P-ISSN : 2301-8887 VOLUME 1 No.2 November 2019 E-ISSN ...

P-ISSN : 2301-8887 VOLUME 1 No.2 November 2019E-ISSN : 2714-7738

1 | Jurnal Public Administration, Buisness and Rural Development PlanningSTIA LPPN PADANG

DARI GOOD GOVERNANCE KE SOUND GOVERNANCE: REFORMASI PRINSIPDAN REGULASI PELAYANAN PUBLIK DI BADAN PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Nasrizal1, Afriva Khaidir2, Syamsir3

[email protected] Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi LPPN Padang

2,3 Program Studi Magister Administrasi Publik FIS UNP

Abstract

This research is start from the various problems in practical reformation and inovation oflocal goverment in public service realization, especially in implementation of investmentaffair and integrated license service. Based on data and result of analysis are found thatrealization of reformation and public service inovation in Board of Investment andIntegrated License Service at Lima Puluh Kota Regency is not running well. Reformationpractical and public sevice inovation all this time have many problems because of minimumbudget factor, less of human resources, minimum of tools and infrastructures andinformation technology. Public service approach that are used is based on goodgovernance principles with Structural Adjustment Programs (SAPs) pattern that havestandardized in Standard Operational System (SOP) that tend to awkward and thedimensions of sound governance is not fulfill yet. Based on the riil condition fromrealization of reformation and inovation that public service, it can be arranged the ideas toreform the principle and public service regulation in Board of Investment and IntegratedLicense Service at Lima Puluh Kota Regency.

Key Word: Good Governance, Sound Governance, Reformation and Public Service

1. PENDAHULUANMemperhatikan berbagai

persoalan pengembangan inovasipemerintah daerah yang meliputibanyak dimensi, tampak bahwapengembangan inovasi pemerintahdaerah masih dilanda persoalan yangcukup kompleks.Dalam konteks ini,inovasi penyelenggaraan pemerintahandaerah yang menjadi obyek penelitianadalah terbatas pada inovasi yangberhubungan dengan pelayanan publikkhususnya penanaman modal dan

pelayanan perizinan. Jadi penelitian initidak akan meneliti seluruh urusanpemerintahan yang telah diserahkankepada daerah otonom, tetapi hanyamenyangkut kewenangan mengaturdan mengurus urusan pelayanan publiktentang penanaman modal danpelayanan perizinan pada daerahotonom kabupaten/kota.

Inovasi penyelenggaraanpelayanan publik bidang penanamanmodal dan pelayanan perizinan pentinguntuk dikaji secara ilmiah, karena



pelayanan bidang penanaman modaldan pelayanan perizinan merupakansalah satu kebutuhan dasarmasyarakat. Sehingga keberhasilanpemerintah daerah dalam mengelolaurusan bidang penanaman modal danpelayanan perizinan menjadi variabelpenting untuk mewujudkan hakekatdari kebijakan desentralisasi yaitukesejahteraan rakyat di daerah.

Kebijakan dan program dibidang penanaman modal danpelayanan perizinan terpadu yang telahdilakukan oleh pemerintah KabupatenLima Puluh Kota, sebenarnya telahdirintis sejak tahun 2007 dengandibentuknya PTSP di Kabupaten LimaPuluh Kota yang kemudian pada tahun2011 diubah menjadi BadanPenanaman Modal dan PelayananPerizinan Terpadu (Peraturan DaerahNomor 11 Tahun 2011).

Isu aktual yang berkembangdewasa ini adalah adalah rendahnyakinerja Badan Penanaman Modal DanPelayanan Perizinan TerpaduKabupaten Lima Puluh Kota dalammengelola pelayanan perizinan yangberdampak pada belum tercapainyabeberapa indikator pelayanan publik.Selanjutnya dalam rangka penilaiankelembagaan pelayanan publik, ukuranyang umum digunakan dalampenilaian pelayanan publik adalahmerujuk pada Peraturan MenteriNegara Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi BirokrasiNomor : 7 Tahun 2010 Tentang

Pedoman Penilaian Kinerja UnitPelayanan Publik.

Berdasarkan analisis gambaranpelayanan, kajian hasil evaluasipelaksanaan Rencana Kerja, sertakajian terhadap pencapaian kinerjaRenstra BPMPPT Kabupaten LimaPuluh Kota, maka dapat diidentifikasiisu-isu penting yang terkait denganpenyelenggaraan tugas dan fungsiBPMPPT Kabupaten Lima Puluh Kotasebagai berikut:a. Belum optimalnya penyederhanaan

perizinan dan non perizinanpenanaman modal.

b. Belum optimalnya pemberian localinsentif bagi investor.

c. Masih belum optimalnyakelembagaan instansi penanamanmodal.

d. Masih belum optimalnya promosidan kerjasama penanaman modal.

e. Masih terbatasnya data potensiinvestasi yang akurat dan terkini.

Mengacu pada alur pemikiranlatar belakang dan identifikasi masalahyang diuraikan, maka dirumuskanbeberapa masalah penelitian yangbertujuan untuk mempertajam kajiandalam penelitian ini. Beberaparumusan masalah penelitian tersebutmeliputi: 1. Bagaimanakah reformasipelayanan publik di Badan PenanamanModal dan Pelayanan PerizinanTerpadu Kabupaten Lima Puluh Kota?2. Bagaimanakah inovasi pelayananpublik di Badan Penanaman Modaldan Pelayanan Perizinan TerpaduKabupaten Lima Puluh Kota?



3. Faktor-faktor apa sajakah yangmendukung dan menghambat inovasidi Badan Penanaman Modal danPelayanan Perizinan TerpaduKabupaten Lima Puluh Kota?

2. TINJAUAN KEPUSTAKAAN:a. Prinsip-Prinsip Good Governance

Dalam konteks pembangunan,good governance sebenarnya berkaitandengan awal mula kemunculantuntutan akan prasyarat politik yangdikenakan pada program-programbantuan pembangunan (aidprogrammes) yang ditawarkan olehinternational financial institutions(IFIs), yaitu the InternationalMonetary Fund (IMF) dan the WorldBank serta beberapa Negara Baratkepada beberapa Negara Sub-SaharanAfrica (terutama bilateral aid policies)(Crook & Manor 1995; Nanda 2006).

Kemunculan pertama dari pinsipgood governance adalah pada tahun1989 (Adrian Leftwich 1993) ketikaThe World Bank memberikan laporantentang permasalahan pembangunan diAfrika yang disinyalir disebabkan olehpersoalan penggunaan kekuasaanpolitik untuk mengatur urusan-urusanNegara. Banyak kalangan mengatakanbahwa good governance merupakanpembaruan pemikiran tentang sektorpublik, struktur administrasi danpolitik Negara-negara berkembang(Uddin & Joya 2007: 7).

Adapun yang menjadi elemen-elemen inti dari good governancemenurut UNDP (dalam LAN dan

BPKP, 2000:7; seperti dikutipTangkilisan, 2005:114), adalah sebagaiberikut:1)Participation. Setiap warga

negara mempunyai suara dalampenbuatan keputusan, baik secaralangsung maupun melaluiintermediasi institusi legitimasiyang mewakili kepentingannya.

2)Rule of law. Kerangka hukum harusadil dan dilaksanakan tanpapandang bulu, terutama hukumuntuk hak asasi manusia.

3)Transparancy (tranparansi) yangdibangun atas dasar kebebasan arusinformasi.

