One Map Policy Kemenakertrans
-
Upload
rudolf-abrauw -
Category
Documents
-
view
224 -
download
0
Transcript of One Map Policy Kemenakertrans
-
8/19/2019 One Map Policy Kemenakertrans
1/61
ONE MAP POLICY
KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN SATU PETA
PUSAT PEMETAAN TATA RUANG DAN ATLASBADAN INFORMASI GEOSPASIAL
Habib Subagio
Kepala Bidang Pemetaan Tata Ruang
Rapat Pemetaan Kawasan Transmigrasi untuk Mendukung Penetapan Kawasan
Sesuai Konsep Kebijakan Satu Peta
Ditjen PKP2Trans, Jakarta
23 September 2015
-
8/19/2019 One Map Policy Kemenakertrans
2/61
BANYAK PETA BANYAK PENYELENGGARA....................
Business
Government
Academia
NGOs / Citizens
12 POKJA IGT untuk
ONE MAP
Penyelenggara
IGT oleh Triple Helix ++
Ekoregion
Analisis
Penataan Ruang
Pengelolaan Lingkungan
PengelolaanLahan Pertanian
Kebencanaan
Perubahan IklimKemiringan Lareng
Data Survey Lapangan
Data Sistem Lahan
Moratorium/PIPIB
AB
CD
E
-
8/19/2019 One Map Policy Kemenakertrans
3/61
UU No. 4/2011, PP 8/2013 , Inpres
10/2011
A. SUMBER BERKETETAPAN
HUKUM
B. SISTEM REFERENSI PETAC. INFORMASI GEOSPASIAL DASAR (IGD)
REFERENCE
UU No. 4/2011, PP 8/2013 , Inpres
10/2011
A. SUMBER BERKETETAPAN
HUKUM
B. SISTEM REFERENSI PETAC. INFORMASI GEOSPASIAL DASAR (IGD)
REFERENCE
KEBIJAKAN SATU PETA(ONE MAP POLICY )
3
STANDARD
UU No. 4/2011 dan Inpres 10/2011
A. PERATURAN PERUNDANGAN
B. STANDAR NASIONAL INDONESIA
(produk & proses)
C. KOMPETENSI KERJA DAN
INDUSTRI (Jabfung, tenaga kerja,
badan usaha)
STANDARD
UU No. 4/2011 dan Inpres 10/2011
A. PERATURAN PERUNDANGAN
B. STANDAR NASIONAL INDONESIA
(produk & proses)
C. KOMPETENSI KERJA DAN
INDUSTRI (Jabfung, tenaga kerja,
badan usaha)
UU No. 4/2011, PP 8/2013 dan Inpres 10/2011
A. ORGANISASI PELAYANAN DATA SISTEM
REFERENSI PETAB. TATA LAKSANA
a. Katalog Unsur Geografis Indonesia
(Perka BIG 12/2013)
b.Pengamanan Data dan Informasi Geospasial
C. TATA KELOLA IG STRATEGIS NASIONAL
a. Percepatan Penyusunan RTRW dan RDTR
b.Pemanfaatan IG untuk Pembangunan
Berkelanjutan
GEODATABASE
UU No. 4/2011, PP 8/2013 dan Inpres 10/2011
A. ORGANISASI PELAYANAN DATA SISTEM
REFERENSI PETAB. TATA LAKSANA
a. Katalog Unsur Geografis Indonesia
(Perka BIG 12/2013)
b.Pengamanan Data dan Informasi Geospasial
C. TATA KELOLA IG STRATEGIS NASIONAL
a. Percepatan Penyusunan RTRW dan RDTR
b.Pemanfaatan IG untuk Pembangunan
Berkelanjutan
GEODATABASE
GEOPORTAL
UU No. 4/2011 dan Inpres 10/2011
A. BERBAGI PAKAI MELALUI INFRASTRUKTUR IG
NASIONAL
B. BIG SEBAGAI PENGHUBUNG SIMPUL JARINGAN
NASIONAL (Ina-Geoportal, Data Center IG
Strategis Nasional)
C. KOMITE JARINGAN IG NASIONAL
GEOPORTAL
UU No. 4/2011 dan Inpres 10/2011
A. BERBAGI PAKAI MELALUI INFRASTRUKTUR IG
NASIONAL
B. BIG SEBAGAI PENGHUBUNG SIMPUL JARINGAN
NASIONAL (Ina-Geoportal, Data Center IG
Strategis Nasional)
C. KOMITE JARINGAN IG NASIONAL
-
8/19/2019 One Map Policy Kemenakertrans
4/61
Inpres No. 2 tahun 2013Tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam
Negeri
Sebuah potensigangguan keamananperlu dideteksi sedinimungkin oleh pemerintah
agar dapat ditangani denganbaik.
