Official PDF , 133 pages

of 133 /133
$- BANK DONIA I THE WORLD BANK 0 The Asia Foundation Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized

Embed Size (px)

Transcript of Official PDF , 133 pages

  • $- BANK DONIA I THE WORLD BANK 0 The Asia Foundation ~ CdtbrollngFiftyY~rs ~

    Pub

    lic D

    iscl

    osur

    e A

    utho

    rized

    Pub

    lic D

    iscl

    osur

    e A

    utho

    rized

    Pub

    lic D

    iscl

    osur

    e A

    utho

    rized

    Pub

    lic D

    iscl

    osur

    e A

    utho

    rized

    Pub

    lic D

    iscl

    osur

    e A

    utho

    rized

    Pub

    lic D

    iscl

    osur

    e A

    utho

    rized

    Pub

    lic D

    iscl

    osur

    e A

    utho

    rized

    Pub

    lic D

    iscl

    osur

    e A

    utho

    rized

    wb350881Typewritten Text91698

  • Mernperbaiki Iklirn Usaha di Jawa Tirnur

    Pandangan Pelaku Usaha

    -BANK DUNIA I THE WORLD BANK 0 The Asia Foundation .e. C.lt&r41ingfijiyY!1oo

  • Memperbaiki lklim Usaha di Jawa Timur

    .DAFTARISI

    KATA PENDAHULUAN

    UCAPAN TERIMAKASIH

    DAFTAR SINGKATAN

    DAFTAR TABEL

    DAFTAR GAMBAR

    RINGKASAN EKSEKUTIF

    I. LATAR BEI.AKANG DAN TUJUAN

    II. METODOLOGI Desk Study Survey Kelompok Diskusi Terfokus Studi Kasus

    III. PROFII. EKONOMI JAWA TIMUR Percumbuhan dan Lapangan Kerja Perincian Geografis Perincian Sektoral Ekspor Jawa Timur

    IY. KONDISI INVESTASI DAN PERDAGANGAN ANTAR DAERAH DI JAWA TIMUR Kinerja lnvestasi di Jawa Timur Perizinan lnfrastruktur Fisik Pajak dan Rescribusi Keamanan Perburuhan

    V. RANTAI NILAI KOMODITAS KayuJad Tembakau Tebu dan Gula Kopi Garam Udang Ternak Sapi Tekscil

    VI. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI Kesimpulan Rekomendasi Umum Rekomendasi Sektoral

    LAMPIRANI Kondisi Koordinasi Amar Pemerimah lokal di Jawa Timur

    Daftar Puscaka

    3

    15 16 17 19 1 ro

    111

    I1S

    119 121 121 122 124

    I2S 126 129 131 135

    137 139 142 145 147 I 50 I 52

    ISS I 56 I 65 172 177 184 192 198 1105

    1111 1112 1113 1116

    1119

    1130

  • Memperbaiki Iklim Usaha di Jawa Timur

    KATA PENDAHULUAN

    Ketika desentralisasi di Indonesia berjalan dan pemerintab daerab mulai memikul tanggung jawab yang semaltin meningkat dalam pembangunan di daerab mereka, ditemulran banyalmya contoh-contoh positif di seluruh Indonesia dari upaya-upaya untuk meningkatkan kerjasama ekonomi antar pemerintah setempat dan melibatkan partisipasi sektor swasta di dalam pembuatan kebijakan. Propinsi Jawa Timur merupakan salah satu di an tara conroh-conroh tersebur.

    Laporan ini adalah hasil serangkaian kegiatan untuk menyikapi hambatan-hambatan perdagangan dan investasi serta memudahkan permulaan rencana pembangunan jangka panjang PropinsiJawa Timuryang dlseburStrategic Infrastructure and Development Reform Program (SIDRP). SIDRP didasatkan atas empat program utama di bidang infrastrulttur, pembangunan ekonomi lokal, pemberantasan kemiskinan, dan rata pemerintahan (governance). Pemerintah propinsi Jawa Timur, yang menyadati pentingnya perbaikan lingkungan usaba bagi pembangunan daerab, telab memprakarsai SID RP sebagai suaru kesempatan unruk melibarkan sektor swasta. Bank Dunia dan Ihe Asia Foundation mendukung prakarsa ini dan kami sangat senang dapat membanru pemerintah dalam proses yang penting ini. Di samping langkah awal ini, Bank Dunia saar ini sedang bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mengidentifikasi proyek-proyek infrasrrukrur yang akan diberi dukungan, dan Ihe Asia Foundation secara akrif mengadvokasikan pengurangan hambatan-hambatan perdagangan dalam negeri serta birokrasi yang dihadapi oleh sektor swasta.

    Masultan dati sektor swasta, mulai dati pengusaba mikro sampai dengan perusabaan besat, talt terhingga nilainya dalam memba:nru pemerintah unruk merumuskan kebijakan ekonomi yang tepat. Laporan ini mengandung sejumlah ilusrrasi dari perspektif sektor swasta mengenai hambatan-hambatan pertumbuhan yang mereka hadapi, termasuk infrastruktur apa yang menghambat perrumbuhan dan akses terhadap pasar, pe~aturan-peraruran apa yang menjadi hambaran bagi perdagangan dalam negeri, dan bagaimana merumuskan banruan pemerintab dengan cara yang lebih baik. The Asia Foundation dan Bank Dunia ber~a-sama melaltulran dialog dengan sekitat 650 pelaltu usaba di seluruh Jawa Timur untult memperoleh pandangan-pandangan tersebut. Kami percaya babwa masulran-masulran ini altan digabungkan ke dalam rencana-rencana tindakan SIDRP untuk memperbaiki iklim usaha di Jawa Timur. Rekomendasi-rekomendasi ini juga penting bagi pemerintab daerab (kotalkabupaten) di Jawa Timur unrult mengembangkan lingkungan usaba dalam rangka penciptaan lapangan kerja dan menarik invesrasi.

    Pada tanggal I Juni 2004, Bank Dunia dan The Asia Foundation, bekerja sama dengan pemerintab propinsi Jawa Timur telab menyelenggataltan Forum umuk lklim lnvestasi yang Kondusif, Perdagangan dan Persiapan SIDRP Jawa Timur. Forum tersebut dibuka oleh Gubernur Imam Utomo dan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Dorodjatun Kuntjoro-Jaltti. Pemerintab-pemerintab daerab dan perusabaan lokal dati 38 kota dan kabupaten, lembaga swadaya masyarakat (LSM) serta lembaga donor lainnya ikut hadir unruk membahas temuan-temuan laporan ini, menegaskan komitmen untuk bekerja sama an tar pemerintahan lokal untuk mengurangi hambatan perdagailgan dalam negeri, dan memilih waltil-waltil sektor swasta yang altan menjadi anggota kelompok-kelompok kerja di dalam SIDRP.

    Bank Dunia dan tim Ihe Asia Foundation dengan rulus ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak sekror swasta yang telab ikur mengambil bagian dalam pembabasan bagi waltru dan pandangan-pandangan mereka yang sangat berharga. Kami mengakui bahwa waktu" adalah menenrukan bagi usaha-usaha yang dinamis, dan kami berharap babwa sumbangan berkelanjutan mereka kepada proses SIDRP serta tempat-tempat dialog kebijaltan lainnya altan menghasilkan iklim investasi yang disempurnakan serta kemajuan daerah.

    Erin Thebault Weiser, Direktur Program Ekonomi The Asia Foundation

    P.S. Srinivas Koordinator Keuangan & Sektor Swasta Bank Dunia, Indonesia

    5

  • UCAPAN TERIMA KASIH

    Laporan ini disusun oleh suatu tim inti yang dipimpin oleh Bido A. Budiman (The Asia Foundation) dan Megawati Sulistyo (Bank Dunia), dan beranggotakan: Frida Rustiani, R. Alam Surya Putra, Haryunani Kumoloraras, Harry Seldadyo, Indra N. Fauzi, dan Ferry D. Latief. Dukungan produltsi dilakultan oleh Siti Aisyah Purnamasari.

    Karni ingin mengucapkan terimakasih kepada semua pengusaha di seluruhJawa Timuryang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk ikut mengambil bagian di dalam wawancara perorangan, diskusi kelompok terfokus serta survey iklim usaha.

    Ucapan terima kasih khusus kepada Department For International Development (DFID) dan U.S Agenry for International Development (USAID) untuk dukungan pendanaan bagi proyek ini.

    Karni berterima kasih kepada rekan kami Andre Bald (Bank Dunia) untuk mereview laporan ini.

    Penyunting: Erin Thebault Weiser dan Megawati Sulistyo

    DISCLAIMER

    Laporan ini adalah hasil tulisan dari staf Bank Dunia dan The Asia Foundation, namun, pendapat, temuan, interpretasi serta kesimpulan didalamnya adalah pandangan para pengusaha di Jawa Timur dan bukan merupakan pandangan Bank Dunia dan The Asia Foundation.

    6

  • Memperbaiki Iklim Usaha di Jawa Timur

    DAFTAR SINGKATAN

    APEKSI Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia

    APKASI Asosiasi Pemerintah Kabupaten Selurub Indonesia

    APTR Asosiasi Petani Tebu Rakyat

    BAPPENAS Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

    Baltorwil Badan Koordinasi Wilayah

    BKPM Badan Koordinasi Penanaman Modal

    BPS Badan Pusat Statistik

    BPDE Badan Pengelolaan Daya Elektronik

    BPP Direktorat Jenderal Pembinaan Produksi Perkebunan

    BPN Badan Pertanahan Nasional

    BUMN Badan Usaha Milik Negara

    DAU Dana Alokasi Urn urn

    DLLAJ Dinas Lalu Limas dan Angkutan Jalan Raya

    DPKK Dana Pengembangan Ketrampilan Tenaga Kerja

    DPOD Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah

    DPPM Dinas Penanaman dan Perizinan Modal

    FGD Focus Group Discussion (Diskusi Kelompok Terfokus)

    GDP Produk Domestik Bruto

    GPP Golongan Pengusaha Pabrik

    PDRB Produk Domestik Regional Bruto

    HAKI Halt Atas Kekayaan lntelekrual

    HO Undang-undang Gangguan

    HPH Halt Pengelolaan Hutan

    ITKA lzin Tenaga Kerja Asing

    lUI lzin Usaha Industrial

    IUT Izin Usaha Tetap

    KPH Kesatuan Pemangkuan Hutan

    MoU Nota Kesepahaman

    LSM Lembaga Swadaya Masyarakat

    7

  • DAFTAR SINGKATAN

    UPT Unit Pelayanan Terpadu

    PAD Pendapatan Asli Daerah

    PBB Pajak atas Bumi dan Bangunan

    PDRB Produk Domestik Regional Bruto

    PDP Perusahaan Daerah Perkebunan

    Perda Peraturan Daerah

    PG Perusahaan Gula Milik Daerah

    PLN Perusahaan Listrik Negara

    PMA/PMDN Penanaman Modal Asing I Domestik

    PTPN Perusahaan Terbatas Perkebunan Negara

    P3GI Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia

    SIDRP Strategic Infrastructure and Development Reform Program

    [Program Infrastruktur Strategis dan Pembaharuan Pembangunan]

    SIPA Surat Izin Pemakaian Air

    SIUP Surat Izin Usaha Perdagangan

    SKM Sigaret Kretek Mesin

    SKT Sigaret Kretek Tangan

    SKSHH Surat Keterangan Sah Hasil Hutan

    SME Small Medium Enterprises [Usaha Kecil dan Menengah = UKM]

    SOE State Owned Enterprises [Badan Usaba Milik Negara = BUMN]

    SPAP Surat Perintah Alokasi Pembelian

    SPM Sigaret Putih Mesin

    SPT Sigaret Putih Tangan

    SPP Surat Perintah Pembelian

    SIP Surat Izin Pembelian

    UMR Upah Minimum Regional

    PPN Pajak Pertambahan Nilai

    8

  • Memperbaiki Iklim Usaha di Jawa Timur

    DAFTAR TABEL

    Tabell.l

    Tabel2.1

    Tabel2.2

    Tabel2.3

    Tabel3.1

    Tabel3.2

    Tabel3.3

    Tabel4.1

    Tabel4.3

    Tabel5.1

    Tabel5.2

    Tabel5.3

    Tabel5.4

    Tabel5.5

    Tabel5.6

    Tabel5.7

    Tabel5.8

    Tabel5.9

    Tabel6.1

    Indikator Pembangunan Jawa Timur

    Metoda Pengumpulan Data dan Jenis serta Sumber Informasi

    Responden berdasarkan Nilai Perputaran Usahal Tahun

    Jumlah Tenaga Kerja Responden (N = 1 03)

    Sektor Ekonomi di Masing-masing Kabupaten dan Kota menurut Koridor

    Tingkat Kaitan ke Belakang dan ke Depan

    Nilai Ekspor dan Impor Jawa Timur 1997-2002

    Biaya untuk Memperoleh Izin (dalarn ribuan Rp)

    Upah Minimum Kabupaten-Kota(UMK) di Jawa Timur,

    2003 dan 2004 (Rp/bulan)