4)Responsiveness. Setiap lembagadan proses penyelenggaraanpemerintahan dan pembangunanharus mencoba melayani sikapstakeholders.

5)Consensus orientation. Goodgovernance menjadi perantarakepentingan yang berbeda untukmemperoleh pilihan terbaik bagikepentingan yang lebih luas, baikdalam hal kebijakan-kebijakanmaupun prosedur.

6)Equity. Semua warga negaramempunyai kesempatan untukmeningkatkan atau menjagakesejahteraan mereka.

7)Efectiveness and effeciency. Proses-proses dan lembaga-lembagamenghasilkan produknya sesuaidengan yang telah digariskan,dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia sebaikmungkin.



8)Acountability. Para pembuatkeputusan dalam pemerintahan,sektor swasta dan masyarakat (civilsociety), bertanggung jawab kepadapublik dan lembaga-lembagastakeholders.

b. Dimensi – Dimensi SoundGovernance

Perkembangan mutaakhiradministrasi publik telah bergeser dariGood Governance ke SoundGovernance. Pada dasarnya, teorisound governance yang ditawarkanoleh Ali Farazmand (2004) merupakansolusi atas problematik publik yangbelum diatasi oleh perspektifsebelumnya seperti old publicadministration (OPA), new publicmanagement (NPM), reinventinggovernment dan new public service(NPS) yang dianggap tidak mampumerespond transformasi global.Kondisi ini memunculkan keyakinanAli Farazmand bahwa soundgovernance akan mampu memperkuatkapasitas governance dalam mengaturpublic affairs. Sound governancememiliki dua bentuk utama yaknientrepreneurial models of government,yang dalam perspektif sebelumnyasama dengan konsep new publicmanagement (NPM) dan social andpolitical governance yang olehDenhardt (2003) dikenal dengankonsep new public service (NPS).Fokus sound governance lebih tertujukepada alternative penguatan konsepgood governance. Hal ini sesuai

dengan dengan pandangan AliFarazmand (2004) sebagai berikut:

“konsep Sound Governancedigunakan sebagai konsepalternative terhadap GoodGovernance. Pertama, soudgovernance elemennya lebihkomprehensif dibandingkan dengankonsep good governance, karenasound governance memasukkanpentingnya elemen kepemerintahanglobal atau internasional(governance global orinternational). Kedua, soundgovernance memasukan aspekteknis normatif dan sifat rasionaldari good governance. Ketiga,sound governance memiliki seluruhkualitas karakterisitikkepemerintahan yang unggulterhadap good governance, kuatsecara teknis, professional,organisasi, manajerial, politik,demokratis, maupun secaraekonomis. Keempat, soundgovernance sesuai dengan nilai-nilai konstitusional dan responsifterhadap norma -norma, aturan, dankekuatan internasional. Kelima,Sound Governance adalah sebuahkonsep ilmiah yang di gali dariPersia”.

Teori sound governancemenawarkan beberapa dimensistrategis governance dalam konteksadministrasi publik:1) Process. Dimensi ini mengatur

segala interaksi yang diperankanoleh setiap level of governance.



2) Structure. Dimensi ini terkaitdengan sejumlah struktur yangterdiri dari elemen konstitutif, actorpemerintahan, regulasi, prosedur,kewenangan yang akanmelegitimasi proses pelaksanaangovernance.

3) Cognition and values. Dimensi inimenghendaki munculnya nilai yangsehat dan dinamis dalam setiapstruktur dan proses governance.Misalnya, menghindari systembirokrasi yang tidak sehat,menciptakan diskreasi danmemperkuat legitimasi.

4) Constitution. Dimensi ini bertujuanmenciptakan sumber legitimasiyang jelas dalam systemgovernance.

5) Organization and institution.Dimensi ini menjelaskan bahwainstitusi tanpa organisasi akanmenyebabkan pemerintahan yangtidak kokoh/kuat (unsoundgovernance). Organisasi daninstitusi adalah komponen integralbagi sound governance.

6) Management and performance.Dimensi ini bertujuan untukmenciptakan efisiensi danefektivitas governance dalamrangka memunculkan kompetisi,legitimasi dan menghindari patologibirokrasi.

7) Policy. Dimensi ini bertujuan untukmemandu dan memberikan arahanbagi institusi public mencapaitujuan dan target yang diinginkan.

8) Sector. Tujuan dimensi ini adalahmenciptakan koordinasi kerjasama,dan pembagian kewenangan antarlevel of governance. Kekutan inilahyang menyebabkan dimensisektoral ini merupakan fitur yangmembentuk semua dimensi laindalam sound governance.

9) International and globalizationforces. Dimensi ini menegaskanperan elemen intrenasional sebagaiactor global governance dalammelaksanakan pilihan kebijakan,mengontrol institusi finansial,politik, ekonomi strategis di dunia.Dimensi ini dapat diterapkan padadunia ketiga tergantung padamasing-masing kadar kesuksesandan efektivitas.

10) Ethics, accountability, andtransparency. Dimensi ini bertujuanuntuk menghindari penyalahgunaankekuasaan dalam birokrasi sehinggasangat perlu dibutuhkan nilai etika,akuntabilitas, transparansi dalamsetiap aktivitas governanc

c. Pelayanan PublikSecara umum terminologi publik

atau public mempunyai artimasyarakat atau umum(diperlawankan dengan privat). Istilahpublic maupun privat berasal daribahasa latin, dimana public berarti ”ofthe people” (menyangkut rakyat ataumasyarakat sebagai bangsa berhadapandengan negara), sedangkan privatberarti ”set a part” (bagian terpisahdari rakyat atau masyarakat), dengandemikian, istilah public dapat



disimpulkan sebagai kumpulan orangatau manusia dalam hubungannyadengan dan atau kapasitasnya selakupenyandang kepentingan komunal darikewarganegaraan suatu negara.Adapun istilah privat menunjukkepada orang per orang dalamkapasitas individu berhadapan denganindividu yang lain (Sugiyanto, 2004:63-64).

Taliziduhu Ndraha memberikanbatasan pengertian pelayanan sebagaiberikut:

“Pelayanan (service) meliputi jasadan pelayanan. Jasa adalahkomoditi sedangkan layananpemerintah kepada masyarakatterkait dengan suatu hak dan lepasdari persoalan apakah pemeganghak itu dapat dibebani suatukewajiban atau tidak. Dalamhubungan ini dikenal adanya hakbawaan (sebagai manusia) dan hakpemberian. Hak bawaan itu selalubersifat individual dan pribadi,sedangkan hak berian meliputi haksosial politik dan hak individual.Lembaga yang berkewajibanmemenuhi hak tersebut adalahpemerintah, kegiatan pemerintahuntuk memenuhi hak bawahan danhak berian inilah yang disebutpelayanan pemerintah kepadamasyarakat”. (Ndraha, 1997:14).

Keputusan MenteriPendayagunaan Aparatur NegaraNo.81/1993 yang kemudiandisempurnakan dengan KeputusanMenteri Pendayagunaan Aparatur

Negara No.63/2003 tentang PedomanUmum Penyelenggaraan PelayananPublik mendefinisikan pelayananpublik sebagai berikut:

“Segala kegiatan pelayanan yangdilaksanakan oleh penyelenggarapelayanan publik sebagai upayapemenuhan kebutuhan penerimapelayanan maupun pelaksanaanketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelenggarapelayanan publik adalah instansipemerintah yang meliputi satuankerja/ satuan organisasiKementerian, Departemen,Lembaga Pemerintah NonDepartemen, KesekretariatanLembaga Tertinggi dan TinggiNegara, serta instansi pemerintahlainnya, baik pusat maupun daerahtermasuk Badan Usaha MilikNegara, Badan Hukum MilikNegara dan Badan Usaha MilikDaerah”.

