KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK

untuk mewujudkan

INDONESIA LAYAK ANAK

LENNY N. ROSALIN

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Sosialisasi Kebijakan PP dan PA melalui Bakohumas, Jakarta 21 Februari 2011

1

Nelson Mandela

“The Convention of the Rights of the Child is a luminous

living document that enshrines the rights of the child

without exception to a life of dignity and self-fulfilment”

John W Whitehead

“Children are the living messages we send to a time we

will not see”

David Brower

“We don’t inherit the earth, we borrow it from our children

2

3

“Bagaimana suatu bangsa memberikan prioritas kepada pembangunan anak menunjukkan apakah bangsa tersebut adalah

bangsa yang visioner…”

PEMBANGUNAN ANAK

Anak aset bangsa dan investasi masa depan merupakan potensi kekayaan dan kesejahteraan bangsa di

masa depan Anak kualitas sumber daya manusia indikator utama keberhasilan suatu bangsa dalam melakukan

pembangunan, yang dimulai sejak usia dini Upaya melakukan pembangunan anak dimulai sejak dalam kandungan, dan dengan memperhatikan

pertumbuhan dan perkembangan anak

Argumentasi Menghadapi Masa Depan

SDM berkualitas Produktifitas

Inovasi dan

Kreatifitas Anak berkualitas

Tumbuh Kembang dan

Perlindungan Anak

Produktifitas

Nasional dan

Daya saing

Pendapatan

National

Ketahanan

Nasional

Tabungan Nasional

Investasi Nasional

Investasi Fisik

dan Sosial

Investasi SDM

Eksistensi dan

Kemajuan Bangsa

4

PERIODISASI PERKEMBANGAN ANAK

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Masa dalam Kandungan Masa formatif pertumbuhan fisik

Bawah Tiga Tahun Perkembangan motorik (otot dan

refleks), penyenpurnaan panca indra,

bahasa, keterdekatan sosial dan

emosional dengan pengasuh

Bawah Lima Tahun Penyempurnaan otot, tulang,

kemampuan bahasa, persiapan sekolah

Usia Sekolah

Belajar norma sosial-kultural, keterampilan

skolastik

Masa Remaja

Pertumbuhan tanda-tanda seksual

sekunder, perkembangan hubungan

heteroseksual, persiapan mengandung

dan melahirkan untuk perempuan

5

ANAK

Adalah seseorang yang belum berusia 18

(delapan belas) tahun, termasuk anak

yang masih dalam kandungan

Pasal 1 (1) UU No. 23/2002

tentang Perlindungan Anak

HAK-HAK ANAK

Bagian dari HAM yang WAJIB DIJAMIN,

DILINDUNGI DAN DIPENUHI orang tua,

keluarga, masyarakat, pemerintah dan

negara

6

5 KLUSTER HAK ANAK

(Konvensi Hak Anak)

1. Hak Sipil dan Kebebasan

2. Lingkungan Keluarga dan

Pengasuhan Alternatif

3. Kesehatan Dasar dan

Kesejahteraan

4. Pendidikan, Pemanfaatan

Waktu Luang dan Kegiatan

Seni Budaya

5. Perlindungan Khusus

7

ANAK INDONESIA

Jumlah anak = 1/3 jumlah penduduk

Harus berkualitas

Agar tidak menjadi beban pembangunan

TERDAPAT 31 HAK ANAK

Amanat UU No. 23/2002 tentang Perlindungan

Anak

8

UNTUK:

1. bermain

2. berkreasi

3. berpartisipasi

4. berhubungan dengan orang tua bila terpisahkan

5. bebas beragama

6. bebas berkumpul

7. bebas berserikat

8. hidup dengan orang tua

9. kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang

UNTUK MENDAPATKAN

10. nama

11. identitas

12. kewarganegaraan

13. pendidikan

14. informasi

15. standar kesehatan paling tinggi

16. standar hidup yang layak

ANAK MEMPUNYAI HAK (31)