Data dan informasigeospasial dapatmenggambarkan denganjelas potensi konflikberdasarkan penyebabnya.
Data dan informasigeospasial dapat menjadisalah satu bahan dalamsetiap tahapan pendeteksiandan penanganan gangguankeamananan/konflik.
Peta yang tidak mengacupada standar yang samaakan memicu konflik .
Konflik Perizinan di Kabupaten Kutai
Timur
-
8/19/2019 One Map Policy Kemenakertrans
5/61
KEPERLU NVSKETERSE I N IG UNTUKPEMET N
T T RU NG
GARIS PANTAI BIG
BATAS WILAYAH BIG DAN KEMENDAGRI
PERAIRAN BIG
PENUTUP LAHAN BIG
HIPSOGRAFI BIG
NAMA RUPABUMI BIG DAN KEMENDAGRI
TRANSPORTASI DAN
UTILITAS BIG DAN KEMENPU
BANGUNAN DAN
FASILITAS UMUM BIG DAN KEMENPU
CITRA TEGAK
SATELITPENGINDERAAN
JAUH BIG DAN LAPAN
KEBUTUHAN DATA (PP
15/2010)SKALA
1:1000.000 RTRW NASIONAL
SKALA
1:500.000 RTRW PULAU
SKALA
1:250.000 RTRW PROV
SKALA
1:50.000 RTRW KAB
SKALA
1:25.000 RTRW KOTA
SKALA
1:5.000 RDTR
KARTOGRAFI (PP 8/2013)SKALA 1:1000.000 RTRW NASIONAL
SKALA 1:500.000 RTRW PULAU
SKALA 1:250.000 RTRW PROV
SKALA 1:50.000 RTRW KAB
SKALA 1:25.000 RTRW KOTA
SKALA 1:10.000
RTRW KAWASAN
PERDESAAN
SKALA 1:10.000
RTRW KAWASAN
PERKOTAAN
SKALA 1:5.000 RDTR
No. SKALA
Nomor Lembar Peta (NLP)PERSENTASE
(%)CAKUPAN
NASIONAL SUDAH TERSEDIA BELUM
1 1 : 5.000 379.012 539 378.473 0,14%
2 1: 10.000 91.547 1.074 90.473 1,17%3 1 : 25.000 13.020 3.894 9.126 29,91%
4 1 : 50.000 3.899 2.837 1.062 72,76%
5 1 : 100.000 975 19 956 1,95%
6 1 : 250.000 309 309 0 100,00%
7 1 : 500.000 94 94 0 100,00%
8 1 : 1.000.000 37 37 0 100,00%
KATALOG UNSUR GEOGRAFI
-
8/19/2019 One Map Policy Kemenakertrans
6/61
TABEL KETERSEDIAAN PETA
RBI DIGITAL S.D TAHUN 2014NO. SKALA JUMLAH KETERSEDIAAN (NLP)1. 1 : 1.000.000 36
2. 1 : 500.000 103
3. 1 : 250.000 309
4. 1 : 100.000 26
5. 1 : 50.000 2834
6. 1 : 25.000 3893
7. 1 : 10.000 1074
8. 1 : 5.000 538
-
8/19/2019 One Map Policy Kemenakertrans
7/61
-
8/19/2019 One Map Policy Kemenakertrans
8/61
-
8/19/2019 One Map Policy Kemenakertrans
9/61
-
8/19/2019 One Map Policy Kemenakertrans
10/61
-
8/19/2019 One Map Policy Kemenakertrans
11/61
-
8/19/2019 One Map Policy Kemenakertrans
12/61
-
8/19/2019 One Map Policy Kemenakertrans
13/61
-
8/19/2019 One Map Policy Kemenakertrans
14/61
-
8/19/2019 One Map Policy Kemenakertrans
15/61
Penyelenggaraan IGT(UU-IG Pasal 23 & 24)
Agar IGT dapat terselenggara dengan baik, tertib, dan handal, BIG
mencanangkan ONE MAP POLICY , untuk mendukung penyelenggaraan
pemeritahan dan berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk
penyediaan IGT Sumberdaya Alam 12 Pokja IGT Nasional
• Sesuai tugas fungsi dan kewenangannya• Sesuai tugas fungsi dan kewenangannya
• Integrasi IGT dari beberapa IGT• Menyelenggarakan IGT yang belumdiselenggarakan lembaga lain
• Integrasi IGT dari beberapa IGT• Menyelenggarakan IGT yang belumdiselenggarakan lembaga lain
