Official PDF , 84 pages

L

P

L

LAND ACQUISITION AND

RESETTLEMENT ACTION PLANT

WADUK SUNTER UTARA

i L

L

Pub

lic D

iscl

osur

e A

utho

rized

Pub

lic D

iscl

osur

e A

utho

rized

Pub

lic D

iscl

osur

e A

utho

rized

Pub

lic D

iscl

osur

e A

utho

rized

LAND ACQUISITION AND RESETTLEMENT ACTION PLAN (LARAP)

WADUK SUNTER UTARA

KATA PENGANTAR3 1 AUG 2015

BY:------------

Sehubungan dengan kegiatan rehabilitasi sungai, kanal dan waduk melalui program Jakarta

Urgent Flood Mitigation Project (JUFMP)/ Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI), dengan ini

disampaikan Dokumen Land Acquisition and Resettlement Action Plan (LARAP) dalam rangka

mendukung pelaksanaan fisik di Kali Sentiong - Sunter, Waduk Sunter Utara, Waduk Sunter Selatan

dan Waduk Sunter Timur III yang termasuk dalam JUFMP Paket- 4. Untuk itu, kami meminta No

Objection Letter (NOL) dari Bank Dunia untuk dokumen dimaksud. Kesimpulan dari dokumen LARAP

tersebut adalah:

* Warga terkena proyek di lokasi Kali Sentiong - Sunter dan Waduk Sunter Utara yang harus

direlokasi ke Rusunawa Semper, terkait dengan kegiatan fisik dl Waduk Sunter Selatan telah

dilakukan Review DED dengan menghindari bangunan terkena proyek, sehingga tidak

memerlukan relokasi warga.

• Rusunawa dimaksud slap dihuni pada akhir tahun 2016. Mekanisme perolehan Rusunawa akan

menggunakan system Inden/ Kupon dengan melengkapi persyaratan sesuai dengan Peraturan

Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 111 tahun 2014 tentang Mekanisme Penghunian Rumah

Susun Sederhana Sewa. Sistem inden/ kupon yaitu system pemberian kupon kepada WTP yang

memenuhi syarat yang menandakan bahwa mereka berhak menerima unit Rusunawa, namun

baru dapat dihuni setelah Rusunawa selesai dibangun yaitu pada akhir tahun 2016.

LAND ACQUISIT[ON AND RESEITTLEMENT ACTION PLAN (LARAP)

WADUK SUNTER UTARA

* Rencana pelaksanaan fisik Jakarta Urgent Flood Mitigation Project (JUFMP)/ Jakarta

Emergency Dredging Initiative (JEDI) paket 4 meliputi Kali Sentiong - Sunter, Waduk Sunter

Utara, Waduk Sunter Selatan dan Waduk SunterTimur 1I1 akan dimulai pada September 2015.

* Proses Permukiman Kembali akan dilaksanakan secara parallel/ bersamaan dengan

pelaksanaan konstruksi. Terkait dengan hal tersebut, sementara menunggu kesiapan

Rusunawa untuk dihuni, WTP dapat menempati sisa bangunan yang dibongkar namun masih

layak untuk ditempati.

i


WADUK SUNTER UTARA

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar is1 iii

Daftar Tabel v

Daftar Lampiran vi

I. PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Potensi Dampak 1

a. Kegiatan yang memerlukan Pengadaan Tanah 1

b. Letak Bangunan yang akan Terkena Dampak 2

1.3. Tujuan 2

II. GAMBARAN UMUM KEGIATAN FISiK 2

2.1. Lokasi Kegiatan Fisik 2

2.2. Rencana Kegiatan Fisik 3

Ill. KARAKTERISTIK WARGA, TANAH & BANGUNAN YANG AKAN TERKENA KEGIATAN FISIK 3

3.1. Uralan Tanah Terkena Kegiatan Fisik 3

3.2. Uralan Bangunan Terkena Kegiatan Fisik 4

3.3. Uralan Warga Terkena Keglatan Fisik 6

3.3.1.ProfiI Warga Terkena Kegiatan Fisik 6

3.3.2.Kegiatan Ekonomi Warga dl Lokasi Rencana Kegiatan Fisik 7

iii

i

LAND ACQUISTON AND RESETTLEMENT ACTION PLAN (LARAP)

WADUK SUNTER UTARA

3.3.3.Kondisi Ekonomi Warga Terkena Kegiatan Fisik 8

3.3.4.Sarana dan Prasarana Warga 8

7 3.3.5.Persepsi dan Aspirasi 9

3.3.6.Kelompok Rentan dan Anak Sekolah 10

IV. RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN FISIK 11

71i 4.1. Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 11

a. Memukimkan warga ke tempat yang layak 11

b. Kompensas! atas tanab 11

c. Kompensasi atas Bangunan 12

d. Meminimalkan Permukiman Kemball 12

4.2. Analisis Hukum 13

a. Aspek Perencanaan, Penyelenggaraan dan Pelaksanaan 13

b. Aspek Pendanaan 13

c. Aspek Lingkungan Hidup dan Ketertiban Umum 20

4.3. Kelembagaan 20

4.4. Monitoring dan Evaluasi 22

4.5. Penanganan Keluhan 23

4.6. Rencana Pelaksanaan 23

IV


WADUK SUNTER UTARA

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Ringkasan Tentang Tanah Terkena Kegiatan Fisik 4

Tabel 2: Ringkasan Tentang Bangunan Terkena Kegiatan Fisik 5

Tabel 3: Ringkasan Tentang Profil Warga Terkena Kegiatan Fisik 6

Tabel 4: Ringkasan Tentang Kegilatan Ekonomi Warga Terkena Kegatan Fisik 7

Tabel 5: Ringkasan Tentang Kondisi Ekonomi Warga Terkena Kegiatan Fisik 8

Tabel 6: Ringkasan Tentang Sarana dan Prasarana Warga Terkena Keglatan Fisik 9

Tabel 7: Ringkasan Tentang Persepsi dan Aspirasi Warga Terkena Kegiatan Fisik 9

Tabel 8: Ringkasan Tentang Kelompok Rentan d'an Anak Sekolah 10

Tabel 9: Pelaksanaan Pengadaan Tanah Dan Pemukiman Kemball Pada Sub Kegiatan

Fisik JUFMP/ JEDI 15

Tabel 10: Institusi Pelaksana Kegiatan Permukiman Kembali Warga Terkena Kegiatan Fisik

Sentiong-Sunter 20

Tabel 11: Rencana Tindak Penanganan Warga Terkena Kegiatan Fisik Sentiong-Sunter 24

v


WADUK SUNTER UTARA

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 : FOTO-FOTO KONDISI WILAYAH TERKENA KEGIATAN FISIK 26

LAMPIRAN 2A : POTONGAN MELINTANG DI LOKASI 27

LAMPIRAN 2B : LOKASI RENCANA KEGIATAN FISIK 29

LAMPIRAN 3 : DAFTAR WARGA DAN ASET TERKENA KEGIATAN FISIK 30

LAMPIRAN 4 : SKETSA LOKASI WARGA TERKENA KEGIATAN FISIK 31

LAMPIRAN 5 : RINGKASAN BANGUNAN TERKENA KEGIATAN FISIK DAN WTP

SENTIONG-SUNTER 33

LAMPIRAN 6 : TABEL RENCANA PENANGANAN WARGA TERKENA KEGIATAN FISIK 36

LAMPIRAN 7 : INSTRUKSI GUBERNUR NO. 48 TAHUN 2014 41

LAMPIRAN 8 : PERATURAN GUBERNUR NO. 111 TAHUN 2014 45

LAMPIRAN 9 : PRESENTASI RENCANA AKSI SUB POKJA TERTIB HUNIAN TAHUN 2015 76

Fvi


WADUK SUNTER UTARA

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengendalian banjir di Jakarta membutuhkan rehabilitasi besar terhadap sungaj, kanal dan

waduk. Rehabilitasi harus disertal perencanaan pengelolaan banjir untuk memastikan sistem

beroperasi secara optimum. Hasil simulasi pasca banjir 2007 menunjukkan bahwa pekerjaan

fisik di 12 kanal/sungai dan 4 waduk utama di Jakarta dengan mengembalikan sistem dan

fungsi pengendalian banjir sesuai desain awal, diperkirakan akan mengurangi 40% luas

genangan banjir atau dapat mengamankan sekitar 1 juta warga Jakarta. Terkait dengan itu,

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian PU (sekarang

Kementerian PUPR), dan Bank Dunia bekerjasama untuk penanganan banjir melalui Jakarta

Urgent Flood Mitigation Project-JUFMP/Jakarta Emergency Inititive Kegiatan fisik-JEDI.

Sungai/Kanal dan Waduk yang akan ditangani adalah Sunter Atas, Sunter Bawah, Cengkareng

Drain, Ciliwung-Gunung Sahari, Sunter Utara, Waduk Melati, Cideng-Thamrin, Waduk Sunter

r- Selatan, Waduk Sunter Timur l, Waduk Sunter Utara, Angke Bawah, Tanjungan, Banjir Kanal

Barat, Grogol-Sekretaris, Pakin-Waduk Besar-Jelakeng dan Krukut - Cideng.

Namun, kegiatan fisik kanal/ sungai dan waduk di Jakarta berpotensi menimbulkan dampak

sosial berupa pemindahan warga penghuni kawasan yang diperlukan. Salah satu potensi

dampak terjadi terhadap warga yang menempati Tanah Negara pada rencana kegiatan fisik di

Waduk Sunter Utara. Untuk itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini PIU Dinas Tata

Air (sebelumnya bernama Dinas Pekerjaan Umum) merevisi dokumen Rencana Pelaksanaan

Pemindahan Warga terkena kegiatan fisik Waduk Sunter Utara.

1.2. Potensi Dampak

Potensi dampak kegiatan pemasangan sheetpile di Waduk Sunter Utara terhadap warga

diantaranya kehilangan tempat tinggal. Dibawah ini diuraikan dampak tersebut.

a. Kegiatan yang memerlukan Pengadaan Tanah

Pada tahun 2010, Kementerian Pekerjaan Urnum menyusun dokumen DED dan LARAP,

dokumen LARAP menyimpulkan bahwa pekerjaan pemasangan sheet pile dan

pembangunan jalan inspeksi berada area Waduk Sunter Utara atau Tanah Negara. Warga

menempati Waduk Sunter Utara Vang akan terkena kegiatan fisik dikategorikan sebagai

1


WADUK SUNTER UTARA

"Enchroacer dan Squatter". Mereka memanfaatkan lahan Waduk Sunter Utara sebagai

hunian, berladang, pemeliharaan ikan, pengembalaan kambing dan usaha lainnya. Mereka

telah memanfaatkan tanah lebih dari 2 tahun, bahkan sebagian diantaranya lebih dari 10

tahun, dan sebagian dari mereka memiliki ikatan dengan warga sekitar, terutama di

Kelurahan Papanggo.

b. Letak Bangunan yang akan Terkena Dampak

Enchroacer dan Squatter di Waduk Sunter Utara merupakan isu yang harus ditangani pada

kegiatan Kegiatan fisik Jakarta Urgent Flood Mitigation Project-JUFMP/Jakarta Emergeny

Dedging Initiative-JEDI. Letak bangunan yang akan terkena kegiatan fisik berada di area

waduk, termasuk yang menggantung diatas permukaan air. Apabila akan dilakukan

pembangunan pemasangan sheet pile, maka mereka harus dipindahkan. Bangunan akan

terkena kegiatan fisik pada umumnya non permanen

1.3 Tujuan

Tujuan dari LARAP ini adalah untuk menjelaskan rencana kegiatan, prinsip, prosedur-

prosedur dan tata cara penanganan yang akan diterapkan dalam pelaksanaan permukiman

kembali, yaitu :

a. Menguraikan secara spesifik pilihan kompensasi kepada WTP.

b. Menetapkan secara rinci bantuan permukiman kembali dan bantuan secara khusus dan

c. Menguraikan secara rinci rencana kerja implementasi pengadaan tanah dan permukiman

kembali.

Il. GAMBARAN UMUM LOKASI KEGIATAN

2.1. Lokasi Kegiatan Fisik

Waduk Sunter Utara berada di Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Waduk Sunter Utara merupakan penyangga luapan air di kawasan Sunter (Sunter Jaya, Sunter

Agung dan Papanggo), Ji. Yos Sudarso dan il. RE Martadinata. Luas Waduk ±33 Ha, meliputi:

• Luas Permukaan Air : 30,20 Ha.

e Kedalaman : - 2,5 - 0 m

o Saluran : 570 m

* Daratan : 2,80 Ha.

2

- LAND ACQUISITION AND RESETTLEMENT ACTION PLAN (LARAP)

WADUK SUNTER UTARA

Luas wilayah Kelurahan Papanggo 280,175 Ha, terdiri atas 13 Rukun Warga (RW) dan 127

Rukun Tetangga (RT). Jumlah penduduk 38.389 jiwa, dengan komposisi atas laki-laki 18.561

jiwa dan perempuan 19.828 jiwa (Laporan Kelurahan Februari 2011). Batas wilayah

Administrasi:

* Sebelah Utara Jl. Papanggo Raya, Kelurahan Warakas, Sungai Tirem

b Sebefah Timur Jl. Agung Karya VI, Tembok Astra Kelurahan Sungai Bambu

* Sebelah Selatan Jl. C, JI Bisma Raya Kelurahan Sunter Agung

* Sebelah Barat JL. Metro Kencana VIl, Ji Sunter Permai Kel SunterAgung

2.2. Rencana Kegiatan Fisik

Rencana kegatan fisik akan dimulai pertengahan 2015, meliputi pekerjaan:

b Perbaikan ernbankment 2.500 M'

b Pembangunan proteksi waduk dan saluran 2.500 M'

Gambar Lokasi Rencana Kegiatan dapat dilihat pada Lampiran 2a. Dan gambar potongan

melintang (Cross Section) pada lampiran 2b.

III. KARAKTERISTIK WARGA, TANAH DAN BANGUNAN YANG AKAN

TERKENA KEGIATAN FISIK

Berdasarkan dokumen draft LARAP yang disusun oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Air,

Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2010, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta

mensurvei kembali pada Oktober-Desember 2013. Gambaran hasil survei kembali di Waduk

Sunter Utara adalah 149 KK (387 jiwa) telah memetak-metak dan memanfaatkan tanah di atas

154 petak tanah yang meliputi :(i) 142 petak sebagai tapak bangunan, (ii) 3 petak sebagai

ladang/kebun; dan (iii) 9 petak tanah kosong. Kondisi Tanah, bangunan/asset diatas diuraikan

dibawah ini.

3.1. Uraian Tanah Terkena Kegiatan fisik

Warga yang menguasai tanah di Waduk Sunter Utara berjumlah 154 KK, luas total 20,122 m2,

dengan penguasaan terluas 1000 m2 dan tersempit 12 m2, dengan rata-rata penguasaan

tanah seluas 135 M2/KK. Mengenai status kepemilikan tanah : (i) 137 (89%) warga

menyatakan sebagai penggarap, (ii) masing-masing 3 (2%) menyatakan sebagai pemilik tanah,

3

f7


WADUK SUNTER UTARA

penyewa/lainnya (numpang dan over garapan) dan Fasilitas Umum/Sosial; dan (iii) 5 (3%) tidak

dapat ditemui.

Dari 154 petak tanah yang dikuasai, petak yang mempunyai surat kepemilikan tanah Hak Pakal

hanya 1 (satu)/(1%), sedangkan 153 petak lainnya (99%) Tanah Negara/Tanah Waduk. Terkait

dengan Kepemilikan Tanah ditempat lain diperoleh jawaban bahwa 99 (64%) warga "tidak

memiliki tanah ditempat lain", 47 (31%) warga "memiliki" dan "tidak menjawab" 5 (3%).

Sedangkan informasi cara mendapatkan tanah diketahui dengan Lain-lain 134 (87%), membeli

10(6%), hibah 2(1%) dan tidak menjawab 5(4%). Sedangkan pemanfaatan tanah sebagai

ladang dan fasilitas umum masing-masing 3(2%), Tempat Usaha 7 (5%), Lain-lain (29%) dan

Hunian 87 (56%). Uraian diatas disajikan pada Tabel dibawah.

Tabel 1: Ringkasan Tentang Tanah Terkena Keglatan Fisik

No Uraian tentang Jumlah Jawaban Responden dan persentase (%) KeteranganTanah

1. Status Kepemilikan Tanah Negara Hak pakaiatas tanah 153(99%) 1(1%)

2 Kepemilikan tanah Ada Tidakada TidakJawabditempat lain 47(31%) 99(64%) 5(3%)

3. Cara mendapat Membeli Warisan/Hibah Lan-lain Tidak Jawabtanah 10(6%) 2(1%) 134(87%) 5(4%)

4. Pemanfaatan Hunian Usaha Ladang Kosong Fasum Lain-lain87(56 7(5%) 3(2%) 10(7%) 3(2%) 44(29%)

%)

Dari Uraian dan Tabel di atas, diketahui bahwa 100% tanah yang dimanfaatkan warga di

Waduk Sunter Utara adalah Tanah Negara dan tanpa seijin dari institusi yang berwenang.

Namun terkait dengan jawaban seorang warga yang mengaku memiliki hak pakal, Dinas Tata

Air DKI Jakarta perlu memverifikasi selanjutnya informasi itu.

3.2. Uralan Bangunan Terkena Kegiatan fisik

Aset bangunan yang akan terkena kegiatan fisik: dari 154 petak tanah yang dikuasai warga,

terdapat 142 unit bangunan yang meliputi: (i) 84 (59%) dimanfaatkan sebagai tempat tinggal,

(ii) 40 (28%) sebagai kandang ternak dan empang, (iii) sebagai tempat tinggal dan ternpat

usaha 11 (8%), (v) sebagai tempat usaha 2 (1%), (v) sebagal fasum/fasos 3 (2%), dan (vi) lain-

lain (saung/gubuk) sebanyak 2 (1%). Kandang pada umumnya dimanfaatkan untuk

memelihara kambing, sapi dan ayam. Saung dan Pos sebagai tempat istirahat warga sekitar.

4


WADUK SUNTER UTARA

Dilokasi juga terdapat Pos PK3P dan bangunan untuk Bank Sampah yang difasilitasi oleh PT.

Astra. Di dalam Bank Sampah terdapat peralatan seperti alat timbang, meja, kursi, Pengelola

bank sampah juga diberikan pelatihan tentang pengelolaan sampah daur ulang selain itu

pengelola diajak studi banding pada lokasi binaan astra yang sudah berhasil. Adapun anggota

dari bank sampah dibagi menjadi 2 bagian yaitu anggota tetap (penabung) Vang saat ini

berjumlah 89 anggota yang berada di wilayah RW.08 dan RW.07 kelurahan Papanggo, dan

anggota tidak tetap (bukan penabung) yang hanya menjual sampah yang bisa didaur ulang ke

Bank Sampah tersebut sebanyak ± 100 orang. Saat ini PT. Astra tidak memfasilitasi

pemasarannya karena pengelola sudah mempunyai pernasaran tersendiri yang disalurkan

kepada pengepul besar yang berada di Tanjung Priok.

Kualitas bangunan di sisi Waduk Sunter Utara (WSU), pada umumnya berupa bangunan non

permanen berlantal tanah dan/ atau peluran, dengan dinding bangunan berasal dari material

seperti triplek, seng dan papan dan/atau bambu. Kondisi bangunan, pada umumnya berupa

lantai tanah dan/atau papan, bangunan dari material bekas dan/ atau bambu. Kepemilikan

bangunan terluas sekitar 80 m2 dan kepemilikan bangunan terkecil 12 m2, dengan luas

bangunan rata-rata 30 M2.

Pemanfaatan bangunan sebagai kandang kambing, kandang ayam, kandang sapi dan kolam

ikan mas (kolam pemancingan). Kepemilikan kambing berjumlah ± 480 ekor, sapi 6 ekor, ayam

sebanyak 40 ekor, dan kolam ikan hanya untuk kolam pemancingan. Penghasilan rata-rata

mereka sekitar Rp.500.000 s.d. Rp.2.000.000/ bulan.

