Pedoman Teknis - fmsrbpsp.comfmsrbpsp.com/download/file/12_Pedoman_Teknis_-_UPPO.pdf · Pedoman...

Pedoman Teknis

PENGADAANUNIT PENGELOLA PUPUK ORGANIK (UPPO)

Farmland Management and Sustainable Agriculture PracticesFlood Management in Selected River Basins Sector Project CS 05

Direktorat Perluasan dan Perlindungan LahanDirektorat Jenderal Prasarana Dan Sarana PertanianKementerian Pertanian2018

Panduan Teknis Unit Pengelola Pupuk Organik (UPPO) 2018

FMSRB –Farmland Management and Sustainable Agricultural Practices (FMSAP) 1

KATA PENGANTAR

Sejalan dengan upaya konservasi lahan melalui upaya penanaman pohon multiguna yaitupohon yang mampu menahan erosi dan menjaga keseimbangan ekologi tanpamengorbankan kepentingan ekonomi, dibutuhkan sarana dan prasarana yang mendukungkeberhasilan tumbuh dan berkembangnya tanaman multiguna tersebut. Salah satunyaadalah ketersediaan pupuk organik yang mudah dan murah diperoleh untuk digunakandalam memupuk pohon agar tumbuh subur dan cepat berkembang.

Mengacu pada keberhasilan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian,Kementerian Pertanian yang pada TA 2013, 2015 dan 2016 melaksanakan kegiatanpengembangan penggunaan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) dan Rumah PengolahPupuk Organik (RPPO) melalui fasilitasi bantuan UPPO dan bantuan RPPO di seluruhprovinsi, maka FMSRB juga memasukkan program pengembangan UPPO melalui kelompoktani konservasi yang berpartisipasi aktif dalam FMSRB. Dengan demikian diharapkan petanidapat memproduksi dan menggunakan pupuk organik secara insitu.

Penerbitan Pedoman Teknis ini dimaksudkan untuk memberikan acuan dan panduan bagipara petugas Dinas lingkup Pertanian baik Provinsi, Kabupaten/kota maupun petugaslapangan dalam melaksanakan kegiatan Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik(UPPO) atau Rumah Pengolah Pupuk Organik (RPPO) yang dananya bersumber dariFMSRB. Dengan memahami Pedoman Teknis ini, diharapkan tidak akan terjadi keraguandalam implementasi kegiatan di lapangan.

Demi kelancaran implementasi UPPO diharapkan komitmen berbagai pihak, terutamakelompok tani atau Gapoktan penerima bantuan, petugas Dinas Pertanian terkait, tenagapendamping FMSRB dan petani pengguna pupuk organik sebagai konsumen produk UPPO.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..................................................................................................... 1DAFTAR ISI................................................................................................................... 2I. PENDAHULUAN .................................................................................................. 3

A. Latar Belakang............................................................................................. 3B. Tujuan.......................................................................................................... 3C. Sasaran ....................................................................................................... 4D. Pengertian ................................................................................................... 4

II. RUANG LINGKUP DAN PELAKSANAAN KEGIATAN........................................ 6A. Ruang Lingkup Kegiatan........................................................................... 6

a. CPCL (Calon Peserta Calon Lokasi) ..................................................... 6b. Kriteria Kriteria Penerima UPPO Bantuan FMSRB ................................ 6

B. Survei dan Investigasi ............................................................................... 7

III. KETENTUAN TEKNIS ......................................................................................... 7A. Spesifikasi Teknis ........................................................................................ 7

1. Norma.................................................................................................. 72. Standar Teknis

B. Prosedur Pengadaan dan Pengelolaan UPPO............................................. 121. Prosedur Pengadaan UPPO ................................................................ 122. Prosedur Pengelolaan UPPO............................................................... 14

IV. MONITORING DAN PELAPORAN .................................................................. 16A. Monitoring .................................................................................................. 16B. Pelaporan ................................................................................................... 16

DAFTAR LAMPIRANLampiran.1. Ketentuan Umum Pelaksanaan Swakelola ................................. 18Lampiran 2. Contoh Surat Perjanjian Swakelola ............................................ 20Lampiran 3. Contoh Surat Perjanjian Jual Beli Ternak Kerbau....................... 23Lampiran 4. Form Survey dan Investigasi Lokasi UPPO ................................ 25Lampiran 5. Contoh Rencana Usulan Kegatan Unit Pengelola Pupuk Organik

(UPPO)....................................................................................... 26Lampiran 6. Checklist Pengendalian Kegiatan Pengembangan UPPO FMSRB 27Lampiran 7. Laporan Penggunaan Dana Bantuan Unit Pengolah Pupuk Organik

(Uppo) ........................................................................................ 29Lampiran 8. Laporan Administrasi Keuangan................................................. 30Lampiran 9. Laporan Fisik dan Keuangan...................................................... 31



I. PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Salah satu upaya mencegah erosi dan banjir dengan kegiatan konservasi dan optimasi

lahan adalah dengan melakukan penanaman tanaman pohon multiguna sepanjang

contour lereng yang rawan erosi. Untuk keperluan tumbuh dan berkembangnya tanaman

pohon tersebut antara lain melalui pemupukan organik, sehingga dibutuhkan pupuk

organik dalam jumah yang relatif banyak. Upaya pemerintah untuk mendukung petani

dalam menyediakan pupuk organik secara mandiri adalah dengan memfasilitasi kegiatan

pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO). Melalui fasilitasi bantuan UPPO

tersebut, diharapkan petani dapat memproduksi dan menggunakan pupuk organik

secara insitu.

Dalam upaya akselerasi pengadaan pupuk organik, disamping tujuan pemeliharaan

ternak kerbau lainnya sebagai tenaga kerja dan tambahan pendapatan, FMSRB juga

akan mengadakan kerbau yang rencananya akan dibagikan 10 ekor per kelompok tani

peserta program. Salah satu tujuan program bantuan ternak Kerbau ini adalah sebagai

sumber pupuk kandang yang akan diolah di Unit Pengelola Pupuk Organik (UPPO)

untuk menghasilkan pupuk organik. Dengan demikian, pupuk yang dihasilkan bisa

digunakan untuk memupuk bibit/benih tanaman pohon multiguna yang ditanam dalam

upaya konservasi dan pencegahan erosi. Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu

disusun Pedoman Teknis Pengadaan dan Pengelolaan UPPO.

