisa ini membuktikan bahwa komitmen Pemda, dan kepatuahn stakeholder dalam penerapan kebijakan KTR yang ada serta pengawasan secara rutin dapat menurunkan proporsi perokok. Setelah mengetahui bahwa peraturan daerah no 1 tahun 2016 tentang penegakan perundang-undangan daerah dalam penertiban kawasan tanpa rokok dapat di lihat apakah sudah memenuhi tujuan dalam implementasi peraturan daerah dalam penerapan pengawasan satuan polisi pamong peraja selaku perangkat penegak hukum. Setuan pamong praja mendapatkan hambatan-hambatan sebagai berikut;

1. Kendala anggaran

Kendala anggaran menggambarkan inti penyebab untuk melaksanakan persiapan daerah. Pemerintah kota singaraja dalam menetapkan dana anggaran yang sudah di rencanakan belum setimpal dengan jumlah penertibannya akan sangat berdampak untuk pelaksanaan penertiban. Biaya anggaran di perlukan tim terpadu kota singaraja dalam hal penyelenggaran pengawasan kawasan tanpa rokok sebagai mana;

a. Bahan bakar transportasi b. Biaya konsumsi c. Kurang stiker kawasan tanpa rokok d. Beserta anggaran biaya kegiatan lainnya

Dengan demikian sangat di butuhkan penambahan dana anggaran mesti sesuai dengan ukuran guna keperluan melancarkan pelaksanaan pengawasan.

2. Kendala personil Jumlah personil sangat memperngaruhi cepat atau lambatnya proses

pengawasan kawasan tanpa rokok. Skala pengawasan kawasan tanpa rokok cukup banyak membutuhkan tenaga personil untuk melakukan di beberapa banyak tempat anggaran dana juga dapat berdampak terhadap jumlah anggota personil yang di turunkan untuk melakukan pelaksanan pengawasan.

3. Kendala masyarakat Masyarakat dikota singaraja berpendapat bahwasanya itu adalah hak mereka

untuk menghisap rokok, masyarakat sendiri jika di tegur tidak mau mengerti mencoba melawan dengan bilang kenapa sya yang di larang? Bukan perusahaan nya saja yang di tutup dan banyak juga interpensi dari masyarakat terhadap kawasan tanpa rokok.

4. Komunikasi Pengetahuan masyarakat tentang adanya peraturan tersebut dapat dengan

mudah diketahui, tetapi tidak semua pengunjung paham mengenai batasan-batasan dalam area Kawasan Tanpa Rokok dan sanksi keras apa yang akan diberikan bila melanggar. Karena ketidaktahuan tersebut masih ada perokok yang berani melanggar peraturan tersebut meskipun sudah terpasang. Penyampaian Kebijakan tidak

Kadek Wiada, (Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali.....Hal. 1-19)

15

tersampaikan secara langsung kepada masyarakat sehingga dapat membuat orang untuk mudah melupakannya.

Komunikasi yang terjadi antar lembaga terkait sering tidak didengar atau adanya anggapan pekuwoh / sok yang menyebakan orang kurang mempedulikan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok. Penyampain pesan yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan harus disampaikan kepada sasaran yang dengan sopan, jelas dan dapat dimengerti. Penyampaian melalui media televisi berupa video menarik tentang Kawasan Tanpa Rokok yang diharapkan dapat disiarkan secara periodik masih dalam proses untuk disebarluaskan. Penyampaian melalui video yang disiarkan secara periodik dinilai akan meringakan beban pada pelaksana kegiatan sehingga masyarakat akan lebih mudah paham dan peduli terhadapa Kawasan Tanpa Rokok.

5. Disposisi

Ketegasan aparat pelaksana diperlukan agar masyarakat segan untuk melanggar peraturan. Memang dalam kenyataannya, aparat dirasa kurang tegas dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini ditunjukkan dengan pelanggaran hanya berupa peneguran

6. Perubahan Perilaku

Perubahan perilaku merupakan hal yang diharapkan dari suatu peraturan. dalam implementasinya masyarakat melaksanakan peraturan ini, dan pemerintah sudah menyediakan area khusus untuk para perokok.

Menurut Indra Kuswara,SE. Mengatakan terjadi beberapa penghambat yang terjadi

di lapangan maupun dari pihak internal ataupun eksternal, antara lain : 1. Penghambatnya kita di sini adalah pertama konsekuensi untuk melarang orang

berhenti merokok itu dalm areanya harus pemerintah yang menyediakan tempat untuk merokok, sebenernya untuk kantor walikota dan pasar sudah ada tapi tidak di gunakan dengan baik.