Tabel 2: Ringkasan Tentang Bangunan Terkena Kegiatan fisik

No. Bentuk Kehilangan Jumlah Keterangan

1. TempatTinggal 84 (59%) Pada umumnya berupa gubuk-gubugyang terbuat dari material bangunan

bekas dan atau barnbu.

2. Tempat Tinggal & Tempat 11 (8%)Usaha

3. Tempat usaha 2 (1%)

4. Kandang dan Kolam 42 (30%) Meliputi : 28 kandang kambing, 1kandang sapi dan 1 kandang ayam serta

5

LAND ACQUISITlON AND RESETTLEMENT ACTION PLAN (LARAP)

WADUK SUNTER UTARA

No. Bentuk Kehilangan Jumlah Keterangan

kolam pemancingan

5. Fasum/fasos 3 (2%)

,JUMLAH 142 (100%)

Pemanfaatan lahan untuk ladang di Waduk Sunter Utara pada umumnya ditanrami pisang dan

singkong, dengan perkiraan hasil panen Rp.500.000/bulan. Sedangkan pengakuan penguasaan

atas tanah kosong bertujuan untuk membangun rumah hunian dan tempat usaha.

3.3. Uralan Warga Terkena Kegiatan fisik

3.3.1. Profil Warga Terkena Kegiatan fisik

Profil warga terkena kegiatan fisik Waduk Sunter Utara adalah sebagai berikut:

Jenis Kelamin terdiri dari: (i) laki-laki 129 orang (85%) dan perempuan 21 orang (14%).

Usla : Warga berusia antara 40 s/d 50 tahun sebanyak 51 orang (34%), berusia 50 s/d 55

tahun berjumlah 30 orang (20%), usia 30 s/d 40 tahun berjumlah 27 orang (18%), berusia > 55

tahun 23 orang (15%) dan berusia 20 s/d 30 tahun berjumlah 15 orang (10%).

Pendidikan: tingkat pendidikan warga yang terbanyak adalah tamat SD/MI/sederajat 61 orang

(40%), kemudian 35 orang (23 %) tamat SLTP/MTs/sederajat, tidak sekolah/tidak tamat SD

sebanyak 33 orang (22%) dan tamat Pasca Sarjana (52/S3) terdapat 1 orang (1%).

Pekerjaan Utama Kepala Keluarga : sebagian besar WTP atau 57 orang.(38%) bekerja sebagai

Buruh, Peternak 32 orang (21%), Pegawai Swasta 21 orang (14%), Wiraswasta/pedagang 14

orang (9%), Pemulung/serabutan/ tidak bekerja 13 orang (9%), Ibu Rumah Tangga 2 orang

(1%), PNS dan TNI/Polisi masing-masing 1 orang (1%). Terkait dengan Status Perkawinan,

warga yang menikah berjumlah 117 orang (78%), janda sebanyak 20 orang (13%) dan duda

sebanyak 3 orang (2%).

Tabel 3: Ringkasan Tentang Profil Warga Terkena Kegiatan fisik

No. Uralan Profil Warga (Jumlah dan Persentase) Ket.Profil

1. Jenis Pria Wanita 5 (3,31%)Kelamin 129 (85%) 1 21 (14%) tidak

2. Usia 20-30 30-40 40-50 50-55 55 menjawab(tahun) 15(10%) 27(18%) 51(34%) 30(20%) 23(15%)

3. Pendidikan Tidak Tamat SD SMP SLTA 52Sekolah Sederajat sederajat

33(22%) 61(40%) 35(23%) 16(11%) 1(1%)

6

- LAND ACQUISITION AND RESETTLEMENT ACTION PLAN (LARAP)

WADUK SUNTER UTARA

No. Uralan Profil Warga (Jumlah dan Persentase) Ket.Profil

4. Pekerjaan PNS/TN/Pol. ]bu Rumah Pegawai Petani/PeternakUtama KK Tangga Swasta

2 (1%) 2(1%) 21(14%) 35(24%)Buruh Wiraswasta Lain-lain

59(39%) 14(9%) 13(9%)

5. Status Menikah Duda Janda Belum Menikahperkawinan 117(77%) 3(2%) 20(13%) 6(4%)

6. Asa] usul Suami -istri Suami-Istri Suami Asli-istri Istri asli-SuamiWarga Asli setempat pendatang pendatang pendatang

53(35%) 65(43%) 13(9%) 15(10%)7 KTP Tidak ber KTP KTP : alamat sesuai lokasi KTP tidak sesuai lokasi

2(1%) 77(51%) 67(44%)

Asal -Usul dan Status Kependudukan : Warga yang menyatakan suami istri bukan penduduk

asli berjumlah 65 orang (43%), suami dan isteri penduduk asli 53 orang (35%), istri penduduk

asli tetapi suami pendatang 15 orang (10%), dan suami penduduk asli, tetapi Istri pendatang

13 orang (9%). Terkait dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk diperoleh data: 77 orang

(51%) ber KTP sesuai dengan lokasi, 67 orang (44%) berKTP DKI Jakarta, tetapi alamat berbeda

7 dengan lokasi kegiatan fisik dan 2 orang (1%) tidak ber KTP.

3.3.2. Kegiatan Ekonomi Warga di Lokasi Rencana Kegiatan fisik

Warga di Waduk Sunter Utara yang memanfaatkan lahan waduk sebagai kegiatan ekonomi

seperti Ternak, Kolam lkan, pengepul barang bekas, warung makan dan warung sembako

berjumlah 47 Kepala Keluarga (18%), pada umumnya usaha dikelola sendiri. Mereka

menyatakan tidak memiliki usaha ditempat lain. Terkait dengan rencana usaha apabila

bangunan terkena kegiatan fisik, mereka: (i) akan tetap berusaha ditempat yang sama (18%),

(ii) buka usaha baru ditempat lain 14%. Tabel dibawah menunjukan kegiatan ekonomi warga.

Tabel 4: Ringkasan Tentang Ekonomi Warga Terkena Kegiatan fisik

1. Jenis usaha warga terkena Ternak, Kolam Usaha ditempat Warung makan,keglatan fisik ikan, pengepul lain sernbako, kantor,

barang bekas bengkel48(31%) 99(64%) 4(3%)

2. Pola kepemilikan usaha Milk sendiri Lain-lain

3. Usaha di tempat ]aln Tidak ada Ada47 (31%) 50(%)

4. Rencana Usaha setelah Tetap usaha yang Buka usaha baru Tidak usaha lagiterkena kegiatan fisik sama

27(18%) 22 (14%) 3(1%)

7


WADUK SUNTER UTARA

3.3.3. Kondisi Ekonomi Warga Terkena Kegiatan fisik

Kepala Keluarga warga terkena kegiatan fisik berprofesi sebagal buruh, pegawai swasta,

pemulung, pedagang dan peternak. Dari 146 KK, yang salah satu anggota keluarganya juga

bekerja terdapat 22%, selebihnya hanya Kepala keluarga yang bekerja (78%). Pengakuan atas

total pendapatan perbulan dalam satu keluarga diperoleh gambaran tertinggi adalah Rp.

500.000-1.000.000/bulan (36%), selanjutnya berturut-turut berpenghasilan Rp. 1-2 juta/bulan

(34%), berpenghasilan diatas Rp. 3 juta (6%), dan berpenghasilan Rp. 2 juta-3 juta (8%).

Adapun perkiraan total pengeluaran perbulan diperoleh informasi: 42% KK - Rp. 500.000-1

Juta, 38% KK berpengeluaran Rp. 1-2juta/bulan, 10% KK kurang dari Rp. 500.000/bulan, 6%

KK berpengeluaran lebih dar1 Rp. 3 juta dan 4% berpengeluaran Rp. 2-3 juta/bulan.

Terkait dengan pengeluaran biaya transportasi keluarga diperoleh gambaran : 56% warga

mengeluarkan kurang dari Rp. 10.000/hari, dan masing-masing 21% warga mengeluarkan

biaya transport berkisar Rp. 10.000 - Rp.25.000/hari dan diatas Rp. 25.000/hari.

Tabel 5: Ringkasan Tentang Kondisi Ekonomi Warga Terkena Kegiatan fisik

1. Anggota keluarga selain KK Ada Tidak Adayang bekerja 32 (22%) 114 (78%)

2. Total pendapatan selurunya < 500.000 500rb-1juta 1juta-2juta(Rp/bulan) 24(16%) 53(36%) 49(34%)

2 juta-3juta >3juta11(8%) 9(6%)

3. Total pengeluaran <500.000 500rb-1juta 1 juta-2juta(Rp/bulan) 14(10%) 61(42%) 55(38%)

2 juta-3juta >Sjuta7(4%) 9 (6%)

4. Biaya transpotasi keluarga < 10.000 Rp. 10rb-25rb >Rp.25rb(Rp/har!) 86(59%) 30(21%) 30(21%)

3.3.4. Sarana dan Prasarana Warga

Penggunaan listrik PLN sebagai sumber penerangan, pada umumnya bukan distribusi langsung

dari PLN, tetapi menyambung dari tetangga (42%), warga yang tidak memiliki penerangan

listrik sebesar (34%) dan sisanya menggunakan generator, baik milik sendiri maupun dari

tetangga. Kebutuhan air minum dan MCK diperoleh gambaran masing-masing (33%) warga

mengandalkan dari tetangga dan lain-lain (galon dan MCK Umum), (31%) membeli air secara

eceran dan sisanya (3%) memanfaatkan air Waduk Sunter Utara. Terkait dengan keperluan

WC, dari 142 KK lebih dar 50% warga memanfaatkan Waduk Sunter Utara sebagai Jamban,

8

LAND ACQUISITION AND RESETLEMENT ACTION PLAN (LARAP)

WADUK SUNTER UTARA

yang memiliki jamban sendiri hanya (13%) dan sisanya (19%) mengaku memanfaatkan WC

Umum disekitar.

Tabel 6: Ringkasan Tentang Sarana dan Prasarana Warga

1. Sumber Penerangan PLN-dari Generator Generator Tidak listriktetangga sendiri dari tetangga

64 (42%) 1 (1%) 36 (23%) 53(35%)2. Air minum dan MCK PAM: dari Eceran/Pikul Waduk Sumur

tetangga

50(33%) 47(31%) 3 (2%) 1(0,6%)Lainnya

50 (33%)3. Kepemilikan Jamban Jamban Jamban Waduk Lainnya

sendiri umum l19(13%) 29(19%) 51(34%) 52 (34%)

4. Alat transportasi Jalan kaki Sepeda Motor Kend umum

88(58%) 16(11%) 33(22%) 9(6%)

Mengenai alat transportasi yang digunakan warga, sebagian warga menyatakan hanya

beraktivitas di sekitar Waduk Sunter Utara, sehingga cukup berjalan kaki (59%), sedangkan

sisanya mengatakan memiliki Sepeda Motor (22%), Sepeda (11%) dan (6%) menggunakan

kendaraan umum.

3.3.5. Persepsi dan Aspirasi

Warga penghuni Waduk Sunter Utara sebagian besar sudah mengetahui keberadaan/rencana

kegiatan fisik JUFMP (83%) dan yang menyatakan tidak tahu sebesar (13%). Mereka

mengetahui rencana kegiatan fisik dari Camat, Lurah, RT/RW, tokoh masyarakat, media dan

tetangga. Mengenai pendapat, apabila harus dipindahkan ke Rusunawa, (65%) warga "tidak

setuju" dan sisanya (30%) menyatakan "setuju".

Tabel 7: Ringkasan Tentang Persepsi dan Aspirasi Warga

1. Keberadaan kegiatan fisik Tahu TidakTahu127(83%) 19(13%)

2. Sumber informasi Aparat (Camat, Tokok masyarakat Tetanggalurah, RT/RW

101 (66%) 6(4%) 13 (8%)Media Lain-lain

1(1%) 25(17%)3. Pendapat bila harus Tidak setuju Setuju

pindah ke Rusunawa 100(65%) 46(30%)

E 9


WADUK SUNTER UTARA

4. Harapan/Usulan Ganti rugi Tidak Diikutkan dl Lokasi rusunmerugikan kegiatan fisik tidakjauh

24(16%) 13(8%) 19(12%) 3(2%)Perhatikan Setuju Taat Tidak usulpeternak dikeruk fingkungan

8(5%) 14(10%) 1(1%) 72(47%)

Harapan/usulan warga terhadap rencana kegiatan fisik Waduk Sunter Utara diantaranya

adalah: diberikan ganti kerugian atas asset yang hilang, diikutsertakan dalam kegiatan fisik,

agar diperhatikan dan dipindah ke Rusun.

3.3.6. Kelompok Rentan dan Anak Sekolah

Kelompok rentan dalam uraian ini meliputi usla (antara 55 tahun keatas) dan kondisi ekonomi

karena tidak bekerja sehingga bergantung kepada orang lain. Sebagai indikator kondisi

ekonomi "Parameter Sayogyo": seseorang dikatakan berada dibawah garis kemiskinan jika

pendapatan pertahunnya setara dengan 480 Kg beras. Dengan asumsi harga beras sekarang

Rp. 8000/kg, maka orang yang berpenghasilan kurang dari Rp. 320.000/bulan atau Rp.

1.280.000 keluarga/bulan dianggap hidup dibawah garis kemiskinan.

Tabel 8: Ringkasan Kelompok Rentan dan Anak Sekolah

1. Kelompok Rentan KK miskin KK Perempuan53 20

KK Lanjut Usia Tidak memilikitanah/rumah ditempat lain

________________________23 992. Anak Sekolah SD: 47 orang

SMP:9orangSMA: 2 orang

Terkait dengan anak-anak sekolah yang terpaksa harus mengikuti pindah, diperkirakanberjumlah 58 orang.

10


WADUK SUNTER UTARA

IV. RENCANA PELAKSANAAN PERMUKIMAN KEMBALI

4.1. Kebijakan Pemerintah Provinsi DK Jakarta

Kegiatan fisik sungai, kanal dan waduk di DKI Jakarta, termasuk Waduk Sunter Utara

merupakan salah satu upaya mengurangi banjir sekaligus mengembalikan fungsi badan

sungai/ kanal dan waduk, dimana bantaran Sungai, Kanal dan Waduk yang diokupasi warga

akan difungsikan kembali. Dalam upaya refungsionalisasi kembali tanah Sungal/Kanal dan

Waduk, Pemerintah tidak memberi kompensasi terhadap tanah, bangunan dan asset lain yang

ada diatas Tanah Negara. Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah:

a. Meminimalkan Permukiman Kembali

Sesuai dengan prinsip kebijakan permukiman kembali maka jika dimungkinkan,

permukiman kembali harus dihindarkan atau diminimalkan, dengan cara mencari

semua alternatif desain- desain kegiatan fisik yang layak. Dengan melihat kondisi Waduk

Sunter Utara saat in!, baik dilihat dari aspek fisik maupun aspek sosial, maka JUMFP/JEDI

melakukan revisi DED dengan mempertimbangkan beberapa faktor, yakni :

> Kondisi fisik Waduk Sunter Utara yang telah mengalami kerusakan, sehingga perlu

segera dilakukan perbaikan embankment.

> Sebagian bantaran Waduk telah dimanfaatkan masyarakat untuk hunian,

lading/bertani, ternak ikan dan ternak kambing dan unggas..

> Pelaksanaan perbaikan embankment di Waduk Sunter Utara dinilai memungkinkan

dengan merelokasi warga ke Rusunawa Semper.

b. Memukimkan Warga ke Tempat yang Layak

Tempat tinggal dan/ atau bangunan lain yang akan terkena kegiatan fisik pada umumnya

non permanen yang tidak layak huni dan bersanitasi terbatas (tidak sehat). Pemerintah

Provinsi DKI Jakarta menetapkan pindah/tinggal ditempat yang lebih layak, dalam hal ini

Rusunawa. Pertimbangan pemindahan ke Rusunawa terkait dengan mahal dan sulitnya

mendapatkan tanah untuk mendirikan bangunan secara horizontal di Jakarta. Melalui

Rencana Aksi Sub Pokja Tertib Hunian Tahun 2015, Dinas Perumahan dan Gedung

Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta menempatkan Warga Terkena Proyek JUFMP/JEDI

Waduk Sunter Utara di Rusunawa Semper. Rusunawa tersebut merupakan program oleh

Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta, yang direncanakan

selesal dan slap dihuni pada tahun 2016. Mekanisme perolehan rusunawa ini

menggunakan sistem Inden/ Kupon dengan melengkapi persyaratan sesuai dengan

E 11


WADUK SUNTER UTARA

Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 111 Tahun 2014 tentang Mekanisme

Penghunian Rumah Susun Sederhana Sewa. Sistem inden/ kupon yaitu WTP yang terkena

Proyek JEDI dan memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta

No. 111 Tahun 2014 akan diberi kupon yang menandakan bahwa warga tersebut berhak

menerima unit rusunawa, namun baru bisa menempati rusunawa setelah rusunawa

tersebut siap digunakan yaitu pada tahun 2016.

Adapun persyaratan, pendaftaran, dan penetapan calon penghuni rusunawa diatur dalan

Pergub No. 111 Tahun 2014 Bab 3, pasal 4 dan 5. Berikut persyaratan warga yang dapat

menjadi calon penghuni rusunawa diantaranya :

• Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Daerah dan Kartu Keluarga Daerah

• Memiliki penghasilan dibuktikan dengan surat keterangan penghasilan

r . Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

• Sudah menikah dibuktikan dengan surat nikah atau dokumen yang dipersamakan

* Tidak memiliki tempat tinggal milik sendiri dibuktikan dengan surat keterangan Lurah

setempat

• Sanggup membayar biaya sewa rusunawa, biaya listrik, biaya air dan/atau biaya

lainnya yang ditetapkan oleh Kepala UPRS (Unit Pengelola Rumah Susun) dibuktikan

dengan surat pernyataan kesanggupan.

c. Kompensasi Atas Tanah

Memanfaatkan Tanah Negara seperti bantaran sungal, waduk dan kanal merupakan

tindakan yang tidak bijaksana dan tidak dibenarkan oleh Undang-Undang dan Perda,

untuk itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak memberi kompensasi apapun atas upaya

mengembalikan fungsi tanah Waduk Sunter Utara yang dimanfaatkan warga selama ni.

Sedangkan penanganan atas tanah milik akan dilakukan sesuai dengan Undang-undang

maupun peraturan yang berlaku

d. Kompensasi Atas Bangunan

Membangun tempat tinggal, tempat usaha dan memanfaatkan Tanah Negara, dalam hal

ini bantaran Waduk Sunter Utara merupakan salah satu bentuk penyerobotan yang

melanggar Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum. Disamping itu, akan mengganggu

pola aliran drainase sekitar dan menyebabkan banjir. Untuk itu, Pemerintah Provinsi DKI

Jakarta tidak memberi ganti kerugian tunai atas bangunan yang terpaksa harus dibongkar

terkena kegiatan fisik dalam rangka pengembalian fungsi Waduk Sunter Utara. Sedangkan

untuk bangunan di atas tanah milik, mekanismenya penanganan sesuai Undang-undang

dan Peraturan yang berlaku.

12


WADUK SUNTER UTARA

4.2. Analisis Hukum

Suatu hasil analisis hukum terhadap setiap peraturan perundang undangan yang diperlukan

untuk memastikan efektifnya pelaksanaan perolehan tanah serta kegiatan-kegiatan

permukiman kembali diperlukan analisis dari aspek-aspek sebagai berikut:

a. Aspek Perencanaan, Penyelenggaraan dan Pelaksanaan.