B. Tujuan

Tujuan penyusunan Pedoman Teknis ini adalah:

1. Memberikan arahan dan batasan dalam pelaksanaan dan ruang lingkup

pemberian bantuan UPPO dalam rangka FMSRB, mulai dari pengetahuan

perencanaan, potensi dan permasalahan serta prospek teknis dan ekonomisnya

tentang pengelolaan UPPO sebagai penghasil pupuk organik.

2. Memberikan panduan tentang pengelolaan UPPO dalam peranannya sebagai

salah satu faktor penunjang upaya konservasi lahan dan air bagi petani dan

petugas pendamping.

3. Memandu kelompok tani melalui konseling Dinas Pertanian Kabupaten dan

bantuan Ahli Pertanian dalam pengadaan sarana dan prasarana UPPO yang

sesuai dengan aturan Pemerintah serta dalam pengelolaannya.

Sedangkan tujuan umum pengadaan pembangunan UPPO dalam mendukung

pelaksanaan FMSRB dalam upaya konservasi lahan dan air adalah:



1. Mengimplementasikan kegiatan pembangunan UPPO di lapangan dengan

memberikan pendampingan dan pembinaan kepada petani penerima bantuan

UPPO terutama yang berkaitan dengan permasalahan, potensi, perencanaan

dan pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan UPPO.

2. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani dalam mengelola UPPO

agar dapat digunakan sebagai sumber dan penghasil pupuk organik dan sumber

tambahan pendapatan.

Tujuan khusus dari kegiatan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO)1, yaitu :

1. Menyediakan fasilitas pengolahan pupuk organik dengan memanfaatan bahan

organik (jerami, sisa tanaman, limbah ternak, sampah organik) untuk memenuhi

kebutuhan pupuk organik secara insitu.

2. Mensubstitusi sebagian kebutuhan pupuk an-organik.untuk tanaman pohon

multiguna yang ditanam FMSRB

3. Memperbaiki kesuburan dan produktivitas lahan pertanian.

4. Meningkatkan populasi ternak dan membuka kesempatan berusaha dan

lapangan kerja.

C. Sasaran

Sasaran dari pengguna panduan teknis UPPO adalah:

1. Tersosialisakannya informasi dan kebijakan pelaksanaan program berkaitan dengan

UPPO program FMSRB

2. Terimplementasinya UPPO sesuai dengan langkah-langkah yang tercantum pada

pedoman

3. Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan oleh seluruh pelaku di tingkat

pemerintah, konsultan dan masyarakat

D. Pengertian2

Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) adalah upaya

memperbaiki kesuburan lahan untuk meningkatkan produktivitas pertanian, yang

difasilitasi dengan pembangunan Unit Pengolah Pupuk Organik, (UPPO) yang

terdiri dari Alat Pengolah Pupuk Organik (APPO) dan kendaraan roda 3,

bangunan rumah kompos/Rumah Pengolah Pupuk Organik (RPPO), ternak

kerbau, kandang komunal serta bak fermentasi.

1 Pedoman Teknis Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) TA.2016 . DitJen Prasarana dan Sarana Pertanian2 Diadopsi dari Pedoman Teknis Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) TA.2016. Ditjen PSP Kementan



Unit Pengelola UPPO adalah anggota kelompok yang ditugaskan oleh Ketua

Kelompok berdasarkan kesepakatan seluruh anggota kelompok, minimal 3 (tiga)

orang (Ketua, Sekretaris dan Bendahara) untuk aktif mengelola UPPO agar dapat

berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Kandang komunal adalah kandang yang dibangun mampu menampung ternak

kerbau berkelompok sebanyak 10 ekor yang dibangun dekat dengan rumah

kompos agar memudahkan pengangkutan feses dan urin untuk diolah menjadi

kompos.

Petani petugas kandang adalah petani anggota kelompok tani yang sudah dilatih

dan mampu memelihara ternak kerbau dan ditugaskan oleh Unit Pengelola

UPPO. Petugas kandang bisa digilir secara bergantian yang diatur diantara

anggota kelompok atau tenaga upahan yang semuanya tergantung kesepakatan

anggota.

Rumah kompos/Rumah Pengolah Pupuk Organik (RPPO) adalah bangunan

yang berfungsi untuk melakukan proses pengomposan sisa hasil

tanaman/jerami/limbah kotoran ternak/sampah organik rumah tangga menjadi

pupuk organik/kompos.

Bahan organik adalah semua bahan yang berasal dari limbah makhluk hidup

yang secara alami dapat dihancurkan/dekomposisi oleh jasad renik (mikroba) di

alam.

Pengomposan adalah proses alami dimana bahan organic mengalami

penguraian secara biologis khususnya oleh mikroba yang memanfaatkan bahan

organik sebagai sumber energi.

Pupuk organik/kompos adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya

terdiri dari bahan organik yang berasal dari bagian tanaman dan atau hewan yang

telah melalui proses dekomposisi, dapat berbentuk padat atau cair yang dapat

berfungsi sebagai pupuk dan dapat digunakan untuk memperbaiki sifat fisik, kimia

dan biologi tanah pertanian.



II. RUANG LINGKUP DAN PELAKSANAAN KEGIATANA. Ruang Lingkup Kegiatan

a. Identifikasi CPCL (Calon Peserta Calon Lokasi).List CPCL disusun oleh Dinas Pertanian menggunakan kriteria bahwa kelompok

yang bersangkutan eligible dan valid untuk mengikuti kegiatan FMSRB serta

menerima bantuan UPPO. Daftar CPCL ini kemudian diverifikasi dan divalidasi

oleh Tenaga Konsultan Kabupaten. Selanjutnya yang lolos uji ini akan

memperoleh Surat Keputusan Bupati berdasarkan usulan dari Dinas Pertanian.

b. Kriteria Penerima UPPO Program FMSRB Kelompok tani Konservasi Lahan peserta program FMSRB yang sudah

diverifikasi dan divalidasi dan sudah disahkan oleh Surat Keputusan Bupati

berdasarkan usulan dan rekomendasi dari Dinas Pertanian Kabupaten.

Kelompok penerima UPPO mempunyai kelengkapan dokumen administratif

yang lengkap, anggota yang aktif dan taat aturan kelompok dalam

memelihara dan mengelola UPPO yang jelas dan sudah disepakati anggota.