9

UNTUK MENDAPATKAN PERLINDUNGAN

17. pribadi

18. dari tindakan penangkapan sewenang-wenang

19. dari perampasan kebebasan

20. dari perlakuan kejam, hukuman dan perlakuan tidak manusiawi

21. dari siksaan fisik dan non fisik

22. dari penculikan, penjualan dan perdagangan atau trafiking

23. dari eksploitasi seksual dan kegunaan seksual

24. dari eksploitasi /penyalahgunaan obat-obatan

25. dari eksploitasi sebagai pekerja anak

26. dari eksploitasi sebagai kelompok minoritas/kelompok adat

terpencil

27. dari pemandangan atau keadaan yg menurut sifatnya belum

layak untuk dilihat anak

28. khusus, dalam situasi genting/darurat

29. khusus, sebagai pengungsi/orang yg terusir/tergusur

30. khusus, jika mengalami konflik hukum

31. khusus, dalam konflik bersenjata atau konflik sosial

(disarikan dari UU nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak)

ANAK MEMPUNYAI HAK (31)

10

MASALAH ANAK - Pendidikan: pra sekolah, SD-SLTA, di lingkungan keluarga, di masyarakat, di panti, di

lapas, dll

- Kesehatan dan gizi: kematian bayi dan balita, gizi kurang dan buruk, penyakit, dll

- Anak berhadapan dengan hukum: apakah di lapas terpenuhi hak-haknya (pendidikan,

kesehatan, dll)

- Kekerasan terhadap anak: KDRT, bullying (di sekolah, peer group)

- Masalah sosial anak: anak jalanan, pekerja anak, eksploitasi (seksual dan ekonomi),

dll

- Belum semua anak memiliki akta kelahiran

- Banyak informasi yang tidak layak dikonsumsi anak (cetak, elektronik – on-line game),

dll

- Anak berkebutuhan khusus (genius, terbelakang): apakah sudah terpenuhi hak-

haknya (pendidikan, kesehatan, fasum), dll

- Penanaman nilai-nilai luhur mulai pudar: national character building

- Partisipasi anak masih rendah: terbatasnya wadah anak untuk menyampaikan

pendapat (Forum Anak), pemanfaatan waktu luang, kegiatan seni budaya (sanggar),

dll

- Infrastruktur : rute aman ke sekolah, taman kota, TPA di perkantoran, ruang menyusui

di perkantoran dan mal, sekolah/RS ramah anak, lapas anak, sekolah untuk ABK, dll

- Payung kebijakan anak (terutama di daerah), lembaga (di daerah) yang

menangani/mengkoordinasikan pembangunan anak, anggaran untuk anak, dll 11

Untuk mengatasi masalah anak

harus terjadi perubahan

Paradigma Pembangunan Anak

Parsial,

Segmentatif,

Sektoral

Holistik ,

Integratif,

Berkelanjutan

Di masa datang

Selama ini

12

1

2

3

4

5

6

KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK

13

KLA adalah

sistem pembangunan kabupaten/kota yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk pemenuhan hak-hak anak.

1. APA yang dimaksud KLA?

14

Tujuan KLA

Untuk membangun inisiatif pemerintahan kabupaten/kota yang mengarah pada upaya transformasi Konvensi Hak-hak Anak (Convention on the Rights of the Child) dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi, dan intervensi pembangunan, dalam bentuk: kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, dalam upaya pemenuhan hak-hak anak, pada suatu dimensi wilayah kabupaten/kota.

15

16

non diskriminasi

kepentingan yang terbaik untuk anak

hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan

penghargaan terhadap pendapat anak

17

PENGARUSUTAMAAN HAK ANAK

(= PUHA), pengintegrasian hak-hak anak ke dalam

setiap proses penyusunan:

kebijakan, program dan kegiatan pembangunan

setiap tahapan pembangunan: perencanaan dan

penganggaran; pelaksanaan; pemantauan; dan

evaluasi

di setiap tingkatan wilayah:

nasional, provinsi, dan kabupaten/kota

RUANG LINGKUP KLA

meliputi seluruh bidang pembangunan

Tumbuh Kembang Anak

Perlindungan Anak

Diimplementasikan di kabupaten/kota

PEMENUHAN HAK-HAK ANAK 18

LANDASAN HUKUM

Internasional World Fit For Children

Konvensi Hak-hak Anak

Millennium Development Goals (MDGs)

dll

Nasional Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28b dan 28c

UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak

UU 17/2007 ttg RPJPN 2005-2025

Inpres 01/2010 ttg Program Prioritas Pembangunan Nasional

Peraturan Presiden 5/2010 ttg RPJMN 2010-2014

Program Nasional Bagi Anak Indonesia (PNBAI) 2015

Peraturan Menneg PP 2 /2009 ttg Kebijakan KLA

dll 19

2. MENGAPA dikembangkan KLA?

Anak 1/3 dari total penduduk.