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pelaksanaan pengadaan tanah

telah diperbaharui, yakni dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang

Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang kemudian disusul

dengan keluarnya Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan

Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum serta Peraturan Kepala

Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan

Pengadaan Tanah. Dengan keluarnya ketiga peraturan tersebut maka peraturan-peraturan

yang sebelumnya menjadi dasar hukum pengadaan tanah bagi pembangunan untuk

kepentingan umum tidak berlaku lagi. Kerangka Kebijakan Permukiman Kembali (KKPK)

yang menjadi landasan Rencana Permukiman Kembali (RPK), yang disusun tahun 2010

masih menggunakan dasar hukum peraturan perundang-undangan yang lama yaitu

Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan

Untuk Kepentingan Umum. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor

65 tahun 2006 serta peraturan pelaksanaannya. Untuk itu dalam penyusunan Rencana

Permukiman Kembali perlu disesuaikan dengan menggunakan peraturan perundang-

undangan yang baru. Untuk menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang

baru, yaitu UU No.2 Tahun 2012, Perpres No.71 Tahun 2012 dan Peraturan Ka.BPN No.S

Tahun 2012, maka tugas dan fungsi P2T digantikan oleh Tim Persiapan Pengadaan Tanah

yang dibentuk oleh Gubernur, demikian pula dengan beberapa kegiatan lainnya yang

memerlukan penyesualan.

b. Aspek Pendanaan

Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dilakukan

oleh Instansi yang memerlukan tanah, dituangkan dalam dokumen penganggaran sesual

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu sesuaj dengan ketentuan

dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pembayaran dalam

rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatandan Belanja Negara serta pelaksanaan

dan pertanggung jawaban biaya operasional dan biaya pendukung berpedoman pada

13


WADUK SUNTER UTARA

peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah. Pendanaan

Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana yang dl

atur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 dan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 72 tahun 2012. Alokasi dana untuk penyelenggaraan

Pengadaan Tanah terdini dari biaya Ganti Kerugian, biaya operasional, dan biaya

pendukung untuk kegiatan:

o perencanaan;

o persiapan;

o pelaksanaan;

o penyerahan hasil;

o administrasi dan pengelola; dan

o sosialisasi.

Biaya Operasional dan Pendukung, sebagaimana diuraikan di atas, tidak

termasuk biaya ganti kerugian dan biaya jasa penilai. Mekanisme pelaksanaan

pengadaan tanah dan permukiman kembali dapat dilihat pada Tabel 9:

14


WADUK SUNTER UTARA

Tabel 9 PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH DAN PERMUKIMAN KEMBAU PADA SUB KEGIATAN FISIKJUFMPIJEDI

PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH DAN PERMUKIMAN KEMBALI PADA SUB KEGIATAN FISIK JUFMP/JEDI

SUB KEGIATAN FISIK: WADUK SUNTER UTARA (WSU)

PAKET I PIU : 7 /DINAS PU DKI JAKARTA

ALOKASINo. URAIAN KEGIATAN PENANGGUNG JAWAB WAKTU SUMBER KETERANGAN

(HariDAN PELAKSANA Kerja) DANA.

I PERENCANAAN PENGADAAN TANAH *) APBD *) Dibuat oleh Instansi yang me-merlukan tanah dalam hal in!

1. Rencana Pengadaan Tanah PIU/Lembaga Terkait/ Project Implernentation Unit (PIU)a. Studi Kelayakan Lembaga Professional yang berada di Dinas PU DKi Jakar-b. Penyusunan Dokumen Pengadaan Tanah ta bersama dengan instansi teknis

terkait atau dapat dibantu oleh2. Penyampalan Dokumen Rencana Pengadaan Tanah ke PlU lembaga profesional yg ditunjuk

Gubernur DK1 Jakarta oleh PIU,

Ii PERSIAPAN PENGADAAN TANAN APBD

1. Pembentukan Tim Persiapan/Sekretariat Tim Persiapan Gubernur DKI Jakarta 10 Anggota: Walikota,SKPD,PIU,lns-2. Pemberitahuan Langsung Rencana Pembangunan: 20 tansi terkait.

a. Sosialisasi Tim Persiapanb.Tatap Muka Tim Persiapan Gub.dapat mendelegasikan ke-c. Surat Pemberitahuan Tim Persiapan wenangan pelaksanaan persiapan

3. Notulen Sosialisasi/Tatap Muka Ketua Tim Persiapan pengadaan tanah kpd Walikota4. Pemberitahuan Tidak Langsung Rencana Pembangunan :

15

77)- j1 m-- m---i m * 1~J - n n m .


WADUK SUNTER UTARA

a. Media Cetak Tim Persiapan

b.Media Elektronik Tim Persiapan5. Pendataan Awal Lokasi Rencana Pembangunan Tim Persiapan 306. Konsultasi Publik Rencana Pembangunan Tim Persiapan 607. Berita Acara Kesepakatan Tim Persiapan8. Pembentukan Tim Kajian Gubernur DKI Jakarta Dibentuk bilamana setelah konsultasi publik masih9. Pembentukan Sekretariat Tim Kajian Ketua Tim Kajian ada pihak yang keberatan

10. Pelaksanaan Kegiatan Tim Kajlan 14

a. Inventarisasi Masalah yang Menjadi Alasan Keberatan Tim Kajian

b. Pertemuan/Klarifikasi Dengan Pihak yang Keberatan Tim Kajianc. Surat Diterima/Ditolaknya Keberatan Tim Kajiand. Penyampaian Surat Diterima/Ditolaknya Keberatan Tim Kajian

11. Penetapan Lokasi Pembangunan Gubernur DKI Jakarta12. Pengumuman Penetapan Lokasi Pembangunan Gubernur DKI Jakarta 1413. Pengajuan Pelaksanaan Pengadaan Tanah PlU

li] PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH APBD

1. Penugasan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya selaku Ka Kan Wil BPN Jkt Penugasan mempertimbangkan

Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah effisiensi,efektivitas,kondisi geo-2. Laporan Penugasan KaKan Pertanahan Kotamadya Ka Kan WH BPN Jkt grafi dan SDM.3. Penetapan Susunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Ka Kan Wi BPN Jkt

Tanah dan Sekretariat Provinsi DKI Jakarta

4. Penetapan Susunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Ka Kan PertanahanTanah dan Sekretariat Kotamadya Kotamadya

5. Penyiapan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Ketua Pelaksana Peng- Sesuai kewenangan (Kakanwila. Penyusunan Rencana Kerja adaan Tanah BPN,ataupun Kakan Pertanahan)b. Pembentukan SATGAS Pelaksana Pengadaan Tanah

6. Inventarisasi dan Identifikasi 30

a. Pemberitahuan Kepada Pihak yang Berhak Pelaksana PT/SATGAS

b. Pengukuran dan Pemetaan Bidang per bidang SATGAS A

16


WADUK SUNTER UTARA

c. Pembuatan Peta Bidang SATGAS Ad. Pengumpulan Data SATGAS Be. Pembuatan Daftar Nominatif SATGAS B

7. Berita Acara Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Ketua SATGAS8. Pengumuman Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Ketua Pelaksana PT 149. Pengajuan Keberatan oleh Pihak yang Berhak Ketua Pelaksana PT 1410. Verifikasi dan Perbaikan Peta Bidang/Data Nominatif Ketua Pelaksana PT 1411. Berita Acara Verifikasi dan Perbaikan Hasil Inventarisasi Ketua Pelaksana PT

dan Identifikasi

12. Berita Acara Penolakan Keberatan Ketua Pelaksana PT

13. Penetapan Penilal Ketua Pelaksana PT 30a. Seleksi Sederhana

b. Seleksi Umum

14. Penunjukan Penilai Publik Ketua Pelaksana PT15. Berita Acara Penyerahan Hasil Inv.dan Identifikasi Ketua Pelaksana PT16. Penilaian Besarnya Ganti Keruglan Penilai 3017. Berita Acara Penyerahan Hasil Penlialan Penila!18. Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian Ketua Pelaksana PT 3019. Berita Acara Kesepakatan Ketua Pelaksana PT

20. Pemberian Ganti Kerugian Dalam Bentuk Uang 7a. Pembukaan RekeningTabungan a.n. yang berhak Ketua Pelaksana PTb. Validasi Pemberian Ganti Kerugian Dim Bentuk Uang Ketua Pelaksana PTc. Tanda Terima Penyerahan GR Dalam Bentuk Uang Pihak yg Berhakc. Berita Acara Pemberian Ganti Kerugian PIU/Pihak yg Berhakd. Berita Acara Pelepasan Hak Kakan Pertanahane. Dokumentasi Foto/Video Pelaksana Peng.Tanah

21. Pemberian Ganti Kerugian Dim BentukTanah Penggantia. Penyediaan Tanah Pengganti PlU/Pihak yang Berhak 180a. Validasi Pemb. Ganti Rugi Dim Bent.Tanah Pengganti Ketua Pelaksana PTb.Tanda Terima Penyerahan GR Dim Bent.Tanah Pengganti Pihak yang Berhak

17


WADUK SUNTER UTARA

c. BA.Pemberian Ganti Rugi DIm Bent.Tanah Pengganti PU/Pihak yang Berhak

d. BA. Pelepasan Hak Kakan Pertanahan

e. Dokumentasi Foto/Video Pelaksana Peng.Tanah

22. Pemberian Ganti Kerugian Dalam Bentuk Permukiman

Kembalia. Penyediaan Permukiman Kembali PjU 365

b. Validasi Pemberian Ganti Rugi Dim Btk.Perm.Kemball Ketua Pelaksana PT

c. Tanda Terima Penyerahan GR Dim Bent.Permukiman Kbl. Pihak yang Berhak

d. Berita Acara Pemberian Ganti Kerugian PIU/Pihak yg Berhak

e. Berita Acara Pelepasan Hak Kakan Pertanahan

f. Dokumentasi Foto/Video Pelaksana Peng.Tanah

23. Pemberian Ganti Kerugian Dalam Bentuk lain

a. Validasi Pemb. Ganti Rugi Dim Bentuk lain. Ketua Pelaksana PT

b. Tanda Terima Penyerahan GR Dalam Bentuk Lain Pihak yang Berhak

c. Berita Acara Penyerahan PU/Pihak yg Berhak

d. Dokumentasi Foto/Video Pelaksana Peng.Tanah

24. Pemberian Ganti Kerugian Dalam Bentuk Saham

a. Validasi Pemb.Ganti Keruglan Dalam Bentuk Saham Ketua Pelaksana PT

b. Kuitansi Penerimaan Ganti Kerugian Pihak yang Berhak

c. BA Pemb.Ganti Kerugian Dalam Bentuk Saham PIU*/Pihak yg Berhak *dalam hal ini BUMN/BUMD

d.Berita Acara Pelepasan Hak Kakan Pertanahan

e. Dokumentasi Foto/Video Pelaksana Peng.Tanah

25. Pemberian Ganti Kerugian Dalam Keadaan Khusus

a. Validasi Pemb.Ganti Kerugian Dim Keadaan Khusus Ketua Pelaksana PT

b. Tanda Terima Penyerahan GR Dalam Keadaan Khusus Pihak yang Berhak

c. BA Pemb.Ganti Kerugian Dim Keadaan Khusus PIU/Pihak yg Berhak

d.Berita Acara Pelepasan Hak Kakan Pertanahan

d. Dokumentasi Foto/Video Pelaksana Peng.Tanah

26. Penitipan Ganti Kerugian

18


WADUK SUNTER UTARA

a. Permohonan Penitipan Ganti Kerugian di Pengadilan PlUb. Berita Acara Ganti Kerugian Ketua Pengadilan Negeri

27. Pendokumentasian Peta Bidang, Daftar Nominatif dan Data Kakan PertanahanAdministrasi Pengadaan Tanah

28. Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Un-tuk Kepentingan Umuma. Berita Acara Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah Ketua Pelaksana PT 7b. Permohonan Sertipikat Atas Tanah PlUc. Penerbitan Surat Ukur Kakan Pertanahand. Penerbitan Sertipikat Atas Tanah Kakan Pertanahan

Keterangan DasarHukum:

1, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum2. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 20124. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah.5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendudkung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pernbangunan untuk

Kepentingan Umum yang Bersumber dari APBD.6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk

Kepentingan Umum yang Bersumber dari APBN.

19

131


WADUK SUNTER UTARA

c. Aspek Lingkungan Hidup dan Ketertiban Umurn.

i Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 mengatakan bahwa dalam menghadapi

ketidakseimbangan antara ketersediaan air yang yang cenderung menurun dan kebutuhan

air yang semakin meningkat, sumber daya air wajib dikelola dengan memperhatikan fungsi

sosial, lingkungan hidup dan ekonomi secara selaras.

Karena kegiatan permukiman lar disepanjang bantaran Waduk pada kenyataannya telah

mengganggu lingkungan hidup dengan mencemarkan air dan mengganggu pengaliran air

sehingga menjadi potensi banjir. Oleh karena itu keberadaan permukiman har di bantaran

waduk adatah merupakan pelanggaran hukum.

Dalam rangka mewujudkan tata kehidupan di Kota Jakarta yang tertib, tenteram, nyamfan

bersih dan indah maka dikeluarkanlah Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007

tentang Ketertiban Umum. Salah satu yang diatur dalam peraturan ini adalah mengenai

tertib sungal, saluran, kolam, dan lepas pantai. Oleh karena itu kegiatan di bantaran waduk

seperti membangun MCK, hunian/tempat tinggal atau tempat usaha tidak diperkenankan,

kecuali atas seizin gubernur.

4.3 Kelembagaan

Dalam pelaksanaan penanganan warga terkena kegiatan fisik di Waduk Sunter Utara dan

lokasi lainnya. Gubernur Provinsi DK Jakarta telah mengeluarkan Instruksi Gubernur Provinsi

DKI Jakarta Nomor 48 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Permukiman Kembali Warga yang

Terkena Dampak Kegiatan fisik JUFMP/JEDI, yang memberikan penugasan kepada instansi di

lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mendukung dan memfasilitasi

pelaksanaan relokasi warga terkena kegiatan fisik JUFMP/JEDI. Tugas/tanggung jawab

masing-masing instansi sebagaimana diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 10: Institusi Pelaksana Kegiatan Permukiman Kembali Warga Terkena Kegiatan fisik WadukSunter Utara

NO. INSTANSI TANGGUNGJAWAB WAKTU SUMBER DANAPELAKSANAAN

1. Sekretaris Daerah mengkoordinasikan seluruh kegiatan Selama proses APBD DKIdukungan Pemerintah Provinsi DKI permukiman kembali Jakarta 2014-Jakarta atas pelaksanaan kegiatan : persiapan, 2017permukiman kembali pelaksanaan dan

pemantauan2. Asisten Membantu Sekda dalam Selama proses APBD DKI

permukiman kembali

20


WADUK SUNTER UTARA


Pembangunan dan mengkoordinasikan seluruh persiapan, Jakarta 2014-

Lingkungan Hidup kegiatan dukungan Pemprov DKI pelaksanaan dan 2017Jakarta pemantauan

3. Asisten membantu Sekretaris Daerah Selama proses APBD DKIPemerintahan mengkoordinasikan para Walikota permukiman kembali Jakarta 2014-

dalam melaksanakan proses persiapan' 2017permukiman kembali pelkanaan dan

_________________pemantauan

4. Kepala Bappeda mengkoordinasikan perencanaan Selama proses APBD DKI

Provinsi DKI Jakarta dan mengalokasikan anggaran SKPD permukiman kembali Jakarta 2014-terkait pelaksanaanJUFMP/JEDI, : persiapan, 2017termasuk permukiman kembali pelaksanaan dan

warga terkena Kegiatan Fisik Sunter pemantauan

Utara

5. Walikota Jakarta mengkoordinasikan aparat di Selama proses APBD DKI

Utara dan Jakarta Kecamatan Tanjung Priok, permukiman kembali Jakarta 2014-Pusat Kecamatan Kemayoran, Kelurahan : persiapan, 2017

Sunter Agung dan Kelurahan Serdang pelaksanaan dan

pemnantauandalam melaksanakan proses

permukiman kembali warga terkena

Kegiatan Fisik Sunter Utara

6. Kepala Dinas Tata • Menetapkandan mengumumkan Selama proses APBD DKI

Air (Pemisahan data warga terkena Kegiatan permukiman Jakarta 2014-Dinas PU DKI Fisik Sunter Utara yang telah kembali: persiapan 2017Jakarta tahun diverifikasi Camat dan Lurah dan pelaksanaan

2014) (data terlampir)

• melaksanakan pendampingan

proses permukiman kembali

warga terkena Kegiatan Fisik,baik melalui relokasi ke

Rusunawa yang telah disediakan

maupun opsi kompensasi

lainnya

7. Kepala Dinas * menyediakan rumah susun sewa Selama proses APBD DKI

Perumahan dan dan mengalokasi unit rumah persiapan dan Jakarta 2014-Gedung Pemda susun sewa bagi warga terkena pelaksanaan 2017

Kegiatan Fisik Sunter Utara pemindahan warga

e melakukan pendampingan

warga yang terpindahkan

8. Kepala Dinas menyediakan dokumentasi, press Selama proses APBD DKI

Komunikasi, release, dan publikasi di media permukiman kembali Jakarta 2014-Informatika dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta : persiapan, 2017Kehumasan pelaksanaan

9. Kepala Dinas memberikan layanan kependudukan Selama proses APBD DKI

kependudukan dan bagi warga terpindahkan dari tempat permukiman

21


WADUK SUNTER UTARA


Catatan Sipil asal ke lokasi rusun atau lokasi lain kembali persiapan, Jakarta 2014-

yang dituju pelaksanaan 2017

10. Kepala Dinas Menyediakan layanan ksehatan dan Selama proses APBD DKI

Kesehatan, DInas pendidikan serta transportasi permukiman Jakarta 2014-Pendidikan, Dinas kemballi persiapan, 2017Perhubungan pelaksanaan

11. Kepala Dinas Sosial, Menyediakan bantuan pemulihan Selama proses APBD DKI

Dinas UMKM, usaha/penghasilan permukiman Jakarta 2014-Dinas Tenaga Kerja kembali persiapan, 2017

pelaksanaan

12. Kepala Satuan Membantu warga melakukan Selama proses APBD DKI

Polisi Pamong Praja pengosongan, pembongkaran permukiman kembali Jakarta 2014bangunan dan pengamanan lahan : persiapan,

yang sudah dibebaskan pelaksanaan

13. Kepala Biro melaksanakan monitoring dan Selama proses APBD DKI

Prasarana dan mengkoordinasikan pelaksanaan permukiman kembali Jakarta 2014-Sarana Kota Kegiatan FIsk JUFMP/JEDI, termasuk : persiapan, 2017

proses permukiman kembali pelaksanaan danpemantauan

14. CamatTanjung Verîfikasi data warga terkena Selama proses APBD DKI

Priok dan Camat Kegiatan Fisik Sunter Utara permukiman Jakarta 2014-Kemayoran Mengkoordinasikan aparat kembali: 2017

Kelurahan Papanggo dalam persiapan,sosialisasi dan proses permukiman pelaksanaan

kembali

15. Lurah Sunter Melakukan verifikasi data warga Selama proses APBD DKI

Agung dan Lurah terkena Kegiatan Fisik permukiman kembali Jakarta 2014-

Serdang Melaksanakan proses permukiman : persiapan, 2017

kembali pelaksanaan dan 2017

pemantauan16. UPT Rusunawa Melakukan pendataan kapasitas Selama proses APBD DKI

Rusunawa di wilayahnya untuk permukiman Jakarta 2014-dihuni warga terkena Kegiatan Fisik kembali: 2017

Melakukan proses pemindahan persiapan,warga pelaksanaan

4.4. Monitoring dan Evaluasi

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

yang diwakili oleh CPIU dan dibantu konsultan supervisi akan berperan sebagai pengawas

internal. Pada tingkat CPTU, Laporan Bulanan akan diserahkan kepada Direktur Sumber Daya

Air Kementerian Pekerjaan Umum, Sedangkan di tingkat PIU DKI Jakarta akan diserahkan71

kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Tata Air dan Sekretaris Daerah Provinsi.

22


WADUK SUNTER UTARA

Monitoring dimulai sejak persiapan penyusunan LARAP, Laporan Kemajuan dan Monitoring

akan tersedia bagi warga dan dapat diupload dalam Web JUFMP dan Web WB.

4.5. Penanganan Keluhan

Keluhan yang terkait dengan aspek pemindahan warga terkena kegiatan fisik akan ditangani

secepat mungkin dan selesai di Posko-ditempat warga menyampaikan keluhan (dalam kurun

waktu 14 (empat belas) hari). Proses penanganan keluhan akan difasilitasi oleh Tenaga Ahli

Penanganan Keluhan dari Konsultan Supervisi yang ditugaskan dilapangan. Keluhan dapat

disampaikan melalui SMS, Email/Web, datang langsung ke Posko.