    Kapasitas Industri Pengolahan Kayu dan Produk Hutan Lainnya

    serta Pemanfaatannya

    Luas Perkebunan dan Produksi Tembakau di Lima Daerah Produksi Terbesar

    di Jawa Timur, 2000 - 2002

    Ekspor dan Impor Tembakau di Indonesia, 1990- 2000

    Produksi dan Nilai EksporTanarnan Kopi Indonesia, 1996-2001

    Harga Ekspor Kopi

    Distribusi Kopi Berdasarkan Daerah di Jawa Timur, 1998

    Produksi Gararn di Indonesia

    Daerah Penghasil Garam dan Produksi Gararn di Jawa Timur, 2003

    Industri Gararn Beryodium di Jawa Timur

    Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) di Jawa Timur

    9

  • DAFTAR GAMBAR

    Gambar 1. Peta Jawa Timur Gambar 2.1 Struktur FGD Gambar 3.1 Perbandingan Angka Pertumbuban Ekonomi, 1998-2002 Gambar 3.2 Sumbangan terhadap PDRB menurut Sektor Gambar 3.3 Pertumbuban Ekonomi menurut Sektor Gambar 3.4 Distribusi Sektoral PDRB Jawa Timur, 2002 Gam bar 3.5 PDRB menurut Sektor Usaha di Kota dan Kabupaten di Jawa Timur Gambar 3.6 Sektor Ekonomi Di Jawa Timur dengan Keterkaitan

    ke Depan dan ke Belakang yang Relatif Kuat Gambar 3.7 Nilai Eksport Komoditas Utama: non-Migas Jawa Timur Gambar 3.8 Nilai Ekspor Jawa Timur ke 5 Negara Mitra Dagang Utama, 1997-2001 Gam bar 4.1 Persetujuan Investasi Asing di Jawa Timur, 1997-2002 Gambar 4.2 Persetujuan Investasi Dalam Negeri di Jawa Timur (1997- 2002) Gambar 4.3 Pelaku Usaha Yang Seruju bahwa Iklim Usaha di Kota/ Kabupaten

    Mereka Mendukung (o/o) Gambar 4.4 Pelaku Usaha Yang Seruju bahwa Pemerintah Lokal mereka memudahkan

    perizirian usaha (o/o) Gambar 4.5 Persepsi Pelaku Usaha mengenai Infrastruktur Qalan, Transportasi, Listrik, Air) Gambar 4.6 Persepsi-persepsi para Pelaku Usaha tentang Pungutan Gambar 4.7 Indeks Kondusifitas Keamanan . Gam bar 4.8 Kondisi Pasar Tenaga Kerja, 2000 Garnbar 5.1 Perbandingan Nilai Keluaran Industri dan Nilai Ekspor

    (Kayu dan Barang Produk Kehuranan Lainnya) Gambar 5.2 Rantai Distribusi Usaha Perkayuan di Jawa Timur Garnbar 5.3 Proses Validasi SKSHH Gambar 5.4 Produksi Tembakau Gambar 5.5 Rantai Produksi Gula Gambar 5.6 Rantai Produksi Kopi Gambar 5.7 Proses pemetikan sarnpai dengan sortiran biji kopi di Indonesia Gambar 5.8 Produksi Garam Garnbar 5.9 Rantai Produksi Gararn. Garnbar 5.10 Ekspor Hasil Perikanan Jawa Timur 1999-2002 Garnbar 5.11 Rantai Produksi Udang Gambar 5.12 Perubahan da!an', Populasi Ternak Sapi di Jawa Timur Gambar 5.13 Rantai Produksi Ternak Sapi Gambar 5.14 Rata-rata Harga Eceran Daging Sapi di Daerah-Daerah

    Pedesaan Jawa Timur (Rp/kg) Gam bar 5.15 Rantai Produksi Tekstil

    10

    117 123 126 127 127 128 129 134

    136 136 139 140 141

    143

    145 149 I 51 148 I 57

    I 58 160 167 173 I80 181 187 188 192 193 199 199 1102

    1 1o6

  • Memperbaiki Iklim Usaha di Jawa Timur

    RINGKASAN EKSEKUTIF

    Apakah pemerintah daerah memahami dengan baik lingkungan usaha di daerah kami? Ini

    merupakan pertanyaan yang berulang kali ditanyakan oleh sektor swasta, tidak saja di Jawa Timur akan tetapi juga di seluruh Indonesia, terutama dalam tahun-tahun terakbir ketika oronomi daerah berjalan.

    Sektor swasta adalah mesin pertumbuhan ekonomi, dan sesuai dengan itu merupakan shareholder kunci

    serta stakeholder dalam lingkungan usaha. Jawa Timur beruntung telah memiliki pertumbuhan yang

    man tap yang dimungkinkan dihasilkan pertumbuhan oleh sektor swastanya yang sangat dinamis. Akan tetapi, supaya dapat memberikan hasil-hasil optimal dalam pertumbuhan dan penciptaan

    lapangan kerja, banyak lagi yang perlu dilakukan untuk mendukung lingkungan yang ramah usaha.

    Dukungan tersebut, seperti ditemukan oleh kajian lapangan kami di daerah yang berbeda-beda di

    JawaTimur.

    Persaingan yang semakin meningkat tidak dapat dihindari; tantangannya ialah untuk memiliki daya saing. Daya saing di dalam lingkungan usaha memiliki banyak faktor kunci dari sumber daya alam,

    infrastr~tur, peraturan pemerintah serta akses terhadap modal dan keamanan. Dalam tulisan ini kami memusatkan perhatian pada kondisi-kondisi infrastruktur (jalan raya, listrik, air) dan

    peraturan-peraturan pemerintah (terutama pemerintah daerah), serta faktor-fakror lain - seperti

    akses terhadap pendanaan - juga tercatat. Jawa Timur, dengan jumlah penduduk sekitar 35 jura orang, tak pelak lagi memiliki platform untuk menjadi suatu daerah dengan daya saing besar. Sekror

    pertanian yang berkembang dengan baik, sumber-sumber daya alam yang berlimpah seperti gas

    bumi cair di Selat Madura, dan akses terhadap pelabuhan !aut (Tanjung Perak) merupakan salah satu keunggulan komparatifnya. Di samping itu, propinsi ini juga merupakan lokasi sejumlah

    industri besar. Namun demikian Jawa Timur tidak kebal dalam menghadapi tantangan-tantangan di dalam lingkungan usaha- baik dari faktor internal maupun eksternal.

    Titik pandang dari sektor swasta merupakan substansi inti laporan ini. Tim kami telah melakukan

    konsultasi dengan sekitar 650 pengusaha Iimas daerah di propinsi Jawa Timur mulai dari petani

    dan nelayan sampai usaha kecil, menengah dan besar. Diskusi kelompok terfokus (FGD) dan wawancara mendalam dilakukan selama beberapa bulan di berbagai lokasi di seluruh daerah; dan

    dilengkapi dengan penelitian dan survei. Kami menggunakan pendekatan sekroral untuk memberi ilustrasi praktis kepada masalah-masalah yang diangkat, dan analisis rantai.perdagangan bermanfaat

    untuk menguraikan berbagai perspektif dari pelaku usaha hulu sampai hilir.

    Tanda-tanda adanya hambatan infrastruktur telah muncul di berbagai bidang. Jalan-jalan sempityang mulai mengarah pada kemacetan, gangguan listrik dan kekurangan air merupakan keluhan-keluhan

    utama. Pada saat ini upaya-upaya yang ada masih mampu berjalan akan tetapi pada pertumbuhan

    II

  • ke depan akan mehghadapi risiko akibat kendala-kendala infrastruktur. Air, misalnya, sering

    kali mengalami kekurangan pasokan bagi usaha-usaha pertanian eli Madiun, Situbondo, Ngawi,

    Ponorogo, Madura, dan air yang tercemar telah mempunyai dampak yang merugikan terhadap pembudidayaan perikanan, khususnya eli Tuban. Bahkan ibu kota Surabaya mempunyai masalah

    dengan air bersih.

    Banyaknya peraturan daerah yang perlu ditinjau kembali. Dalam hal peraturan daerah, ada dua jenis yang menimbulkan keberatan dari sektor swasta. Pertama ialah peraturan-peraturan yang membebankan pajak dan pungutan tambahan kepada pelaku usaha. Kedua ialah peraturan-

    peraturan yang menciptakan persaingan tidak adil baik eli tengah sektor swasta, maupun antara pemerintah daerah dan sektor swasta. Kasus untuk jenis kedua diilustrasikan oleh para petani kopi

    eli Jember eli mana pemerintah daerah menelirikan suatu PDP (Perusaliaan Daerah Perkebunan) dan menerbitkan Surat Edaran kepada semua unit kerja eli lingkungan pemerintah daerah untuk membeli kopi hanya dari PDP tersebur.

    Seringkali b'tmtuan pemerintah dengan maksud baik tidak mencapai hasil-hasil yang diinginkan akibat kurangnya konsultasi dengan para pihak-pihak yang berkepentingan. Keadaan ini berulang kali eliilustrasikan eli bidang pertanian pada saat pemerintah memberi bantuan kepada para petani

    mulai dari benih sampai dengan peralatan, yang pada akhirnya tidak digunakan oleh para penerima oleh karena bantuan terse bur tidak memenuhi kebutuhan mereka akibat kurangnya konsultasi, dan

    kadang-kadang karena nepotisme dalam pengadaannya. Contoh lainnya yang lebih luas misalnya

    ketika sektor swasta telah memberikan pandangan~pandangan mereka tentang salah satu usulan SIDRP (Strategic Inftastructure and Development Reform Program) untuk pembangunan terminal pertanian. Para perusahaan -mengakui bahwa ini merupakan prakarsa yang bagus, namun apabila berlokasi eli Sidoarjo seperti elirencanakan, maka akan terlalu jauh dari para produsen yang notabene merupakan pihak pertama yang ingin elibantu.

    Masalah-masalah pungutan ilegal dan keamanan cukup jelas, namun tidak demikian halnya dengan pemecahannya. Sejak tahun 1998, suatu peternakan udang eli Tuban telah kehilangan sampai dengan 50% dari produksinya oleh karena penjarahan, dan para petani kopi terpaksa memanen

    tanaman mereka lebih awal- membiarkan mutu dan harga yang lebih rendah- untuk menghindari keadaan seperti itu. Tentang pungutan ilegal berbagai contoh diberikan oleh sektor swasta pada

    setiap diskusi mengenai jenis, metoda, jumlah dan pihak penerima pembayaran-pembayaran tersebut. Pelaku usaha sepakat dalam merekomendasikan penegakan hukum, namun mereka

    pesimis bahwa ini metupakan pemecahan realistis, mengingat dalam banyak hal masalahnya berada di pihak penguasa.

    Memperbaiki fongsi koordinasi antar pemerintah daerah adalah penting, terutama untuk meningkatkan perdagangan dalam negeri. Akses kepada pasar merupakan kebutuhan dasar bagi pelaku usaha baik skala besar maupun kecil. Pada lamp iran laporan ini kami telah menyusun informasi tentang forum-

    12

  • Memperbaiki Iklim Usaha di Jawa Timur

    forum pemerinrah daerah yang ada di Jawa Timur. Ada berbagai forum kelompok dan beberapa kooperasi bilateral, misalnya antara Surabaya dan Sidoarjo. Forum-forum ini hendaknya didorong

    untuk memperluas isu-isu di luar masalah sosial dan politik, tetapi juga mencakup investasi dan

    perdagangan. Belum lam~ ini Jawa Timur telah memprakarsai suatu forum tentang UPT (Unit Pelayanan Terpadu) untuk berbagi praktek-praktek terbaik dalarn perizinan usaha.

    Forum untuk Iklim Investasi dan Perdagangan jawa Timur yang diadakan pada tanggall ]uni 2004 hendaknya digunakan sebagai titik awal ke arab dialog publik-swasta yang lebih baik dan lebih teratur untuk memecahkan isu-isu tersebut. Laporan ini mengangkat beberapa isu awal, dan karni berharap bahwa laporan ini dapat menyajikan pemaharnan yang bermanfuat, khususnya bagi pemerintah propinsi dan pemerinrah daerah di Jawa Timur dalarn upaya mereka unrukmeningkatkan lingkungan usaha di daerah mereka.

    13

  • 1 I LATAR BELAKANG DAN TUJUAN

  • LATAR BELAKANG DAN TUJUAN

    Laporan ini menyajikan hasil penelitian yang diadakan oleh Bank Dunia dan The Asia Foundation

    ugtuk mengidentilikasikan hambatan-hambatan terhadap perdagangan dan investasi di Jawa Timur.