2. Warga sendiri jika di tegur biasa tidak mengerti dan melawan dan bilang kenapa saya di larang ? kenapa tidak perusahaannya yang di tutup? Atau semacamnya. Personil kita juga masih kurang jika untuk turun ke lapangan karena ada juga yang bertugas di tempat lain sarana dan prasarana masih kurang karena biasa mau di pakai untuk peraturan daerah ini di pakai untuk penegakan peraturan daerah lainnya.

3. Anggapan masyarakat bahwa merokok itu hak mereka yang membuat kita susah untuk menegur karena akan kesadaran akan peraturan daerah ini sangat kurang.

4. Keterbatasan nya jumlah stiker khusus untuk menganali area kawasan tanpa rokok agar masyarakat tau akan larangan kawasan tanpa rokok.

5. Banyak intervensi dari pelaku pelanggaran perauturan daerah menganggap merokok itu adalah hak mereka dan mereka juga menyalahkan tidak adanya tempat untuk kawasan tanpa rokok. Upaya satuan satuan pamong praja dalam melakukan kawasan tanpa rokok penulis

menggunakan teori penegakan hukum selaku pedoman peningkatan hasil dalam penelitian penulis memahami upaya-upaya yang dijuampai pihak satuan polisi pamong praja dalam

Kadek Wiada, (Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali.....Hal. 1-19)

16

melakukan pengawasan di kawasan tanpa rokok dalam penegakan hukum melambangkan sebuah kegiatan buat menerbitkan aspiransi hukum menjadi nyata dan pada hakekatnya sebagai acuan dalam membagikan perlindungan untuk setiap makhluk bagaimana mestinya berbuat terhadap hukum yang mesti di patuhi, di perkuat juga di bangkitkan. Menurut Soerjano Sukanto penegakan hukum melambangkan suatu kumpulan yang menjaga menciptakan dan melindungi kerukunan didalam kelompok masyarakat bersama melaksanakan satu pendirian agar bisa menyelaraskan asas-asas yang tertuang di dalam ajaran. Satuan polisi pamong praja sebagai aparatur penegak hukum satuan pamong praja juga berupaya dalam penegakan hukum nya ntara lain; 1. Upaya masyarakat

a. Berupaya untuk memperbanyak bagi sosialisasi terhadap peraturan daerah b. Berupaya keras untuk menegur pelanggar yang masih saja melawan c. Menindak tegas terhadap pelanggar dengan memberikan sanksi administratif

maupun sanksi pidana 2. Upaya personil dan prasarana

a. Berupaya untuk meningkatkan dan memperbanyak jumlah personil yang terjun ke lapangan

b. Berupaya memperbanyak lagi stiker tentang larangan kawasan tanpa rokok c. Berupaya menambah lagi sarana untuk tempat merokok agar tidak merokok

didaerah yang sudah di larang.

Menurut Indra Kuswara, SE. Mengatakan dalam hal upaya terhadap kawasan tanpa rokok (Kawasan Tanpa Rokok;) sebagai berikut;

1. Kami berupaya untuk memperbanyak lagi sosialisasi agar masyarakat sadar akan peraturan daerah dan berupaya keras unuk menegur pelanggar yang melanggar kawasan tanpa rokok.

2. Kami berupaya untuk memperbanyak stiker tentang kawasan tanpa rokok (Kawasan Tanpa Rokok;) agar masyarakat paham kawasan mana yang tidak di perbolehkan untuk merokok sesuai dengan perda.

3. Kami akan menindak tegas pelaku dan terus menegakkan hukum sesuai aturan yang berlaku sampai kapanpun Berdasarkan Perda No. 2 tahun 2015 tengtang kawasan tanpa rokok kabupaten

Buleleng menyebutkan bahwa peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kawasan tanpa rokok adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok. 2. Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan

cara: a. memberikan sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenan dengan

penentuan kebijakan yang terkait dengan Kawasan Tanpa Rokok; b. melakukan pengadaan dan pemberian bantuan sarana dan prasarana yang

diperlukan untuk mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok; c. ikut serta dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan serta

penyebarluasan informasi kepada masyarakat;

Kadek Wiada, (Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali.....Hal. 1-19)

17

d. mengingatkan setiap orang yang melanggar ketentuan larangan merokok di Kawasan Tanpa Rokok; dan

e. melaporkan setiap orang yang terbukti melanggar ketentuan larangan merokok di Kawasan Tanpa Rokok kepada pimpinan/penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok

Sedangkan Peran serta pemerintah sebagai berikut: 1. Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan sebagai upaya untuk

mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok; di daerah. 2. Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. sosialisasi dan kordinasi; b. pemberian pedoman; c. konsultasi; dan d. monitoring dan evaluasi.