Kelompok memiliki komitmen berintergrasi dan berdedikasi penuh untuk

memanfaatkan dan mengelola UPPO secara swadaya dan swadana dengan

baik sehingga menghasilkan sumber pupuk organik dan tambahan

pendapatan.

Bersedia menyediakan lahan untuk kegiatan pembangunan UPPO terutama

kandang kelompok dan rumah kompos dengan status lahan yang jelas “hibah

permanen” atau dibeli oleh kelompok atau surat pernyataan pinjam/sewa

untuk lokasi kandang kelompok minimal untuk 12 tahun.

Bersedia memelihara ternak kerbau dengan sistem komunal dan menjamin

pakan dan kesehatannya dengan baik serta mengembangkan populasi

ternak.

Bersedia untuk tidak menjual atau memindahkan hak kepemilikan kerbau dan

perangkat UPPO lainnya kepada pihak lain tanpa izin Dinas Pertanian

minimal dalam tempo 12 tahun. Sedangkan mekanisme pembagian anak

kerbau yang lahir mengikuti aturan yang lazim atau mengikuti aturan yang

disepakati anggota kelompok.

Bersedia menyediakan biaya operasional (pemeliharaan ternak, penyediaan

pakan ternak/ HMT, dll).

Bersedia mengasuransikan ternak kerbau



Bersedia membuat Berita Acara (BA) kematian ternak apabila terdapat ternak

yang mati yang disertai dengan visum dari dokter hewan dan diketahui oleh

instansi yang berwenang.

Bersedia membuat Berita Acara (BA) kehilangan ternak (apabila ada ternak

yang hilang) dari Kepolisian,

Bersedia menyusun dan membuat laporan kegiatan serta kemajuan program

pengembangan UPPO.

B. Survei dan Investigasi.Dilakukan survey dan investigasi menggunakan format yang sudah disusun

Konsultan dan disepakati Tim Teknis Pusat dan Kabupaten, mencakup:

Lokasi dan luas lahan untuk pembuatan Rumah Kompos dan Kandang

kerbau kelompok dengan status “hibah permanen”.

Lokasi sumber dan jenis pakan hijauan yang mudah dijangkau kelompok tani

III. KETENTUAN TEKNISA. Spesifikasi Teknis UPPO

1. NormaPembangunan UPPO diarahkan pada lokasi yang memiliki potensi sumber bahan baku

pembuatan kompos, terutama limbah organik/limbah panen tanaman, kotoran hewan/

limbah ternak dan sampah organik rumah tangga pada sub sektor tanaman pangan,

hortikultura, perkebunan rakyat dan peternakan terutama pada kawasan implementasi

dan pengembangan FMSRB. Disamping itu, pelaksanaan kegiatan UPPO perlu

memperhatikan aspek lingkungan agar keberlanjutan operasional UPPO dapat terjamin

dan menghindarkan dari permasalahan social serta pencemaran lingkungan.

Di lokasi FMSRB rumah UPPO terutama ditempatkan di kelompok Konservasi yang

membutuhkan pupuk organik yang memadai dalam upaya penanaman pohon multiguna

dalam rangka konservasi.

2. Standar Teknis Memiliki luas tanah minimal 250 m2 yang terdiri dari:

a. Luas bangunan rumah kompos/RPPO (Rumah Pengolah Pupuk Organik) minimal

80 m2

b. Luas kandang ternak cukup untuk menampung minimal 10 ekor (ukuran kandang

ideal + 3 sampai 3,75m2/satuan ternak).

c. Bak fermentasi minimal 20 m2 dengan tinggi minimal 50 cm.



d. Dilengkapi dengan bukti “surat hibah” atau surat pernyataan pinjam/sewa untuk

lokasi UPPO minimal 12 tahun apabila lahan tersebut bukan milik penerima

bantuan agar keberlangsungan kegiatan UPPO dapat terjamin.

Bangunan rumah kompos sekurang-kurangnya terdiri dari gudang, kantor dan toilet.

Bak fermentasi berada di luar bangunan rumah kompos.

Pengadaan peralatan dan mesin mengacu kepada spesifikasi teknis sebagai berikut:

(1) Alat Pengolah Pupuk Organik (APPO)

a. Kapasitas : minimal 1.000 kg/jam

b. Bahan Pisau : baja kekerasan minimal 54 HRC

c. Fungsi : mencacah, menghaluskan dan menghancurkan bahan organik

d. Mesin penggerak: Kapasitas 8,5 - 12 PK

e. Mesin penggerak mempunyai Standar Nasional Indonesia (SNI)

f. APPO mempunyai Standar Nasional Indonesia (SNI) atau test report dari

institusi yang berwenang

(2) Kendaraan Bermotor Roda 3

a. Jumlah roda/ban sebanyak 3 (tiga) buah

b. Bagian belakang terdapat bak yang dapat berfungsi untuk mengangkut bahan

baku limbah/sampah (lihat Gambar 5).

c. Daya angkut minimal 500 kg

d. Minimal 150 cc

e. Dana yang tersedia menurut AWP adalah Rp 25 juta sampai dengan Rp 27,7

juta per unit

Kandang Ternaka. Kandang dibuat agar ternak dapat dipelihara dalam satu tempat (secara komunal)

b. Lokasi kandang ternak diupayakan berdekatan atau dalam satu hamparan dengan

rumah kompos, untuk memudahkan pengangkutan kotoran ternak sebagai bahan

baku pembuatan kompos

c. Dilengkapi dengan tempat makan dan minum ternak

d. Dana yang tersedia untuk membangun kandang menurut AWP adalah Rp

15.000.000,- per kandang.

Ternak Kerbau

a. Jumlah ternak sebanyak 10 ekor terdiri dari 1 jantan dan 9 betina dewasa > 1

tahun agar dapat berkembangbiak

b. Spesifikasi ternak mengacu kepada ketentuan dari Dinas Peternakan atau Tim

Teknis dan disesuaikan kondisi setempat. Umur ternak minimal 12 Bulan dan

tinggi pundak sekitar 100 cm



c. Pengadaan ternak dilengkapi dengan Surat Keterangan Kesehatan Hewan dari

instansi yang berwenang/Dinas Peternakan setempat

d. Untuk menjaga kesehatan dan perawatan ternak dilengkapi obat-obatan

e. Menurut AWP harga per ekor ternak kerbau adalah Rp 12,000,000 per ekor.