    Kegiatan ini diprakarsai oleh Bank Dunia dan The Asia Foundation, dengan beberapa tujuan pen-

    ring: (i) untuk mendukung partisipasi sektor swasta di dalam proses perencanaan publik berkai-

    tan dengan bantuan potensial Bank Dunia bagi proyek-proyek infrastruktur; (ii) untuk memberi

    kesempatan kepada sektor swasta untuk mengurarakan keluhan-keluhan mereka kepada pemerin-

    tah daerah dan membuat rekomendasi-rekomendasi untuk memperbaiki iklim investasi; dan (iii)

    untuk mendorong peningkatan koordinasi antara pemerintah daerah dalam memicu perdagangan

    antar d~erah. Peranan Tim Asia Foundation I Bank Dunia ialah mengidentilikasikan hambatan-hambatan terhadap perdagangan dan investasi dan untuk memfasilitasi kegiatan-kegiatan untuk

    memperkenalkan suatu proses berkelanjutan dan dapat diulangi tentang bagaimana pemerintah

    daerah dapat bekerja sama dengan sektor swasta dalam menciptakan iklim usaha yang kondusi

    Kegiatan ini dilaksanakan dengan menyesuaikan beberapa aktifitas kegiatan Strategic Infrastruture and Development Reform Program (SIDRP) Pemerintah Propinsi Jawa Timur. Proyek SIDRP mem-punyai dua tahap, yaitu: pertama ialah pembentukan suatu visi strategis, yang secara konkrit akan

    diikuti dengan rencana-rencana pembangunan regional yang dikoordinasikan oleh Pemerintah

    Propinsi Jawa Timur dan didukung oleh ke-38 pemerintah daerah di propinsi tersebur. Kedua ialah

    proyek-proyek investasi oleh lembaga-lembaga donor, seperti Bank Dunia maupun donor-donor

    lainnya. Penelitian yang disajikan di sini bermuara pada tahap persiapan SIDRP: menetapkan visi

    strategis dan rencana-rencana pembangunan regional. Adalah sangat penting bahwa suara sektor

    swasta, sebagai stakeholder dalam proyek ini, diwakili di dalam kelompok-kelompok kerja diketuai oleh pemerintah di bidang pembangunan perekonomian dan infrastruktur daerah.

    Di samping itu hambatan-hambatan terhadap perdagangan antar daerah telah meningkat sejak di-

    perkenalkannya otonomi daerah sebagai akibat peraturan-peraturan daerah baru dengan maksud

    meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Dalam laporan yang dipusatkan pada Jawa Timur

    ini, hambatan-hambatan terhadap perdagangan dalam negeri ditemukan merupakan hambatan be-

    sar terhadap pertumbuhan usaha. Tim Asia Foundation dad Bank Dunia mengangkat isu tersebut

    melalui laporan ini dan di dalam suatu Forum Jawa Timur yang diselenggarakan pada bulan Juni

    2004 sebagai bagian proyek ini. Forum tersebut telah menghadirkan 400 pejabat pemerintah (kota,

    kabupaten dan propinsi) serta pelaku usaha. Hasil forum tersedia dalam bahasa Indonesia'. Ham-

    batan-hambatan terhadap perdagangan dan investasi yang disoroti dalam temuan-temuan peneli-

    tian juga dibahas dalam talk show di radio dan dalam lokakarya-lokakarya tingkat kabupaten yang disponsori oleh The Asia Foundation.

    Fomm jawa nmur untuk Iklim !nvmasi dan Pmlagangan yang Kondt~.sif dan Pmyiapan SJDRP, Bank Dunia dan The Asia Foundation

    16

  • Memperbaiki lklim Usaha di ]awa Timur

    Gambar 1. PetaJawa Timur

    P. Bawean .._ __ ./

    LautJawa

    SAMUDRA INDONESIA

    Koridor-koridor perdagangan

    17

    PETA JAWA TIMUR INDONESIA

    KEP. KANGEAN ...

  • Rata-rata tahun pendidikan sekolah 2002

    Penduduk tanpa akses terhadap sarana keseharan % 2002

    Penduduk tanpa akses terhadap air bersih % 2002

    Penduduk tanpa akses terhadap sanitasi %2002

    Rumah tangga dengan lantai tanah 2002 (%)

    Balita kurang gizi. (%)

    Penduduk 2003

    Angka perrumbuhan penduduk 2000 -2003

    Latar Belakang dan Tujuan

    Tabell.I Indikator-Indikator Pembanguan Jawa Timur

    Jawa Timur

    226,957

    6,443

    3.4

    2.8

    6.5

    22.2

    36.7

    31.5

    Indo-nesia

    1,539,579

    7,262

    4.07

    2.6

    7.1

    23.1

    44.8

    25.0

    Peringkat (30 Prov)

    2

    14

    21

    13

    3

    25

    9

    4

    18

    t

    t t

    t

    t

    t

    t

    t

    Jawa Timur dibandingkan

    195,762 (2001)

    5,593 (2001)

    3.5 (2001)

    2.8 (2001)

    4,989 (2002)

    5.9 (1999)

    17.1 (1999)

    43.0 (1999)

    31.9 (1999)

    Sumber: Statistik Indonesia (BPS 2003). dan Laporan Pembangunan Manusia lndonesiat 2004 (BPS, BAPPENAS, UNDP 2004)

    18

    Versus Periode Terakhir

    t 16 13

    t 15 11

    t -2 5

    t -3 9

    t 6 17

    10 10

    t 30 7

    t -15 -14

    -1 n/a

    12

  • 2 I METODOLOGI Desk Study Survey

    Oiskusi Kelompok Terfokus

    Studi Kasus

  • METODOLOGI

    Kegiatan pengumpulan data dilakukan mulai bulan Oktober 2003 sampai dengan bulan

    Maret 2004 dan mencakup semua kota dan kabupaten di Jawa Timur. Pilihan metodologi

    didasarkan atas jenis-jenis informasi dan data yang dicari serta sumber-sumber informasi

    yang tersedia. Jenis-jenis informasi yang dicari serta metoda-metoda yang digunakan dapat

    dilihat pada Tabel berikut ini.

    Tabel2.1 Metoda-Metoda Pengumpulao Data dao Jenis-Jenis serta Sumber-Sumber Informasi

    Informasi umum tenrang kondisi-

    kondisi usaha di daerah dan me-

    penelitian, statistik-statistik, kliping

    surat kabar, dan Internet

    Data primer yakni responden meru-

    pakan pelaku usaha yang dipilih secara

    Survey (Total responden = 103

    orang)

    kanisme koordinasi antar pemerintah acak/random serta perwakilan aparat

    daerah pemerintah dari forum-forum koordi-

    Informasi tentang hambatan-ham-

    batan perdagangan dan investasi di sektor-sektor

    Studi Kasus

    nasi ada

    Pelaku usaha sebagai key informan, yang Diskus Kelompok

    sengaja dipilih berdasarkan sektor yang terfokus (FGD) (Total = 7 FGD

    sarna = 527

    lnforman kunci dari beberapa unsur Wawancara mendalarn (Total

    baik pelaku usaha dan pelaku lainnya informan kunci = 59 orang)

    yang mendukung kegiatan usaha sepeni

    pengelola kawasan industri atau kope-

    rasi yang sengaja dipilih berdasarkan

    inlormasi kbusus dibutubkan

    20

  • Memperbaiki Iklim Usaha di Jawa Timur

    Desk Study

    Kegiatan utama dalam metode ini adalah mengumpulkan semua data sekunder yang terkait

    dengan ekonomi di Jawa Timur. Sumber data sekunder yang dihimpun dalam kegiatan ini yakni :

    Hasil-hasil penelitian, makalah-makalah seminar baik yang ditulis oleh LSM, lembaga pene-

    litian maupun donor-donor asing mengenai Jawa Timur

    Data-data resmi dari pemerintah baik pusat seperti BPS maupun daerah seperti Kota,

    Kabupaten maupun Provinsi Dalam angka, PDRB masing-masing Kota dan Kabupaten,

    peraturan-perturan pemerintah daerah.

    Informasi dari media massa baik surat kabar, a tau media elektronik termasuk internet.

    Data-data sekunder tersebut terutama digunakan untuk memetakan kondisi-kondisi ekonomi di

    Jawa Timur pada tingkat makro.

    Survey

    Survey dilakukan selama bulan Oktober 2003 sampai dengan Januari 2004. Informasi utama yang

    dikumpulkan melalui kegiatan survey ini adalah pertama mengenai persepsi pelaku usaha terhadap

    beberapa aspek yakni perizinan, infrastruktur, pungutan dan aspek keamanan usaha. Kedua yakni

    informasi mengenai efektivitas koordinasi yang terjadi antar pemerintah Kota dan Kabupaten dan

    juga dengan pemerintah provinsi di Jawa Timur.

    Informasi mengenai persepsi pelaku usaha dijaring melalui daftar pertanyaan (kuesioner), semen-

    tara mengenai efektivitas koordinasi dilakukan melalui wawancara berdasarkan daftar pertanyaan

    terbuka yang telah disiapkan sebelumnya.

    Adapun responden dari survey ini adalah 103 responden dari unsur pelaku usaha yang berasal dari

    11 sektor. Adapun karakteristik responden adalah sebagai berikut :

    2Sektor-scktor tcrscbm adalah agrobisnis, Jasa non pcrdagangan, industri kayu, kcmjinan, logam, indw;tri mabnan dan indw;tri dalam katagori lain, pcrdaganga.n, pcrtambang:m, industri tcksril dan jasa tr:msporrasi.

    21

  • Merodologi

    Dari Tabel 2.2 di atas maka jelas babwa mayoritas

    responden (49.9%) dalam studi ini memiliki omset

    kurang dari 500 juta rupiab. Sementara itu, melihat

    jumlab tenaga kerja, survey ini juga menunjukkan

    babwa mayoritas responden (79.6%) mempunyai

    kurang dari 100 orang tenaga kerja. Dengan demiki-

    an, melihat omset usaba serta jumlab tenaga kerja

    mereka, mayoritas responden dalam survey ini berada

    dalam kategori pengusaba kecil dan menengab.

    Sementara itu, informasi mengenai efektivitas koor-

    dinasi an tar pemerintab di Jawa Timur diperoleh dari

    beberapa sumber yang mewakili beberapa forum

    koordinasi. Forum-forum tersebut dapat dibedakan

    dalam dua kelompok yakni pertama forum yang

    berada di bawab koordinasi pemerintab propinsi dan

    Tabel 2.2 Responden menurut Nilai Omset Usahal Tahun

    Omset Usaha (Rp) Persentase

    Lebih dari I milyar 32 o/o

    500 juta- I milyar 14,6 o/o

    I 00 juta- 500 juta 37,2 o/o

    Kurang dari I 00 juta 12,6 o/o

    Total 100%

    Tabel 2.3 Jumlah Karyawan Respond en

    Jumlah Karyawan Persentase

    Lebih dari 100 orang 20,4 o/o

    20-99 orang 44,6 o/o

    5- 19 orang 35 o/o

    Total I 00%

    kedua adalab forum yang merupakan prakarsa pemerintab Kota dan Kabupaten di Jatim. Fo~um kategori pertama ada 4 yakni Badan Koordinasi Wilayab (Bakorwil), Dinas Perindustrian dan

    Perdagangan, Biro Kerjasama dan Hukum serta Badan Pengelolaan Dana dan Elektronik (BPDE).

    Sementara forum kategori kedua diantaranya APEKSI dan forum-forum bilateral.

    Diskusi Kelompok Terfokus (Focus Group Discussions)

    Diskusi kelompok terfokus (FGD) dilakukan terhadap pelaku usaba yang ada di Jawa Timur. Peser-

    ta FGD seluruhnya berjumlab 527 pelaku usaba baik mikro sampai menengab yang terbagi dalam

    7 kali FGD. Pada setiap kali FGD peserta yang hadir adalab merupakan pelaku usaba dari be-

    berapa wilayab di sekitar tempat FGD dilaksanakan. Seluruh peserta merupakan pelaku usaba dari

    beberapa sekror usaba yang cukup menonjol pada wilayab tersebut. Para peserta kemudian dibagi

    dalam kelompok-kelompok berdasarkan sektor. Sehingga dapat secara mendalam mendiskusikan

    persoalan dalam pengembangan usaba mereka pada masing-masing sektor.

    Diskusi pada setiap sektor dimulai dengan menguraikan rantai tata niaga pada komoditas tertentu.

    Kemudian dilanjutkan dengan merinci persoalan yang dihadapi oleh pelaku usaba pada setiap ran-

    tai bisnis. Berdasarkan rincian masalab tersebut kemudian secara partisipatif dibuat kesepakatan

    mengenai prioritas masalab yang sangat mendesak untuk diatasi. Diskusi umumnya ditutup dengan

    mencoba menjaring gagasan dari para pelaku usaba peserta diskusi mengenai solusi-solusi terhadap

    masalab-masalab terutama yang menjadi prioritas utama.

