8/17/2019 Panama Papers Tax Amensty

1/2

Panama Papers: Titik balik Pembenaran terhadap kebijakan Tax Amnesty di Indonesia

Angga Lesmana 13/349609/EK/19537

Pada awal bulan April tahun 2016, dunia digemparkan oleh kebocoran suatu dokumen yang

mengungkapkan para pengusaha, politisi, dan pejabat publik dibelahan dunia atas kepemilikan perusahaan

cangkangnya di Negara surga bebas pajak. Jutaan dokumen finansial dari sebuah firma hukum di Panama

atau dikenal dengan istilah  Panama Paper ini bocor dan menjadi red flag atas tindakan-tindakan

 pencucian uang. Di Indonesia sendiri, terdapat 899 individu dan perusahaan tercatat dalam dokumen

tersebut. Beberapa pejabat publik dan pengusaha ternama di Indonesia pun tersandung dengan kasus ini

seperti Harry Azhar Azis ketua BPK RI dan Sandiaga Uno pengusaha ternama di Indonesia yang sekarang

ini dikabarkan akan maju di pemiihan Gubernur DKI.

Currency Wars

Panama bukanlah satu-satunya Negara surga pajak, masih banyak Negara-negara yang menjadi primadona

untuk menyembunyikan kepemilikan asset. Menurut data yang diambil dari CIA World Factbook, Negara

dengan jumlah hutang eksternal terbanyak jika dibandingkan dengan GDP nya adalah Luxemburg

3.443%, UK 569%, Singapura 408%, dan Hongkong 334%. Dari indikator tersebut diduga bahwa kasus

Panama belum ada apa-apanya jika ternyata dokumen yang bocor adalah Negara-negara tersebut. Banyak

 Negara berperang di lahan ini untuk berlomba-lomba menjadi financial center dengan cara membuat surga

 pajak. Dari data tersebut juga, seharusnya Indonesia tidak terbuai dengan  Panama Paper, melihat fakta

 bahwa Singapura ternyata memiliki jumlah hutang eksternal yang fantastis, maka Indonesia patutmencurigai Singapura, jangan-jangan ternyata banyak asset orang Indonesia yang di parkir di Singapura.

Sampai saat ini diperkirakan jumlah dana warga asing yang diparkirkan di Singapura mencapai 70% dari

total dana perbankan yang ada di sana, dan sekitar 30%-50% diantaranya berasal dari Indonesia (

Baswir,2016). Peperangan untuk menjadi financial center ini semakin nyata. Jika Indonesia ingin ambil

 bagian dari permainan ini, maka akan lebih baik jika Indonesia tidak terlena dengan  panama papers dan

mulai menggempur Singapura agar dana yang terparkir di sana bisa “pulang kampung” ke Indonesia.

Sampai saat ini mungkin Indonesia masih terbentur dengan aturan yang berlaku atas kerahasian nasabah

di sana, namun dengan berlakunya kesepakatan pertukaran data otomatis di tahun 2017 mendatang, ini

menjadi angin segar sekaligus senjata bagi Indonesia dalam menghadapi pertarungan ini.

Pembenaran Tax Amnesty  

Tarik ulur pengesahan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak antara pemerintah dan DPR

 belum mendapatkan titik temu. Wacana pengampunan pajak ini dinilai kurang tepat oleh DPR karena

8/17/2019 Panama Papers Tax Amensty

2/2

seolah-olah pemerintah terlalu lunak kepada para penghindar pajak dan tidak mengapresiasi para

 pembayar pajak yang taat. Di sisi lain, pemerintah menganggap kebijakan ini dapat mendatangkan banyak

manfaat di tengah kondisi fiskal yang tertekan. Dalam APBN 2016, pemerintah memproyeksikan

 penerimaan pajak sebesar Rp 1.360 Triliun dan target ini sudah memperhitungkan adanya pengampunan

 pajak , oleh karena itu pemerintah beralasan jika kebijakan ini tidak segera disahkan maka potensi

 penerimaan pajak akan berkurang. Kondisi banyak harta warga negara Indonesai yang “diparkirkan” di  

luar negeri untuk mengindari pajak juga sebagai alasan pemerintah untuk segera menerapkan kebijakan

ini. Semangat pemerintah untuk menerapkan tax amnesty kembali menggebu setelah mencuatnya panama

 paper. Tax amnesty dianggap sebuah kebijakan yang kedepannya bakal banyak memberikan keuntungan

 bagi Indonesia. Diperkirakan Rp100 Triliun akan diperoleh di tahun ini jika tax amnesty segera diterapkan.

 Namun, kebijakan ini masih dianggap suatu kebijakan yang kurang tepat karena pemerintah terkesan

terburu-buru dalam memburu para pengemplang pajak dan tidak bermain rapih agar hasilnya lebih

maksimal. Pemerintah saat ini lebih mementingkan pemenuhan target penerimaan pajak dalam jangka

 pendek dengan menerapkan tax amnesty, padahal jika saja pemerintah mau menunggu sampai

diberlakukannya kesepakatan pertukaran data otomatis di tahun 2017, hasilnya akan jauh lebih besar

dimana besaran tarif yang harus dibayar sebesar 48%, sedangkan tax amnesty hanya 2%. Di tahun 2017,

Indonesia bisa ambil peran dalam pertarungan melawan para penghindar pajak dengan lebih difokuskan

 pengejaran di Singapura. Singapura menjadi lebih sangat strategis dibanding dengan Negara lainnya

termasuk Panama sendiri mengingat diprediksikan dana masyarakat Indonesia yang terparkir di sana

sangat banyak. Jika pemerintah masih tetap ingin memberlakukan tax amnesty, maka ini menjadi

 pertanyaan besar   mengingat kebijakan pertukaran data otomatis akan berlaku secara efektif pada

September 2017. Jangan-jangan penerapan tax amnesty ini merupakan titipan para penghindar pajak untuk

menyelamatkan diri dari perangkap pelaksanaan kebijakan tersebut

Referensi

Baswir, R. (2016, April 12). Panama Papers, Surga Pajak, dan Pencucian Uang. Yogyakarta. 

Silalahi, M., Klara, I., & Anjar, A. (2016, April). Investigasi Tempo: Panama Papers. Retrieved April 25, 2016, from

Tempo Web Site: https://investigasi.tempo.co/panama/