POSKO - Penanganan Keluhan di lokasi (Sub-kegiatan fisik) Warga terkena kegiatan fisik

yang membawa keluhan secara langsung/tidak langsung , tertulis /atau tidak tertulis,

selanjutnya mencatat, menverifikasi, menyimpan dan menyampaikan kepada institusi yang

berwenang dan atau PIU Dinas PU DKI Jakarta.

TINGKAT KOTA : jika warga kecewa, tidak puas atau belum mendapat tanggapan dari PIU,

Warga dapat menyampaikan keluhan ke Kantor Walikota. Setelah menerima keluhan warga,

Walikota akan mengambil tindakan terhadap kasus dimaksud. Untuk membantu

penyelesaian keluhan, Walikota bertangung jawab mendokumentasikan dan menyimpan

arsip keluhan yang ditangani.

TINGKATPROVINSI: apabila keluhan tidak mendapat tanggapan dari walikota, warga dapat

menyampaikan keluhan kepada Gubernur. Waktu yang diperlukan untuk penanganan

keluhan sekitar 30 (tiga puluh) hari.

Langkah terakhir. Apabila warga kecewa dan atau tidak menerima tanggapan dari

Gubernur, keluhan dapat dibawa ke pengadilan untuk penyelesalan secara hukum.

4.6. Rencana Pelaksanaan Permukiman Kembali

Rencana Tindak Penanganan Warga Terkena Kegiatan fisik Waduk Sunter Utara disajikanpada tabel 11 dan Lampiran 6.

23


WADUK SUNTER UTARA

Tabel 11: Rencana rindak Penanganan Warga Terkena Kegiatan Fisik Waduk Sunter Utara(Rencana permukiman Kembali)

l. PERSIAPAN1 Pembentukan Tim Pelaksana Pengadaan 2014 Bappeda 2014

Tanah (instruksi Gubernur)2 Penyusunan Dokumen RP Agustus 2014 Dinas PU 2013-20143 Cut off date Februari 2014 Dinas PU 20144 Penetapan Warga Terkena Kegiatan Fisik Juni 2014 Dinas PU 2014

11. PENGADAAN TANAH5 Tidak ada

III. PEMUKIMAN KEMBAU6 Musyawarah dengan warga terkena fegiatan Agustus 2015 Walikota Jakarta Utara; 2015

fisik untuk penentuan batas lokasi proyek, Camat Tanjung Priok;penentuan lokasi rusunawa, prosedur Lurah Papanggo;mendapatkan unit, hak dan kewajiban serta Dinas Tata Airjadual pemindahan

7 Penyerahan kupon inden unit rusunawa September - Dinas Perumahan; 2015Oktober 2015 Walikota Jakarta Utara;

Camat Tanjung Priok;Lurah Papanggo

8 Bantuan transportasi mengangkut harta Desember 2016 Dinas Trantib 2015-2016benda dari lokasi lama ke rusunawa/ lokasibaru

9 Pemindahan Warga Terkena Kegiatan Fisik Desember 2016 Dinas Perumahan; 2016(WTP) Dinas Tata Air;

Satpol PP;Walikota Jakarta Utara;Camat Tanjung Priok;Lurah Papanggo

10 Pembongkaran bagian bangunan terkena Agustus 2015 - Dinas Perumahan; 2015 -

kegiatan fisik Desember 2016 Dinas Tata Air; 2016Catatan : Satpol PP;(i) Kontraktor akan bertanggungjawab atas Walikota Jakarta Utara;

kerusakani pembongkaran bangunan yang Carmat Tanj ung Priok;terjadi akibat kegiatan fisik Lurah Papanggo

(ii) Rencana kegiatan fisik akan disiapkankontraktor dengan menyesuaikan kesiapanpemindahan warga ke rusunawa atau tempattinggal sementara sebelum ke rusunawa.

Pembongkaran bangunan yang mengakibatkanwarga harus pindah akan dilaksanakan setelahmereka pindah ke rusunawa yang disiapkan ataumendapatfasiitasi ternpat tinggal sementarasebelum pindah ke rusunawa.

IV PELAKSANAAN FISIK11 Pekerjaan embanment/pemasangan sheet Agustus 2015 - Dinas Tata Air 2015 -

pile Desember 2016 2016

24Jm

LAND ACQUISITION AND RESETTLEMENT ACTION PLAN (LA RAP)

WADUK SUNTER UTARA

LAMPIRAN

72


WADUK SUNTER UTARA

LAMPIRAN 1: FOTO-FOTO KONDISI WILAYAH TERKENA KEGIATAN FISIK

Kondis! Waduk Sunter Utara yang mengalami Bangunan darurat yang berada di tepian wadukpendangkalan

Deretan bangunan di tepi Waduk Sensus dari rumah ke rumah terhadap warga

yang bertempat tinggal tepian Waduk

26


WADUK SUNTER UTARA

LAMPIRAN 2A: POTONGAN MELINTANG Di LOKASI

SU 2

27

71 i v m 71 1 7 E 71 fl : 71 -) 73 77 713 71_ -71 TD

LAND ACQUISITION AND RESETTLEMENT ACTION PLAN (LARAP) -

WADUK SUNTER UTARA

LAMPIRAN 2A: POTONGAN MELINTANG DI LOKASI (LANJUTAN)

av

mm -

SU4

IrrL mnr mm-rrmnr mn M rrrmnT IT ITTIT lTT ITTITmTi f r T r

28


WADUK SUNTER UTARA

LAMPIRAN 2B: LOKASI RENCANA KEGIATAN FISIK

filkp4 l'U I LtýTi U NI (11l I R IN

O m

1I IH INR Ji

E-T DanrKment Repa r2,500rm

29


WADUK SUNTER UTARA

LAMPIRAN 3: DAFTAR WARGA DAN ASET TERKENA KEGIATAN FISIK

om P3~.m

R 001 *'mi 4rmu..* r.namm W~ s.u . . m. -e n W h.s , .ll M o ffla :_ _t.t-

.I M'ZIOIi .r *i'.- ll¶1P#1N; . Ia'É]

-J* M:r. - uI.l-

Zrir'rJLrh1*tMruu MMŽ U"<Q.sfä t"iLa'I..

I-uwfldr14p 1~LJdlh ~ u *. -. 'u M

3~~~2ME MhbMéam1;aiit:..i~4 4

Efil~ B T

LAND ACQUISITION AND RESETTLEMENT ACTION PLAN(LARAP)

WADUK SUNTER UTARA

LAMPIRAN 4: SKETSA LOKASI WARGA TERKENA KEGIATAN FISIK

PROGRAM PEMANGGULANGAN BANJIR JAKARTA (JEO)

- LJ

lir

7 I u~ -31


WADUK SUNTER UTARA

PROGRAM PEMANGGULANGAN BANJIR JAKARTA (JEDIE

rri

WADUK SUNTER UJTARA

Eu

32


WADUK SUNTER UTARA

LAMPIRAN 5: RINGKASAN BANGUNAN TERKENA KEGIATAN FISIK DAN WTP WADUK SUNTERUTARA

No. Kategori Jumlah Bangunan/WTP Area/Iuas (m2) Hak-Hak Pilihan atas hak2 PerkiraanWTP _____ Biaya (RP)

Bangunan Bangunan Bangun Bangun Jumlahterkena terkena an an bangunan/Jumlaseluruhnya sebagian terkena terkena h WTP

seluruh Sebagia 1 2 3 4 1 2 3 4nya n

1. Warga 55/52 42/42 2550 840 Kompensayang si atasmenem hilangnyapati bangunan

Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Pilihan bantuan Perkiraanbangunan/ bangunan yang yang resettlement 2 biayapenyewa yangterkena harus tidak 1 2 3 4 1 2 3 4

sebagian pindah perlupindah 1

2. Penyew 35/38 20/14 48 4 Bantuana I Pindah

Jumlah WTP #Tipe Mata Pencaharian WTP Pilihan Perkiraanbantuan Biayarehab.support

1 2 3 4 5 123451 23453. Orang 50 12 10 2 8 8 Bantuan

yang rehabilitasiterpengaruhmatapencaharian

Jumlah WTP Bangunan Dibongkar Pilihan WTP Perkiraandibongkar sebagian6 Biayaseluruhnyas1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3

4. Pemilik BiayaAset penggantiyang yangrusak disiapkanselama kontraktorkonstruksi

Fungsidan Fungs sisaukuran bangunan9

bangunan8

1Details are presented in the attachment no ...2Details are presented in the attachment no...2 Details are presented in the attachment no...I Details are presented in the attachment no5 Details are presented in the attachment no

Details are presented in the attachment no7 Details are presented in the attachment noK Details are presented in the attachment no

33


WADUK SUNTER UTARA

1 2 3 4 1 2 3 45. Penyero Tidak

bot mendapatkompensasi

Jumlah WTP Jumlah Jumlahbangunan Penyewasewa terkena

kegiatan fisik"

123412346. Pemilik Tanpa

bangun kompensaan sewa si

bangunandiatas 3unit

*) Notes:

Persons who own and occupy dwellings and other structures:1= cash compensation and access to public housing2 = public housing3= cash compensation only4= other form of compensation, please specify

Renters:1= public housing2= rental costs and access to public housing3 = other scheme4 = etc.

Persons whose livelihoods are affected:1= loss of income from small shop2 = loss of income from small industry3 =loss of income from site-pecific earning activities (such as fishermen)4 = loss of income from services5= others

Preference for rehabilitation support:1 = facilitation to find new place close to the original area or on-site2= training for different type of job3 = credit4 = facilitation in the establishment of new income generating activity5 = combination of the above

Owners of assets that are damaged during construction:All structures are damaged1= house2 = commercial structure3= fences4= othersPartially damaged1= house2= commercial structure

Details are presented in the attachment no10Details are presented in the attachment no11 Details are presented in the attachment no

34


WADUK SUNTER UTARA

3 =fences4= othersPreference for compensation1= cash compensation2= rebuild3 = rent

Encroachers:Type of uses and size of the encroached structures1 = commercial, average size..2 = kitchen, average size..3 = toilets, average size..4= other, average size..Uses and size of remaining structuresI = main house, average size..2 = main house and commercial, average size..3 = commercial only, average size..4 = other, average size...

Squatter landlords:Number of structures rent1 = one unit2 = two units3= three units4 = more than three unitsNumber of affected renters1= in one unit2 = in two units3= in three units4 = in four u

I

35


WADUK SUNTER UTARA

LAMPIRAN 6: TABEL RENCANA PENANGANAN WARGA TERKENA KEGIATAN FISIK

TABEL RENCANA PENANGANAN WARGA TERKENA PROYEKNAMA KEGIATAN : JUFMP PAKET 4LOKASI SUB KEGIATAN WADUK SUNTER UTARA

RENCANA PINDAH KENO NAMA PEMINDAHAN RUSUNAWA PENANGANANSEMENTARASEBELUMTERSEDIA RUSUNAWA * SOSIALISASI RENCANA BONGKARF Tg] Pindah Lokasi/Nama Tgl Pindah Lokasi/Nama Hunian Sementara BANGUNAN TERKENA PROYEK KETERANGAN

1 2 3 56 7 8 9PINDAH TDK PINDAH

10 111 TIDAK ADA PENGHUNI

Ags, 2015 Ags,2015-Des,2016 Rumah kosong2 ERNA v

Ags, 2015 Ags,2015-Des,201é Bangunan darurat/dapur/kamar mandi/kandang *)3 ILMi V3 L;vAgs, 2015 Ags,2015-Des,2016 Bangunan darurat/dlapur/kamar mandi/kandang

4AERU v gs, 2015 Ags,2015-Des,2016 Bangunan darurat/dapur/kamar mandi/kandang5 RIO vAgs, 2015 Ags,2015-Des,2016 Bangunan darurat/dapur/kamar mandl/kandang6 DAENG NGANA v

Ags, 2015 Ags,2015-Des,2016 Bangunan darurat/dapur/kamar mandi/kandang7 FERI v Ags, 2015 Ags,2015-Des,2016 Bangunan darurat/dapur/kamar mandi/kandang8 KOKOM v Ags, 2015 Ags,2015-Des,2016 Bangunan darurat/dapur/kamar mandi/kandang

9 MAULHVDLA v_______ _ _Ags, 2015 Ags,2015-Des,2016 Bangunan darurat/dapur/kamar mandi/kandang1[ MN Ivg21As0

Ds0 Bangunan darurat/dapur/kamar mandIkandang1 SMNI v Ags, 2015 Ags,2015-Des,2016 Bangunan darurat/dapur/kamar mandi/kandang13 SOMADI Ags, 2015 Ags,2015-Des,2016 Bangunan darurat/dapur/kamar mandi/kandang14 CSIN Ags, 2015 Ags,2015-Des,2016 Bangunan darurat/dapur/kamar mandi/kandang13 SUGIARTO v Ags, 2015 Ags,2015-Des,2016 Bangunan darurat/dapur/kamar mandi/kandang16 SAPRUDANO Ags, 2015 Ags,2015-Des,2016 Bangunan darurat/dapur/kamar mandi/kandang15 NAARANv Ags, 2015 Ags,2015-Des,2016 Bangunan darurat/dapur/kamar mand!/kandang

17 IRFAN V Ags, 2015 Ags,2015-Des,2016 Bangunan darurat/dapur/kamar mand/kandang

18 SAMSUDM_ ALFI_ vAgs, 2015 Ags,2015-Des,2016 Bangunan darurat/dapur/kamar mandi/kandang19 PAPA KEMBAR v

Ags, 2015 Ags,2015-Des,2016 Bangunan darurat/dapur/kamar mand/kandanE820 ALI AKBAR v Ags, 2015 Ags,2015-Des,2016 Bangunan darurat/dapur/kamar mandi/kandang21 WARMO/SUMIATI v Ags, 2015 Ags,2015-Des,2016 Bangunan darurat/dapur/kamar mandi/kandang22 SUYANTO v Ags, 2015 Ags,2015-Des,2016 Bangunan darurat/dapur/kamar mandi/kandang23 GUNAWAN v Ags, 2015 Ags,2015-Des,2016 Bangunan darurat/dapur/kamar mandi/kandang24 WSTARA v Ags, 2015 Ags,2015-Des,2016 Bangunan darurat/dapur/kamar mandi/kandang25 JAENAL v Ags, 2015 Ags,2015-Des,2016 Bangunan darurat/dapur/kamar mandi/kandang

2L TAA Ags, 2015 Ags,2015-Des,2016 Bangunan darurat/dapur/kamar mand/kandang26 TA'ANG V DADI v Ags, 2015 Ags,2015-Des,2016 Bangunan darurat/dapur/kamar mandi/kandang27 TA'ANG / D Ags, 2015 Ags,2015-Des,2016 Bangunan darurat/dapur/kamar mandi/kandangL 28 ANDREA5SM v____________________ Ags, 2015 Ags,2015-Des,2016 Bangunan darurat/dapur/kamar mandi/kandang29 ALEX MAS'UD v Ags, 2015 Ags,2015-Des,2016 Ladang

30 TARTO V Ags, 2015 Ags,2015-Des,2016 Bangunan darurat/dapur/kamar mandi/kandang

i3


WADUK SUNTER UTARA

31 TA5MINI Ags, 2015 Ags,2015-Des,2016 Bangunan darurat/dapur/kamar mandi/kandang32 THOMA5 SELAN v Ags, 2015 Ags,2015-Des,2016 Bangunan darurat/dapur/kamar mandi/kandang33 5UGIARTI v Ags, 2015 Ags,2015-Des,2016 Bangunan darurat/dapur/kamar mandi/kandang34 SANTA v Ags, 2015 Ags,2015-Des,2016 Bangunan darurat/dapur/kamar mandi/kandang35 MURSANIH v Ags, 2015 Ags,2015-Des,2016 Bangunan darurat/dapur/kamar mandi/kandang36 WAHV Ags, 2015 Ags,2015-Des,2016 Bangunan darurat/dapur/kamar mandi/kandang37 SUMINTO v Ags, 2015 Ags,2015-Des,2016 Bangunan darurat/dapur/kamar mandi/kandang38 YULIADI v Ags, 2015 Ags,2015-Des,2016 Bangunan darurat/dapur/kamar mandi/kandang39 WAHID v Ags, 2015 Ags,2015-Des,2016 Bangunan darurat/dapur/kamar mandi/kandang40 WAHID v Ags, 2015 Ags,2015-Des,2016 Bangunan darurat/dapur/kamar mandi/kandang41 ENDANG v Ags, 2015 Ags,2015-Des,2016 Bangunan darurat/dapur/kamar mandi/kandangL 42 ASMARA v Ags, 2015 Ags,2015-Des,2016 Bangunan darurat/dapur/kamar mandi/kandang43 KASBI vAgs, 2015 Ags,2015-Des,2016 Bangunan darurat/dapur/kamar mandi/kandang44 USUP SUWI NTO v Ags, 2015 Ags,2015-Des,2016 Lahan kosong45 POS PK3P v Ags, 2015 Ags,2015-Des,2016 Bangunan darurat/dapur/kamar mandi/kandang46 SARIFA V V Ags, 2015 Ags,2015-Des,2016 Bangunan darurat/dapur/kamar mandi/kandang47 RUJIANTO v Ags, 2015 Ags,2015-Des,2016 Bangunan darurat/dapur/kamar mandl/kandang

AAgs, 2015 Ags,2015-Des,2016 Bangunan darurat/dapur/kamar mandi/kandang49 NADIEM v Ags, 2015 Ags,2015-Des,2016 Bangunan darurat/dapur/kamar mandi/kandang

4 NAUERMAN v Ags, 2015 Ags,2015-Des,2016 Bangunan darurat/dapur/kamar mandi/kandang51 SAYIM v _Ags, 2015 Ags,2015-Des,2016 Lahan kosong52 IWAN v Ags, 2015 Ags,2015-Des,2016 Lahan kosong53 JALARVAN V Ags, 2015 Ags,2015-Des,2016 Ladang54 RIYANTO V Ags, 2015 Ags,2015-Des,2016 Kandang Kambing55 SONY v Ags, 2015 Ags,2015-Des,2016 Kandang Kambing56 THOMAS V Ags, 2015 Ags,2015-Des,2016 Kandang Kambing57 PARYONO v Ags, 2015 Ags,2015-Des,2016 Kandang Kambing58 BENYAMIN v Ags, 2015 Ags,2015-Des,2016 Kandang Kambing59 IBU KIPTIA v Ags, 2015 Ags,2015-Des,2016 Kandang Kambing60 KASIM v Ags, 2015 Ags,2015-Des,2016 Kandang Kambing61 TEGUH V Ags, 2015 Ags,2015-Des,2016 Kandang Kambing62 PARDI v Ags, 2015 Ags,2015-Des,2016 Kandang Kambing63 M.SHALEH KHAFI v Ags, 2015 Ags,2015-Des,2016 Kandang Kambing64 ATMO v Ags, 2015 Ags,2015-Des,2016 Kandang Kambing65 SAITARDI v Ags, 2015 Ags,2015-Des,2016 Kandang KambingL 66 PARYADI K Ags, 2015 Ags,2015-Des,2016 Kandang Kambing67 POKO KANDANG KAMBING vAgs, 2015 Ags,2015-Des,2016 Bangunan Posko68 TABRONI v Ags, 2015 Ags,2015-Des,2016 Empang