    22

  • Memperbaiki Iklim Usaha di Jawa Ti-mur

    Gambar 2.1 Struktur-struktur Diskusi FGD

    Penjelasan Umum Maksud dan Tujuan FGD

    Problem pacta Setiap Rantai pacta Rantai Bisnis

    . -Usulan Solusi (Rekomendasi) Kegiatan pengumpulan data melalui metode focus group discussion ini dilakukan sebanyak 7 kali di Jawa Timur. Tempat FGD ditentukan berdasarkan (a) sebaran wilayab (b) jarak tempub. Jangkauan

    area asal peserta per FGD dibatasi paling banyak 5 kota!kabupaten dan jarak tempub asal peserta

    ke tempat FGD maksimal 3 Jam. Peserta diskusi yang hadir merupakan pelaku usaba dari wilayab

    sekitar pelaksanaan diskusi tersebut. Adapun 7 titik yang dimaksud adalab sebagai berikut :

    FGD 1 mencakup Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten dan Kota Pasuruan , dan Kabupaten

    dan Kota Mojokerto3;

    FGD 2 mencakup Kabupaten dan Kota Kediri, Kabupaten Tulung Agung, Kabupaten

    Nganjuk, dan Kabupaten Jombang; FGD 3 mencakup Kabupaten dan Kotamadaya Malang, Kabupaten dan Kota Blitar, dan

    Kota Baru;

    FGD 4 mencakup Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Bangkalan, dan

    Kabupaten Sumenep;

    FGD 5 mencakup Kota Surabaya, Kabupaten Gresik dan Kabupaten Lamongan;

    FGD 6 mencakup Kabupaten ]ember, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Situbondo, Kabu-

    paten Bondowoso, dan Kabupaten Banyuwangi;

    FGD 7 mencakup Kabupaten dan Kota Madiun, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Ngawi

    dan Kabupaten Magetan;

    3Kom merujuk pada wilayah perkotaan dan Kabupaten merujuk pada wilayah pedesaan

    23

  • Metodologi

    Studi Kasus

    Pengumpulan informasi melalui indepth interview didasarkan atas pertimbangan bahwa masih ter-dapat "beberapa informasi yang sulit untuk digali melalui kegiatan survey, desk study maupun focus

    group discussion. Informasi yang belum tergali melalui metode sebelumnya tenitama menyangkut

    informasi yang sangat spesifik pada setiap sektor serta yang sifatnya relatif sensitif khususnya bagi informan.

    lndepth interview dilakukan terhadap sek:itar 6 sampai 10 orang informan pada setiap indepth

    interview. Total jumlah key infonnan pada kegiatan ini adalah 59 orang. Adapun indepth interview dilakukan di daerah sebagai berikut:

    Wawancara mendalam 1 mencakup Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, dan Kabu-paten Pasuruan

    Wawancara mendalam 2 mencakup Kabupaten Pacitan; Wawancara mendalam 3 mencakup Kabupaten Trenggalek;

    Wawancara mendalam 4 mencakup Kabupaten Tuban; Wawancara mendalam 5 mencakup Kabupaten Bojonegoro;

    Pengamatan yang lebih mendalam juga dilakukan dengan secara langsung peneliti mengikuti jalur pengiriman barang. Upaya mengikuti jalur pengiriman barang ini terutama di lakukan untuk

    mendapatkan gambaran secara nyata mengenai hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pelaku

    usaha dalam jalur perdagangan ini. Adapun jalur yang diikuti yakni Malang menuju Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya yang mengangkut kayu.

    24

  • 3 I PROFIL EKONOMI JAWA TIMUR Pertumbuhan & Lapangan Kerja Perincian Geogra

    Perincian Sektoral

    Ekspor Jatim

  • PROFIL EKONOMI JAWA TIMUR

    Pertumbuhan dan Lapangan Kerja

    Jawa Timur merupakan pusat kunci pertumbuhan di kawasan Timur Indonesia, karena ia memenuhi peranan sebagai pintu gerbang untuk perdagangan antara kawasan barat dan ka-

    wasan timur Indonesia. Dengan penduduk berjumlah sekitar 35 jura (BPS, 2003), propinsi Jawa Timur merupakan penyumbang besar kepada PDB nasional, dengan 196,5 trilyun ru-

    piah (harga-harga sekarang untuk tahun 2001) per tahun, atau lebih dari 13% Produk Do-mestik Bruto (PDB) nasional.

    Angka pertumbuhan ekonomi Jawa Timur sangat mirip dengan angka keseluruhan nasional. Pada tahun 1998, dimana dampak krisis mencapai puncaknya, pertumbuhan ekonomi indo-

    nesia minus, demikian pula Jatim. Bahkan pada saat itu kondisi pertumbuhan ekonomi di Jatim lebih buruk. Tahun 1999 dan seterusnya gerak pertumbuhan mengalami kenaikan dan

    sejak tahun 2000 cenderung stabil walaupun tidak terlalu tinggi.

    Grafik 3.1 Pertumbuhan EkonomiJawa TmlurTabun 1998-2002

    10,---------------------------------__..,_ Nasional

    5r-------~==~~~~====~~==~~----0+-----~7~~-.-----.-----.-----.

    1998 f999 2000

    -5 +----//--H---------10+---.hr----------------------------

    -15 +--;;'It-------------

    ---..- Jawa Timur

    2001 2002

    -20~---------------------------------

    Sumber: CBS, 2002

    Melihat kontribusi persekror terhadap PRDB Jawa Timur, dapat dilihat bahwa pangsa sek-tor pertanian telah menurun selama lima tahun terakhir, sementara pangsa sekror industri meningkat dengan mantap. Sektor jasa juga menunjukkan kenaikan, dan merupakan pe-

    nyumbang terbesar terhadap PRDB.

    26

  • c "' r:n c "' ..c E " t/1 ~ 2

    c "' ..c " ..c E " t: ., 0..

    60

    50

    40

    30

    20

    10

    0

    1983

    15

    10

    5

    0

    -5

    -10

    -15

    -20

    -25

    1983

    Memperbaiki Iklim Usaha di Jawa Timur

    Gamhar 3.2 Sumbangan terhadap PRDB menurut Sektor

    Jasa

    ---+----- lndustri

    -- Pertanian

    _.._ -----.._ ..........__/ -

    _.- __./

    1988 1993 1998 2003

    Gambar 3.3 Pertumbuhan Ekonomi menurut Sektor

    Jasa

    ---------- lndustri

    -- Pertanian

    1988 1993 1998 2003

    Sumber: BPS, berbagai edisi

    Sektor Jasa, yang mengelompokkan hotel, restoran, niaga, transportasi dan komunikasi, memberi

    peranan yang semakin penting kepada Jawa Timur di kawasan timur Indonesia. Tidak kurang dari

    lima hotel berbintang lima terdapat di sini, di samping sejumlah besar hotel berbintang empat dan

    berbintang tiga, yang semuanya memberi sumbangan kepada nilai tambah sektor ini.

    27

  • Profil Ekonomi Jawa Timur

    Perdagangan, bersama-sama dengan transportasi dan komunikasi, juga mempunyai peranan yang

    sangat penting dalam ekonomi Jawa Timur. Sekitar 9% dari total nilai ekspor Indonesia dilakukan melalui pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya (Panggabean, dkk., 2003). Demikian pula, Bandara

    Juanda tidak saja melayani penerbangan dalam negeri ke kawasan barat dan kawasan timur Indo-nesia, tetapi juga menfasilitasi paling sedikit 35 penerbangan internasional setiap minggu. Bandara

    tersebut juga sedang mengalami perluasan besar.

    Ketiga sektor tersebut di atas menunjultkan asimetri di dalam jumlah tenaga kerja yang dipeker-jakannya. Pada tahun 1999, dari seluruh angkatan kerja Jawa Timur sebesar 17.554.632, 46,18

    persen bekerja di bidang pertanian, 22,32% di bidang industri, 12,70% di bidang jasa dan 8,80%

    di bidang perdagangan4

    Gambar 3.4 Distribusi Sektoral PRDB Jawa Timur, 2002

    6%

    Pertanian Transpotasi & komunikasi Listrik, gas dan air bersih lndustri Pengolahan - Jasa- jasa -

    - Perdagangan, hotel dan restoran \\\' Konstruksi

    R1 Pertambangan & penggalian

    D Keuangan, persewaan & jasa perhubungan

    9%

    Sumber: Data PDRB dio!ah, BPS, Jawa Timur, 2002

    Jika kita melihat perbandingan pada Gambar 3.4 diatas, ada dua aspek yang jelas di dalam pola sek-toral. Pertama, ada sektor yang memberi sumbangan rendah terhadap nilai tambah kepada PRDB akan tetapi mempekerjakan angkatan kerja yang besar, yaitu: pertanian. Berlawanan dengan itu ada sektor-sektor lain yang memberi sumbangan nilai tambah relatif tinggi namun mempekerjakan jumlah angkatan kerja relatif rendah, yaitu: sektor-sektor industri dan jasa.

    4hctp:l/cnglish.d-infokom-jatim.go.idleastjava.asp, di download pada unggall Desember 2003.

    28

  • Memperbaiki Iklim Usaha di Jawa Timur

    Perincian Geografis

    Dalam arti spasial, juga ada ketidakimbangan dalam distribusi ekonomi. Lebih dari 20% ekonomi

    Jawa Timur terpusat di Surabaya, dan jika kita memperluas ini dengan mencakup daerah pinggi-ran kota Surabaya, atau yang disebut daerah "Gerbangkertasusila" (Gresik, Bangkalan, Mojokerto,

    Surabaya, Sidoarjo dan Lamongan), hampir 40 persen dari ekonomi propinsi tersebut terpusat

    dalam daerah ini.

    Gambar 3.5 PRDB menurut Sektor Usaha di Kota dan Kabupaten di Jawa Timur

    Kota Blitar Kota Mojokerto Kota Pasuruan Pacitan Trenggalek Kota Madiun Pamekasan Kota Probolinggo Madiun Magetan -Bondowoso -Bangkalan -Sam pang -Ngawi -Ponorogo -Situ bon do -Nganjuk -Blitar -Sumenep -Bojonegoro -Lumajang -Lamongan -Jombang -Mojokerto -Probolinggo Tulungagung

    Kediri

    Tuban

    Banyuwangi

    Jember

    Kota Malang

    Malang .c Sidoa~o ., ~

    ] Kota Kediri 0 Kota Surabaya ~

    0 2000000 4000000 6000000 8000000 10000000 12000000 14000000 milyarRp

    Sumber: Jawa 1imur BPS

    29

  • Profit Ekonomi Jawa Timur

    Dalam arti sektoral-spasial, ekonomi Jawa Timur dapat digolongkan ke dalam empat koridor, mas-ing-masing dengan ciri-ciri yang berbeda. Ini ditunjukkan pada peta di bab pertama. Koridor per-tama mencakup daerab-daerab Blitar, Kota Blitar, Gresik, Malang, Kota Malang, Mojokerto, Kota

    Mojokerto, Pasuruan, Kota Pasuruan, Sidoarjo, dan Kota Surabaya. Koridor kedua mencakup

    Jombang, Kediri, Kota Kediri, Madiun, Kota Madiun, Magetan, Nganjuk, Pacitan, Trenggalek, Ponorogo, dan Tulungagung. Koridor ketiga terdiri dari Banyuwangi, Bondowoso, Lumajang,

    Jember, Probolinggo, Kota Probolinggo, dan Sirubondo. Koridor keempat termasuk Bangkalan,

    Bojonegoro, Lamongan, Ngawi, Pamekasan, Sampang, Sumenep, dan Tuban. Suatu analisis yang menggunakan metoda LQ (location quotient) yang dilakukan oleh tim SIDRP menunjukkan babwa

    masing-masing koridor mempunyai sektor-sektor ekonomi dinamis yang berbeda-beda.

    Tabel3.1 Sektor-sektor ekonomi di masing-masing Kabupaten dan Kota menurut Koridor

    KABUPATEN/KOTA A B c D E F G H I J K L M N 0 p u R s T u v w X y fifclri'd'iif''i~ ,g~ . ,: ll / . c: 9':: , > Iii

  • Memperbaiki Iklim Usaha di Jawa Timur

    A Tanaman Pangan f Minyak dan Gas

    K Pengolahan Kayu p Mesin-mesin u Hotei-Restoran Bumi

    B Tanaman Perkebunan G Non Minyak dan Gas

    L Kertas Q Jndustri lainnya v Transportasi Bumi c Ternak H Mineral M Kimia R listrik, Gas dan Air w Komunikasi

    D Produk-produk Pengolahan Makanan N Semen s Konstruksi X Jasa Keuangan kehutanan

    E Perikanan J Tekstil 0 Logam T Niaga y Jasa-jasa lain

    Sumber: SIDRP

    Perincian Sektoral

    Sektor Pertanian

    Pertumbuhan maupun sumbangan sektor pertanian dalam PDRB masih rendah. Namun demikian,

    Jawa Timur tetap merupakan satu salah lumbung pangan utama Indonesia. Hal ini dimungkinkan

    oleh karena kebanyakan tanah pertanian di propinsi ini digunakan untuk tanaman pangan,

    khususnya padi.

    31

  • Profil Ekonomi Jawa Timur

    Di samping tanaman pangan, sub-sektor perikanan juga cukup penting. Jawa Timur memiliki

    potensi di bidang perikanan !aut (penangkapan ikan) dan di bidang budidaya perikanan, baik di

    daerab rawa maupun di laban yang lebih kering. Panjang garis pantai yang cukup besar di tiga dari

    empat koridor menunjukkan sumber daya alam !aut yang berlimpab. Potensial ini juga didukung

    oleh adanya tempat pelelangan ikan (TPI) ukuran besar, di Brondong (Lamongan) dan Muncar

    (Banyuwangi). Pembudidayaan air payau secara intensif, terutama untuk udang, gurame dan ban-

    deng, kebanyakan dilakukan sepanjang pantai utara (antara Tuban dan Banyuwangi), walaupun

    juga terdapat sejumlab kecil pembudidayaan udang intensif di daerab Malang Selatan. Perikanan

    sepanjang pantai selatan tidak dieksploitasikan secara penuh akibat kurangnya pembangunan di

    daerab ini.

    Sektor Industri

    Walaupun pertumbuhan di sektor industri pengolaban menunjukkan kecenderungan menurun,

    sektor ini tetap sangat penting dalam sumbangannya kepada PDB Jawa Timur. Peranan menon-

    jol dari sektor industri pengolaban diakibatkan oleh jumlab tinggi industri besar di Jawa Timur,

    seperti industri logam dan mesin, industri rokok, industri pengolaban pangan dan industri kimia.