• Untuk kebutuhan sendiri
• Yang tidak diselenggarakan pemerintah
• Untuk kebutuhan sendiri
• Yang tidak diselenggarakan pemerintah
-
8/19/2019 One Map Policy Kemenakertrans
16/61
PETA TEMATIK TURUNAN TERKAIT RTRW DAN RDTR
(PETA POLA RUANG DAN STRUKTUR RUANG) PERMEN
PU 20/2007, PERMEN 20/2011, PP NO 15/2010
1.KLIMATOLOGI BMKG
2. CURAH HUJAN BMKG
3.HARI HUJAN BMKG
4 INTENSITAS HUJAN BMKG
5. TSUNAMI BMKG
6. CUACA EKSTRIM BMKG
7. PUTING BELIUNG BMKG
8. KEGEMPAAN BMKG
9. GEOLOGI STRUKTUR KESDM
10 GEOLOGI UMUM KESDM
11. GEOLOGI WILAYAH KESDM
12 GEOLOGI PERMUKAAN KESDM
13. SUMBER DAYA MINERAL/BAHAN
GALIAN KESDM14 AIR TANAH KESDM
15. GERAKAN TANAH (LONGSOR) KESDM
16. GUNUNG BERAPI KESDM
17. KAWASAN PERTAMBANGAN KESDM
18. KAWASAN KEHUTANAN KEMEN LHHUT
19. PENGIKISAN/EROSI KEMEN LHHUT
20. KEKERINGAN KEMEN LHHUT21. KEBAKARAN HUTAN KEMEN LHHUT
22. TANAH KEMENTAN
23. LAHAN BAKU SAWAH KEMENTAN
24. DEMOGRAFI BPS
25. LOKASI DAN CAKUPAN BANJIR KEMENPU
26. PETA INFRASTRUKTUR INDONESIA KEMENPU
27. ZONA NILAI TANAH BPN
28. PENATAGUNAAN TANAH BPN
29. SISTEM LAHAN/MORFOLOGI BIG
30. KEMIRINGAN LERENG BIG
31. NERACA SUMBERDAYA ALAM
DARAT BIG
32. NERACA SUMBERDAYA ALAM LAUT BIG
33. DAMPAK LINGKUNGAN KEMENLH HUT
34. EKOREGION KEMENLHHUT
35. BATAS DAS DAN SUB-DAS KEMENLHHUT
36. RESIKO BENCANA BNPB
37. KERAWANAN BENCANA BPBD
38. KERENTANAN BENCANA BPBD
39. PERTAHANAN NEGARA KEMENHAN
40. POLA RUANG PEMDA
41. STRUKTUR RUANG PEMDA
42. ZONASI ? PEMDA
43. KESESUAIAN LAHAN ?
44. DAYA DUKUNG LAHAN ?
45. DAYA TAMPUNG LAHAN ?
46. DAMPAK LINGKUNGAN KEMEN LH HUT
CATATAN: Permasalahan Utama Skala DanKedetilan Informasi Tidak Sesuai Hierarki RTRW
dan RDTR
-
8/19/2019 One Map Policy Kemenakertrans
17/61
TEROBOSAN PENYELENGGARAAN
IG UNTUK PERCEPATAN TR1. Inpres No. 6 Tahun 2012 tentang Penyediaan, Penggunaan, PengendalianKualitas, Pengolahan, dan Distribusi Data Satelit Penginderaan Jauh ResolusiTinggi menugaskan kepada BIG untuk: “Membuat citra tegak satelitpenginderaan jauh resolusi tinggi untuk keperluan survei dan pemetaan
berdasarkan hasil pengolahan atas data satelit penginderaan jauh resolusi tinggiberupa koreksi radiometrik dan spektral yang dilakukan oleh LembagaPenerbangan dan Antariksa Nasional”
2. Inpres No. 8 Tahun 2013 Tentang Penyelesaian Penyusunan RTRW Provinsi,
Kabupaten dan Kota, yang Menugaskan kepala BIG : Kepala Badan InformasiGeospasial melakukan percepatan penyelenggaraan informasi geospasial dasardan pengintegrasian informasi geospasial tematik kepada pemerintah daerahdalam rangka penyelesaian penyusunan Perda Tata Ruang.
-
8/19/2019 One Map Policy Kemenakertrans