Pakan TernakUntuk memenuhi kebutuhan pakan ternak pada kegiatan UPPO, maka sebelum

dapat berproduksi, menurut Pedoman Teknis UPPO DitJen PSP Kementan (2016)3

penerima bantuan diberikan bantuan dana untuk pembelian pakan tambahan ternak

selama kurun waktu 6 (enam) bulan pertama seperti konsentrat, bekatul dll. Tetapi

berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Sub Komponen 2 A FMSRB 2018

tidak tersedia dana untuk pakan, sehingga anggota kelompok tani Penerima Bantuan

UPPO harus bergiliran menyiapkan dan memberikan pakan ternak kerbau.

Meskipun demikian, seyogianya bantuan pakan selama 6 bulan pertama tetap

diadakan dengan pertimbangan bahwa petugas pengelola perlu “masa penyesuaian

dengan kegiatan baru”. Hal ini juga untuk meminimalkan resiko kegagalan pada

bulan-bulan awal yang biasanya terjadi karena petugas belum terbiasa mengelola

ternak.

Gambar 1. Contoh Bangunan Rumah Kompos/Rumah Pembuatan Pupuk Organik (RPPO)

3 Pedoman Teknis Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) TA.2016. DitJen PSP, Kementan



Gambar 2. Contoh Rancangan Rumah Kompos (Rumah Pengolahan Pupuk Organik)



Gambar 3. Contoh Denah Rumah Kompos

Gambar 4. Contoh Alat Pengolah Pupuk Organik (APPO)



Gambar 5. Contoh Kendaraan Bermotor Roda 3

Gambar 6. Contoh Rancangan Kandang Kerbau dan Kandang Kerbau Komunal

B. Prosedur Pengadaan dan Pengelolaan UPPO

1. Prosedur Pengadaan UPPOMenurut Panduan Pengelolaan Kegiatan FMSRB BAGIAN 2 halaman 39 prosedur

pengadaan Pekerjaan Sipil, Peralatan, Furnitur, Kendaraan, Ternak seperti berikut:

Kegiatan Pekerjaan sipil, termasuk konstruksi rumah pupuk dan konstruksi kandang

pada kegiatan UPPO dilakukan melalui pengadaan dengan metode Community

Participation in Procurement (Partisipasi Masyarakat dalam Pengadaan) dan

dikontrakan kepada kelompok tani. Kegiatan pengadaan seperti ini biasa disebut

swakelola (lihat Lampiran 1).

Pengadaan Alat dan Mesin Pertanian (Traktor,Pompa), Pupuk dilakukan lelang

(tender) melalui metoda National Competitive Bidding (NCB) yang mengacu kepada

Perpres 54 tahun 2010. Dengan demikian pengadan chopper dan APPO harus

melalui NCB.



Pengadaan office Equipment/furniture and Vehicle dilakukan melalui metoda

Shopping (Belanja). Belanja adalah metode pengadaan berdasarkan pada

perbandingan harga penawaran yang diperoleh dari beberapa penyedia (dalam

kasus barang) atau dari beberapa kontraktor (dalam kasus pekerjaan sipil), dengan

minimal tiga pembanding, untuk memastikan harga kompetitif, dan merupakan

metode yang tepat untuk pengadaan barang yang tersedia dan spesifikasi standar

bernilai kecil, atau pekerjaan sipil sederhana bernilai kecil. Jadi pengadaan

kendaraan untuk UPPO, dalam hal ini kendaraan bermotor roda 3 (three wheeler)

dilakukan melalui metoda Shopping (belanja).

Pengadaan Ternak Kerbau Dilaksanakan dengan menggunakan Metode Swakelola

(Community Participation in Procurement). Memperhatikan proses jual beli ternak,

baik yang berlaku di pasar ternak maupun pembelian ke pengusaha pembibitan

ternak, dimana pembayaran selalu dilakukan secara tunai (“cash and carry”) maka

pembayaran dicicil 40%, 40% dan 20 % sesuai prosedur CPP tidak bisa diterapkan.

Oleh karena itu implementasi pengadaan ternak kerbau akan diatur/dimodifikasi

tanpa mengurangi prinsip keterlibatan partisipasi masyarakat, sebagai berikut:

a) Dinas Pertanian akan mengadakan Pertemuan Pengadaan Kerbau dengan

mengundang kelompok petani yang akan membeli kerbau dan juga para

pengusaha pembibitan ternak kerbau.

b) Dinas Pertanian akan memfasilitasi proses pertemuan ini dengan

mempersilahkan kelompok petani bebas berbicara dan berunding dengan

pengusaha sehingga terjadi kesepakatan jual beli. Dengan demikian kaidah

partisipasi aktif kelompok petani sesuai kaidah CPP dapat berjalan normal. Bila

pada pertemuan pertama belum ada kesepakatan, akan dilakukan pertemuan

kedua sampai dengan tercapai kesepakatan.

c) Bila sudah terjadi kesepakatan, Dinas Pertanian akan memfasilitasi pembuatan

Surat Perjanjian Kesepakatan Jual Beli, yang memuat antara lain: (i) harga

ternak kerbau per ekor; (ii) biaya transportasi; (iii) biaya survey kesehatan dan

kelayakan ternak yang akan melibatkan dokter hewan yang ditunjuk oleh Dinas

Peternakan; (iv) jaminan kesehatan dan kondisi ternak sampai ke lokasi; (v)

system pembayaran mencakup berapa % uang muka, kemudian sisanya dibayar

sesudah ternak kerbau sampai ke lokasi UPPO sesuai kondisi yang disepakati.

d) Dinas Pertanian akan mentransfer uang muka dan biaya survey ke rekening

kelompok sesudah Surat Perjanjian ditandatangani oleh kelompok tani selaku

Pihak Pembeli dan Pengusaha Ternak Kerbau selaku Pihak Penjual serta

diketahui oleh Dinas Pertanian.



e) Sisa dana pengadaan akan ditransfer oleh Dinas Pertnaian ke kelompok tani bila

penyerahan ternak kerbau sudah dilakukan yang dibuktikan dengan Surat Tanda

Terima penyerahan Ternak kerbau ditandatangani yang diketahui dan disetujui

oleh Dinas Pertanian Kabupaten.