    Kebanyakan industri pengolaban skala besar di Jawa Timur adalab Badan Usaba Milik Pemerintab

    (BUMN) atau Perusabaan Penanaman Modal Asing/Domestik (PMNPMDN).

    Industri besar ini terse bar di ban yak lokasi di Jawa Timur, walaupun sebagian besar berlokasi dekat

    Surabaya (Gresik, Pasuruan, Mojokerto, dan Sidoarjo). Alasan begitu banyak industri besar berlo-

    kasi dekat Surabaya ialab babwa infrastruktur yang tersedia untuk mendukung kegiatan-kegiatan

    seperti itu relatif!ebih baik.

    Peranan strategis sektor industri pengolaban ialab kemampuannya untuk memacu pertumbuhan

    lebih luas di dalam ekonomi Jawa Timur dan menciptakan lapangan kerja. Potensi ini dimung-

    kinkan hila dilihat babwa kaitan-kaitan ke belakang dan ke depan dari sektor industri pengolaban

    relatiflebih kuat daripada sektor-sektor lainnya. Hasil-hasil suatu analisis masukan-keluaran (in-

    put-output atau /-0) menunjukkan babwa beberapa kategori industri pengolaban memiliki kaitan

    ke belakang dan ke depan yang cukup tinggi.

    32

  • Memperbaiki lklim Usaha di Jawa Timur

    Tabd 3.2 Tingkat Kaitan ke Bdakang (Backward) dan ke Depan (Foreward)

    ~.;J I, -

    ~[fu ' ~ ...... ] I ""''- w I ~ ~)}rfffu I ---

    1 Beras 0,76 0,81

    2 Tanaman pangan 0,85 0,79

    3 Tanaman pertanian lainnya 0,79 0,85

    4 Ternak beserta produk-produknya 1,11 0,92

    5 Kehutanan 0,89 0,73

    6 Perikanan 0,74 0,80

    7 Pertambangan dan penggalian 1,19 1,073

    8 Industri makanan dan minuman 1,03 1,18

    9 Industri-industri lain 2,43 1,5

    10 Penyulingan minyak mentah 1,10 1,38

    11 Listrik, gas dan air minum 0,93 1,18

    12 Konstruksi 0,68 1,33

    13 Perdagangan 1,18 0,98

    14 Restoran dan Hotel 0,85 1,21

    15 Transportasi dan komunikasi 1,46 1,01

    16 Lembaga-lembaga keuangan dan jasa 0,86 0,91

    17 Pemerintahan umum 0,67 0,68

    18 Jasa-jasa 0,79 0,98 Sumber: Pendekatan Masukan-Keluaran (Input- Output) Sektor-Sektor, BPS 2003, diolah

    Sektor perindustrian di Jawa Timur relatif memiliki kaitan lebih kuat ke belakang (hulu) dan ke

    depan (hilir) daripada sektor-sektor lainnya. Ini mengindikasikan bahwa perubahan-perubahan di dalam sektor industri pengolahan akan mempengaruhi secara signifikan pembangunan sektor-sek-

    tor lain. Yaitu, pertumbuhan di sektor industri akan memberi efek kelimpahan positif, oleh karena akan diikuti oleh pertumbuhan di sekror~sekror lain, seperti dapat dilihat pada Gambar 3.6

    33

  • Profil Ekonomi Jawa Timur

    Gam bar 3.6 Sektor-sektor Ekonomi di Jawa Timur dengan Kaitan Relatif Kuat ke de pan dan ke belakang

    Transportasi dan Komunikasi

    Restoran dan Hotel

    Perdagangan

    Konstruksi

    Ustrik, gas dan air

    Minyak olahan

    lndustri lainnya

    Makanan & Minuman

    Pertambangan

    Peternakan

    Sumber: Pendekatan Masukan-Keluaran Sektor-Sekfor, BPS 2003, diolah

    I I

    I I

    I I

    I I I

    I I I

    I

    I I I

    Keterikatan Kebelakang Keterikatan Kedepan

    Berdasarkan analisis yang menggunakan indeks LQ menunjukkan bahwa pembangunan sektor industri tetap terjadi di pusat-pusat pertumbuban seperti Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan, Mojokerto,

    dan Gresik. Hal ini dapat diharapkan berperan penting dalam mendorong pertumbuban ekonomi di daerah ini secara lebih luas.

    Sektor Jasa

    Sejak ktisis ekonomi tahun 1998, sektor perdagangan, hotel dan restoran telah menunjukkan angka

    pertumbuban tertinggi di Jawa Timur. Nilai tambah paling besar di sektor ini berasal dari sub-sektor perdagangan. Pertumbuban pesat di sektor ini akibat hambatan-hambatan masuk yang relatif rendah ke dalam sub-sektor tersebut, oleh karena tidak begitu padat modal seperti sektor manufaktur.

    Kebanyakan pertumbuban di sektor perdagangan berlokasi di daerah-daerah perkotaan. Selama beberapa tahun terakhir konstruksi pusat-pusat perbelanjaan dan ruko, sebagai tempat perdagangan,

    sangat pesat. Di Surabaya, dalam tiga tahun terakhir telah terjadi pembangunan sejumlah

    hypermarket dan supermall, seperti Indogrosir, Tunjungan Plaza IY, Giant, Pakuwon Supermal dan Trade City Mal, maupun Carrefour.

    Dalam arti ruang, daerah-daerah berstatus kota mendominasi sektor perdagangan: kota-kota Surabaya, Malang, Kediri, Madiun, Mojokerto, Pasuruan dan Probolinggo. Di daerah-daerah ini bangunan pusat perbelanjaan dan rumah-toko juga cukup pesat. Ini mengindikasikan bahwa para

    pelaku usaha mempunyai harapan positif ten tang prospek-prospek sektor perdagangan.

    34

  • Memperbaiki Iklim Usaha di Jawa Timur

    Sektor perdagangan di kota-kota tersebut kebanyakan dijalankan oleh usaha kecU dan menengah

    (UKM). Lingkungan usaha di kota-kota tampaknya mendukung UKM dengan tiga cara: permintaan tinggi mengingat konsentrasi penduduk, fasilitas infrastruktur lebih baik daripada eli daerah perkotaan atau pedesaan, akses terhadap sumber-sumb~r pembiayaan (formal) lebih baik, dan hambatan-hambatan untuk masuk ke sektor informal rendah.

    Peranan sektor perdagangan sangat penting, terutania dalam menarik pembangunan sektor-sektor lainnya. Ini terbukti oleh analisis masukan-keluaran yang menunjukkan bahwa kaitan-kaitan

    dengan sektor-sektor hulu relatif tinggi. Sektor ini mempunyai peranan penting di dalam proses penyaluran barang yang dihasilkan oleh sektor-sektor lain.

    Ekspor Jawa Timur

    Sesudah mengalami defisit perdagangan pada tahun 1997, ekspor-ekspor Jawa Timur mulai

    meningkat kembali pada tahun 1998. Akan tetapi,.pada tahun 2002 nUai ekspor Jawa Timur kembali menurun dengan 6,71% dariUS$ 5,77 milyar pada tahun 2001 menjadi US$ 5,38 milyar

    pada tahun 2002. Menurut data BPS untuk tahun 2002, nilai ekspor Jawa Timur mencapai 9,4% dari total ekspor nasional sebesar US$ 57,16 milyar. Selama kurun waktu 1999-2002, rata-rata

    sumbangan ekspor Jawa Timur terhadap total nasional mencapai 9,58%.

    Tabel 3.3 Nilai Ekspor dao lmpor Jawa Timur 1997-2002

    ~~- -- _ _j~~~~=f-'(lJG1\~-, __ '~ -

    ' _I

    1997 4.236.613.055 6.47 7.334.143.528 28,58

    1998 5.335.308.251 25.93 3.761.954.797 -48,71

    1999 4.655.601.739 -12.74 3.655.786.735 -2,82

    2000 5.766.242.301 23.86 4.862.534.635 33,01

    2001 5.770.579.896 0.08 4.542.947.899 -6,57

    2002 5.383.203.943 -6.71 5.046.115.459 11,08

    Sumber: Jawa 11mur BPS

    Komoditas-komoditas yang memberi sumbangan terbesar kepada ekspor Jawa Timur ialah produk pulp, kertas, furniture dan produk kayu olahan, serta produk alat-alat listrik. Walaupun sumbangan mebel dan produk hasil olahan kayu terhadap ekspor Jawa Timur tetap cukup tinggi, pertum-

    buhan produk-produk tersebut relatif menurun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kenyataannya menurut data dari kantor Bank Indonesia yang ada di Surabaya, kayu lapis menciut

    dengan 6,70% pada triwulan ketiga tahun 2003 dibandingkan dengan kurun waktu yang sama

    pada tahun sebelumnya.

    35

  • US$ ribu

    700,000

    600,000

    500,000 '

    400,000

    300,000

    I 200,000

    I i

    100,000

    Profil Ekonomi Jawa Timur

    Gambar 3.7 Nilai Ekspor Komoditas Utama Non-Minyak dan Gas Jawa Timur

    -' Kayu olahan

    IJ n Karet Pakaian Kayu Tekstil

    jadi gergaji

    lk Kopi

    '; i

    ., --

    -: i i

    I . ' ; I

    ffi]' ~ Udang Kerajinan Besi Minyak

    Sumber: Statistik Ekonomi dan Finansial Propinsi Jawa limur, Kantor Surabaya, Bank Indonesia

    1997 .----1 1998 '-__j

    1999 2000 LJ 2001

    D 2002

    I

    I

    Tujuan-tujuan mama ekspor Jawa Timur adalah mitra dagang terutama Indonesia: Jepang, Ameri-

    ka Serikat, Singapura, Hongkong, dan Komunitas Eropa. Berdasarkan kapasitas produksi yang

    ada dan peluang-peluang pasar, potensi ekspor Jawa Timur masih dapat dikembangkan, terutama

    ke negara-negara Eropa, Afrika, Amerika Latin dan negara-negara Timur Tengah. Akan tetapi ini

    bukan merupakan pasar-pasar yang mudah untuk dimasuki produk-produk akibat srandar-standar

    perdagangan internasional tertentu yang cukup sulit umuk dipenuhi, seperti standar-srandar mutu

    dan larangan-larangan umuk memakai bahan kimia tertentu dalam produk-produk pertanian.

    Gambar 3.8 Nilai Ekspor Jawa Timur ke 5 NegaraMitra DagangTerutama, 1997-2001

    US$ ribu

    14 Jepang 12 USA 10 Singapura Hong kong 8 D lnggris

    6

    4

    2

    0

    1997 1998 1999 2000 2001

    Sumber: Statistik Ekonomi dan Finansial Propinsi Jaw a limur, Kantor Surabaya, Bank Indonesia 2003

    36

  • 4 I KONDISI INVESTASI DAN PERDAGANGAN ANTAR DAERAH DI JAWA TIMUR

    Kinerja Investasi

    di Jawa Timur

    Perizinan

    lnfrastruktur Fisik

    Pungutan

    Kearn an an

    Perburuhan

  • KONDISI INVESTASI DAN PERDAGANGAN ANTAR DAERAH DI JAWA TIMUR

    Ketika desentralisasi dimulai, pemerintah daerah mulai mengeluarkan regulasi baru untuk

    menambah penghasilan asli daerah (PAD). Dalam perkembangannya, upaya-upaya ini mulai dikritisi berbagai pihak, mengingat banyaknya regulasi yang hanya bertujuan meningkatkan PAD

    justru merugikan masyarakat khususnya kalangan pengusaha, Sehingga, ketika desentralisasi b~rjalan, banyak perda yang dibatalkan. Walaupun desentralisasi adalah sebuah komitmen

    politik yang strategis keberadaannya untuk mendukung pengembangan usaha, namun saat ini

    sebagai tahap awal pelaksanaannya banyak hal tercatat sebagai sesuaru yang perlu diwaspadai.

    Ray5, misalnya, mencatat em pat isu di bawah desentralisasi yang cenderung melemahkan

    persaingan usaha sehat. Yang pertama di antaranya ialah problem dalam penyusunan regulasi yakni lemah dalam identifikasi masalah; kurang mengembangkan alternatif; lemahnya efektivitas

    review terhadap regulasi lokal dan kurang partisipati Kedua masih banyak masalah dalam regulasi lokal itu sendiri yakni lemahnya pemanfaatan retribusi; retribusi pada perizinan usaha kecil. Ketiga distorsi-distorsi perdagangan yang muncul. Keempat kelemahan dalam menjaga netralitas kompetisi.

    Jawa Timur juga menghadapi persoalan yang sama dalam mengembangan iklim usaha yang sehat. Sentralisasi selama ini memang telah membuat inisiatif pemerintah daerah menjadi tidak

    berkembang dan cenderung hanya sebagai operator pembangunan yang hanya menjalankan perintah dalam hal ini dari pemerintah pusat. Pada saar desentralisasi ini dimana inisiatif daerah

    diperkenankan, maka ban yak hal yang harus segera berubah, namun perubahan ini masih berjalan dengan sangat lambat. Sementara tuntutan masyarakat berkembang dengan sangat cepat.