3. Bupati dapat melimpahkan kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pejabat di lingkungan pemerintah daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

5. Bupati melakukan koordinasi dengan Camat dan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah terhadap pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;

6. Bupati melakukan koordinasi dengan seluruh lembaga pemerintah dan non-pemerintah.

4. Simpulan

Pembangunan suatu bangsa dapat terlihat dari kemajuan suatu daerah. Aspek kesehatan merupakan salah satu indikator keberhasilannya. Karena tanpa kesehatan pelaksanaan pembangunan nasioanal yang menyeluruh tidak akan tewujud. Sehat merupakan aspek penting bagi setiap manusia dan modal untuk keberhasilan pembangunan suatu bangsa. Karena tanpa kesehatan yang baik manusia tidak akan produktif untuk hidup layak dan pelaksanaan pembangunan nasional yang menyeluruh dan seutuhnya tidak akan terwujud.

Merokok merupakan suatu kegiatan membakar dan/atau menghisap rokok dari salah satu produk tembakau, termasuk rokok daun nipah, rokok kretek, rokok putih, cerutu maupun bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman Nicotiana Tabacum, Nicotiana Rustica serta spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin, tar, dan zat adiktif dengan atau tanpa bahan tambahan. Merokok memberi dampak buruk baik dari segi kesehatan maupun ekonomi. Dari segi kesehatan, rokok mengandung 4000 zat kimia yang berbahaya bagi kesehatan, seperti Nikotin yang bersifat adiktif dan Tar yang bersifat karsinogenik, bahkan juga Formalin. Terdapat 25 jenis penyakit yang ditimbulkan karena kebiasaan merokok seperti Emfisema, Kanker Paru, Bronkhitis Kronis dan Penyakit Paru lainnya. Dampak lain adalah terjadinya penyakit Jantung Koroner, peningkatan kolesterol darah, berat bayi lahir rendah (BBLR) pada bayi ibu perokok, keguguran dan bayi lahir mati. Dari tiap 10 orang dewasa yang meninggal, 1 orang diantaranya meninggal karena

Kadek Wiada, (Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali.....Hal. 1-19)

18

disebabkan asap rokok. Di tahun 2025 nanti, saat jumlah perokok dunia sekitar 650 juta orang maka akan ada 10 juta kematian per tahun.

Secara empiris, World Health Organization( WHO) memperkirakan jika pada tahun 2030, dari 70% kematian yang diakibatkan oleh rokok akan terjadi di negara- negara berkembang termasuk Indonesia. Indonesia pada tahun 2008 menduduki peringkat ke- 3 dengan jumlah perokok terbanyak di dunia setelah Cina serta India( WHO, 2008). Riset Kesehatan Dasar mengatakan bahwa penduduk berusia di atas 10 tahun yang merokok sebesar 29, 2% serta angka tersebut bertambah sebesar 34, 7% pada tahun 2010 untuk kelompok usia di atas 15 tahun. Kenaikan prevalensi perokok terjadi pada kelompok usia 15- 24 tahun, dari 17, 3%( 2007) jadi 18, 6% atau naik hampir 10%( 2010). Kenaikan pula terjadi pada kelompok usia produktif, yakni 25- 34 tahun dari 29, 0% ( 2007) jadi 31, 1%( 2010).

Dampak negatif yang dirasakan dari paparan asap rokok tidak hanya dirasakan oleh perokok aktif saja namun juga berdampak besar terhadap orang-orang di sekitar yang menjadi perokok pasif. Dampak kerugian yang disebabkan oleh paparan asap rokok sangat buruk bagi kesehatan, hal ini dimulai dari rusaknya selaput lendir hingga penyakit yang mematikan seperti kanker. Faktor lain juga dapat disebabkan dari perilaku merokok serta ditemukan dari bahaya secondhand-smoke, yaitu paparan asap rokok yang dihirup oleh perokok tidak aktif (tidak merokok) yang berada disekitar lingkungan perokok.