L69 PAERAN Ags, 2015 Ags,2015-Des,2016 Kandang Kambing

70 PARNO v Ags, 2015 Ags,2015-Des,2016 Kandang Kambing


WADUK SUNTER UTARA

71 PAHRUDIN v Ags, 2015 Ags,2015-Des,2016 Kandang Kambing

72 SURAMI v Ags, 2015 Ags,2015-Des,2016 Kandang Kambing

73 H.SOLEH v Ags, 2015 Ags,2015-Des,2016 Kandang Kambing

74 BUNYAMIN v Ags, 2015 Ags,2015-Des,2016 Kandang Kambing

75 SRIATUN Ags, 2015 Ags,2015-Des,2016 Kandang Kambing

76 TUKIYAH V Ags, 2015 Ags,2015-Des,2016 Kandang Kambing

77 H.YATNO V Ags, 2015 Ags,2015-Des,2016 Empang

78 MARTIN V Ags, 2015 Ags,2015-Des,2016 Kandang sapi

79 SETIAWAN V Ags, 2015 Ags,2015-Des,2016 Kandang Kambing

80 PARUDIN Ags, 2015 Ags,2015-Des,2016 Kandang Kambing

81 SORY V Ags, 2015 Ags,2015-Des,2016 Kandang Kambing

82 TUTI V Ags, 2015 Ags,2015-Des,2016 Kandang Kambing

83 DARJO V Ags, 2015 Ags,2015-Des,2016 Kandang Kambing

84 H.YATNO v Ags, 2015 Ags,2015-Des,2016 Kandang Kambing

85 DARMO V Ags, 2015 Ags,2015-Des,2016 Kandang Kambing

86 H.AGUS V Ags, 2015 Ags,2015-Des,2016 Empang

87 ISMAIL v Ags, 2015 Ags,2015-Des,2016 Bangunan darurat/dapur/kamar mandi/kandang

88 AMAT YANI V Ags, 2015 Ags,2015-Des,2016 Bangunan darurat/dapur/kamar mandi/kandang

89 JOKO v Ags, 2015 Ags,2015-Des,2016 Ternak ayam dan kolam

90 SUKARSA v Ags, 2015 Ags,2015-Des,2016 Kolam pemancingan

91 DAHLAN NAPITUPULU V Ags, 2015 Ags,2015-Des,2016 Bangunan darurat/dapur/kamar mandi/kandang

92 ARSALA V Ags, 2015 Ags,2015-Des,2016 Bangunan darurat/dapur/kamar mandi/kandang

93 NGADI V Ags, 2015 Ags,2015-Des,2016 Kandang Kambing

94 SUTRISNO v Ags, 2015 Ags,2015-Des,2016 Lahan kosong

95 MAXRIUH PASSA v Ags, 2015 Ags,2015-Des,2016 Bangunan darurat/dapur/kamar mandi/kandang

96 JAYA MUSTOFA v Ags, 2015 Ags,2015-Des,2016 Bangunan darurat/dapur/kamar mandi/kandang

97 SANDI SETIAWAN v Ags, 2015 Ags,2015-Des,2016 Bangunan darurat/dapur/kamar mandi/kandang

98 AMBRI HAKO V Ags, 2015 Ags,2015-Des,2016 Bangunan darurat/dapur/kamar mandi/kandang

99 UDIN v Ags, 2015 Ags,2015-Des,2016 Bangunan darurat/dapur/kamar mandi/kandang

100 SALIM AYUBA V Ags, 2015 Ags,2015-Des,2016 Bangunan darurat/dapur/kamar mandi/kandang

101 FIRMAN V Ags, 2015 Ags,2015-Des,2016 Lapak barang bekas

102 RASMINTO v Ags, 2015 Ags,2015-Des,2016 Bangunan darurat/dapur/kamar mandi/kandang

103 JUMADI v Ags, 2015 Ags,2015-Des,2016 Bangunan darurat/dapur/kamar mandi/kandang

104 MARJUKI V Ags, 2015 Ags,2015-Des,2016 Bangunan darurat/dapur/kamar mandi/kandang

105 ROHIM v Ags, 2015 Ags,2015-Des,2016 Bangunan darurat/dapur/kamar mandi/kandang

106 ABDULRAUF v Ags, 2015 Ags,2015-Des,2016 Empang,ternak

107 M.SANI v Ags, 2015 Ags,2015-Des,2016 Bangunan darurat/dapur/kamar mandi/kandang

108 JAFAR v Ags, 2015 Ags,2015-Des,2016 Bangunan darurat/dapur/kamar mandi/kandang

109 YATI Ags, 2015 Ags,2015-Des,2016 Bangunan darurat/dapur/kamar mandi/kandang

10 MISTA v Ags, 2015 Ags,2015-Des,2016 Bangunan darurat/dapur/kamar mandi/kandang

110 IST V gs, 015Ags2015Des201 Banuna dauratdapr/kmar and/kada8


WADUK SUNTER UTARA

111 KARMIN v Ags, 2015 Ags,2015-Des,2016 Bangunan darurat/dapur/kamar mandi/kandan

112 CAWI v Ags, 2015 Ags,2015-Des,2016 Bangunan darurat/dapur/kamar mandi/kandang

113 UDIN JAMALUDIN vAgs, 2015 Ags,2015-Des,2016 Bangunan darurat/dapur/kamar mandj/kandang

114 MISLEM V Ags, 2015 Ags,2015-Des,2016 Bangunan darurat/dapur/kamar mandi/kandang

115 ROHIMIN v Ags, 2015 Ags,2015-Des,2016 Bangunan darurat/dapur/kamar mandi/kandang

116 ISAK v Ags, 2015 Ags,2015-Des,2016 Kandang Kambing

117 RAUP V Ags, 2015 Ags,2015-Des,2016 Bangunan darurat/dapur/kamar mandi/kandang

118 KARMIN v Ags, 2015 Ags,2015-Des,2016 Bangunan darurat/dapur/kamar mandi/kandang

119 SLAMET v Ags, 2015 Ags,2015-Des,2016 Bangunan darurat/dapur/kamar mandi/kandang

120 TABRONI V Ags, 2015 Ags,2015-Des,2016 Bangunan darurat/dapur/kamar mandi/kandang

121 BAHRUDIN v Ags, 2015 Ags,2015-Des,2016 Bangunan darurat/dapur/kamar mandi/kandang

122 A.SAFRUDIN v Ags, 2015 Ags,2015-Des,2016 Bangunan darurat/dapur/kamar mandi/kandang

123 ABDULRAUF v Ags, 2015 Ags,2015-Des,2016 Bangunan darurat/dapur/kamar mandi/kandang

124 SRIYANTO V Ags, 2015 Ags,2015-Des,2016 Kolan ikan

125 BUEDI V Ags, 2015 Ags,2015-Des,2016 Bangunan darurat/dapur/kamar mandi/kandang

126 TITIN V Ags, 2015 Ags,2015-Des,2016 Bangunan darurat/dapur/kamar mandi/kandang

127 SUPARNO V Ags, 2015 Ags,2015-Des,2016 Bangunan darurat/dapur/kamar mandi/kandang

128 SYARIFUDDIN V Ags, 2015 Ags,2015-Des,2016 Bangunan darurat/dapur/kamar mand/kandang

129 END v Ags, 2015 Ags,2015-Des,2016 Bangunan darurat/dapur/kamar mandi/kandang

130 KASIMAN v Ags, 2015 Ags,2015-Des,2016 Bangunan darurat/dapur/kamar mandi/kandang

131 SUMAR V Ags, 2015 Ags,2015-Des,2016 Bangunan darurat/dapur/kamar mandil/kandangL132 IMRON vAgs, 2015 Ags,2015-Des,2016 Bangunan darurat/dapur/kamar mandl/kandang

133 MISTU V Ags, 2015 Ags,2015-Des,2016 Bangunan darurat/dapur/kamar mandi/kandang

134 PARiAH V Ags, 2015 Ags,2015-Des,2016 Bangunan darurat/dapur/kamar mandi/kandang

135 SURYADN V Ags, 2015 Ags,2015-Des,2016 Bangunan darurat/dapur/kamar mandi/kandang

136 HERMAN KELANA V Ags, 2015 Ags,2015-Des,2016 Bangunan darurat/dapur/kamar mandi/kandang

137 ASEP V Ags, 2015 Ags,2015-Des,2016 Empang

138 UJANG ABDUL MUTHALIB V Ags, 2015 Ags,2015-Des,2016 Empang

139 TAMA l V Ags, 2015 Ags,2015-Des,2016 Bangunan darurat/dapur/kamar mandi/kandang

140 BANK SAMPAH ASTRA V Ags, 2015 Ags,2015-Des,2016 Bank sampah

141 HJ.RATONAH/ALM.UTARA Ags, 2015 Ags,2015-Des,2016 Kandang ayam

142 HJ.RATONAH/ALM.SUTARA v Ags, 2015 Ags,2015-Des,2016 Empang

143 HJ.RATONAH/ALM.SUTARA vAgs, 2015 Ags,2015-Des,2016 Kebun

144 TARWIN V Ags, 2015 Ags,2015-Des,2016 Bangunan darurat/dapur/kamar mandi/kandang

145 CACA HERLAMBANG V Ags, 2015 Ags,2015-Des,2016 Bangunan darurat/dapurkamar mandi/kandang

146 NARYO V Ags, 2015 Ags,2015-Des,2016 Bangunan darurat/dapur/kamar mandi/kandang

147 MARIMAN Ags, 2015 Ags,2015-Des,2016 Bangunan darurat/dapur/kamar mandi/kandang

148 GIRAN ARYANTO V Ags, 2015 Ags,2015-Des,2016 Bangunan darurat/dapur/kamar mandi/kandang

149 TEDI v Ags, 2015 Ags,2015-Des,2016 Bangunan darurat/dapur/kamar mandi/kandang

150 ACA v Ags, 2015 Ags,2015-Des,2016 Bangunan darurat/dapur/kamar mandi/kandang

39

LAND ACQUISITLON AND RESETTLEMENT ACTION PLAN (LARAP)

WADUK SUNTER UTARA

151 ROS v Ags, 2015 Ags,2015-Des,2016 Bangunan darurat/dapur/kamar mandi/kandang

152 JENAL Ags, 2015 Ags,2015-Des,2016 Bangunan darurat/lapur/kamar mandi/kandang

153 DAHLAN V Ags, 2015 Ags,2015-Des,2016 Bangunan darurat/dapur/kamar mandi/kandang

154 ZAENUDDiN V Ags, 2015 Ags,2015-Des,2016 Saung

JUMLAH 154 44 110

*) Monitoring terakhir 19 Agustus 2015

Bangunan darurat/dapur/kamar mandi/kandang-**

a. Dimaksud adalah bangunan yang dibangun di bagian belakang rumah utama yang umumnya permanen. Bangunan in! digunakan untuk dapur ataupun kam ar mandi, kandang dsb.

b. Bangunan darurat yang ditempati di pinggir waduk baik secara menetap maupun sementara.

[4


WADUK SUNTER UTARA

LAMPIRAN 7: INSTRUKSI GUBERNUR NO. 48 TAHUN 2014

INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUSIBUKOTA JAKARTA

NOMOR 48 TAHUM 2014

TENTANG

PELAKSANAAN PERMUKiMAN KEMBALI WARGA YANGTERKENA DAMPAK PROYEK JUFMPJEDI

GUSERNUR PROVINS1 DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka pelaksanaan proyek Jakarta Urgent Flood Mitigation Project/JakartaEmerging Drodging Initiative (JUFMP/JEDI) paket 4. paket 6 dan paket 7 yangmemerlukan adanya proses relokas warga dan menlndaklanjuti perjanjian pinjarnanantara Penerintch Republik Indonesia dan International Bank for Reconstruction andDevelopment Nomor 8121-ID tanggai 17 Februari 2012 yang mensyaratkan permukimankombal warga yang terkena dampak proyek sebelum proyek dilaksanakan. dengan Inimenglnstruksikan:

Kopada - 1. PIL Sekretaris Daerah Provinsi DIK Jakarta2. Asisten Pembangunan dan Ungkungan Hldup Sekda Provinsi DKI

Jakarta3. Asisten Pemerinkahan Sekda Provinsi DKI Jakarta4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI

Jekorta5. Walikota Jakarta Pusat6. Walikota Jakarta Utara7. Walikota Jakarta Barat8. Walikota Jakarta Timtr9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta

10. Kepala Dnas Perumahan dan Gedung Pemerinbah DaerahProvinsi DKI Jakarta

m1. Kepala Dinas Komunikast, inforrnatika dan Kehumasan ProvinsiDKI Jakarta

12. Kepala Dinas Kopendcudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI1Jakarta

13. Kepala Satuan Polsi Pamong Praja Provinsi DK1 Jakarta'14. Kepal Sro Hukum Setda Provins DKI Jakarta15. Kepala Slro Prasarana dan Sarana Kota Setda Provinsi OK]

Jakarta16, Camat Gambir17. Camat Tanjung Priok18. Camat Penjaringen19. Carnat Taman Sar20. Camat Tambora21. Camat Pulogadung22, Lurah Petojo Utara23. Lurah Sunter Agung

41

7

LAND ACQUISITION AND RESETTLEMENT ACTION PLAN i(LARAP)

WADUK SUNTER UTARA

24. Lurah Papanggo25. Lurah Pluit26. Lurah Sunter Jaya27. Lurah Penjaringan28. Lurah Pinangsla29. Lurah Tambora30. Lurah Roa Malaka31. Lurah Krukut32. Lurah Tanah Sereal33. Lurah Tambora34. Lurah Jatinegara Kaum35. Kepala UP Rusun Wilayah 136. Kepala UP Rusun Wilayah 1137. Kepala UP Rusun Wilayah ti

Untuk ;

KESATU Mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan relokast wargaterkena dampak proyek JUFMP/JEDI dengan tugas masing-masing,sebagal berikut:

a. Pit Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta mengoordinasikanseluruh kegiatan dukungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ataspelaksanaan kegiatan permukiman kembali warga terkena dampakproyek JUFMP/JEDI;

b. Asisten Pembangunan dan Lingkungen Hidup Sekda Provinsi DKIJakarta membantu Pit Sekretarts Daerah mengoordinasikanpelaksanaan keglatan JUFMPJEDI dan proses permukiman kembaliwarga tårkena dampak proyek JUFMP/JEDI;

c. Asisten Pemerintahan Sekda ProvinsI DKI Jakarta membanluPit. Sekretaris Daerah mengoordinasikan para Walikota terkaitdalam melaksanakan proses permukiman kembali warga yangterkena dampak proyek JUFMP/JEDl;

d. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKIJakarta mengoordinasiken perencanaan den mengalokasikananggaran pada SKPD terkait pelaksanaan proyek JUFMP/JEDIseria kegiatan pendukung lainnya dalan rangka permukimankemball warga yang terkena dampak proyek JUFMP/JEDI;

e. Wallkota Jakarta Pusat, Walikota Jakarta Utara, Walikota JakartaBarat dan Walikota Jakarta Timur rnengoordinaslkan aparat diwilayah masng-masing dalam melaksanakan proses permukimankembali warga yang terkena dampak proyek JUFMP!JEDI;

f. Kepala Dinas Pekerjaan Umurn Provinsi DKI Jakarta :

1. rmelaksanakan proyek JUFMP/JEDI sesual tugasnya;

2. menetapkan dan mengumumkan data jurnlah warga yangterkena dampak pada lokasi pelaksanaan proyek JUFMPIJEDIPaket Sentiong Sunter, Waduk Sunter Utara. Waduk Sunter,Selatan. Muara Banjir Kanal Barat, Sunter Atas, Kali Pakin-KaliBesar-Kali Jelangkeng, Krukut-Cideng yang telah diverifikasioleh Camat dan Lurah; dan

3. melaksanakan pendampingan proses permukiman kemballwarga yang terkena dampak balk melatui relokasi warga yangterkena dampak ke rumah susun sewa yang telah disedilakanmaupun opsf kompensasi lainnya.

42


WADUK SUNTER UTARA -

g. Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pernwintah DaerahProvinsi DKI Jakarta rnenyediakan rumah susun sewa danmengalokasi unit rumah susun sewa yang khusus diperuntulckanbagi warga yang terkena dampak proyek JUFMP/JEDI denmelakukan pendampingan warga terpindahkan;

h. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan ProvinsDKI Jakarta menyediakan dokumentasi, press rerease danmempublikasikan dl media Pemerintah Provinsi DK Jakarta terkaitpelaksanaan permukiman kembali warga;

i. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKIJakarta memberikan layanan kependudukan bagi wargaterpindahkan dari tempat asal ke tempat lokasi rusun atau lokasilainnya yang dituju;

j, Kepals Satuan Polisi Pamong Praja Provinsl DKJ Jakartamelakukan penert1ban, pengosongan dan pengamanan lahan yangsudah dibebaskan;

k. Kepala Biro Hukurn Setda Provinsi DKI Jakarta memberikanpendampingan/advokasi terhadap tuntutan ataupun permasalahanhukum yang mungkin tirnbul sebagai akibat darl pelaksanaanproses permukiman kembali warga yang terkena dampak;

l. Kepala Biro Prasarana dan Sarana Kote Setda Provinsi OKtJakarta melaksanakan monitoring dan mengoordinasikanpelaksanaan proyek JUFMP/JED1;

n. Camat Gambir, Camat Tanjung Priok, Camat Penjaringan. CanatTaman Sari, Camat Tambora dan Camat Pulogadung :

1. melakukan verifikasi data warga yang terkena dampak padalokasi proyek JUFMP/JEDi; dan

2. mengoordinasikan aparat di wilayahnya dalam mensoslalisasikandan meiaksanakan permukiman kembati warga yang terkenadampak proyek JUFMP/JED.

n. Lurah Petojo Utara, Lurah Sunter Agung, Lurah Papanggo, LurahPluit, Lurah Sunter Jaya. Lurah Penjaringan, Lurah Pinangsla,Lurah Tambora, Lurah Roae Malaka, Lurah Krukut, Lurah TanahSereal, Lurah Tambora dan Lurah Jatinegara Kaum :

I. melakukan verifikasi data warga yang terkena dampak padalokasi proyek JUFMP/JED1; dan

2. rembantu proses permukiman kamebali warga yang terkenadampak proyek JUFMP/JED.

o. Kepala UP Rusun Wilayah I, Kepala UP Rusun Wilayah IlI danKepata UP Rusun Wilayah til:

1. melakuican pendataan kapasitas rumah susun sewa diwilayahnya masing-masing untuk dihuni oleh warga yangterpindahkan; dan

2. melakukan proses pernindahan warga yang terkena dampakproyek JUFMP/JED1 ke unit rumah susun sewa dl wilayahnyamasing-masing.


WADUK SUNTER UTARA

KEDUA Pit. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta melaporkan kemajuanpelaksanaan kegiatan permukiman kembali warga yang terkenadampak proyek JUFMP/JEDI kepada Gubernur secara berkala setlap 3(tiga) bulan sekall danlatau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

KETIGA Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Instruksi Gubernur idibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)melalu Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masingSKPD/UKPD.

Instruksi Gubernur int mulai bertaku pada Langgal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakartapadatanggal 30 Mei 2014

%-åmr Provinsi Daerah Khusus/,,,lbukota Jakarta,

o Widodo

44

LAND ACQUISITION AND RESETTLEMENT ACTION PLAN (LARAP} I

WADUK SUNTER UTARA

LAMPIRAN 8: PERATURAN GUBERNUR NO. 111 TAHUN 2014

fC'.. -. ~SALINAN

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUSIBUKOTA JAKARTA

NOMOR 111 TAHUN 2014

TENTANG

MEKANISME PENGHUNIAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 Peraturan Menteri NegaraPerumahan Rakyat Nomor 14/PERMEN/M/2007 tentang PengelolaanRumah Susun Sederhana Sewa, Pemerintah Daerah melaksanakanpembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan rumah susunsederhana sewa;

b. bahwa dengan kondisi lahan yang semakin terbatas dl Provinsi DaerahKhusus Ibukota Jakarta membuat rumah susun sederhana sewasebagaimana dimaksud dalarn huruf a menjadi salah satu alternatif bagimasyarakat khususnya yang berpenghasilan rendah untuk pemenuhankebutuhan ternpat tinggal;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dimaksud dalamhuruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentangMekanisme Penghunian Rumah Susun Sederhana Sewa;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerahsebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan ProvinsiDaerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara KesatuanRepublik indonesia;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan danKawasan Permukiman;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang PembentukanPeraturan Perundang-undangan;

6. Undang-Undang Nómor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun;

45

LAND ACQUISITION AND RESETTLEMENT ACTION PLAN (LARAP) T

WADUK SUNTER UTARA

2

8.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1994 tentang PenghunianRumah oleh Bukan Pemilik;

9.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang PengelolaanKeuangan Daerah;

10.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang PengelolaanUang Milik Negara/Daerah;

11.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang PengelolaanBarang Milik Negara/Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21Tahun 2011;

13. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 14/PERMEN/M/2007tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa;

14.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1991 tentang Rumah Susun dlDaerah Khusus Ibukota Jakarta;

15. Peraturan Daerah Nornor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-PokokPengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi PerangkatDaerah;

17.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah;

18.Peraturan Gubernur Nomor 139 Tahun 2009 tentang Organisasi danTata Kerja Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah;

19.Peraturan Gubernur Nomor 143 Tahun 2010 tentang PembentukanOrganisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Rumah Susun;

20.Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem danProsedur Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN GUBERNUR TENTANG MEKANISME PENGHUNIANRUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur in! yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagalunsur penyelenggara Pemerintahan Daerah,

46

LAND ACQUISMON AND RESETTLEMENT ACTION PLAN(LARAP)

WADUK SUNTER UTARA r

3

3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus ibukotaJakarta.

4. Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah yang selanjutnyadisingkat DPGP adalah Dinas Perumahan dan Gedung PemerintahDaerah Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta selaku penggunaanggaran yang menyelenggarakan perumahan, permukiman danpembinaan teknis gedung Pemerintah Daerah.

5. Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Peinerintah Daerah yangselanjutnya disebut Kepala DPGP adalah Kepala Dinas Perumahandan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus IbukotaJakarta.

6. Unit Pengelola Rumah Susun yang selanjutnya disingkat UPRSadalah Unit Pengelola Rumah Susun Dinas Perumahan dan Gedung.Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta yangsalah satu tugasnya mengelola Rumah Susun Sedarhana Sewa.

7. Kepala Unit Pengelola Rurnah Susun yang selanjutnya disebutKepala UPRS adalah Kepala Unit Pengelola Rumah Susun DinasPerurnahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi Daerah KhususIbukota Jakarta yang salah satu tugasnya mengelola Rumah SusunSederhana Sewa.

8. Rumah Susun Sederhana Sewa yang selanjutnya disebut rusunawaadalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam. suatuiingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkansecara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal danmerupakan satuan-satuan yang masing-masing digunakan secaraterpisah dan status penguasaannya sewa.

9. Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa yang selanjutnya disebutsarusunawa adalah unit hunian pada rusunawa yang dapatdigunakan secara perorangan berdasarkan dengan cara sewa.

10. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBRadalah masyarakat yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP)Daerah dan mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlumendapat dukungan Pemerintah Daerah untuk memperolehrusunawa dengan kriteria sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bidang rumah susun.

11. Penghuni adalah masyarakat yang memiliki Kartu Tanda Penduduk(KTP) Daerah dan menempati rusunawa sebagai penyewa.

12. Lantai Dasar adalah lantai rusunawa yang bukan merupakan lantaihunian dan dipergunakan untuk kegiatan penunjang kehidupan dilingkungan rusunawa.

13. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yangmemenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yanglayak, sehat, aman dan nyaman.

14. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsiuntuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupansosial, budaya dan ekonomi.

47


WADUK SUNTER UTARA

4

15. Utilitas Umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayananlingkungan hunlan.

BAB Il

SASARAN

Pasal 2

Sasaran penghunian rusunawa dalam Peraturan Gubernur ini adalahmasyarakat terprogram dan masyarakat tidak terprogram/umum.

Pasal 3

(1) Masyarakat terprogram sebagaimana dinaksud dalam Pasal 2merupakan masyarakat yang terkena:

a. program pembangunan untuk kepentingan umum;

b. bencana alam;

c. penertiban ruang kota; dan/atau

d. kondisi lain yang sejenis.

(2) Masyarakat tidak terprogram/umum sebagairnana dimaksud dalamPasal 2 merupakan MBR yang memenuhi persyaratan penghunian.

BAS Ill

PERSYARATAN, PENDAFTARAN DAN PENETAPAN

Bagian Kesatu

Masyarakat Terprogram

Pasal 4

(1) Masyarakat terprogram yang dapat menjadi calon penghunirusunawa harus memenuhi persyaratan sebagal berikut:

a. memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Daerah dan KartuKeluarga (KK) Daerah;

b. memiliki penghasilan dibuktikan dengan surat keteranganpenghasilan;

c. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

d. sudah menikah dibuktikan dengan surat nikah atau dokumenyang dipersamakan;

e. tidak memiliki tempat tinggal milik sendiri dibuktikan dengan suratketerangan Lurah setempat; dan

f. sanggup membayar biaya sewa rusunawa, biaya listrik, biaya airdan/atau biaya lainnya yang ditetapkan oleh Kepala UPRSdibuktikan dengan surat pornyataan kesanggupan.

48


WADUK SUNTER UTARA

5

(2) Apabila masyarakat terprogram tidak dapat memenuhi persyaratansebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf cdan/atsu huruf d, tetap dapat menjadi calon penghuni rusunawasetelah mendapatkan rekomendasi dar Lurah setempat.

Pasal 5

(1) Masyarakat terprogram yang telah memenuhi persyaratan.sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 - dan telah mendapatrekornendasi dari Kepala DPGP melalui Kepala UPRS'berdasarkanhasil verifikasi darl Walikota, Camat dan Lurah setempat dapatdidaftarkan menjadi calon penghuni rusunawa.

(2) Calon penghuni rusunawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)akan ditetapkan sebagal penghuni rusunawa melalul KeputusanKepala UPRS dan dikenakan tarif sewa rusunawa sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Berdasarkan Keputusan Kepala UPRS sebagalmana dimaksud padaayat (2), masyarakat terprogram dapat menghuni rusunawa yangditindaklanjuti dengan pembuatan perjanjlan sewa menyewa.

(4) Jangka waktu perjanjian sewa menyewa bagi penghuni sebagaimanadimaksud pada ayat (3) selama 2 (dua) tahun dan dapatdiperpanjang.

(5) Perjanjian sewa menyewa bagi penghuni sebagaimana dimaksudpada ayat (4) paling sedikit mencakup:

a. identitas para pihak;

b. waktu terjadinya kesepakatan;

c. memuat ketentuan umrnum dan peraturan yang harus ditaati olehkedua belah pihak;

d. hak, kewajiban dan larangan para pihak;

e. jangka waktu dan berakhirnya perjanjian;

f. keadaan di luar kemampuan (force majeur);

g. penyelesaian perselisihan; dan

h. sanksi atas pelanggaran.

(6) Bentuk perjanjian sewa menyewa bagi penghuni sebagaimanadimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Format 1 LampiranPeraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Masyarakat Tidak Terprogram/Umum

Pasal 6

Masyarakat tidak terprogram/umum dapat meniadi calon penghunirusunawa dengan memenuhl persyaratan sebagal berikut:

49


WADUK SUNTER UTARA

6

a. memenuhi kategori sebagai MBR;

b. memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Daerah dan Kartu Keluarga(KK) Daerah;

c. memiliki penghasilan dibuktikan dengan surat keteranganpenghasilan;

d. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

e. sudah menikah dibuktikan dengan surat nikah atau dokumen yangdipersamakan;

f. tidak memiliki tempat tinggal milik sendiri dibuktikan dengan suratketerangan Lurah setempat; dan

g. sanggup membayar biaya sewa rusunawa, biaya listrik, biaya airdanlatau biaya lainnya yang ditetapkan oleh Kepala UPRS dibuktikandengan surat pernyataan kesanggupan.

Pasal 7

Masyarakat tidak terprogram/umum yang telah memenuhi persyaratansebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat melakukan pendaftaranmenjadi calon penghuni rusunawa dengan mengajukan permohonantertulis kepada Kepala UPRS.

Pasal 8

(1) Setelah dilakukan pendaftaran calon penghuni sebagaimanadimaksud dalam Pasal 7, selanjutnya dilakikan penetapan calonpenghuni oleh Kepala UPRS dengan tata cara sebagal berikut:

a. menyeleksi calon penghuni yang telah mendaftar dan memenuhipersyaratan;

b. menetapkan daftar tunggu calon penghuni yang mernenuhi syaratdan lulus seleksi;

c. mengumumkan dan memanggil calon penghuni;

d. melakukan proses pengundian penghunian rusunawa;

e. mrneminta penghuni untuk mengisi surat pernyataan untukmematuhi tata tertib penghunian;

f. meminta penghuni untuk mernberikan jaminan uang tarif sewasebesar 3 (tiga) kali tarif sewa per bulan melalui bank yangditunjuk oleh Kepala UPRS;

g. menandatangani perjanjian sewa menyewa; dan

h. membuat surat pengantar untuk disampaikan kepada ketua rukuntetangga setempat untuk dicatat.

(2) Jangka waktu perjanjian sewa menyewa bagi penghuni sebagaimana,dimaksud pada ayat (1) huruf g selama 2 (dua) tahun dan dapatdiperpanjang.

50


WADUK SUNTER UTARA

7

(3) Bentuk perjanjian sewa menyewa bagl penghuni sebagaimanadimaksud pada ayat (2) tercantum dalarm Format 1 LampiranPeraturan Gubernur ini.

(4) Bentuk tala tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf etercantum dalam Format 2 Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

Calon penghuni yang-telah masuk daftar tunggu sebagaimana dimaksuddalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, akan diprioritaskan untuk mendapatkan-sarusunawa yang kosong sesuai dengan nomor urut pendaftaran yangditetapkan oleh Kepala UPRS.

F, BAB iVSATUAN KEGIATAN USAHA DAN/ATAU KEGIATAN LAINNYA~

Pasal 10

(1) Lantal dasar danfatau area yang ditetapkan oieh Kepala UPRS padarusunawa dapat digunakan untuk satuan kegiatan usaha dan/atausatuan kegiatan lainnya.

(2) Satuan kegiatan tainnya sebagairnana dimaksud pada ayat (1) antaralain untuk:

a. kegiatan pendidikan;

b. kegiatan kesehatan;

c. kegiatan sosial;

d. kegiatan ibadah; dan/atau

e. kegiatan lain yang ditetapkan oleh Kepala UPR5.

(3) Jenis satutai n usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditetapkan oieh Kepala UPRS.

(4) Satuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diprioritaskan untuk dimanfaatkan oleh penghuni.

(5) Apabila penghun! tidak ada yang berminat.terhadap penggunaansatuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4), makaKepala UPRS dapat memberikan kesempatan kepada bukanpenghuni untuk menggunakan satuan kegiatan usaha tersebut.

Pasal 11

Penghuni yang menjadi calon pengguna satuan kegiatan usaharusunawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) harusmemenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. memiliki perjanjian sewa menyewa sarusunawa;

b. memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Daerah dan Kartu Keluarga(KK) Daerah; dan

51.


WADUK SUNTER UTARA

8

c. memiliki bukti pembayaran sewa sarusunawa untuk I (satu) bulanterakhir.

Pasal 12

Bukan penghuni yang dapat menjadi calon pengguna satuan kegiatanusaha rusunawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) harusmemenuhi persyaratan sebagal berikut:

a. memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Daerah dan Kartu Keluarga(KK) Daerah;

b. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan/atau

i r- c. memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda DaftarPerusahaan (TDP) khusus untuk bukan penghuni yang memilikibadan hukum.

Pasal 13

Penghuni dan/atau bukan penghuni yang telah memenuhi persyaratansebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 atau Pasal 12 dapat melakukanpendaftaran menjadi calon pengguna satuan kegiatan usaha rusunawadengan mengajukan permohonan tertulis dengan melampirkan proposal.kepada Kepala UPRS.

Pasal 14

(1) Setelah dilakukan pendaftaran calon pengguna satuan kegiatanusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, selanjutnya dilakukanpenetapan calon pengguna satuan kegiatan usaha rusunawa oleh

- UPR_S dengan tata cara sebagal berikut:

a. menyeleksi calon pengguna satuan kegiatan usaha yang telahmendaftar dan memenuhi pørsyaratan;

b. menetapkan daftar tunggu calon pengguna satuan kegiatanusaha yang memenuhi syarat dan lulus seleksi;

c. mengumumkan dan memanggil calon pengguna satuan keglatanusaha;

d. melakukan proses pengundiån pengguna satu'an kegiatan usaharusunawa;

e. meminta pengguna satuan kegiatan usaha untuk mengisi suratpernyataan untuk mematuhi tata tertib penghunian;

f. meminta pengguna satuan kegiatan usaha untuk memberikanjaminan uang sewa sebesar 3 (tiga) kali biaya sewa per bulanmelalul bank yang ditunjuk oleh Kepala UPRS;

g. menandatangani perjanjian sewa menyewa; dan

h. membuat surat pengantar untuk disampaikan kepada ketua rukuntetangga setempat untuk dicatat.

(2) Jangka waktu perjanjian sewa menyewa bagi pengguna satuankegiatan usaha sebagalmana dimaksud pada ayat (1) huruf g selama2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.

52


WADUK SUNTER UTARA

(3) Perjanjian sewa menyewa bagi pengguna satuan kegiatan usahasebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g paling sedikitmencakup:

a. identitas kedua belah pihak;

b. waktu terjadinya kesepakatan;

o. memuat ketentuan umum dan peraturan yang harus ditaati olehkedua belah-pihak;

d. hak, kewajiban dan tarangan para pihak;

e. jangka waktu dan berakhlrnya perjanjian;

f. keadaan dl tuar kemampuan (force majeur); dan

g. sanksi atas pelanggaran.

(4) Bentuk perjanjian sewa menyewa bagi pengguna satuan kegiatanusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Format 3Lampiran Peraturan Gubernur ]ni.

iBAB V

BIAYA

Pasal 15

(1) Satiap penghuni danlatau pengguna satuan kegiatan usaha dirusunawa dikenakan biaya sewa, biaya listrik, biaya air dan/ataubiaya lainnya.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya sewa sebagaimana dimaksudpada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubem-ur.

BAS VI

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 16

(1) Kepala DPGP dan!atau Kepala Biro Prasarana dan Sarana KotaSekretariat Daerah melaksanakan monitoring dan evaluasipelaksanaan penghunian pada rusunawa sesual tugas dan fungsinyaminimal 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabiladibutuhkan.

(2) Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dapat mengikutsertakan unsur SKPD(UKPD terkaitdanfatau instansi terkait lainnya.

(3) H1asil monitoring dan evaluasl sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dan ayat (2) dilaporkan kepada Gubernur melalul Sekretaris Daerahdengan tembusan Inspektur.

53


WADUK SUNTER UTARA

10

BAB Vil

SANKSI

Pasal 17

Setiap penghuni rusunawa dan/atau pengguna satuan kegiatan usaha dirusunawa yang melanggar kewajiban dan/atau larangan sebagalmanatercantum dalam Format I dan Format 3 Lampiran Peraturan Gubernurini dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.

Pasal 18

(1) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dapatberupa :

a. denda;

b. teguran tertulis;

c. pemutusan perjanjian sewa menyewa; dan

d. penertiban.

(2) Mekanisme pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksudpada ayat (1) tercantum dalam Format 4 Lampiran PeraturanGubernur ini.

Pasal 19

.Sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dapat berupadenda dan/atau kurungan dengan mengacu pada ketentuan peraturanperundang-undangan di bidang rumah susun.

BAB ViII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Dalam hal biaya sewa sarusunawa belum diatur dalam PeraturanGubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1$, maka besaran biayasewa mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dl bidangretribusi daerah.

Pasal 21

(1) Terhadap perjanjian sewa menyewa yang telah . ditandatanganisebelum Peraturan Gubernur in! diundangkan, tetap berlaku sampaldengan jangka waktu perjanjian sewa menyewa berakhir.

(2) Terhadap perjanjian sewa menyewa yang sedang dalam prosespembahasan setelah Peraturan Gubernur !ni diundangkan, makaperjanjian sewa menyewa tersebut harus mengacu pada PeraturanGubernur !ni.

54


WADUKSUNTERUTARA

E 11

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setlap orang mengetahuinya. memerintahkan pengundanganPeraturan Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakartapadatanggal 22 Juli 2014

Pit, GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUSIBUKOTA JAKARTA,

BASUKI T. PURNAMA

7 Diundangkan di Jakartapadatanggal 25 Juli 2014

SEKRETARIS DAE H PROVINSI DAERAH KHUSUSIBKOTA JAKARTA,

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTATAHUN 2014 NOMOR 53016

55


WADUK SUNTER UTARA

11

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundanganPeraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

r7 Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakartapada tanggal 22 Juli 2014

Pit. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUSIBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakartapada tanggal 25 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUSIBUKOTA JAKARTA,

Td.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTATAHUN 2014 NOMOR 53016

sesuai dengan aslinyaKEP 44 UM SEKRETARIAT DAERAH

PR HUSUS IBUKOTA JAKARTA,

"ý0 tu P HAYU2281985032003

56


WADUK SUNTER UTARA

Lampiran Peraturan Gubernur Provinsi Daerah KhususIbukota Jakarta

Nomor 111 TAHUN 2014Tanggal 22 Jud 2014

FORMAT 1 PERJANJIAN SEWA MENYEWA BAGI PENGHUN[ SATUAN RUMAHSUSUN SEDERHANA SEWA

FORMAT 2 TATA TERTIB PENGHUNIAN SATUAN RUMAH SUSUN SEDERHANASEWA

FORMAT 3 PERJANJIAN SEWA MENYEWA BAGI PENGGUNA SATUAN KEGIATANUSAHA PADA RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA

FORMAT 4 MEKANISME PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI

Pit. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUSIBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

BASUKI T. PURNAMA

57


WADUK SUNTER UTARA

FORMAT 1

PERJANJIAN SEWA MENYEWA BAGI PENGHUNISATUAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA

NOMOR.............

Pada hari ini-............. tanggal ............. yang bertanda tangan dibawah !ni

1. Nama :................................Jabatan Kepala Unit Pengelola Rumah Susun Wilayah

Dinds Perumahan dan Gedung Pemerintah DaerahProvinsi DKI Jakarta

N IP : ...........................-- - . ...Alamat Jalan Taman Jatibaru No. I Komplek Dinas-Dinas

Teknis Provinsi DKI Jakarta

Bertindak sebagai Kepala Unit Pengelola Rumah Susun Wilayah.... dan oleh karenajabaLannya yang dalam hal ini adalah sebagai Pemilik/Pihak yangMenyewakan/Pengelola selanjutnya disebut-sebagal PIHAK PERTAMA.

2. Nama ................................NIKTempat/Tg. Lahir ..................................Pekerjaan ............. ....Alamat :.................................

Bertindak untuk dan atas nama pribadi, yang dalam hal !ni adalah sebagalPenyewa/Pemakai satuan rumah susun sederhana sewa selanjutnya disebut sebagaiPIlHAK KEDUA.

Untuk seterusnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama -sama disebut"PARA PilHAK'.

Bahwa PARA PIHAK sepakat mernbuat perjanjian sewa menyewa pemakalan SatuanRumah Susun Sederhana Sewa . ......... yang tertetak di Jalan .............Kelurahan ....... Kecamatan ......... Kota Administrasi .......................... denganketentuan sebagal berikut:

Pasal IOBJEK SEWA

PIHAK PERTAMA menyewakan kepada PIHAK KEDUA.Satuan Rumah SusunSederhana Sewa ..-......... yang terletak dl:Cluster ....Blok/LantaiNomorPeruntukkan :(Selanjutnya disebut "Sarusunawa")

Pasal 2

JANGKA WAKTU

(1) Jangka waktu Perjanjian ini adalah selama 2 (dua) tahun, terhitung sejaktanggal ditandatanganinya Perjanjian in! sampai dengan tanggal . ..... dandapat diperpanjang berdasarkan pertimbangan PIHAK PERTAMA.

58

LAND ACQUISITION AND RESETTLEMENT ACTION PLAN (LARAP) i

WADUK SUNTER UTARA

2

2) Apabila disetujui oleh PIHAK PERTAMA maka Perjanjian !ni dapatdiperpanjang untukjangka waktu yang sama dengan mengajukan permohonanperpanjangan Perjanjian kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 30 (tigapuiuh) hard sebelum jangka waktu Perjanjian ini berakhir.