    5oavid Ray, Hasil-hasil konperensi bertema ~ Desentra/isasi, &gulatory Refomi and 1/Je Business Climate," pp. 3-17, PEG-USAID, Jakarra, Agustus 2003

    38

  • Memperbaiki Iklim Usaha di Jawa Timur

    Kinerja Investasi di Jawa Timur

    Kecenderungan investasi di Jawa Timur relatif konsisten dengan yang berlaku di Indonesia secara

    menyeluruh untuk persetujuan-persetujuan pasca krisis untuk penanaman modal asing (PMA) dan

    penanaman modal dalam negeri (PMDN)), kecuali untuk tahun 2000.

    Gambar 4.1 Persetujuan-persetujuan lnvestasi Asing di Jawa Timur, 1997-2002

    Perkembangan Persetujuan PMA Berdasarkan Jumlah Proyek

    2000

    800

    ~ ~

    --.

    1600

    1200

    400

    0

    1997 1998 1999 2000 2001 2002

    Sumber: BKPM 2003, dlolah --------- Jatim

    Perkembangan Persetujuan PMA Berdasarkan Nilai lnvestasi

    US$ Juta

    40

    30

    20

    10

    0

    '\

    \ \___

    .__________

    1997 1998

    ------- Nasional

    -- ~

    1999 2000 2001 2002

    Pada tahun 2000, investasi modal asing dan dalam negeri menunjukkan kecenderungan yang

    sangat berbeda dalam arti jumlah proyek. Terjadi peningkatan tajam dalam jumlah investasi asing

    dan dalam negeri di Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dan di Jawa Barat. Namun trend ini tidak

    tercermin di dalam nilai investasi oleh karena proyek-proyek rata-rata lebih kecil.

    Aspek lain yang perlu diperhatikan dalam data persetujuan investasi ini ialah bahwa baik jumlah

    proyek dan nilai investasi, baik unruk investasi asing maupun domestik, harus dibandingkan dengan

    investasi-investasi nyata. Data Bappenas6 menyebutkan bahwa secara nasional realisasi investasi

    sejak tahun 2000 sampai dengan 2003 persentasenya mengalami penurunan dibandingkan dengan

    persetujuan baik untuk PMA maupun PMDN, yang cukup drastis yakni 94% pada tahun 2000,

    58.8% pada tahun 2001, 25,2% pada tahun 2002 dan 21% pada tahun 2003.

    ~Bisnis Indonesia, 5 Fcbruari 2004

    39

  • Kondisi lnvesrasi dan Perdagangan Antar Daerah di Jawa Timur

    Grunbar 4.2 Persetujuan-Persetujuan Investasi Dalam Negeri di Jawa Timor (1997- 2002)

    Perkembangan Persetujuan PMDN Berdasarkan Jumlah Proyek Perkembangan Persetujuan PMDN Berdasarkan Nilai lnvestasi

    1997 1998 1999 2000 2001 2002 1997 1998 1999 2000 2001 2002

    ---+--- Jatim -------- Nasional ---+--- Jatim -------- Nasional

    Sumber: BKPM 2003, diolah

    Ada persepsi yang berbeda antara para pelaku usaba mengenai iklim usaba di berbagai daerab di

    Jawa Timur. Misa:lnya, sekitar 70% responden di Surabaya menyatakan babwa iklim usaba di wilayab mereka cuktip mendukung, sedangkan hanya 45% dari pelaku usaba di Kabupaten Malang

    menyatakan pendapat yang sama7 Kajian KPPOD8 menunjukkan babwa Kabupaten Gresik dan Kabupaten Sidoarjo diperingkat masing-masing nomor 17 dan 21 dalam peringkatan tabun 2003

    untuk 200 kotalkabupaten.

    7 Survey oleh 11m PSD bekerja sarna dengan Bank Dunia dan The Asia Foundation. 8 Regional Investment Attractivmm: A Survry of Business Prruption, Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (Regional Auronomy Watch), 2003.

    40

  • Memperbaiki Iklim Usaha di Jawa Timur

    Gambar 4.3 Persentase Pelaku Usaha Yang Menyatakan Setuju pada Bahwa Iklim Usaha di Kota/Kabupatennya Mendukung lnvestasi dan Pertumbnban Usaha (%)

    Kt Probolinggo

    Kb Malang

    Kt Kediri

    Kb Bonodowoso

    Kt Malang

    Kt Surabaya

    Kt Blitar

    Kb Lumajang

    Kb Situbondo

    Kb Gresik

    Kb Nganjuk

    Kb Tuban

    Kb Trenggalek

    Kb Lamongan

    Kb B~ngkalan

    Kb Jember

    Kb Sampang

    Kb Pamekasan

    Kb Kediri

    Kb Sumenep

    Kb Banyuwangi

    Kb Tulungagung

    Kb Ponorogo

    Kb Madiun

    Kt Madiun

    Kb Ngawi

    Kb Magetan

    Kb Bojonegoro

    Kb Pacitan

    H L H _l

    I

    L

    H _L I H I

    H I H _l

    H I H I

    0 10 20 30 Kt : kota Kb : kabupaten

    Sumber: Survey oleh lim PSD, 2004

    I _L

    I _j_

    _j_ I _[ I I I

    I_ _[ I I I I _j_

    I _[ I I I

    40 50 60 70 80 90

    41

    100

  • Kondisi lnvestasi dan Perdagangan Antar Daerah di Jawa Timur

    Perizinan

    Aspek perizinan pada dasarnya terkait dengan dua aspek yang saling terkait saru sama lain. Yang

    pertama menyangkut kebijaltan dan regulasi perizinan dan yang kedua menyangkut institusi pelayanan perizinan. Dalam hal kebijaltan atau regulasi perizinan nampaknya sebelum dan setelab

    desentralisasi wajab kebijaltan perizinah di Indonesia tidalt banyalt berubab. Beberapa studi baik

    yang dilaltultan oleh tim PSD sendiri maupun yang dilaltukan oleh lembaga lain, menunjukkan kesimpulan yang cultup sejalan. Walaupun umumnya regulasi mengenai perizinan telab diserabkan

    dari pemerintab pusat kepada pemerintab daerab, namun dalam pralttek di lapangan umumnya

    .pemda masih lebih banyaltmenggunaltan regulasi lama dari pemerintab pusat, ketimbang melaltultan perubaban yang sesuai dengan kebutuhan pelaltu usaba ditempatnya. Yang berubab secara cultup

    menonjol dalam perizinan hanyalab menyangkut retribusi yang ditetapkan secara bebas oleh masing-

    masing daerabnya. Sayangnya perubaban itupun bultan sebuab perubaban yang positif, melainkan cenderung lebih membebani masyaraltat.

    Sementara perubaban yang cultup berarti baru terjadi pada sisi institusi pelayanan perizinan. Unit-unit Pelayanan Terpadu (UPT) telab dibentult di sejumlab daerab di Jawa Timur. Dibuat melalui Surat Edaran Menteri yang diterbitkan pada tabun 1999, UPT merupaltan kantor yang dapat mensentralisasikan permohonan, pengurusan atau persetujuan izin-izin tergantung pada tingkat wewenangnya. Di antaranya terdapat di Kabupaten Sidoarjo9, Kota Malang, Kabupaten

    Banyuwangi, Kabupaten Magetan dan Kota serta Kabupaten Kediri. Walaupun lembaga-lembaga

    tersebut tidalt secara konsisten menyedialtan pelayanan yang efisien, namun masyarakat sudab

    mulai merasaltan kemudaban yang meningkat. Suatu evaluasi UPT di 6 kabupaten menunjultkan

    babwa jumlab usaba yang diresmikan telab meningkat sesudab perkembangan UPT dan walttu pengurusan serta biaya tidalt resrni telab meningkat dalam UPT yang menerima bantuan teknis dari luar10 Hal ini mungkin menyebabkan persepsi- para pelaltu usaba terhadap layanan-layanan tersebut agalt membaik.

    9oi Sidoarjo, adanya UPT tdah mengurangi waktu pengurusan sebesar 40% dan biaya sebesar 30%. 10Di!akukan oleh bmimtt: ofTichno/ogy Transfi!T for SME, dibiayai oleh Asia Foundation

    42

  • Kb Gresik

    Kt Malang

    Kb Probolinggo

    Kb Bondowoso

    Kb Kediri

    Kt Surabaya

    Kb Tulungagung

    Kb Lumajang

    Kb Banyuwangi

    KbTuban

    Kb Situbondo

    Kl Kediri

    Kb Malang

    Kb Lamongan

    Kb Madiun

    Kb Bangka\an

    Kb Jember

    Kb Sampang

    Kb Nganjuk

    Kb Sumenep

    Kb Ponorogo

    Kb Trengga\ek

    Kb Pamekasan

    Kt Madiun

    Kb Ngawi

    Kb Magetan

    Kb Bojonegoro

    Kb Pacitan

    Kt Blitar

    Memperbaiki Iklim Usaha di Jawa Timur

    Gambar 4.4 Para Pelaku Usaba Yang Setuju babwa Pemerintab Lokal Mereka Memudabkan. Perizinan Usaba (%)

    _l

    1 I 1

    1 I I

    1

    1

    1 I

    1 I

    1

    1 I

    1 I

    1 I I I

    i I

    1

    i

    1

    I

    I I _L

    L I

    0 25 50 75 Kt : kota Kb : kabupaten

    Sumber: Persepsi Para Pelal::u Usaha, Survey PSD, 2004

    I

    100

    Dian tara institusi pelayanan perizinan satu atap yang paling menonjol kinerjanya adalah Kabupaten

    Sidoarjo. Lembaga pelayanan perizinan yang statusnya dinas yakni Dinas Penanaman Modal dan

    Perizinan (DPPM) saar ini merupakan satu-satunya layanan perizinan yang bersertifikat ISO 9000.

    Hal ini mencerminkan bagaimana layanan mereka sudah distandarisasi, sehingga masyarakar dapat

    memperoleh pelayanan yang baku dan jelas. Hal ini jelas menguntungkan baik bagi pelaku usaha

    yang mengurus izin usaha biasa maupun bagi para investor.

    43

  • Kondisi Investasi dan Perdagangan An tar Daerah di Jawa Timur

    Cara lain untuk mengurangi hainbatan-hambatan peraturan ialah pembemukan kawasan-kawasan

    industri. Beberapa kawasan industri, seperti SIER, PIER dan NIP, mempunyai lembaga-lembaga

    otonomi yang menyediakan layanan perizinan investasi kepada para pelaku usaha di dalam kawasan-

    kawasan tersebut. Dengan demikian, para pelaku usaha tidak lagi perlu ke Jakarta atau Surabaya

    untuk mengurus izin investasi mereka.

    Suatu survey misalnya, menunjukkan bahwa di 7 kota yang dicakup tingkat pemegang Surat Izin

    Usaha Perdagangan (SIUP) adalah lebih dari 50%. Ini secara signifikan lebih tinggi daripada rata-

    rata angka pemegang izin secara nasional yaitu 14,8%11

    Namun demikian praktek-praktek birokrasi dan korupsi dalam bentuk pungutan liar tetap

    menghantui pelayanan perizinan. Para pelaku usaha tetap harus membayar biaya tambahan untuk

    memperoleh izin-izin tertentu. Pada umumnya para pelaku usaha tidak bisa menghindar dari

    pungutan liar hila mereka mengajukan permohonan untuk izin, karena tanpa membayar biaya-

    biaya tambahan tersebut akan sulit bahkan tidak mungkin baginya untuk memperoleh izin-izin

    yang diperlukan. Tabel 4.1 menunjukkan biaya-biaya tidak resmi yang dibayar untuk sejumlah

    izin-izin yang diperlukan yang secara nominal diterbitkan tanpa dikenakan biaya.

    Tabel4.1 Biaya-biaya untuk memperoleb lzin (dalam ribuan Rp)

    Kabupaten Gresik 100- 250 75 25- 100 -Kabupaten ]ember 50-350 60 - -Kabupaten Pamekasan 20-250 25 100 -Kabupaten Pasuruan 25- 100 - - 1.500

    Kota Surabaya 100- 750 150 - -Kabupaten Tulungagung - 500 - -

    Sumber: Survey REDI, 2004 Catatan: SIUP "' Surat lzin Usaha Perdagangan, TOP "' Tanda Daftar Perusahaan, ETPIK "' Eksportir Terdaftar untuk Produk lndustri Kehutanan, SP/MD "' Sertifikat/Lisensi untuk lndustri Pangan

    Namun demikian baru-baru ini muncul sebuah kebijakan baru dari pemerintah pusat melalui

    Keputusan Presiden (Keppres) no 29 tahun 2004 mengenai pengaturan pelayanan perizinan investasi

    baik bagi investor asing maupun investor domestik. Kebijakan ini pada dasarnya menarik kembali

    kewenangan yang telah diberikan pemerinrah pusat kepada pemerintah daerah dalam hal pelayanan

    perizinan bagi kegiatan investasi. Pemerintah pusat dalam hal ini Badan Koordinasi Penanaman

    . Modal (BKPM) akan melayani perizinan investasi dalam satu atap. Kebijakan ini dikeluarkan karena

    banyak investor yang mengeluh kerumitan yang dihadapi dalam mengurus perizinan investasi.

    Akan tetapi hal ini tidak akan mempengaruhi UKM yang mewakili bagian terbesar usaha-usaha

    dalam negeri.