Penegakan Perda Provinsi Bali tentang Kawasan Tanpa Rokok ini terus digalakkan Pemerintah Provinsi di 9 kabupaten yang ada di Bali, salah satunya yakni di Kabupaten Buleleng ialah di Kota Singaraja, sepanjang 4 tahun Peraturan Wilayah inidiresmikan masih banyak ditemui pelanggaran pada kawasan yang diresmikan sebagai kawasan tanpa rokok.

Peranan Polisi Pamong Praja sebagai aparat Pemerintah Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah tentang kawasan tanpa rokok seyogyanya dapat dilaksanakan dengan baik namun pada nyatanya masih terlihat berbagai pelanggaran seperti masih ditemukan oknum yang merokok maupun menjual rokok di kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok. Berangkat dari latar belakang masalah tersebut penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai peranan satpol PP dalam penegakan Peraturan Daerah tentang kawasan tanpa rokok.

Upaya yang dilakukan dalam melaksanakan Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok terbagi atas Upaya Preventif dan Upaya Represif, Upaya Preventif yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Buleleng adalah melakukan sosialisasi, pemberian pedoman, konsultasi hukum, upaya monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Bali.

Upaya Represif yang dimaksud adalah mengenai penegakan hukum, menurut Satjipto Rahardjo “penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan”.

Upaya Represif, Pengertian represif adalah tindakan kontrol sosial yang terjadi setelah pelanggaran atau peristiwa buruk terjadi. Dengan kata lain, tindakan yang diambil setelah suatu peristiwa terjadi, misalnnya adanya pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang dilakukan oleh Satpol PP Provinsi Bali, penegakan hukum Penegakan Hukum khususnya di Kabupaten Buleleng dilakukan dengan mengadakan agenda sidak ke kawasan-kawasan tanpa rokok di Kota Singaraja.

Kadek Wiada, (Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali.....Hal. 1-19)

19

DAFTAR PUSTAKA

Depkes, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Laporan Nasional Riset Kesehatan Dasar Tahun 2007

Devhy, N.L.P. (2014). Pengaruh Faktor Pengelola Terhadap Kepatuhan Pelaksanaan

Peraturan Daerah Tentang Kawasan Tanpa Rokok Pada Kemenkes (2013) Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Laporan Nasional Riset

Kesehatan Dasar Tahun 2013. Mudana, I Nyoman (2014) Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun

2011 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Dalam Rangka Perlindungan Terhadap Perokok Pasif, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana Ketha Negara: Vol. 2. NO. 1

Paramita, I. B. (2020). Hegemoni Dalam Satua Men Tiwas Teken Men Sugih. Maha Widya

Duta, 1-9.

Paramita, I. B. (2020). Kontemplasi: Komunikasi, Etika Dan Pengetahuan Dalam Bahasa

Bali. Communicare, 191-200.

Paramita, I. B. (2020). New Normal Bagi Pariwisata Bali Di Masa Pandemi Covid 19.

Pariwisata Budaya: Jurnal Ilmiah Pariwisata Agama Dan Budaya, 57-65.

Paramita, I. B. (2020). PENDIDIKAN ETIKA DAN GENDER DALAM TEKS SATUA I TUUNG KUNING.

Jurnal Inovasi Penelitian, 91-98.

Paramita, I. B. (2020). WOMEN'S BALI IN TEKS SATUA I TUUNG KUNING. Maha Widya Duta, 44-47.

Paramita, I. B., & Arini, I. A. (2020). TRADISI MESATUA SEBAGAI MEDIA KOMUNIKASI PENANAMAN

KARAKTER ANAK. Danapati: Jurnal Ilmu Komunikasi, 16-25.

Paramita, I. B., & dkk. (2020). STEREOTIP ETNIS TIONGHOA DI BANJAR SANDAKAN, DESA

SULANGAI, KECAMATAN PETANG, KABUPATEN BADUNG. Maha Widya Duta, 81-89.

Purwanto EA dan Sulistyastuti DR (2012) Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan

Aplikasinya di Indonesia, Penerbit Gaya Media, Yogyakarta, 2012 Undang-Undang Republik Indonesia No. 36/ 2009 tentang Kesehatan, Jakarta, 2009. Peraturan Pemerintah nomor 109 tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang

Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan Peraturan Gubemur DI Yogyakarta Nomor 42 tentang Kawasan Dilarang Merokok

Kadek Wiada, (Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali.....Hal. 1-19)

20

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok Peraturan Daerah Kota Buleleng Nomor 2 tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa rokok Peraturan Gubemur Provinsi Bali No. 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan KTR.

Pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan KTR Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kawasan Dilarang Merokok