2. Prosedur Pengelolaan UPPOSesudah UPPO selesai dikerjakan dan diserahterimakan kepada kelompok tani

penerima bantuan, segera dikelola dengan baik dan benar serta berkelanjutan

sehingga diperoleh output/keluaran sesuai yang diharapkan. Perhatikan hal-hal

sebagai berikut:

Operasionalisasi UPPO Segera membentuk unit pengelola UPPO dan langsung aktif mengelola kegiatan

UPPO agar dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Unit

pengelola UPPO dibentuk dari anggota kelompok tani yang dinilai cakap dan

mempunyai waktu untuk mengelola UPPO dari hari ke hari.

Kelompok tani penerima bantuan harus bersedia dan berusaha memelihara dan

mengoperasionalkan UPPO secara swadaya dan swadana.

Biaya operasional dan pemeliharaan UPPO, termasuk bahan bakar/perbaikan

alat dan biaya pengelolaan menjadi tanggung jawab penerima bantuan.

Pengelolaan ternak kerbauDalam hal pengelolaan ternak yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut :

Ketersediaan pakan ternak setiap hari.

Ketersediaan air untuk kebutuhan minum ternak.

Kandang komunal ternak berada dekat dengan rumah kompos untuk

memudahkan dalam pengangkutan kotoran ternak sebagai bahan baku kompos.

Ternak kerbau akan dipelihara dalam kandang komunal/kelompok oleh tenaga

kandang. Ada 2 opsi tenaga pemelihara ternak yaitu: (i) anggota kelompok yang

ditugaskan oleh Ketua kelompok secara sukarela bergilir berdasarkan

kesepakatan anggota; (ii) anggota kelompok atau orang lain yang ditunjuk dan

diupah. Sistim pengupahan, bentuk dan besarnya upah ditentukan berdasarkan

keputusan anggota.

Agar memudahkan pengumpulan feses dan urin untuk diangkut ke rumah

kompos UPPO yang kemudian diolah menjadi pupuk organik atau kompos atau

pestisida hayati maka ternak diupayakan selalu dikandangkan. Pengumpulan



feses dan urin dapat dengan mudah dilakukan setiap hari pada pagi hari

menggunakan sekop.

Pemberian pakan setiap hari dengan menempatkan bahan pakan pada tempat

pakan yang telah disiapkan. Karena kerbau hampir selalu dikandangkan

sehingga kesempatan merumput menjadi sedikit, maka hijauan pakan ternak

harus disabit, dikumpulkan baru diangkut ke tempat pakan (“cut and carry”) di

kandang kolektif. Berarti menambah pekerjaan pemelihara ternak untuk menyabit

hijauan pakan.

Ternak kerbau akan dipelihara selama 12 tahun atau telah beranak minimal 3

kali. Mekanisme pembagian anak yang dilahirkan saat dipelihara akan diatur

berdasarkan kebiasaan yang berlaku setempat atau berdasarkan kesepakatan

anggota.

Pengelolaan produksi

Potensi Produksi Pupuk Organik. Hasil penelitian Balitnak4: Kohe (kotoran

hewan) per ekor sapi per hari 0,67 kg jadi 10 ekor = 6,7 kg. Rata-rata setiap ekor

ternak memerlukan pakan hijauan segar 5,35 kg/hari yang menyisakan pakan

hijauan yang terbuang 40 – 50% = 2,14 kg per ekor per hari, jadi 10 ekor = 21,4

kg. Dengan demikian potensi bahan pupuk organik adalah = 6,7 kg kohe + 21,4

kg sisa pakan = 28,1 kg per hari. Dalam sebulan menjadi 843 kg. Diyakini bahwa

potensi bahan pupuk organik yang dihasilkan dari kohe dan sisa pakan ternak

kerbau akan lebih tinggi.

Hasil produksi berupa kompos harus dikemas dengan baik dengan satuan: (i) 5

kg per kemasan dan (ii) 10 kg per kemasan. Ukuran kemasan ini memudahkan

dalam pengangkutan dan penyaluran serta menyediakan alternatif pemilihan

ukuran kemasan bagi konsumen yang mau membeli.

Hasil produksi berupa pupuk organik siap dipasarkan yang memudahkan petani

untuk memperoleh pupuk organik.

Kompos/pupuk organik yang dihasilkan digunakan untuk memenuhi kebutuhan

penerima bantuan serta untuk mendukung pemupukan tanaman pohon yang

ditanam dalam rangka konservasi dan optimasi lahan FMSRB.

Perkembangan produksi dan catatan keuangan kegiatan UPPO agar dibukukan/

diadministrasikan dengan baik untuk memudahkan pemantauan dan evaluasi.

4 Balitnak 2009 diolah.



Mekanisme bagi hasil pengelolaan UPPO oleh penerima bantuan disesuaikan

dengan sistem yang berlaku di daerah setempat dengan bimbingan instansi

terkait.

Dinas Lingkup Pertanian Kabupaten turut bertanggung jawab terhadap berjalannya

kegiatan UPPO di wilayahnya melalui pembinaan teknis, pemantauan dan evaluasi.

Hal ini dimaksudkan agar permasalahan yang dihadapi penerima bantuan dapat

segera diantisipasi dan dicarikan solusinya.

IV. MONITORING DAN PELAPORANA. Monitoring Monitoring dan evaluasi kegiatan pengembangan UPPO diakukan untuk mengetahui

sejauh mana pelaksanaan kegiatan UPPO dapat berjalan secara efektif, efisien dan

akuntabel.Pengawasan kegiatan dilakukan oleh instansi terkait mulai dari tingkat

Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya

masing-masing.

Dinas Pertanian yang akan melakukan kegiatan monitoring menggunakan form yang

telah disusun sebelumnya dengan fasilitasi Konsultan Kabupaten. Pemantauan

dilakukan regular bulanan.

Dasar pemantauan adalah tahapan kegiatan yang tertera pada program kerja per

satuan waktu dan indicator kinerja. Tahapan kegiatan ini mengacu pada jadwal

pelaksanaan masing-masing kegiatan sesuai Jadwal Palang.

B. Pelaporan Laporan diperlukan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan UPPO

serta permasalahannya sebagai upaya mencari solusi/pemecahan agar kegiatan

dapat

terlaksana sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Laporan ini berisi antara

lain data dan informasi tentang perkembangan pelaksanaan fisik dan keuangan,

pendayagunaan tenaga kerja, produksi kompos, perkembangan ternak dan lain-lain

Format pelaporan: (a) laporan bulanan; (b) laporan tengah tahunan; (c) laporan

tahunan; (d) Laporan akhir

Alur pelaporan: Pelaksanaan pelaporan pengendalian dilakukan secara berjenjang

dari Kabupaten/Kota sampai ke Pusat. Untuk pelaporan pengendalian dari Provinsi ke

Pusat supaya melampirkan juga laporan dari Kabupaten/Kota.