    11Sratisrik Indusui Kedl, BPS, 2002

    44

  • Memperbaiki Iklim Usaha di Jawa Timur

    Dalam Diskusi Kelompok Terfokus (FGD) yang diadakan oleh Tim PSD di berbagai daerab di

    Jawa Timur, isu perizinan muncul paling menonjol di sektor perkayuan. Keluban-keluban ini berkaitan dengan izin-izin sumber kayu dan timbul secara konsisten di selurub Jawa Timur. Oleh

    karena itu dapat disimpulkan babwa perizinan untuk komoditas kayu secara mendesalt memerlukan

    pembabaruan-pembabaruan mendasar. Penjelasan yang lebih terinci dapat dilihat dalam uraian

    rantai usaba perkayuan dalam bab berikut.

    lnfrastruktur Fisik

    Kebutuban-kebutuhan infrastruktur di Jawa Timur berbeda-beda selurub sektor, daerab, dan an tara

    daerab perkotaan dan daerab pedesaan, baik dalam arti mutu maupun kuantitas. Pelaltu usaba diminta ten tang pendapat-pendapat mereka mengenai tersedianya dan kondisi jalan, telekomunikasi,

    listrik, air dan transportasi yang mempengarubi usaba mereka. Pengamatan umum terhadap

    jawaban kuesioner pelaltu usaba menunjukkan babwa infrastruktur yang ada dianggap memadai, dan diskusi lebih lanjut melalui diskusi kelompok terfokus mengungkapkan adanya kesenjangan-

    kesenjangan serius dalam infrastruktur merupaltan kendala yang mengancam pertumbuban usaba

    dan pembangunan di Jawa Timur pada umumnya.

    Gambar 4.5 Persepsi-persepsi para Pelaku Usaba tentang lnfrastruktnr Qalan, Telekomunikasi, Listrik, Air, Transportasi)

    6%

    Baik Sangat baik Buruk D Sangat buruk

    1m Cukup

    Sumber: Survey PSD, 2004

    45

  • Kondisi lnvestasi dan Perdagangan Antar Daerah di Jawa Timur

    Kendala-kendala khusus yang diutarakan oleh para pelaku usaha dirangkum sebagai berikut.

    Jalan: pembangunan infrastruktur jalan masih terkonsentrasi pada pusat-pusat pemerintahan daerah dan sedikit sekali menjangkau desa-desa atau daerah pedalaman yang lain. Padahal pusat-pusat

    produksi umumnya berada di pedesaan atau di pedalaman. Kasus komoditas kayu dan perikanan menunjukkan hal ini. Jalan di Jawa Timur tercatat 27.232,27 km yang terdiri dari 1.899,21 km jalan negara, 1.439,18 km jalan provinsi, 21.935,45 km jalan kotalkabupaten dan 931,45 km adalah jalan kecamatan dan 63,07 km adalah jalan to!. Oleh karena itu proporsi terbesar adalah jalan yang dipelihara oleh kota dan kabupaten. Kondisi jalan yang buruk meningkatkan biaya

    dan waktu yang diperlukan untuk membawa hasil produksi ke pasar, dan untuk bahan yang ridak tahan lama keterlambatan mengurangi mutu dan harga jualnya. Realisasi Jalur Lintas Selatan dan

    jembatan Suramadu (untuk menghubungkan Surabaya dan Madura) sangat ditunggu oleh usaha-

    usaha, terutama yang berasal dari Madura dan bagian selatan Jawa Timur. Sehubungan dengan pembangunan jembatan Suramadu ada kekhawatiran bahwa pembangunan jembatan terse but tidak

    akan didukung oleh infrastruktur jalan yang memadai, yang menghubungkan Madura bagian utara

    dengan bagian selatan.

    Air bersih: Di beberapa kota dan kabupaten di Jawa Timur, termasuk Kota Surabaya, air merupakan masalah berat dan mempunyai dampak negatif pada sektor swasta. Konon Jawa Timur tidak lama

    lagi akan mengalami krisis air bersih. Ini akibat penggundulan hutan yang berat dan ekstraksi air tanah yang tersebar luas, terutama untuk kegiatan industri. Data statistik menunjukkan bahwa

    pemakaian air tanah bagi industri di Mojokerro naik 53% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

    Krisis air ini merupakan ancaman sedemikian rupa sehingga lebih dari 30.000 hektar sawah irigasi tidak dapat dipanen sebagaimana semestinya12 Wilayah-wilayah sekitar Madura dan bagian selatan

    Jawa Timur merupakan daerah-daerah yang memerlukan perhatian serius karena merupakan wilayah

    yang paling menderita konsekuensi krisis air. Jaringan irigasi buruk dan pasokan air diidentifikasikan sebagai isu-isu kunci oleh petani tembakau di Madura, dan petani kopi dan tebu di seluruh Jawa

    Timur. Pencemaran yang meningkat dan sungai-sungai yang dangkal dituduh sebagai penyebab mutu air yang buruk, yang telah menjadi masalah bagi pembudidaya ikan dan udang. Pelaku usaha

    mengusulkan langkali-langkah yang perlu diambil segera bagi upaya reboisasi, pengurukan sungai dan tindakan-tindakan hukum terhadap para pencemar industrial.

    Listrik: Walaupun pasokan dan mutu tenaga listrik cukup memadai, namun pelaku usaha merasa bahwa tingkat optimal sudah tercapai dan diperlukan investasi baru. Pemadaman listrik sekarang

    menjadi rutin termasuk bagi sektor industri. Kekurangan listrik tidak unik bagi Jawa Timur,

    akan tetapi mengingat kepemimpinan propinsi ini di .bidang produksi, pemadaman listrik yang meningkat selama riga tahun terakhir jelas merugikan. Isu lain berkaitan dengan pemadaman listrik ialah bahwa hal tersebut sering dilakukan tanpa pemberitahuan sebelumnya. Banyak usaha besar

    melakukan investasi dalam pembangkit tenaga listrik sendiri untuk melakukan kompensasi, akan terapi usaha-usaha yang kecil tidak mampu mengarnbil pilihan mahal tersebut. Industri-industri

    l2Jakarm Post, 26 April2004

    46

  • Memperbaiki Iklim Usaha di Jawa Timur

    kecil yang terletak di wilayah-wilayah pedesaan juga menyebut akses jatingan yang buruk sebagai

    masalah dan mereka merasa bahwa tatiflistrik terlalu mahal.

    Pelabuhan: Kehadiran pelabuhan di Jawa Timur menentukan bagi kegiatan ekonomi. Pelabuhan

    terbesat kedua di Indonesia, Tanjung Perak di Surabaya, secata strategis berfungsi sebagai pintu

    gerbang untuk kegiatan perdagangan ke dan dati Jawa Timur. Pelabuhan-pelabuhan lain di pesisir Jawa Timur, terutama di bagian selatan, juga cukup berarti untuk pembangunan ekonomi khususnya

    di sektor perikanan. Akan tetapi penggunaan pelabuhan di pesisir Jawa Timur selain Tanjung

    Perak kurang optimal oleh katena keterbatasan satana yang tersedia, atau telah menjadi terlalu

    padat seperti halnya Banyuwangi di mana terjadi kekurangan tempat sandat dan satana pengolahan

    pendukung. Kekt)rangan-kekurangan lain termasuk kemampuan ruang coldstorage, depo bahan bakat, pergudangan dan akses jalan raya.

    Pungutan-pungutan

    Untuk menciptakan kondisi persaingan dalam perdagangan antar daerah diperlukan perhatian

    serius dati pemerintah-pemerintah lokal. Fakta menunjukkan bahwa 80,66% pelaku usaha di Jawa Timur dalam survey tersebut memasukkan bahan baku, baik dati Jawa Timur sendiri atau dari luar

    propinsi. Hal yang sama berlaku untuk keluatan. Sebanyak 83,3% pelaku usaha yang merupakan responden survey tersebut mengatakan bahwa pasat mereka berlokasi di luat kota atau kabupaten

    tempat kediaman mereka13 sehingga pentingnya perdagangan antat daerah menjadi jelas.

    Hambatan-hambatan perdagangan antat daerah mempunyai berbagai bentuk. Misalnya, insps:ksi

    barang ber)ebihan dan pungutan liar merupakan praktek-praktek yang pada umumnya dihadapi

    oleh pata pelaku usaha hila mereka mengirim batang masuk atau keluat daerahnya masing-masing. Keadaan ini tidak saja menaikkan biaya tetapi juga menambah waktu yang dihabiskan di jalan.

    Kejahatan, seperti penjarahan dan perampokan juga sering terjadi. Di bawah ini cuplikan dati

    catatan-catatan lapangan Tim PSD yang menyertai perjalanan pengiriman batang dati Malang ke

    Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya.

    Pihak pengusaha bisa meminta jasa pengawalan polisi dari Polda atau Polres. Pengawalan ini

    secara resmi bebas biaya, tetapi biasanya pelaku pengusaha memberi imbalan dengan membayar

    sejumlah uang, baik yang ditetapkan maupun tidak. ]asa pengawalan juga diberikan oleh para

    pengada jasa pengawalan resmi seperti Securicor.

    jasa pengawalan lain, yang disebut jasa pengawalan "tidak resmi" termasuk Gajah Oling (Ga-Ol),

    Ikatan Payung Madura (IPAMA), Aremania, RST dan lain-lain. Gajah Oling merupakan jasa

    l3survey REDI, 2004:21-23

    47

  • Kondisi lnvestasi dan Perdagangan Antar Daerah di Jawa Timur

    pengawalan terbesar di ]awa Timur. Ga-Ol adalah organisasi jasa pengawalan yang mengeluarkan

    kartu anggota kepada supir-supir truk. Kartu-kartu anggota tersebut menunjukkan bahwa Ga-

    Ol dibentuk oleh Koperasi Pembekalan dan Angkutan dari Kodam V Brawijaya (Bek-ang Dam

    V!Brawijaya) beralamat di Kalisosok, Surabaya. Keanggotaan Ga-Ol mewajibkan pembayaran

    iuran anggota sebesar Rp. 30.000 sampai Rp 35. 000 per bulan.

    Biaya-biaya tidak resmi lainnya yang diamati langsung di lapangan adalah untuk angkutan

    sayur ke pelabuhan !aut. Begitu mobil truk memasuki pintu gerbang pelabuhan Tanjung Perak,

    si pengemudi harus membayar kepada seorang polisi pungutan tidak resmi sebesar Rp. I 0. 000

    setelah membayar tiket masuk resmi. Begitu meliwati pintu gerbang, mobil truk harus berhenti

    sebentar di pos KP3 atau KPLP dan menyerahkan Rp. IO.OOO lagi kepada petugas di sana.

    Penulis bahkan menyaksfkan seorang petugas KP3 mengejar sebuah mobil truk untuk menagih

    biayanya karena si pengemudi truk terburu-buru membeli tiket untuk kapal yang sudah mau

    berangkat. (Sumber: Catntanlapangan Tim PSD, 2004}

    Pungutan-pungutan merupakan persoalan penting seperti di daerah lain di Indonesia untuk semua

    sektor dan khususnya oleh para pelaku usaha di Jawa Timur. Pungutan-pungutan liar merupakan

    manifestasi praktek-praktek korupsi yang telah lama menghantui kegiatan ekonomi di Indonesia.

    Walaupun pemerintah pusat telah menerbitkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

    tentang penyelenggaraan negara bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), masih sedikit sekali

    akuntabilitas dari pihak para pegawai pemerintah. Korupsi di semua saluran peradilan yang

    bertanggungjawab atas pengusutan kasus membuat praktek ini sulit untuk dibasmi.

    Kedua, pungutan-pungutan tersebut telah diresmikan melalui surat-surat keputusan, biasanya dalam

    bentuk biaya dan pajak, dengan alasan pendapatan asli daerah yang rendah. Pungutan-pungutan

    resmi terhadap masyarakat ini telah menjadi alternatif pengerahan dana yang paling populer hagi

    pemerintah daerah. Yang ironis, pungutan-pungutan ini tidak saja terjadi pada tingkat kota dan

    kabupaten tetapi bahkan pada tingkat desa di mana pemerintah dilevel bawah ( desa, kelurahan)

    meniru tingkat-tingkat pemerintah yang lehih tinggi dalam menciptakan peraturan-peraruran haru

    yang mewajibkan pembayaran pungutan.

    Contoh-contoh Pungutan Pemerintah Desa:

    Knsus (I): Mengangkut kayu dari sumbernya di Rejo ke Kamolan, melewati tiga desa. ]ika kayunya diangkut dengan mobil pick-up, dikenakan pungutan Rp. 2.500 setiap perjalanan; jika menggunak~n L300, Rp 5. 000 setiap perjalanan; dan jika menggunakan truk, Rp I 0. 000 per truk per perjalanan.

    48

  • Memperbaiki lklim Usaha di Jawa Timur

    Kasus (2): Mengangkut kayu dari Karang Rejo - Mungguran - Mendo Agung, dikenakan Rp 2. 000 per 5 kilometer per pick-up per perjalanan. (Sumba, Catatnn !apnngan Tim PSD. 2004)

    Ketiga, praktek-praktek tata pemerintahan yang buruk ditandai dengan adanya pungutan- resmi

    yang disertai dengan pungutan liar akibat kebijakan yang lebih besar dan tingkat akuntabilitas yang

    rendah dari pihak aparat pemerintah. Oleh karenanya, dengan menciptakan punguran resmi baru

    juga bisa menimbulkan pungutan tidak resmi lebih bany.