Pasal 3

SlAYA SEWA

(1) Biaya sewa sarusunawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal I per bulansebesar Rp.............. (terbilang dalam rup!ah) dan pembayarannyadilakukan setiap bulan dari tanggal i sid tanggal 20.

(2) Biaya sewa sarusunawa dapat berubah sesual ketentuan tarif yang ditetapkanberdasarkan peraturan perundang-undangan.

(3) Perubahan biaya sewa berlaku sejak ditetapkannya- peraturan perundang-undangan.

. Pasal4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

(1) PIHAK PERTAMA, berhak untuk:

a. melakukan seleksi dan menetapkan calon penghuni;

b. memutuskan perjanjian sewa menyewa apabila penghuni melanggarketentuan dalam perjanjian sewa menyewa;

c. menagihlmenerima biaya sewa dan/atau biaya lainnya yang telahditetapkan;

d. memberikan sanksi denda atas keterlambatan pembayaran yang menjadikewajiban penghuni serta pelanggaran terhadap tata tertib penghuniansebagaimana diatur dalam perjanjian sewa menyewa dan tata tertibpenghunian;

e. melaksanakan pengaturan dan penertiban administrasi berkaitan denganhak, kewajiban dan larangan penghuni; dan

f. melaksanakan pengaturan dan penertiban teknis berkaitan denganpengelolaan rusunawa.

(2) PIHAK PERTAMA, berkewajiban untuk:

a. mernbuat perjanjian sewa menyewa dengan calon penghuni;

b. menyediakan sarana dan prasarana rusunawa;

c. melakukan pemeriksaan, perawatan, pemeliharaan, perbaikan secarateratur terhadap seluruh elemen dan komponen rusunawa serta inspeksireguler dan insidental yang dapat dilakukan bersama SKPD/UKPD terkait;

d. mewujudkan lingkungan yang bersih dan teratur;

e. menjaga situasi dan kandisi keamana'n lingkungan dan menjalin kerja samadengan aparat keamanan;

59


WADUK SUNTER UTARA

5

Pasal 7

LARANGAN

PIlHAK KEDUA, dilarang untuk:

a. memindahkan hak sewa kepada pihak laln;

b. menyewa lebih dari satu sarusunawa;

c. menggunakan sarusunawa sebagai tempat usaha/gudang;

d. mengubah prasarana. sarana dan utilitas rusunawa yang sudah ada;

e. menjemur pakaian dan lainnya di luar tempat yang telah ditentukan;

f. menjual/mernakailmemproduksi narkoba dan minuman keras, berjudi, berbuatmaksiat, kegiatan yang menimbulkan suara keras/bising, bau menyengat,termasuk memelihara binatang;

g. mernasak dengan menggunakan kayu, arang, atau bahan lain yang mengotoridan dapat menimbulkan bahaya kebakaran;

h, membuang benda-benda ke dalam saluran air kamar mandi/WC yang dapatmenyumbat saluran pembuangan;

i. menyimpan segala jenis bahan peledak, bahan kimia, bahan bakar atau bahanterlarang lainnya yang dapat menimbulkan kebakaran atau bahaya lain;

j. mengubah konstruksi bangunan rusunawa; dan

k. meletakkan barang-barang melampaui daya dukung bangunan.

Pasal 8

SANKSI

(1) Apabila PIHAK KEDUA terlambat melaksanakan pembayaran biaya sewasebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka PIHAK KEDUA akan dikenakandenda setiap bulan sebesar 2% (dua persen) darl biaya sewa tertunggak.

(2) Apabila PJHAK KEDUA tidak melaksanakan pembayaran berikut dendanyasebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIlHAK PERTAMA akanmelakukan penertiban.

(3) Apabila PIHAK KEDUA melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalamPasal 7 huruf a, huruf b, dan huruf d, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyakRp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) atau denda berupa gantikerugian sebesar jumlah yang akan ditentukan kemudian oleh PIlHAKPERTAMA dan/atau ditertibkan.

(4) Apabila PIHAK KEDUA melanggar ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 5ayat (2) dan Pasal 7 huruf f, maka Perjanjian in! menjadi batal derni hukum danPIHAK PERTAMA akan melakukan penertiban dan pengosongan sarusunawa.

(5) Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksuddalam Pasal 5 ayat (2) dan/atau ayat (1), maka PIHAK PERTAMA akanmelakukan penertiban dan pengosongan sarusunawa.

62


WADUK SUNTER UTARA

6

(6) Apabila selama Perjanjian ini berlangsung sarusunawa tidak dihuni selama15 (lima belas) hari kalender berturut-turut tanpa pemberitahuan secara tertuliskepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA akan melakukanpembatalan perjanjian sewa menyewa dan melakukan penyegelan sertamelakukan pengosongan secara paksa.

Pasal 9

PEMBATALAN DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN

(1) Perjanjian ini berakhir secara otomatis pada saat jangka waktu Perjanjian inisebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

(2) Perjanjian ini tidak dapat dibatalkan oleh salah satu pihak kecuali karenaalasan-alasan yang secara tegas disebutkan dalam Perjanjian ini, yaitu :

a. PIHAK KEDUA tidak melaksahakan pembayaran biaya sewa berikutdendanya selama 2 (tiga) bulan berturut-turut; dan/atau

b. PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagaimanadimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dan/atau melanggar ketentuan Pasal 7.

(3) Apabila PIHAK KEDUA memenuhi unsur pembatalan Perjanjian sebagalmanadimaksud pada ayat (2), maka PIHAK PERTAMA akan memberikan SuratTeguran yang pertama kepada PIHAK KEDLIA agar PIHAK KEDUA segeramemenuhi kewajibannya danfatau memperbaiki kesalahan/pelanggaran yangtelah dibuatnya.

(4) Apabila dalam waktu 3 (tiga) hari kalender PIHAK KEDUA tidak memenuhikewajibannya danlatau mernperbaiki kesalahan/pelanggaran yang telahdibuatnya. maka PIlHAK PERTAMA akan menerbitkan Surat Teguran Keduasebagai teguran yang terakhir kepada PIHAK KEDUA.

(5) Apabila dalam waktu 3 (tiga) hari kalender sejak Surat Teguran yang terakhirditerbitkan PIlHAK KEDUA tetap tidak memenuhi kewajibennya dan/atau

7l memperbaiki kesalahan/pelanggaran yang telah dibuatnya, maka PIHAKPERTAMA akan membatalkan sacara sepihak Perjanjian ini.

(6) Pernbatalan Perjanjian secara sepihak oleh PIHAK PERTAMA akan dilakukandengan pemberitahuan secara tertulis disertal dengan melakukan penyegelansarusunawa, dan PIHAK KEDUA harus segera meninggalkan danmengosongkan sarusunawa paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggalpemberitahuan tersebut.

(7) Sehubungan dengan pembatalan terhadap Perjanjian ini, PARA PIHAKsepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KitabUndang-Undang Hukum Perdata.

7

Pasal 10

PENERTBAN DAN PENGOSONGAN

(1) Apabila PIHAK KEDUA tidak meninggalkan dan mengosongkan sarusunawadalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak pemberitahuan pembatalanPerjanjian dan penempelan segel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9ayat (6), maka PIHAK PERTAMA akan menerbitkan Surat Peringatan(selanjutnya disebut "SP") I (kesatu).

63


WADUK SUNTER UTARA

7

(2) Apabila dalam waktu 3 (tiga) hari kalender sejak SP l (kesatu) diterbitkanPIHAK KEDUA tidak mengindahkan SP I (kesatu) tersebut maka PIHAKPERTAMA akan menerbitkan SP I (kedua).

(3) Apabila dalan waktu 3 (tiga) hari kalender PIHAK KÉDUA masih tetap tidakmengindahkan SP 11 (kedua) atau SP terakhir tersebut, maka PIHAKPERTAMA akan me;akukan pengosongan secara paksa terhadap PIHAKKEDUA dan segala biaya serta risiko yang timbul atas pengosongan paksatersebut menjadi beban PIHAK KEDUA.

Pasal 11

KETENTUAN LAIN-LAIN

(1) Apabila terjadi keadaan memaksa (bencana alam, kebakaran) yangrmengakibatkan sarusunawa tidak dapat dipergunakan, Perjanjian ini bataldanlatau berakhir demi hukum.

(2) Apabila terjadi perubahan peruntukan atas tanah yang diatasnya berdiribangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) maka PIHAK KEDUAharus mengosongkan sarusunawa tanpa menuntut ganti keruglan berupaapapun dan dengan alasan apapun.

(3) Bahwa pemakalan sarusunawa disebut sewa/kontrak bulanan danpemnbayarannya disebut pemnbayaran biaya sewa/kontrak bulanan,

(4) Bahwa tanah dan bangunan rusunawa yang dimaksud dalam Perjanjian iniadalah aset/milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Pasal 12

PERJANJIAN TAMBAHAN

Apabila terdapat hal-hal yang belum diatur danlatau diperlukan perubahanterhadap isi Perjanjian ini, maka akan diatur dalam suatu Addendum yangmerupakan bagian tidak terpisahkan dengan Perjanjian int

Demikian Perjanjian ini dibuat dalan rangkap 2 (dua) dengan meterai secukupnyadan ditandatangani oleb PARA PIHAK pada hari dan tanggal yang disebutkan diawal Perjanjian !ni, sehingga keduanya mempunyal kekuatan hukum yang sama.

Jakarta, ...................

PJHAK KEDUA PIHAK PERTAMAKepala Unit Pengelola Rumah Susun Wilayah

(NAIA JELAS) (NAMA JELAS)NIP ......................

64


WADUK SUNTER UTARA

FORMAT 2

TATA TERTIB PENGHUNIAN SATUAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA

1.Melaksanakan pembayaran blaya sewa pemakaian sarusunawa (hunian maupunbukan hunian/kios kegiatan usaha), biaya pemakaian air dan listrik paling lambatpada akhir bulan berjalan di loket pembayaran Unit Pengelola Rumah Susun.

2.Menempati dan memanfaatkan sarusunawa (hunian maupun bukan hunian/kioskegiatan usaha) sesuai dengan peruntukannya, sarusunawa hanya untuk Huniandan kios hanya untuk usaha.

3.Dilarang mengalihkan/memindahtangankan hak sewa atau menyewakan/mengontrakkan kembati sarusunawa atau menjual sarusunawa kepada pihak laln.

4.Dilarang menggunakan sarusunawa sebagal tempat menjual/memakallmeniproduksi narkoba dan minuman keras, berjudi, berbuat maksiat, serta kegiatanlainnya yang menimbulkan suara keras/bising, bau menyengat, termasukmemelihara binatang.

5.Dilarang menggabungkan 2 (dua) sarusunawa atau lebih untuk dijadikan satusarusunawa atau satu unit usaha.

6.Dilarang mengubah, menambah dan/atau mengurangi bentuk/struktur sarusunawakecuai atas persetujuan tertulis dari Unit Pengelola Rumah Susun.

7.Dilarang mengubah atau menambah Jaringan atau Instalasi Air dan Listrik yang adapada Sarusunawa kecuali atas persetujuan tertulis dari Kepala Unit PengelolaRumah Susun.

8.Menjaga ketertiban, kebersihan dan keamanan lingkungan Rumah SusunSederhana Sewa.

9.Menyerahkan kembali sarusunawa dalam keadaan kosong beserta dengan kunci-kuncinya kepada Unit Pengelola Rumah Susun pada saat surat perjanjian sewamenyewa berakhir atau apabila sarusunawa (hunian maupun bukan hunian/kioskegiatan usaha) sudah lidak digunakan oleh Penghunl.

10.Melaporkan kepada Pengelola Rumah Susun melalul petugas Pengetola RumahSusun apabila mengetahui adanya pergantian penghuni dl unit lain.

L1.Dilarang membawa masuk atau memelihara hewan dl lingkungan Rumah SusunSederhana Sewa (Rusunawa).

12.Dilarang menyimpan/meletakkan barang-barang milik pribadi seperti meja, kursi,atau barang lainnya di selasar, koridor, atau tempat-tempat yang merupakanfasilitas umum atau fasilitas sosial.

13. Pengerjaan peralatan atau perbaikan/renovasi yang bersifat umum harus seizin UnitPengelola Rumah Susun.

14.Dilarang menggunakan halaman luar, koridor atau selasar untuk kepentinganpribadi.

15.Dilarang menempatkan/menyimpan barang-barang di depan pintu darurat, tanggaatau fasilitas umum.

65


WADUK SUNTER UTARA

FORMAT 3

PERJANJIAN SEWA MENYEWA BAG) PENGGUNA SATUAN KEGIATAN USAHAPADA RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA

NO MOR.......................

Pada hari ini ..............-...... tanggal... ......... yang bertanda tangan di bawahini :

-1. Nama :...... ............... .... .............Jabatan Kepala Unit Pengelola Rumah Susun Wilayah....

Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintab DaerahProvinsi DKI Jakarta

N IP : .................... .... .. ...................... -...Alamat : Jalan Taman Jatibaru No. 1 Komplek Dinas-Dinas

Teknis Provinsi DKI Jakarta

Bertindak sebagai Kepala Unit Pengelola Runah Susun Wilayah.... dan oleh karenajabatannya yang dalam hal ini adalah sebagai Pemilik/Pihak yang Menyewakan/Pengelola selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Nama ................... ...............

Tempat/Tg. Lahir :.................................PekerjaanAlamat ..................................

r- Bertindak untuk dan atas name pribadi, yang dalam hal ini adalah sebagaiPenyewa/Pemakai satuan rumah susun sederhana sewa bukan hunian Jkios kegiatanusaha, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Untuk seterusnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama -sama disebut"PARA PiHAK".

Bahwa para pihak sepakat membuat kontrak perjanjian sewa menyewa pemakaianSatuan Rumah Susun Sederhana Sewa Bukan Hunian/Kios Kegiatan Usaha-...........yang terletak di Jalan.................. Kelurahan............................Kecamatan............. Kota Administrasi ................. dengan ketentuansebagal berikut:

Pasal 1

OBJEK SEWA

PIHAK PERTAMA menyewakan kepada PIHAK KEDUA Satuan Rumah SusunSederhana Sewa Bukan Hunian/Kios Kegiatan Usaha .......... yang terletakdi:

ClusterBlokLantai .........

m7 NomorPeruntukkan(Selanjutnya disebut "Sarusunawa Buken Hunian/Kios Kegiatan Usaha")

Pasal 2

JANGKA WAKTU

(1) Jangka waktu Peranjian ini adalah selama 2 (dua) tahun, terhitung sejaktanggal ditandatanganinya Perjanjian ini sampai dengan tanggal ......... dan.dapat diperpanjang berdasarkan pertimbangan PiHAK PERTAMA.

66


WADUK SUNTER UTARA

2

(2) Apabila disetujui oleh PIHAK PERTAMA maka Perjanjian in! dapatdiperpanjang untukjangka waktu yang sama dengan mengajukan permohonanperpanjangan Perjanjian kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum jangka watu Perjanjian ini'berakhir.

Pasal 3

BIAYA SEWA

(1) Biaya sewa Sarusunawa Bukan Hunian/Kios Kegiatan Usaha sebagaimanadimaksud dalam Pasal 1 per bulan sebesar Rp....-.......... (terbilang dalamrupiah) dan pembayarannya dilakukan setiap bulan dari tanggal 1 s/d tanggal20.

(2) Biaya sewa Sarusunawa Bukan Hunian/Kios Kegiatan Usaha dapat berubahsesuai ketentuan tarif yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(3) Perubahan biaya sewa berlaku sejak ditetapkannya peraturan perundang-undangan,

Pasa 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

(1) PIlHAK PERTAMA, be[hak untuk:

a. memutuskan perjanjian sawa menyewa apabila penyewalpernåkaimelanggar ketentuan dalam perjanjian sewa menyewa;

b. menagih/menerima biaya sewa danlatau biaya lainnya yang telahditetapkan;

o. memberfikan sanks! denda atas keterlambatan pembayaran yang menjadikewajiban penghunifpenyewalpemakai serta pelanggaran terhadap tatatertib penghunian sebagalmana diatur dalam perjanjian sewa menyewa;

d. melaksanakan pengaturan dan penertiban adminIstrasi berkaitan denganhak, kewajiban dan larangan penghunilpenyewa/pemakai; dan

e. melaksanakan pengaturan dan penertiban teknis berkaitan denganpengelolaan rusunawa.

(2) PIHAK PERTAMA, berkewajiban untuk:

a. membuat perjanjian sewa mnyewa dengan calon pengguna SarusunawaBukan Hunian/Kios Kegiatan Usaha;

b. menyediakan sarana dan prasarana Sarusunawa Bukan Hunian/KiosKegiatan Usaha;

c. melakukan perneriksaan, perawatan, pemeliharaan, perbaikan secarateratur terhadap seluruh elemen dan komponen rusunawa serta Inspeksireguler dan insidental yang dapat dilakukan bersama SKPD/UKPD terkait;

d. rnewujudkan lingkungan yang bersih dan teratur;

e. menjaga situasi dan kondisi keananan lingkungan dan menjalin kerja samadengan aparat keamanan:

67


WADUK SUNTER UTARA

E 3

f, mengadakan sosialisasi berkala termasuk pelatihan dan bimbingan tentangkeadaan darurat dan bahaya kebakaran kepada pengguna SarusunawaBukan Hunian/Kios Kegiatan Usaha;

g. mengenbalikan uang jaminan dari penghunifpenyewa/pemakai, apabilaterjadi perjanjian sewa menyewa antara UPRS dan pengguna SarusunawaBukan Hunian/Kios Kegiatan Usaha yang berakhirldibatalkan;

h. monanggapi pengaduan/keluhan atas laporan yang disampaikan olehpengguna Sarusunawa Bukan Hunian/Kios Kegiatan Useha;

i. menyediakan prasarana dasar listrik dan air bersih sesual yang telahdisepakati dalam perjanjian sewa menyewa Sarusunawa Bukan Hunian/Kiås Kegiatan Usaha;

j. menyusun tata tertib dan aturan penghunian serta memberikan sosialisasikepada pengguna Sarusunawa Bukan Hunian/Kios Kegiatan Usaha,termasuk hak, kewajiban dan larangan;

k. memonitor kasesuaian/kebsnaran pengguna Sarusunawa Bukan Hunian/Kios Kegiatan Usaha sesuai dengan perjanjian sewa menyewa yang telahditandatangani minimal 3 (tiga) bulan sekali; dan

I. menjaga, merawat dan memelihara prasarana, sarar.a dan utilitas.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

(1) PIHAK KEDUA, berhak untuk:

a. menempati/memanfaatkan Sarusunawa Bukan Hunian/Kios Kegiatan Usahasebagaimana dimaksud dalam Pasal 1;

b. mendapatkan layanan suplai listrik, air bersih dan/atau pelayanan lainnyayang ditetapkan oleh Kepala UPRS;

c. mengajukan keberatan atas pelayanan kondisi lingkungan hunian yangkurang diperhatikan atau terawat kepada UPRS;

d. mendapat pelayanan atas perbaikan kerusakan bangunan, prasarana,sarana dan utilitas umum yang bukan disebabkan oleh penghuni/penyewa/pemakai;

e. menjadi anggota rukun tetangga, rukun warga yang dimanfaatkan sebagaiwadah kemunikasi dan sosialisasi guna kepentingan bersama;

f. mendapat penjelasan, pelatihan dan bimbingan tentang penanggulanganbahaya kebakaran dan evakuasi, pengelolaan sampah, pembuanganlimbah, penghematan air, listrik dan lalnnya; dan

g. memanfaatkan prasarana, sarana dan utilitas sesuai dengan fungsi.