Pada hakikatnya pelayananpublik adalah pemberian pelayananprima kepada masyarakat yangmerupakan perwujudan kewajibanaparatur negara sebagai abdimasyarakat. Untuk itu dalamKeputusan Menteri PendayagunaanAparatur Negara No. 63/2003,penyelenggaraan pelayanan publikdapat dikelompokkan menjadi :1. Kelompok pelayanan

administratif yaitu pelayanan yangmenghasilkan berbagai bentukdokumen resmi yang dibutuhkan



oleh publik, misalnya statuskewarganegaraan, sertifikatkompetensi, kepemilikan ataupenguasaan terhadap suatu barangdan sebagainya. Dokumen-dokumen ini antara kain KartuTanda Penduduk (KTP), AktePernikahan, Akte Kelahiran, AkteKematian, Buku Pemilik KendaraanBermotor (BPKB), Surat IzinMengemudi (SIM), Surat TandaNomor Kendaraan Bermotor(STNK), Ijin Mendirikan Bangunan(IMB), Paspor, SertifikatKepemilikan/ Penguasaan Tanahdan sebagainya.2. Kelompok Pelayanan Barang

yaitu pelayanan yangmenghasilkan berbagai bentuk /jenis barang yang digunakanoleh publik, misalnya jaringantelepon, penyediaan tenagalistrik, air bersih dan sebagainya.

3. Kelompok Pelayanan Jasa yaitupelayanan yang menghasilkanberbagai bentuk jasa yangdibutuhkan oleh publik,misalnya pendidikanpemeliharaan kesehatan,penyelengaraan transportasi, posdan sebagainya.

d. Reformasi Dan Inovasi PelayananPublik (Public Services InnovationAnd Reform)

Grindle dan Thomas (1991:4)menjelaskan bahwa kebijakan (policy)reformasi pelayanan publik itu

haruslah diarahkan untuk mencermatidan membenahi berbagai kesalahankebijakan di masa lalu maupunkebijakan yang berlaku sekarang sertamekanisme pengaturan kelembagaanyang ada. Reformasi pelayanan publikitu harus menjangkau perubahan yangmendasar dalam rutinitas kerjaadministrasi, budaya birokrasi, danprosedur kerja instansi pemerintahguna memungkinkandikembangkannya kepemimpinan yangberwatak kerakyatan pada birokrasipublik.

Dengan mempertimbangkan isu-isu sentral, tuntutan, kritik dan keluhanmasyarakat akan buruknya kualitaspelayanan publik, maka kiranya perlumereformasi kemampuan pemerintahdalam mengatur penyediaan jasapelayanan publik. Beragam pelayananpublik yang responsif, kompetitif danberkualitas kepada warga masyarakat,mutlak harus menjadi mindset bagisetiap penyelenggara pelayananpublik. Dilihat dari perspektifgovernance, reformasi di sektorpelayanan publik itu dapat kitapandang sebagai upaya mengubahparadigma atau model yang selama inidipakai dalam memerintah masyarakat(modes of goverming society). Hal inidimaksudkan agar dalam lingkunganyang enderung terus berubah lembagapenyelenggara pelayanan publik itutetap relevan, memiliki kinerja yangtinggi, efisien dan mampu menjawabberagam tantangan baru yang terusmenggelinding.



Peter Drucker (1986)berpendapat bahwa setiap organisasiperlu suatu kompetensi inti (corecompetence), yaitu inovasi. Inovasimendorong pertumbuhanorganisasional, meningkatkankeberhasilan masa yang akan datang,dan merupakan mesin yangmemungkinkan oranisasi bertahan darikerentanan (viability). Inovasi adalahtindakan yang memberi sumber dayakekuatan dan kemampuan baru untukmenciptakan kesejahteraan. Inovasimencakup hal-hal sebagai berikut:1) Innovation is creating new ideas

and getting them to work.2) Innovation is not science or

technology.3) Innovation creates new wealth

rather than knowledge.4) Innovation is turning an ideas into

a business success.5) Innovation is a change in the

economic or social environment.6) Innovation must be user focused.7) Innovation = invention +

exploitation8) Exploitation = everything involved

in implementation orcommercialization

9) Innovation is a newness in the senseof not having been done before, butwith a little bit of slack.

10) Innovation = invention +implementation +commercialization.

11) Every invention is (a) newcombination of (b) preexisting

knowledge which (c) satisfies somewant (Gaynor, 2002).

Drucker (1986) menyatakanbahwa secara spesifik, inovasi yangsistematis berarti memonitor tujuhsumber peluang inovasi. Empatsumber yang pertama terdapat didalam organisasi, baik usaha maupunlembaga pelayanan masyarakat, atau didalam organisasi. Selanjutnya tigasumber yang kedua merupakanperubahan yang terjadi di luarorganisasi. Selanjutnya terdapat limaprinsip yang dapat menumbuhkaninovasi dari dalam diri individu atauorganisasi. Kelima pronsip yangdimaksud meliputi:1) Inovasi yang mempunyai tujuan

dan sistematis, dimulai denganmenganalisis sumber peluanginovatif

2) Inovasi yang bersifat konseptualdan perseptual. Keharusan inovasiadalah pergi keluar untuk melihat,bertanya, dan mendengarkan,memperhatikan para pelanggan,para pemakai, mempelajari harapanmereka, menilai kebutuhan mereka

3) Agar efektif sebuah inovasi harussederhana dan harus difokuskan

4) Inovasi yang efektif dimulai darikecil, pertama kali membutuhkandana seadanya, orang seadanya, dansekedar pasar yang kecil danterbatas

5) Sebuah inovasi yang berhasil harusmengarah pada kepemimpinan didalam lingkungan tertentu.



Pengertian inovasi dapat puladipahami dalam konteks manajemensektor publik. Pemahaman inidikemukakan oleh Cohen dan Elmicke(1998:2-3) yang mengemukakanbahwa inovasi manajemen sektorpublik selalu berkaitan dengan aspekdesign dan management terhadap suatukebijakan dan program. Rancangankebijakan berhubungan perumusankebijakan (policy formulation).Sedangkan manajemen suatu programterkait dengan pelaksanaan kebijakan(policy implementation). Pemahamantersebut diungkapkan oleh Cohen danElmicke, dalam kalimat sebagaiberikut: “The development andimplementation of new policy designsand new standard operatingprosedures by public organizations toaddress public policy problems”(“pembangunan dan implementasidisain baru kebijakan dan SOP yangbaru oleh organisasi publik adalahuntuk menyelesaikan permasalahankebijakan publik”).

Watson (1999:4) menyatakanbahwa lahirnya suatu inovasi dalampemerintahan biasanya melalui tigaskenario. Pertama, munculnyatindakan inovatif karena adanya responatau tanggapan terhadap krisis yangterjadi dalam organisasi. Kedua,menghadirkan manajer-manajer publikyang luar biasa dan memilikidukungan politik yang kuat di dalamorganisasi. Ketiga, inovasi lahir hanyadari organisasi yang menyadari dan

menangkap adanya peluang untukmelakukannya.