Format pelaporan menggunakan ceklist pelaporan pengendalian seperti terlampir

dan mengikuti jadual sebagai berikut:



Triwulan I : Disampaikan minggu II bulan Pertama proyek dimulai

Triwulan II : Disampaikan minggu II bulan ke Tujuh proyek

Triwulan III : Disampaikan minggu II bulan Sepuluh proyek

Triwulan IV : Disampaikan minggu II bulan Tigabelas proyek

Alur data dan informasi dari kelompok ke kabupaten dikoordinasikan oleh Asisten

Lapangan Kabupaten ke Asisten Ahli Pertanian di Kabupaten. Kompilasi data dan

penyusunan Laporan tingkat Kabupaten menjadi tanggungjawab Ahli Pertanian

Kabupaten. Tembusan Laporan dikirimkan ke Dinas Pertanian kabupaten.

Alur data dan informasi dari Kabupaten ke Ahli Pertanian Provinsi untuk kemudian di

olah dan dikompilasi oleh Tenaga Statisik dan Tenaga CAD dan Ahli Pertanian yang

ada di Provinsi. Kompilasi data dan penyusunan Laporan tingkat Provinsi menjadi

tanggungjawab Ahli Pertanian Provinsi. Tembusan Laporan dikirimkan ke Dinas

Pertanian Provinsi.

Selanjutnya alur data dan informasi dari Provinsi ke Pusat melalui Ahli M&E dan Ahli

Pertanian. Di pusat seluruh data dan informasi, juga Laporan Kabupaten dan Laporan

Provinsi dikonsolidasikan bersama-sama Laporan setiap Tenaga Ahli dan dibahas

serta dirangkum menjadi Laporan Nasional.



Lampiran.1. Ketentuan Umum Pelaksanaan Swakelola.

Pengadaan secara swakelola oleh kelompok masyarakat pelaksana swakelola

dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut5:

1. Pelaksanaan swakelola oleh kelompok masyarakat pelaksana swakelola dilakukan

berdasarkan kontrak antara PPK pada K/L/D/I (Kementerian/Dinas/Lembaga/Intansi)

penanggung jawab anggaran dan kelompok masyarakat pelaksana swakelola;

2. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa hanya diserahkan kepada kelompok masyarakat

pelaksana swakelola yang mampu melaksanakan pekerjaan.

3. Pengadaan pekerjaan konstruksi hanya dapat berbentuk rehabilitasi, renovasi dan

konstruksi sederhana

4. Konstruksi bangunan baru yang tidak sederhana, dibangun oleh K/L/D/I

penanggungjawab anggaran untuk selanjutnya diserahkan kepada kelompok

masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

5. Pengadaan bahan/barang, jasa lainnya, peralatan/suku cadang, dan tenaga ahli yang

diperlukan dilakukan oleh kelompok masyarakat pelaksana swakelola dengan

memperhatikan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan sebagaimana diatur

dalam Perpres 54/2010 sebagaimana telah diubah dengan Perpres 70/2012;

6. Penyaluran dana kepada kelompok masyarakat pelaksana swakelola dilakukan secara

bertahap dengan ketentuan:

(i) 40% dari dana swakelola, apabila kelompok masyarakat pelaksana swakelola telah

siap melaksanakan swakelola

(ii) 30% dari keseluruhan dana swakelola, apabila pekerjaan telah mencapai 30%; dan

(iii) 30% dari keseluruhan dana swakelola, apabila pekerjaan telah mencapai 60%.

7. Pencapaian kemajuan pekerjaan dan dana yang dikeluarkan, dilaporkan oleh kelompok

masyarakat pelaksana swakelola secara berkala kepada PPK;

8. Pengawasan pekerjaan fisik di lapangan dilaksanakan oleh kelompok masyarakat

pelaksana swakelola; dan

9. Pertanggungjawaban pekerjaan/kegiatan pengadaan disampaikan kepada K/L/D/I

pemberi dana swakelola sesuai ketentuan perundang-undangan.

5 Samsul Ramli dan Fahrurrazi. 2014. BACAAN WAJIB SWAKELOLA PENGADAAN BARANG/JASAPEMERINTAH



Lampiran 2. Contoh SURAT PERJANJIAN SWAKELOLA

KOP SURAT

SURAT PERJANJIANSWAKELOLA

ANTARAK/L/D/I …………………………………………………………………………………….

danKELOMPOK MASYARAKAT ……………………………………………………………………………………………

Nomor : …………………………………………………………………………………..

Tanggal : …………………………………………………………………………………..

Tentang

…………………………………………………………………………………

Surat perjanjian ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut ‘’Kontrak” di buat danditandatangani di ……………………………, pada hari …………………………….., tanggal……………………….., bulan ………………………. Tahun ……………………………, antara (Nama)…………………………….. selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atasnama K/L/D/I ……………………………………………………, yang berkedudukan di…………………………………….. No. ….. Telp. (……………………………….) ………………….., berdasarkanSurat Keputusan …………………………………. No. …………………….. (selanjutnya disebut “Pihak I” )dan (Nama) ……………………………., Ketua Kelompok Masyarakat …………………………………, yangbertindak untuk dan atas nama Kelompok Masyarakat…………………………………………………………………………… …………………………………….., yangberkedudukan di ……………………………………………………Telp. (………….........) , (selanjutnyadisebut “Pihak II”).

MENGINGAT BAHWA :

1. Pihak I telah meminta Pihak II untuk melaksanakan kegiatan …………………………………….………………… sebagai mana diterangkan dalam kerangkan acuan kegiatan (KAK) yangterlampir dalam Kontrak ini ( selanjutnya disebut “Kegiatan Swakelola”).

2. Pihak II sebagaimana dinyatakan kepada Pihak I, memiliki sumber daya personal dansumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksakan Kegiatan Swakelolasesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;

3. Pihak I dan Pihak II menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrakini dan mengikat pihak yang diwakili;



4. Pihak I dan Pihak II mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan denganpenandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :

a. telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;b. menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;c. telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;d. telah mendapatkan kesempatan yang menandai untuk memeriksa dan

mengonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan dankondisi yang terkait.