(2) PIHAK KEDUA, berkewajiban untuk:

a. menaati peraturan, tata tertib serta menjaga ketertiban lingkungan;

b. mengikuti aturan tentang kemampuan daya dukung bangunan;

68

| |


WADUK SUNTER UTARA

E 4

c. memelihara, merawat, menjaga kebersihan Sarusunawa Bukan Hunian/KiosKegiatan Usaha dan sarana umum;

d. membuang sampah dl tempat yang telah ditentukan secara rapi dan teratur;

e. membayar biaya pemakaian sarana air bersih, listrik dan/atau pelayananlainnya yang ditetapkan oleh Kepala UPRS;

f. membayar biaya sewa rusunawa dan jaminan biaya sewa rusunawa;

g. melaporkan pada pihak UPRS apabila melihat adanya kerusakan padaprasarana. sarana dan utilitas di rusunawa;

h. melaporkan pada pihak UPRS apabila mengetahul adanya pemindahan haksewa kepada pihak lain;

i. melaporkan pada pihak UPRS apabila melihat adanya indikasi tindakankriminal dl rusunawa;

I. membayar ganti rugi untuk setiap kerusakan yang diakibatkan kelalaianpenghuni/penyewalpemakai;

k. mengosongkan Sarusunawa Bukan Hunian/Kios Kegiatan Usaha pada saatperjanjian sewa menyewa berakhir/dibatalkan dan menyerahlkan kermbalikepada Kepala UPRS;

. berpartisipasi dalam menciptakan lingkungan dan kehidupan bermasyarakatyang harmonis: dan

m.mengikuti pelatihan dan bimbingan yang dilaksanakan oleh UPRS atauintansi terkait lainnya.

Pasal 6

JAMINAN

(1) PIHAK KEDUA wajib menyediakan Jaminan Uang Biaya Sewa pada saatPerjanjian ini ditandatangani oleh PARA PIHAK.

(2) PIHAK KEDUA wajib membuka rekening tabungan dl Bank DKI atas namaPIlHAK KEDUA dengan minimal Jaminan Uang Blaya Sewa sebesar 3 (tiga)kali deri biaya sewa Sarusunawa Bukan Hunian/Kios Kegiatan Usaha yangdihuni oleh PIHAK KEDUA.

(3) Jaminen Uang Biaya Sewa tidak dapat dicairkan selama PIHAK KEDUAJ. menempatilmenghuni Sarusunawa Bukan Hunian/Kios Kegiatan Usaha.

r- (4) PIHAK PERTAMA menerima kuasa dari PIHAK KEDUA untuk dapatmencairkan Jaminan Uang Biaya Sewa tersebut apabila:

a. PIlHAK KEDUA menunggak/tidak membayar blaya sawa pemakaianSarusunawa Bukan Hunian Klos Kegiatan Usaha selama 3 (tiga) bulanberturut-turut; dan

b. Sarusunawa Bukan Hunian/Kios Kegiatan Usaha yang ditempati olehPIHAK KEDUA ditertibkan dengan memperhitungkan tunggakan biayasewa yang belum diselesaikan.

69


WADUK SUNTER UTARA

5

(5) Jaminan Uang Riaya Sawa adalah tetap menjadi hak PIlHAK KEDUAsepanjang PIHAK KEDUA tidak memiliki tunggakan danfatau melakukanpelanggaran.

Pasal 7

LARANGAN

PIHAK KEDUA. dilarang untuk:

a. memindahkan hak sewa kepada pihak lain;

b. menyewa tebih dari satu Sarusunawa Bukan Hunian/Kios Kegiatan Usaha;

c. menggunakan Sarusunawa Bukan Hunian/Kios Keglatan Usaha sebagaihunlan;

d. mengubah prasarana, sarana dan utilitas Sarusunawa Bukan Hunian/KiosKegiatan Usaha yang sudah ada;

e. menjemur pakalan dan lainnya di luar tempat yang telah ditentukan;

f. menjual/memakai/memproduksi narkoba dan minuman keras, bejudi, berbuatmaksiat, kegiatan yang menimbulkan suara keras/bising, bau menyengat,termasuk memelihara binatang;

g. memasak dengan menggunakan kayu, arang, atau bahan lain yang mengotoridan dapat menimbulkan bahaya kebakaran;

b. membuang benda-benda ke dalam saluran air kamar mandi/WC yang dapatmenyumbat saluran pembuangan

i. menyimpan segala jenis bahan peledak, bahan kimia, bahan bakar atau bahanterlarang alinnya yang dapat menimbulkan kebakaran atau bahaya lain;

j. mengubah konstruksi bangunan Sarusunawa Bukan Hunian/Kios KeglatanUsaha;dan

k. meletakkan barang-barang melampaul daya dukung bangunan.

Pasal 8

SANKSI

(1) Apabila PIHAK KEDUA terlambat melaksanakan pombayaran biaya sewasebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka PIHAK KEDUA akan dikenakandenda setiap bulan sebesar 2% (dua persen) dari biaya sewa tertunggak.

(2) Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan pembayaran berikut dendanyasebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK PERTAMA akanmelakukan penertiban.

(3) Apabila PIHAK KEDUA melanggar ketentuan yang dimaksud Pasal 7 huruf a,huruf b, dan huruf d, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi pidana penjarapaling lama i (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 150.000,000,00(seratus lima puluh juta rupiah) atau denda berupa ganti kerugian sebesarjumlah yang akan ditentukan kemudian oleh PIHAK PERTAMA dan/atauditertibkan.

70


WADUK SUNTER UTARA

6

(4) Apabila PIHAK KEDUA meianggar ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 5ayat (2) dan Pasal 7 huruf f, maka Perjanjian ini menjadi batal demi hukum danPIHAK PERTAMA akan melakukan penertiban dan pengosongan SarusunawaBukan Hunian/Kios Kegiatan Usaha.

(5) Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksudPasal 5 ayat (2) dan/atau ayat (1), maka PIHAK PERTAMA akan melakukanpenertiban. dan pengosongan Sarusunawa Bukan Hunian/Kios KegiatanUsaha.

(6) Apabila selama Perjanjian ini berlangsung Sarusunawa Bukan Hunian/KiosKegiatan Usaha tidak dihuni selama 15 (lima belas) hari kalender berturut-turuttanpa pemberitahuan secara tertulis kapada PIHAK PERTAMA, maka PIHAKPERTAMA akan melakukan pembatalan perjanjlian sewa menyewa danmelakukan penyegelan serta melakukan pengosongan secara paksa.

Pasal 9

PEMBATALAN DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN

(1) Perjanjian ini berakhir secara otomatis pada saat jangka waktu Perjanjian inisebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

(2) Perjanjian ini tidak dapat dibatalkan oleh salah satu pihak kecuali karenaalasan-alasan yång secara tegas disebutkan dalam Perjanjian ini, yaitu:

iL PIHAK KEDUA tidak melaksanakan pembayaran biaya sewa berikutdendanya selama 2 (tiga) bulan berturut-turut; danlatau

ii. PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajlban-kewajibannya sebagaimanadimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), danlatau melanggar ketentuan Pasal 7.

(3) Apabila PIHAK KEDUA memenuhi unsur pembatalan Perjanjian sebagaimanadimaksud pada ayat (2), maka PIHAK PERTAMA akan memberikan SuratTeguran yang pertarna kepada PIHAK KEDUA agar PIHAK KEDUA segeramemenuhi kewajibannya dan/atau memperbaiki kesalahan/pelanggaran yangtelah dibuatnya.

(4) Apabila dalam waktu 3 (tiga) hari kalender PIHAK KEDUA tidak memenuhikewajibannya dan/atau memperbaiki kesalahan/pelanggaran yang telahdibuatnya, maka PIHAK PERTAMA akan menerbitkan Surat Teguran Keduasebagai teguran yang terakhir kepada PIHAK KEDUA.

(5) Apabila dalam waktu 3 (tiga) hari kalender sejak Surat Teguran yang terakhirditerbitkan PIHAK KEDUA tetap tidak memenuhi kewajibannya danlataumemperbaiki kesaiahan/pelanggaran yang telah dibuatnya, maka PIHAKPERTAMA akan membatalkan secara sepihak Perjanjian ini.

(6) Pembatalan Perjanjian secara sepihak oleh PIHAK PERTAMA akan dilakukandengan pemberitahuan secara tertulis disertal dengan melakukan penyegelanSarusunawa Bukan Hunian/Kios Kegiatan Usaha dan PIHAK KEDUA harussegera meninggalkan dan mengosongkan Sarusunawa Bukan Hunian/KiosKegiatan Usaha paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggalpomberitahuan tersebut.

71


WADUK SUNTER UTARA

7

(7) Sehubungan dengan pembatalan terhadap Perjanjian ini, PARA PIHAKsepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KitabUndang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 10

PENERTIBAN DAN PENGOSONGAN

(1) Apabila PIHAK KEDUA tidak meninggalkan dan mengosongkan SarusunawaBukan Hunian/Kios Kegiatan Usaha dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejakpemberitahuan pembatalan Perjanjian dan penempelan segel sebagaimanadimaksud dalam Pasal 9 ayat (6), maka PIHAK PERTAMA akan menerbitkanSurat Peringatan (selanjutnya disebut "SP") 1 (kesatu).

(2) Apabila dalam waktu 3 (tiga) hari kalender sejak SP I (kesatu) diterbitkanPIHAK KEDUA tidak mengindahkan SP 1 (kesatu) tersebut maka PIHAKPERTAMA akan menerbitkan SP 11 (kedua).

(3) Apabila dalam waktu 3 (tiga) hari kalender PIHAK KEDUA masih tetap tidakmengindahkan SP 1l (kedua) atau SP terakhir tersebut, maka PIHAKPERTAMA akan melakukan pengosongan secara paksa terhadap PIHAKKEDUA dan segala biaya serta risiko yang timbul atas pengosongan paksatersebut menjadi beban PIHAK KEDUA.

Pasal 11

fl KETENTUAN LAIN-LAIN

(1)Apabila terjadi keadaan memaksa (bencana alam, Kebakaran) yangmengakibatkan Sarusunawa Bukan Hunian/Kios Kegiatan Usaha tidak dapatdipergunakan, Perjanjian ini batal dan/atau berakhir deml hukum.

(2) Apebila terjadi perubahan peruntukan atas tanah yang diatasnya berdiribangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) maka PIHAK KEDUAharus mengosongkan Sarusunawa Bukan Hunian/Kios Kegiatan Usaha tanpamenuntut ganti kerugian berupa apapun dan dengan alasan apapun.

(3) Bahwa pemakalan Sarusunawa Bukan Hunian/Kios Kegiatan Usaha disebutsewalkontrak bulanan dan pembayarannya disebut pembayaran blayasewa/kontrak bulanan.

(4) Bahwa tanah dan bangunan rusunawa termasuk Sarusunawa BukanHunian/Kios Kegiatan Usaha yang dimaksud dalam Perjanjian Ini adalahasetmilik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Pasal 12

PERJANJIAN TAMBAHAN

Apabila terdapat hal-hal yang belum diatur dan/atau diperlukan perubahanterhadap isi Perjanjian ini, maka akan diatur dalam suatu Addendum yangmerupakan baglan tidak terpisahkan dengan Perjanjian in i.

72

LAND ACQUISTON AND RESETTLEMENT ACTION PLAN (LARAP)

WADUK SUNTER UTARA

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan meterai secukupnyadan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada han dan tanggal yang disebutkan diawal Perjanjian ini, sehingga keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Jakarta ........ ............... . ...

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMAKepala Unit Pengelola Rumah Susun Wilayah ...

(NAMA JELAS) (NAMAJELAS)NIP ....................... ....... . .......

73


WADUK SUNTER UTARA i

FORMAT 4

MEKANISME PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI

Setiap penghuni rusunawa dan/atau pengguna setuan kegiatan usaha di rusunawa yangmelanggar kewajiban danfatau larangan dikenal sanksi administratif.

Sanksi administrasi sesual dengan Pasal 17 Peraturan Gubernur ini adalah berupa:

. DENDA

Bagi penghuni yang teriambat melakukan pembayaran sampal dengan akhir bulanberjalan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) daribiaya sewa tertunggak.

2. TEGURAN TERTULIS

A. Sanksl administrasi berupa teguran tertulis dikenakan kepada penghuni yang:

1. menunggak pembayaran tarif sewa rusunawa selama lebih dari 2 (dua) bulan;

2. menggunakan sarusunawa sebagai ternpat usaha/gudang;

3. mengubah prasarana, sarana dan utilitas rusunawa yang sudah ada;

4. menjemur pakaian dan lainnya dl luar tempat yang telah ditentukan;

5. melakukan kegiatan yang menimbulkan suara keras/bising, bau menyengat.termasuk mernelihara binatang;

6. memasak dengan menggunakan kayu, arang, atau bahan lain yang mengotoridan dapat menimbulkan bahaya kebakaran;

7. membueng benda-benda ke dalam saluran air kamar mandi/WC yang dapatmenyumbat saluran pembuangan;

8. mengubah konstruksi bangunan rusunawa; dan

9. meletakkan barang-barang melampaui daya dukung bangunan yang ditentukan.

B. Teguran tertulis diberikan sebanyak 2 (dua) kali yaltu:

- Teguran pertama diberikan bagi penghuni yang melakukan tindakansebagaimana dimaksud pada huruf A; dan

- Apabila dalarn jangka waktu 3 (tiga) hari penghuni tidak mengindahkan teguransebagaimana dimaksud diatas dikenakan teguran kedua.

3. PEMUTUSAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA

Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kalender penghuni tidak mengindahlkanteguran kedua, maka UPRS dapat melakukan pemutusan perjanjian sewa menyewasecara sepihak dan rnelakukan penyegelan serta penghuni wajib mengosongkanhunian rusunawa.

PERINGATAN

I. Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender penghuni tidak melaksnakanpengosongan hunian tersebut maka UPRS memberikan Surat PeringatanPeartrna.

74

í¯


WADUK SUNTER UTARA

2

2. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kalender perghuni tidak mengindahkanSurat Peringatan Pertama, maka UPRS memberikan Surat Peringatan kedua.

3. Apabila Surat Peringatan Kedua tetap tidak diindahkan, maka UPRS bersama-sama dengan instansi terkait lainnya akan melakukan pengosongan secara paksa.

4. PENERTIBAN

TINDAKAN PELANGGARAN KHUSUS

UPRS akan langsung melakukan pembatalan perjanjian sewa menyewa danmelakukan penyegelan serta melakukan pengosongan secara paksa terhadappenghuni yang melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

1. Penghuni tidak menghuni unit rusunawa salama 15 (lima belas) hari kalenderberturut-turut tanpa ada pemberitahuan disertal dengan alasan yang jelas secaratertulis kepada UPRS minimal 1 (satu) hari sebelumnya;

2. Penghuni memindahkan hak sewa kepada pihak lain;

3. Penghuri menyimpan bahan peledak, bahan kimia, bahan bakar atau bahanterlarang lainnya yang dapat menimbulkan kebakaran atau bahaya lain; dan

4. Unit sewa digunakan sebagal tempat berjudi, menjuallmemakai narkoba, minumankeras, dan perbuatan maksiat.

DAFTAR HITAM PENGHUNI RUSUNAWA

Penghuni rusun yang terkena penertiban atas tindakan pelanggaran khususdimasukkan ke dalam daftar hitam dan tidak diperbolehkan untuk mengajukanpermohonan di semua lokasi rusunawa di Provinsi DKI Jakarta sslama 10 (sepuluh)tahun, baik atas nama Kepala Keluarga maupun anggota yang tercantum dalam KartuKeluarga.

r7175


WADUK SUNTER UTARA

r

LAMPIRAN 9: PRESENTASI RENCANA AKSI SUB POKJA TERTIB HUNIAN TAHUN 2015

rr4 RENCANA AKSI SUB POKJA- TERTIB HUNIAN

TAHUN 2015

i- ;;- ------

Tujuan Kegiatan

76

LAND ACQUISITION AND RESETTLEMENT ACTION PLAN (LARAP) -

WADUK SUNTER UTARA

n

Sasaran KegiatanIL-

2 Taman/Makam 5 1.0 5

4 Kolong Tol & Lokasi Lain 1j . 1

1å

Prioritas Sasaran Kegiatan Tahun 2015

JAKARTAUTARA

• Cakung Dramn*nie • Wacluk Sunter

" Utara, Selatannu * Cakvng Lama

- •l Bao -Rnilt Kdnal Bardt

KAL ANKVEGmt

KAUKRUKUT UKALRUNTER

ABARU PSM nGGU KAUCINNNG

mALABRI TIMUR

77

1


WADUK SUNTER UTARA

Rencana Aksi Sub Pokja Tertib Hunian Tahun 2015Kegiatan Penertiban

7 alni Jul Ag0 Sep Old No Des

i Kal[ CM~lun Kcmp"n j4leyokardo Ti~t 330

2 Kalt Cil~ung Bit DuM (Jokarto $elaln) 1200

3 Kall Cilt-wog Bid.r- Cina1e Sod o Cel C~g - SKT, Jokr. Tim . I

4 KO[ Joakeng - Kofi Poar - Ko. Besor ldkcreo Iura d-Jakarta Bro (3EDW Poke:7)

5 KE Krmkvt - C'dwn; {Jakcrtp Barati (JEDI Paket 7) 228

6 Kall Kmkut - CIdeng Ualkrto P..l CIED1 Paket 71 165

7 W.duk Suter Utara, Sefla tokara Lfoa (EED1 P.k.t 4) 355

8 Kal sa~diang - $,er {Jakarfa Potat dn Jakta Utar) 202. -(E Paket 4)

9 5arfrKaal BaoJEDI Pat 6) 246

10 KalGrego1 - Tbaips mke l aBara» L200U

11 K Sekr elar likaro 3at 3.450

12 Kar Cokg io (aokaruo lorn) 3100

13 Cakng Droin (Jakrhto0ro} 3.000

14 KoR Dwi- Tog $eo, lckrtd Borat da Jakorto Po0 665

Juml. 14.I

= Fir,daon, SVulisod [Fnkrio K,p- Ra)

SFt aa. Ptara hger, Sheerpal dor, P*w:o, ~ran ala, rPa4ri

Penanganan Kawasan Permukiman di Bantaran Waduk Sunter Utara,Selatan (Jakarta Utara) (Jedi Paket 4)

KETERANGAN: DATA:

Pendatoan & Sosialisasi JUMLAH KK = 355 KKANGGARAN = DIANGGARKAN DALAM DPA

Pnertiban SKPD DINAS TATA AIR TA. 2015Pengerukan (Dredging) PERSONEL:Pengawasan SATPOL PP = 500 ORO

INSTANSI TERKAIT (WALIKOTA, TATA AIR,KE5ERSIHAN, PERTAMÅNAN, KESEHATAN,

- DINSOS, DISKOMINFOMAS, KECAMATAN,-XELHAN, MASYARAKAT= 113 ORG

c TNI = 50 OROKEPOIlSIAN =150 ORG

RU$UN $EMPIR

INDE TWZMK

78


WADUK SUNTER UTARA

RENCANA AKSI SUB POKJA HUNiAN TAHUN ANGGARAN 2015C. PEMBANGUNAN RUSUN

I PINUS ELOK (JAK-TIM) 1 BLOK 100 UNIT 2015 32M

2 RAWA BUAYA JAK-BAR) 2 TOWER 384 UNIT 2015-2016 40M

'3 SEMPER (JAK-UT) I TOWER 235 UNIT 2015-2016 40 M

4 JATINEGARA KAUM{JAK-TIM) 3 SLOK 300 UNIT 2015-2016 30 M

5 KS TUBUN (JAK-PUS) 3 TOWER 524 UNIT 2015-2016 50 M

6. CAKUNG BARAT (JAK-TIM) 4 BLOK 300 UNIT 2015-2016 40M

7 BEKASI KM. 2 (JAK-TIM) 2 BLOK 200 UNIT 2015-2016 25 M

8 RAWA BEBEK (JAK-TIM) 4 BLOK 400 UNIT 2015-2016 40 M

JUMLAH UNIT 2.443 UNIT 297 M

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

E Monitoring

Pelaksanaan pemantauan tahapan kegiatan.

n Evaluasi

Progres pelaksanaan kegiatan disampaikan

pada kesempatan pertama, selanjutnya diajukan

secara tertulis.

EPelaporan

Dilaksanakan setelah kegiatan, setiap minggu,setiap bulan dan setiap triwulan.

79

Official PDF , 84 pages

Documents

Transcript of Official PDF , 84 pages