Jenis inovasi di sektor publikmenurut Halvorsen (2005:5), yangmembagi tipologi inovasi di sektorpublik seperti berikut ini:1) A new or improved service

(pelayanan baru atau pelayananyang diperbaiki), misalnyapelayanan kesehatan di rumah.

2) Process innovation (inovasiproses), misalnya perubahan dalamproses penyediaan pelayanan atauproduk.

3) Administrative innovation (inovasibersifat administratif), misalnyapenggunaan instrumen kebijakanbaru sebagai hasil dari perubahankebijakan.

4) System innovation (inovasi sistem),adalah sistem baru atau perubahanmendasar dari sistem yang adadengan mendirikan organisasi baruatau bentuk baru kerjasama daninteraksi.

5) Conceptual innovation (inovasikonseptual), adalah perubahandalam outlook, seperti misalnyamanajemen air terpadu ataumobility leasing.

6) Radical change of rationality(perubahan radikal), yang dimaksudadalah pergeseran pandanganumum atau mental matriks daripegawai instansi pemerintah.

Mulgan dan Albury (2003:3),menyatakan bahwa inovasi yangsukses adalah merupakan kreasi danimplementasi dari proses, produk,



layanan, dan metode pelayanan baruyang merupakan hasil pengembangannyata dalam efisiensi, efektivitas ataukualitas hasil. Oleh karena itu inovasitelah berkembang jauh daripemahaman awal yang hanyamencakup inovasi dalam produk(products & services) dan prosessemata. Inovasi produk atau layananberasal dari perubahan bentuk dandesain produk atau layanan, sementarainovasi proses berasal dari gerakanpembaruan kualitas yang berkelanjutandan mengacu pada kombinasiperubahan organisasi, prosedur, dankebijakan yang dibutuhkan untukberinovasi.

3. METODE PENELITIANJenis metode penelitian ini

adalah studi kasus (case study) dengantipe penelitian kualitatif. Sumber datadiperoleh dari Sumber data primeryang langsung diambil dari sumbernyayaitu berupa observasi dan wawancarayang dilakukan di Badan PenanamanModal Dan Pelayanan PerizinanTerpadu Kabupaten Lima Puluh Kota.Sumber data sekunder, diperoleh daridata-data yang ada sebelumya berupacatatan-catatan, koran, dokumen,laporan, dan sumber-sumber lain yangberhubungan dengan paradigmapelayanan di Badan Penanaman ModalDan Pelayanan Perizinan TerpaduKabupaten Lima Puluh Kota. Teknikpengumpulan data yang digunakanadalah: Dokumentasi, Wawancaramendalam, Pengamatan langsung.

Analisis data dalam penelitian inidilakukan dengan dua model, yaitupertama, model interaktif yangdikembangkan oleh Miles danHuberman (1994: 12) yang dimulaidengan pengumpulan data, reduksidata, penyajian data, dan pengambilankesimpulan atau verifikasi. Keduamodel analysis case studydikembangkan oleh Robert K. Yin(1989: 140-150) yang membagi tigateknik analisis untuk studi kasus, yaitu(1) penjodohan pola, yaitu denganmenggunakan logika penjodohan pola.Logika seperti ini membandingkanpola yang didasarkan atas data empirikdengan pola yang diprediksikan (ataudengan beberapa prediksi alternatif).Jika kedua pola ini ada persamaan,hasilnya dapat menguatkan validitasinternal studi kasus yangbersangkutan; (2) pembuataneksplanasi, yang bertujuan untukmenganalisis data studi kasus dengancara membuat suatu eksplanasi tentangkasus yang bersangkutan dan (3)analisis deret waktu, yang banyakdipergunakan untuk studi kasus yangmenggunakan pendekatan eksperimendan kuasi eksperimen.

4. PEMBAHASANa. Reformasi Pelayanan Publik Di

Badan Penanaman Modal DanPelayanan Perizinan TerpaduKabupaten Lima Puluh Kota

Kebijakan (policy) reformasipelayanan publik harus diarahkanuntuk mencermati dan membenahi



berbagai kesalahan kebijakan di masalalu maupun kebijakan yang berlakusekarang serta mekanisme pengaturankelembagaan yang ada. Reformasipelayanan publik itu harus menjangkauperubahan yang mendasar dalamrutinitas kerja administrasi, budayabirokrasi, dan prosedur kerja instansipemerintah guna memungkinkandikembangkannya kepemimpinan yangberwatak kerakyatan pada birokrasipublik.

Pemerintah Kabupaten LimaPuluh Kota telah berupaya untukmelakukkan reformasi pelayananpublik di Badan Penanaman ModalDan Pelayanan Perizinan Terpaduberdasarkan pada: Pertama,Permendagri No. 24 tahun 2006tentang pembentukan lembagapelayanan perizinan terpadu satu pintudengan mendirikan instansi perizinanterpadu pada tahun 2007 dengan namaKPPSA (Kantor Pelayanan PerizinanSatu Atap) dan pada tahun 2011KPPSA di rubah menjadi BPMPPT(Badan Penanaman Modal DanPelayanan Perizinan Satu Pintu).

Kedua, Undang-Undang Nomor.25 Tahun 2009 tentang reformasipelayan publik dan PeraturanPemerintah No.96 tahun 2012, sertaKetiga, Peraturan Bupati Lima PuluhKota No. 64 Tahun 2015 tentangpendelegasian wewenang perizinandan non perizinan dari Bupati padaKepala BPMPPT dan Peraturan BupatiLima Puluh Kota No.65 tahun 2015tentang SOP pada BPMPPT.

Pelaksanaan reformasi pelayananpublik di BPMPPT Kabupaten LimaPuluh Kota menganut prinsip-prinsipGood Governance yang dituangkandalam Perbub Lima Puluh Kota No. 65Tahun 2015 BAB IV pasal 5 tentangasas pelayanan, dan asaspenyelenggaraan pelayanan perizinandan non perizinan sebagaimanatercantum dalam Perbub Lima PuluhKota No. 64 Tahun 2015 BAB IIIPasal 3 tentang asas pelayanan sebagaiberikut:1) Transparan, yaitu bersifat terbuka,

mudah dapat diakses oleh semuapihak yang membutuhkan sertamudah dimengerti.

2) Akuntabel, yaitu dapatdipertanggungjawabkan sesuaidengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

3) Partisipatif, yaitu mendorong peranserta masyarakat dalampenyelenggaraan pelayananperizinan dan non perizinan denganmemperhatikan aspirasi, kebutuhandan harapan masyarakat.

4) Kesamaan Hak, yaitu tidakmembedakan suku, ras, agama,golongan, gender dan statusekonomi.

5) Efisien, yaitu proses pelayananperizinan dan non perizinan tidakberbelit-belit dan tidak melibatkanpersonel yang melebihi beban danvolume kerja yang berdampak padabiaya.

6) Efektif, yaitu proses pelayananperizinan dan non perizinan



dilakukan berdasarkan tata carayang cepat tepat sesuai dengan yangtelah ditetapkan.

7) Keseimbangan antara Hak danKewajiban, yaitu pemberi danpenerima pelayanan perizinan dannon perizinan harus memenuhi hakdan kewajiban masing-masingpihak.

8) Professional, yaitu pemprosesanperizinan dan non perizinanmelibatkan keahlian yangdiperlukan, baik dalam memberikanpelayanan, pengadministrasian,penelitian lapangan, pengukurandan penilaian kelayakan, yangmasing-masing dilaksanakanberdasarkan tata urutan danprosedur yang telah ditetapkan.