18/61
-
8/19/2019 One Map Policy Kemenakertrans
19/61
Citra Satelit SPOT-6 (ORTHO) JAWA
-
8/19/2019 One Map Policy Kemenakertrans
20/61
Citra Satelit SPOT-6 (ORTHO)KALIMANTAN-SULAWESI-MALUKU
-
8/19/2019 One Map Policy Kemenakertrans
21/61
KEBIJAKANA. TERKAIT DENGAN RTRW
Melaksanakan Instruksi Persiden dalam Inpres No. 8 Tahun 2013 kepada kepala BIG : Kepala Badan
Informasi Geospasial melakukan percepatan penyelenggaraan informasi geospasial dasar danpengintegrasian informasi geospasial tematik kepada pemerintah daerah dalam rangka penyelesaianpenyusunan Perda Tata Ruang.
Menetapkan Walidata untuk IGT 14 Tema dengan 46 layer Untuk RTRW dan sesuai PERMEN PU20/2007, PERMEN 20/2011, PP NO 15/2010, termasuk mekanisme integrasi IGT untuk SKL sebagai dasar untuk menyusun Pola dan Struktur Ruang
B. TERKAIT DENGAN RDTR
Melaksanakan PP No. 15 tahun 2010 menyatakan bahwa Rencana detail tata ruang harus sudah
ditetapkan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan sejak penetapan PerdaRTRWKab/Kota.
Memetakan IG dasar skala 1 : 5.000 dibutuhkan segera dalam penyusunan peta RDTR. Pemerintah
daerah diperbolehkan menyiapkan unsur dasar untuk penyusunan peta RDTR melalui supervisi BIG.(kesepakatan Rakornas tahun 2013 dan PP No. 9 Tahun 2014 Pasal 87)
Amanat PP No. 8 Tahun 2013, bahwa penyusun peta tata ruang wajib berkonsultasi kepada BIG, PERLUDISIAPKAN TATALAKSANANYA
Perka BIG tentang Ketelitian peta dasar menerangkan bahwa : ketelitian peta untuk skala 1 : 5.000
ada 3 kelas, yaitu, kelas 1 (1 m), kelas 2 (1,5 m) dan kelas 3 (2,5 m). Angka tersebut yang diacu dalampenyusunan peta dasar untuk RDTR.
-
8/19/2019 One Map Policy Kemenakertrans
22/61
TERKAIT DENGAN MEKANISME KONSULTASI
PERKA TATALAKSANA KONSULTASI
PengajuanKonsultasi
Pengajuan daripemohon (K/L atau
Pemda)
Tindaklanjut/jawabandari BIG
PelaksanaanKonsultasi
Dilakukan oleh TimKonsultasi yang
ditunjuk dengan SKKepala
Meliputi : penyerahandata; verifikasi;
penerbitan beritaacara konsultasi; dan
perbaikan.
Penerbitansurat
Dilakukan setelah PetaRencana Tata Ruangyang dikonsultasikan
memenuhi syarat
Surat keteranganpersetujuan Peta
Rencana Tata Ruang
-
8/19/2019 One Map Policy Kemenakertrans
23/61
Syarat Sumber Data:
• Memiliki ketelitian geometris yang sesuai dengan skala peta 1:5000• Memiliki resolusi spasial yang sesuai dengan ketelitian geometrisnya
• Untuk menghasilkan data ketinggian (DEM atau kontur), perlu sumber dataketinggian:
– Foto udara stereo
– Citra satelit optis resolusi tinggi ≤1 meter (Quickbird, Geoeye/Worldview,Pleiades, Ikonos, dll)
– DSM dari IFSAR, TerraSAR, dll.