Anak merupakan investasi SDM:

harus tumbuh dan berkembang secara

optimal dan terlindungi.

Pembangunan selama ini masih parsial dan segmentatif, belum peduli/ramah anak:

ke depan: harus holistik, integratif dan

berkelanjutan.

dll

20

3. BAGAIMANA KLA dapat diwujudkan?

Dimulai dari tingkatan paling bawah, atau dapat juga melalui fasilitasi dan dorongan dari pusat

• Dari individu • Dari keluarga • Dari RT/RW • Dari desa/kelurahan • Dari kecamatan • Inisiatif kab/kota ybs terealisasi di kab/kota

Pemerintah nasional/pusat melakukan “sample” di beberapa prov atau di

seluruh prov Prov melakukan “sample” di beberapa kab/kota atau di seluruh kab/kota Inisiatif kab/kota ybs terealisasi di kab/kota

21

4. KAPAN KLA dikembangkan?

2006: rancangan kebijakan KLA diinisiasi oleh KPP

2006: model KLA di 5 kab/kota

2007: perluasan model KLA di 10 kab/kota

dst...

2009: Kebijakan KLA (Peraturan Meneg PP No. 2/2009)

2010: KLA di 20 kab/kota (target)

- Pedoman Pengembangan KLA Tingkat Provinsi (Peraturan Meneg

PP&PA No. 13/2010) – UKP4

- Petunjuk Teknis KLA di Desa/Kelurahan (Peraturan Meneg PP&PA No. 14/2010) – UKP4

2014: KLA di 100 kab/kota (target) 22

5. SIAPA yang berperan mewujudkan KLA?

• Lembaga Legislatif: nasional dan daerah • Lembaga Yudikatif: nasional dan daerah • Pemerintah - pusat/nasional - provinsi - kabupaten/kota batas terendah desentralisasi

- kecamatan - desa/kelurahan • Dunia usaha • Akademisi • Masyarakat - individu: anak dan orang dewasa - keluarga

23

6. BAGAIMANA mengembangkan KLA?

• Top-down Nasional/pusat provinsikab/kota

• Bottom-up Gerakan masyarakat Individu&keluarga RT/RW desa/kelurahan kecamatan kab/kota

• Kombinasi bottom-up dan top-down

24

Langkah Pengembangan KLA

Penyusunan Rencana Aksi Daerah

Pengumpulan Data Basis

Pembentukan Gugus Tugas

Komitmen

Tahap 4

Tahap 3

Tahap 2

Tahap 1

Mobilisasi Sumber Daya

Tahap 7

25

Pemantauan & Evaluasi

Pelaporan

Tahap 5

Tahap 6

Anak

K

L

G

Desa

/Kelh DUNIA IND Kab/

Kota Kec Prov

R

T/

R

W

TAHAPAN PENGEMBANGAN “KLA”

26

27

Dunia Layak Anak (World Fit for Children)

Indonesia Layak Anak (IDOLA)

Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)

ABH MSA ABK KTA PHS Pendidikan Kesehatan Partisipasi Lingkungan

5 KLUSTER HAK ANAK

oleh Masyarakat

oleh Lembaga Yudikatif oleh Lembaga Legislatif

oleh Dunia Usaha

oleh Pemerintah:

K/L, SKPD Prov, SKPD Kab/Kota

KELUARGA

ANAK

TUMBUH KEMBANG ANAK PERLINDUNGAN ANAK

ABH:anak berhadapan hukum MSA: masalah sosial anak ABK: anak berkebutuhan khusus KTA: kekerasan terhadap anak PHS: pemenuhan hak sipil