Kalau disimak ulang pendapatdari Ali Farazmand (2004) yangmengatakan bahwa Good Governancemerupakan Structural AdjusmentProgrames (SAPs) dari lembaga-lembaga donor internasional, yangmana program-program ini bertujuanpenyamarataan tentang prinsip-prinsipdalam pelayanan publik. SAPs inisangat tidak menghormati kompetensilokal dalam memberikan pelayanpublik dan SAPs sangat bertentangandengan otonomi daerah yang sedangberjalan di Indonesia, di mana daerahdiberikan keleluasaan dalam menantadaerah masing-masing sesuai denganpotensi lokal yang dimiliki.

Pelaksanaan good governanceuntuk berjalannya proses pelayananpublik yang prima, maka hanya ada

satu jalan yaitu bagaimanapemerintahan harus menjalankanprinsip-prinsip yang digariskan dalamgood governance yaitu: participation,rule of law, transparancy,responsiveness, consensus orientation,equity, effectiveness and efficiency,accountability, strategic vision.Karena itu, konsep good governancemenimbulkan kritik yang serius danjuga pujian di seluruh dunia. Salahseorang pengeritik tersebut adalahPresiden Tanzania Yulius K. Nyerereyang menjadi keynote speaker padakonferensi PBB tentang pemerintahandi Afrika tahun 1998. Beliaumengkritisi ide mengenai goodgovernance sebagai konsepimperialisme dan kolonialisme baru.Beliau memandang good governancesebagai konsep yang memaksakankekuasaan kepada negara-negaraberkembang dan terbelakang di Afrikadengan kekuasaan industrialis baratdan korporasi transnasionalnya(Sangkala, 2011: 15).

Karena adanya kelemahan dariGood Governance ini, maka padatahun 2004 Ali Farazmandmenciptakan suatu konsep barutentang tata pemerintahan yang dikenaldengan Sound Governancemempunyai pandangan berbeda danlebih melihat pada proses menujutercapainya tujuan, dari padamembahas bagaimana (prinsip-prinsip)dilakukan untuk mencapai tujuan.Kendati demikian di dalam soundgovernance masih menekankan



perlunya prasyarat-prasyrat dasaruniversal terkait demokrasi,transparansi, dan akuntabilitas. Untukitu titik tekan dari sound governanceadalah fleksibilitas dan ini dibutuhkan“inovasi” yang kemudian menjadi ruhimplementasi sound governance dalampraktek pemerintahan” (MR KhairulMuluk 2012: 9).

Sehubungan dengan pendapatSangkala dan Khairul Muluk di atas,maka dari data di lapangan diketahuibahwa Pemerintah Kabupaten LimaPuluh Kota telah mendirikan KantorPelayanan Satu Atap, KPSA ini telahmendapat pelatihan dari The AsianFondation yang bekerjasama denganPKSBE UNP untuk menerapkanprinsip-prinsip good governancedalam melasanakan reformasipelayanan di kabupaten lima PuluhKota bidang pelayanan perizinan.Terpilihnya KPSA Kabupaten LimaPuluh Kota dalam proyek The AsianFondation Fondation adalah karenapemerintah merespon dengan cepatPermendagri No.24 tahun 2006tentang keharusan pemerintah daerahuntuk mendirikan institusi PTSP.

Merujuk pada pendapat dariRhini Fatmasari, Eka Widyaputra danSri Sumiyati (2013) yang mengatakanbahwa pendirian KPSA di KabuatenLima Puluh Kota berdasarkan ataslahirnya Permendagri Nomor 24Tahun 2006 dan bukan karena adanyainisiatif dari dalam diri pemerintahkabupaten sendiri.

Ini berarti bahwa reformasipelayanan publik di Badan PenanamanModal Dan Pelayanan PerizinanTerpadu Kabupaten Limapuluh Kotaterbentuk karena adanya unsur tekanandari pemerintah pusat yaituPermendagri Nomor 24 Tahun 2006tentang kewajiban pemerintah daerahuntuk mendirikan institusi PelayananTerpadu Satu Pintu, dan PemerintahKabupaten Lima Puluh Kotameresponnya dengan mendirikanKPSA yang tak lama kemudianmendapat pelatihan dari The AsianFoundation yang bekerjasama denganPKSBE UNP yang secara otomatistelah mendoktrin KPSA dengan ide-ide good governance dalam melakukanpelayanan publik.

b. Inovasi Pelayanan Publik DiBadan Penanaman Modal DanPelayanan Perizinan TerpaduKabupaten Lima Puluh Kota

Inovasi-inovasi yang dilakukanoleh pemerintah dalam pelayananpublik dapat dikelompokkan menjadidua, yaitu; pertama invention, yaituinovasi yang benar-benar baru yangditemukan oleh pemerintah kabupaten/kota dan produk ini belum adasebelumnya baik pada kabupaten/kotayang bersangkutan maupun dipemerintah kabupaten/ kota lainnya.Kedua discovery, jenis inovasi inilebih sesuai dikatakan sebagaipembaruan atau penyempurnaan daripenemuan yang dahulu sudah ada).



Relevansi pentingnya inovasidiselenggarakan pada tingkatpemerintah kabupaten/kota denganjelas diungkapkan bahwa unitorganisasi pemerintah kabupaten/kotasangat dekat dengan masyarakatnya,sehingga dianggap mengetahui secarapasti masalah-masalah pada aras lokal.Demikian halnya masalah yangdihadapi masyarakat sudah barangtentu berbeda sehingga harus puladitangani dengan cara yang berbedapula. Ini berarti bahwa inovasikolaboratif akan lebih cocok untukmengatasi masalah sosial yangkompleks dibandingkan denganmenggunakan inovasi birokratis.Demikian pula inovasi kolaboratifakan lebih responsif dalammenghadapi tantangan lingkungan danekonomi (Faisal Afiff, 2013).

Dalam hal ini Supriyono (2007),menjelaskan bahwa otonomi yang luastelah memberikan kewenangan yangsangat besar kepada pemerintah daerah(kabupaten/kota) untuk mengatur danmengurus pemberian pelayanan publiksesuai dengan local choice dan localvoice masyarakatnya. Pemerintahdaerah memiliki peran besar (strongpublic sector) di bidang pelayananpublik, termasuk dalam mengaturberperannya kelompok masyarakat danpihak swasta. Oleh karena itu, kondisiini kiranya mendorong pemerintahdaerah untuk selalu mencari teknik danstrategi yang efektif untukmenjalankan fungsi pelayanan publik

memalui kebijakan dan program yanginovatif.

Inovasi yang dilakukan olehPemerintah Kabupaten Lima PuluhKota tentang penyelenggaraan urusanpenanaman modal dan pelayananperizinan terpadu berpedoman padaPasal 4 Permendagri No. 26 tahun2006. BMPPT Kabupaten Lima PuluhKota dalam pelayanannya telahmelakukan penyederhanaanpenyelenggaraan pelayanan terpadusatu pintu dengan mengedepankanprinsip mudah, cepat, transparan danbebas biaya kecuali izin gangguan/ HOdengan masa penerbitan dokumen 3hari kerja bagi persyaratan yang telahlengkap.