– DSM dari LIDAR
Aspek Perpetaan
untuk Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang
KETELITIAN SUMBER DATA UNTUK PETA RDTR
-
8/19/2019 One Map Policy Kemenakertrans
24/61
Foto Udara atau Citra Tegak Resolusi
Tinggi sebagai sumber data
P t R b i I d i k l 1 5000
-
8/19/2019 One Map Policy Kemenakertrans
25/61
Peta Rupabumi Indonesia skala 1:5000
sebagai standard teknis
atau acuan Peta RDTR
-
8/19/2019 One Map Policy Kemenakertrans
26/61
-
8/19/2019 One Map Policy Kemenakertrans
27/61
Peta RDTR berisi Zonasi yang harus
mengacu pada peta dasar skala 1:5000*)Pewarnaan hanya ilustrasi, belum disesuaikan dengan ketentuan
-
8/19/2019 One Map Policy Kemenakertrans
28/61
Ketelitian Peta
Skala Ketelitian Horizontal
(0.1-0.5 mm x bilangan
skala)
Ketelitian Vertikal
(1/3 x interval kontur)
Interval = ½ x bilanganskala
1:1.000 0.1 m – 0.5 m 0.15 m
1:2.500 0.25 m – 1.25 m 0.375 m
1:5.000 0.5 m – 2.50 m 0.75 m
1:10.000 1 m – 5 m 1.5 m
Syarat Ketelitian Peta Dasar:
-
8/19/2019 One Map Policy Kemenakertrans
29/61
Hubungan Skala-Resolusi-Akurasi
SKALA
AKURASIRESOLUSI
*) Penyesuaian analogi Prof. Famhar
-
8/19/2019 One Map Policy Kemenakertrans
30/61
Ketelitian Sumber DataSyarat Sumber Data:
• Memiliki ketelitian geometris yang sesuai dengan skala peta yang akan dibuat• Memiliki resolusi spasial yang sesuai dengan ketelitian geometrisnya
• Untuk menghasilkan data ketinggian (DEM atau kontur), perlu sumber data ketinggian:
– Foto udara stereo
– Citra satelit optis resolusi tinggi ≤1 meter (Quickbird, Geoeye/Worldview, Pleiades,Ikonos, dll)
– DSM dari IFSAR, TerraSAR, dll.
– DSM dari LIDAR
-
8/19/2019 One Map Policy Kemenakertrans
31/61
Citra Spot-5
Resolusi 2,5 m
Foto Udara dan Citra
Resolusi Tinggi
Resolusi < 1 m
-
8/19/2019 One Map Policy Kemenakertrans
32/61
Sumber data
untuk RTRW
Kota
Citra Spot-5
Resolusi 2,5 m
-
8/19/2019 One Map Policy Kemenakertrans
33/61
Peta Dasar RBI
skala 1:25.000Sebagai acuan Peta
RTRW Kota
A k P t
-
8/19/2019 One Map Policy Kemenakertrans
34/61
0,60 m
0,60 m
Aspek Perpetaan
untuk Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang
RESOLUSI GEOMETRIS CITRA SATELIT QUICKBIRD
Satu pixel
Dengan citra resolusi tinggi seperti Quickbirddan Ikonos, dapat menjadi sumber peta dasar
sd skala 1:5.000, dengan syarat harus melalui
suatu proses koreksi geometris.