Oleh karena itu, Pihak I dan Pihak II dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagaiberikut.

1. Kegiatan yang dimaksud dalam Kontrak ini adalah Pelaksanaan

…………………………………………………….…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2. Total Nilai Kontrak ini adalah sebesar Rp(……………………………………………………………………………….……………………………………………………..)

3. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjajian ini memiliki arti dan makna yangsama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;

4. Dokumen-dokumen berikut (selanjutnya disebut “Dokumen Kontrak”) merupakansatu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:

a. Perjanjian;b. Kerangka Acuan Kerja (KAK);c. Daftar kuantitas dan harga (jika ada);d. Jadwal pelaksanaan;e. Dokumen lainnya (jika ada).

5. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadipertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dan ketentuan dalamdokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebihtinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas;

6. Hak dan kewajiban timbal-balik Pihak I dan Pihak II dinyatakan dalam Kontrak yangmeliputi khususnya :

7. PIHAK I mempunyai hak dan kewajiban untuk :a. Mengawasi dan memeriksa kegiatan yang dilaksanakan oleh Pihak II;b. Meminta laporan-laporan secara periodic mengenai pelaksanaan kegiatan

yang dilakukan oleh Pihak II;c. Menyerahkan dana sesuai dengan nilai yang tercantum dalam Kontrak yang

telah ditetapkan kepada Pihak II;8. PIHAK II mempunyai hak dan kewajiban untuk:

a. Menerima dana untuk pelaksanaan kegiatan sesuai dengan nilai biaya yangtelah ditentukan dalam Kontrak;



b. Melaporkan pelaksanaan kegiatan secara periodic atau sesuai perminntaandari dan/atau kepada Pihak I;

c. Merencanakan, melaksanakan, menyelesaikan pekerjaan, dan menyampaikanlaporan pengawasan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telahditetapkan dalam Kontrak;

d. Melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan secara cermat, akurat dan penuhtanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan,angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen ataupunsementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian, dan perbaikanpekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;

e. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemerikasaanpelaksanaan yang dilakukan Pihak I;

f. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaanyang telah ditetapkan dalam Kontrak;

9. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam DokumenKontrak dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimanadiatur dalam Dokumen Kontrak.

Dengan demikian, Pihak I dan Pihak II telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak inipada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

PIHAK I, Pihak II,

………………………………………………………………………………………………………………………………..... NIP. ………………………………………………………..NIK.……………………………………………………………



Lampiran 3. Contoh Surat Perjanjian Jual Beli Ternak Kerbau

SURAT PERJANJIAN JUAL BELI

Yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nama : FULAN BIN FULANPekerjaan : PEMILIK PEMBIBITAN TERNAK KERBAU “ASOY GEBOY”Alamat : DIMANA GW TINGGALDalam hal ini sebagai penjual yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Nama : JARO RUSDIPekerjaan : KETUA KELOMPOK TANI KONSERVASI FMSRB “LEBAK SAKTI” selaku

KETUA UPPO LEBAK SAKTIAlamat : LEBAKDalam hal ini sebagai pembeli yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Pada hari ini tanggal ……………bulan ……….. tahun dua ribu delapan belas telahdilakukan jual beli ternak kerbau dengan persyaratan dan ketentuan sebagai berikut yangtelah disepakati bersama antara kedua belah pihak yaitu PIHAK PERTAMA dan PIHAKKEDUA:

1. Obyek yang diperjualbelikan dalam perjanjian ini adalah, hewan ternak kerbau yangsekurang-kurangnya berumur 1 (satu) tahun, tinggi pundak minimal 100 cm, serta sehatdan tidak cacat. Jumlah kerbau yang diperjualbelikan adalah 10 ekor (1 jantan dan 9betina).

2. Kedua belah pihak mengetahui dan menyepakati harga pembelian ternak kerbau perekor yaitu sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) termasuk: biayatransportasi dan asuransi dan diterima di lokasi UPPO “LEBAK SAKTI” …………………,Kabupaten Lebak.

3. Sapi yang menjadi obyek yang diperjual belikan tersebut sepenuhnya menjadi milikpembeli (PIHAK KEDUA).

4. Sistem Pembayaran disepakati Uang Muka sebesar …..% dari total nilai ternak Kerbau.

5. Sisanya sebesar ….% akan dibayar setelah seluruh ternak kerbau (10 ekor) di terimaPIHAK KEDUA di Kandang Ternak UPPO LEBAK SAKTI dalam keadaan sehat yangdibuktikan dengan Surat Timbang Terima kepemilikan ternak dari PIHAK KESATU kePIHAK KEDUA yang diketahui dan disetujui oleh DINAS PERTANIAN.

Demikian Surat Perjanjian ini dibuat pada hari dan tanggal yang disebut pada awal SuratPerjanjian serta perjanjian ini dilakukan dengan keadaan sadar dan tidak ada paksaan.



Lebak, 2018

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

FULAN BIN FULAN JARO RUSDI

MENGETAHUI DAN MENYETUJUI:

DINAS PERTANIAN KABUPATEN LEBAK



Lampiran 4. Form Survey dan Investigasi Lokasi UPPO

Nama Kelompok: …………………………………………

Desa: ……………………………………………………………….

Kecamatan: ………………………………………………….

Kabupaten: ………………………………………………………….

Periode Pengendalian:

Nama Petugas: Instansi

1………………………………………………….……………………………………………….

2………………………………………………….………………………………………………

3. ………………………………………………..………………………………………………

A. Identifikasi lokasi

NO URAIAN KETERANGAN

1 Luas lahan

2 Jenis lahan

3 Kemiringan lahan

4 Jarak ke sumber hijauan pakan

5 Jarak ke lokasi penanaman pohon multiguna

6. Jarak ke sumber air

7 Jarak ke pemukiman terdekat

8 Aksesibilitas: jarak ke jalan desa/kecamatan/kabupaten

Sketsa lokasi:

Petugas:…………………………………………………….Tanggal…………………………………..