Dengan adanya prinsippelayanan yang mudah, cepat,transparan akan mendatangkankeuntungan bagi PemerintahKabupaten dan bagi masyarakatpengguna jasa pelayanan. Hal inisenada dengan hasil penelitian yangdilakukan oleh Afriva Khaidir, dkk(2008) di Kabupaten Solok tentangpenerapan OSS bahwa dampak OSSterhadap Iklim Usaha; Meningkatnyajumlah pelaku usaha yang memilikiizin (legal) dan Perluasan akses padaberbagai sumber daya. SementaraDampak OSS terhadap Pemda;Mengurangi beban administrasi,Meningkatkan pendapatan daerah,Memperbaiki citra pemerintah danmeningkatkan partisipasi publik.

Tentang manfaat dari programOSS ini juga dikemukakan oleh Errica



Dwi Tanti, Soesilo Zauhar, SitiRochmah (2013) bahwa Mekanismeperijinan OSS mampu memangkasbirokrasi, meminimalisir tatap mukayang identik dengan korupsi, kolusi,dan nepotisme, menciptakan systembirokrasi yang transparan, sertamemudahkan permohonan perijinanyang berpengaruh terhadapperkembangan dan pertumbuhanekonomi di Kota Pasuruan.

Inovasi harus memperhatikanbudaya dan karakteristik lokal, sebagaibagian dari proses adabtasi inovasiyang lebih baik. Pemanfaatan identitaslokal, tidak hanya strategis dalammendekatkan inovasi bagipenggunanya, tetapi juga bagian dariapresiasi atas keberadaan budaya yangada. Ini berarti inovasi yang dilakukanoleh pemerintah di daerah akan lebihoptimal hasilnya jika memperhatikanpotensi lokal (Yogi Suwarno, 2007).

Namun menurut Roberts(1999:99-101) proses inovasi dalamstruktur penyelenggaraanpemerintahan suatu negara, jugamendapat pengaruh dari tiga arenainstitusi yang berbeda, yakni (1)innovation by legislative design; (2)innovation by yudicial design; dan (3)innovation by management design.Terdapat reaksi yang cukup kuat dariindividu ataupun kelompok dari dalamarena institusi legislatif terkait denganperumusan kebijakan yang inovatif.Hal ini terjadi terutama pada negara-negara dengan sistem pemerintahanyang demokratis. Institusi pengadilan

juga dapat memberi pengaruh padakeputusankeputusan pemerintahdaerah dari aspek legalitasnya. Padatingkatan oprasional, secara teknissuatu kebijakan dan program yanginovatif juga sangat ditentukan olehkemampuan institusi perangkat daerahdalam implementasinya.

Inovasi yang terjadi di BPMPPTKabupaten Lima Puluh Kota mendapatpengaruh dari legislative design danmanagement design. Inovasi pelayananpublik di BPMPPT Kabupaten LimaPuluh Kota diperkuat denganditerbitkannya Peraturan BuapatiNomor 64 Tahun 2015 tentangPendelegasian Wewenang pelayananperizinan dan non perizinan dariBupati kepada Kepala BadanPenanaman Modal dan PelayananPerizinan Tepadu Kabupaten LimaPuluh Kota, dan diterbitkannyaPeraturan Buapati Nomor 64 Tahun2015 tentang Standar OperasionalProsedur Pelayanan pada BPMPPTKabupaten Lima Puluh Kota, makadengan kedua regulasi ini BPMPPTLima Puluh Kota akan lebih leluasaberkreasi, berinovasi pelayan dalamrangka pemberian layanan yangexpert, exelent kepada publik.

Inovasi di BPMPPT kabupatenLima Puluh Kota bila berpedomanpada pendapat Watson (1999)tergolong pada inovatif respon atautanggapan terhadap krisis yang terjadidalam organisasi, dan inovasi yang adadari organisasi yang menyadari danmenangkap adanya peluang untuk



melakukannya. Ini dapat di lihat daritemuan bahwa Di bidang layananpengaduan masyarakat, BPMPPTKabupaten Lima Puluh Kota juga telahberinovasi dengan menyebarkan kotakpengaduan ke-13 Kecamatan diKabupaten Lima Puluh kota yangdipusatkan di Kantor Kecamatan.

Pelaksanaan program inovasi diBPMMT Kabupaten Lima Puluh Kotasesuai dengan KepmenpanNo.63/KEP/M.PAN/7/2003 tentangpedoman pelayanan publik yang isinyamenjelaskan tentang standar dalampelayanan publik. Selain itupelaksanaan program inovasi inidinilai tidak hanya dapatmeningkatkan pelayanan kepadapengurus izin usaha, namun jugameningkatkan sumber Pendapatan AsliDaerah (PAD) dalam pembangunandaerah. Adapun inovasi sektor publikperlu untuk dikembangkan lagiterutama didalam pemberianpelayanan yang sesuai dengan tuntutanmasyarakat (Paramita Dwi Fitranti,2014).

Dapat dipahami bahwa, makainovasi-inovasi di BPMPPT LimaPuluh Kota terjadi dari respon atautanggapan terhadap krisis yang terjadidalam organisasi dan organisasi yangmenyadari dan menangkap adanyapeluang untuk melakukannya. Bilamerujuk pada karakteristik inovasiyang telah dijelaskan di atas, makatipologi inovasi yang ada di BPMPPTKabupaten Lima Puluh Kota lebihcenderung pada tipologi A new or

improved service (pelayanan baru ataupelayanan yang diperbaiki), Processinnovation (inovasi proses),Administrative innovation (inovasibersifat administratif), Systeminnovation (inovasi sistem).

c. Faktor Pendukung DanPenghambat Inovasi Di BadanPenanaman Modal Dan PelayananPerizinan Terpadu Kabupaten LimaPuluh Kota

1) Faktor Pendukung Inovasi DiBadan Penanaman Modal DanPelayanan Perizinan TerpaduKabupaten Lima Lupuh Kota

Terkait dengan faktor-faktorinovasi ini, pengembangan inovasisektor publik perlu pula dipahamibahwa terdapat faktor-faktor kritisyang lain. Faktor-faktor kritispengembangan inovasi tersebut,seperti yang dikemukakan oleh Muluk(2008:49) bahwa inovasi sektor publikbukanlah sebuah kondisi yang dapatsukses dijalankan dengan sebatas niatsaja apalagi terjadi dengan sendirinya.Oleh sebab itu dibutuhkan beberapafaktor untuk menjamin keberhasilanpengembangan sebuah inovasipemerintahan daerah. Beberapa faktorkritis tersebut antara lain: (1)kepemimpinan yang mendukunginovasi; (2) pegawai yang terdidik danterlatih; (3) budaya organisasi; (4)pengembangan tim dan kemitraan; dan(5) orientasi kinerja yang terukur.Tanpa kehadiran faktor-faktor inimaka terjadinya inovasi pemerintahan



akan menjadi sulit terealisasi. Dengandemikian, perlu terus diidentifikasifaktor-faktor kritis tersebut tersebutdan perlu pula dijaminketersediaannya.

Faktor yang menunjang inovasidi BPMPPT kabupaten Lima PuluhKota adalah adanya kepemimpinanyang mendukung inovasi, budayaorganisasi untuk melakukan pelayananprima meskipun belum terealisasisecara optimal, pengembangan tim dankemitraan, dan orientasi kinerja yangterukur. Faktor kunci keberhasilanreformasi pelayanan perizinan adalahleadership, desentralisasi kewenangan,komitmen birokrasi (Gek Sintha MasJasmin Wika dan Rosvita WalandaSitorus, 2011). Inovasi dalampemerintahan daerah ditentukan olehindividu, pemimpin, strukturorganisasi, proses pembelajaran,komunikasi dan dukungan eksternal(Achmad Nurmandi, 2006).