-
8/19/2019 One Map Policy Kemenakertrans
35/61
DTM DAN DSM
-
8/19/2019 One Map Policy Kemenakertrans
36/61
LiDAR
• Menghasilkan data 3D secara akurat dalam waktuyang singkat;
• Hasil akhir dapat berupa 3D City Model sesuai
untuk perencanaan kota seperti pembuatan RDTR
-
8/19/2019 One Map Policy Kemenakertrans
37/61
PENTINGNYA AKURASI GEOMETRIS PADA
PETA DASAR RDTR SKALA 1:5000
-
8/19/2019 One Map Policy Kemenakertrans
38/61
-
8/19/2019 One Map Policy Kemenakertrans
39/61
Akibat dari data spasial/peta yang kurang memenuhi akurasi geometris :
Kesalahan pada plotting lokasi perencanaan
-
8/19/2019 One Map Policy Kemenakertrans
40/61
Akibat dari data spasial/peta yang kurang memenuhi akurasi geometris :
Kesalahan pada plotting zonasi
-
8/19/2019 One Map Policy Kemenakertrans
41/61
Citra Quickbird untuk Peta Dasar RDTR
Belum melalui Proses Koreksi Geometris untuk Peta Dasar skala 1:5000
J i I f t k did li i i
-
8/19/2019 One Map Policy Kemenakertrans
42/61
Jaringan Infrastrukur yang dideliniasi
berdasarkan Citra Quickbird
Belum melalui Proses Koreksi Geometris untuk Peta Dasar skala 1:5000
Rencana Zonasi dan Jaringan Infrastuktur yang dideliniasi berdasarkan Citra
Quickbird kemudian dioverlay dibandingkan terhadap Peta Sektor
±100 m ±100 m
-
8/19/2019 One Map Policy Kemenakertrans
43/61
TINJAUAN TEKNIS
PETA DASAR SKALA 1:5000
UNTUK PENYUSUNAN RDTR
Alt tif t d d t k l i di k d
-
8/19/2019 One Map Policy Kemenakertrans
44/61
Alternatif metode dan teknologi yang digunakan pada
pemetaan skala besar untuk RDTR yang dimodifikasi
dari metode pemetaan RBI
• Citra satelit resolusi tinggi Quickbird, WorldView,Pleades (resolusi 0,5-1m)
• DSM dan DEM dari TerraSAR resolusi 5 – 10 m
• Receiver GPS type Geodetic double frequency• Pengukuran GCP dengan survey GPS metode Rapid
Static dengan lama pengamatan per titik ± 40 menit
atau RTK dengan jaringan CORS
• Proses Orthorektifikasi Citra Satelit untuk menjadi citra
tegak
• Digitasi on screen untuk produksi peta garis dan
database geospasial
Aspek Perpetaan
-
8/19/2019 One Map Policy Kemenakertrans
45/61
Persiapan dan Desain Survey
p p
untuk Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang
TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMETAAN
Pengukuran GCP
Koreksi Geometris dan
Orthorektifikasi
Proses Pemetaan Planimetris
Rupabumi (Digitasi)
Survei Kelengkapan Lapangan
Proses Layout untuk Album Peta
Aspek Perpetaan
-
8/19/2019 One Map Policy Kemenakertrans
46/61
S p a c e b o r n e O p t i c a l S e n s o r
p p
untuk Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang
CITRA SATELIT TEGAKIdealnya untuk pemetaan, citra satelit harus benar2 tegak. Tapi hampir selalu terdapat
faktor kemiringan. Maka harus dilakukan koreksi orthorektifikasi dan koreksi geometris
untuk menegakluruskanCitra satelit tsb agar sesuai
dengan kondisi seharusnya.
Aspek Perpetaan
-
8/19/2019 One Map Policy Kemenakertrans
47/61
O r t h o I m a g e :
Satellite Image,and Physical Orbit Parameters.
DEM data, in
raster format. Control Points.
Geometric Transformation &Cubic ConvolutionInterpolation.