Lampiran 5. Contoh Rencana Usulan Kegatan Unit Pengelola Pupuk Organik (UPPO)Nama Penerima Bantuan: Kelompok Tani ………………….Alamat:No Uraian Volume Satuan Biaya

FMSRB SwadayaA Rumah Kompos

Batu kaliPasirBatakoSemenKayuTenaga kerjaAtap/gentengJumlah

B Mesin alat pengolah pupuk organic (APPO)Pembelian APPOJumlah

C Kendaraan roda tigaPembelian kendaraan roda tigaJumlah

D Kandang komunal dan bak fermentasiBatu kaliPasirBatakoSemenKayuTenaga kerjaAtap/gentengJumlah

E Pengadaan ternak sapiPembelian kerbau betina (9 ekor)Pembelian kerbau jantan (1 ekor)Pembelian obat-obatanJUMLAH

G Pengadaan pakanPembelian pakan ternak selama 6 bulan 10 ekorJumlah

JUMLAH

.......,..................2018Ketua Tim Teknis

Penerima Bantuan,

.......................................................

Mengetahui/MenyetujuiKepala Dinas Kabupaten ........,

………………………………………



Lampiran 6. Checklist Pengendalian Kegiatan Pengembangan UPPO FMSRB

Nama Kelompok: …………………………………………

Desa: ……………………………………………………………….

Kecamatan: ………………………………………………….

Kabupaten: ………………………………………………………….

Periode Pengendalian:

Nama Petugas: Instansi

1………………………………………………….……………………………………………….

2………………………………………………….………………………………………………

3. ………………………………………………..………………………………………………

A. Identifikasi dokumen


1. SK Bupati tentang Kelayakan CPCL Ya/Tidak

2. Berita Acara Penyerahan penggunaan UPPO Ya/Tidak

3. Surat Perjanjan Kerjasama PPK dengan Penerima Bantuan Ya/Tidak

4. Copy Buku Tabungan Ya/Tidak

5. Bukti Penarikan Dana Bantuan Pemerintah dari Bank Ya/Tidak

6 Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Ya/Tidak

B. Cek fisik bantuan UPPO

No URAIAN KETERANGAN

7. Kondisi Rumah Pupuk Kurang/Cukup/Baik

8. Kondisi Alat-alat UPPO Kurang/Cukup/Baik

9. Kondisi 4 wheelers Kurang/Cukup/Baik

10. Kondisi Ternak Kerbau Kurang/Cukup/Baik

11. Kondisi kandang komunal kerbau Kurang/Cukup/Baik

12. Kondisi lingkungan UPPO (bersih, pembuangan limbah dsb) Kurang/Cukup/Baik



C. Identifikasi peran Pendamping


13. Bentuk pengawalan dan pendampingan dilaksanakan pada kegiatan administrasi berikut:

a. Pembukaan rekening penerima bantuan pemerintah Kurang/Cukup/Baik

b. Penyampaian usulan pencairan dana ke PPK Kurang/Cukup/Baik

c. Pengurusan pencairan dana bantuan pemerintah Kurang/Cukup/Baik

d. Penarikan dana ke bank Kurang/Cukup/Baik

e. Pembukuan Kurang/Cukup/Baik

14. Bentuk pengawalan dan pendampingan dilaksanakan pada kegiatan teknis berikut:

a. Pengoperasian dan pemeliharaan alat-alat UPPO Kurang/Cukup/Baik

b. Pemeliharaan kesehatan ternak kerbau Kurang/Cukup/Baik

c. Pembersihan rumah pupuk Kurang/Cukup/Baik

d. Penampungan kotoran dan feses Kurang/Cukup/Baik

e. Produksi pupuk organic Kurang/Cukup/Baik

f. Distribusi pupuk organic Kurang/Cukup/Baik

D. Catatan dan saran perbaikan

……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….



Lampiran 7. Laporan Penggunaan Dana Bantuan Unit Pengolah Pupuk Organik (Uppo)

Nama Penerima Bantuan : .................................................Ketua : .................................................Alamat :Desa : .................................................Kecamatan : .................................................Kabupaten : .................................................

No Uraian Dana Awal(Rp.)

PenggunaanDana (Rp.)

Sisa Dana(Rp.)

1 Rumah Kompos2 Mesin Alat Pengolah Pupuk

Organik(Appo)

3 Kendaraan Roda Tiga4 Kandang Komunal Dan Bak

Fermentasi5 Pengadaan Ternak Sapi Dan Obat-

obatan6 Pakan Ternak

Jumlah

.......,..................2018Ketua Tim Teknis Penerima Bantuan,

...............................NIP. ........................Mengetahui/MenyetujuiKepala Dinas .......................Kabupaten ........,

...............................NIP.........................



PEKERJAAN : …………………POKTAN : …………………DESA : …………………KECAMATAN : …………………KABUPATEN : …………………

…………… …………….

JUMLAH (Rp.)

…………………………………

Jumlah

Dinas PertanianKabupaten ………………

Konsultan Pendamping

………………………………

LAPORAN ADMINISTRASI

PENERIMAAN

Tgl-Bln-Thn JUMLAH (Rp.)

PENCAIRAN PENGGUNAAN

NO. SPKNO URAIAN KEGIATAN KETERANGAN

Tgl-Bln-Thn Tgl-Bln-Thn

Dibuat Oleh :Kelompok Tani

…………………………….

…………………..Ketua

FORM_DEDLampiran 8. Laporan Administrasi Keuangan



Lampiran 9. Laporan Fisik dan KeuanganPEKERJAAN : ………………………

POKTAN : ……………………DESA : ……………………

MINGGU KE : ………………….. KECAMATAN : ……………………PERIODE : ……………... s/d ………………. KABUPATEN : ……………………

(%)

(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8 = 7 / 4 x 6) (9) (10 = 9 / 5 x 6 )

Dinas PertanianKabupaten ………………

………………………………… ………………………………

Kelompok Tani…………………………….

…………………..Ketua……………

Konsultan Pendamping

…………….

(2) (11)

Jumlah

………………………………Dibuat Oleh :

NO URAIAN PEKERJAAN/KEGIATAN SATUAN

RAB REALISASI

FISIK KEUANGAN

Volume Bobot (%) (Rp.) Bobot (%)

KETERANGANVOLUME JUMLAH

HARGA (Rp.)

BOBOT

LAPORAN FISIK DAN KEUANGAN FORM_DED

Pedoman Teknis - fmsrbpsp.comfmsrbpsp.com/download/file/12_Pedoman_Teknis_-_UPPO.pdf · Pedoman...

Documents

Transcript of Pedoman Teknis - fmsrbpsp.comfmsrbpsp.com/download/file/12_Pedoman_Teknis_-_UPPO.pdf · Pedoman...