Dalam proses implementasiinovasi terdapat tiga perspektif yangsaling melengkapi, yakni (1) theindividual perspective, menekankanpada aktor individu sebagai pihakutama dengan prinsip the principalagents dalam melakukan inovasi; (2)the structural perspective,menganggap bahwa inovasi sangattententukan oleh karakteristikorganisasi (Slappendel, 1996: 109);dan (3) the interactive perspective,keberhasilan suatu inovasi merupakandampak dari kolaborasi antarakelompok individu, organisasi dan

sumber daya yang relevan (Styhre,2007: 14). Pendapat Styhre ini dikuatoleh Ladiatno Samsara (2013) bahwafaktor kekuatan inovasi adalahdukungan kuat dari pimpinan,penglibatan masyarakat dan evaluasirutin.

2) Faktor Penghambat InovasiBadan Penanaman Modal DanPelayanan Perizinan TerpaduKabupaten Lima Puluh Kota

Inovasi tidak terjadi secaramulus atau tanpa resistensi. Banyakdari kasus inovasi diantaranya justruterkendala oleh berbagai faktor.Biasanya budaya organisasi menjadifaktor penghambat terbesar dalammempromosikan sebuah inovasi.Selain faktor budaya organisasi,banyak lagi faktor yang dapatmenghambat tumbuhnya inovasidalam suatu organisasi.

Inovasi di BPMPPT KabupatenLima Puluh Kota terhambat olehfaktor; anggaran, belum terlaksananyae-government, sumberdaya aparaturyang rendah terutama dalampenguasaan IT, tidak adanya insentifbagi para pegawai. Anggaran sebagaipenghambat inovasi juga diungkapkanoleh Ladiatno Samsara (2013) bahwakelemahan inovasi disebabkan olehketerbatasan anggaran dari pemerintahpusat.

Hubungan antara angarandengan inovasi adalah partisipasianggaran memiliki hubungan yangpositif dan signifikan dengan kinerjamanajerial. Hal ini ditunjukkan dengan



nilai signifikansi sebesar 0,006 yangberada di bawah 0,05. Sehingga,semakin tinggi tingkat partisipasikaryawan dalam penyusunananggaran, kinerja yang dihasilkan olehkaryawan tersebut juga akanmengalami peningkatan yangsignifikan (Destaria Ferdiani, AbdulRohman, 2012).

Sementara itu, faktor sumberdaya manusia sebagai penghambatinovasi diungkapkan oleh WasistoRaharjo Jati (2011) yang mengatakanbahwa jika praktik New PublicManagement tidak diimbangi denganpenambahan sumberdaya aparatur daninfrastruktur pendukung makapelayanan menjadi lamban, tidakefektif dan tidak efisien.

Ismet Sulila (2008) berpendapatbahwa adanya transformasi peranSDM dari professional manjadistrategik menuntut adanyapengembangan SDM berbasiskompentensi agar kontribusi kinerjaSDM terhadap organisasi menjadi jelasdan terukur. Mengingat programpengembangan SDM adalah programyang berkesinambungan maka dalampelaksanaannya diperlukan prosespembelajaran yang berkelanjutan agardapat mendukung keberhasilanpeningkatan kinerja organisasi.

Faktor-faktor inovasi yangdisampaikan oleh Mulgan dan Albury,pada dasarnya menyangkut dua hal,yakni (1) faktor-faktor inovasi yangbersumber dari individu, baik pegawaimaupun pemimpinnya; dan (2) faktor-

faktor inovasi yang bersumber atauberkaitan dengan karakter organisasi.

3) Faktor - factor PenghambatInovasi

INNOVATION

(8). Cultureof risk aversion

(1).Reluctance to closedown failingprogrammes ororganisation

(2). Over-reliance onhigh performers assources ofinnovation

(7). Deliverypressures andadministrativeburders

(6). Short-termbudgetsand planninghorizons

(5). Poor skillsin activerisk or changemanagement

(4). No rewards orincentives toinnovate or adoptinnovations

(3).Technologiesavailable butconstraing

Sumber: dimodifikasi dari Mulgan &Albury (2003:31)

Keterangan: warna merah maronmerupakan penghambat inovasi diBPMPPT Kabupaten Lima Puluh Kota.5. KESIMPULANa. Reformasi Pelayanan Publik

Reformasi pelayanan publik diBadan Penanaman Modal DanPelayanan Perizinan TerpaduKabupaten Limapuluh Kota terbentukkarena adanya unsur tekanan daripemerintah pusat yaitu PermendagriNomor 24 Tahun 2006 tentangkewajiban pemerintah daerah untukmendirikan institusi PelayananTerpadu Satu Pintu dan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentangReformasi Pelayanan Publik, bukandatang dari inisiatif PemerintahKabupaten Lima Puluh Kota sendiri.Pemerintah Kabupaten Lima PuluhKota telah berupaya untuk melakukkanpembenahan pelayanan publik diBadan Penanaman Modal DanPelayanan Perizinan Terpadu dengan



mendirikan instansi perizinan terpadupada tahun 2007 dengan nama KPPSA(Kantor Pelayanan Perizinan SatuAtap), dan pada tahun 2011 KPPSA dirubah menjadi BPMPPT (BadanPenanaman Modal Dan PelayananPerizinan Terpadu).

Penerapan prinsip-prinsip goodgovernance dilakukan setengah hatioleh Badan Penanaman Modal DanPelayanan Perizinan TerpaduKabupaten Lima Puluh Kota, karenapada dasarnya masyarakat Lima PuluhKota adalah masyarakat yangmenganut budaya egaliter yang antiterhadap namanya pemaksaan danprogram-program penyeragaman yangdiusung oleh good governance. Olehkarena itu, penerapan prinsip-prinsipgood governance belum dapatdikatakan berhasil di BPMPPT LimaPuluh Kota khususnya

b. Inovasi Pelayanan PublikInovasi di BPMPPT Kabupaten

Lima Puluh Kota lebih cenderung padatipologi A new or improved service(pelayanan baru atau pelayanan yangdiperbaiki), Process innovation(inovasi proses), Administrativeinnovation (inovasi bersifatadministratif), System innovation(inovasi sistem), Conceptualinnovation (inovasi konseptual),

c. Faktor Pendukung danPenghambat inovasi

Faktor pendukung inovasi diBPMPPT Kabupaten Lima Puluh Kotaadalah adanya kepemimpinan yangmendukung inovasi, budaya organisasi

untuk melakukan pelayanan primameskipun belum terealisasi secaraoptimal, pengembangan tim dankemitraan, dan orientasi kinerja yangterukur. Inovasi di BPMPPT terhambatoleh faktor; anggaran, belumterlaksananya e-government,sumberdaya aparatur yang rendahterutama dalam penguasaan IT, tidakadanya insentif bagi para pegawai.

Daftar Pustaka

Achmad Nurmandi. 2006. InovasiOrganisasi Publik: Implementasiknowledge Managementmendorong Inovasi. JKAP,Volume. 10 Nomor. 2 tahun 2006.

Afriva Khaidir, dkk .2008. ProgramTechnical Assistance One-StopService bidang Perizinan diKabupaten Solok, Padang:PKSBE UNP

Destaria Ferdiani, Abdul Rohman. 2012.Pengaruh Partisipasi AnggaranTerhadap Kinerja ManajerialPegawai Sekretariat DaerahProvinsi Jawa Tengah: KomitmenOrganisasi Dan Persepsi InovasiSebagai Variabel Intervening..Diponegoro Journal ofAccounting, Vol.1, No. 1, Tahun2012.