z’
y’
x’
y’
x’
O (Xo ; Yo ; Zo)
; ;
-c
p (x’ ; y’ ; -c)
P (X; Y; Z)
Pe (Xe ; Ye ; Ze)
Ps (Xe ; Ye ; Zs)
VeZ
Vx;
Vy
X
DEMsurface
Y
} /
{ a31(X-Xo) + a32(Y-Yo) + a33(Z-Zo)
}
0 = -c {a11 (X-Xo) + a12(Y-Yo) + a13(Z-Z0)
} /
{ a31(X-Xo) + a32(Y-Yo) + a33(Z-Zo)
}
r = -c {a21 (X-Xo) + a22(Y-Yo) + a23(Z-Z0)
} /
{ a31(X-Xo) + a32(Y-Yo) + a33(Z-Zo)
}
p p
untuk Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang
GEOMETRICAL PROCESSING AND ORTHORECTIFICATION
Koreksi geometris menggunakan 38 buah ground control point (GCP)
-
8/19/2019 One Map Policy Kemenakertrans
48/61
Koreksi geometris menggunakan 38 buah ground control point (GCP)
yang menyebar merata diseluruh wilayah yang akan dipetakan
-
8/19/2019 One Map Policy Kemenakertrans
49/61
Pengukuran GCP menggunakan GPS type Geodetic
dengan ketelitian tinggi (fraksi cm)
Proses orthorektifikasi dan koreksi geometris dilakukan dengan bantuan DEM
-
8/19/2019 One Map Policy Kemenakertrans
50/61
karena ada dasarnya permukaan bumi tidak datar. Pada peta skala besar relief
permukaan bumi harus diperhitungkan untuk mendapatkan peta yang akurat.
-
8/19/2019 One Map Policy Kemenakertrans
51/61
Orthorektifikasi dan koreksi geometris dilakukan dengan memasukan semua data-dat
parameter satelit dan hasil pengukuran lapangan untuk diproses di lab.
-
8/19/2019 One Map Policy Kemenakertrans
52/61
Sebelum
Sesudah
Aspek Perpetaan
-
8/19/2019 One Map Policy Kemenakertrans
53/61
untuk Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang
DIGITASI PETA BERDASARKAN CITRA YANG SUDAH DIKOREKSI
Proses digitasi dilakukan untuk membentuk data vektor dari data raster citra.
Pada proses digitasi dilakukan interpretasi terhadap objek2 yang nampak di citra satelit.
SURVEY GPS UNTUK K ELENGKA PA N PETA
SURVEY GPS UNTUK K ELENGKA PA N PETA
-
8/19/2019 One Map Policy Kemenakertrans
54/61
SURVEY GPS UNTUK K ELENGKA PA N PETASURVEY GPS UNTUK K ELENGKA PA N PETA
Proses selanjutnya adalah menambahkan data kelengkapan lapangan pada hasil
digitasi tersebut. Hal ini dilakukan dengan survey kelengkapan peta di lapangan dengan
Mengambil detil berupa nama2 tempat, bangunan penting, nama jalan, nama desa, dsb.
-
8/19/2019 One Map Policy Kemenakertrans
55/61
S t d K l D
-
8/19/2019 One Map Policy Kemenakertrans
56/61
Suasana pertemuan dengan Kepala Desa
BATAS ADMINISTRASI YANG LEBIH DETAIL PADA SKALA 1:5000
BATAS ADMINISTRASI YANG LEBIH DETAIL PADA SKALA 1:5000
-
8/19/2019 One Map Policy Kemenakertrans
57/61
BATAS ADMINISTRASI YANG LEBIH DETAIL PADA SKALA 1:5000 BATAS ADMINISTRASI YANG LEBIH DETAIL PADA SKALA 1:5000
H ASIL SU R VEY KEL EN G K APAN PETA D ISAJ IKA N PAD A D ATAB ASE G IS
H ASIL SU R VEY KEL EN G K APAN PETA D ISAJ IKA N PAD A D ATAB ASE G IS
-
8/19/2019 One Map Policy Kemenakertrans
58/61
H ASIL SU R VEY KEL EN G K APAN PETA D ISAJ IKA N PAD A D ATAB ASE G IS H ASIL SU R VEY KEL EN G K APAN PETA D ISAJ IKA N PAD A D ATAB ASE G IS
Hasil suvey lapangan
dalam peta digital
dan database spatial nya
-
8/19/2019 One Map Policy Kemenakertrans
59/61
CONTOH TABEL ITBX
(Ij i T b t B t Dil )
CONTOH TABEL ITBX
(Ij i T b t B t Dil )
-
8/19/2019 One Map Policy Kemenakertrans
60/61
(I j in-Terbatas-Bersyarat-Dilarang) (I j in-Terbatas-Bersyarat-Dilarang)
-
8/19/2019 One Map Policy Kemenakertrans
61/61
Terima kasih