28

Kabupaten/Kota Layak

Anak (KLA)

2010:

10 Prov

20 Kab/Kota

2011:

15 Prov

35 Kab/Kota

2012:

20 Prov

60 Kab/Kota

2013:

33 Prov

90 Kab/Kota

Dunia Layak Anak

(World Fit for Children)

Indonesia Layak Anak (IDOLA)

PERKEMBANGAN “KLA”

Catatan: Model KLA dimulai sejak tahun 2006 di 5 kabupaten/kota dan tahun 2007 di 10 kabupaten/kota

2014:

33 Prov

100 Kab/Kota

Menuju… KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK

29

I. ASPEK MANAJEMEN 1. PERENCANAAN : output dalam bentuk RAD;

terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan daerah (RPJMD dan/atau RKPD); dalam prosesnya melibatkan partisipasi anak (misal: melalui musrenbang) koordinator:Bappeda

2. PENGANGGARAN: pastikan semua rencana dalam RAD memperoleh alokasi anggaran peran legislatif: koordinator:Bappeda

3. PELAKSANAAN: RAD tidak hanya dilaksanakan oleh SKPD, tetapi juga dunia usaha dan masyarakat

30

Menuju… KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK

4. PEMANTAUAN: pelaksanaan RAD dipantau secara berkala 5. EVALUASI: pelaksanaan RAD dievaluasi setiap akhir tahun;

oleh pihak independen 6. PELAPORAN: hasil pelaksanaan RAD dilaporkan ke

pimpinan (dari GT Walikota/Bupati Gubernur Menteri PP dan PA dan Mendagri) koordinator: Badan/ Kantor/Unit PP dan PA

31

Menuju… KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK

II. ASPEK TAHAPAN PENGEMBANGAN 1. Diawali dan dilandasi oleh KOMITMEN pimpinan

daerah (Gubernur, Bupati, Walikota, Lembaga Legislatif, Dunia Usaha, Masyarakat SEMUA)

2. Bentuk GUGUS TUGAS: bisa memanfaatkan Tim/Pokja yang sudah ada; tahap awal: libatkan seluruh SKPD terkait (untuk pembagian tugas siapa mengerjakan apa); tahap berikutnya: libatkan Forum Anak (perwakilan anak), lembaga masyarakat, toga, toma, dunia usaha, dll; penetapan dengan SK Gubernur/Bupati/Walikota?

32

Menuju… KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK

3. Kumpulkan, olah dan analisis semua DATA ANAK; sehingga diketahui secara jelas besaran masalah anak, di mana saja lokasinya, dll

4. Buat RENCANA AKSI DAERAH (RAD) yang ditujukan untuk mengatasi masalah anak tujuan akhir RAD: pemenuhan hak-hak anak; pembagian peran jelas; dalam proses penyusunan libatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk libatkan anak; penganggaran jelas, dll (Catatan: Upayakan agar RAD terintegrasi dengan dokumen perencanaan daerah: RPJMD atau Renstrada/RKPD; sehingga terjamin pembiayaannya)

III. ASPEK SUBSTANSI 31 hak anak

1. HAK SIPIL DAN KEBEBASAN 2. LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN

ALTERNATIF 3. KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN 4. PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG DAN

KEGIATAN SENI BUDAYA 5. PERLINDUNGAN KHUSUS

33

Menuju… KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK

NEGARA DAN PEMERINTAH

Berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin

hak asasi setiap anak, tanpa membedakan suku, agama, ras,

golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum

anak, urutan kelahiran anak, kondisi fisik dan/atau mental (Pasal 21

UU 23/2002).

Berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan

sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak

(Pasal 22 UU 23/2002).

Menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak

dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau

orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak

(Pasal 23 UU 23/2002).

Wajib mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 23

UU 23/2002).

Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam

menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat

kecerdasan anak (Pasal 24 UU 23/2002).

34

Inti dari KLA

KABUPATEN/KOTA dimana anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal serta terlindungi

dari kekerasan dan diskriminasi

35

36

Anak adalah bagian dari masa kini dan pemilik masa depan …

Lindungi mereka dan penuhi hak-haknya…

www.kotalayakanak.org