    Gambar 4.6 Persepsi-persepsi para Pelaku Usaha tentang Pungntan (Skala -2: menjadi lebih buruk dan 2 menjadi lebih baik)

    Sumber: REDI (2003) dalam Ray, Decentralization, Regulatory Reform and the Business Climate, PEG, USAID, 2003 diolah

    II Pungutan Liar

    II Pungutan Formal

    Survey di atas menunjukkan persepsi para pelaku usaha di berbagai daerah. Para pelaku usaha di

    Sulawesi Utara menyatakan bahwa pungutan resmi menjadi lebih buruk dari sebelumnya. Demikian

    pula para pelaku usaha di Jawa Timur merasa bahwa pungutan resmi sekarang lebih buruk dari

    dulu. Akan tetapi Jawa Timur mempunyai peringkat yang jauh lebih tinggi daripada daerah-daerah

    lain untuk persepsi masyarakat bahwa pungutan tidak resmi mulai berkurang. Hal ini konsisten

    dengan temuan-temuan laporan ini.

    Sekalipun persepsi terhadap pungutan liar nampaknya mengalami perbaikan, namun perhatian

    mengenai penanganan pungutan ini masih tetap perlu mendapat perhatian, karena walaupun

    frekuensinya mengalami penurunan, namun intensitasnya cenderung mengalami kenaikan. Dua

    bentuk pungutan liar yang terjadi secara menonjol di wilayah Jawa timur adalah pertama punguran

    di jalan raya atau dalam kegiatan pengiriman barang dan kedua adalah sumbangan pihak ketiga

    yang dilakukan secara represif dan kadang menggunakan atribut militer.

    49

  • Kondisi lnvestasi dan Perdagangan An tar Daerah di Jawa Timur

    Contoh kasus pungutan di jalan : Kasus (I) : Pada pengangkutan kayu dari Trenggalek- Surabaya dengan menggunakan truk tronton untuk satu kali pengangkutan per truk biaya untuk membayar pungutan tidak resmi disepanjangjdlan adalah kurang lebih Rp 50. 000,-. Selain yang harian ada juga biaya yang harus dikeluarkan yang sifotnya bulanan yakni sekitar 2,5- 4 juta rupiah untuk 4 pos ( disebutkan ada polsek, polres, kecamatan sampai satuan sabhara}

    Kasus (2} : pengiriman kayu dari kecamatan Dongko - Probolinggo harus mengeluarkan dana sekitar Rp. I 00. 000,-. Pos-pos yang diketahui harus setor yakni Polsek Dongko, Perhutani di Krangan lalu pos-pos lain di sepanjang Blitar dan Malang. (Sumba, Catatan Lapangan Tim PSD, 2004)

    Studi lain menyebutkan bahwa pungutan terhadap pengusaha di Jawa Timur mencapai angka

    rata-rata 4,93 juta per tahun14 Angka ini jauh lebih tinggi daripada rata-rata pungutan pada

    tahun yang sama di Sulawesi Selatan, yang mencapai Rp 949.000,-. Akan tetapi jauh lebih rendah daripada di Sumatra Utara dan Jawa Barat, di mana jumlah rata-rata mencapai Rp 7,5 juta lebih

    per tahun. Menurut kajian tersebut, dari total pungutan tersebut persentase terbesar dibayar untuk

    dua jenis pungutan, yaitu: preman dan kegiatan sosial/masyarakat. Jenis pungutan kedua sangat

    lazim di Indonesia. Kelompok-kelompok masyarakat meminta perusahaan untuk memberi uang

    bagi kegiatan sosial atau masyarakat, seperti perayaan Hari Proklamasi Kemerdekaan. Pembayaran-

    pembayaran ini sukarela dan sesuai dengan sumbangan perusahaan di negara-negara lain.

    Kearn an an

    Jawa Timur tidak mengalami gangguan politik sebanyak di Jakarta. Kerusuhan atau unjuk rasa

    skala besar yang terjadi di Jakarta - sebagai rujukan untuk keadaan politik di Indonesia - hanya

    mempunyai dampak kecil atas keadaan di Jawa Timur, kecuali di Surabaya. Pergantian Gubernur

    Jawa Timur pada pertengahan tahun 2003 tidak disertai unjuk rasa masal sebagaimana biasanya.

    Akan tetapi masalah-masalah keamanan yang mengganggu kalangan usaha memang ada, dan hanya 57,3% dari responden dalam survey ini merasa bahwa tingkat keamanan sekarang kondusif

    terhadap usaha.

    14Medium Size Study, Makalah Diskusi, Center for Economic and Social Studies (CESS), 2003;17

    so

  • Memperbaiki Iklim Usaha di Jawa Timur

    Gambar 4.7 Indeks Kondusifitas Keamanan

    Gresik

    Jember

    Surabaya

    Malang

    Tulungagung

    Pasuruan

    Pamekasan 3.5

    0 2 3 4

    Sumber: SuNey REDI, 2004

    Tim PSD menemukan bahwa banyak kasus pencurian terjadi di sektor perikanan dan di sektor-

    sektor pertanian, kbususnya di bidang kehutanan. Pencurian di sekror tambak ikan, kebanyakan

    di tambak udang, dapat dikategorikan sebagai perampokan karena selalu disertai dengan kekerasan. Seorang pelaku usaha tambak udang dari daerah Mojokerto melaporkan bahwa kerugiannya akibat

    perampokan mencapai lebih dari 30%, atau ekuivalen Rp 25 juta, untuk setiap panen.

    Pencurian di sekror perikanan lepas pantai kebanyakan dilakukan oleh nelayan asing. Beberapa faktor memungkinkan hal ini. Pertama, polisi perairan (penjaga pantai) tidak efektif karena

    jumlahnya tidak memadai untuk wilayah yang harus dijaga dan mereka juga tidak mempunyai perlengkapan yang cukup. Juga, nelayan lokal tidak bisa berlayar jauh ke !aut karena mereka

    umumnya menggunakan perahu nelayan kecil, dan dengan demikian lahan penangkapan ikan mereka terbatas pada wilayah yang relatif kecil, hanya em pat sampai enam millepas pantai setiap

    kali mereka melaut.

    Untuk komoditas kayu, pencurian yang terjadi lebih rumit dan cenderung sistematis, melibatkan

    berbagai lembaga resmi sehingga lebih sulit untuk dibasmi. Dampak langsung pencurian ini ialah bahwa para pedagang kayu di sektor hilir kesulitan memperoleh bahan baku. Diperkirakan bahwa

    para pengusaha merugi Rp. 200 sampai Rp. 300 juta karena mereka tidak mampu memenuhi

    pesanan dari pasar ekspor15.

    Masalah-masalah keamanan, kbususnya di kawasan industri dan tambak ikan, telah memaksa para pelaku usaha untuk mencari bantuan kbusus dari petugas keamanan, dalam hal ini pihak kepolisian.

    Para pelaku usaha yang meminta polisi untuk perlindungan ekstra mengatakan bahwa secara teknis

    hal tersebut memiliki dampak positif, dalam arti bahwa tingkat pencurian dan perampokan telah

    15Agence France Presse, 16 Maret 2004

    51

  • Kondisi Invesrasi dan Perdagangan An tar Daerah di Jawa Timur

    menurun. Akan retapi bantuan keamanan rersebur melibatkan biaya rambaban besar. Seorang

    pemilik rambak udang mengarakan babwa ia harus mengeluarkan sampai Rp 5 jura setiap panen

    untuk pengamanan polisi. Seorang pengusaba di PIER, kawasan indusrri, mengarakan babwa ia:

    harus membayar anrara Rp 1 jura dan Rp 3 jura setiap bulan.

    Buruh

    Kondisi perburuhan di Jawa Timur berbeda dari daerab ke daerab. Tim PSD mengamati babwa

    gangguan perburuhan paling sering rerjadi di wilayab-wilayab perindusrrian seperti Kabuparen Sidoarjo, Kora Surabaya, Kabuparen Mojokerto, dan Kabuparen Pasuruan. Gangguan perburuhan

    relab menyebabkan sejumlab perusabaan mengurangi arau menunda kegiaran mereka, dan beberapa relab memilih unruk memindabkan kegiaran mereka keluar Indonesia16. Pada umumnya, para

    pelaku usaba mengeluh rentang kesuliran untuk memperoleh buruh sesuai dengan kebutuhan

    mereka, semenrara juga ada permintaan kuar dari lingkungan sekirarnya untuk pekerjaan bagi renaga kerja lokal. Di lain pihak, para pekerja umumnya melihar rarif upab minimum yang ridak

    memadai serta kegagalan unruk melibatkan para pekerja dalam perumusan kebijakan perusabaan sebagai sumber-sumber masalab perburuhan.

    Para pekerja tidak puas karena mereka merasa babwa ukuran kenaikan upab minimum masih rerlalu rendab. Para pelaku usaba, di lain pihak, merasa babwa kenaikan biaya buruh secara slgnifikan

    mengancam kemampuan mereka untuk bisa bersaing. Upab Minimum (UMK) unruk rabun 2004

    mulai berlaku sejak ranggal 1 Januari 2004 melalui Surar Kepurusan Gubernur Jawa Timur No. 188/273/KPTS/013/2003. Kora Surabaya mempunyai UMK paling tinggi, disusul oleh kora-

    kora dan kabuparen-kabuparen berdekaran seperri Gresik, Sidoarjo, Mojokerto dan Pasuruan. Kabuparen Bondowoso mempunyai UMK paling rendab. Kenaikan UMK dari rabun 2003 ke rabun 2004 sekirar 2 sampai 6 persen, masih di bawab angka-angka inflasi untuk masing-masing kora/kabuparen.

    I6Lapomn Tim Sektor Swasta, Surabaya, Bank Dunia, 2003

    52

  • Memperbaiki Iklim Usaha di Jawa Timur

    Tabel4.3 Upab Minimum Regional (UMK) di Jawa Timur, 2003 dan 2004 (Rp/bulan)

    1 Kota Surabaya 516.750 550.700 20 Kab Madiun 281.000 320.000

    2 Kab Gresik 516.500 550.550 21 Kab Mageran 292.500 321.530

    3 Kab Sidoarjo 516.500 550.550 22 Kab Ngawi 288.700 323.600

    4 Kora Mojokerto 478.500 488.000 23 Kab Ponorogo 282.000 315.000

    5 Kab Mojokerto 516.500 550.550 24 Kab Pacitan 289.000 320.975

    6 KotaMalang 497.100 548.000 25 Kota Blitar 301.100 331.210

    7 Kab Malang 497.100 548.000 26 Kab Blitar 295.000 317.200

    8 Kota Baru 497.100 548.000 27 Kab Trenggalek 274.000 316.500

    9 Kota Pasuruan 430.000 450.000 28 Kab T ulunggagung 332.500 349.000

    10 Kab Pasuruan 513.000 550.550 29 Kab Bojonegoro 287.500 331.000

    11 Kota Probolinggo 445.000 461.000 30 Kab Banyuwangi 319.400 356.000

    12 Kab Probolinggo 443.750 456.000 31 Kab Sarnpang 300.700 330.000

    13 KabJombang 398.000 426.500 32 Kab Lumajang 292.700 321.000

    14 Kora Kediri 415.000 480.000 33 KabJember 384.000 397.606

    15 Kab Kediri 415.000 480.000 34 Kab Bondowoso 300.000 310.000

    16 Kab Nganjuk 335.000 354.000 35 Kab Situbondo 311.000 348.500

    17 Kab Larnongan 328.450 380.743 36 Kab Parnekasan 400.000 430.000

    18 KabTuban 322.500 345.000 37 Kab Sumenep 360.000 400.000

    19 KoraMadiun 305.000 325.000 38 Kab Bangkalan 390.000 440.000

    Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kantor Jawa 1imur

    Dinamika yang terjadi antara pertumbuhan ekonomi dan peraturan ketenagakerjaan telah mempunyai dampak signifikan atas kondisi perburuhan di Jawa Timur. Pada tahun 2000, angka-

    angka pengali.gguran, yang mencakup para pencari pekerjaan, mereka yang belum ditempatkan dan

    mereka yang di PHK, masih sangat tinggi. Kenaikan-kenaikan UMK telah sedikit berdampak pada

    keadaan perburuhan di Jawa Timur, seperti ditunjukkan pada gambar di bawah ini:

    53

  • Kondisi lnvestasi dan Perdagangan An tar Daerah di Jawa Timur

    Gambar 4.8 Kondisi Bursa Tenaga Kerja Tabun 2000

    350 Pencari Kerja 300 Penempatan 250 Penghapusan

    Ill Belum ditempatkan 200

    "" Perrnintaan 150 Dipenuhi 100 Penghapusan Lowongan

    50 li Sisa Lowongan

    0

    Sumber: Dinas Tenaga Kerja Jawa llmur

    Usaha-usaha yang mempunyai kaitan dengan pariwisata di Bali bernasib lebih baik. Misalnya,

    industri tekstil di Jawa Tengah, Jawa Barat dan Yogya merupakan pemasok terbesar untuk produk

    tekstil di Bali. Ket