Endang Larasati, 2008, “ReformasiPelayanan Publik (Public ServicesReform) Dan Partisipasi Publik”DIALOGUE” JIAKP, Vol. 5, No.2, Mei 2008 : 254-267



Errica Dwi Tanti, Soesilo Zauhar, SitiRochmah. 2013. “PelaksanaanReformasi Birokrasi DalamRangka Peningkatan PelayananPerijinan Terpadu Kota Pasuruan(Studi pada Badan PenanamanModal dan Pelayanan PerijinanTerpadu Kota Pasuruan)” JurnalAdministrasi Publik (JAP), Vol. 3,No. 1, Hal. 16-21.

Faisal Afiff. 2013. Sektor Publik dalambingkai inovasi kolaboratifInovasi. V.5, No.2 juni 2013

Farazman, A, ed. 2004. SoundGovernance: Policy andAdministrative Innovations.Connecticut: Praeger.

Gek Sintha Mas Jasmin Wika dan RosvitaWalanda Sitorus. 2011. ReformasiPelayanan Perizinan KotaSurakarta Initiatives forGovernance Innovation. FISIPOLUGM.

Grindle, Merille S., dan Thomas, John W.1991, Public Choices and PolicyChange : The Political-Economy ofReform in Developing Countries,Baltimore: John Hopkins UniversityPress

Herni Ramayanti, ImplementasiPelayanan Publik dalam EraOtonomi Daerah. FISIP UNBARAVolume 2, Nomor 3, Juni 2009,hal: 70-74

Ismet Sulila. 2008. Audit Kinerja SektorPublik Inovasi, Volume.5,Nomor.2, Juni 2008

Khairul Muluk. 2010. Peta KonsepDesentralisasi dan PemerintahanDaerah.

Surabaya: ITS Press.

____________, 2010. “Dari Good keSound Governance: PendorongInovasi Administrasi Publik”.Falih Suaedi (ed.) RevitalisasiAdministrasi Negara. Yogyakarta:Graha Ilmu.

Ladiatno Samsara. 2013. “InovasiPelayanan Paspor di KantorImigrasi (studi tentangpeningkatan kualitas pelayanansurat perjalanan RepublikIndonesia di Kantor ImigrasiKelas I KhususSurabaya”.Kebijakan danManajemen Publik, Vol.1, No. 1,Januari 2013

Miles, M.B and A.M Huberman, (1994),Qualitative Data Analysis,Calinfornia: Sage Publications Inc

Mulgan, G. & Albury, D, 2003,Innovation in the Public Sector,Working Paper Version 1.9,October, Strategy Unit, UKCabinet Office.

Paramita Dwi Fitranti. 2014.“Pelaksanaan Program InovasiSamsat Corner Dalam RangkaMeningkatkan Pelayanan KepadaWajib Pajak (Studi Pada SamsatCorner Kota Malang)”. JIAUnibraw.

RB Imam Thantauwi, Soesilo Zauhar,Stefanus Pani Rengu. 2013.“Reformasi Kelembagaan UnitPelayanan Perizinan Terpadu(Up2t) Menjadi Badan PelayananPerizinan Terpadu (Bppt)Untukmewujudkan GoodGovernance (Studi ReformasiKelembagaan Pada Kantor Badan



Pelayanan Perizinan TerpaduKabupaten Sumenep” JurnalAdministrasi Publik (JAP), Vol. 2,No.1, Hal. 169-174.

Rina Minarsari. 2013. “Inovasi PelayananPublik UPTD Terminal Purabaya-Bungurasih”, Kebijakan danManajemen Publik, Vol.1, No. 1Januari 2013

Rini Fatmasari dkk. 2013. “StudiKomparasi Pelayanan PerizinanTerpadu Satu Pintu (Ptsp) DalamPenerapan Budaya Organisasi”econo Sains- Volume XI, Nomor2, Agustus 2013.

Robert K. Yin. (1989). Case StudyResearch Design and Methods.Washington: COSMOSCorporation.

Sangkala, 2011, ”Praktek GoodGovernance dan ImplikasinyaTerhadap Konsep Dan IdeologiPenyelenggaraan PemerintahanDan Administrasi Di Negara-Negara Berkembang (SoundGovernance Sebagai Antitesis dariGood Governance), Jurnal IlmuAdministrasi, Vol.1 No.1 Juni2011.

Uddin, M. J. & Joya, L. A. 2007,'Development Through GoodGovernance: Lessons forDeveloping Countries', AsianAffairs, vol. 29, no. 3, pp. 1-28.

Wasisto Raharjo Jati. 2011. “InovasiPelayanan Publik Setengah Hati:Studi Pelayanan Publik SamsatKota Yogyakarta”. Jurnal IlmuSosial dan Ilmu Politik, Vol.15,No. 1. Juli 2011.

Watson, Douglas J. 1999. InnovativeGovernment: Creatives Approachto Local Problems.

Yogi Suwarno. 2007. Inovasi SektorPublik. LAN, Volume. 2 Nomor.2Tahun 2008

Regulasi

UU No.25 Tahun 2009 TentangReformasi Pelayanan Publik diIndonesia

UU No. 32 Tahun 2004 TentangPemerintahan Daerah

UU No. 23 Tahun 2014 TentangPemerintahan Daerah

PP No. 96 Tahun 2012 TentangPelaksanaan UU No. 25 Tahun2009.

Permendagri No. 24 tahun 2006 tentangPembentukan Lembaga PelayananPerizinan Terpadu Satu Pintu

Peraturan Daerah Kabupaten Lima PuluhKota Nomor: 7 Tahun 2008Tentang Pembentukan Organisasidan Tata Kerja Inspektorat, BadanPerencanaan PembangunanDaerah, Lembaga Teknis Daerahdan Lembaga Teknis Lainnya.

Peraturan Daerah Kabupaten Lima PuluhKota Nomor 11 Tahun 2011Tentang Perubahan Atas PeraturanDaerah Kabupaten Lima PuluhKota Nomor: 7 Tahun 2008Tentang Pembentukan Organisasidan Tata Kerja Inspektorat, BadanPerencanaan Pembangunan



Daerah, Lembaga Teknis Daerahdan Lembaga Teknis Lainnya.

Peraturan Bupati Kabupaten Lima PuluhKota Nomor 48 Tahun 2014Tentang PendelegasianWewenang Perizinan dan NonPerizinan Dari Bupati KepadaKepala Badan Penanaman Modaldan Pelayanan Perizinan TerpaduKabupaten Lima Puluh Kota.

Peraturan Bupati Kabupaten Lima PuluhKota Nomor 64 Tahun 2015Tentang PendelegasianWewenang Perizinan dan NonPerizinan Dari Bupati KepadaKepala Badan Penanaman Modaldan Pelayanan Perizinan TerpaduKabupaten Lima Puluh Kota.

Peraturan Bupati Kabupaten Lima PuluhKota Nomor 65Tahun 2015Tentang Standar OperasionalProsedur Pelayanan Perizinanpada BPMPPT Kabupaten LimaPuluh Kota.

P-ISSN : 2301-8887 VOLUME 1 No.2 November 2019 E-ISSN ...

Documents

Transcript of P-ISSN : 2301-8887 VOLUME 1 No.2 November 2019 E-ISSN ...